BUPATI TANGERANGPROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANGNOMOR 31 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERCEPATANPENANGANAN CORONA y/RUS D/SEASE 2019 (COWD_Lq)

DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

c

b.

BUPATI TANGERANG,

bahwa sehubungan dengan masih meningkatnyajumlah pasien positif CORONA IZfRUS DISEASE 2019(COVID-L9) di Wilayah Kabupaten Tangerang, makaperlu untuk dilakukan perpanjangan yang KeduaPembatasan Sosial Berskala Besar Dalam PercepatanPenanganan Corona Vints Disease 2019 (COVID-I?) diWilayah Kabupaten Tangerang;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) danketentuan Lampiran Peraturan Menteri KesehatanNomor 9 Tahun 2O2O tentang Pedoman PembatasanSosial Berskala Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Vints Disease 2019 (COWD-lg),pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besardilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang 14(empat belas) hari dan dapat diperpanjang jika masihterdapat bukti penyebaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang PedomanPembatasan Sosial Berskala Besar Dalam PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (COWD-L?)DIWilayah Kabupaten Tangerang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang WabahPenyakit Menular (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun L984 Nomor 3723);

c.

3.Undang-Undang...

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O0O tentangPembentukan Propinsi Banten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a010);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a7231;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor567e);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol8 tentangKekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 128, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentangPembatasan Sosial Berskala Besar Dalam RangkaPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9(COVID-19) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor 91, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6a871;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2O2Otentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala BesarDalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VintsDisease 2019 (COVIDL?) (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2O2O Nomor 3261;

10. Keputusan Menteri Kesehatan NomorHK.O LO7 lMenkes l 249 l 2O2O tentang PenetapanPembatasan Sosial Berskala Besar di WilayahKabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten dalam RangkaPercepatan Penanganan Corona Virus Di.sease 2019(covrD-1e);

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2O2Otentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala BesarDalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2Ol9 Di Wilayah Kabupaten Tangerang, KotaTangerang dan Kota Tangerang Selatan (Berita DaerahProvinsi Banten Tahun 2O2O Nomor 17);

MEMUTUSKAN:...

Menetapkan

-3-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PEDOMANPEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAMRANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA Y/RUSDISEASE 2019 (COVTD-Iq) Dr WTLAYAH KABUPATENTANGERANG.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tangerang ini yang dimaksuddengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dandewan perwakilan rakyat daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati KabupatenTangerang.

6. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RalryatDaerah Kabupaten Tangerang.

7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnyadisingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentupenduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksiCorona Virus Disease 2019 (COWD-L9/ sedemikianrupa untuk mencegah kemungkinan penyebaranCorona Virus Disease 20 1 9 (COVID- 1 9).

8. Penduduk Kabupaten Tangerang adalah WargaNegara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisilidan/atau berkegiatan di Kabupaten Tangerang.

9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona VintsDisease 2019 (COVID-L9/ Kabupaten Tangerang yangselanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-L9 adalahGugus Tugas Percepatan Penanganan Corona VirusDisease (COVID-I9) yang dibentuk PemerintahKabupate Tangerang untuk tingkat Kabupaten.

lO.Tentara...

-4-

10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnyadisingkat TNI adalah alat negara yang bertugas untukmenegakkan kedaulatan negara, mempertahankankeutuhan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruhtumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguanterhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selranjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yangbertugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeriyang meliputi terpeliharanya keamanan danketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,terselenggaranya perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyaketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak asasi manusia.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepalaDaerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dalampenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menj adikewenangan Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Tangerang.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga KerjaKabupaten Tangerang.

11.

t2.

13.

t4.

15. Dinas Perhubungan adalah Dinas PerhubunganKabupaten Tangerang.

16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lainadalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kotayang dipimpin oleh camat.

t7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkanp.u.k"."" masyarakat, hak asal usul, dan/atau hakiradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'

18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatansebagai perangkat Kecamatan.

19. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT

adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarahmasyarakat setempat dalam rangka pelayananpemlrintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkanoleh Pemerintah Desa atau Lurah.

20.Barang...

-5-

20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupuntidak berwujud, baik bergerak maupun tidakbergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapatdihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan,dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan olehkonsumen.

21. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaanatau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untukdimanfaatkan oleh konsumen.

22. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yangmenyangkut hajat hidup orang banyak dengan skalapemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadifaktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

23. Barang Penting adalah barang strategis yang berperanpenting dalam menentukan kelancaran pembangunannasional.

24. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukummaupun bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalamwilayah hukum negara Republik Indonesia, baiksendiri maupun bersama-sama melalui perjanjianmenyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaibidang ekonomi.

25. Komoditas Esensial adalah obat-obatan, farmasi,perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalankesehatan rumah tangga, bahan baku dan zatantaranya.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yangselanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangantahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan denganundang-undang.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

28. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempatpenyimpanan uang Daerah yang ditentukan olehkepala daerah untuk menampung seluruhPenerimaan Daerah dan membayar seluruhPengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedomanpelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penangananCorona Virus Disease (COVID-L9/ di Wilayah Daerah.

Pasal 3...

-6-

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang danl

atau barang untuk mencegah penyebaran Corona VirusDisease 20 1 9 (COWD- 1 9);

b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasipenyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9);

c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibatCorona Virus Disease 2019 (COVID-L9); dan

d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaranCorona Virus Disease 2019 (COWD- 19).

BAB IIRUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:a. pelaksanaan PSBB;b. hak dan kewajiban;c. pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;d. sumber daya penanganan Corona Virus Disease

(covrD- 9);e. satuan T\rgas Siaga Covid-19 Tingkat Kecamatan,

Tingkat Rukun Tetangga Dan Satuan T\rgas PercepatanPenanganan COVID- 19 Di Kelurahan/Desa;

f. pemantartan, evaluasi, dan pelaporan;g. larangan;h. Sanksi Administratif;i. ketentuan pidana; danj. pembiayaan.

