3. lampiran i rpmk pengorganisasian daerah-131114
TRANSCRIPT
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
1/31
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIAN
PELAKSANAAN URUSAN KESEHATAN
DAERAH
PEDOMAN TEKNIS
PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN URUSAN KESEHATAN DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia
bukan sesuatu yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, karena
mencakup seluruh aspek kehidupan warga bangsa. Ditinjau dari aspek
sebaran penduduk, masyarakat kita berada di seluruh Wilayah Republik
Indonesia dengan kondisi geografis kepulauan yang sulit dijangkau. Dari
aspek cakupan pemberian layanan, pelayanan kesehatan juga meliputi
seluruh segmen, baik tua maupun muda, laki-laki atau perempuan, anak-
anak sampai lanjut usia (lansia). Di samping itu, penyakit yang dapat
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat terus berkembang, baik jenis
maupun sifatnya.
Bertolak dari luasnya spektrum layanan kesehatan tersebut,
pengelolaan urusan kesehatan tidak mungkin mencapai hasil yang optimal
tanpa didukung oleh sarana, prasarana yang cukup dan sumber daya
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
2/31
manusia yang kompeten, serta dukungan kelembagaan unsur pelaksana
kesehatan di provinsi, kabupaten/kota yang memadai.
Organisasi atau kelembagaan merupakan elemen penting dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan demikian pula halnya terhadappenyelenggaraan urusan bidang kesehatan. Pengorganisasian yang baik
akan memberikan gambaran yang jelas terhadap kedudukan, pembagian
tugas dan fungsi, kewajiban dan tanggungjawab serta jaringan koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara internal maupun eksternal organisasi.
Penyelenggaraan urusan kesehatan di daerah diwadahi dalam bentuk
Dinas dan Badan sebagai perangkat daerah. Pengaturan Organisasi
Perangkat Daerah tersebut, secara garis besar telah diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor ........ Tahun ........tentang Organisasi
Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar penyelenggaraan
urusan kesehatan tersebut lebih berdaya dan berhasilguna, diperlukan
pedoman teknis pengorganisasian sebagai acuan bagi daerah-
daerah,dalam menetapkan organisasi di bidang kesehatan.
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, harus diikutidengan penataan organisasi perangkat daerah, termasuk didalamnya
organisasi Penyelenggara urusan kesehatan di daerah. Selain itu penataan
organisasi perangkat daerah merupakan implementasi dari reformasi
birokrasi yang diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang prima.
Reformasi birokrasi di bidang kelembagaan baik pada pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang
diharapkan dapat mewujudkan organisasi modern yang ditandai dengantertatanya organisasi yang tepat fungsi tepat ukuran (rightsizing),
ketegasan fungsi lini dan staf, banyak menggunakan jabatan fungsional,
rentang kendali yang tepat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang
efisien dan efektif.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
3/31
Wujud kelembagaan yang demikian, merupakan bentuk ideal yang
didambakan setiap jajaran pemerintahan termasuk daerah. Hal tersebut,
tidak akan tercapai tanpa perhatian pemerintah pusat berupa bimbingan
dan pembinaan teknis dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Pembinaan
dan bimbingan teknis tersebut, antara lain dapat diberikan melalui
fasilitasi, asistensi, supervisi, pelatihan dan kerja sama, termasuk di
dalamnya optimalisasi peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi (KISS) dalam penyelenggaraan tugas fungsi masing-masing unit
organisasi.
Dalam penataan organisasi perangkat daerah, juga harus menerapkan
prinsip-prinsip pengorganisasian antara lain: visi, misi dan strategi sesuai
tujuan organisasi; fungsi staf, lini dan pendukung yang tegas; efisien dan
efektif, serta rentang kendali dan tata hubungan kerja yang jelas.Oleh
karena itu, penataan organisasi dan tata hubungan kerja lembaga
penyelenggara urusan kesehatan di Daerah harus mengacu kepada
Pedoman Teknis dalam Peraturan ini.
