326 strategi pembentukan perda pajak di jatim perda jatim
DESCRIPTION
perda jatim tentang pajakTRANSCRIPT
'-
'---'
...__.
LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PROGRAM INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA TAHUN 2010
STRATEGI PEMBENTUKAN PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAG I PEMERINT AH PROVINSI DAN
KABUPATEN/ KOTA Dl JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010
(Produk : PERDA DALAM MENINGKATKAN PAD)
Oleh :
KETUA TIM PENEUTI
HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA, NOVEMBER 2010
.._
~
'--
LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PROGRAM INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA TAHUN 2010
STRATEGI PEMBENTUKAN PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGI PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/ KOTA Dl JAWA TIMUR T AHUN ANGGARAN 2010
(Produk : PERDA DALAM MENINGKATKAN PAD)
Oleh:
HIMAWAN ESTU BAGilO, SH, MH (Ketua)
Ir. SoedjaiWo, MSi
Drs. Ena Sarya Soemarna, SH. C.N.
Dr. Bambang Edlanto, SH, MM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA 2010
J
LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ldentitas Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Nama Lembaga Penelitian dan BAD AN PENELITIAN DAN Pengembangan PENGEMBANGAN PROVINSI
JAWAT!MTJR Pimpinan Dr. H. ASYHAR, MM Alamat Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya,
Kode Pos 60235, Telp. (031) 8290738-8290719 Fax. (031) 8290719, Email: [email protected]
..__
ldentitas Kegiatan
[ Judul
Abstraksi
-
Strategi Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Daiam Rangka Peningkatan Pendapatan Asii
Daerah bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timor Tahun Anggaran 2010
(Produk : Perda dalam Meningkatkan PAD)
Penelitian tentang Penyesuaian Perda Pajak dan Retibusi daerah ini dilakuk:an dengan memperhatikan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retibusi Daerah. Penyesuaian oleh daerah tentu akan beragam karena setiap daerah mempunyai kemampuan berbeda. Persamaan yang ada baik pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kabupatenlkota yang menjadi wilayah penelitian adalah bahwa mereka memerlukan Pajak dan RP.trihn~i n::~P.r::~h nntnlc mP.mnP.rlo1::~t PPnn::~n::~t::~n A~li ........ - ..... __ ...,... ........, __ ...__... -.. ..... -..... ... ................. .t' .............. _.. ..... .......... __ 1"' _ _... ............. ...
Daerahnya. Permasalahan dalam penelitian ini, meliputi: Perda pajak dan retribusi apa saja yang sekarang berlaku di kabupatenlkota tersebut? (2) Bagaimana kabupatenlkota merencanakan penyesuaian perda pajak dan retribusi tersebut dengan beriakunya lHJ Nomor 28 Tahun 2009? (3) Bagaimana gambaran potensi daerah yang menjadi dasar penetapan pajak dan retribusi daerah yang baru? Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tambahan atau second opinion yang meliputi:aJenis-jenis pajak dan retribusi daerah apa saja yang telah dipungut di daerah penelitian berikut besaran hasil pemungutannya dati tahun ke tahun; Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan nPtnnnn-nt<>n n<>1<>1r il<>n 1"Ptnhnc1 tl<>P1"<>h """n- tPl<>h P".A.J..lu.&..le;U.&.C.U.J. .1-'"'J~ U.C.UJ. J."'U..I.U~J. U'"""J.UI.J. } u..t.J.C, """J.(.I.I._£
dilakuk:an dan identikfikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung mekanisme pemungutannya. Gambaran potensi pajak dan retribusi daerah yang telah dipungut dan rencana strategsi penyesuaian jenis pajak dan retribusi daerah dengan mengacu pada ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009. Selain itu asil penelitian ini dapt dijadikan bahan pembanding bagi kabupatenlkota dan provinsi yang akan sedang melakuk:an penyesuaian perda pajak dan retribusi. Disisi lain, perda-perda yang telah dibentuk di kabupaten!kota yang telah selesai bisa dijadikan rujukan dan atan hahan evalna~i dal::tm rnnvka nemhentnkan naiak --- ---- ------ ·---- ------o--r------------ r-J--
dan retribusi daerah di kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Posisi Pajak dan Retribusi Daerah sangat stratems bagi nenvelenggaraan
Tim Peneliti :
pemerintahan daerah, khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah; b. Strategi penyesuaian Perda Pajak dan Retibusi Daerah oleh Kabupaten/Kota atau Provinsi dipengaruhi oleh kesiapan daerah dalam melakukan perencanaan kegiatan, baik dalam bentuk 1,._,....:,.,_,_ _,.... .. ,.,. __ ,.._,....,...... ---,...."_,....,....,... ... n_ An- ---"'""'rt"',._"'_ 1\.'I;;~Ial<Ul }J"'l<Ul'-<Ul~<UI, p,.;;u~cu~~~cuau ucu1 p,.;;uy u;:,uucu1
program legislasi daerah oleh DPRD, c. Pola penataan potensi Pajak dan Retribusi Daerah ditentukan oleh kesiapan Daerah untuk menyesuaikan pengorganisasian kelembagaan baik dalam aspek struktur, fungsi, maupun kultur birokrasinya. Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disampaiakn saran-saran sebagai berikut: a. Dalam upaya meningkatkan pendapat daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah, maka penyesuaian Perda tentang Pajak dan Retribusi Darrah harus memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan ti!'lll'lm TTTT Nn ?~ Tl'lh11n ?OOQ· h TTnt11lr nntiml'llic:!l'lc:!i ""' ...................... ""'""' """'"'• -v ..&to4..L.I."""-LA ..,vv_,, '-'• "'""..a. ..... w.a:~ '-'J-'"..LI..&..a.w..a..a.u"""".a.
kegiatan penyesuaian, harus dilakukan sinergi perencanaan antar SKDP dan menyusun Program Legislasi Daerah 1-----~-·- T"'\nnT"'\ _ A--- __ ..__ ..... _! n_:_t_ ..l-·- n_ ... _:L ___ : ..l----1-0t:rsama urKU. c. Agar pott:nsi raJaK. uan Kt:mousi uat:rdn dapat dikelola optimal, maka perangkat brokrasi harus selalu dilakukan penyesuaian baik dalam bentuk struktur organisasi, peningkatan fungsi, dan perubahan kultur pelayanan.
1. Nama Koordinator/Peneliti I HIMA WAN ESTU BAGIJO, SH, MH Utama/Ketua tim: 2. Alamat coordinator/peneliti Utama /k:etua tim : ~ 1\.Tn..-n ,.._,....,....,.,.,...,. -a-o.l~.....: • .J. l'lcuua au~~v~.a p,.;;u,.;;uu.
W aktu Pelaksanaan Publikasi:
Manukan Karya A1 No. 55, Surabaya
,.. T"\......, lJ..,.,.. ~"'-''"' Cno...,...n._n C'U r'l\.T a. Ulo:>. uua ~cuya ~v,.;;tucuua, ~11, vl'l.
b. Dr. Bambang Edianto, SH, MM. c. Ir. Soedjarwo, MSi.
1 Pebruari 2010 s/d 24 November 2010 1. Majalah Cakrawala, Jurnal Litbang Kebijakan, Badan Litbang Provinsi Jawa Timur. 2011 2. Jurna Perespektif, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2010
-.,.....
'---'
·--
'-
Ringkasan Kekayaan Intelektual
A. Perlindungan Kekayaan Intelektual 1. Paten 2. Hak Cipta 3. Merek 4. Disain Industri 5. Desain tata letak/sirkuit terpadu 6. V arietas tanaman B. Nama Penemuan Baru
,..... -...T-~--- 0-------~---- n ____ ,T ___ TT--------!-1. L-. l~aiiia r~n~muan .oaru 1~un ~um~rsuu:
D. Cara alih teknologi 1. Lesensi 2. Kerjasama 3. Layananjasa IPTEK 4. Publikasi
Ringkasan Basil Penelitian dan Pegembangan:
1. Hasil Penelitian dan Pengembangan: ? Procink o::n~<:ifik::~<:i ci::~n n~m::~nf::~::~t::~nnv::~· -· ... .&.---... .. , "".t'_ ................. -.. ... , --... ... 1"'_ ......... -............__.-... ......... J -·
3. Gam bar/photo produk basil penelitian dan pengembangan: Pengelolaan:
A. Sumber Pembayaran Penelitian dan Mitra Kerja: 1.APBN : Rp 150.000.000,00 2.APBD :Rp -3. Mitra Kerja :Rp -a. Mitra kerja Dalam Negeri :Rp -1.. llK!+-~1·~-j,~ T •• ~-li.T;gr-! U. 1V1UH1 A.Cl C1 LUC11 l'iC Cll :Rp B. Pemanfaatan sarana dan Prasarana Penelitian 1. Sarana . -2. Prasarana -
c. Pendokumentasian .
-
RINGKASAN
Reformasi keuangan negara yang bertujuan untuk adaptif terhadap kebutuhan daerah berlanjut dengan ditetapkannnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Pajak dan Retribusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Dalam penjelasan umum UU Pajak dan Retribusi Daerah terdapat pemikian dasar yang melatarbelakangi dibentuknya UU. Jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang lama sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Selain itu, dalam kenyataan, daerah banyak merumuskan pajak dan retribusi daerah yang bertentangan dengan prinsip efisiensi, kemudahan investasi, mobilisasi penduduk dan barang antar daerah. Berdasar uraian tersebut di atas, maka permasalahan kajian ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah pola penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009? Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang didukung data empirik. Sebagai penelitian hukum normatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dengan didukung data empirik. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas pennasalahan tentang penyesuaian antar kaidah hukum dalam aturan hukum yang berbeda. Hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai strategi hukum apa yang seharusnya disusun untuk menjawab permasalahan yang diajukan.
Karakteristik daerah penelitian sangat berpengaruh terhadap perencanaan penyesuaian pajak dan retribusi daerah yang dibentuk. Pola pemungutan dan kelengkapan sarana dan prasarana juga berpengaruh pada perolehan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Sementara itu, untuk pengelolaan potensi, semua daerah melakukan upaya yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk, restrukturisasi organisasi, perbaikan sistem kinerja dan pemberian insentif kepada petugas pemungut.
Berdasarkan uraian dalam bab-bab pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Posisi pajak dan retribusi daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah; Strategi penyesuaian perda pajak dan retibusi daerah oleh kabupaten!kota atau provinsi dipengaruhi oleh kesiapan daerah dalam melakukan perencanaan kegiatan, baik dalam bentuk kegiatan perancangan, penganggaran dan penyusunan program legislasi daerah oleh DPRD; Pola penataan potensi pajak dan retribusi daerah ditentukan oleh kesiapan daerah untuk menyesuaikan pengorganisasian kelembagaan baik dalam aspek struktur, fungsi, maupun kultur birokrasinya.
