32 · kata pengantar ... pertumbuhan industri kecil ke industri menengah dan 3). pertumbuhan...

33

DAFTAR ISI

34

Kata Pengantar .......................................................................................................................... i

Daftar Isi .................................................................................................................................... ii

Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1

B. Struktur Organisasi ....................................................................................................... 2

C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ......................................................... 2

D. Sarana dan Prasarana ................................................................................................ 20

E. Isu Strategis/ Permasalahan Perangkat Daerah .................................................. 26

F. Sistematika Penyajian ................................................................................................ 30

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis ....................................................................................................... 32

B. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………………………………………….. 34

C. Indikator Kinerja Utama ………………………………………………………………………………… 37

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .................................................................................. 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................................... 43

B. Analilis Capaian Kinerja ........................................................................................ 71

C. Pengukuran Capaian Kinerja …………………………………………………………………………… 61

D. Analisis Capaian Kinerja ………………………………………………………………………………….. 62

E. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya ...................................................... 64

BAB IV PENUTUP

A. Penutup …………………………………………………………………………………………………………… 65

LAMPIRAN:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

2. Rencana Aksi Tahun 2019

3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

5. Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV

6. Rencana Aksi Tahun 2020

7. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur hanya kepada Allah tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat,

ketentuan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga penyusunan

35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari

upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan industri

yang diindikasikan dengan pertumbuhan industry dimana indikatornya adalah 1).

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor industri, 2).

Pertumbuhan Industri kecil ke Industri menengah dan 3). Pertumbuhan industri.

Disadari bahwa, LAKIP/LKjIP ini masih jauh dari kata sempurna, namun

diharapkan dapat memenuhi standar pelaporan yaitu sebagai bahan evaluasi dan

informasi. Laporan ini kedepan merupakan bahan awal dalam penyusunan kebijakan

pembangunan di bidang industry di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan sumbangsih ide

dan pikiran dalam penyusunan LAKIP/LKjIP ini disampaikan terimakasih.

Mataram, 2020

Kepala Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara Barat

NURYANTI,SE.,ME NIP. 197601041999022002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance“

yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya

mewujudkan visi NTB Gemilang. Sejalan dengan itu, penyusunan LAKIP

DinasPerindustrian tahun 2019 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan

penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala

DinasPerindustriankepada semua pihak yang berkepentingan.

36

Industrialisasidalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019 – 2023 merupakan

program strategis yang sangat digaungkan mampu mengungkit perekonomian NTB.

Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan industrialisasi tersebut. Industrialisasi

yang dimaksud dalam misi RPJMD adalah adanya olahan dari produk unggulan NTB,

dengan kata lain bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi.

Untuk mencapai tujuan Industrialisasi Gemilang Dinas Perindustrian diberikan

amanat untuk pencapaian indicator pembangunan yaitu pertumbuhan industri.

Dimana pertumbuhan industridi ukur dengan.

1. Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri.

2. Meningkatnya Industri Kecil ke Industri Menengah.

3. Pertumbuhan Industri.

PadalaporanakuntabilitasKinerjainipencapaiantahun 2019

Ketigaindikatortersebutbelumbisadilaporakandikarenakanbeberapahalyaitu :

1. Pertambahan nilai PDRB sektor industri dihitung dan rilis oleh Badan Pusat

Statistik (BPS), hingga laporan ini disusun belum ada rilis resmi yang

dikeluarkan BPS Provinsi NTB sehingga Dinas Perindustrian belum

melaporkan capaian dimaksud.

2. Pertumbuhan dan peningkatan industri juga belum dapat dilaporan pada

laporan Lakip, mengingat data – data IKM dari kabupaten/kota belum

selesai dan belum dilaksanakan verifikasi data dimaksud.

Capaianrealisasi program kegiatanadalahberupaproduk IKM permesinan yang

telahuji repot sebanyak 19 unit mesindan lulus ujisebanyak 18 mesin,

haltersebutmenjadisyaratuntukuji SNI danmasuk e-

Katalog.SedangusulanHAKiMerekterealisasi 89 produkdari 100 produk yang

telahditargetkan, Sertifikat halal dari 100 produkterealisasi 100

produksamahalnyadengansertifikasi SNI ProdukOlahandari target 5 terealisasi 5

produk.

37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa tenggara

barat Tahun 2019, Industrialisasi masih menjadi program unggulan yang

diyakini dapat menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Industrialisasi yang dimaksud dalam program unggulan tersebut bukanlah

industri skala besar yang mengharuskan berdirinya pabrik-pabrik besar di NTB.

Industri yang dimaksud disini adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan

mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang

yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang

38

bangun dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan

bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung

maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang

bernilai lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu

disebut dengan perindustrian. Dengan kata lain bahwa barang baku yang ada

harus terlebih dahulu memberikan nilai tambah sebelum dipasarkan.

Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sektor yang semakin

strategis melalui kebijakan yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil

Gubernur Periode Tahun 2019-2023, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti

Rohmi Djalilah. Hal ini diperkuat dengan dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi NTB dimana semua Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) untuk bekerjasama guna mewujudkan industrialisasi di NTB.

Peluang industrialisasi di NTB begitu besar sehingga harus mampu

dimanfaatkan oleh masyarakat NTB guna memberikan peningkatan ekonomi

dan kesejahteraan. Bahan baku produksi pertanian begitu melimpah namun

belum bnyak dimanfaatkan dalam skala industrI sehingga perlu sentuhan

Sumberdaya Manusia yang kreatif. Hal tersebut merupakan tantangan yang

sangat besar bagi Industri Kecil dan Menengah di bawah binaan Dinas

Perindustrian Provinsi NTB untuk semakin menunjukkan posisinya, baik dalam

pengolahan pangan, sandang, maupun kerajinan, terlebih lagi NTB di tahun

2021 akan dikunjungi wisatawan dari berbagai belahan dunia dengan adanya

event Moto GP yang pertama kali di Indonesia.

B. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Unit

Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2019,

sebagai berikut:

Plt. KEPALA DINAS

NURYANTI,SE.,ME

Pembina Tk. I/(IV/b)

KELOMPOK PEJABAT

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

Drs. Bambang S. Ariadi, MM

PembiNURYANTI,SE.,ME

Pembina Tk. I/(IV/b)

Tk. I/(IV/b)

39

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk

membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Ringkasan serta Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi:

KASUBBAG

PROGRAM&KEU

Sri Wahyuni, S.IP

Penata Tk. I/(III/d)

UPT BALAI KEMASAN

PRODUK DAERAH

L. Suwarjaya

Pembina Tk. I /(IV/b)

KASUBBAG UMUM

Dewa Putu Rijaksana, SE

Penata Tk. I/(III/d)

KABID INDUSTRI AGRO

Ni G.A. Widiarti Winata,SE.,ME

Pembina /(IV/a)

KABID INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT

TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, DAN

TELEMATIKA

Hj. Baiq Laily Patmi, ST, ME

Pembina Tk I (IV/b)

KABID INDUSTRI KREATIF,

SANDANG DAN KERAJINAN

Drs.H.Muhtadi Hairi,M.Pd

Pembina Tk. I (IV/b)

KASI INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN

ALAT TRANSPORTASI

Irfana Amir, ST

Penata Tk. I /(III/d)

KASIE INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN

TELEMATIKA

Baiq Sri Larasati, S. Sos


KASI INDUSTRI MAKANAN DAN

MINUMAN, HASIL LAUT,

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Ir. Evy Djulaeha Taviningsih

Penata Tk. I (III/d)

KASI INDUSTRI HASIL PERTANIAN,

HUTAN DAN PERKEBUNAN

Yulia Fitriani,S.Hut.,M.Si

Penata (III/c)

KASIE INDUSTRI SANDANG DAN

KERAJINAN

Yana Mulyna,ST


KASIE INDUSTRI KREATIF

Aris Priyadi,S.Adm

Penata /(III/c)

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

UPT SCIENCE TECHNOLOGY

INDUSTRIAL PARK

M.Khairul Ihwan, S.Pd.,M.T

Pembina (IV/a)

40

1. Kepala Dinas

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu

Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Rincian Tugas:

a. Merumuskan dan menetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri,

peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan

jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil

dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri,

ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk

dalam negeri;

b. Melaksanakan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan

daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri

menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan

industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

c. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di

bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan

iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri,

teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah,

penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan

kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

e. Membina dan memberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas

Perindustrian;

f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas

Perindustrian;

g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;

h. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

41

Rincian Fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri,


jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri

strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil

dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri,

ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk

dalam negeri;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan


standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan

industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri

menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan

industri dan kerjasama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di

bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan


teknologi industri,pengembangan industri strategis dan industri hijau,

pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah,

penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan

kerjasama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;

e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas

Perindustrian;

f. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

Dinas Perindustrian;

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretaris: Ringkasan Tugas:

42

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan

penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan

pelaporan, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan aset.

Rincian Fungsi:

a. koordinasi kegiatan Dinas Perindustrian;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas

Perindustrian;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Perindustrian;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan

barang/jasa;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Rincian Tugas:

Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan

pemeliharaan aset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Dinas.

Rincian Tugas:

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan

program dinas;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan

anggaran dinas;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan

laporan;

d. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;

e. Melaksanakan urusan akuntansi;

f. Melaksanakan urusan pengelolaan barang milik daerah.

c. Kepala Sub Bagian Umum

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai,

organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

43

Rincian Tugas:

a. melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta

organisasi dan tata laksana bidang lingkup dinas;

b. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan bidang lingkup

dinas;

c. melaksanakan urusan tata usaha.

d. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub

Bagian Umum Dinas Perindustrian;

e. Menyiapkan kelengkapan sistem manajemen kepegawaian Dinas

Perindustrian;

f. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

tugas Sub Bagian Umum;

g. Memfasilitasi penyelesaian kasus kepegawaian Dinas Perindustrian;

h. Menyiapkan kajian hasil pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas;

i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan aset, penatausahaan,

pengamanan aset dan pemanfaatan aset.

j. Penyiapan administrasi perkantoran, perpustakaan dan kearsipan Dinas

Perindustrian.

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian

secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan

kebijakan pimpinan;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3. Bidang Industri Agro a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim

usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta

peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan

perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan

Rincian Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan


44

standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis

dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri

pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman,

hasil laut dan perikanan;


daya saing,pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,





c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman

dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan


teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,

serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil

hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan

perikanan;

d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,





e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri,


jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan

industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk

dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan

serta minuman, hasil laut dan perikanan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Agro;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan

Ringkasan Tugas:

45

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan

industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri,

pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana

industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman

modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di

bidang industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran , evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian

informasi industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;

c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan

industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,

pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan pengamanan

dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta

kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil pertanian,

hutan dan perkebunan;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,

kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian,

hutan dan perkebunan;

e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian hutan dan

perkebunan;

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan Ringkasan Tugas:




industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan

industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri makanan dan minuman, hasil laut ,

perikanan dan peternakan.

46

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri makanan dan minuman, hasil laut, perikanan dan

peternakan;


informasi industri makanan dan minuman , hasil laut, perikanan dan

peternakan;




industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri makanan dan minuman, hasil

laut, perikanan dan peternakan;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,

kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri makanan, hasil

laut, perikanan dan peternakan;


perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut,

dan perikanan;

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat, Transportasi, Elektronika Dan Telematika

a. Kepala Bidang Ringkasan Tugas:


penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim

usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi

industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta

peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri

mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan telematika.

Rincian Fungsi:

47

a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan




pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri

elektronika dan telematika;







c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan

struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,

promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,

pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan

penggunaan produk dalam negeri pada industri logam, industri mesin,

industri alat transportasi dan maritim, serta industri elektronika dan

telematika;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,

pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,





e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri,


jasa industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan

industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk

dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi,

serta industri elektronika dan telematika;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

Elektronika dan Telematika; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

48

b. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi

Ringkasan Tugas:






bidang industri logam, mesin dan alat transportasi.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan

pengembangan industri logam, mesin dan alat transportasi;


informasi industri logam, mesin dan alat transportasi;




industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri,

penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri logam, mesin dan alat

transportasi;

d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma,standar, prosedur,

kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri logam, mesin

dan alat transportasi;


perencanaan, data dan informasi industri logam, mesin dan alat

transportasi;

f. Melaksanakan administrasi seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi;

g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Elektronika Dan Telematika

Ringkasan Tugas:



49




bidang industri elektronika dan telematika.

Rincian Tugas:

a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran di bidang industri elektronika dan telematika;

b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan

data, serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan

telamatika.

c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

5. Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan

a. Kepala Bidang Ringkasan Tugas:


pembangunan dan pemberdayaan, standardisasi industri dan teknologi

industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan

kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa

industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan.