B. Maksud dan Tujuan
Pedoman Teknis Pengorganisasian Pelaksanaan Urusan Kesehatan
Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota selain dimaksudkan sebagai
pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor ...... Tahun ......
tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan
kebijakan pemerintah di bidang kesehatan juga sebagai upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat secara nyata yang tentunya merupakan
investasi jangka panjang karena dampak terhadap perbaikan sistem
pengorganisasian yang tepat sasaran akan berimplikasi pada perbaikan
kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat.Pedoman Teknis ini juga
diharapkan akan menjadi panduan dalam penataan kelembagaan
kesehatan di daerah.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
4/31
Adapun tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk
menentukan bentuk organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing) serta sesuai dengan tuntutan aktual masyarakat dan mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pedoman Teknis
Pengorganisasian juga bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan
persepsi pada setiap level pelaksana urusan pemerintahan di bidang
kesehatan dan hubungannya dengan unsur pelaksana pemerintahan
daerah lainnya.
C. Ruang Lingkup
Pedoman Teknis akan mengatur secara lebih kongkrit hal-hal
mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi
dan tata hubungan kerja Dinas kesehatan di Provinsi, Kabupaten dan
Kota, Rumah Sakit Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta penataan
kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi
kewenangan daerah.
Pedoman Teknis tersebut, juga akan mempertegas acuan lembaga
tersebut menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) pada kelembagaan
Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas dengan memperkuat jabatan
fungsional dan meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
5/31
BAB II
KONSEP DASAR
Kerangka pikir yang menjadi konsep dasar pembentukan PedomanTeknis Pengorganisasian Pelaksanaan Urusan Kesehatan Daerah Provinsi,
Kabupaten Dan Kota adalah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor ...... Tahun ........ tentang Organisasi Perangkat Daerah
Dalam perspektif pengorganisasian diperlukan penyamaan persepsi
yang mendeskripsikan beberapa definisi terkait kelembagan termasuk
perangkat daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk
suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan,
namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus
dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat
diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan
Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi
daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor
unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan
sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Dalam pedoman ini, diupayakan rumusan pengaturannya mudah
dimengerti dan dipahami sehingga dapat langsung diaplikasikan ke dalam
kebijakan daerah masing-masing. Untuk itu perlu adanya penjelasan terhadap
beberapa pengertian sebagai berikut :
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
6/31
1.Perangkat Daerahadalah unsur pembantu,unsur pelaksana dan unsur
pendukung Kepala Daerahdalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah. Pada DaerahProvinsi, Perangkat Daerah terdiri atas
Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD,Dinas,Badan, Kecamatan dan
perangkat daerah lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perangkat Daerah dibentuk oleh
masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi,
dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerahsetempat dengan berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh
Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk
Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi
dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dengan berpedoman padaPeraturan Pemerintah.
2.Sekretariat Daerahmerupakan unsur pembantu Kepala Daerah,
mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam hal ini
Gubernur, Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan Dinas , Badan, Kecamatan dan perangkat daerah
lainnya yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pengertian pertanggung jawaban Kepala Dinas, Sekretaris
DPRD, dan Kepala Badan / Direktur Rumah Sakit Daerah melalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi
penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas, Sekretariat DPRD dan, dengan
demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Direktur
Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawabkepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
3.Dinas Daerahmerupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Daerah -
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
7/31
4.Badanadalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang
bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi : Perencanaan,
Keuangan, Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
5.Rumah Sakit Daerahadalah Institusi pelayanan kesehatan di daerah yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6.Kedudukan,merupakan penegasan peran dan jati diri suatu lembaga
sehingga dapat dikenali dengan mudah keberadannya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada siapa. Dalam hal ini kedudukan yang
dimaksud adalah Kedudukan Perangkat Daerahyang menangani bidang
kesehatan provinsi, kabupaten/kota.
7.Tugas dan Fungsi,dalam hal ini tugas dan fungsi yang dimaksud adalah
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Kesehatan yang
melaksanakan secara langsung penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang meliputi pelayanan secara teknis medis (medical), teknis operasionaldan administratif.