BAB IIIPELAKSANAAN PSBB

Bagian KesatuUmum

Pasal 5

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran CoronaVints Disease (COWD-L?), Bupati memberlakukanPSBB di wilayah Daerah.

PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yangdilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atauberkegiatan di wilayah Daerah.

Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:a. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan

PSBB;b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB;c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS);

(1)

(21

(3)

d.menggunakan...

(1)

(2)

-7-

d. menggunakan masker di luar rumah;e. menjaga jarak antar sesama (pttgsical distancing)

paling dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 2(dua) meter;

f. membatasi kegiatan di luar rumah jika tidak adakeperluan urgent/ mendesak.

g. tidak menjalankan kegiatan keagamaan/ibadah dirumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.

h. membiasakan untuk mencuci tangan dengansabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer)sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas.

Bagian KeduaJangka Waktu Pelaksanaan PSBB

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan PSBB di wilayah Daerahditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jangka waktu pelaksaan PSBB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 14(empat belas) hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Perpanjangan pelaksanaan PSBB sebagaimanadimaksud pada ayat (21ditetapkan dengan KeputusanBupati.

Bagian KetigaBentuk Pembatasan

Pasal 7

PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luarrumah yang dilakukan oleh setiap orang yangberdomisili dan/ atau berkegiatan di wilayah Daerah.

Pembatasan aktivitas di luar rumah dalampelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. pembatasan proses belajar mengajar di sekolah

dan/atau institusi pendidikan lainnya;b. pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor;c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas

umum;e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; danf. pembatasan penggunakan moda transportasi

untuk pergerakan orang dan barang.

Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), diprioritaskan pada wilayah:a. Kecamatan Kelapa Dua;b. Kecamatan Curug;c. Kecamatan Pagedangan;

(3)

(1)

(2)

(3)

d.Kecamatan...

(1)

(21

-8-

Kecamatan Cisauk;Kecamatan Pasar Kemis;Kecamatan Cikupa;Kecamatan Jayanti;Kecamatan Tigaraksa;Kecamatan Kosambi; danKecamatan Teluknaga.

Bagian EmpatPembatasan Proses Belajar Mengajar di Sekolah dan/atau

Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 8

Selama pemberlakuan PSBB, semua proses belajarmengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikanlainnya dihentikan sementara dan menggantinyadengan proses belajar mengajar di rumah denganmedia yang paling efektif.

Penghentian sementara proses belajar mengajar disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk semualembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan,dan lembaga sejenisnya.

Dalam pelaksanaan penghentian sementaraproses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusipendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayananadministrasi dilaksanakan melalui media yang palingefektif dari rumah dengan mengutamakan upayapencegahan penyebaran penyakit.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (21 dikecualikan bagi lembaga pendidikan,pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanankesehatan.

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan penghentian sementara prosesbelajar mengajar di sekolah dan/atau institusipendidikan lainnya, selama pemberlakuan PSBB, makapenanggung jawab sekolah dan/atau institusipendidikan lainnya wajib:a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan

dan terpenuhinya hak peserta didik dalammendapatkan pendidikan ;

b. melakukan pencegahan penyebaran Corona VintsDisease (COVID-I?) di lokasi dan lingkungansekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan

c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusipendidikan lainnya.

(3)

(4)

(2)Upaya...

(1)

(21

-9-

(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Vints Disease(COVID-L9/ di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atauinstitusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengancara:a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana

dan prasarana sekolah; danb. menerapkan protokol pencegahan penyebaran

Corona Virus Disease (COVID-I9) bagi pendidik dantenaga kependidikan lainnya.

Bagian KelimaPembatasan Proses Bekerja di Tempat KerJal Kantor

Pasal 10

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentiansementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor danmenggantinya dengan proses bekerja di rumah ltempattinggal, untuk menj aga produktivitas / kinerj a pekerj a.

Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempatkerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan untuk :

a. Kantor atau instansi tertentu, meliputi :

1. seluruh kantor Pemerintah Pusat yang beradadiwilayah Kabupaten Tangerang;

2. seluruh kantor Pemerintah Daerah;3. badan Usaha Milik Daerah Kabupaten

Tangerang;kantor Pemerintah terkait aspek pertahanankeamanan (TNI/POLRI);Iembaga keuangan, asuransi, perbankan, dankantor akuntan publik;utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandarudara, penyeberangan, pusat distribusi danlogistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi,listrik, air dan sanitasi;pembangkit listrik dan unit transmisi;kantor pos;pemadam kebakaran.kantor pajak;kantor Notaris dan pejabat pembuat aktatanah (PPAT);lembaga/badan yang bertanggung jawabuntuk manajemen bencana dan peringatandini;unit yang bertanggung jawab untuk menyiramtanaman, patroli dan pergerakan transportasiyang diperlukan; dan

14. unit yang bertanggung jawab untukpengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ pantisosial lainnya.

4.

5.

6.

7.8.9.10.11.

t2.

13.

b.Perusahaan...

-10-

Perusahaan komersial dan swasta, Perusahaanindustri dan kegiatan produksi serta konstruksi,meliputi :

1. toko-toko yang berhubungan dengan bahan danbarang pangan pangan/makanan/minumanatau kebutuhan sehari-hari termasuk warungmakanf rumah makanf restoran/usaha sejenis,usaha pakaian, usaha elektronik, barang pecahbelah, serta barang penting yang mencakupbenih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat danvaksin untuk ternak, pakan ternak,triplek, semen, besi baja konstruksi,ringan;

2. bank, kantor asuransi, penyelenggara sistempembayaran, dan ATM, termasuk vendorpengisian ATM dan vendor IT untuk operasiperbankan, call center perbankan dan operasiATM.media cetak dan elektronik.telekomunikasi, layanan internet, penyiarandan layanan kabel. it dan layanan yangdiaktifkan dengan teknologi informasi (untuklayanan esensial) sebisa mungkin diupayakanuntuk bekerja dari rumah, kecuali untukmobilitas penyelenggara telekomunikasi, uendor/ supplier telekomunikasi, Teknologi Informasi,dan penyelenggara infrastruktur data.pengiriman semua bahan dan barang panganatau barang pokok serta barang pentingtermasuk makanan, obat-obatan, peralatanmedis.pompa bensin, LPG, outlet ritel danpenyimpanan Minyak dan Gas Bumi.pembangkit listrik, unit dan layanan transmisidan distribusi.