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disampaiakn saransaran sebagai berikut: Dalam upaya meningkatkan pendapat daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah, maka penyesuaian perda tentang pajak dan retribusi daerah harus memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009; Untuk optimalisasi kegiatan penyesuaian, harus dilakukan sinergi perencanaan antar SKDP dan menyusun Program Legislasi Daerah bersama DPRD; Agar potensi pajak dan retribusi daerah dapat dikelola optimal, maka perangkat brokrasi harus selalu dilakukan penyesuaian baik dalam bentuk struktur organisasi, peningkatan fungsi , dan perubahan kultur pelayanan.
......,
----
PENOANTAR
Laporan ak:hir penelitian tentang,, ,Strategi Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi
Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bagi Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten I Kata Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 (Praduk : PERDA DALAM MENINGKATKAN PAD)~~, telah kami selesaikan dengan baik. Pada Kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada ;
1. Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KMNRT) yang telah memberi dana bagi r ... pene_Itllm.
2. Kementerian Dalam Negeri melalui Pit. Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan fasilitas dan kepercayaan untuk melak:sanakan kegiatan ini.
3. Bapak Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang telah
memberikan kcsempatan dan Kepercayaan untuk mengikuti Program Insentof Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui kementerian Dalam Negeri.
4. Para Anggota DPRD yang menjadi daerah penelitian yaitu ; DPRD Propinsi Jawa
Timur, DPRD Kabupaten. Lamongan, DPRD Kabupaten. Pasuruan, DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Kota Madiun, yang memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian di daerahnya.
5. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah I Dispenda Propinsi Jawa Timur,
Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Madiun yang memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilyah kerjanya.
6. Para Kepala Dinas Bagian Hukum Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Madiun yang memberikan waktu dan
kesempatan untuk melakukWl penelitiWl di wilyah kerjanya. 7. Berbagai pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu· persatu terhruiap
dukungan moril maupun materiil bagi penyelesaian penelitian ini.
Demikian draft laporan akhir penelitian ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi
pihak-pihak berkepentingan terutama bermanfut bagi pengwnbil kebijakan Pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerllh dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah .
Surabaya , Nopember 2010 Ketua Tim Peneliti
~ (HIMAWAN E$TU BAGIJO. SH. MH)
DAFTARISI
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
RINGKASAN t t t r, t,, t t t t tt t t t t t t t t r t t t r t t r t t t t t t s t t tt t • t r t t t tt t r t t t t t t r r t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t r t t t t t tt
PRAKATA .............................................................................................. .
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. .!
DAFTAR lSI ........................................ , ............... t ••••••••••••••••••••••••• ,,,,,,, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i
Daftar Oam.bar ...... , ...................................................... , .................................... , ................... ,., .. iv
Daftar Graftk ............................................................................................................................. v
Daftar Tabel .............................................................................................................................. vi
Bab I. Pendahuluan. ..................................................................... , .............................................. 1
1.1. Latar Belakang Penelitian ............................................................................................ , ..... 1
1.2. Rumusan Masalah .............................................................................................................. 5
Bab II. Tinjau.at1 Pustaka ··························································~················································' Bah III. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................................... 14
3 .1. Tujuan Penelitian .................................................................................... 14
3.2. Matlfaat Penelitian ....... ,,,,1 ••••• I I,.,,, ••••••• I ••••• , •••••• ····~~. I .••• I., •• ,·~· ••••••••• I ••••• , •• 14
Bab IV. Metode Penelitian ............................................................................. .15
4.1. Pendekatan Masalah ................................................................................ 15
4.2. Sumber Data .. 1 1, 1 1 1 ••• , I .......... I 1. 1 •••• ".,,, ••••• , •••••• I I ••••• I I •••••• ,, •••••••••• ,., •••••••••••• 15
4.3. Teknik Pengum.pulan_ Data ........................................................ ~ ................ 15
4.4. Pengolahan dan AnalisisData ..................................................................... 16
4,5. Kerangka Pikir Penelitian ................... ,., ................................................... .18
4.6. J·adwal Peneli.tian ............... " .......................... ~ ... . 4 ••••••••••••••••••••• I ••••••• , ••••• 19 ~
Bah V. Hasil dan Pembahasan ......................................................................... 20
5.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian ............................................................. 20
5.1~ Kabupaten Lam.ongan I ••••••••• I •••••••• I I •• I •••••••••••••••••••••• I., ••••••••••••••• I. I •••• I. I ... 20
~ 5.1.1.1. Kondisi Umum Geografis .................................................................... 20
5.1.1.2. Kondisi Umum Demografis .................................................................. 21
5.1"1.3. Kondisi E.konomis Daerall ······~··········,········~·······················,·······,·········22 a). Potensi Unggulan Daerah ........................................................................... 22
'-- b). Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) ................................................................... 25
c), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. .. , ..... ,. .. , ~.,., ... ,. ,,,,,,, .................. ,.,,,,, .. , ... ~ ..... 27
5.1.2. Kabupaten Pasuru.an. ································~···· M ••••••• ··~··~······· •••••• ····~········28
1
5.1.2.2. Kondisi Umlllll Geografis ..................................................................... 27
5.2.2.3. Kondisi Umum Demografis ................................................................. .30
5.1.2.3. Kondisi Ekonomis Daerah,Pajak dan Retribusi Daerah ................................... .30
5.1.3. KotaMadiun ...................................................................................... 31
5 .1.3 .1. Kondisi Umum Geografis .................................................................... 31
5.1.3.2. Kondisi Umum Demografis .................................................................. 32
5.3.3.3. Kondisi Ekonomis Daerah,Pajak dan Retribusi Daerah .................................. 33
5.1.4. Kota Mojokerto . ttl "I •••••••• ta ................... I'. I. a •••• ''', ••••••••••• I I •••• ' •• I ••• I II a.''' I I' .37
5 .1.4.1. Kondisi Umum Geografis ................................................................... .37
5.1.4.2. Kondisi Umum Demografis ...................... 1.,,,,, •••••••••••••.••••••••••••••••• , ...... 38 ~
5.1.4.3. Kondisi Ekonomis Daerah,Pajak dan Retribusi Daerah .............. ... ................. 38
5.1.5. Propinsi Jawa Timur ............................................................................ 38
5.1.5.1. Kondisi Umum Geografis .................................................................... 38
S.l.S.2, Kondisi Umum Demografis ······················································~········· .. 40 5.1.5.3. Kondisi Ekonomis Daerah,Pajak dan Retribusi Daerah ................................. .40
5.2. Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah ..................... 41
5.2.1. Kabupaten. Lamonga.n .......................................................................•. ,.43
5.2.1.1. Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah ......................................... .43
5 .2.1.2. Pertumbuhan Pajak Daerah .................................................................. 44
5.2.1 .3. Pc®mbuh.M Retribusi Daerah ... ,, . , .. ,,, . ,, .... , .... ,,, .... ,, . , .... ,, ..................... 46
5.2.1. Kabupaten Pasuruan .............................................................................. 48
5.2.2.1. Pertumbuhan PAD terhadap APBD ........................................................ .48
5.2~2.2. Pertumbuban Pajak. Daerah.. I •••••••••• I ••• ,,~· ••••••• ,,, I ••••• , •• I •••• , ••• II •••••• ,.,,, ••• •• 49
5.2~2.3~ Pertumbuhan Retribusi Daerah. .. I ••••••••• I·~ .. I.·~. I .. , .......... I., I·~ •••••••. I ..... ·~··· .51
5.2.3. Kota Madiun ....................................................................................... 53
5.2.3.1. Pertumbuhan PAD terhadap APBD ......................................................... 53
5.2.3,2. Pertumbuhan Pajak Daerah. .............. , ................................................... 54
- 5.2.3.3. Pertumbuhan Retribusi Daerah .............................................................. 56
5.2.4. Kota Mojokerto .................................................................................... 58
5.2.4.1. PertumbuhWl PAD terhadap APBD ........ , .................................................. 58
5.2.4.2, Pertumbuhan Pajak Daerah. ...... I •••••••••• I., ••• I ••••• ~ •••••••••••••• I •••••••••• I •••• I I •••• 59
5.2.4.3. Pertumbuhan Retribusi Daerah .............................................................. 61
5.2.5. Propinsi Jawa Timur ................................... , .......................................... 62
5.2.5.1. Pertumbuhan PAD terhadap APBD ··~·········i············~··············,~···············62
11
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gam bar 1 Proses Pembuatan Aturan Hukum (ROCCIPI) ........................................ 16
Gam bar 2. Kerangka Pikir Penelitian, ............................................................... 18
Gambar 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target (2004-2008), .................................. 36
Gambar 4. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target (2004-2008), .............................. 37
Gambar.5 Peta Wilayah Jawa Timur, ............................................................... 39
Gambar 6. Skema Pembagian Urusan Pemerintahan berdasar UU 32 TAhun 2004, ......................................................................... 42
Gambar 7. Skema tentang Pentingnya Naskah Akademis, ....................................... 70
Gambar 8. Skema tentang Mekanisme Penyusunan Naskah Akademis, ........................ 71
Gambar 9. Skema tentang Kedudukan Perda, ...................................................... 84
Gam bar 10. Mekanisme Pengawasan Raperda Provinsi, .......................................... 85
Gam bar 11. Mekanisme Pengawasan Raperda Kabupaten/Kota, ................................. 87
Gambar 12. Mekanisme Klarifikasi Perda, .......................................................... 88
-
IV
DAFTARGRAFIK Hal
Graflk 1. Perbandingan Penerimwm PAD terhadap Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 ........................................... 44
Grafik 2 Perbandingan Penerimanaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007,2008,2009 .............................................. 46
Grafik 3. Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007,2008,2009 ....................................... 47
Orafik 4 Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Prumruan Tahun Anggaran 2007,2008,2009 ......................................... 49
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan Tahun An~~aran 2007, 2008,2009 ....... , .............. , , ......................... 50
Orafik 6. Perbandingan Penerimrum Retribu~i terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan Tahun Anggaran 2007.2008 dan 2009 ............................................ 53
Grafik 7 Perbandingan penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2007,2008,2009 .................................................... 54
Grafik. 8 Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 .................................................. 56
Grafik 9 . Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2007,2008,2009, ................................................... 58
~
Grafik 10. Perbandingan Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007,2008,2009 ............................................... 59
Orafik 11. Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007,2008,2009 ................................................ 60
Grafik 12.Perbandingan Penerimaan Retribusi terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007,2008, 2009,. ............................................ 62
Grafik 13. Perbandingan PAD terhadap Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009, ........................................ 64
Grafik 14. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2007,2008,2009, ....................................... 66
Grafik 15. Prosentase Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2007,2008 dan 2009, .................................... 68
v
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel1. MATRIKS ROCCIPI .................................................................. 16
Tabel 2. Jadwal Penelitian ....................................................................... 19
Tabel.3.Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan (2007-2008) ............................................................ 28
Tabel. 4. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pasuruan (2007 -2008) ...... , ....................... , ................................ 31
Tabel 5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2004-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35
Tabol 6. Target dan Realisasi Kompomm Pendapato.n Asli Dae.rah Kota.Madiun Tabun2004-2008 ...... ......... .. ... 4: •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3S
Tabel. 7. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mojokerto (2007-2008, ..................................................................... 39
Tabe18. Prosentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kab. Lrunongan Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 .......................................... 44
Tabel9. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007, 2008! 2009, ................. 45
Tabel 10. Prosentase Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007,2008, 2009, .................. 47
Tabel 11. Perbandingan Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2007, 2008,2009, ..................................... 48
Tabel12. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007, 2008, 2009, ........................ 50
Tabell3. Prosentase Penerimaan Retribusi terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan Tahun Angaran 2007,2008, 2009, ..................... 52
I "-
Tabel 14. Prosentase penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2007,2008,2009, ............................................ 54
Tabel15. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009, ................... 55
vi
Tabel 31. MA TRIKS ROCCIPI Kebijakan Penyesuaian Perda Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ........................... 98
viii
1.1 Latar Belakang Penelitian
BABI
PENDABULUAN
Reformasi keuangan negara yang bertujuan untuk: adaptif terhadap kebutuhan daerah
berlanjut dengan ditctapkannnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 - Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Pajak dan Retibusi Daerah, pada tanggal15
September Tahun 2009. Dalam penjelasan umum UU Pajak dan Retribusi Daerah terdapat
pemikian dasar yang melatarbelakangi dibentuknya UU. Jenis pajak dan retribusi daerah
yang diatur dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah yang lama sudah tidak
memadai lagi dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi
daerah berdttw undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung pen.lngkatan
pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) sehingga daerah selalu menunggu
besaran Dana Alokasi Umum (selanjunya disebut DAU) untuk membiayai
penyelenggaraan urusan otonomi. Selain itu, dalam kenyataan, daerah banyak
merumuskan pajak dan retribusi daerah yang bertentangan dengan prinsip efisiensi,
kemudahan investasi, mobilisasi penduduk dan barang antar daerah.