8.Susunan Organisasi,merupakan pembidangan tugas dan fungsi sebagai
wadah institusional dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, termasuk
di dalamnya sumber daya manusia yang akan mengawaki, dan hubungan
hirarkis/struktural wadah tersebut.
9.Tata Hubungan Kerja, merupakan aturan mekanisme kerja, antara unit
satu dengan lainnya dan atau hubungan antar individu dalam organisasisehingga dapat mempertegas alur hubungan pertanggung jawaban antara
atasan dengan bawahan dan sebaliknya serta antara instansi satu dengan
lainnya. Tata hubungan kerja juga dapat diartikan sebagai cara bagaimana
sumber sumber dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Sakit_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Sakit_Daerah&action=edit&redlink=1 -
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
8/31
tepat sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan
tepat pula dan proses kesalahan dalam pengelolaan manajemennya dapat
diminimalisir.
Dalam keterkaitannya denganKoordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan
Simplikasi (KISS)maka dapat dimaknai tata kerja yang tepat mengandung
arti bahwa proses kegiatan pencapaian tujuan sudah dilakukan secara ilmiah
dan praktis, disamping itu pemakaian tata kerja yang tepat pada pokoknya
ditujukan untuk :
a.menghindari terjadinya pemborosan di dalam penyalahgunaan sumber-
sumber dan waktu yang tersedia.b.menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran dalam proses
pencapaian tujuan.
c.menjamin adanya pembagian kerja, waktu dan koordinasi yang tepat.
Secara ringkas, tata hubungan kerja menjembatani suatu tujuan dari
organisasi, karena manajemen dengan metode adalah sesuatu yang
dibutuhkan oleh organisasi untuk meminimalisasi adanya kesalahan atau
kejanggalan dalam pelaksanaan kinerja anggota organisasi. Dengan tata kerja
yang baik suatu manajemen akan berjalan rapi dan sesuai dengan tujuan
semula.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
9/31
BAB III
PENGORGANISASIAN
PELAKSANAAN URUSAN KESEHATAN
DAERAH
Bab ini akan mengatur pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatan
pada daerah provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi pembentukan,
kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan kriteria/klasifikasi besaran
organisasi serta tata kerja. Pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatanpada daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam peraturan ini diwadahi
dalam bentuk Dinas daerah, Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas).
A.Dinas Kesehatan Provinsi
1.Pembentukan
Pembentukan Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan daerah Provinsi,
dengan berpedoman pada peraturan pemerintah tentang organisasi
perangkat daerah.
2.Kedudukan
a.Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
b.Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
c.Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur, melalui Sekretaris daerah.
3.Tugas
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
10/31
4.Fungsi
a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang kesehatan, adalah sebagai berikut :
1. peng elolaan dan rujukan upaya kesehatan perorangan tingkat
provinsi/lintas kabupaten/kota;
2. pengelolaan dan rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder
Dan tertier tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;
3. penerbitan izin rumah sakit kelas B serta fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat provinsi;
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang
meliputi agenda riset kesehatan provinsi/lintas kabupaten/kota;
5. Pelaksanaan Jejaring penelitian kesehatan di tingkat provinsi/
lintas kabupaten/kota.;
6. pembiayaan iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin
dan tidak mampu yang tidak tercakup dalam pendataan JKN di
kabupaten/kota.
7. Pembiayaan UKM dan Pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan melalui kelompok dan organisasi masyarakat padatingkat Provinsi;
8. perencanaan dan pengembangan sumberdaya manusia
kesehatan;
9. penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang
dan cabang penyalur alat kesehata (PAK) serta penerbitan izin
usaha kecil obat tradisional (UKOT);
10.pengaturan dan pengurusan pengelolaan dan pengembangan
sistem informasi kesehatan tingkat provinsi;
11.penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok
organisasi masyarakat pada tingkat provinsi untuk mewujudkan
masyarakat sadar sehat.
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
11/31
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
5.Susunan Organisasi
Susunan organisasi Dinas Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi
dibagi kedalam 3 (tiga) tipe yaitu tipe A, tipe B dan tipe C.
a.Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe A terdiri atas:
1)Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
a)Penyusunan program dan anggaran;
b)Penyelenggaraan urusan ketatausahaan ,meliputi: rumah
tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan
masyarakat; dokumentasi dan kearsipan.
c)penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi
urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,
tindak lanjut lanjut hasil pemerksaan, dan perlengkapan.