8. layanan ekspedisi barang, termasuk saranaangkutan roda dua berbasis aplikasi denganbatasan hanya untuk mengangkut barang dantidak untuk penumpang.

9. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin(cold storage).

10. layanan keamanan pribadi.1 1. perusahaan industri dan kegiatan produksi

dengan ketentuan mendapatkan izinoperasional dan dispensasi mobilitas dariKementerian Perindustrian melalui RegistrasiOnline pada https: / / siinas. kemenperind. go. id.

12. perhotelan.13. konstruksi.

(3) Kecuali untuk TNI/POLRI tempat kerja/kantorsebagaimana dimaksud pada ayat (2)r, tetapmelaksanakan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantordengan jumlah minimum karyawan dengan tetapmengutamakan upaya pencegahan penyebaranpenyakit (pemutusan rantai penularan) Corona VirusDisease 2019 (COVID-I9) sesuai dengan protokolkesehatan.

(4)Ketentuan...

b.

gas LPG,dan baja

3.4.

5.

6.

7.

-11-

(4) Ketentuan warung makan/rumah makan/restoransebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b angka 1,hanya berlaku untuk restoran/rumah rrrakanl usahasejenis yang berada di luar mall/supermarket/foodcourt.

Pasal 1 1

Pemerintah Pusat di Daerah dan Kantor PemerintahDaerah, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Fublik,Perusahaan komersial dan swasta dan Perusahaan industridan kegiatan produksi, perhotelan, dan Konstruksi, yangdikecualikan dari ketentuan penghentian sementaraaktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimanadimaksud pada Pasal 10 ayat (2), dalam pelaksanaanaktivitas/kegiatan/Operasional wajib memperhatikanprotokol kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentiansementara aktivitas bekerja di tempat kerjasebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) wajib:a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau

aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;c. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus

Disease (COVID-L9/ di lokasi dan lingkungan tempatkerja;

d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitartempat kerja; dan

e. memberikan perlindungan kepada pekerja yangterpapar Corona Virus Disease (COVID-L9/ sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease(COVIDL9) di lokasi dan lingkungan tempat kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,dilakukan secara berkala dengan cara:a. membersihkan lingkungan tempat kerja;b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan

perangkat bangunan tempat kerja; danc. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak

berkepentingan.

Pasal 13

(1) Pimpinan/penangungjawab tempat kerja/kantor yangdikecualikan dari penghentian sementara aktivitasbekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksudpada Pasal 10 ayat (2), wajib untuk melakukan :

a. penerapan protokol kesehatan;b. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;

c.pembatasan...

(2)

-12-

c. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakitpenyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibatfatal apabila terpapar Corona Virus Disease(COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempatkerja, antara lain:1. penderita tekanan darah tinggi;2. pengidap penyakit jantung;3. pengidap diabetes;4. penderita penyakit paru-paru;5. penderita kanker;6. ibu hamil; dan7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, meliputi:1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan

bersih dan higienis;2. memiliki kerjasama operasional perlindungan

kesehatan dan pencegahan Corona Virus Disease(COVID-I9) dengan fasilitas pelayanan kesehatanterdekat untuk tindakan darurat;

3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisitambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;

4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai,dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;

5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuhkaryawan yang memasuki dan pulang dari tempatkerja serta memastikan karyawan yang bekerja ditempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuhdiatas normal atau sakit;

6. mengharuskan cuci tangan dengan esabundan/atau pembersih tangan (hand sanitizer)termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yangmemadai dan mudah di akses pada tempat kerja;

7 . menjaga jarak antar sesama karyawan (phgsicaldistancing) sekurang-kurangnya dalam rentang1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Corona Virus Disease(COVID-L9) untuk disebarluaskan pada lokasistrategis di tempat kerja; dan

9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempatkerja yang menjadi pasien dalam pengawasan,maka:a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus

dihentikan sementara paling sedikit 14 (empatbelas) hari kerja;

b. petugas medis dibantu satuan pengamanmelakukan evakuasi dan penyemprotandisinfektan pada seluruh tempat, fasilitas danperalatan kerja; dan

c. penghentian sementara dilakukan hinggaproses evakuasi dan Penyemprotandisinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaankesehatan dan isolasi tenaga kerja yangpernah melakukan kontak fisik dengan tenagakerja yang terpapar Corona Virus Disease(COVID- 1 9) telah selesai.

Pasal 14...