Penyelenggaraan pengawasan baik secara preventif maupun represif terhadap
pembentukan peraturan daerah menimbulkan inefisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Pemikiran reformatif atas pajak dan retribusi daerah ini
memuncak pada kehendak politik (political-will) untuk: dilakukan pembaharuan terhadap
berbagai jenis pajak dan retri.busi yang dapat menjadi sumber pendapatan .bagi daerah
untuk: membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berbagai kabupatenlkota di Jawa Timur,
berlakunya UU ini diharapkan dapat mendorong penin~tan PAD. Wilayah metropolitan
sepertl Kota Surabaya memperoleh capalan PAD tertinggl darl pajak reklame, hotel,
restoran dan tempat hiburan, sedangkan Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan,
Kabupaten Mojokerto sebagai kawasan penyangga Kota Surabaya memperoleh capaian
PAD tertinggi dari rctibusi HO dan PBB. Keunikan pencapaian PAD masing-masing
wilayah merupakan realitas yang penting untuk: dianalisis untuk melihat bagaimana
capaian PAD kaitannya dengan keberlakuan normatif UU Pajak dan Retribusi Daerah di
kawasan GERBANGKERTOSUSILO (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo
--.--------------~--------------- -------------·~---- ------ 1
-.J
dan Lamongan). Utamanya, masing-masing wilayah yang telah menerapkan perda tentang
pajak dan retribusi daerah dan memerlukan penyesuaian dengan UU Pajak dan Retribusi
Daerah.
Kerangka teori hukum, menempatkan fungsi perda tentang pajak dan retribusi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan
fungsi distribusi.1 Fungsi pertama perda pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang
erat kaitannya dengan fungsi pcrencanaan. Dengan fungsinya yang demikian, maka ~ak
dan retribusi mempunyai posisi yang strategis bagi kegiatan pembangunan yang
diinginkan di daerah. Kegagalan memenuhi target penerimaan sesuai dengan anggaran,
akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
Muara akhir semuanya ini adalah kegagalan bagi daerah dalam melaksanakan misinya
mengembangkan dan meningkatk:an pembangunan dalam rangka kesejahteraan rakyat di
daerah. Fungsi kedua perda pajak dan retribusi sehubungan dengan anggaran adalah
fungsi pengaturan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menetapkan pengaturan yang
jelas tentang jenis maupun besamya tarif pajak dan retribusi yang dibebankan kepada
rakyat. Pengaturan yang dituangkan dalam perda hams dapat menjamin kepastian hukum
bagi rakyat di daerah. Makna kepastian hukum dalam fungsi pengaturan adalah tidak
boteh ada tumpang tindih antara sebuah jenis pajak atau retribusi lainnya yang diikuti
dengan kejelasan wewenang pemerintah provinsi dan wewenang kabupatenlkota. Fungsi
ketiga perda pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi.
Pemda memainkan peran sebagai fasilitator yang baik: dalam distribusi kenyamanan
kepada rakyat dengan prinsip "saling dukung" (subsidi silang). Peranan ini tidak dapat
lepas dari rasionalitas "prinsip keadilan" dalam proses distribusi penikmatan fasilitas yang
dibiayai dari pajak dan .retribusi.
Dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah 2009 telah ditetapkan beberapa jenis pajak
daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Jenis pajak tersebut antara lain:
l. Pajak Hotel dan Restoran;
2. Pajak Hiburan;
3. Pajak Reklame;
4. Pajak Penerangan Jalan;
5. P~ak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
1Philipus M. Hadjon. 1995, et. Al., Pengantar Hokum Administrasi, Gajah Mada Univesity Press, Cetakan IV, h. 28. Lihat Fungsi Normatif Hokum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, yang mempunyai asurnsi bahwa salah satu instrumen hukum dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah adalah perencanaan, ibid., h. 6.
---·---------- 2
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pennukaan.
Selain jenis pajak diatas, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan vide Pasal 2
ayat (3) dan jika potensinya kurang memadai juga tidak perlu dilakukan pemungutan vide
Pasal 2 ayat (4). Posisi dilematis terdapati pada konteks ketentuan ini sangat membatasi
kreasi daerah yang dalam realitas sering dilakukan, dan disisi lain hal ini cukup
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat untuk tidak dipungut berbagai jenis pajak
daerah yang tidak mempunyai validitas normatif dan legitimasi dari masyarakat.
Sementara itu, penetapan jenis Retribusi yang berlaku untuk suatu daerah dalam hal-hal
tertentu harus sama. Prinsip keadilan harus diberlakukan dalam menetapkan jenis retribusi.
Penetapan berlakunya jenis retribusi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor
sumber daya alam (geografls) dan faktor sumber daya manusia yang akan mef\iadi objek
dan wajib retribusi. Meskipun UU Pajak dan Retribusi Oaerah telah menetapkan jenis
Retribusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1 ), penerapan di masing-masing
daerah akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang ada di daerah tersebut.
Pendapatan daerah dari sumber rctribusi ini bergantung pada seberapa cepat dan tepat
aparat pemerintah di daerah menyusun strategi penarikannya.
Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah
daerah. Namu.n, tidak semua jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat
dipungut retribusi. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan pertimbangan sosisal ekonomi,
Ia yak atau tidak dijadikan objek retribusi. Jasa tersebut menurut ketentuan Pasal 108 ayat
(1) UU Pajak dan Retribusi Daerah dibedakan kedalam:
1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha;
3. Perizinan Tertentu.
Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
pemerintah daerah untuk tujuan kepetingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi persampahanlkebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
I 0. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Teral Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan
kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh
pemerintah daerah sepanjang disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis
jenis retribusi jasa usaha meliputi:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retrlbusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan .Produksi Daerah
Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian 1ingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan
tertentu adalah:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Tempat Penjulan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Gangguan
4. Retribusi Trayek
5. Retribusi Usaha Perikanan
4
~
Berlakunya undang-undang baru ini tentu menjadi angin segar bagi daerah untuk
bersemangat melakukan berbagai penataan kembali produk hukum daerah yang mengatur
tentang pajak dan retribusi. Untuk melakukan penataan tersebut tentu harus
memperhatikan berbagai hal yang telah diatur dalam berbagai pasal dalam UU Nomor 28
Tahun 2009. Untuk hal ini, maka harus diperhatikan ketentan Pasal 179 dan Pasal 180
yang mengatur sebagai berikut:
Pasal179 Pada saat Undang-undang ini berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupatenlkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan Peraturan Daerah tcntang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu S (tahun) terhitung sejak saat terutang.
Pasal180
(1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provmst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pi\iak kabupatcnlkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) masih tetap bcrlaku untukjangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasa.rkan Undang-undang ini;
(2) Peraturan Daerah tentang retribusi Daerah jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal127, dan jenis Retibusi Perlzinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
1.2. Rumusan Masalah
Mencermati isi ketentuan peralihan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tersebut, maka tidak dapat ditawar lagi bahwa jangka waktu berlakunya perda pajak dan
retribusi adalah 2 (dua) tahun. Jadi siap atau tidak, pemerintah daerah harus menghentikan
semua jenis pemungutan pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas.
Permasalahannya, apakah penghentian pemungutan tersebut menunggu perda yang baru?
Berdasar uraian terscbut di atas, maka permasalahan kajian ini dirumuskan sebagai
berikut: "Bagaimanakah pola penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi
terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009?
Secara rinci permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:
·--- 5
(1) Perda pajak dan retribusi apa saja yang sekarang berlaku di kabupatenlkota
tersebut?
(2) Bagaimana kabupatenlkota merencanakan penyesuaian perda pajak dan retribusi
tersebut dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009?
(3) Bagaimana gambaran potensi daerah yang menjadi dasar penetapan pajak dan
retribusi daerah yang baru?
------------------------ 6
BABll
TINJAUAN PUSTAKA
Otonomi daerah telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya
berada di pemerintah pusat untuk diserahkan kepada daerah secara otonom, sehingga
pemerintah daerah secara otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat
daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kewcnangan membuat kcbijakwt hukum
(Perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat
dan lebih berkualitas.
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kcmampuan
keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan
daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya
SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan
pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke
daerah. Menguatnya isu "Putra Daerah"-isme dalam pengisian jabatan akan menghambat
pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga akan merusak rasa persatuan dan
kcsatuan yang telah kita bangun bersama sejak jauh hari sebelum Indonesia merdek.a.