Rincian Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi

industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing,

standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,

pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan,

sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan

pembiayaan,keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri

dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi

industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing,

standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,

pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan,

sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,

keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa

industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

50

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan industri

menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi

industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga

penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan

teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta

promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan

kerajinan;

d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri

kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi

industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan

pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit

pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan

hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri

kreatif, sandang dan kerajinan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan

pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan

daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan

wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan,

konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan

pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri

dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;

f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

b. Kepala Seksi Industri Kreatif

Ringkasan Tugas:


industri provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan

industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan

prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha,

pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta

kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kreatif.

51

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi pelaporan

pengembangan industri kreatif;


informasi industri kreatif;






kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kreatif;

d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kreatif;

e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kreatif.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

c. Kepala Seksi Industri Sandang Dan Kerajinan

Ringkasan Tugas:






kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri Sandang dan

Kerajinan.

Rincian Tugas:

a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi pelaporan

pengembangan industri kecil dan industri menengah di bidang industri

sandang dan kerajinan;


informasi industri kecil dan industri menengah di bidang industri sandang

dan kerajinan;



52




kebijakan teknis pengembangan industri kecil dan menengah di bidang

industri sandang dan kerajinan;

d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah di

bidang industri sandang dan kerajinan;

e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah di

bidang industri sandang dan kerajinan;

f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.

6. Balai Kemasan Produk Daerah

Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap

kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.

Fungsi:

a. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada

masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dinas sesuai dengan

bidangnya;dan

c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari:

a. Kepala

Ringkasan Tugas:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD

Balai Kemasan Produk Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas Perindustrian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

53

Fungsi:

1. Pelaksanaan operasional dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan

perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat;

2. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Balai;dan

3. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ringkasan Tugas:

Melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, rumah tangga, pengelolaan informasi dan

dokumentasi serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD

Balai Kemasan Produk Daerah.

c. Kepala Seksi Diklat dan Promosi

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan di bidang

pengolahan industri makanan, minuman, dan kerajinan

d. Kepala Seksi Teknis Kemasan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelayanan teknis di bidang desain dan kemasan produk

unggulan daerah.

7. UPTD Sains Teknologi Indusyri Park (STIP)

Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan

edukasi, inovasi serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, memastikan

perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang Permesinan.

Fungsi:

d. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada

masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dinas sesuai dengan

bidangnya;dan

f. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

54

Susunan Organisasi Sains Teknologi Indusyri Park, terdiri dari:

e. Kepala

Ringkasan Tugas:

UPTD mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan, membina,

mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan

UPTD Techno Industrial Park sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas Perindustrian Provinsi NTB serta sesuai ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Fungsi:

1. Merumuskan perencanaan strategis, bahan kebijakan teknis, pembinaan,

fasilitas, pengkajian dan koordinasi di bidang sains, teknologi dan industri

meliputi : renstra bisnis Techno Industrial Park, RKA Techno Industrial

Park, Standar Oprasional Prosedur (SOP), Perjanjian Kerja (PK), Dokumen

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Standar Pelayanan Minimum (SPM)

perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat;

2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (inkubator bisnis,

Pengembangan Riset/Pelatihan, Penyelenggaraan kegiatan/ kajian

ilmiah,Peragaan,Konsultasi Teknis dan Informasi);

3. Pengembangan teknologi (desain teknologi, produksi teknologi “model”,

pameran teknologi, kloning teknologi, pengujian dan sertifikasi);

4. Inkubasi bisnis teknologi (inkubator bisnis mengembangkan perusahaan

bermuatan teknologi industri), dukungan teknologi dan menajemenn bagi

perusahaan pemula berbasis berbasis teknologi, bisnis proses

permesinan,sapi,jagung,rumput laut,taman edukasi industri, dll);

5. Taman model/edukasi/Wisata Edukasi industri.

6. Teknologi dan Pra Inkubasi.

7. Pembinaan, koordinasi,dan fasilitasi.

8. Monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan

berdasarkan perjanjian kinerja dan indikator target kinerja secara bulanan,

triwulan,semesteran dan tahunan.

9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk dipedomani dalam

penyusunan rencana program dan kegiatan.

f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ringkasan Tugas:

55

Sub Bagian TU mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan

publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum,

administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, dan

dokumentasi perundang-undangan.

g. Kepala Seksi Edukasi dan Pengembangan Teknologi dan Industri

Ringkasan Tugas:

Seksi Edukasi dan pengembangan mempunyai tugas memimpin,

mengarahkan,membina,mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan dibawah seksi edukasi dan pengembangan Techno

Industrial Park.

h. Kepala Seksi Produksi, pemasaran dan kerjasama Industri

Ringkasan Tugas:

Seksi Produksi, Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas

memimpin,mengarahkan,membina, mengawasi,mengendalikan, dan

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di bawah seksi Produksi, Pemasaran

dan Kerjasama.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahlian,

yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di

bawah dan bertanggngjawab kepada Kepala UPTD, dengan jumlah tenaga dalam

jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian

yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB per tanggal 31 Desember 2019 memiliki Aparatur Sipil

Negara ASN sebanyak 65 orang. ASN tersebut tersebar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) Balai Kemasan, UPTD Sains Teknologi Industrial Park (STIP) dan Dinas Perindustrian

sendiri sebagai induk dari kedua UPTD tersebut, adapun komposisi ASN Dinas Perindustrian

sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No

Unit Kerja Dinas

Status Ke

pegawaia

n

Jenis Kelamin

Pendidikan Golongan

PNS PTT L P SD SLTP SLTA D3 S1 S2 I II III IV

56

1 Dinas

Perindustrian

48 0 23 25 0 0 9 1 33 3 0 4 38 6

2 UPTD Balai

Kemasan 10 0 5 5 0 0 2 1 7 2 0 0 9 1

3 UPTD STIP 7 0 5 2 0 0 1 1 3 2 0 1 5 1

Jumlah 33 32 0 0 12 3 43 7 0 5 52 8

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2019

Dalam era industrialisasi 4.0 dan Sustainable Deploment Goals (SDGs) kesenjangan

antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi isu yang hangat untuk diangkat kepublik.

Dalam komposisi kepegawaian Dinas Perindustrian kesetaraan Gender sudah menjadi hal

terpenuhi dimana komposisi jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah

laki-laki. Adapun rincian komposisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Perindustrian

sebagai berikut :

Tabel 1.2

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No. Jabatan Jumlah (Orang)

Pria Persentase (%)

Wanita Persentase (%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Pejabat Struktural 22 10 45,45 12 66,67

2. Fungsional Tertentu

9 5 55,56 4 44,44

3. Fungsional Umum 34 17 50,00 17 50,00

Total 65 32 53,70 33 46,30 Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2019

Jabatan struktural menjadi ujung pembangunan didalam pemerintahan. Jabatan

struktural tentunya didukung oleh jabatan struktural umum dan diperkuat dengan jabtan

struktural tertentu. Adapun komposisi jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional

umum pada Dinas Perindustrian dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1.2

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

22

9

34

Pejabat Struktural

Fungsional Tertentu

Fungsional Umum

57


Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas suatu hasil pekerjaan

sebuah lembaga. Untuk itu tingkat pendidikan sumberdaya manusia selalu diutamakan untuk

menunjang pembangunan didaerah. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian

Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1.3

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan


Komposisi Sumberdaya manusia Dinas Perindustrian Provinsi NTB berdasarkan golongan

dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 1.4

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

0 0

12

3

43

7Pendidikan SD

Pendidikan SLTP

Pendidikan SLTA

Pendidikan D3

Pendidikan S1

Pendidikan S2

58


D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan

program/kegiatan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan UPT Balai Kemasan dan UPT

Sains Teknologi Industrial Park (STIP) berjumlah 196 aset dengan nilai Rp.

10.264.870.622,33.

Daftar sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5 Daftar Sarana dan Prasarana

No. Uraian Tahun Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

A. Tanah dan Gedung 7,320,480,054.00

1. Tanah Bangunan Kantor

Pemerintah

1984 Baik 1,170,000,000.00

2. Tanah Bangunan Kantor

Pemerintah

2011 Baik 965,314,450.00

3. Bangunan Gedung Kantor Permanen

1984 Baik 387,933,000.00


1997 Baik 317,175,000.00

5. Bangunan Gedung Kantor

Permanen

2012 Baik 99,613,000.00


2012 Baik 39,825,000.00

0

5

52

8

0 10 20 30 40 50 60

I

II

III

IV

Go

lon

gan Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

59

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5


Permanen

2012 Baik 356,932,734.00


2013 Baik 15,497,400.00


2013 Baik 225,477,500.00


Permanen

2013 Baik 577,687,000.00


2014 Baik 168,630,000.00

12. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain

2005 Baik 83,818,000.00

13. Bangunan Gudang Tertutup Permanen

2012 Baik 49,800,000.00

14. Bangunan Bengkel Permanen 2015 Baik 2,308,054,000.00

15. Gedung Garasi/Pool Permanen 2015 Baik 99,600,000.00

16. Bangunan Gedung Pabrik Permanen

2010 Baik 405,222,970.00

17. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain

2016 Baik 49,900,000.00

B. Kendaraan Roda 4 dan

Roda 2

1,499,532,913.33

1. Station Wagon 2005 Baik 166,000,000.00




5. Mini Bus (Penumpang 14 orang

ke bawah)

2002 Baik

113,415,000.00

6. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

2006 Baik 196,750,000.00

7. Mini Bus (Penumpang 14 orang

ke bawah)

2013 Baik 160,670,000.00

8. Sepeda Motor 1995 Baik 4,225,000.00










60

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

C. Peralatan dan

Perlengkapan

1,444,857,655.00

1. Mesin Press 2016 Baik 52,000,000.00

2. Pisau Peraut 2016 Baik 5,000,000.00

3. Alat Processing Lain-lain 2012 Baik 9,998,000.00

4. Mesin Ketik Manual Portable (11-

13)

2012 Baik 2,833,335.00

5. Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

2004 Baik 350,000.00

6. Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

2005 Baik 3,350,000.00

7. Mesin Ketik Manual Longewagen

(18)