2)Bidang.........................mempunyai fungsi:a)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.;
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan .;
dan
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan..
3)Bidang.,mempunyai fungsi:
a)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
12/31
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi..4)Bidang.,mempunyai fungsi:
a) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
b) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.; dan
c) penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi..5)Bidang.mempunyai fungsi:
a)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.;
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.; dan
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi..
b.Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe B, terdiri atas:
1)Sekretariat,mempunyai fungsi:
a)penyusunan program dan anggaran;
b)penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi: urusan
rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, serta
hubungan masyarakat; dan
c)penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi
urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, gantirugi,
tindaklanjut LHP dan perlengkapan.
2)Bidang.,mempunyai fungsi:
a)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
13/31
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.; dan
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi..3)Bidang.,mempunyai fungsi:
a)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;dan
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi..4)Bidang.,mempunyai fungsi:
a)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.; dan
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi..
c.Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe C terdiri atas:
1)Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
a)Penyusunan program dan anggaran;
b)Penyelenggaraan urusan ketatausahaan ,meliputi: rumah
tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan
masyarakat, dokumentasi, dan kearsipan.
c)penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi
urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi,
tindak lanjut lanjut hasil pemerksaan, dan perlengkapan.
2)Bidang.mempunyai fungsi:
a)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
14/31
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.; dan
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.3)Bidang.mempunyai fungsi:
a)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.4)Bidang.mempunyai fungsi:
a)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.;
b)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.; dan
c)penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi.6.Kriteria/Klasifikasi Dinas Kesehatan Provinsi
a.Kriteria/kalisifikasi pembentukan Dinas Kesehatan pada Pemerintah
Daerah Provinsi didasarkan atas penilaian beberapa variabel
,meliputi :
1).Jumlah Penduduk.
2).Cakupan Wilayah Kerja, terdiri atas : jumlah kabupaten/kota;
jumlah tenaga kesehatan; sarana dan prasarana kesehatan yangmenjadi kewenangan Provinsi; dan jumlah usaha kecil obat
tradisional, cabang pedagang besar farmasi dan penyalur alat
kesehatan.
3).Besaran APBDuntuk urusan kesehatan.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
15/31
b.Ketentuan bobot penilaian kriteria/klasifikasi, sebagaimana
tercantum dalam lampiran II peraturan Menteri ini.
7.Struktur organisasi
Struktur organisasi dinas kesehatan provinsi, sebagaimana tercantum
dalam lampiran III peraturan ini.
8.Di lingkungan Dinas Propinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan.
B.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
1.Pembentukan
Pembentukan Dinas KesehatanKabupaten/Kotadiatur dalam Peraturan
daerah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada peraturan
pemerintah tentang organisasi perangkat daerah.
2.Kedudukan
a.Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
b.Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas.
c.Kepala dinas berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
3.Tugas
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan sesuai dengan kewenangan
daerah, yang meliputi ............, ................, dan .............,
serta ........................
4.Fungsi
1. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang meliputi
.........., ..........., .......... dan ..........., serta ..................;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja
bidang kesehatan, yang meliputi .........., ..........., .......... dan
..........., serta ..................
3. pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan, yang
meliputi .........., ..........., .......... dan ..........., serta ..................
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
16/31
4. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang
kesehatan, yang meliputi .........., ..........., .......... dan ...........,
serta ..................
5. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan, yang
meliputi .........., ..........., .......... dan ..........., serta ..................
6. pembinaan UPT dalam lingkup kesehatan;
7. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang kesehatan, yang meliputi
.........., ..........., .......... dan ..........., serta ..................
8. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
5.Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
1.Kepala Dinas;
2.Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat membawahkan :
a)Subbagian ..............;
b)Subbagian ...........; dan
c)Subbagian ............
Subbagian sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf
c) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
3.Bidang ............, membawahkan :
a) Seksi ............;
b) Seksi ....................; dan
c) Seksi .......................