Setiap manusia Indonesia dijamin oleh konstitusi, memiliki hak yang sama untuk
mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan keahliannya dimanapun di wilayah nusantara
ini. Yang pcrlu dikedepankan olch pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah
· daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat
mendesain standar Pelayanan Publik yang mudah, murah dan cepat Untuk menciptakan
kelembagaan pemerintah daerah otonom yang mumpuni perlu diisi oleh SDM yang
kemampuannya tidak diragukan, schingga merit system perlu dipraktekkan dalam
pembinaan SDM di daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah telah diwarnai dengan
kecenderungan Pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat
Perda yang berisi pembebanan pajak-pajak daerah. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya
ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) sehingga pengusaha merasa keberatan untuk
menanggung berbagai pajak terse but Kebijakan pemda untuk menaikkan PAD bisa
berakibat kontra produktif karena yang terjadi bukan PAD yang meningkat, akan tetapi
justru mendorong parn pengusaha memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain yang lebih
----------------------- 1
menjanjikan. Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengeluarkan peraturan daerah
tentang pajak:, sehingga pelarian modal ke daerah lain dapat dihindari, dan harus berusaha
memberikan berbagai kemudahan dan pelayanan untuk menarik investor menanamkan
modal di daerahnya. Organisasi publik memang berbeda dengan organisasi bisnis karena
organisasi publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonomi tetapi dikuasai faktor-faktor ekstemal.
2. Organisasi publik: secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat.
3. Organisasi publik tidak dimaksud kan untuk berkembang menjadi besar sehingga
merugikan organisasi publik lain
4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui :
o Kontribusinya terhadap tujuan politik.
o Kemampuan mencapai basil maksimum dengan sumber daya yang tersedia.
5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik yang
negatif atau merugikan. (Azhar Kasim, 1993:20)
Meskipun organisasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi
bisnis akan tetapi paradigma baru Administrasi Publik yang dipelopori oleh Ted Gabler
dan David Osborne dengan karyanya "Reinventing Government" telah memberikan
inspirasi bahwa administrasi publik harus dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis,
efisien, efektif dan menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang harus dilayani
dengan sebaik-baiknya. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam
pelaksanaan otonomi daerah antara lain pelayanan publik, formasi jabatan, pengawasan
keuangan daerah dan pengawasan independent.
Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi
minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Exce/ent Service harus
menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi di pemerintah daerah. Dunia usaha
menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tariff yang jelas dan
pasti. Pemerintah perlu menyusun standar pelayanan bagi setiap institusi (Dinas) di daerah
yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dinas yang
mengeluarkan perizinan bagi pelaku bisnis. Perizinan berbagai sector usaha harus didesain
sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus
izin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus
perizinan. Deregulasi dan debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh
pemerintah daerab, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar pelayanan publik
senantiasa memuaskan masyarakat.
8
~
~
~
Hasil penelitian tentang kualitas pelayanan yang perlu dijadikan pedoman oleh
aparat pemerintah daerah dalam melayani masyarakat di daerah menyatakan bahwa tiga 3-
6 dari 10 pelanggan akan bicara secara terbuka kepada urn urn mengenai perlakuan buruk
yang mereka terima. Pada akhirnya 6 dari 10 pelanggan akan mengkonsumsi barang atau
jasa alternatif (Pantius D, Soeling, 1997: 11). Hasil studi The Tehnical Assistance
Research Program Institute menunjukkan:
• 95% dari pelanggan yang dikecewakan tidak pernah mengeluh kepada perusahaan.
• Rata-rata pelanggan yang komplain akan memberitahukan kepada 9 atau 10, orang
lain mengenai pelayanan buruk yang mereka terima.
• 700,1, pelanggan yang komplain akan berbisnis kembali dengan perusahaan kalau
keluhannya ditangani dengan cepat. (Pantius D. Soeling, 1997:11).
Dengan demikian, pelayanan memegang peranan yang sangat penting dalam
menjaga loyalitas konsumen, demikian pula halnya pelayanan yang diberikan oleh pemda
kepada para pelaku bisnis. Bila merasa tidak mendapat pelayanan yang memuaskan maka
mereka akan dengan segera mencari daerah lain yang lebih kompetitif untuk
memindahkan usahanya. Penilaian Kualitas Pelayanan menurut Konsumen mempunyai
indikator kualitas pelayanan dengan S (lima) dimensi berikut (A.my Y.S. Rahayu,
1997:11):
I. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi
2dministrasi, ruang tunggu, tern pat infonnasi dan sebagainya.
2. Reliability: kemampuan dan keandalan datam menyediakan pelayanan yang
terpercaya.
3. Responsiveness: kesanggupan untuk membantui dan menyediakan pelayanan
secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. Assurance: kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan
kepercayaan konsumen.
5. Emphaty; sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan payanan kepada konsumen.
Untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik diatas, maka diperlukan
berbagai sumber pembiayaan yang memadai agar pemerintah daerah dapat memberikan
kepuasan kepada rakyat yang dilayani. Dalam upaya mncari sumber pembiayaan tersebut
diperlukan berbagai sumber pendapatan baik dari pendapatan asli daerah maupun sumber
pendapatan lainnya yang sah.
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda),
lUmber pendapatan daerah adalah :
9
-
a. pendapatan asli Daerah, yaitu :
- hasil pajak daerah,
- basil teribusi daerah,
- basil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. dana perimbangan;
c. pinjaman daerah; dan
d. lain-lain pendapatn daerah yang sah.
Dalam implementasi sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi
daerah, maka harus dibentuk peraturan daerah sebagai dasar pemungutannya. UU Pemda
memberikan kesempatan besar terhadap berfungsinya lembaga DPRD. Pemberdayaan ini
didukung oleh sistem pemilihan umum dan kewenangan DPRD dalam tiga fungsi utama,
(1) legislatif/perundang-undangan (2) fungsi anggaran, (3) fungsi pengawasan/fungsi
kontrol.
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, khususnya pemberdayaan DPRD untuk
merumuskan dan melakukan pengawasan atas pembentukan peraturan daerah (fungsi
legislasi). Untuk ini, maka yang diperlukan adalah visi dan misi anggota dewan sebagai
wakil rakyat. Dalam konsep negara, sebutan rakyat dimaknakan sebagai "sekelompok
orang yang diperintah" (governed; burger) oleh kelompok lain yang memerintah
(government; bestuur/regiring). Dalam konsepsi ini, maka kata rakyat memiliki makna
politis sebagai /awan dari pemerintah. Oleh sebab itu, sebagai anggota DPRD,
kewajibannya adalah mengawasi setiap pembentukan peraturan daerah. Hal yang harus
dipertimbangkan adalah apakah peraturan darah tersebut memihak pada kepentingan
rakyat atau tidak.
Dalam fungsi pengawasan/fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan
daerah, secara khusus DPRD diberi wewenang penyelidikan dengan cara melakukan
pemanggilan. Oleh sebab itu, DPRD harus secara proaktif untuk menggunakan ketentuan
ini sebagai upaya mengawasi pelaksanaan pemerintahan di daerah. Pertanyaan mendasar
yang diajukan, apakah telah ada aturan hukum di daerah yang mengatur pelaksanaan hak
ini secara rinci? Tanpa pengaturan dalam bentuk Tata Tertib, maka hak ini tidak dapat
dioperasionalkan oleh DPRD, dan dengan demikian maka hak ini hanya berhenti sebagai
hak tanpa implementasi prosedural yang tepat.
. 10
~
---'
Peluang yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah adalah peraturan daerah. Hal ini
disebabkan oleh karena dua hal, pertama, sifat pengawasan terhadap pembentukan perda
hanya bersifat represif, kedua kctentuan yang mengatur pelaksanaan pengawasan represif
atas pembentukan peraturan daerah pelaksanaannya masih sangat problematis baik tentang
standar pengujian maupun prosedur untuk menilailmenguji peraturan daerah, khususnya
perda tentang pajak dan retribusi daerah yang secara prosedural harus memperoleh
klarifikasi dari Pemerintah Provinsi.
Keabsahan pembentukan peraturan daerah secara tegas dinyatakan dalam
ketentuan Pasal 136 ayat (4) UU Pemda "Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan
dengan kepentlngan umum, Peraturan Daerah lain, dan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi. Uraian singkat berikut akan menjelaskan standar umum
keabsahan suatu aturan hukum dalam prespektif teoretik. Standar ini akan menggunakan
pemikiran yang dikemukakan oleh Brul&ink (keberlakuao hukum) dan Max Weber
(studl hokum dalam Masyarakat).
Pemikiran Bruggink tentang Keberlakuan hukum dapat dirumuskan dalam tiga
strata yaitu Keberlakuan Empiris, Keberlakuan Normatif dan Keberlakuan Evaluatif.
Bcrdasar ukuran keberlakuan Emplris/Faktual1, maka dapat diajukan pertanyaan
apakah suatu peraturan daerah secara nyata dipatuhi oleh masyarakat dan apakah secara
nyata peraturan daerah itu akan ditegakkan oleh aparat berwenang. Dua pertanyaan ini
tentu harus menjadi bagian yang difikirkan oleh pembuat peraturan daerah. Maka
pembentuk peraturan daerah harus mampu mempertimbangkan kepentingan masyarakat
apa saja yang terkait dalam aturan tersebut. Mengabaikan kepentingan hukum masyarakat
akan bermuara pada diabaikannya perturan daerah tersebut. Misalnya peraturan daerah
tentang Pedagang Kakl Llmtt, perumusan nonna hukumnya berisi larangan berjualan.
Seharusnya bukan norma larangan tetapi pengaturan berjualan. Dalam peraturan daerah
itu dapat dilakukan pembatasan-pembatasan tentang tempat jualan, daerah jualan,
tipe/bentuk gerobak, jamlwaktu jualan, ijin jualan, pengawasan dan penegakan hukum.
Peraturan yang isinya hanya mengatur larangan tidak akan mampu menghentikan
kepentingan umum/masyarakat yang hendak mencari nafkah. Akibatnya, tidak satu pun
2Keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. Jlka darl penclltlan yang demiklan itu tampak bahwa warp, dipandang secara umum, berperllaku dengan mengacu pada keseturuhan kaidah hukum .... Orang juga secara empiris dapat meneliti apakah keseluruhan perangkat kaidah hukum secara umum oleh pejabat hukum yang berwenang diterapkan dan ditegakkan. (Bruggink, 1996, ReOeksi tentang Hukum, Alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 149-150).
----------------------- 11
......
--
perda tentang Pedagang Kald Lima dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka
pengertian kepentingan umum dapat diberi makna kepentingan perlindungan hak tertentu
bagi masyarakat secara umum. Sebagai bahan bandingan tentang pemikiran ini adalah
pemikiran Max Weber ("Approach to the Study of Law and Sociology") yang terkait
dengan persoalan validitas hukum atau keabsahan hukum (garis bawah penulis). Konstpsi
dasar dari pemikiran Weber terkait dengan konsekwensi hukum bagi masyarakatnytl.
Apakah suatu aturan hukum itu memberi manfaat kepada masyarakat atau tidak, dengan
ukuran ini, maka perancang perda harus mampu mengabstraksi tujuan dari dibentuknya
peraturan daerah itu. Jika dalam prakteknya nanti, perda tersebut tidak efektif maka tujuan
perancang dalam upaya memberlakukan aturan hukum dapat dinyatakan gagal.