2011 Baik 3,775,000.00

8. Mesin Absen (Time Recorder) 2015 Baik 3,700,000.00

9. Lemari Besi 2017 Baik 8,000,000.00

10. Filling Besi/Metal 2017 Baik 7,500,000.00

11. Brankas 2009 Baik 3,500,000.00

12. Brankas 2015 Baik 10,000,000.00

13. Papan Nama Instansi 2009 Baik 4,900,000.00

14. Papan Pengumunan 2010 Baik 575,000.00

15. Papan Pengumunan 2011 Baik 9,750,000.00

16. White Board 2010 Baik 250,000.00

17. White Board 2011 Baik 1,437,500.00

18. Mesin Absensi 2013 Baik 6,500,000.00

19. Mesin Absensi 2017 Baik 3,000,000.00

20. Alat Pemotong Kertas 2013 Baik 3,875,000.00

21. Overhead Projektor 2010 Baik 18,200,000.00

22. Lemari Kayu 2010

Baik 3,000,000.00

23. Lemari Kayu 2011 Baik 15,525,000.00

24. Lemari Kayu 2011 Baik 1,725,000.00

25. Rak Kayu 2009 Baik 11,500,000.00

26. Meja Rapat 2011 Baik 16,200,000.00

27. Meja Podium 2014 Baik 2,000,000.00

28. Meja Tambahan 2009 Baik 4,950,000.00

29. Kursi Rapat 2011 Baik 16,000,000.00

30. Kursi Tamu 2009 Baik 16,000,000.00

31. Kursi Lipat 1998 Baik 600,000.00

61

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

32. Kursi Lipat 2009 Baik 1,776,250.00

33. Kursi Lipat 2009 Baik 3,000,000.00

34. Kursi Lipat 2009 Baik 8,120,000.00

35. Kursi Lipat 2010 Baik 1,540,000.00

36. Kursi Lipat 2010 Baik 6,160,000.00

37. Kursi Lipat 2016 Baik 8,250,000.00

38. Mesin Potong Rumput 2013 Baik 3,500,000.00

39. Lemari Es 2016 Baik 4,840,000.00

40. AC Unit 2016 Baik 13,200,000.00

41. AC Split 2009 Baik 10,500,000.00

42. AC Split 2009 Baik 8,000,000.00

43. AC Split 2012 Baik 6,525,000.00

44. AC Split 2013 Baik 7,400,000.00

45. AC Split

2013 Baik 4,500,000.00

46. AC Split 2013 Baik 7,400,000.00

47. AC Split 2014 Baik 9,150,000.00

48. AC Split 2014 Baik 17,630,000.00

49. AC Split 2015 Baik 10,800,000.00

50. Kipas Angin 2009 Baik 1,200,000.00

51. Kipas Angin 2016 Baik 2,000,000.00

52. Up Right Chiller/frezzer 2013 Baik 2,250,000.00

53. Alat Dapur Lainnya 2014 Baik 24,766,250.00

54. Alat Pemanas 2016 Baik 3,000,000.00

55. Televisi 2010 Baik 2,706,000.00

56. Televisi 2011 Baik 2,340,000.00

57. Televisi 2016 Baik 5,720,000.00

58. Televisi 2016 Baik 3,500,000.00

59. Televisi 2017 Baik 11,000,000.00

60. Sound System 2012 Baik 50,250,000.00

61. Wireless 2009 Baik 4,500,000.00

62. Wireless 2016 Baik 4,840,000.00

63. Megaphone 1984 Baik 750,000.00

64. Microphone 2016 Baik 396,000.00

65. Microphone Floor Stand 2015 Baik 500,000.00

62

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

66. Camera Video 2016 Baik 8,000,000.00

67. Tangga Alumunium 2015 Baik 4,000,000.00

68. Dispenser 2009 Baik 172,000.00

69. Dispenser 2010 Baik 187,000.00

70. Dispenser 2012 Baik 218,000.00

71. Dispenser 2012 Baik 219,000.00

72. Dispenser 2012 Baik 219,000.00

73. Dispenser 2014 Baik 245,000.00

74. Handy Cam 2010 Baik 9,500,000.00

75. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2009 Baik 3,005,000.00



78. P.C Unit 2009 Baik 19,185,000.00

79. P.C Unit 2009 Baik 19,050,000.00

80. P.C Unit 2010 Baik 7,950,000.00

81. P.C Unit 2016 Baik 6,345,000.00

82. P.C Unit 2017 Baik 7,000,000.00

83. Laptop 2009 Baik 9,950,000.00

84. Laptop 2009 Baik 9,348,000.00

85. Laptop 2010 Baik 7,975,000.00

86. Laptop 2010 Baik 7,975,000.00

87. Laptop 2013 Baik 11,505,000.00

88. Laptop 2014 Baik 20,400,000.00

89. Laptop 2014 Baik 7,150,000.00

90. Laptop 2014 Baik 6,875,000.00

91. Laptop 2015 Baik 13,500,000.00

92. Laptop 2015 Baik 7,900,000.00

93. Laptop 2017 Baik 21,000,000.00

94. Note Book 2012 Baik 9,250,000.00

95. Note Book 2016 Baik 15,000,000.00

96. Note Book 2016 Baik

8,000,000.00

97. Printer 2010 Baik 1,850,000.00

98. Printer 2012 Baik 1,825,000.00

99. Printer 2013 Baik 1,925,000.00

63

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

100. Printer 2014 Baik 2,450,000.00

101. Printer 2015 Baik 2,450,000.00

102. Printer 2015 Baik 1,300,000.00

103. Printer 2016 Baik 6,462,000.00

104. Printer 2017 Baik 10,000,000.00

105. Printer 2017 Baik 24,000,000.00

106. Peralatan Jaringan Lain-lain 2014 Baik 750,000.00

107. Meja Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 2,800,000.00

108. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 7,200,000.00



111. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2009 Baik 6,000,000.00

112. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2015 Baik 2,600,000.00

113. Meja Kerja Pegawai Non

Struktural

1995 Baik 700,000.00

114. Meja Kerja Pegawai Non Struktural

1995 Baik 350,000.00


2009 Baik 18,000,000.00


Struktural

2010 Baik 1,520,000.00


2010 Baik 17,480,000.00


2011 Baik 6,550,000.00


Struktural

2012 Baik 8,080,000.00


2012 Baik 1,010,000.00


2012 Baik 1,010,000.00

122. Meja Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 2,000,000.00

123. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 2,900,000.00

124. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,600,000.00

125. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Kurang Baik

1,300,000.00




129. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2009 Baik 1,000,000.00

130. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2015 Baik 3,300,000.00

64

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

131. Kursi Kerja Pegawai Non

Struktural

2009 Baik 400,000.00

132. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

2009 Baik 3,200,000.00


2009 Baik 5,600,000.00

134. Kursi Kerja Pegawai Non

Struktural

2015 Baik 13,695,000.00


2015 Baik 15,750,000.00

136. Kursi Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 3,000,000.00

137. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2014 Baik 5,625,000.00

138. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2016 Baik 6,000,000.00

139. Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III

2016 Baik 7,500,000.00

140. Buffet Kayu 2014 Baik 375,000.00

141. Proyektor + Attachment 2016 Baik 10,420,000.00

142. Proyektor + Attachment 2017 Baik 9,000,000.00

143. Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 2,000,000.00

144. Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 3,000,000.00

145. Professional Sound System 2015 Baik 8,000,000.00

146. Unintemuptible Power Supply (UPS)

2009 Baik 1,186,000.00

147. Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 2,700,000.00

148. Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 1,600,000.00

149. Camera Electronic 2015 Baik 6,050,000.00

150. Pesawat Telephone 2009 Baik 223,000.00

151. Facsimile 2006 Kurang

Baik

7,440,500.00

152. Facsimile 2016 Baik 2,500,000.00

153. Packaging Machine 2013 Baik 298,549,920.00

154. Kain Panel 2015 Baik 5,000,000.00

155. Fire Extinguisher 2016 Baik 3,000,000.00

156. Tugu Peringatan Lainnya 2016 Baik 6,000,000.00

157. Instalasi Air Bersih Lain-lain 2013 Baik 4,220,600.00

158. Jaringan Transmisi Tegangan

Dibawah 100 KVA

2010 Baik 13,235,700.00

159. Jaringan Transmisi Tegangan

Dibawah 100 KVA

2011 Baik 12,000,000.00

160. Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA

2015 Baik 49,999,950.00

161. Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA

2014 Baik 20,283,650.00

65

No. Uraian Tahun

Pembelian

Kondisi Harga (Rp.)

1 2 3 4 5

162. Jaringan Telepon Di atas Tanah

Lain-lain

2009 Baik 350,000.00


a. Sumber dan Besar Anggaran

Dinas Perindustrian Provinsi NTB sebagai induk organisasi, mengelola

anggaran sebesar Rp. 20.187.746.500,- berasal dari 2 (dua) sumber pembiayaan

yaitu dari APBD Provinsi NTB sebesar Rp. 17.330.066.500,-, APBN (dekonsentrasi)

dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka – Kementerian

Perindustrian sebesar Rp.2.857.680.000,-,

Pada Tahun Anggaran 2019, total anggaran penyelenggaraan Dinas

Perindustrian Provinsi NTB adalah sebesar RP. 21.111.813.960,- bersumber dari

APBN dan APBD Provinsi NTB, anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Perindustrian

Provinsi NTB bersama dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Balai

Kemasan mengelola anggaran yang berasal dari APBD Provinsi NTB sebesar

RP.924.067.460,-, untuk UPTD STIP Anggaranya masih gabung dengan Dinas

induk. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Pada anggaran

APBD tahun 2019 sebesar Rp.6.315.403.600,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.

11.014.662.900,-

E. ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

1. Isu Strategis Pertambahan penduduk yang cepat mempunyai implikasi pada berbagai bidang.

Bertambahnya penduduk yang cepat ini mengakibatkan tekanan pada sektor penyediaan

fasilitas tenaga kerja yang tidak mungkin dapat ditampung dari sektor pertanian. Maka

untuk perluasan kesempatan kerja, sektor industri perlu ditingkatkan baik secara kualitas

maupun kuantitas.peningkatan secara bertahap di berbagai bidang industri akan

menyebabkan secara berangsur-angsur tidak akan lagi tergantung kepada hasil prodiksi

dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam pembangunan industrialisasi ada lima hal yang harus diperhatikan agar

industri tersebut dapat berkelanjutan, lima hal tersebut adalah 1). Pengembangan SDM

Pelaku usaha industri, 2). Pengembangan teknologi Produksi (Permesinan), 3).

Pengembangan kapsitas teknis, 4). Pengembangan jaringan usaha supply chain

manajemen, dan 5). Pengembangan kualitas Diversifikasi/daya saing produk.

66

Industrialisasi Permesinan dan olahan menjadi program prioritas di NTB mengingat

bahan baku yang tersedia begitu menjanjikan untuk meningkatnya pertumbuhan

ekonomi. Tumbuhnya industri diyakini mampu menjadi penggerak bagi tumbuhnya

industri-industri kecil lainnya sehingga industrialisasi dijadikan sebagai lokomotif

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di NTB. Namun satu hal yang harus diperhatikan

walau telah ditentukan oleh pemerintah bahwa dalam peningkatan pembangunan

industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, dalam

kenyataannya yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian industri sekarang adalah

keuntungan-keuntungan dari hasil produksinya. Sedikit sekali perhatian terhadap

masalah lingkungan, sehingga pendirian industri tersebut akan mengakibatkan

pencemaran lingkungan oleh hasil pembuangan limbah industri yang kadang-kadang

diabaikan.

Selain isu strategis ekternal adapula isu strategis internal yang harus diselesaikan

guna meringankan tugas yang diemban Dinas Perindustrian. Adapun isu strategis internal

Dinas Perindustrian adalah :

Masih kurangnya Sumberdaya Manusia dengan skill dan kompetensi yang

sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan

tugas ASN.

Masih rendahnya penggunaan dan penguasaan IPTEK dalam

menyelesaiakan tugas dan fungsi ASN.

Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar Bidang dan UPTD untuk

menjaga konsistensi tujuan dan sasaran Pembangunan industry GEMILANG.

2. Permasalahan

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Industri tersebut

masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana

tabel berikut.

Tabel 4.180 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Industri

NO UNIT PERMASALAHAN ISU STRATEGIS

67

1. Bidang Industri Kreatif,

Sandang dan Kerajinan

1. Masih minim kesadaran pelaku usaha IKM tentang

pentingnya HKI, dalam menghasilkan suatu produk industri untuk dilindungi

kekayaan intelektual 2. Fasilitasi Pendaftaran SNI

wajib dilakukan oleh Dinas Perindustrian seringkali

terlambat direspon oleh pengusaha IKM (Industri Kecil Menengah)

3. Pendampingan terhadap Industri Kecil Menengah

(IKM) melalui Unit Pendampingan Langsung (UPL) dalam upaya

meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan

mutu produk belum optminal;

4. Kapasitas, Kapabilitas, dan Kualitas IKM belum mengarah pada

Industrialisasi

1. Industrialisasi dan Penguatan Kapasitas,

Kapabilitas serta Kualitas IKM

2. Diversifiksi produk

3. Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha;

2. Bidang Industri

Agro

1. Belum optimalnya

pengembangan produk serta rendahnya kualitas

2. Pengembangan produk olahan yang terstandarisasi masih relatif sedikit;

3. Jejaring pemasaran (Network Marketing) berbagai produk IKM yang masih terbatas;

4. Belum terarahnya IKM menuju Industrialisasi

Industrialisasi Agro

3. Bidang Industri

Logam, Alat

Transportasi,

Elektronika dan

Telematika

1. Struktur Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika masih lemah;

2. Masih belum terpenuhinya ragam/jenis produk yang

dibutuhkan oleh masyarakat

3. Jejaring dan akses pemasaran masih terbatas dan sebagian

besar untuk pasar lokal.