-13-

Pasal 14

Terhadap kegiatan penyediaan pangan/m akananfminuman sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2)huruf a angka 1, penanggungjawab restoran/rumahmakan/usaha sejenis, wajib untuk :

a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secaralangsung (take awag), melalui pemesanan secaradaring,dan / atau dengan fasilitas telepon / layanan antar;

b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) meter antarpelanggan;

c. menerapkan prinsip hggiene sanitasi pangan dalamproses penanganan pangan sesuai ketentuan;

d. memastikan makan deliuery ditutup/diikat rapatdengan menggunakan Seal Strap atau dikenaldengan cable ties sehingga aman saat pengantarandeliuery.

e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/ataupenjepit makanan untuk meminimalkan kontaklangsung dengan makanan siap saji dalam prosespersiapan, pengolahan, dan penyajian;

f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalampengolahan makanan sesuai standar;

g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas danperalatan, khususnya yang memiliki permukaan yangbersentuhan langsung dengan makanan;

h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagipelanggan dan pegawai;

i. melarang bekerja karyawan yang sakit ataumenunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek,diare dan sesak nafas; dan

j. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakansarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuaipedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 15

Terhadap kegiatan perhotelan sebagaimana dimaksudpada Pasal 10 ayat (41 huruf b angka 12,penanggungjawab hotel, wajib untuk :

a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang inginmelakukan isolasi mandiri;

b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalamkamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar(room seruice);

c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitaslayanan hotel yang dapat menciptakan kerumunanorang dalam area hotel;

d. melarang tamu yang sakit atau menunjukan suhutubuh di atas normal (diatas 38 Derajat Celcius), batuk,pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan

e. mengharuskan karyawan menggunakan masker,sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedomankeselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 16...

Pasal 16

Terhadap kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksudpada Pasal l0 ayat (2) huruf b angka 13,pimpinan/penangungjawab, wajib untuk :

a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapatdilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanyaberada di kawasan proyek; dan

b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksiwajib untuk :

l.menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaanpencegahan Corona Virus Disease (COVID- 19) dikawasan proyek;

2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanyadilakukan di dalam kawasan proyek;

3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidupsehari-hari seluruh pekerja selama berada dikawasan proyek,

4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yangdilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu,yang memiliki suhu badan di atas normal untukberada di dalam lokasi kerja;

6.menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye,promosi teknik pence gahan Corona Virus Disease(COVID-I9) dalam setiap kegiatan penlrrluhan K3pagi hari atalu safetg morning talk; dan

7. melakukan pemantauan secara berkala kesehatanpekerja selama berada di kawasan proyek.

Pasal 17

Bupati dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantoryang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitasbekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2.

Bagian KeenamPembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

-14-

Pasal 18

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentiansementara kegiatan keagamaan di rumah ibadahdan/atau di tempat tertentu.

Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan dirumah ibadah dan/ atau di tempat tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatankeagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan dirumah ibadah dan/atau di tempat tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatanpenanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng,dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan sepertibiasa'

Pasal 19...

(1)

(2t

(s)

- 15-

Pasal 19

(1) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaansebagaimana dimaksud pada dalam pasal 19,penanggung jawab rumah ibadah, wajib untuk :

a. memberikan edukasi atau pengertian kepadajamaah masing-masing untuk tetap melakukankegiataan keagamaan di rumah;

b. melakukan pencegahan penyebaran Corona VirusDisease (COVID-L/) di rumah ibadah masing_masing; dan

c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.

(2) Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease(COVID-L?) di rumah ibadah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengancara:a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan

sekitarnya;b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan

perangkat bangunan rumah ibadah; danc. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak

berkepentingan.

Bagian KetujuhPembatasan Kegiatan di Tempat Atau Fasilitas Umum

Pasal 20

Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarangmelakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (limaJorang di tempat atau fasilitas umum.

Kegiatan yang dilakukan dengan jumlah kurang dari5 (lima) orang diperbolehkan dengan ketentuanmenjaga jarak antar sesama (phgsical distancing)sekurang-kurangnya dalam rentang 1 (satu) ".*p"ldengan 2 (dua) meter dan mengunakan masker.

Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutupsementara tempat atau fasilitas umum untukkegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3), untuk kegiatan:a. supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat

penjualan obat-obatan dan peralatan mediskebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok,perkulakan, toko/warung kelontong, tokoelektronik, toko pakaian, jasa binatu (laundry),bahan bakar minyak, gas, dan energi, serta tokokhusus baik yang berdiri sendiri maupun yangberada di pusat perbelanjaan;

(1)

(2)

(3)

(4)

b.fasilitas...

-16-

b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas laindalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan,meliputi rumah sakit dan semua instansi medisterkait, termasuk unit produksi dan distribusi,baik di sektor publik maupun swasta, sepertiapotek, unit transfusi darah, toko obat, tokobahan kimia dan peralatan medis, laboratorium,klinik, ambulans, dan laboratorium penelitianfarmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewanakan tetap berfungsi;

c. transportasi untuk semua tenaga medis, perawat,staf medis, layanan dukungan rumah sakitlainnya tetap diizinkan untuk beroperasi;

d. perusahaan yang digunakan/diperuntukkanuntuk fasilitas karantina;

e. fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasiperorangan; dan

f. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhankebutuhan dasar penduduk lainnya termasukkegiatan olahraga.

(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan dengan tetap memperhatikanpembatasan kerumunan orang serta berpedomanpada protokol kesehatan ketat dan peraturanPerundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (41 huruf f, dapat dilakukan secaraterbatas oleh penduduk di luar rumah selamapemberlakuan PSBB.

Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok;

danb. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar

rumah tinggal.

Pasal 22

Bupati dapat menambahkan kategori kegiatan pendudukyang dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat ataufasilitas umum sebagaimana dimaksud pada pasal 20ayat (4).

Bagian KedelapanPembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 23

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentiansementara atas kegiatan sosial dan budaya yangmenimbulkan kerumunan orang.

(1)

(21

(2)Kegiatan...

(1)

-t7-

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitanperkumpulan atau pertemuan:a. politik;b. olahraga;c. hiburan;d. akademik; dane. budaya.

Pasal 24

Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial danbudaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, untukkegiatan:a. khitan;b. pernikahan; danc. pemakaman danl atau takzialrr kematian yang

bukan karena Corona Vints Disease (COVID-|/).

Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:a. dilakukan pada fasilitas pelayanan keiehatan;b. dihadiri oleh kalangan terbatas;c. meniadakan acara perayaan yang mengundang

keramaian; dand. menjaga jarak antar pihak yang hadir Qthgsical

distancingl paling sedikit dalam rentang s"kuru.rrg_kurangnya 1 (satu) meter.

