5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 1/14

 

Pendidikan Kewarganegaraan

Politik dan Kenegaraan

“Hak Angket Bank Century” 

Tugas ini dikumpulkan untuk memenuhi sebagian

persyaratan kelulusan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Disusun oleh kelompok 3 Kelas 2B

Ketua : Ega Arie Pramiadi (08501051)

Anggota : Aditya Legowo P. U. (08501039)

Faza Budiarti (08501055)

Julian Ruspratama (08501063)

Jurusan Teknik Komputer

Program Studi DIII Teknik Informatika

Politeknik Negeri Bandung

2010 

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 2/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  1

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikankemudahan dalam setiap kesulitan yang dihadapi, atas segala rahmat dan karunia-

Nya yang mengiringi penyelesaian makalah yang bertemakan Politik Kebangsaan. 

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak diselesaikan hanya dengan

memanfaatkan kemampuan penulis saja. Oleh karena itu penulis mengucapkan

terima kasih kepada Bapak N.S.Djunaedi, selaku pengajar matakuliah Pendidikan

Kewarganegaraan dan pada semua pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu per

satu yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga makalah ini dapatselesai tepat pada waktunya.

Walaupun penulis telah mencoba melakukan yang terbaik dalam penulisan

laporan ini, penulis tetap menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, penulis mohon agar kekurangan dalam penulisan dapat dimaklumi

dan dimaafkan dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca

untuk memperbaiki makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi

siapapun yang membacanya.

Terima kasih.

Bandung, Desember 2009

Penulis

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 3/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan topik yang diangkat, yaitu “Politik dan Kenegaraan”. Dan

mengangkat contoh kasus “Hak Angket Bank Century”, tanpa disadari seluruh

lapisan masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang disebut sebagai kaum

intelek masyarakat selalu mengikuti dalam menyimak perkembangan kasus tersebut

khususnya yang menyangkut pengambilan “Hak Angket” oleh DPR sebagai salah

satu upaya, daya dan usaha menyelesaikan kasus ini.

Karena pentingnya peran serta masyarkat sebagai elemen pembangun dan

khususnya kaum “mahasiswa” sebagai kaum intelek bangsa, maka haruslah menjadi

cerminan bangsa dalam berperilaku dan menentukan sikap yang baik dalam

menyikapinya. Ini adalah suatu pembelajaran jika dalam lingkup mahasiswa, institusi

dan pengajar. Dimana kasus ini diangkat sebagai contoh kasus dalam suatu topik

dengan judul Politik Kebangsaan, sehingga banyak hal yang bisa diangkat sebagai

prioritas permasalahan dan pengambilan kesimpulan terhadap suatu masalahtersebut. Selain menambah wawasan tentang kasus yang akan dibahas, ada banyak

hal yang dapat dipelajari dalam kasus ini. 

1.2 Rumusan Masalah

Awal dalam pengangkatan kasus ini adalah analisis kembali kejadian dalam

tidak mampunya Bank Century untuk membayar dana permintaan dari para

nasabahnya. Setelah berjalan begitu jauh, dan tidak banyak pelaku pemerintahan

yang menyadari, ini telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara. Tentunya

DPR selaku badan legislatif yang ada dalam roda pemerintahan secara sepakat

mengeluarkan haknya yang disebut sebagai “Hak Angket” untuk menyelesaikan

sampai sejauh mana uang Negara yang bisa diselamatkan. Hal itu adalah hanya

target yang minimal dalam penyelesaian kasus ini, sedangkan secara optimal target

yang ingin dicapai oleh para lembaga dan juga komite yang terkait dalam kasus ini