1. Diversifiksi produk 2. Penguatan kapasitas dan

kompetensi pelaku usaha;

3. Mesin dan peralatan produksi yang digunakan

4. Balai Kemasan

Produk Daerah

1. Tinta Cetak dan beberapa

jenis bahan kemasan tertentu tidak bisa diperoleh di mataram, sehingga

dipesan keluar daerah (Surabaya dan Bandung)

Melakukan Kerjasama dengan

Balai Kemasan Makanan dan

Minuman Jawa Timur, dan Balai

Kemasan Prov. Jawa Barat

untuk selalu kontinue suplai

68

2. Kemasan dan desain kemasan produk olahan

masih sederhana.

kebutuhan

5. 1. Belum Optimalnya Pengembangan Industri

Kecil Menengah disebabkan oleh

kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil

menengah. 2. Keterbatasan sarana dan

prasarana serta

penguasaan teknologi Industri, minimnya akses

permodalan, perijinan, pemasaran

1. Pelatihan dan pendampingan

berkelanjutan kepada IKM, pengoptimalan potensi

dan sumber daya lokal sebagai bahan baku

industri sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta

penguasaan teknologi Industri, minimnya akses permodalan, perijinan,

pemasaran


F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Capaian

Kinerja Tahun 2019 diperbandingkan dengan Penetapan kinerja Tahun 2019 sebagai tolok

ukur keberhasilan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasinya kinerja bagi perbaikan kinerja masa datang. Sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun

Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas

Prindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

BAB II. PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian

kinerja tahun 2019

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

69

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelasakan analisis mengenai pencapaian kinerja Dinas

Perindustrin Provinsi Nusa Tenggara Barat dikaitkan dengan

pertanggungjawaban terhadap pencapaian Indikator Kinerja per

sasaran, per program, evaluasi dan analisis kinerja serta

akuntabilitas keuangan tahun 2019

B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi

Nusa Tenggara barat Tahun 2019 serta menguraikan rekomendasi dan perbaikan

yang duperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa akan datang

LAMPIRAN

- Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

- Rencana Kinerja Tahun 2019

- Perjanjian Kinerja Tahun 2019

- Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Tahun 2019

- Rencana Aksi Tahun 2020

- Rencana Kinerja Tahun 2020

- Laporan Pendukung LAKIP

70

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB

tahun 2019 – 2023 ditetapkan melalui Perda nomor 1 tahun 2019. RPJMD tahun 2019 -2023

merupakan tonggak awal periode kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Hj. Siti Rohmi yang

akan dijadikan dokumen perencanaan selama lima tahun kedepan yang mengusung visi

“Membangun Nusa Tenggara Barat Yang GEMILANG” dimana makna gemilang yang

merupakan kata kunci dari misi tersebut adalah Provinsi NTB memiliki keyakinan untuk

berperan besar di kancah Nasional dan International dengan percepatan dan lompatan

pembangunan serta ihtiar mewujudkan NTB yang rapi dan mampu bersaing, tangguh, dan

tangguh. Dalam mewujudkan visi NTB GEMILANG ditetapkan enam misi pembangunan NTB

yaitu :

Misi I : NTB TANGGUH DAN MANTAP Melalui penguatan mitigasi bencana

dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.

Misi 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI Melalui transformasi birokrasi yang

berintegritas, nerkinerja tinggim bersih dari KKN dan berdedikasi.

Misi 3 : NTB SEHAT DAN CERDAS Melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

71

Misi 4 : NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan yang berkelanjutan.

Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,

mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif

bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani

yang beriman, berkarakter dan penegakan hokum yang berkeadilan

Dinas Perindustrian dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 mengawal misi ke 5

(lima) yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,

mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian,

pariwisata dan industrialisasi. Adapun tujuan yang melekat pada Dinas Perindustrian dalam

misi lima tersebut adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, dengan

indikator tujuan pertumbuhan industri. Sasaran Dinas Perindustrian disebutkan

Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan dengan indikator sasarannya sama

dengan indikator tujuannya yaitu Pertumbuhan Industri.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam program strategisnya melakukan pendaftaran

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Karya Seni Budaya Daerah untuk desain industri,

merek, dan hak cipta. Adapun manfaat Pendaftaran HAKi bagi Industri Kecil Menengah

adalah :

1. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau

pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri

maupun di luar negeri.

2. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun

kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan

curang pihak lain.

3. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di

tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari

pendaftaran HKI.

4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya

tanpa gangguan pihak lain.

5. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana

bila terjadi pelanggaran/peniruan.

6. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

72

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi,

suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah

merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Produk-Produk IKM NTB yang telah terdaftar Haki, selanjutnya didaftarkan sertifikat

halal dan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Sertifikasi Halal dan SNI sangat

dibutuhkan untuk memperkuat daya saing IKM serta memperluas jaringan pasar baik dalam

maupun luar negeri. Pentingnya sertifikasi menjadikan Dinas Perindustrian sebagai OPD

strategis yang memfasilitasi IKM untuk melakukan pendaftaran halal dan SNI tersebut.

Sertifikat halal didaftarkan untuk produk olahan IKM dan SNI diberikan pada produk IKM

Logam dan mesin.

Kemasan adalah salah satu hal penting dalam industri olahan karena kemasan

merupakan pelindung dari suatu barang, baik barang biasa maupun barang-barang hasil

produksi industri. Dalam dunia industri kemasan merupakan pemenuhan suatu kebutuhan

akibat adanya hubungan antara penghasil barang dengan masyarakat pembeli. Untuk

keperluan ini kemasan harus dapat menyandang beberapa fungsi yang harus dimilikinya

seperti tempat atau wadah dalam bentuk tertentu dan dapat melindungi barang dari

kemungkinan rusak, sejak keluar dari pabrik sampai ke tangan pembeli, bahkan masih dapat

digunakan sebagai wadah setelah isi barang habis terpakai, (dalam hal ini wadah tersebut

masih menyandang fungsi iklannya).

B. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai

kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah

tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada

dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai

sebagai akuntabilitas berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan

berkesinambungan.

73

Dinas Perindustrian sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki posisi yang

strategis, hal ini dikarenakan mengemban tugas sebagai lokomotif program unggulan NTB

yaitu “gemilang Industrialisasi” pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Provinsi NTB tahun 2019 -2023. Dalam mencapai cita-cita industrialisasi tersebut dinas

perindustrian memiliki Tujuan Pembangunan “Pertumbuhan Industri” dan sasaran

pembangunannya adalah “Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan”

Sasaran Strategis digunakan untuk menentukan/ mewujudkan tujuan dan sasaran

Dinas Perindustrian dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Adapun sasaran

strategis Dinas Perindustrian adalah “ Meningkatnya Industri kecil dan menengah” dengan

indikator kinerja Utama sebagai berikut :

1. Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri.

2. Persentase Industri kecil Meningkat menjadi industri menengah.

3. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah memang berkaitan erat dengan kesejahteraan

masyarakatnya, sehingga menjadi tolak ukur apakah daerah tersebut berada dalam keadaan

ekonomi yang baik atau tidak. Pertambahan nilai PDRB sektor industri merupakan bagian

dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga

sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam

bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Industri kecil mempunyai peran yang sangat strategis untuk dapat meningkatkan

pendapatan, perluasan kesempatan kerja, peluang kesempatan berusaha dan juga

mengatasi kemiskinan. Hal tersebut mendorong Dinas Perindustrian dalam menentukan

Indikator kinerja Persentase industri kecil yang meningkat menjadi menengah. Di era

ekonomi digital, salah satu langkah strategis yang perlu didorong untuk IKM adalah

kemudahan access to market. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making

Indonesia 4.0, yang digadang gadang sudah mulai mengurangi tenaga manusia dalam

produksinya.

Dalam meningkatkan IKM kecil ke industri menengah maka perlu dilakukan

peningkatan Sumberdaya IKM yang ada sehingga apa yang direncanakan pada indikator satu

sampai dengan indikator tujuh dapat tercapai. Begitu juga halnya pada cakupan IKM sentra

industri potensial yang dikembangkan merupakan indikator pengembangan dari kumpulan-

kumpulan IKM yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

74

Menyambung indikator tersebut dengan kemajuan revolusi Industri 4.0 maka

ditentukan indikator ketiga yaitu pertumbuhan industri.

Indikator yang ketiga adalah IKM yang terbina dengan harapan untuk meningkatkan

IKM kecil ke industri menengah maka perlu dilakukan peningkatan Sumberdaya IKM yang

ada sehingga apa yang direncanakan pada indikator satu sampai dengan indikator tujuh

dapat tercapai. Begitu juga halnya pada cakupan IKM sentra industri potensial yang

dikembangkan merupakan indikator pengembangan dari kumpulan-kumpulan IKM yang

saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

Kerjasama sangat menentukan keberhasilan dalam pemasaran produk, dengan

kerjasama maka kemungkinan besar produk IKM yang dihasilkan dapat diserap pasar yang

target akhirnya adalah peningkatan ekonomi baik untuk NTB maupun untuk IKM itu sendiri.

Sebelum melakukan kerjasama tentunya produk-produk olahan harus memiliki penampilan

menarik sehingga memiliki kesan pada konsumen. Dengan demikian mutu kemasan produk

menjadi satu hal yang sangat penting yang tidak boleh terpisahkan dari perencanaan

produksi olahan.

Tabel. 2.2. Program Strategis Dinas Perindsutrian Tahun 2019.

No Program Anggaran Keterangan

1 Program Peningktan kapasitas IPTEK Sistem Produksi

2.884.515.100 Program ini mendukung indikator kinerja, Persentase industri kecil yang meningkat menjadi menengah dan

Cakupan IKM yang terbina.

2 Program Pengembangan

industri kecil dan menengah

3.082.325.000 Mendukung indikator kinerja, Persentase industri kecil yang

meningkat menjadi menengah dan Cakupan IKM yang terbina.

3 Program peningkatan

kemampuan teknologi Industri

3.716.575.000 Mendukung indikator kinerja, Persentase industri kecil yang

meningkat menjadi menengah dan Cakupan IKM yang terbina.

4 Program 358.625.000 Mendukung indikator kinerja,

75

Pengembangan

Sentra-sentra industri Potensial

Persentase industri kecil yang

meningkat menjadi menengah

5 Program kerjasama pembangunan

sektor perindustrian

436.608.000 Mendukung indikator kinerja, Persentase industri kecil yang


6 Program Peningkatan mutu

dan pengembangan pengolahan komoditi Unggulan

daerah

99.950.000 Mendukung indikator kinerja, Persentase industri kecil yang


C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari

kinerja program kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan indikator kinerja utama

merupakan sebuah ukuran keberhasilan organisasi dan perangkat daerah dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang merupakan hasil dari berbagai program/kegiatan. Dalam RPJMD

Provinsi NTB tahun 2019-2023 Dinas Perindustrian telah menetapkan tiga indikator kinerja

yaitu seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Penjelasan

(Formulasi, Pengukuran,

Tipe, Penghitungan Sumber

Data, Alasan )

1 Pertumbuhan

Industri

Pertambahan Nilai PDRB

Sektor Industri (Juta)

Nilai PDRB Tahun N – Nilai PDRB

Tahun N-1

Persentase Industri kecil

Meningkat menjadi industri

menengah (%)

(Jumlah Industri Menengah

Tahun N – Jumlah Industri

menengah Tahun N-1) / Jumlah

Industri Menengah Tahun N-1 X

100%

Pertumbuhan Industri (%)

(Jumlah IKM tahun N – Jumlah

IKM N-1) /Jumlah IKM tahun N-1

x 100%

76


Dari tabel diatas terlihat jelas tiga indikator kinerja Dinas Perindustrian serta Formulasi,

pengukuran, penghitungan yang digunakan dalam melakukan evaluasi atau pengukuran

pencapaian. Untuk itu kinerja Dinas Perindustrian akan mudah dievaluasi oleh semua pihak

yang ada sehingga kedepan akan menjadi masukan pada laporan kinerja Dinas.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Kepala daerah dan Kepala Dinas Perindustrian merupakan sebuah

penyelenggaraan sistem akuntabilitas yang menunjukkan transparansi dalam perencanaan

maupun realisasi pembangunan. Perjanjian tersebut merupakan wujud komitmen dan

kesepakatan kedua belah pihak terhadap apa yang harus diselesaikan oleh Kepala OPD

sebagai penerima amanah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Tentunya perjanjian ini

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB,

Renstra OPD dan Rencana Kerja (renja) OPD pada tahun 2019. Adapun perjanjian kinerja

pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Tabel Perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

Sasaran strategis Indikator Kinerja Target

Pertumbuhan Industri Pertambahan Nilai PDRB Sektor

Industri (juta)

168.395.36

Persentase Industri kecil Meningkat

menjadi industri menengah (%)

2,2

Pertumbuhan Industri (%) 4.04


Dari Perjanjian kinerja diatas diturunkan kembali kedalam program/kegiatan yang

mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut. Sehingga tidak ada program kegiatan

yang hanya berjalan sendiri seperti pada perencanaan sebelumnya. Adapun program

kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

39

Tabel II.6 Tabel Indikator Kinerja Utama Program/kegiatan tahun 2020 Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN

Uraian Satuan Target

Kinerja Total (Rp)

Rencana Aksi per Triwulan

I II III IV

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15

1 Pertambahan Nilai

PDRB Sektor

Industri

Nilai PDRB Tahun N

– Nilai PDRB Tahun

N-1

(Rp. Ribu) 168.395.36

Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

6.031.200.000 1.512.789.250 1.762.643.750 1.645.542.750 1.110.224.250

Pengembangan sistem inovasi

teknologi industri 637.560.000 433.060.000 141.500.000 31.500.000 31.500.000

Dokumen 10 Penguatan Kemampuan

Industri Berbasis Teknologi 5.393.640.000 1.079.729.250 1.621.143.750 1.614.042.750 1.078.724.250

Jumlah Sasaran 1 6.031.200.000 1.512.789.250 1.762.643.750 1.645.542.750 1.110.224.250

2 Persentase Industri

kecil Meningkat

(Jumlah Industri

Menengah Tahun % 2,2

Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah 16.523.492.400 4.030.340.850 5.535.488.850 4.214.258.850 2.743.403.850

40

No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN


Kinerja Total (Rp)