4.Bidang .........., membawahkan :
a) Seksi ..................;
b) Seksi ...................; dan
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
17/31
c) Seksi .................
5.Bidang ............, membawahkan:
a) Seksi ............;
b) Seksi ...................; dan
c) Seksi ......................
6.Bidang ..........., membawahkan :
a) Seksi .........;
b) Seksi .......; dan
c) Seksi ...........
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, 5, 6, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada huruf a), b) dan c), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
7.UPT;
UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
8.Kelompok Jabatan Fungsional.Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga
fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas
Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran.... yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
C.Rumah Sakit Daerah Provinsi
1.Pembentukan
Pembentukan Rumah Sakit Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan
Daerah Provinsi,berdasarkan peraturan peundangan-undangan.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
18/31
2.Kedudukan
a.Rumah Sakit Daerah merupakan unsur pelaksana pemberian
pelayanan kesehatan perorangan di daerah.
b.Rumah sakit daerah provinsi dipimpin oleh seorang Direktur dalam
jabatan non struktural.
c.Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
.........
3.Tugas
Rumah Sakit Daerah Provinsi mempunyai tugas memberikan
pelayanankesehatan perorangan secara paripurna di Provinsi.
4.Fungsia.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatanperorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai
kebutuhan medis;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan
kesehatan;dan
d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan
bidangkesehatan.
5.Susunan Organisasi
a.Susunan organisasi rumah sakit daerah provinsi tipe B, terdiri dari
paling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non
struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi
. Masing-masing Wakil Direktur membawai paling banyak 3 (tiga)
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
19/31
Bagian/Bidang. Selain yang membidangi administrasi
membawahkan Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
b.Instalasi membawahkan Unit Pelaksana Fungsional. Unit
Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala yangdiangkat dari tenaga fungsional senior di bidangnya.
c.Rumah Sakit Daerah Provinsi diarahkan menjadi Badan Layanan
Umum Daerah yang penetapannya diatur dalam Peraturan Gubernur.
d.Bagi Rumah Sakit Daerah Provinsi yang ditetapkan menjadi Badan
Layanan Umum Daerah, susunan organisasinya dapat mengikuti pola
Badan Layanan Umum Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.e.Bagi pejabat struktural yang akan dialihkan ke dalam jabatan
fungsional, tetap menerima hak-hak keuangannya sampai
ditetapkannya kebijakan baru.
f.Struktur organisasi rumah sakit daerah provinsi, sebagaimana
tercantum dalam lampiran III peraturan ini.
D.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota
1.Pembentukan
Pembentukan Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan peundangan-
undangan yang berlaku.
2.Kedudukan
a.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana
pemberian pelayanan kesehatan perorangan di Kabupaten/Kota.
b.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Direktur
dalam jabatan non struktural yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris
Daerah.
3.Tugas
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
20/31
Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok
melaksanakan upaya kesehatan perorangan di Daerah Kabupaten/Kota
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan
terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta
melaksanakan upaya rujukan.
4.Fungsi
a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai
kebutuhan medis;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan
kesehatan;dan
d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan.
e.Pembinaan upaya kesehatan perorangan di pelayanan kesehatan
primer.
5.Susunan Organisasi
Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dibagi ke
dalam 4(empat) tipe yaitu tipe A, tipe B, tipe C dan tipe D
a.Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota tipeA
terdiri dari paling banyak 3(tiga) wakil direktur, dan
masingmasing wakil direktur terdiri dari paling banyak3(tiga)
bagian/ bidang, masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3
(tiga) subbagian dan masing-masing bidang membawahkan
kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2
(dua) seksi.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
21/31
b.Susunan organisasi rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kotatipe C,
terdiri daripaling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non
struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi
1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiripaling banyak 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang
membawahkan jabatan fungsional atau paling banyak 2 (dua)
seksi.membawahkan paling banyak 2 (dua) Subbagian. Selain
yang membidangi administrasi membawahkan Instalasi dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Susunan organisasi rumah Sakit DaerahprovinsiKabupaten/Kota
tipe D,terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.
paling banyak 3 (tiga) wakil direktur dalam jabatan non
struktural, kecuali Wakil Direktur yang membidangi administrasi.