Berdasar pada pemikiran tentang keberlakuan normatif atau keberlakuan
formal, terhadap substansi perda akan berada pada dua pertanyaan penting, pertama
apakah perda itu substansinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau
kedua apakah Perda itu substansinya tidak bertentangan dengan perda lainnya. Dengan
menggunakan pemikiran ini, maka pembentuk perda akan berhati-hati untuk secara cermat
meneliti setiap aturan hukum yang terkait dengan perda yang dibentuk. Paralelisasi
tipologi ini adalah pemikiran kedua dari Weber tentang validity of law dalam tataran
Jurisprudence yaitu "internal consistency of law with it's own rules and principles".
Menjelaskan tahap konsistensi ini, maka Kelsen dengan Ajaran Hukum Mumi (Reine
Rechtslehre) mengasumsikan bahwa "suatu kaidah hukum baru memiliki
keberlakuannya jika kaidah itu berlandaskan pada suatu kaidah yang lebih tinggi''
(Brugglnk, 1996, h: 151). Berdasar kriteria ini, maka sifat berlakunya perda akan sangat
ditentukan dengan konsistensi vertikal dan horisontal pada substansi perda tersebut. Jika
dalam suatu perda terdapat ketentuan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
maka perda tersebut dapat dinyatakan sebagai perda yang cacat (invalidity of law).
Aldbatnya, perda tidak dapat diterapkan secara baik dan dengan demikian perda tersebut
3Berduw- pada pemlklran kontrak 110slal, maka hukum dap«t dlartlkan aah Jlka memillkl aubltansl yana dldasarlatn. pada kesepakatan bersama (contract soda/), hal ini dlsebabkan karena hukum merupakan produk dari ratsionalitas manusia dalam alam kapitalis ("systematic elaboration of law and professionalised administration of justice by persons who have received their legal training in a learned and formally logical manner"), Lord Lloyd Of Hampstead and M.D.A. Freeman, Lloyd's Introduction to Jurisprudence, ELBS, Graphies, Ltd, Great Britain,l985, h. 554) 4Keberlakuan. normatlf akan berlandaskan pada pemiklran Kelsen, yaltu adanya prinsip konsistensi vertikal, yaltu, bahwa aturan hukum yang rendah harus sesuai dengan atu.ran hukum yang leblh tlnsgl. Demlkian juga adanya konsesitensi horisontal, yaitu keesesuaian antara aturan yang derajadnya setingkat. (Bruggink, 1996, Refteksi tentang Hokum, Alih babasa oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 150).
12
-
._,
~
kehilangan kekuatan mengikatnya karena invaliditas itu menyebabkan hilangnya
kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhinya (asas legalitas; /egaliteit beginsels).
Bagian akhir adalah penggunaan pemikiran keberlakuan secara evaluati/ yang
bertumpu pada pemikiran "suatu aturan hukum berdasarkan isinya dipandang mempunyai
nilai dalam tataran empiris dan filosofis". Untuk menentukan sifat nilai tersebut dapat
dilihat dari aspek empiris maupun filosofis. Sebuah perda adalah ketentuan yang
substansinya diterima secara baik oleh masyarakat (tidak menimbulkan gejolak dalam
masyarakat). Oleh sebab itu, perda harus dapat dipastikan mengatur sebuah persoalan yang
benar (troth) bukan sebuah pembenaran (justify) semata. Jika digunakan pemikiran Max
Weber, maka bagian ini akan erat terkait dengan konsepsi tentang "consistency of law
with exttrnal tthical or moral valuun. Konsepsi ini akan memberikan pedoman yang
mudah bagi pembentuk perda, yaitu apakah perda itu bertentangan dengan nilai moral
masyarakatnya atau tidak. Oleh sebab itu, substansi suatu perda akan sangat bervariasi
satu dengan lainnya.
~Keberlakuan Evaluatlf akan bennuara pada dimensi emplrls apakah aturan hukum itu direaksi secara positip (diterima) atau ditolak oleh masyarakatnya; pada dimensi filosofis apakah suatu aturan hukum itu secara substantif dianggap benar. (Bruggink, 1996, Refleksi tentang Hukum, Alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 152).
13
'---
BABIII
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui jenis pajak dan retribusi daerah apa saja yang berlaku di berbagai
kabupatenlkota di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui strategi perencanaan penataan pengaturan pajak dan retribusi
dacrah sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui jenis pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan potensi yang
dimiliki oleh kabupaten/kota.
3.2. Manfaat Penelltian
Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupatenlkota dan
Provinsi yang sedang dan telah melakukan penyesuaian peraturan daerah pajak dan
retribusi berdasarkan UU No, 28 Tahun 2009. Hasil penelitian ini memberikan informasi
tambahan atau second opinion yang meliputi:
a. Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah apa saja yang telah dipungut di daerah
penelitian berikut besaran hasil pemungutannya dati tahun ke tahun
b. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah
yang telah dilakukan dan identikfikasi faktor-faktor yang menghambat dan
mendukung mekanisme pemungutannya
c. Gambaran potensi pajak dan retribusi daerah yang telah dipungut dan rencana
strategsi penyesuaian jenis pajak dan retribusi daerah dengan mengacu pada
ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009.
Selain itu asil penelitian ini dapt dijadikan bahan pembanding bagi kabupatenlkota dan
provinsi yang akan sedang melakukan penyesuaian perda pajak dan retrlbusi. Disisi lain,
perda-perda yang telah dibentuk di kabupaten!kota yang telah selesai bisa dijadikan
rujukan dan atau bahan evaluasi dalam rangka pembentukan pajak dan retribusi daerah di
kabupatenlkota lainnya.
14
~
-
4.1. Pendekatan Masalah
BABIV
METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang dik.emukakan penelitian ini merupakan penelitian
hukum yang didukung data empirik. Sebagai penelitian hukum normatif pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis dengan didukung data empirik. Penelitian hukum
dilakukan untuk mencari pemecahan atas pennasalahan tentang penyesuaian antar kaidah
hukum dalam aturan hukum yang berbeda. Hasil yang dicapai adalah memberikan
preskripsi mengenai strategi hukum apa yang seharusnya disusun untuk menjawab
permasalahan yang diajukan.
4.2. Somber data
Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer dalam
penelitian ini meliputi aturan~aturan hukum yang dikualifikasikan dalam peraturan
perundang-undangan yang memberi wewenang atau kewajiban pemerintah daerah
membentuk perda tentang pajak dan retribusi daerah. Data sekunder yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah data lapangan yang diperoleh melalui penelitian atas kebijakan
pem.erintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tcntang pajak dan retribusi daerah.
Data empirik (lapangan) yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi berbagai
jenis perda pajak dan retribusi daerah yang telah dibentuk di beberapa wilayah Jawa Timur
yang dijadikan sample untuk penelitian. Pemerintah kabupatenlkota yang akan dijadikan
sample adalah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kota Madiun dan Kota
Mojokerto. Alasan wilayah tersebut dijadikan sample penelitian adalah penetapan
berdasarkan pilihan secara ranwilayah kota besar dan daerah penyangga dari random
untuk mewakili kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
4.3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju (.mow ball
method), prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis
sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi (coding) dimaksudkan
untuk melakukan pemilahan bahan hukum berdasarkan dengan tema-tema analisls.
____ ,_ 15
Sedangkan data empirik yang berkait dengan praktek penyusunan perda pajak dan
retribusi dilakukan dengan metode wawancara dengan instansi pemerintah yang terlibat
dalwn penyusunan perda pajak dan retribusi, baik melalui wawancara langsung maupun
dengan mengisi kuisioner (daftar pertanyaan).
4.4. Pengolahan dan Analisis Data
Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dengan kategorisasi sebagai
pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Analisis terhadap bahan-bahan hukum
dilakukan dengan menggunakan pembahasan diskriptif analitik. Peneliti membatasi
penyusunan studinya pada suatu pengkaj ian, analisis atau klasiflkasi tanpa secara langsung
berupaya untuk mengkonstruksikan atau menguji hipotesa atau teori tertentu (Jan Gissels
dan Mark Van Boeke, Rechtswetenschappen, 1982). Dalam penelitian ini pengkajian
deskriptif analitik tidak bermaksud melakukan pengujian hipotesa maupun teori.
melainkan menelaah konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian-pengertian hukum,
norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan
peraturan daerah. Terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyusunan perda pajak dan retribusi daerah, dilakukan studi kepustakaan (library
research) mengenai teori penyusunan produk. hukum yang berbasis pada kepentingan
rakyat, pengendalian masyarakat dan penunjang laju pembangunan daerah.
Ketentuan-ketentuan hukum dalam bahan hukum primer dianalisis dari segi apakah
sudah memiliki standar sebagai peraturan yang baik berdasarkan metode ROCCIPI (Rule,
Oppurtunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology). Hal ini memerlukan
memerlukan telaah secara yuridis dan empiris untuk mengetahui keberlakuan hukum yang
memasukkan secara spesifik hambatan (constraints) dan sumberdaya (resources) masing
m.asing lembaga pelaksana.
-------·---- 16
Gambar 1 Proses Pembuatan Aturan Hokum (ROCCIPI)
MODEL: THE I.AIPUMKfNG !Ji'ROCfU
·C.._,.-s,..ciflc COl---..... faiGIUI'm!S
~WG
~--· .... £ I I I \
---~ 'fee41Jad(
i I
l
IIIU'LIIIINtiNG INS1Jiru110HI
. ~nMnntlJ· . rnducl•• . . ·. ··. ' .,/· IIIOLI --... -
1 mnllll~) OCCUPI!Hf . '·
'
~4plllc:ililc: / , ~.mil JIIUUft)H; ' . ~ ' ' _C>O~t-l'line.• ~
" / F•~
Data lapangan adalah hasil wawancara terhadap lembaga yang berkaitan dengan
pajak dan retribusi daerah yaitu BPKD, Bagian Hukum dan DPRD. Masing-masin_g
peran lembaga dapat dilakukan klasifikasi yang dituangkan dalam matriks/tabel
ROCCIPI. Dari matriks/tabel ROCCIPI dapat dilakukan suatu analisis kualitatif yang
disandingkan dengan jumlah dan jenis pajak dan retribusi daerah yang telah dan akan
disusun oleh pemerintah daerah.
Tabell. MATRIKS ROCCIPI
Pemegang Peranan: BPKD/Bagian Hukum/DPRD Perilaku Bermasalab: ......
Kategorl Penyebab atau Penjelasan Solusl ROCCIPI (IDpOtesls)
(R-) Peraturan
(0-) Kesempatan
(C-) Kemampuan
(C-) Komunikasi
(I-) Kepentingan
(P-) Proses
(1-) __ _Ideolo_ai _ _ ___
-------- -- ---- -- -
___ 17
4.5. Kerangka Pikir Penelitian
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian
PenyHullln Ptrda Pajak/Retrtbusl
Daerah
n y Menlngkatkan PAD
.
u--~·
-----------------------------------------------~
Anallsls produk (dokumtn) untuk mtllhat contlntllll Ptrcla dan kesesualannya dengan ketentuan UU No. 281 2009 tentang Pajak dan Rebibusl Daerah
_[Jh
~~~-Y~ .... ., .