(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) huruf b, dilaksanakan denganketentuan:a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor catatan Sipil;b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah

paling banyak 5 (lima) orang;c. meniadakan acara resepsi pernikahan yang

mengundang keramaian;d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (phgsicat

distancing) sekurang-kurangnya dalam rentang 1(satu) meter; dan

e. dilakukan proses disinfektan pada semua saranaprasarana pernikahan sebelum dan setelah akadnikah.

(a) Pelaksanaan kegiatan pemakaman d,anf atau takziahkematian yang bukan karena corona virus Disease(COVID-L?) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:a. dilakukan di rumah duka.b. dihadiri oleh kalangan tertatas; danc. menjaga jarak antar pihak yang hadir (phgsical

distancing) sekurang-kurangnya dalam rentang1 (satu) meter.

(21

Pasal 25...

-18-

Pasal 25

Bupati dapat menambahkan kategori kegiatan pendudukyang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosialdan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (1).

Bagian KesembilanPembatasan Penggunakan Moda Transportasi Untuk

Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 26

(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua pengguna modatransportasi untuk pergerakan orang dan barangdihentikan sementara, kecuali untuk:a. transportasi yang mengangkut barang penting dan

esensial;b. transportasi yang mengangkut penumpang semua

layanan transportasi udara, laut, kereta api, danjalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalandengan pembatasan jumlah penumpang; dan

c. transportasi untuk layanan kebakaran, layananhukum dan ketertiban, dan layanan darurat.

(21 Transportasi yang mengangkut barang penting danesensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,antara lain:a. angkutan truk barang utuk kebutuhan medis,

kesehatan, dan sanitasi;b. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;c. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk

barang seperti sayur-sa)ruran, buah-buahan, danhewan ternak yang perlu distribusi ke pasar dansupermarket;

d. angkutan untuk pengedaran uang;e. angkutan BBM/BBG;f. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi

bahan baku industri manufaktur dan assembling;g. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan

impor;h. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan

distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat,dan sejenisnya);

i. angkutan bus jemputan karyawan industrimanufaktur dan assembling; dan

j. angkutan kapal penyeberangan;

Pasal 27

Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi, wajibuntuk :

a. menggunakan mobil penumpang pribadi hanya untukpemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lainyang diperbolehkan selama pSBB;

b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesaidigunakan;

c.menggunakan...

c.d.

19-

menggunakan masker di dalam kendaraan;melarang penumpang yang tidak mengunakan maskeruntuk masuk kedalam kendaraan;membatasi jumlah orang maksimal paling tinggi 5Oo/o

(lima puluh per seratus) dari kapasitas kendaraan; dantidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal (di atas 38 derajat celcius) atau sakit.

Pasal 28

Pengguna sepeda motor pribadi wajib untuk :

a. mengunakan kendaraan hanya untuk pemenuhankebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yangdiperbolehkan selama PSBB;

b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelahselesai digunakan;

c. menggunakan masker dan sarung tangan; dand. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan

diatas normal atau sakit.

e.

f.

Pasal 29

Angkutan roda dua berbasisdibatasi penggunaannya hanyabarang.

aplikasi/ konvensionaluntuk pengangkutan

Pasal 30

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum,angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasibarang wajib untuk mengikuti ketentuan sebagaiberikut:a. membatasi jumlah orang maksimal paling tinggi 50%

(lima puluh per seratus) dari kapasitas angkutan;b. membatasi jam operasional;c. mengunakan masker;d. melakukan disinfeksi secara berkala moda

transportasi yang digunakan;e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh

petugas dan penumpang yang memasuki modatransportasi;

f. memastikan petugas dan penumpang modatransportasi tidak sedang mengalami suhu tubuhdiatas normal atau sakit; dan

g. menjaga jarak antar penumpang (phgsicaldistancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu)meter.

Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi :

a. jam operasional kendaraan bermotor umum dalamtrayek mulai pukul 05:00 WIB sampai denganpukul 19:00 WIB;

b. jam operasional kendaraan bermotor umum tidakdalam trayek dapat berjalan selama 24 (dua puluhempat)jam.

(1)

(21

Pasal 31...

-20-

Pasal 31

(1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB di Daerah, padajalan tertentu diperlukan clrcck point.

(2) Pelaksanaan clrcck point sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan danSatuan Polisi Pamong Praja.

(3) Penentuan ruas jalan tertentu dan petugas Check Pointsebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkandengan Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Tangerang.

(4) Pelaksanaan check point sebagaimana dimaksud padaayat (21, dapat dibantu oleh :

a. Dinas perhubungan Provinsi Banten;b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dand. Tentara Nasional Indonesia.

(5) Pelaksanaan check point sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat)ja-.

Pasal 32

Bupati dapat menambahkan jenis moda transportasi yangdikecualikan dari penghentian sementara modatransportasi untuk pergerakan orang dan/atau barangsebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2).

BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN

Bagian KesatuHak

Pasal 33

(1)Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk diDaerah, mempunyai hak yang sama untuk:a. memperoleh perlakuan dan pelayanan penanganan

bencana wabah Corona Virus Disease (COVID- 19) dariPemerintah Kabupaten Tangerang;

b. mendapatkan perlindungan dan kepastianpelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;

c. memperoleh data dan informasi publik seputarCorona Virus Disease (COVID-L9);

d. memperoleh akses dan fasilitas kesehatan yangditunjuk Pemerintah untuk penanganan bencanawabah Corona Virus Disease (COVID-I9);

e.dibebaskan...