I II III IV

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15

menjadi industri

menengah

N – Jumlah Industri

Tahun N-1) /

Jumlah Industri

Menengah Tahun

N-1 X 100%

Penguatan Industri Kecil dan

Menengah Terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

6.949.442.000 1.944.000.000 3.318.090.000 968.443.000 718.909.000

Pembinaan industri kecil

menengah dalam

memperkuat jaringan klaster

industri

855.400.000 288.236.000 2.250.000 112.014.000 452.900.000

Sertifikasi halal dan pengujian

mutu produk unggulan 936.047.000 - 18.797.000 917.250.000 -

Pendaftaran dan perlindungan

hak atas kekayaan intelektual

(HAKI)

429.826.000 320.053.000 - - 109.773.000

41

No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN


Kinerja Total (Rp)


I II III IV

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15

Fasilitasi kemitraan industri

kecil dan menengah dengan

swasta

7.352.777.400 1.478.051.850 2.196.351.850 2.216.551.850 1.461.821.850

Program Peningkatan Mutu

dan Pengembangan Komoditi

Unggulan Daerah

816.813.500 120.265.000 21.000.000 302.298.500 373.250.000

Penguatan Mutu Kemasan

Produk Olahan Pangan 332.398.500 47.000.000 21.000.000 216.398.500 48.000.000

Pendampingan peningkatan

mutu desain kemasan produk

unggulan daerah

484.415.000 73265000 0 85900000 325250000

Jumlah Sasaran 2 17.340.305.900 4.150.605.850 5.556.488.850 4.516.557.350 3.116.653.850

42

No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN


Kinerja Total (Rp)


I II III IV

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15

3 Pertumbuhan

Industri

(Jumlah IKM tahun

N – Jumlah IKM N-

1) /Jumlah IKM

tahun N-1 x 100%

%

4,04


Sentra - Sentra Industri

Potensial

2.098.336.000 1.500.000.000 152.217.000 446.119.000 -

Penguatan Desain dan

diversifikasi produk unggulan

Industri Kreatif

1.793.902.000 1.500.000.000 - 293.902.000 -


diversifikasi produk unggulan

Industri Kerajinan

304.434.000 - 152.217.000 152.217.000 -

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

6.457.789.548 3.357.791.829 2.205.710.500 500.225.685 394.061.534

penguatan Kemampuan

Teknologi Industri 3.053.792.548 2.667.500.048 87.692.500 94.850.000 203.750.000

43

No SasaranStrategis

IndikatorKinerja

Program/ Kegiatan

ANGGARAN


Kinerja Total (Rp)


I II III IV

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15

Perluasan Penerapan SNI

Untuk Mendorong Daya Saing

Industri Manufaktur

1.547.205.000 483.470.000 1.063.735.000 - -

Pembinaan terkait produksi

industri hulu hilir 174.699.000 118.316.000 56.383.000 - -

Peningkatan Kemasan

(Packing) Produk IKM olahan 1.682.093.000 88.505.781 997.900.000 405.375.685 190.311.534

Jumlah Sasaran 3 2.098.336.000 1.500.000.000 152.217.000 446.119.000 -

Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 25.469.841.900 7.163.395.100 7.471.349.600 6.608.219.100 4.226.878.100


44

Selain melaksanakan program strategis untuk mendukung tujuan dan sasaran dalam

RPJMD, Dinas Perindustrian juga melaksanakan program rutin sebagai mana kita ketahui

bersama bahwa program rutin sebagai penunjang untuk mencapai indikator pembangunan.

Setiap program rutin maupun prioritas diatas dikdung oleh kegiatan-kegiatan yang nantinya

direncanakan mampu mencapai indikator kinerja yang telah disepakati.

45

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan progran dan kegiatan yang telah dibebankan/diamanatkan

pemangku kepentingan adalah pelaporan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja juga

telah diatur dalam ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019-2023, Rencana

strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Dokumen

Perjajian kinerja dan realisasi kinerja tahun 2019.

Laporan kinerja digunakan untuk melakukan evaluasi dan menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan misi dan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penilaian tersebut

dilakukan dengan membandingkan kinerja yang dicapai dengan dengan kinerja yang telah

direncanakan serta melakukan klarifikasi ouput dan outcome yang yang akan dicapai. Lakip

mengurai semua informasi terkait pelaksanaan, pencapaian target indikator sasaran yang

telah ditetapkan serta rencana pencapaian target indikator pada tahun 2020.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja

RPJMD Provinsi NTB dan Indikator perjanjian tahun 2019. Adapun rincian tingkat

pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perindustrian

Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut ini :

1. Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD

46

Sasaran pembangunan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang dikedepankan

pada Dinas Perindustrian adalah industrialisasi Gemilang dengan indikator pertumbuhan

Industri. Adapun target sasaran kinerja Dinas Perindustrian terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Target dan capaian Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2019

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah Satuan

Target

Realisasi 2019

Pertambahan Nilai PDRB Sektor

Industri Rp. Juta 164.565,72 NA

Persentase Industri kecil yang

meningkat menjadi industri

menengah

% 1,68 NA

Pertumbuhan Industri % 3,20 -1,38

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2019*

1.a. Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri.

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari

semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada

umumnya dalam waktu satu tahun. Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai

tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangkan nilai out put yang dihasulkan

oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing –masing nilai produksi

bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupaan nilai yang ditambahkan pada

barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang

ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses

produksi.

Tabel capaian diatas pada tahun 2019 belum terlihat adanya realisasi capaian, hal ini

disebabkan data nilai pertumbuhan PDRB sektor industri dihitung dan dirilis oleh Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun sampai dengan laporan LAKIP ini

disusun belum ada rilis secara resmi terkait PDRB sektor industri tahun 2019. Sehingga

berimbas pada belum adanya realisasi pada tabel diatas.

1.b. Persetase Industri Kecil yang meningkat menjadi Industri Besar.

47

Indikator kinerja pembangunan persentase industri kecil ke industri menengah dan

pertumbuhan industri, dihitung oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Keterbatasan data

dan sumberdaya manusia yang ada pada Dinas perindustrian Provinsi NTB dan Dinas

Perindustrian Kabupaten/Kota menjadikan data capaian tahun 2019 belum dapat dirilis/

disampaikan pada laporan LAKIP. Apabila perhitungan jumlah IKM sudah terkumpul dari

kabupaten kota dokumen tersebut akan menjadi lapiran pada dokumen LAKIP.

1.c. Pertumbuhan Industri.

Pertumbuhan industri tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,38 persen atau

setara dengan 1.147 IKM dibandingkan tahun 2018, dimana tahun 2018 jumlah industri

formal dan informal sebesar 83.137 IKM dan tahun 2019 sebesar 81.990 IKM, penurunan

jumlah IKM ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya bencana gempa bumi pada

tahun 2018 berimbas pada IKM belum mampu bangkit sehingga berpengaruh pada

penurunan jumlah IKM di NTB. Penurunan jumlah IKM ini akan menjadi motifikasi khusus

Dinas Perindustrian kedepan untuk lebih bekerja keras dan menuangkan ide-ide kreatif yang

lebih inovatif untuk meningkatkan IKM NTB yang ujungnya pada peningkatan perekonomian

NTB.

Pada tahun 2019 untuk mempermudah perhitungan data pertumbuhan IKM dan

Peningkatan Industri kecil ke industri menengah Dinas Perindustrian telah membuat aplikasi

online. Namun aplikasi tersebut belum memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan,

sehingga perlu kebijakan agar aplikasi yang telah dibuat dapat dimanfaatkan secara

maksimal.

2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun Lalu

Guna mengetahui keberhasilan suatu kegiatan maka diperlukan alat ukur berupa

pembanding realisasi kinerja dari sasaran starategis yang telah ditetapkan tahun lalu dengan

realisasi target kinerja tahun sekarang. Dengan pendekatan capaian realisasi maka

diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

1 Terbina, terlatih, dan Jumlah IKM yang dikembangkan 40 40 100

48

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

terfasilitasinya IKM

industri kreatif yang berkesinambungan

melalui pelatihan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kreatif

2 Terbina, terlatih, dan terfasilitasinya IKM

industri sandang dan kerajinan yang berkesinambungan

Jumlah IKM yang dikembangkan melalui pelatihan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri sandang dan kerajinan

40 40 100

3 Terfasilitasinya

standarisisasi produk IKM

Jumlah IKM yang distandarisasi 25 25 100

4 Terbina dan terlatihnya

IKM industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan yang

berkesenimbungan

Jumlah IKM yang dikembangkan

melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri hasil

pertanian, hutan dan perkebunan

40 40 100

5 Terbina dan terlatihnya IKM industri logam,

mesin, dan alat transportasi yang berkesenimbungan


meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri industri logam, mesin, dan alat

transportasi

20 20 100

6 Tersedianya fasilitas penunjang usaha industri logam, mesin, dan alat

transportasi yang memadai

Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan

379 379 100

7 Terbina dan terlatihnya IKM industri elektronika

dan telematika yang berkesinambungan


meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri elektronika dan telematika

35 35 100

8 Terlatih dan Terbinanya IKM Olahan Pangan

secara berkesinambungan

Jumlah IKM Olahan Pangan yang Mengikuti Pelatihan

Kemasan

4 4 100

9 Tersedianya fasilitas penunjang yang memadai

Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan dan kemasan

100 100 100

Tabel diatas memperlihatkan realisasi capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian

tahun 2018. Namun apabila kita membandingkan capaian tahun 2019 dengan capaian 2018,

maka ditemukan adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja, hal tersebut

disebabkan pada tahun 2018 sasaran strategis menggunakan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018. Sedangkan

sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2019 menggunakan RPJMD Provinsi NTB tahun

2019-2023, sehingga sasaran strategis Dinas Perindustrian tidak dapat dibandingkan

sebagai evaluasi dalam keberhasilan program/kegiatan tahun 2019.

49

3. Perbandingan Target Nasional.

Memperhatikan hakekat (pemerintahan) daerah sebagai hasil desentralisasi dalam

negara kesatuan sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa

pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan kata

lain, pada satu sisi prinsip desentralisasi menciptakan otonomi daerah (termasuk dalam

konteks pembangunan), pada sisi yang lain perlu dicapai keselarasan rencana pembangunan

daerah dengan rencana pembangunan nasional, hubungan antara perencanaan

pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Untuk itu Dinas Perindustrian sebagai perpanjangan tangan dari tujuan

Pembangunan Kementerian Perindustrian melakukan kegiatan yang selaras dengan target

Nasional seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4. Perbandingan target Nasional dengan Target Daerah Sektor

industri No Indikator

Nasional Target Capaian Indikator

Daerah Target Capaian

1. Pertumbuhan sektor industri

pengolahan non migas

5,3 % NA Pertumbuhan industri

3,20 % -1,38 %

2 Kontribusi industri

pengolahan nonmigas terhadap PDB

17,8 % NA Pertambahan nilai PDRB

sektor industri

164.565,72 juta

NA

3 Kontribusi ekspor produk

Industri terhadap total

ekspor

72,2 % NA

4 Jumlah tenaga

kerja di sektor industri

19,3

juta orang

NA Persentase

industri kecil yang meningkat

menjadi industri

menengah

1,68 % NA

5 Persentase

tenaga kerja di sektor industri terhadap total

tenaga kerja

15 % NA

6 Produktifitas tenaga kerja sektor industri

111,8 (Rp juta/org)

NA

7 Rasio Impor

bahan baku sektor industri terhadap PDB

40,9 % NA

50

sektor industri nonmigas

8 Nilai Investasi sektor industri

306,7 (Rp Triliun)

NA

9 Persentase nilai

tambah sektor industri yang diciptakan diluar

pulau jawa

29,9 % NA

Keselarasan rencana pembangunan dapat dipahami sebagai tingkat sejauhmana

rencana pembangunan dari unit/tingkat pemerintahan lebih rendah merupakan bagian

integral (satu kesatuan) dari dan disusun mengacu rencana pembangunan dari unit/tingkat

pemerintahan yang lebih tinggi, dalam konteks Indonesia, yaitu keselarasan rencana

pembangunan Provinsi dan Kabupaten/kota dengan rencana pembangunan Nasional.

Dengan demikian, tingkat kontribusi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kota kepada

pemerintahan pusat dapat diidentifikasi dalam rangka memastikan tujuan pembangunan

nasional. Namun demikian, dalam UU No. 25/2004 tetang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional tidak ada penegasan bahwa perencanaan pembangunan daerah

merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

Dalam tabel diatas target Pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas perindsutrian

hanya mendukung tiga indikator dari sembilan indikator pembangunan yang ada di tingkat

nasional. Hal ini tentunya menjadi perhatian mengingat keterbatasan yang ada menjadi

alasan keterbatasan dukungan pembangunan tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan

bahwa secara dokumen kegiatan tersebut tidak terencana namun dilapangan indikator

tersebut dapat dilaksanakan.