C/ . ~-' ' (1) Jenls Pajak daerah yang
slfatnya llmltatlf seblgalmana dlrumuekan dalam Pnl12 ayat (2) dan aylt (3)
(2) Jenls reb'fbusl daerah yang slfatnya enumeratlf maslh dapat dlkembangkan lagl jenls lalnnya bel'dasir ketentuan Panl150
-13-POTRET REALITAS PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
Anallsls
• Perda pajak dan reb'fbusl apa saja yang be~ku? • Bagalmana strategl perencanian penyeiualan Perda pajak dan retrlbusl Daerah ? • BagalmaM gambanm pote1111 danh yang dlpertimbangkan dalam penyusunan
perencanaan perubahan paJak dan rttrlbutl daerah ?
----------- 18
Penyesuaian perda pajak atau retribusi daerah terarah untuk meningkatkan PAD.
Konteks penyesuaian peraturan tersebut dilakukan dengan analisis dokumen yang melihat
isi perda dan kesesuaiannya dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah. Ketentuan normatif yang penting dalam rangka peningkatan PAD
adalah jenis pajak daerah yang sifatnya limitatif dan jenis retribusi daerah yang sifatnya
enumeratif. Analisis dokumen dilanjutkan dengan potret realitas produk hukum daerah
tentang pajak dan retribusi. Analisis dokumen peraturan perundangan di tingkat nasional
dan di tingkat daerah selanjutnya diarahkan pada output penelitian yaitu tata hukum positif
tentang perda pajak dan retribusi daerah, strategi perencanaan penyesuaian perda pajak
dan retribusi daerah, serta gambaran potensi daerah sebagai konsideran penyusunan
perencanaan perubahan pajak dan retribusi daerah ke depan nanti.
4.6. Jadwal Penelltlan
Rencana penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 8 bulan dengan rincian
jadual penelitian sebagai berikut:
No KEGIATAN
1. Rapat dan koordinasi persiapan penelitian
2. Pengurusan perizinan 3. Pencarian data (data primer
dan data sekunder) 4. Analisis data 5. Penyusunan Laporan 6. Seminar Hasil Laporan
Tabell.
Jadwal PentUtfan
Maret April
---~~---~--- ~~ ----------------~-------~----- 19
Mei Juni
BULAN Juli
Agustus September
Oktober
BABY
HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian
5.1.1. Kabupaten Lamongan
5.1.1. 1. Kondisi Umum Geografis
Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8km2 atau
±3. 78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.6 Dengan panjang garis pantai sepanjang
47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km2 apabila
dihitung 12 mil dari permukaan laut. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai
Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 (tiga) karakteristik
yaitu:
• Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendab yang relatif agak subur yang
membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan,
Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
• Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan
kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng,
Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
• Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan
banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah,
Turi, Karangbinagun, Glagah.
Batas wilayah administratifKabupaten Lamongan adalah:
• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik.
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di
atas permukaan laut dan kelerengan laban. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan
rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan
6 Data kondisi geografis dan demografis dikutip dari Situs (website) resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, hUp;//w\\W,IamQD@Il·io.jd/index.php?option'"'COm conteol&task .. vicw&id .. 441 <emid'"'43.2., Pemutakhiran Terakhir (Friday, 13 June 2008).
-- 20
~
~
ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4, 15% berketinggian di atas 100 meter
di atas permukaan air taut.
Dari uraian di atas, maka hal yang perlu diperhatikan adalah topografi Kabupaten
Lamongan berbentuk "cekung" artinya wilayah bagian utara dan selatan merupakan
dataran tinggi sedangkan wilayah bagian tengah merupakan dataran rendah serta di lewati
sungai terpanjang di Jawa yakni Sungai Bengawan Solo, sehingga rawan sekali terhadap
banjir.7 Penggunaan laban masih di dominasi oleb laban pertanian sekitar 47% dari luas
wilayah Kabupaten Lamongan sebesar 1.812,8 Km2•
Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan
merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau
dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kccamatan Lamongan, Dcket,
Turi,Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng,Glagah,
Karangbinagun,Mantup, Sugio, Kedongpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng,
sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adaJah sangat curam, atau kurang dari
1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan laban 40% lebih.
Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku
sawah (PU) 44.08 ha, baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 ha, sawah tadah hujan
2S.407,80 ha, Tegalan 32.844,33 ha, pemukiman 12.418,89 ha, Tambak/kolarnlwaduk
3.497, 72 ha, kawasan hutan 32.224,00 ha, kebun campuran 212,00 ha, Rawa 1.340,00 ha,
Tanah tanduslk:ritis 889,00 ha, dan lain-lain 15.092,51 ha.
5.1.1.2. Kondlsi Umum Demografts
Menurut data Survey Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2005 sebanyak 1.261,972 jiwa,
terdiri dari 646.830 jiwa (Sl,26%) perempuan dan 615.142 jiwa (48,74%) laki-laki.
Dengan komposisi kelompok umur berdasarkan jenis kelamin laki-laki usia 0-14 tahun
sebanyak 170.087 jiwa (27,65%), usia 15-64 tahun sebanyak 407.040 (66,17%) dan usia di
atas 65 tahun sebanyak 38.015 jiwa (6,18%). Sedangkan kelompok umur perempuan usia
0-14 tahun sebanyak 151.617 jiwa (23,44%), usia 15-64 tahun sebanyak 436.092 (67,42%)
dan usia di atas 65 sebanyak 59.121 jiwa (9,14%), sehinggajumlah penduduk Kabupaten
Lamongan secara keseluruhan berdasarkan kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 321.704
Jiwa, usia lS-64 tahun sebanyak 843.132jiwa, usia 6S ke atas sebanyak 97.136jiwa.
7 Mohammad Anwar, eta!., "Evaluasi RPJMD 2006-2010 Kabupaten Lamongan-Jatim," b1tp://psktnp.s1teJl.8_,ne!Lt!l iJ!sfppncL.ninl_kLp_df
____ 21
Banyaknya pencari kerja tamatan SD yang terdaftar sebanyak SS orang, tamatan
SMP sebanyak 216 orang, tamatan SMU/sederajat sebanyak 5.371 orang, tamatan
Diploma J/IIIIII sebanyak 2.125 orang, tamatan sarjana sebanyak 3.419 orang. Adapun
pemenuhan lowongan kerja menurut sektor listrik, gas dan air 186 orang, bangunan 242
orang, perdagangan 417 orang, angkutan 240 orang, bank dan keuangan 78 orang dan
jasa-jasa 2.351 orang.
5.1.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah
a) Potensl Unggulan Daerab
Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan
ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi
unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat
diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu atau diakselerasi dan
dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian atau pembangunan
daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong
dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potcnsi sumber daya yang ada di
Kabupaten Lamongan.
Hasil analisa komparatif dan sektor unggulan berdasarkan data produk
Domestik regional Bruto (PDRB) melalui indeks Dominasi antar daerah di Provinsi
Jawa Timur (38 kabupaten/ kota) dengan menggunakan 2(dua) indikator utama yaitu
Static Location Quotion (SLQ) dan Dynamic Location Quotion (DLQ), maka dapat
diketahui sektor-sektor unggulan daerah di Kabupataen Lamongan. Adapun sektor
unggulan Kabupaten Lamongan terscbut antara lain
• Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan,
• Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industri
tekstil. barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan),
• Sektor bangunan atau konstruksi,
• Sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan
besar dan eceran dan sub sektor hotel),
• Sektor keuangan persewaan danjasa perusahaan serta
• Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan dan
rekreasi, dan perorangan dan rumah tangga).
Potensi unggulan suatu daerah juga dapat dilihat dari kondisi sumberdaya
yang dimitiki. Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan
------------------------ 22
daerah Kabupaten Lamongan di sektor pertanian khususnya nampak pada sub sektor
tanaman pangan dan sub sektor perikanan. Dengan total baku laban sawah scluas
83.213 hektar(sekitar 7,23% dari total Jawa Timur Kabupaten Lamongan pada tahun
2006 mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 776.085 ton GKG
(7,14% dari total produksi gabah di Jawa Timur atau terbesar ke-2 di Jawa Timur).
Kabupaten Lamongan juga merupakan penghasil nomor S (lima) terbesar di Jawa
Timur untuk komoditi jagung, yaitu sebesar 5,61% dari total Jawa Timur.
Untuk sub sektor perikanan, Kabupaten Lamongan mampu memberikan
kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur atau merupakan
penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, yaitu sekitar 65.874,984 ton senilai k:urang lebih
Rp.446 milyard. Kontribusi terbesar produksi ikan di Kabupaten Lamongan
disumbangakan oleh produksi ikan air tawar (sawah tambak) dan produksi perikanan
taut. Perikana sawah tambak yang didukung areal 22.422,49 hektar mampu
memberikan produksi ikan air tawar sebesar di Jawa Timur, sedangkan perikanan laut
yang didukung 19.994 nelayan dan 5.385 armada kapal penangkap ikan mampu
menghasilkan produksi ikan terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur setelah Kabupaten
Sumenep dan Probolinggo.
Pada sektor indusri pengolahan, keunggulan potensi sektor ini banyak
ditopang oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga (IRT) dan Usaha Mikro kecil
Menengah (UMKM) yang ada. Berdasarkan data tahun 2006, di Kabupaten Lamongan
berkembang 13.676 unit industri non formal dan 445 unit industri formal yang
kesemuanya memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap perekonomian daerah
dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.
Sektor bangunan atau konstruksi merupakan salah satu sektor unggulan
daerah di Kabupaten Lamongan.Hal ini menunjukkan suatu indikasi cepatnya laju
gerak: pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Lamongan, baik itu berupa
gedungjalan jembatan,sarana irigasi dan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan
penyeberangan (ASDP), obyek wisata (WBL) dan kawasan industri (LIS) yang
didukung peranan swasta/investor.
Besamya volume pcrdagangan di Kabupaten Lamongan khususnya komoditl
pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri basil produk Lamongan
merupakan suatu potensi unggulan daerah yang perlu didukung dengan system
pemasaran yang efisien dan dukungan sarana prasarana (infrastruktur) yang baik.
Surplus beras pada tahun 2006 yang kurang lebih mencapai 358.000 ton merupakan
.. ---·-~•» -- -----~--"·- ~ .... ~""'"'' ···~···-··· - --~ ·- .... - ....... ···-" - 23
salah satu komodoti perdagangan unggulan daerah, demikian juga komoditi perikanan
air tawar (sawah tambak) dan perikanan laut yang memberikan kontribusi besar
terhadap perekonomian daerah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun
2006 memberikan perumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 10,3 7%.