-2t-

e. dibebaskan dari segala bentuk biaya dalamperawatan bagi suspect/pasien, sejak dimulainyapasien ditetapkan sebagai suspek hingga hasilpemeriksaan konfirmasi laboratorium, dan/ataudimulai dari sejak pasien dinyatakan positifmenderita penyakit infeksi emerging tertentuberdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasilaboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuaidengan kriteria atau meninggal, temasuk komponenpemulasa r an jenazah (kanto ng jenazah, transportasidan penguburan) pada rumah sakit rujukannasional/provinsi penanganan pelayanan kesehatanWabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-L/) diwilayah Daerah; dan

f. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduanseputar penanganan wabah Corona Virus Disease(covrD-1e).

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan petunjuk teknis yangditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-I9.

Bagian KeduaKewajiban

Pasal 34

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk diDaerah wajib:a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan

PSBB;b. menjaga jarak antar penumpang (phgsicat

distancing) sekurang-kurangnya dalam rentang 1

(satu) meter;c. mengunakan masker;d. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dane. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS).

Dalam hal penanganan Corona Vints Disease(COVID- 19i, setiap penduduk wajib:a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk

Corona Virus Disease (COVID-L/) dalampenyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabilatelah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;

b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggaldan/atau shelter maupun perawatan di rumahsakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan

c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirisendiri dan/atau keluarganya terpapar CoronaVirus Disease (COVID- 1 9).

(1)

(2)

Pasal 35...

-22-

Pasal 35

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 harus sesuai dengan petunjuk teknis yangditetapkan oleh Ketua Gugus T\rgas COWD-|/.

Bagian KetigaKewajiban Pelaku Usaha

Pasal 36

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selamapemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikutiketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:a. mengutamakan pemesanan barang secara daring- dan I atau jarak jauh dengan fasilitas 1"yarra, antar;b. [rurrut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan

daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkanharga barang;

c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempatusaha;

d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuhkaryawan dan konsumen yang memasuki pasar/tokoserta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedangmengalami demam ringan atau sakit;

e. menerapkan pembatasan jarak antar sesamakonsumen (physical distancing) yang datang ke

- pasar ltoko paling rendah dalam rentangl (satu) meter;f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakanpakaian kerja sesuai pedoman keseramatan dankesehatan kerja; dan

g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabundan/atau pembersih tangan (hand sanitizej termasukmenyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai danmudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

PEM ENUHAN KEB UTU,^:^IB^:AR PEN D UD UK S ELAMAPSBB

(2)

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosialkepada penduduk rentan yang terkena dampakIangsung dari Corona Virus Disease (COVID_ 19), d,aiammemenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaanPSBB.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ataubantuan langsung non tunai, yang mekanismepenyalurannya berpedoman pada ketentuan peraturanPerundang-undangan.

Penetapan bantuan sosial sebagaimana dimaksud padaayat (2), dilaksanakan dengan kriteria-kriteria yangditentukan oleh dinas/instansi terkait, dan ditet"pt a.,dengan Keputusan Bupati.

BAB VI...

(3)

(1)

(2)

-23-

BAB VISUMBER DAYA PENANGANAN CORONA Y/RUS DISEASE

(covlD-1e)

Pasal 38

Dalam rangka melaksanakan penanganan danpenanggulangan Corona Vints Disease (COWD-L9) diWilayah Daerah, Pemerintah Daerah menlrusun basisdata dan informasi kebutuhan penyediaan danpenyaluran sumber daya.

Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalamrangka penyediaan dan penyaluran sumber dayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehKetua Gugus Tugas COVID-I9.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kedasamadan/atau kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaanPSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

(21 Kerjasama dan/atau kolaborasi kelembagaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalambentuk:a. dukungan sumber daya manusia;b. sarana dan prasarana;c. data dan informasi; dand. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VIISATUAN TUGAS SIAGA COVID-Lg TINGKAT

KECAMATAN, SATUAN TUGAS SIAGA COVID-Lg TINGKATRUKUN TETANGGA DAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN

PENANGANAN COVID- 19 DI KELURAHAN/DESA

Bagian KesatuSatuan Tugas Siaga COVID-L9 Tingkat Kecamatan

Pasal 40

(1) Dalam upaya mempercepat penanganan danmengantisipasi penyebaran Corona Vints Disease 2019(COVID-L9) Camat dapat membentuk Satuan TugasSiaga Corona Virus Disease 2019 (COWD-lg) tingkatKecamatan.

Satuan Tugas Siaga(COVID- 19) tingkatdimaksud pada ayat (1),berikut :

a. mensosialisasikanpelaksanaan PSBB di

Corona Vints Disease 2019Kecamatan sebagaimana

melaksanakan tugas sebagai

dan mengumumkanLingkungan Kecamatan;

(2)

b.melakukan...

-24-

b. melakukan pengawasan,pengendalian pelaksanaankecamatan.

pemantauan danPSBB di wilayah

c. mensosialiasaikan pola hidup sehat dan bersih dilingkungan Kecamatan sesuai dengan standarpencegahan Corona Virus Disease (COVID-L9);

d. melakukan pengawasan dan peringatan kepadayang akan keluar rumah agar memakai masker;

e. mensosialiasaikan protokol kesehatan ketat padamasyarakat antara lain menjaga jarak (physicaldistancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu)meter sampai 2 (dua) meter;

f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan denganpencegahan penanganan Corona Virus Disease(COVID- 1 9) di Lingkungan Kecamatan; dan

g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(3) Pembentukan Satuan Tugas Siaga Corona VintsDisease 2019 (COVID-I9) tingkat Kecamatan,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkandengan Keputusan Camat.

Bagian KeduaSatuan Tugas Siaga Couid-l9 Tingkat Rukun Tetangga

Pasal 4 1

(1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampakpenularan Corona Virus Dise ase 2 0 1 9 (COVID- 1 9 ) pad,asetiap lingkungan rukun rukun tetangga dibentuksatuan Satuan Tugas Siaga COVID-19 TingkatRukun Warga/ Rukun Tetangga.