4. Pencapaian sasaran Strategis Organisasi.

Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau

sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan

memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu dilindungi agar ide-ide

cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain.

untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan

kreatif tersebut.

51

Peserta Inkubasi Bisnis STIP

Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah undang-undang nomor 6 tahun

1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan yang

terbaru yaitu undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta yang mulai berlaku

12 (dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, di bidang teknologi (hak

paten) dan kreasi tentang penggabungan antara unsure bentuk, warna, garis, desain

produk industry serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek)

juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum. Dengan kata lain Hak atas

kekayaan intelektual (HaKi) perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya

teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.

Mengingat pentingnya akan HAKi tersebut Pemerintah Provinsi NTB ikut andil bagian

sebagai perlindungan akan karya seni masyarakat NTB. HAKi tersebut dibebankan pada

Dinas perindustrian sebagai pengelola dan pelaksana urusan bidang HAKi. adapun jumlah

pendaftaran HaKi merek, yang telah didaftarkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Pendaftaran HaKi Merek Daerah Tahun 2019

NO NAMA IKM /

PERUSAHAAN NAMA PEMILIK PRODUK NAMA MEREK

1 JEROACAN PAOZIAH TERASI UDANG JEROACAN

2 UD. ARJUNA H. M. JUNAIDI GARAM BERYODIUM PENJARING INDAH

3 GELORA AMBUNG SUMAINI SAMBAL BELUT GELORA AMBUNG

52

NO NAMA IKM /


4 FAMILY MANDIRI INSAN HAIRI KACANG MERAH & BLACK

GARLIK

FAMILY MANDIRI

5 D'SQUA SULRAHMAN MINYAK HATI IKAN HIU D'SQUA

6 JAMEELA LAILY MARIAH ANEKA KUE JAMEELA PANCOR

7 RAU'S SOPIAN HADI KOPI RAU'S

8 JORONG SEMBUNG CONNYTA OLAHAN MAKANAN JORONG SEMBUNG

9 KAHWANTA HARIYANTONO KOPI KAHWANTA

10 BERUGAK

PESANGGRAHAN

SRI ASTUTI

INDAYANI

KOPI BERUGAK

PESANGGRAHAN

11 SMARTNUT MUHAMMAD

TARMIZI

KACANG TELUR SMARTNUT

12 ANOV RIPAI KERIPIK BUAH ANOV

13 JARA LAMBU MUHAMMAD YUSUF GARAM MASAK

BERYODIUM

JARA LAMBU

14 MADA OI AFDALUL AULAD AMDK MADA OI

15 KALISOM KALISOM BANDENG PRESTO SABUA ADE

16 RUMAH JAHIT

RIZKYANA

SITI FATONAH FASHION RIZKYANA

17 CV. TRI UTAMI

JAYA

NASRIN, S.ADM TEH MORINGA MORINGA SASAMBODO

18 CV. TRI UTAMI

JAYA

NASRIN, S.ADM DAN JAMU (OBAT

TRADISIONAL)

MORIKAI CELUP

19 CV. TRI UTAMI

JAYA

NASRIN, S.ADM

TEH DAUN SIRSAK

MORINGA KIDOM

20 DAPOER D & D ROBERT EFENDY

SAGALA

AYAM FRIED CHIKEN DE'FRIED CHICKEN

21 MAZA

HANDCRAFTED

PEARL AND

JEWELRY

LUBERTI BUDI

UTANA

MUTIARA, EMAS DAN

PERAK

MAZA

22 YOSINA RIA DJAMI YOSINA RIA DJAMI KOPI PEACE

53

NO NAMA IKM /


23 AL-AMIN ZULHADI, AMD.AK MINYAK KELAPA / VCO AL

24 KLP NINA PACU MUJI BIDAWATI, SE KOPI BUBUK KOPI BUMI LONTARA

25 UD.

NARAFASTRONG

NURHAYATI Depot Air Minum Isi Ulang AI SAGALOKA

26 RINJANI RUDI YONO KOPI BUBUK COFFEE MENAH

27 UD. SARI MADU PUTU AGUS

HARIBAWA

MADU DORTANA

28 PT. BANDAR USAHA

MANDIRI

RINI HANDAYANI SAMBAL DAN ANEKA

CAMILAN

BANDAR SAMBAL

29 UD. RINJANI

LOMBOK

HJ. NURWARDAINI KOPI SAJANK COFFEE

30 OTTILIA MAYLIZAR S.Ag MUTIARA, EMAS DAN

PERAK

OTTILIA

31 DELISH CAKE AND

COOKIES

BOBIE JOUARTHA ANEKA KUE KERING DAN

BASAH

DELISH CAKE AND

COOKIES

32 HEPTEL RAHMATULLOH

AKBAR

FASHION HEPTEL

33 ETNIKA HEPPI

BIDRAHAPSARI

AKSESORIS , FASHION ETNIKA

34 IRENG

35 LOMBOK SIWAQ

36 ANISA ABDUL MUIS AMIN OLAHAN MAKANAN /

SAMBAL

SAMBAEL INAQ ENYENG

37 WIDIYA WIDYA UTARI ANEKA KUE BASAH, KUE

KERING DAN KERIPIK

WIDIYA SNACK

38 UD. DB (DUA

BELAS)

USWATUN HASANAH OLAHAN MAKANAN DB SNACK

39 GALANG TENUN

SONGKET

SITI AMINAH KAIN TENUN SONGKET GALANG SONGKET

40 JAYADI FARM JAYADI M. KOPI KOPIKEY

41 BALE CREATIVE IKA ASNI SUSANTHI KERING KENTANG & LOMBOK BEGERIK

54

NO NAMA IKM /


SAMBAL

42 NIKMAH FOOD SRI NANDAWATI RENGGINANG NIKMAH FOOD

43 SUSHI NORI FRANGKY MAKANAN SUSHI &

PELECINAGAN AYAM

SUSHI NORY

44 PELECING AYAM JUARA

45 ARRENDI SITI ARBAIYAH OLAHAN MAKANAN ARRENDI

46 FAVORIT YULIATI OLAHAN MAKANAN FIQA

47 M RASA MURNI HAYATI

FATIMAH

ANEKA KUE M RASA

48 GRAF MONESINDO

PERSADA

MUHAMMAD F.

HAFIZ

SABUN CUCI PIRING MONES

49 RUMAH MAKAN P.

IMAM

IMAM SADALI RUMAH MAKAN RUMAH MAKAN PAK

IMAM

50 MADANIA CAKE

BAKERY COOKIES

SATRIASYAH HARIS

SANJOKO, ST

KUE KERING DAN KUE

BASAH

MADANIA CAKE BAKERY

COOKIES

51 ISHLAH H. M. TAISIR

IBRAHIM

MINUMAN ISHLAH

52 UB. HARTAMAS LALU RUSDI OLAHAN DAGING KERING KRIKISS

53 UD. FEBRILA

SONGKET

JAPRI KARIM KAIN TENUN SONGKET UD. FEBRILA SONGKET

54 UD. NAUNG

SONGKET

MARHAYANI KAIN TENUN SONGKET UD. NAUNG SONGKET

55 GEROK SOKONG SUPAEDI KOPI GEROK SOKONG

56 MALSYE SYAE'UN OLAHAN MAKANAN MALSYE

57 BUNGA MEKAR HALIMATUS SAEBAH OLAHAN PANGAN BUNGA MEKAR

58 MEDODOLA

ORGANIC

PRODUCT

MAWAR JUNITA BUBUK DAUN KELOR DAN

DAUN PEGAGAN

MEDODOLA'S MORINGA

59 N21FOOD NINI ARSIH OLAHAN MAKANAN N21FOOD

60 SONGGAJAH SUNARTI KULINER SONGGAJAH

61 AZ-ZAHRA TAYLOR JUBAIDAH AKSESORIS TENUN JU PALIBELO

55

NO NAMA IKM /


62 UD. D'SAMBA VERA WATI ICE CREAM, OLAHAN SUSU D'SAMBA

63 KUPI TUJAK

LOMBOK

MOH. NAJAMUDIN KOPI BUBUK KUPI TUJAK LOMBOK

64 BEECOMB HONEY IRHAMAYANTI MADU BEECOMB HONEY

65 AZ-ZAHRO MAWARNIATUN KERIPIK AZ-ZAHRO

66 YANAMIJUAN NI WAYAN SUPADMI PAINT, TOTE BAG, SCARF,

SILK

YANAMIJUAN

67 KOPI WALET AMAR

SASAMBO

LALU BUNTARAN MINUMAN KOPI, THE,

COKLAT KERING

AMMAR

68 DARMA SETYA

ARTSHOP

HAJJAH ROBIAH KAIN TENUN DAN

SONGKET

DARMA SETYA

69 PRIMA BUDAYA

JAMUR

ANDHI HERTANTO BUDIDAYA JAMUR DAN

OLAHANNYA

LEGENDARIS

70 ALDA 121 HASANAH WATI ANEKA SAMBAL DAN

KERIPIK

ALDA 121

71 UD. OMBAK

BERSATU

YOSI EKA

KURNIAWATI

SALE PISANG, KERIPIK OMBAK FOOD

72 TIFA ROSE NURIDA WAHYUTI OLAHAN MAKANAN TIFAROSE

73 QUEEN

GENGGELANG

DWI ERMAYANTI PENGHARUM DARI KOPI QUEEN GENGGELANG

74 KELOMPOK PADA

JUJUR

SUHARNI

SAHARUDIN

PANGSIT SAYURAN, STIK

DAUN KATUK, TORTILA

RUMPUT LAUT (OLAHAN

RUMPUT LAUT)

PADA JUJUR

75 POK LAHSAR PASIK

AKRA

SALMIAH, S.Pd.I ABON IKAN LAUT DAYGUN

76 KUB. BUNDA TUTIK NURHASANAH KOPI, SALE PISANG, STIK

KELOR

KOBUSA

77 KWT. MUTIARA ENIK KARYAWATI

NINGSIH

STIK DAUN KELOR,

KERIPIK DAUN BEBELA,

REMPEYEK

REMUNGGEK

78 KAMPUNG COKLAT

SENARA

PARDAN OLAHAN COKLAT DATU COKLAT

56

NO NAMA IKM /


79 BAROKAH MASIKI PERMEN RUMPUT LAUT,

KERUPUK RUMPUT LAUT

HIKMAH BAROKAH

80 UD. AMALIAH DINI AMALIAH KUE KERING MERSEK

81 KOPERASI

INDUSTRI LAUT

BIRU

MUHLISA GARAM BERYODIUM CAP LETO LET

82 METROKOSTA SRI HASTUTI KOPI BUBUK METROKOSTA

83 UD. SADU ASA MASJAYANTI KUE KERING SADU RASA

84 ATHYJAWATI JAWATI KUE KERING ATHYJAWATI

85 MUTIARA BARU RINA RIANA DODOL RUMPUT LAUT,

KERUPUK RUMPUT LAUT,

KUE KERING

AFLAH

86 UD. BENING NINING ANDRIANI BUBUK CABE, BUBUK

KELOR

BU CAMER GALAK

87 TARA SHOP QASHIRATUT

THARAFI

MADU DAN PELEMBAB

BIBIR

LIP BEE

88 UD. POKDARWIS

KALATE

WATERFALL

NURKA BAWANG GORENG ASDORIS

89 UD. RAKABUMI MUSMULYADI BAWANG GORENG MILENIAL

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Label halal merupakan sebuah kewajiban dalam usaha makanan maupun usaha

kosmetik, dengan label halal dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen

terhadap suatu produk. Produk yang bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif

dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan label halal tersebut.