Untuk sektor jasa, khususnya sub sektor hiburan dan rekreasi menunjukkan
suatu perkembangan yang nyata atau signifikan untuk memberikan kontribusi yang
semakin meningkat terhadap perokonomian daerah Kabupaten Lamongan.
Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) nampak nyata memberikan pengaruh
langsung terhadap besarnya kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB. Dengan
kunjungan wisatawan mencapai kurang lebih 8SO.OOO per tahun merupakan suatu
potensi daerah yang besar untuk terns dikembangkan dan disinergikan dengan obyek
wisata lainnya seperti wisata religi atau ziarah Makam Sunan Drajat dan Goa Maharani.
Keberadaan WBL juga secara tidak langsung memberikan multiplier effect terhadap
kembang tumbuhnya kegiatan ekenomi produktif lainnya di masyarakat. Pada tahun
2006 sub-sektor hiburan dan rekreasi mampu tumbuh sebesar 5,23%.
Melalui pemikiran yang berwawasan luas (regional dan nasional) yang
didukung dengan pemahaman bahwa potensi ekonomi daerah bukanlah sekedar apa
yang terkandung dan tersedia di daerah tersebut, tetapi juga meliputi potensi ekonomi
di luar teritori Wilayah Lamongan yang dapat mendatangkan manfaat bagi Lamongan.
Melalui riset peta potensi unggulan daerah baik yang bersifat internal maupun
lingkungan ekstemal-luar daerah, Provinsi bahkan nasional disertai dengan strategi
pemasaran daerah, Kabupaten Lamongan memanfaatkan peluang dan potensi tersebut
demi terwujudnya kemajuan perekonomian daerah dan masyarakat Lamongan. Wilayah
Kabupaten Lamongan yang mempunyai letak strategis diantara pusat-pusat
pertumbuhan di Jawa Timur merupakan potensi yang cukup besar untuk dioptimalkan
dalam rangka pengembangan wilayah. Model pembangunan ekonomi daerah dengan
pendekatan kutub pertumbuhan (Growth Pole Approach), yaitu menciptakan pusat
pusat pertumbuhan khususnya di wilayah pantura (pantai utara) dengan pihak investor
merupakan strategi yang telah dikembangkan selama beberapa tahun ini. Diharapkan
pusat-pusat pertumbuhan tersebut bisa menjadi engine of growth dari perekonomian
Kabupaten Lamongan secara keseluruhan tanpa mengesampingkan pengembangan
wilayah lainnya.
24
'--
b) Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
Nilai total PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Lamongan
pada tahun 2006 (yang masih merupakan angka estimasi atau sangat sementara) adalah
sebesar Rp.4,082 triliun. Sedangkan berdasarkan atas dasar berlaku (ADHB), PDRB
Kabupaten Lamongan mencapai Rp.5,872 triliun atau meningkat sebesar 10,24%
dibandingkan tahun 2005 dimana sebesar Rp. 2,283 triliun disumbangkan oleh sektor
pertanian.
Perkembangan pencapaian kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat
dari nilai pertumbuhan perekonomian yang dicapai tiap tahunnya. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 mencapai S, 11%. Pertumbuhan
ekonomi selama 5 (Lima) tahun terakhir (2002-2006) menunjukkan pola
kecenderungan yang semakin meningkat. Namun demikian pencapaian pertumbuhan
ekonomi tersebut disadari masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
dan Nasional yang pada tahun 2006 mencapai 5,5%.
Struktur perekonomian Kabupataen Lamongan yang masih besar ditopang
oleh sektor pertanian mengakibatkan laju pertumbuhan ekonominya masih dibawah
rata-rata Jawa Timur dan Nasional. Persoalan struktural yang dialami oleh sektor
pertanian selama ini mengakibatkan rendahnya kontribusi sektor ini terhadap
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan
ekonomi yang disumbangkan oleh sektor pertanian selam kurun waktu 2002-2006
relatip stagnan, dimana pada tahun 2006 hanya tumbuh sebesar 1, 72%, paling rendah
dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut,
upaya peningkatan nilai tam bah produk -produk komoditi pertanian pada tahun-tahuin
mendatang melalui pengembangan kegiatan pengolaban basil komoditi pertanian
(industri pengolahan berbasis komoditi pertanian) menjadi salah satu pemecahannya.
Berdasarkan data perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir (2002-2006)
struktur perekonomian Kabupaten Lamongan masib belum banyak mengalami
perubahan yaitu masih ditopang utamanya oleh sektor primer (khususnya oleh sektor
pertanian). Meski demikian peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan
samakin menurun, sedangkan sektor tersier (khususnya sektor perdagangan, hotel &
restoran dan sektor jasa-jasa) menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun
2006 sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar yaitu 43,22% terhadap
total PDRB ADHK Kabupaten Lamongan, kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor
25
...._
perdagangan, hotel dan restoran (29,58%) dan sektor jasa-jasa( 11,48%), dan sektor
industri pengolahan sebesar 5,51 %.
Mendekati dengan publikasi struktur perekonomian oleh Pemda Kabupaten
Lamongan diatas, terdapat basil penelitian bahwa selama tahun 2001-2006
perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan mengalami kemajuan
secara fluktuasi.8 Nilai pertumbuhan tertinggi dicapai pada periode 2002 sebesar 44%
sedangkan terendah pada tahun 2004 sebesar S%. Sumber pendapatan asli daerah yang
memiliki kontribusi terbesar berbeda setiap tahunnya selama tahun 2002-2003
kontribusi terbesar dipegang oleh sektor lain-lain pendapatan. Sedangkan penerimaan
daerah yang bisa dikembangkan adalah sektor pajak dan retribusi karena keduanya
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Lamongan. Dalam
meningkatkan kontribusi dan potensi pendapatan asli daerah, hendaknya membuat
suatu kebijakan yang efektif dan efisien guna meningkatkan penerimaan daerah dari
sektor pajak dan retribusi.
Terdapat penelitian lain yang bersifat sektoral yaitu Peranan Sektor
Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kelja dan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Lamongan Tahun 2001-200rl untuk mengetahui besarnya tingkat
penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata di Kabupaten Lamonganf besamya
sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Lamongan tahun 2001-2006. Penelitian tersebut dilakukan karena melihat besarnya
potensi sektor pariwisata dalam menyerap tenaga kcrja di Kabupatcn Lamongan. Data
yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu yang diperoleh dengan mencatat
dari Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang telah disusun dengan baik dan
siap diolah selama periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. HasH penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata elastisitas kesempatan kerja pada sektor pariwisata
sebesar 2,29. Sedangkan rata-rata pada sektor pendukung pariwisata sebesar 1,54. Pada
sektor pariwisata dan sektor pendukung pariwisata mengalami elasticity. Rata-rata
persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebesar 5,11%. Pada sektor pariwisata, laju pertumbuhan produksi sektor
8 Fitri Junitasari, "Analisis Potensi Peodapatan Asli Daerab Kabupaten Lamonaan", http:// di gi I i b. umm .ac.id/ gdl.php?mod=browse&op=read&id=j iptummpp-gdl-s 1-2009-fitri j unit-15713&PHPSESSID=42d6ee65b827a38f44956092d28ba985 9 Mario Hally Hadiwijaya, "Peranan Sektor Pariwisata terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001-2006," http://digilib.utlei.ac.id/p,dl42/gdl.php?mod .. browse&op""tead&id .. gdlhub~p,dl·marlohally-23.68
·------ ------- 26
-
pariwisata rata-rata per tahun sebesar 124,24% dan laju kenaikan tenaga kerja yang
terjadi sebesar 561,71%. Pada sektor pendukung pariwisata hotel, rumah makan,
transportasi, rekreasi dan hiburan, rata-rata laju pertumbuhan jumlah sektor pendukung
pariwisata adalah sebesar 16,74%, rata-rata laju kenaikkan tenaga kerja sektor
pendukung pariwisata sebesar 27,84%. Sumbangan yang diberikan untuk Pendapatan
Asli Daerah (PAD) sebesar 5,11% peri ode tahun 2001-2006. Laju pertumbuhan selama
kurun waktu mulai tahun 2001-2006 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan,
dapat diartikan dalam penelolaan kcpariwisataan yang dilakukan pada periode tabun
2001-2006 di Kabupaten Lamongan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata dan
mengurangi pengangguran.
c) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Di dalam LKPJ, laporan kinerja anggaran daerah terutama didominasi oleh
klaim besamya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai dari 68%.10
Bila pada Tahun 2006 hanya sebesar Rp. 42 Miliar, PAD Lamongan 2009 mencapai
Rp. 71 Miliar. Pertumbuhan 68% PAD 2005-2010 memang cukup tinggi, apalagi
diukur dengan pertumbuhan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang mencapai
20%. Ironisnya, derajat Desentralisasi Fiskal Lamongan malah menurun. Bila tahun
2005, porsi PAD dibanding keseluruhan Pendapatan Daerah mencapai 9,3%, sayangnya
Tahun 2009 hanya mencapai 7,5%. Konsekuensinya, tingkat kemandirian keuangan
daerah juga menurun, hila tahun 2005 sebesar 10,3%, maka pada tahun 2009
Pemerintah Lamongan semakin tergantung pada anggaran dari Pemerintah pusat karena
kemandirian fiskalnya terjun ke angka 8%. 11
Tekad Pemkab untuk meningkatkan PAD dari sektor yang tidak menambah
beban bayar masyarakat belum juga tercapai. Statistik PAD 2005-2010 mengungkap
bahwa komponen terbesar PAD Lamongan bersumber dari retribusi, utamanya dari
retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi parkir berlangganan. Bila pos "unggulan"
seperti WBL tahun 2009 diperoleh pembagian laba sebesar Rp. 10,1 Miliar, masih
kalah dengan pendapatan Lamongan dari retribusi pelayanan kesehatan warga yang
berobat, sebesar Rp 11,3 Miliar. Target PAD tahun 2009 sebesar 111 Millar -
sebagaimana telah diiklankan di media massa -- hanya tercapai 71 Miliar. 12
10 Madekhan Ali. "Catatan Pinggir Untuk LKPJ Bupati Lamongan," Budget Info, Daulat Atas Anggaran, http://www.budget-info.com/index.php?option=com content&view=article&id=353%3Acatatan-pinggir-untuklkpj-bupati-lamongan&catid=48%3Alocal-budget-sektor-lain&Itemid=259&lang=in 11 Ibid. 12 Ibid.
27
Retribusi daerah di Kabupaten Lamongan merupakan hal yang penting bagi
kesejahteraan masyarakat sehingga seringkali menuai analisis yang kritis terhadap
pelaksanaannya. Suatu hal yang penting untuk digarisbawahi berdasarkan basil
penelitian tentang retribusi pasar13 adalah sumber Pendapatan Daerah yang dimiliki
oleh Kabupaten Lamongan untuk membiayai kegiatan daerahnya yang paling potensial
adalah pendapatan di sektor retribusi pasar. Dana yang diperoleh di sektor retribusi
pasar merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan
daerah di sektor lainnya.