Selain yang membidangi administrasi membawahkan Instalasi
dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d.Instalasi membawahkan Unit Pelaksana Fungsional. Unit
Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala yang
diangkat dari tenaga fungsional senior di bidangnya.Instalasi
dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diangkat dari tenaga
fungsional dibidangnya yang bertanggung jawab kepada direktur.
e.Bagi kabuapten/Kota yang sejak berlakunya peraturan ini sudah
memiliki Rumah Sakit Tipe B, dinyatakan tetap berlaku.
f.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota diarahkanwajibmenjadi
Badan Layanan Umum Daerah yang penetapannya diatur dalam
Peraturan Bupati/Walikota.
g.Bagi Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kotayang ditetapkan menjadi
dengan statusBadan Layanan Umum Daerah, susunan organisasinya
dapat mengikuti pola Badan Layanan Umum Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
22/31
h.Bagi Pejabat struktural , tetap memperoleh hak-hak keuangannya
sampai ditetapkannya menjadi Pejabat fungsional.
i.Struktur organisasi rumah sakit daerah kabupaten/kota,
sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.
E.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
1.Pembentukan
a.Puskesmas dibentuk pada Pemerintah Kabupaten/ Kota;
b.Puskesmas dibentuk dengan Peraturan Bupati/ Walikota.
c.Pada prinsipnya, di setiap Kecamatan dibentuk 1 (satu) Puskesmas,
apabila beban kerjanya dinilai cukup besar maka dalam 1 ( satu )
Kecamatan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Puskesmas.
2.Kedudukan
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non
struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
3.TugasPuskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di bidang upaya kesehatan
masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP).
4.Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok , Puskesmas menyelenggarakan
fungsi ;
a.pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat primer;b.pemberdayakan masyarakat di bidang kesehatan;
c.pelaksanaan kesehatan perorangan primer;
d.pelaksanaan kordinasi fasilitas kesehatan perorangan primer;
e.pengelolaan data kesehatan masyarakat primer, data pemberdayaan
masyarakat, dan data kesehatan perorangan primer;
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
23/31
f.peningkatan kapasitas tenaga kesehatan strata pertama.
5.Susunan Organisasi
a.Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
1).Kepala (Non Struktural);
2).Subbagian Tata Usaha (eselon IV.b); dan
3).Para Penanggung jawab fungsional.
4).Kelompok Jabatan Fungsional
b.Puskesmas dapat diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah
yang penetapannya diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
c.Bagi Kepala Puskesmas yang sudah ditetapkan sebagai pejabat
struktural,tetap menerima hak-hak keuangannya sampai dialihkan
menjadi pejabat fungsioal.
6.Struktur organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran
III peraturan ini.
F.Tata Kerja
1.Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib
menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai bidang
tugas masing-masing.
2.Setiap pimpinan satuan organisasi,wajib mengawasi bawahan, dan
apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Setiap pimpinan satuan organisasi,bertanggung jawab memimpin danmengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
24/31
4.Setiap pimpinan satuan organisasi,wajib mengikuti dan mematuhi
prosedur kerja dan bertanggung jawab kepada atasan serta
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
5.Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib menyusun petunjuk teknis danprosedur tetap sebagai acuan kerja bawahan, sehingga setiap bawahan
mengetahui dengan pasti pekerjaan yang akan dikerjakan dan kepada
siapa harus dipertanggungjawabkan.
6.Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada
bawahan.
7.Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib menyampaikan laporan
berkala kepada atasan masing-masing.
8.Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan
disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
9.Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi,dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka
pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing
wajib mengadakan rapat berkala.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
25/31
BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA
Dalam Bab ini akan mengatur tata hubungan kerja antar unit organisasi
pelaksanaan urusan kesehatan pada pemerintah daerah yaitu Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan instansi terkait lainnya.