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 4/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  3

adalah selesainya permasalahan dengan tidak ada pihak yang sama sekali dirugikan

tentu dengan memperhatika instrumental yang ada dalam bangsa ini.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari berjalannya kasus yang sedang

dihadapi oleh bangsai ini adalah tidak lain untuk selalu melihat instrumental atau

aturan-aturan atau undang-undang yang terikat terhadap suatu kasus yang sedang

dihadapi. Pentingya aturan tersebut adalah untuk selalu mengingatkan kita dalam

bersikap ataupun dalam pengambilan keputusan. Jika dalam kehidupan

berorganisasi kita selalu dituntut untuk saling berkoordinasi antara anggotaorganisasi dalam menjalankan program kerja maupun sosialisasi antar anggota

organisasi. Melihat nasib bangsa yang sedang dialami saat ini dengan kehadiran

kasus Skandal Bank Century tersebut, tentunya hal ini akan menjadi suatu

pengalaman yang tak mungkin dilupakan oleh seluruh masyarakat dan khususnya

para kaum intelek bangsa, Mahasiswa. Sebagai pembelajaran kita semua agar hal

ini tidak sampai terjadi kembali.

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 5/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  4

BAB II

STUDI PUSTAKA

POLITIK

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam

masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya

dalam negara.[1]  Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai

definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. 

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional

maupun nonkonstitusional. 

Lembaga politik secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa

  juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah

lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di

Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara.

Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan

memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu

demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga

politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

HAK ANGKET

Hak Angket berdasarkan Pasal 77 UU No 27 Tahun 2009 adalah Hak DPR RI

untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan / atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelidikan ini memang bukan penyelidikan sebagaimana tugas penyidik

pro justitia dari aparat penegak hukum (misal kepolisian atau KPK) untuk

menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan sehingga

diperlukan penyidikan.

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 6/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  5

Hak Angket berdasarkan UU tersebut haruslah diusulkan oleh paling sedikit

25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. pengusulan ini

harus memuat: (a.) materi kebijakan dan / atau pelaksanaan undang-undang yang

akan diselidiki; dan (b.) alasan penyelidikan.

Usul tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari

rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota DPR dan

keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota DPR

yang hadir.

Apabila usul ini diterima maka DPR akan membentuk panitia angket yang

mempunyai kewenangan untuk memangil dan melakukan penyelidikan terhadap

pemerintah, dan saksi, pakar, organisasi profesi dan lain-lain.

Ketika Panitia Angket sudah menyelesaikan tugasnya, semuanya akan

tergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap selama penyelidikan dan

tergantung pula pada analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti

yang berhasil diungkapkan. Kalau semua yang terungkap disimpulkan bahwa

kebijakan pemerintah sekitar masalah yang diangkat, menguntungkan rakyat, dan

sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah

tentu aman-aman saja. Laporan Panitia Angket kepada rapat paripurna yangditerima oleh fraksi-fraksi dan disahkan DPR, selanjutnya diserahkan kepada

Presiden. Presiden akan dengan senang hati menerima hasil angket DPR yang

ternyata membenarkan segala kebijakan yang ditempuh Pemerintah. Ini sekaligus

berarti DPR telah keliru mengasumsikan sesuatu, yang setelah diselidiki ternyata

tidak benar.

Jika penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket menyimpulkan telah terjadi

kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat serta bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi melanggar ketentuan UUD

1945, laporan Panitia Angket harus disampaikan ke rapat paripurna DPR untuk

mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum laporan itu diputuskan untuk diterima

atau ditolak, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara. Keputusan

DPR tersebut disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya DPR dapat

menindaklanjuti keputusan itu sesuai kewenangan DPR.

Tindak lanjut atas keputusan DPR tentang penggunaan hak angket diaturdalam Pasal 184 ayat (1a) ialah menyampaikan “Hak Menyatakan Pendapat” atas

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 7/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  6

keputusan hasil penyelidikan melalui penggunaan hak angket, atau langsung

menggunakan ketentuan Pasal 184 ayat (1b) yakni Hak Menyatakan Pendapat untuk

menduga bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden”. Penggunaan ketentuan pasal ini - yang merupakan

ketentuan yang bersumber dari ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 - memang

sangat serius. Ketentuan inilah yang dikenal dengan istilah “impeachment” terhadap

Presiden.

Ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 di atas belum pernah ada praktiknya

dalam sejarah ketatanegaraan kita. Kalau pendapat DPR bahwa benar hal itu terjadi,

maka Mahkamah Konstitusilah yang harus memutuskan apakah pendapat DPR itu

terbukti atau tidak. Kalau MK memutuskan memang terbukti, maka DPR

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian

Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7B ayat 5 UUD 1945 jo Pasal

190 Peraturan Tata Tertib DPR. Sejarah Indonesia mencatat dua kali sidang

istimewa MPRS dan MPR yang terjadi pada masa Presiden Sukarno dan Presiden

Abdurrahman Wahid. Dan keduanya adalah presiden yang menjadi korban hak

angket, karena harus dipaksa turun dari jabatanya sebelum masa kepemimpinannya

berakhir.

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 8/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  7

BAB III

PEMBAHASAN

Pada tanggal 13 November 2008 Bank Century mengalami keadaan tidak

bisa membayar dana permintaan dari nasabah atau umumnya disebut sebagai kalah

kliring keadaan ini hingga membuat terjadinya kepanikan atau rush dalam penarikan

dana pada Bank Century selanjutnya pada tanggal 14 November 2008 manajemen

Bank Century melapor kejadian tersebut serta ikut mengajukan permohonan untuk

mendapatkan fasilitas pendanaan darurat kepada Komite Stabilitas Sektor Keuangan

(KSSK) selanjutnya pada tanggal 20 November 2008 Bank Indonesia (BI) melakukan

penetapan status Bank Century menjadi bank gagal, Menteri Keuangan yang dijabat

oleh Sri Mulyani selaku Ketua dari Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK)

mengadakan rapat untuk pembahasan nasib Bank Century, dalam rapat tersebut,

Bank Indonesia (BI) diwakili oleh Gubenur Bank Indonesia yang dijabat oleh

Boediono melalui data per 31 Oktober 2008 menyatakan bahwa rasio kecukupan

modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century telah minus hingga 3,52

persen, dalam agenda rapat tersebut antara lain turut dibahas dampak yang akan

terjadi atau akan timbul apakah akan berdampak sistemik, seperti dalam istilah

teknis disebut bank run atau run on the bank bila Bank Century diperlakukan sebagai

bank gagal yang akan dilikuidasi kemudian dalam rapat tersebut diputuskan untuk

menyerahkan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan awal menyebutkan adanya

dugaan ada rekayasa untuk menyuntikkan dana Dalam pasal 32, 33 dan 39

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tanggal 28 September

2006 menyatakan bahwa selama bank gagal sistemik dalam penanganan Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS), jika berdasarkan penilaian Lembaga Pengawas

Perbankan (LPP) kondisi bank menurun sehingga menyebabkan diperlukan

tambahan modal disetor untuk memenuhi tingkat kesehatan bank, maka Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) meminta Komite Koordinasi untuk membahas

permasalahan bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk penanganan

bank tersebut, oleh sementara pihak mentenggarai terubah melalui pasal 6

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tanggal 4 Desember

2008 dan sudah dibantah oleh LPS mengenai adanya rekayasa aturan.

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 9/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  8

Pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut

terbawa dicurigai berusaha untuk menutup-nutupi data aliran dana tersebut akan

tetapi kemudian dibantah oleh Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) dengan mengatakan bahwa telah diberikan informasi

mengenai aliran dana Bank Century sesuai dengan permintaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) akan tetapi pada tanggal 23 November 2009 menurut Maruarar

Sirait, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ikut dalam saat penyerahan

laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century yang

diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan bahwa laporan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut tidak menyertakan soal aliran dana

Bank Century  tanggal 1 Desember 2009 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) mengatakan baru menyampaikan informasi transaksi keuangan

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari 51 nasabah yang terdiri dari 44

nasabah perorangan dan 7 nasabah perusahaan senilai Rp 147,6 miliar dan tak

temukan aliran dana Bank Century kepada parpol.

Dalam penyaluran modal sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) kepada Bank Century dicurigai bermuara pada kepentingan politik

atau partai politik karena bertepatan dengan saat-saat pemilu 2009. Terdapat upaya

dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar

dilakukan penggunaan salah satu hak kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) yakni Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap aliran

dana pada Bank Century.