(21 Satuan Tugas Siaga Covid-l9 Tingkat RukunTetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memiliki tugas sebagai berikut:a. mensosialiasaikan pola hidup bersih di lingkungan

warga rukun tetangga sesuai dengan standarpencegahan Corona Vints Disease (covrD-1e);

b. melakukan pengawasan dan peringatan kepadayang akan keluar rumah agar memakai masker;

c. mensosialisasikan protokol kesehatan ketat antaralain menjaga jarak (phgsical distancing) dan/atausocial distancing paling sedikit dalam rentang 1

(satu) meter sampai 2 (dua) meter;d. menghimbau kepada masyarakat warga rukun

tetangga agar mematuhi dan mentaati protokolkesehatan ketat dan peraturan pSBB;

e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan denganpencegahan penanganan Corona Virus Disease(COVID-19/ di lingkungan rukun tetangga; dan

f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketuarukun tetangga dengan tembusan rukun wargayang ditindaklanjuti ke tingkat desa/kabupaten.

(3)Pembentukan...

-25-

(3) Pembentukan satuan T\rgas siaga covid-l9 tingkatRukun Tetangga sebagaimana dimaksud p.a"ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua RukunTetangga.

Bagian KetigaSatuan Tugas Percepatan penanganan COVID_19

Di Kelurahan/Desa

Pasal 42

(1)Untuk mengantisipasi dan menangani dampakpenularan Corona Virus Disease 2O1g (COVID-I7) dikelurahan/desa dibentuk Satuan Tugas percepatanPenangan an COVID- 1 9 di kelurahan/ desa.

(2)Satuan Tugas Percepatan penanganan covlD-lg dikelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memiliki tugas sebagai berikut :

a. mensosialisasikan dan mengumumkanpelaksanaan PSBB di Lingkungan kelurahan/desa;

b. melakukan pengawasan, pemantauan danpengendalian pelaksanaan PSBB di wilayahkelurahan/desa.

c. mensosialiasaikan pola hidup sehat dan bersih dilingkungan kelurahan/desa sesuai dengan standarpencegahan Corona Virus Disease (COWD_L9);

d. melakukan pengawasan dan peringatan kepadayang akan keluar rumah agar memakai masker;

e. mensosialiasaikan protokol kesehatan ketat padamasyarakat antara lain menjaga jarak (phgsicatdistancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu)meter sampai 2 (dua) meter;

f. melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasankepada masyarakat untuk tidak berkumpul/berkerumun atau bergerombol berkelompoi<ditempat I ata:u fasilitas umum;

g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan denganpencegahan penanganan Corona Virus Disease(COVID-L9/ di Lingkungan kelurahan/desa; dan

h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupatimelalui Camat.

(3) Pembentukan Satuan Tugas percepatan penangananCOVID-L9 di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kades dandifasilitasi oleh Camat.

Pasal 43...

-26-

Pasal 43

Satuan tugas siaga corona virus Disease 2019 cowD-lgdilingkungan RT dan satuan tugas percepatan penanganancorona virus Disease 2019 cowD-19 ditingkat Desa dalammelaksanakan tugas pencegahan dan penanganan coronavints Disease 2019 covlD-l9 dapat bekerjasama dengangugus tugas percepatan penanganan corona vints Disease2019 COVID-L9 Tingkat Kabupaten Tangerang dan gugustugas percepatan penanganan corona virus Disease 2019COVID 19 tingkat Provinsi.

BAB VIIIPEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 44

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan psBBdilakukan dalam rangka menilai keberhasilanpelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularanCorona Virus Disease 2019 (COVID- j9).

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COWD-|9 sesuaitingkatan wilayah melalui pemantauan ataupemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dantanggung jawab.

Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan padakriteria:a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan peraturan Bupati

ini;b. jumlah kasus; danc. sebaran kasus.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan PSBB, pemerintah desa, swasta,akademis, masyarakat dan media, rukun tetangga,dan rukun warga turut berpartisipasi aktif melakukanpemantauan pelaksanaan PSBB.

Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui GugusTugas COVID-L9 dan website pengaduan masyarakatyang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (21 ditindaklanjuti oleh GugusTugas COVID-L9 sesuai dengan kewenangan dantanggung jawabnya.

(3)

(1)

(2)

(1)

{21

(3)

BAB IX...

(1)

(2)

-27-

BAB IXLARANGAN

Pasal 46

(1) Selama PSBB setiap orang dilarang :

a. keluar rumah tanpa mengunakan masker;b. melaksanakankegiatan keagamaan dirumah

ibadah dan/atau ditempat tertentu.c. berkumpul/berkerumun, bergerombol

berkelompok ditempat /atau fasilitas umum.d. melakukan kegiatan social dan budaya yang

menimbulkan kerumunan orang.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, dikecualikan bagi kegiatansebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat $).

Pasal 47

Setiap pimpinan/penangungiawab sekolah dan/atauinstitusi pendidikan lainnya, dilarang melaksanakanproses belajar mengajar di sekolah dan atau institusipendidikan lainnya.

Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikecualikan bagi lembaga pendidikan,pelatihan dan penelitan yang berkaitan denganpelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud p.a"Pasal 8 ayat (4).

Pasal 48

Setiap pimpinan/penangungiawab ditempat kerjalkantor yang tidak dikecualikan dari penghentiansementara ativitas bekerja ditempat kerja/kantordilarang melaksanakan ativitas bekerja ditempatkerjalatau kantor.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi ditempat kerja/kantor yangmendapatkan izin atau dispensasi dari Bupati.

Pasal 49

(1) Setiap pimpinan/penangungjawab tempat kerjalkantor/Perusahaan komersil dan swasta, perusahaanindustri dan kegiatan peroduksi serta kontruksi, yangdikecualikan dari penghentian sementara aktivitasbekerja ditempat kerja/kantor dilarang melaksanakanaktivitas / operasional ditemp at kerja I kantor/ kawasanproyek jika ditemukan karyawan/pekerja yang menjadipasien pengawasan Corona Vints Disease 2019 (COWD-1e).