A.Dinas Kesehatan Provinsi
1.Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota:
a.mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, mengintegrasikan
program-program kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
sampai dengan evaluasi dan pelaporan termasuk penanganan kasus-
kasus tertentu.
b.Dinas Kesehatan Provinsi berwenang meminta laporan berkala
tentang kegiatan dinas kesehatan kabupaten/kota.
c.Dinas Kesehatan Provinsi wajib melaksanakan pembinaan dan
pengawasan atas sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan di
Provinsi tersebut.
2.Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit Daerah Provinsi:
a.Mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, mengintegrasikan
program-program kesehatan di Rumah Sakit Daerah Provinsi.
b.Menerima laporan berkala tentang kegiatan termasuk kasus-kasus
tertentu di Rumah Sakit Daerah Provinsi.
3.Dinas Kesehatan Provinsi dengan Jaringan Kesehatan lainnya non
pemerintah:
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
26/31
a.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
program-program kesehatan pada masing-masing jaringan
kesehatan.
b.Menerima laporan berkala tentang kegiatan termasuk kasus-kasustertentu di masing-masing jaringan kesehatan.
4.Dinas Kesehatan Provinsi secara fungsional wajib berkoordinasi dengan
instansi terkait lainnya.
B.Rumah Sakit Daerah Provinsi
a.Rumah Sakit Daerah Provinsi dengan Dinas Kesehatan Provinsi:
Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan mengintegrasikan program-
program kesehatan di Rumah Sakit Daerah Provinsi dengan Dinas
Kesehatan Provinsi.
b.Menyampaikan laporan berkala tentang penyelenggaraan program-
program kesehatan, termasuk penanganan kasus-kasus tertentu
kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
1.Rumah Sakit Daerah Provinsi dengan Rumah Sakit Non Pemerintah:
Rumah Sakit Daerah Provinsi melalui kepala dinas kesehatan provinsidapat meminta masukan dan laporan berkala kepada Rumah Sakit Non
Pemerintah di Provinsi.
2.Rumah Sakit Daerah Provinsi dengan Rumah Sakit Daerah
Kabupaten/Kota:
Rumah Sakit Daerah Provinsi melalui kepala dinas kesehatan provinsi
dapat meminta laporan perkembangan penanganan Upaya Kesehatan
Perorangan dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota.
C.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
1.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan Provinsi:
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
27/31
a.Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan mengintegrasikan
program-program kesehatan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan termasuk
penanganan kasus-kasus tertentu.
b.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan
berkala tentang kegiatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
2.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Daerah
Kabupaten/Kota:
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan,
mengsinkronisasikan, mengintegrasikan program-program kesehatan
Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dalam penanganan kasus-
kasus tertentu.
3.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas:
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada Puskesmas. Dalam hal-hal tertentu kepala dinas
melimpahkan kewenangannya kepada kepala puskesmas untuk
mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsingkronkan
jaringan kesehatan non pemerintah di wilayah kerja puskesmas yang
bersangkutan.
4.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Jaringan Kesehatan
lainnya non pemerintah:
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan program-program Jaringan
Kesehatan lainnya non pemerintah. Dengan demikian masing-masing
Jaringan Kesehatan lainnya non pemerintah wajib menyampaikan
masukan dan laporan berkala kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
28/31
5.Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan
dan pengawasan atas sistem rujukan pelayanan kesehatan
perorangan di Kabupaten/Kota.
6.Dinas Kesehatan secara fungsional wajib berkoordinasi denganinstansi terkait lainnya.
D.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota
1.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota:
Rumah Sakit Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan program-
program kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalampenanganan kasus-kasus tertentu.
2.Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Non
Pemerintah:
Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota melalui kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dapat meminta masukan dan laporan berkala kepada
Rumah Sakit Non Pemerintah di Kabupaten/Kota.
E.Puskesmas
1.Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota:
a.Puskesmas wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kebijakan
yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
b.Puskesmas menyampaikan laporan baik berkala atau sewaktu-waktu
kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota.
c.Dalam pengelolaan keuangan, Puskesmas bertanggungjawab kepada
Sekretaris Daerah.