Pada tanggal 1 Desember 2009 dalam Sidang Paripurna Pengesahan Hak

Angket Bank Century terhadap usulan penggunaan hak angket DPR yang diusulkan

oleh 503 Anggota DPR tersebut disahkan dan disetujuinya penggunaan hak angket

untuk mengungkap skandal Bank Century dengan didukung oleh seluruh fraksi yang

berada di DPR yakni 9 Fraksi.

Fokus pelaksanaan hak angket dalam kasus Bank century antara lain

mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan

terkait keputusannya mencairkan dana talangan Rp 6,76 triliun untuk Bank Century;

mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana

talangan Bank Century, termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank

Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu,

Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 10/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  9

kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century

dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah; menyelidiki mengapa bisa terjadi

pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century?

Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal

bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan

khusus; lebih jauh lagi, panitia hak angket juga akan mengetahui seberapa besar

kerugian negara akibat Bank Century, dan sejauh mana kemungkinan penyelamatan

uang negara bisa dilakukan.

Kebijakan pemerintah "menyelamatkan" Bank Century dengan sendirinya

dapat dijadikan sebagai objek dari hak angket DPR karena berdampak luas pada

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi kebijakan itu juga berkaitan

dengan keuangan negara. Namun, apakah kebijakan itu benar-benar bertentangan

dengan UU sebagaimana dugaan DPR, inilah yang harus "dibuktikan" melalui

penggunaan hak angket itu.

Dalam proses penyelidikan, Panitia Hak Angket DPR dapat mengumpulkan

fakta dan bukti bukan saja dari kalangan pemerintah, tetapi dari siapa saja yang

dianggap perlu, termasuk mereka yang dianggap ahli mengenai masalah yang

diselidiki. Mereka wajib memenuhi panggilan Panitia Angket dan menjawab semua

pertanyaan dan memberikan keterangan lengkap, termasuk menyerahkan semua

dokumen yang diminta, kecuali apabila penyerahan dokumen itu akan bertentangan

dengan kepentingan negara. Mereka yang dipanggil namun tidak datang tanpa

alasan yang sah, dapat disandera selama-lamanya seratus hari (Pasal 17 ayat 1 UU

Nomor 6 Tahun 1954). Panitia Angket juga dapat meminta pengadilan untuk

memerintahkan pejabat yang tidak mau menyerahkan dokumen negara yang mereka

minta agar menyerahkannya.

Fungsi hak angket Bank Century sudah menjadi perhatian publik dan harus

diselesaikan. Penting bagi DPR menggali keterangan ahli dan semua pihak terkait

dengan aliran dana dan masalah lainnya yang terkait dengan "penyelamatan" Bank

Century. Dengan memakai hak angket, diharapkan ada konklusi yang lebih objektif,

bukan asal kritis. Sebab, orientasi angket menyelidiki dan mencari solusi. Yang ingin

diketahui DPR bukan sebatas mendengar apologi pemerintah, melainkan menguak

lebih jauh ada apa sebenarnya dibalik kebijakan pemerintah terhadap pengawasan

bank-bank selama ini. Sebab, sejauh ini terlalu banyak hal terkait dengan

pengawasan yang tidak akuntabel dan terkesan ditutup-tutupi.

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 11/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  10

Urgensi usul hak angket Bank Century terkait pula dengan kelirunya struktur

berpikir pemerintah. Pemerintah melupakan amanat konstitusi bahwa salah satu

tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti termaktub dalam

Pembukaan UUD 1945 paragraf ke-4, ialah memajukan kesejahteraan umum. Di

tengah badai krisis ekonomi dan rentetan bencana alam yang terjadi di hampir

seluruh wilayah RI, pemerintah "memanjakan" Bank Century.