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis ulama Indonesia (MUI) yang

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini

merupakan syarat untuk mendapatkan ijiin pencantuman lebel halal pada kemasan produk

dari instansi pemerintah yang berwenang. Pengadan sertifikat halal pada produk pangan,

obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan

57

kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen

muslim yang notabene sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Masa berlaku sertifikat

halal tersebut adalah dua tahun, hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi produksi

selama berlakunya sertifikat tersebut. Adapun produk olahan yang telah difasilitasi Dinas

Perindustrian Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4. Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan Industri Kecil Menengah (IKM)

Tahun 2019

NO. NAMA IKM /

PERUSAHAAN NAMA PEMILIK JENIS PRODUKSI

1 KUPI TUJAK LOMBOK H. Moh. Najamudin Kopi Bubuk

2 RINJANI Rudiyono Kopi

3 UD. CIN-CIN MAS Anak Agung Ketut Karang Kopi Bubuk

4 UD. NIHER MANDIRI Sri Suherni Martabak dan Terang Bulan

5 DAPOER SAFIRA Arista Kusuma K. Sambal Ikan Asin

6 BALE CREATIVE Ika Asni Susanthi Kering Kentang

7 KITA'S PIZZA Pipin Mutiawati Pizza

8 RUMAH CILOK Adityo Martiantomo Cilok

9 UD. RINJANI LOMBOK Hj. Nurwardaini Kopi

10 MUFFIN STATION Endang Susilowati Kue Basah

11 BAKSO BEKA Indah Purwanti Ningsih Bakso

12 UD. TABETA Ratu Sa'Bani Minuman dan Bahan Minuman

13 PIZZA PINTER Mahridin Amin Pizza

14 MINA SARI JAYA Fajrin Ridyansah Halil Makanan, Minuman / Bakso

15 PEACE FOOD Yosina Ria Djami Kopi Bubuk

16 DAPOER D & D Septi Pujiani Ayam Krispy, Ayam Geprek

58

NO. NAMA IKM /


17 UPPKS NURUL YAKIN Aswini Hariyani Makanan Ringan ( Keripik )

18 UD. YASMIN Aminatun Zahro Abon Ikan

19 DAPUR COKLAT "TIAGA" Dedeh Rodiah Coklat

20 MARISA BAKERY Sefila Roti dan Kue

21 IIS BROWNIS Supti Ishlah Brownis dan Aneka KUE

22 BALE IKAN Ajeng Roslinda Olahan Pangan

23 ARIF Arifin Aneka Camilan

24 UD. SARI MADU Putu Agus Haribawa Madu

25 WAROH MAJU BERSAMA Mainah Manisan Rumput Laut

26 RUMAH MAKAN SIMPANG

LIMA Imam Sadali Makanan Siap saji

27 WARUNG MAKAN ADUH

ENAK'E Umi Farichah Makanan Siap saji

28 SASAK MAIQ Baiq Siti Suryani Rengginang Rumput Laut

29 BARIK Hj. Ulyatin Asri Stik Kelor

30 UD. PEMUDA SEJAHTERA Yudi Setiawan Keripik Tempe

31 ARISTA'S - KITCHEN Anita Puji Lestari, ST Aneka Cake Olahan dari Tepung

32 UD. AZ - DZIKRA UTAMA Yulita Usmariana, S.Pt Abon Daging Sapi

33 ANUGERAH SAMALAS Suhaini Keripik Naga, Keripik Pisang

34 UD. BAROKAH Hj. Nikmah Kue Kering

35 UD. NANDA PUTRI Hasmini Aneka Kue Kering

36 UD. ALDA 121 Hasanawati Aneka Sambal

37 PRIMA BUDI DAYA

JAMUR Andhi Hertanto Olahan Jamur

38 KWT OMBAK BERSATU Yosi Eka Kurniawati Tepung dan Hasil Olahannya

39 UD. KARE KARE Minaya Sari Tepung dan Hasil Olahannya

40 UD. WAFA WAFI Samira, SE Aneka Roti, Kue Kering

41 DELDA KITHCEN Baqiatussolihah Tepung dan Hasil Olahannya

59

NO. NAMA IKM /


42 UD. GERBANG EMAS Baiq Siti Umi Kalsum Kacang Asin

43 PUTRI NYALE Emur Dodol Rumput Laut

44 UD. ISTIQOMAH Maryam Pengolahan Pangan

45 UD. MANDIRI Anjumuzuhriah Pengolahan Pangan

46 UD. BAHAGIA Sahmin Pengolahan Pangan

47 UD. D.B ( Dua Belas ) Uswatun Hasanah Kue Kering

48 UD. WIDIYA Widya Utari, SE Kue Kering

49 DATU COFFE Ari Syalmadi Kopi

50 RUMAH KOPI ARABIKA M.S Wathan Kopi

51 KUB PARE MAS Harniati Kerupuk Cangkang Kepiting

52 DAPUR BUNDA Rohani Kue Kering

53 KUBE AL - BAROKAH Husnul Khotimah Kopi Belut

54 UD. MARIYA Rohani Keripik Tempe

55 UD. ANTERO Musyarofah Hamdi Temberodok

56 IKM AMIZ BERJAYA SulRahman Minyak Hiu

57 KWT. BANGKIT

BERSAMA Hadiatun Keripik Pisang

58 UD. LOHMAK Irwan Efendi Keripik Talas

59 AMALIA BACKERRY Rifa'i Keripik Nanas

60 JAMEELA BAKERY Laily Mariah Bakery Roti

61 UD. PESISIR SAMUDRA Mustamin Terasi Udang

62 KWT. SOLONG JAYA Sri Astuti Indayani Kopi

63 LENTARI Siliya Fikriati Dendeng Daging

64 GUSTI PUTERI Erwin Kurniadi Keripik Tempe

65 MIRAMA Jamilah Roti dan Kue

66 UD. ARPAN Artinah Rengginang

67 DAPUR SYADZWINA Tri Setiorini Kue Basah (Snack Box)

60

NO. NAMA IKM /


68 CAHAYA MENTARI IIN Hasanah Bawang Goreng

69 MELATI UNTER Nuraini Dodol Rumput Laut

70 UD. ZEET TEE Sri Mulyati ZT Dendeng Daging dan Abon Daging

71 IBU ANNA Rihuldjanah Kue Kering

72 CV. TARUNA SAMAWA Darmawanto Madu Murni

73 METROKOSTA Sri Hastuti Kopi

74 UD. TINA TINI Nurlaela Kue Kering

75 ELI RED BAKERY Elisiati Kue dan Bronis

76 UD. BENING Nining Andriani, M.Pd Bubuk Cabai Merah Kering

77 TIGA DARA Purwati Aneka Kue

78 UD. LALA JINIS Nurhayati Kue Kering (Kacang Sembunyi)

79 UD. FATIMA Fatimah Kue Kering ( Kue Bawang )

80 UD. CAHAYA FAMILY Ninik Lestari Minuman Herbal Sire Kunyit

81 UD. KARYA PESISIR Zulkifli Abon Ikan Tuna

82 KWT. MARNING

ZEAMAYS Artika Marning Jagung

83 PASIR PUTIH Emi Sulami, S.Pd Brownis Komposit

84 SENANDUNG CINTA Indriyani Kue Putri Jagung

85 HARAPAN BUNDA Fatimah Kecap Manis dan Kecap Asin

86 SINAR MENTARI Mariati, SE Biruas Jagung

87 ISTANA ANGIN LAUT Nurhasanah, A.Md Stik Ikan Tuna

88 NAILA Arina Biskuit Jagung

89 SATONDA Rosti Wahyuni Kopi Bubuk

90 IKM MATAHARI Hadijah Kue Kering

91 UD. ETNIC Khairunnas Pengolahan Kopi dan Teh

92 NAYA SWEET Rohana Kue Kering dan Kue Basah

93 PRESTO SABUA ADE Kalisom A. Rahim Bandeng Presto

61

NO. NAMA IKM /


94 UD. ARRAHMAN Siti Hasiah H.A Hakim Bandeng Presto

95 UD. DORO TO'I Sri Rahmawati Bubuk Kunyit

96 UD. MEKAR BARU Kalisom Pilus Rumput Laut

97 UD. NASHWA Eka Vivi Rubiyanti Kue Kering dan Kue Basah

98 POKLAHSAR BANDENG

BIMA FOOD Jubaedah Bandeng Presto

99 HAYATI PRESTO Nurhayati Bandeng Presto

100 KAMENCI MORI Julaiha Jahe Instan, Sari Temulawak


Pada era revolusi industri 4.0 memudahkan arus barang dan jasa masuk dari Negara

satu kenegara lainnya, untuk itu Standar Nasional Indonesia harus dimiliki oleh sebuah

Industri guna menjamin mutu dan standar international, hal ini tentunya berkaitan dengan

peningkatan pasar yang lebih luas.

Namun ada hal yang disayangkan yaitu tingkat kesadaran konsumen tentang

melakukan spesifikasi barang sebelum membeli dan tentang Standar Nasional Indonesia

(SNI) masih rendah. Padahal SNI merupakan jaminan atas kepastian kualitas dan keamanan

suatu produk. konsumen diharapkan dapat turut berperan dalam melindungi pasar domestik

dari serbuan produk impor yang tidak mempunyai jaminan kualitas sesuai standar melalui

pemilihan barang yang berlabelkan SNI.

62

Fasilitasi Sertifikasi SNI Wagub bersama Kepala OPD Terkait

Pentingnya sertifikat SNI ini mendorong Dinas Perindustrian untuk mendukung IKM

yang dianggap mampu dalam standarisasi produk produknya, diantaranya adalah :

Table 3.5. Sertifikasi SNI & Bimbingan ISO 9001 tahun 2019

No. Nama

Pemilik /

IKM

Nama

Kelompok/

Perusahaan

Alamat/

No. HP

Jenis Produk

1. JUNAIDI UD. ARJUNA Batu Keliang Desa Penjaringan

Kec. Sakra Barat Kab.Lombok

Timur-NTB /0878.5683.7748

PENGOLAHAN

GARAM BERYODIUM

2. A. ZUBAIR PD. WAWO Jln. Sumbawa No.07,

RT.011/RW.005 Kel. Paruga Kec.

Rasanae Barat Kota Bima- NTB/

0823.3994.0899

EKSTRASI GARAM

BERYODIUM

3. ILHAM MEKAR MAKMUR Talabiu, RT.010/RW.005, Desa

Talabiu Kec. Woha Kab. Bima-NTB

PENGOLAHAN

GARAM BERYODIUM

4. MUHLISA, S.Pd. KOP.INDUSTRI

“LAUT BIRU”

RT. 002 RW.005 Desa Labuhan

Kuris Kec. Lape Kab. Sumbawa –

NTB

PENGOLAHAN

GARAM BERYODIUM

5. NASRIN,

S.Adm.

CV. TRI UTAMI

JAYA

Jl. Sakura Raya Blok G No. 9-10

BTN Sweta, Kel. Turida Kec.

Sandubaya Kota Mataram- NTB/

0852.3757.7498

INDUSTRI JAMU/

OBAT TRADISIONAL


Kunjungan Dirjen IKMA & Diriktur IKM KSKIA Di Ikm Bengkel Ondak Jay

63

Dinas Perindustrian Provinsi NTB bekerjasama dengan Balai Besar Pertanian

Kementerian Pertanian telah melakukan uji repot 19 mesin pertanian yang merupakan

syarat dalam Standar nasional Indonesia. Dari 19 mesin yang telah di lakukan uji repot 18

diantaranya lulus uji dan selanjutnya dapat diusulkan SNI, berikut nama-nama mesin yang

uji repot :

Table. 3.6. Nama-nama mesin yang telah uji repot

No Nama alat Status

1 Tungku gasifikasi Lulus Uji

2 Mesin sangrai kopi Lulus Uji

3 Mesin kupas kopi kering Lulus Uji

4 Mesin pengurai sabut kelapa Lulus Uji

5 Mesin emping jagung Lulus Uji

6 Mesin cuci telur Lulus Uji

7 Mesin mixer pakan ternak Lulus Uji

8 Peralatan press cetak tahu Lulus Uji

9 Mesin spiner Lulus Uji

10 Mesin Sangrai kopi Lulus Uji

11 Mesin Pengupas/Pemipil Jagung mobile Lulus Uji

12 Mesin pemipil jagung Lulus Uji

13 Mesin cacah sampah organik Lulus Uji

14 mesin cacah krepek Lulus Uji

15 mesin cacah sampah toss-M Lulus Uji

16 Mesin rajang sampah buah Lulus Uji

17 mesin mixer magot Lulus Uji

18 Mesin cetak pelet magot Lulus Uji

19 Mesin cacah Lamtoro Tidak Lulus Uji


64

B. Realisasi Anggaran

Pelaporan realisasi anggaran bertujuan memberikan informasi realisasi dan anggaran

entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun dengan adanya Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas tetap dipersyaratkan sebagai salah satu bagian

dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah

1. Realisasi APBD

Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu bagian penting dan tidak terpisahkan

dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja. Melalui laporan

realisasi anggaran, kita mendapatkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan.