2.Puskesmas dengan jaringan kesehatan non pemerintah di wilayah
kecamatan: atas nama Kepala Dinas, puskesmas mengkoordinasikan,
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
29/31
mengintegrasikan dan mengsingkronkan jaringan kesehatan non
pemerintah di wilayah kecamatan.
3.Puskesmas dengan Rumah Sakit:
a.setiap pelayanan kesehatan perorangan yang tidak mampu ditangani
oleh pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) harus dirujuk ke
Rumah Sakit.
b.Dalam hal penanganan kasus-kasus tertentu, secara fungsional
Puskesmas wajib menyampaikan laporan kepada Rumah Sakit.
4.Puskesmas secara fungsional wajib berkoordinasi dengan perangkat
instansi terkait lainnya.
BAB IV
PENUTUP
Saat ini kita menghadapi tantangan era reformasi, terlebih dalam
memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas dan Puskesmas banyak mengalami pergeseran fungsi
sehingga kurang mengakomodasi konsep kewilayahan serta terkesan
hanya menitikberatkan pada upaya kuratif.Selain itu, konsep pelayanan
kesehatan primer belum banyak dipahami, sehingga upaya untuk
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
30/31
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilaksanakan tanpa
memperhatikan prinsip dan prasyarat yang harus dipenuhi. Hal ini
merupakan tantangan yang sangat besar bagi seluruh stakeholders
terkait khususnya Pemerintah Daerah.
Kementerian Kesehatan telah menetapkan Kepmenkes Nomor 758
tahun 2011 tentang Penetapan Kabupaten, Kecamatan dan Puskesmas
di Perbatasan Darat dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk yang
menjadi Sasaran Prioritas Nasional Program Pelayanan Kesehatan di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan tahun 20102014 telah
ditetapkan 45 Kabupaten/Kota prioritas nasional karena di dalamnya
terdapat beberapa Kabupaten/Kota dengan permasalahan atau menjadi
sasaran prioritas Kementerian/Lembaga lain.
Terdapat fokus permasalahan yang berbeda-beda terkait dengan
penerapan pelayanan kesehatan primer antar wilayah di Indonesia.
Secara umum wilayah timur Indonesia cenderung memiliki penekanan
masalah yang serupa, dimana hambatan geografis pelayanan kesehatan
di tingkat primer seringkali absen keberadaannya.Minimnyaaksesbilitas
di tingkat layanan kesehatan dasar ini tidak dimbangi pula denganresponsivitas pelaksana kebijakan di lapangan.
Langkah strategis dan solusi yang harus diambil dalam
mempersiapkan perangkat daerah urusan kesehatan, yaitu menyusun
konsep pelayanan kesehatan dasar, sistem rujukan dan pelayanan
kesehatan di tingkat rujukan yang merupakan satu kesatuan dan
komprehensif, mempercepat kesiapan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Primer di fasilitas kesehatan primer utamanya Puskesmas,melaksanakan revitalisasi Puskesmas yang bertujuan untuk
mengembalikan fungsi Puskesmas sesuai dengan tujuan awal sebagai
fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang merujuk pada konsep primary
health care, dan memperkuat fungsi promotif dan preventif Puskesmas
dengan tidak mengabaikan fungsi kuratif, memperkuat peran fasilitas
-
7/23/2019 3. Lampiran I RPMK Pengorganisasian Daerah-131114
31/31
kesehatan primer sebagaigatekeeperdan membangun standarisasi
pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif.
Penyusunan Pedoman Teknis Pengorganisasian Pelaksanaan
Urusan Kesehatan Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota ini,diharapkan selain dapat memberikan kesamaan pemahaman perspektif
pengorganisasian yang efektif dan efisien juga mampu mensinergikan
substansi penyelenggaraan kesehatan di daerah, jaringan pelayanan
kesehatan dan sumberdaya kesehatan, untuk dapat memberikan dasar
pemikiran bagi pengorganisasian kesehatan di daerah, sekaligus
memberikan referensi dalam pembuatan kebijakan yang mengatur
pengorganisasian kesehatan di daerah.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
NILA DJUWITA F MOELOEK