Hasil audit dari BPK menyangkut Bank Century dapat digunakan (atau tidak

digunakan) oleh panitia angket DPR. Nantinya, DPR dapat saja berpendapat lain

dengan BPK. Dengan kata lain, bila hasil audit BPK berkesimpulan aliran dana

pemerintah ke Bank Century sudah sesuai dengan prosedur, kesimpulan itu dapat

dikesampingkan oleh DPR. Apalagi Wapres Boediono memiliki peran terkait

pencairan dana Rp 6,7 triliun saat dirinya menjadi Gubernur BI. Pada titik inilah

kehadiran Panitia Hak Angket DPR untuk menguak persoalan seputar penyelamatan

Bank Century menjadi amat penting dilakukan.

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 12/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  11

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sampai dengan informasi terakhir penanganan kasus Hak Angket Bank Century

yang sedang berjalan, kami selaku mahasiswa yang memandang dengan objektif

sesuai dengan fakta dan pendapat yang ada dalam setiap hal yang bergulir dalam

kasus ini berpendapat bahwa pemerintah memang sudah seharusnya mengeluarkan

Hak Angket terhadap kasus Bank Century yang sedang mengalami krisis pada saat

itu. Dan khusunya Pansus Hak Angket tersebut harus senantiasa bersikap objektif

dan melihat fakta yang ada serta memang fakta tersebut terbukti benar adanyasehingga bisa dipertanggungjawabkan terhadap semua pihak yang terkait serta

diduga bermasalah dengan keputusan untuk mengalirkan dana yang dikucurkan

kepada Bank Century pada saat itu. Selain memperhatikan fakta, bukti dan pendapat

yang ada, instrumental yang ada dalam lingkup kasus Hak Angket Bank Century pun

harus senantiasa diperhatikan dalam kasus ini. Instrumental yang dimaksud dalam

pembahasan ini adalah segala Undang-undang, dan peraturan yang berlaku.

Memang masyarakatpun selalu dibuat bingung dengan adanya informasi

yang diedarkan oleh beberapa media dalam bentuk yang bermacam-macam, tetapi

inilah tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi tidak hanya dalam kasus Hak

Angket Bank Century, tetapi tidak menutup kemungkinan pada kasus yang lain juga.

Diharapkan masyarakat juga haruslah senantiasa bersikap objektif dalam segala

informasi yang mengalir seiring berjalannya penyelidikan yang sedang dilakukan

pemerintah saat ini.

Saran dan kritik dalam pengangkatan tema “Politik dan Kenegaraan” dengan

mengangkat kasus Hak Angket Bank Century ini senantiasa diharapkan oleh penulis

beserta segenap pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini untuk

penulisan dan pembahasan laporan yang serupa maupun yang mendekati.

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 13/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  12

DAFTAR PUSTAKA

1. Judul : Aliran Dana Penjamin pada Bank CenturyTautan : http://id.wikipedia.org 

Waktu Akses : Minggu, 20-12-2009, 4:04:54 PM

Tautan lengkap

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliran_Dana_Lembaga_Pen

jamin_Simpanan_pada_Bank_Century&amp  

2. Judul : DPR pertimbangkan bentuk Hak Angket Century

Tautan : http://rss.vivanews.com 

Waktu Akses : Minggu, 20-12-2009, 4:04:54 PM

Tautan lengkap

http://rss.vivanews.com 

3. Judul : Hak Angket Century 

Tautan : http://www.ahmadheryawan.com  

Waktu Akses : Minggu, 20-12-2009, 4:04:54 PM

Tautan lengkap

http://www.ahmadheryawan.com 

4. Judul : Masyarakat perlu awasi perjalanan Angket Century

Tautan : http://www.antaranews.com/ 

Waktu Akses : Jumat, 11-12-2009, 3:12:06 PM

Tautan lengkap

http://www.antaranews.com/ 

5. Judul : Angket DPR – mungkinkah mengimpeach Presiden?

Tautan : http://yusril.ihzamahendra.com/xmlrpc.php  

Waktu Akses : Jumat, 11-12-2009, 3:12:06 PM

Tautan lengkap

http://yusril.ihzamahendra.com/xmlrpc.php  

5/12/2018 24858139-makalah-kelompok-3 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/24858139-makalah-kelompok-3 14/14

 

Kelompok 3 – Politik dan Kenegaraan  13