(1)

(2t

(2)Ketentuan...

-28-

(2) Ketentuan penghentian sementara aktivitas bekerjaditempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan untuk waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 50

Setiap restoran/rumah makan/usaha sejenis dilarangmelayani pengunjung untuk makan ditempat, danmembatasi pelayanan hanya untuk dibawa pulang secaralangsung (take awag).

Pasal 51

Angkutan roda dua berbasis aplikasi/konvensionaldilarang digunakan untuk mengangkut penumpang.

Pasal 52

(1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi/angkutankendaraan bermotor umum dilarang mengangkutpenumpang melebihi 50 o/o (limapuluh) per seratus darikapasitas penumpang.

(2) Setiap pengemudi mobil penumpang angkutankendaraan bermotor umum dilarang menjalankanangkutan diluar jam operasional yang ditentukandalam peraturan Bupati ini.

BAB IXSANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaskud pada Pasal 46, dikenakan sanksi :

a. teguran tertulis;b. keda sosial membersihkan sarana fasilitas umum

dengan mengunakan rompi;c. Push Up ditempat paling sedikit 20 (dua puluh) kali

paling banyak 10O (seratus) kali.d. denda administratif paling sedikit Rp.1OO.OOO,0O-

(seratus ribu rupiah) paling banyak Rp.200.OO0,OO-(dua ratus ribu);

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dandapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 54

(1) Setiap pimpinan/penangungjawab sekolah dan/atauinstitusi pendidikan lainnya yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud pada Pasal 47 diberikan sanksiteguran tertulis.

(1)

(2)

(2)Pemberian...

(1)

-29-

(21 Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapatdidampingi oleh Kepolisian.

(1) Setiap

Pasal 55

pimpinan / penangungj awab tempatkerja/kantor yang melanggar ketentuan Pasal 48,dikenakan sanksi berupa penghentian sementarakegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerjadan denda administratif paling sedikit Rp5.OO0.O00,00(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp1O.000.000,00(sepuluh juta rupiah).

(21 Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (21dilakukan oleh Dinas TenagaKerja bersama-sama perangkat daerah terkait.

Pasal 56

Setiap pimpinan/penangungjawab tempat kerjalkantor/Perusahaan komersil dan swasta, perusahaanindustri dan kegiatan peroduksi serta kontruksi yangmelanggar ketentuan Pasal 49 dikenakan sanksiberupa teguran tertulis dan denda administratif palingsedikit Rp25.000.000,O0 (dua puluh lima juta rupiah)dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas TenagaKerja bersama-sama perangkat daerah terkait.

Pasal 57

Setiap pimpinan/penangungjawab restoran/rumahmakan/usaha sejenis yang melanggar ketentuan Pasal 50dikenakan sanksi berupa :

a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelanrestoran/rumah makan/usaha sejenis dan dendaadministratif paling sedikit Rp5.000.000,O0 (lima jutarupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).

b. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi PamongPraja dengan pendampingan dari Perangkat Daerahterkait.

Pasal 58

(1)Setiap pengemudi Angkutan roda dua berbasisaplikasi/konvensional yang melanggar ketentuanPasal 51, dikenai sanksi berupa :

a. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan paling banyakRp500.O0O,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau

b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitasumum dengan mengenakan rompi.

(2)Setiap...

(21

(21

-30-

Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi/angkutankendaraan bermotor umum yang melanggar ketentuanPasal 52, dikenakan sanksi berupa :

a. denda administratif paling sedikit Rp50O.OO0,O0(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyakRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitasumum dengan mengenakan rompi;

c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanankendaraan bermotor yang disediakan olehPemerintah Daerah.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Prajadengan pendampingan dari Dinas Perhubungan danKepolisian.

(4) Tempat penyimpanan kendaraan bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (21 dapatbertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.

Dalam melakukan tindakan penderekan, Satuan PolisiPamong Praja tidak bertanggung jawab ataskelengkapan dan keutuhan kendaraan mobilpenumpang pribadi beserta muatannya.

Setelah dilakukan penderekan kendaraan, SatuanPolisi Pamong Praja menyampaikan pemberitahuansecara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobilpenumpang pribadi dalam waktu I x 24 (satu kali duapuluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.

Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secaratertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5),pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobilpenumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari,kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanankendaraan bermotor Dinas Perhubungan yangprosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 59

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1),

Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal57 ayat (1), disetorkan pada Kas Daerah.

Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan DendaAdministratif berdasarkan bukti pelanggaran dan buktitersebut diberikan kepada pelanggar untuk disetorkanke Kas Daerah melalui Bank Umum Daerah.

(3)

(71

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)Surat...

-31-

(3) Surat Keterangan Denda Administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (2ll, diberikan oleh PerangkatDaerah yang diberi tugas dan kewenangan dalampejatuhan sanksi.

BAB XKETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Pelanggaran terhadap ketentuan Pidana dikenakan sanksisesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIPEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan pelaksanaan PSBB di Wilayah Daerahbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dansumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku, PeraturanBupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2O2O tentangPedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar DalamPercepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-I?) Di Wilayah Kabupaten Tangerang (BeritaDaerah Kabupaten Tangerang Tahun 2O2O Nomor 2O),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BupatiTangerang Nomor 24 Tahun 2O2O tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2O2O

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala BesarDalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-L?) Di Wilayah Kabupaten Tangerang (BeritaDaerah Kabupaten Tangerang Tahun 2O2O Nomor 24),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63...

-32-

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, " memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa14 Mei 2O2O

ANGERANG,

ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksapada tanggal 1+ Vtei 2O2O

S DAERAHERANG,

BBRITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2O2O NOMOR 31

6,*,'aU Ia-l-L\r \