Namun, seringkali didapat realitas anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang

direncanakan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 3.7. Realisasi target kinerja Program tahun 2019

No Program/ Kegiatan Jumlah

Anggaran Realisasi (Rp) (%)

Sisa

anggaran

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1.166.360.240 1.160.332.089 99,48 6.028.151

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 2.270.000 2.269.750 99,99 250

Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya

Air dan Listrik

230.300.000 226.378.699 98,30 3.921.301

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan 147.306.000 147.306.000 100,00 -

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 489.677.400 489.673.400 100,00 4.000

65



Sisa

anggaran

Penyediaan Alat Tulis

Kantor 31.133.400 30.803.400 98,94 330.000

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

8.728.000 8.558.000 98,05 170.000

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 150.885.440 150.885.440 100,00 -

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

14.400.000 13.500.000 93,75 900.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman 10.000.000 9.985.000 99,85 15.000

Penyelarasan Program

Pemerintah Pusat dan

Daerah

46.350.000 46.092.400 99,44 257.600

Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah 35.310.000 34.880.000 98,78 430.000

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

564.343.600 548.304.299 97,16 16.039.301

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 298.943.600 297.261.600 99,44 1.682.000

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor 130.000.000 119.500.000 91,92 10.500.000

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

135.400.000 131.542.699 97,15 3.857.301

3

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

415.995.610 302.395.125 72,69 113.600.485

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

53.380.000 43.302.500 81,12 10.077.500

66



Sisa

anggaran

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun 54.625.000 54.625.000 100,00 -

Penyusunan Rencana Kerja

SKPD 108.000.000 81.692.500 75,64 26.307.500

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan 199.990.610 122.775.125 61,39 77.215.485

4

Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

11.350.000 11.350.000 100,00 -

Peningkatan Manajemen

Asset/Barang Milik Daerah 11.350.000 11.350.000 100,00 -

5

Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

2.671.715.100 2.334.606.011 87,38 337.109.089

Penguatan Kemampuan

Industri Berbasis Teknologi 2.671.715.100 2.334.606.011 87,38 337.109.089

6


Industri Kecil dan

Menengah

1.349.650.000 965.753.764 71,56 383.896.236

Penguatan Industri Kecil

dan Menengah Terhadap

Pemanfaatan Sumber Daya

202.475.000 194.935.195 96,28 7.539.805

Penguatan Industri Kecil

dan Menengah dalam

Memperkuat Jaringan

Klaster Industri

818.425.000 542.521.469 66,29 275.903.531

Pendaftaran dan

Perlindungan HKI,Sertifikasi

SNI

328.750.000 228.297.100 69,44 100.452.900

7

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

3.239.666.350 3.169.441.645 97,83 70.224.705

Kemampuan Teknologi 2.388.686.790 2.358.892.770 98,75 29.794.020

67



Sisa

anggaran

Industri

Perluasan Penerapan SNI

Untuk Mendorong Daya

Saing Industri Manufaktur

338.600.000 301.225.215 88,96 37.374.785

Peningkatan Kemasan

(Packing) Produk IKM

olahan

512.379.560 509.323.660 99,40 3.055.900

8


Sentra - Sentra Industri

Potensial

345.314.000 323.995.025 93,83 21.318.975


diversifikasi produk

unggulan Industri Kreatif

168.825.000 148.921.025 88,21 19.903.975


diversifikasi produk

unggulan Industri Kerajinan

176.489.000 175.074.000 99,20 1.415.000

9

Program Kerjasama

Pembangunan Sektor

Perindustrian

251.408.000 216.994.394 86,31 34.413.606

Penyelarasan Dokumen

Program Perindustrian 200.608.000 169.994.394 84,74 30.613.606

Penyediaan Informasi

Strategis Pembangunan

Sektor Perindustrian

50.800.000 47.000.000 92,52 3.800.000

10

Program Peningkatan

Mutu dan

Pengembangan

Komoditi Unggulan

Daerah

94.825.000 94.453.800 99,61 371.200

Penguatan Mutu Kemasan

Produk Olahan Pangan 94.825.000 94.453.800 99,61 371.200


68

Total anggaran yang dikelola Dinas Perindustrian Provinsi NTB dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 17.330.066.500,- dan terealisasi sebesar Rp.

15.281.545.967,- atau sebesar 88,18 persen.

2. Realisasi APBN

DIRJEN IKMA Kementerian Perindustrian RI dengan

Kadis Perindustrian provinsi NTB

Selain mengelola dana dari APBD Dinas

Perindustrian juga mendapatkan

anggaran Dekonsentralisasi dari

Direktorat Jenderal Industri Kecil

Menengah dan Aneka – Kementerian

Perindustrian sebesar

Rp.2.857.680.000,-, dengan Program

Penumbuhan Dan Pengembangan

Industri Kecil Menengah Dan Aneka

serta kegiatan Penyusunan dan evaluasi peningkatan kualitas kompentensi SDM

industri kecil menengah dan aneka. Dari kegiatan tersebut direalisasikan sebesar

Rp.2.835.182.700 (99,21 persen).

C. Pengukuran capaian kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian provinsi NTB

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi yang telah

dicapai. Pengukuran capaian kinerja tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel

berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja

Uraian Target realisasi %

1 Pendaftaran HAKi

Merek

Terdaftarnya hak karya

seni masyarakat NTB.

100 IKM 89 IKM 89

2 Pendaftaran

Sertifikat Halal

Tersertifikasinya Produk

IKM

100

produk

100

produk

100

3 Pendaftaran SNI Terdaftarnya produk IKM 5 Produk 5 Produk 100

69

dengan sertifikat SNI

4 Uji repot mesin Uji kelayakan akan Pra uji

SNI

19 mesin 18 mesin


Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pencapaian kinerja Dinas

Perindustrian, dimana ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian kedepan

seperti halnya pendaftaran HAKi merek yang msih mencapai 89 persen dari yang

telah ditargetkan dan indikator yang telah baik akan dipertahankan pada tahun

selanjutnya.

D. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang permasalahan dan

solusi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dihadapi. Seperti halnya pertumbuhan

industri didukung dan terkendala serta proyeksi bahan baku yang mendukung

untuk pencapaian dari sasaran tersebut, Hal ini tentunya perlu analisis yang

mendalam seperti analisis SWOT.

Namun ada analisis pendekatan yang bisa digunakan sebagai evaluasi

keberhasilan kinerja yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan penghitungan

dari realisasi yang dicapai. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan

semakin tingginya kinerja.

Capaian Kinerja = Realisasi

X 100 % Target

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,

untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran

yang diinginkan.

70

Dari pencapaian indikator diatas didapat bahwa Pendaftaran HAKi Merek

dan uji report yang belum mampu mencapai realisasi 100 % persen. Hal tersebut

diakibatkan adanya rasonialisasi anggaran pada pertengahan anggaran yang

sedang berjalan sehingga berinplikasi pada pencapaian jumlah target Pendaftaran

HaKI merek tersebut. Sedangkan pencapaian realisasi uji report permesinan yang

dihasilkan oleh IKM berupa permasalahan Sumberdaya yang ada belum mampu

memenuhi standar mutu yang telah ditentukan sebagai mesin yang dapat

digunakan dengan aman oleh masyarakat, sehingga perlu adanya perbaikan-

perbaikan dan modifikasi mesin tersebut.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Dinas Perindustrian adalah

adanya sinergi dengan berbagai pihak terkait baik itu OPD lingkup Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten Kota se NTB, Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah

Kejuruan, Perguruan Tinggi dan IKM permesinan yang ada. Dengan adanya sinergi

terbut membantu keberhasilan program yang telah direncanakan baik itu berupa

pelatihan, workshop maupun Bimtek.

Adapun analisis yang dapat dilakukan pada indikator kinerja dinas

Perindustrian tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja 1 (Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri

Rp.164.565,72 ribu).

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui nilai pertambahan pendapatan

IKM di sektor industri, dengan mengetahui peningkatan pendapatan

pada sektor industri maka kita akan mengetahui apa yang harus

dilakukan kedepan untuk menjadi lebih baik. Capaian Indikator Dinas

Perindustrian pertambahan nilai PDRB sektor industri dihitung dan dirilis

secara esmi oleh Badan Pusat Statistik. Namun capaian realisasi

iindikator tersebut belum memiliki data mengingat BPS belum merilis

data resmi indikator tersebut. Sehingga nalisis capaian belum dapat

dilaksanakan secara maksimal.

2. Indikator Kinerja 2 (Persentase industri kecil yang meningkat menjadi

industri menengah (1,68%).

Persentase pertumbuhan industri kecil kemenengah bertujuan untuk

mengetahui peningkatan investasi dan besarnya tenaga kerja yang

71

terserap dalam sektor industri. Begitu juga halnya dengan indikator

persentase peningkatan industri kecil ke industri menengah masih dalam

proses perhitungan mengangat data dasar perhitungannya berasal dari

10 Kabupaten/jota se NTB.

3. Pertumbuhan industri (3,20 %).

Indikator Pertumbuhan industri di NTB mangalami penurunan sebesar

minus 1,38 persen atau setara dengan 1.147 IKM, hal ini disebabkan

karena adanya IKM yang terdampak Gempa pada tahun 2018

mengalami penurunan dan tidak mampu bertahan dan bangkit dari

keterpurukan stelah bencana sehingga mempengaruhi pertumbuhan IKM

pada tahun 2019.

Dalam proses pengukuran kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip

keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektifitas. Selain itu untuk

mendapatkan data kinerja yang akuran, lengkap dan konsisten, maka penetapan

indikator dan target kinerja harus memperhatikan capaian-capaian tahun

sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya dalam pencapaian sasaran

strategis industrialisasi GEMILANG adalah dengan melakukan perencanaan program

kegiatan yang selaras dengan visi misi RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023,

dengan demikian sasara industrialisasi dapat sinkron dengan kegiatan yang telah

ada pada OPD terkait.

Didasarkan atas sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan kerja,

dukungan sarana transportasi (roda 2 dan roda 4) yang terbatas, jajaran Dinas

Perindustrian berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada tersebut.

Optimalisasi kinerja juga dilakukan melalui pemberdayaan Unit Pelaksana Lapangan

(UPL) yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal IKM (Kementerian Perindustrian),

dimana operasional kegiatannya melalui anggaran dekonsentrasi. UPL inilah yang

menjadi salah satu ujung tombak dalam kegiatan penyuluhan, pendampingan dan

fasilitasi IKM, sehingga inventarisasi IKM, kondisi, termasuk permasalahannya dapat

lebih cepat terdeteksi. Selain itu, Dinas Perindustrian juga mengoptimalkan

72

kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kapasitas IKM yang tersebar di

seluruh wilayah NTB dengan jumlah kurang lebih sebanyak 81.000 IKM.

73

BAB IV. PENUTUP

Pembangunan di sektor industri yang dilaksanakan Dinas Perindustrian pada tahun

2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Misi RPJMD “NTB

GEMILANG” Indikator sasaran di bidang industri ada yang sudah tercapai dan ada belum

tercapai, hal ini tentunya menjadi atensi pimpinan kedepan untuk menjadi prioritas dalam

pelaksanaannya. Sumberdaya manusia yang terbatas masih menjadi kendala utama dalam

pencapaian indikator dan pelaksanaan progam kegiatan.

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah Dinas Perindustrian belum mampu berkontribusi

banyak mengingat adanya indikator Peningkatan PDRB sektor industri, Persentase

peningkatan industri kecil ke menengah danpertumbuhan industri. Tentunya hal tersebut

akan menjadi perhatian kedepan dalam pencapaian pembangunan pada tahun mendatang.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB pada tahun 2019 masih melakukan penyesuaian dan

berbenah dengan Indikator Kinerja Utama yang dibebankan adalah “Pertumbuhan Industri”

Mengingat tahun 2019 adalah tahun awal Rencana Pembangunan Jangka Menangah daerah

Provinsi NTB tahun 2019-2023. Kedepan Dinas Perindustrian telah memiliki rencana yang

matang untuk mencapai IKU yang telah dibebankan tersebut, sehingga kedepan capaian

target yang diberikan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Capaian indikator, Dinas Perindustrian telah melakukan kegiatan uji repot

mesin pertanian yang dihasilkan oleh IKM mesin sebanyak 19 mesin dan lulus uji sebanyak

18 mesin. Pendaftaran sertifikat halal target 100 produk tercapai 100 produk. Sedangkan

pendaftaran Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 5 produk terealisasi 5 produk, dan

indikator yang tidak tercapai pada indikator pencapaian pendaftaran Hak atas kekayaan

intelektual (HAKI) dari 100 IKM hanya terealisasi sebanyak 83 IKM.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas sumberdaya manusia Dinas

Perindustrian maupun pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

2. Meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan pihak ketiga yaitu:Kementerian

Perindustrian, Kementerian Hukum&HAM, Badan Sertifikasi Nasional (Unit

74

Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian), Lembaga Sertifikasi Produk Pusat

Standarisasi(LSPro-Pustan) Kementerian Perindustrian, Majelis Ulama Indonesia

Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka standarisasi produk Industri Kecil

dan Menengah melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Magang, Fasilitasi,

dan lain sebagainya.

3. Meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi antar sektor dengan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah

kabupaten/kota terkait pencapaian Industrialisasi.

Semoga Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian ini dapat menjadi dokumen

yang bermanfaat, baik untuk perencanaan progam dan kegiatan, pengambilan keputusan

maupun penetapan kebijakan pembangunan perindustrian untuk tahun berikutnya.

32 · kata pengantar ... pertumbuhan industri kecil ke industri menengah dan 3). pertumbuhan...

Documents