Data BPS Provinsi Jawa Timur tentang pajak daerah14 dan retribusi daerah1)
menunjukkan terdapat kecenderungan realisasi pajak daerah yang tidak memenuhi
target pada tahun 2007 dan melampaui target pada tahun 2008. Sedangkan retribusi
daerah Kabupaten Lamongan cenderung melampaui target yang dicanangkan sepanjang
tahun 2007-2008.
Tabel. 3. Target dan Realisasi Pajak Daerab dan Retribusi Daerab Kabupaten Lamongan (2007-2008)
Tabun Target dan Realisasi Pajak Daerab Retribusi Daerah
2007 Target 12.115.000.000,00 18.408.000.000,00 Realisasi 11.994.000.000,00 19.700.000.000,00
2008 Target 12.241.000.000,00 23.573.000.000,00
Realisasi 14.173.000.000,00 24.300.000.000,00 Sumber: BPS Provinsi Jatim (2008); diolah oleh peneliti.
5.1.2. Kabupaten Pasuruan
5.1.2.1. Kondisi Umum Geografis
Letak geografis wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan berada pada posisi
sangat strategis yaitu jalur regional juga jalus utama perekonomian Surabaya - Malang
dan Surabaya- Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi
dan membuka peluang infestasi di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan mempunyai
13 Eny Rahmawatl, "Pelakunaan Retrlbusl Pasar Dalam Peniqkatan Pendapatan Asll Daerab (Studl Pada Kantor Dlspenda Kabupaten Lamongan)," http:/ I di gi I i b. itb.ac. id/ gdl .php?mod=browse&op=read&i d=j i ptumm-gdl-s 1-2002-en y-57 67 -retri busi 14 Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten!Kota Seluruh Jawa Tnnur Sektor Hasil Pajak Daerah. BPS Provinsi Jawa Timur, b11p : // j atim.bps.a~
content/uploads/images/PAD l.pdf 15 Rekapitulasi Target dan Realisasl Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Tlmur Sektor HasH Retrlbusl Daerah, http:/ / jati m. bps. go .i d/wp-contentlupl oads/images!P AD2.pdf
· "'-· "~~•.·o•~~.·o-••••·••· ••• .. ••·•• '''""'·'" · ·····---···• ~ ""------.-···''"' •· · 2 8
luas wilayah 147.401,50 Ha (3,13% luas Provinsi Jawa Timur) terdiri dari 24 Kecamatan,
24 Kelurahan, 341 Desa dan 1.694 Pedukuhan.16
Batas - batas wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
• Utara: Kabupaten Sidoatjo dan Selat Madura.
• Selatan: Kabupaten Malang
• Timur: Kabupaten Probolinggo
• Barat : Kabupaten Mojokerto
Daratan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 3 bagian:
• Daerah Pegunungan dan Berbukit, dengan ketinggian antara 180m s/d 3000m. Daerah
ini membentang dibagian Selatan dan Barat meliputi: Kec. Lumbang, Kec. Puspo,
Kec. Tosari, Kec. Tutur, Kec. Purwodadi, Kec. Prigen dan Kec. Genpol.
• Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6m sampai 91 m, dataran rendah ini
berada dibagian tengah, merupakan daerah yang subur.
• Daerah Pantai, dengan ketinggian antara 2m sampai 8m diatas permukaan taut.
Daerah ini membentang dibagian Utara meliputi Kec. Nguling, Kec. Rejoso, Kec.
Kraton dan Kec. Bangil.
Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan berbuldt dan
daerah dataran rendah, yang secara rinci dibagi menjadi 3 bagian:
• Bagian selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan
tanah antara 186 meter sampai 2. 700 meter yang membentang mulai dart wilayah
kecamatan Tutur, Purwodadi dan Prigen.
• Bagian Tengah terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian
permukaan antara 6 meter sampai 91 meter dan pada umumnya relatif subur.
• Bagian Utara terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur dengan
ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. Daerah ini membentang dari
timur yakni wilayah kecamatan Nguling Kearah Barat yakni Kecamatan Lekok,
Rejoso, Kraton dan Bangil.
Keadaan kemiringan tanah di Kabupaten Pasuruan adalah bervariasi:
• Kemiringan 0-25 derajat meliputi + 20% luas wilayah. Daerah ini merupakan dataran
rendah yangterletak di bagian Utara.
16 Data kondisi geografis dan demografis dikutip dari Situs (website) resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, http://www .pasuruankab. go. id/perda. ph p?ciD=3 &action= I ist
----- 29
• Kemiringan l 0-25 derajat meliputi ±.. 20% luas wilayah. Daerah ini merupakan
datara.n yang bergelombang yang terletak di bagian Tengah.
• Kemiringan 25-45 derajat meliputi ± 30% luas wilayah. Daerah ini merupakan yang
bersambung dengan perbukitan (dibagian Barat dan Timur).
• Kemiringan diatas 45 derajat meliputi ± 30% luas wilayah. Daerah ini merupakan
pegunungan yang terletak di bagian Selatan. Sedangkan struktur tanah di Kabupaten
Pasuruan sebagian besar terdiri dari jenis Alluvial. Mediterian, Regosol, Labosal dan
Litasol. Grumasol dan Andosal.
5.1.2.2. Kondisi Umum Demografis
Sebagai modal dasar pembangunan penduduk Kabupaten Pasuruan relatif besar
tercatat 1.454.521 jiwa terdiri dari laki- laki 725.484 jiwa dan perempuan 729.037 jiwa
(data akhir tahun 2005 BPS Kabupaten Pasuruan) dengan kepadatan 979 jiwalkm2.
Keaneka ragaman penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura, Suku Tengger dan
keturunan asing antara lain Cina, Arab, India. Agama yang dianut Islam, Kristen
Protestan, Katholik, Budha dan Hindu.
Kondisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari Pertanian (33,98%)
Industri Pengolahan (24,69%), Listrik, gas dan air (0,41%) perdagangan, hotel dan
restoran (17,790/o) pertambangan dan galian (0,38%). Bangunan (5.21%), Keuangan,
Persewaan dan jasa perusahaan (0,33%), pengangkutan dan komunikasi (6,66%) serta
jasa (10,55%) Data akhir tahun 2005 bcrdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional.17
5.1.2.3. Kondisi Ekonomi Daerab, Pajak Daerab dan Retribusi Daerah
Menurut hasil pemantauan Tim Jawa Pos (JPIP), Kabupaten Pasuruan
mengalokasikan belanja publik lebih kecil daripada belanja aparatur.18 Suatu hal yang
positif adalah belanja bantuan keuangan yang cukup besar pada pos dinas pendidikan
(Rp 43,9 miliar). Kabupaten Pasuruan mengalokasikan anggaran 10,06 persen atau setara
Rp 65,72 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp 43,9 miliar (6,7 pcrscn dari total APBD)
disumbang kelompok belanja bantuan keuangan pada pos dinas pendidikan. Kabupaten
Pasuruan juga menunjukkan kecenderungan kenaikan alokasi anggaran pendidikan yaitu
17 Ibid. 11 "Paparan HasU Monitoring Otonoml Daerah dl Jattm 2007," Selasa, 15 Mel 2007, http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:KOXibFhy5hgJ:www.adkasi.org/upload/File/Paparan %2520Monitoring%2520Pelaksanaan%25200tonomi%2520Daerah,%2520Jawa%2520Pos.doc+analisis+data+ ~+daerah+kabupaten+pasuruan&cd .. 35&hl"'id&crclnk&il""id
30
alokasi lebih dari 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD 2007-2009 atau berada
pada kisaran 39-41 persen.19
Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan perencanaan untuk Pajak Daerah sebesar
Rp 32.438.500.000,00 dan realisasinya adalah Rp 37.161.151.288,00. Sedangkan
retribusi daerah direncanak:an mencapai 11.360.680.000,00 dan realisasinya lebih dari
perencanaan semula yaitu 13.443.648.061,00.20
Dalam tabel berikut ini terdapat kecenderungan realisasi pajak: daerah yang
melampaui target, sepanjang tahun 2007-2008. Sedangkan retribusi daerah Kabupaten
Pasuruan pada tahun 2008 sempat tidak memenuhi target, dibandingkan denpn
pencapaian pada tahun 2007.
Tabel. 4. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pasuruan (2007-2008)
Taboo Target dan ReaUsasl Pajak Daerab Retrlbusl Daerab
2007
2008
Target
Realisasi
Target Realisasi
38.914.000.000,00
40.138.000.000,00
40.439.000.000,00 44.099.000.000,00
Somber: BPS Provinsi Jatim (2008); diolah oleh peneliti.
14.633.000.000,00
16.608.000.000,00
17.011.000.000,00 16.672.000.000,00
Dalam Rancangan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2010, khususnya Pengantar Nota
Keuangan R-APBD 2010, terdapat perencanaan capaian untuk P~ak Daerah adalah Rp.
44.324.922.000,- dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 23.588.727.000,-.21
· 5.1.3. Kota Madiun
5.1.3.1. Kondl1l Umum Geografll
Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Timur
bagian barat yang mempunyai letak strategis. Kota Madiun menjadi perlintasan
transportasi darat utama antar Provinsi di pulau Jawa diantaranya dilewati jalur antara
Surabaya - Madiun - Solo - Jakarta, Sl1rabaya - Madiun - Solo - Bandung. Kota
Madiun juga merupak:an kota transit yang cukup strategis karena topografi tanahnya
1~iada~i dari uraian Nur Hidiyat pada "Hasil Studi Aoganm ftndidikao di Datrab.'' http://www. inisiatif.org/index.php?option=com content&view=article&id=258%3Akajian-apbd-2&catid=30%3Areformasi-perencanaan-dan-penganggaran&Itemid=77&lang=in 20 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2004, Badan Pemeriksa Keuangan Republik: Indonesia, diakses melalui http://www.bpk.go.~d/~oclhaQsern/200?
~m I /HP.%2QAff!D%.2QlQ05/l19..KabYil2!lP.aw·®ll,Jlllf "Pandangan Umum Nota Keoangan Pemda Pasuruan"1 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
http://www.bungjack.co.cc/2009/12/pandangan-umum-nota-keuangan-pemda.html
~· ·-·· ~----- . ·-~-"~~- 31
yang datar menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun
kereta api serta mendukung daerah hinterland yang mempunyai potensi budaya dan
pariwisata yang cukup terkenal. 22
Secara geografis Kota Madiun terletak pada 1110 BT-1120 BT dan 70LS- SOLS
dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun di sebelah
utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur
dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan sebelah barat dengan Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun. Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 Km2 terbagi
menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan
Kecamatan Kartoharjo. Dengan luas masing-masing Kecamatan Manguharjo 10,04 Km2,
Kecamatan Taman 12,46 Km2, dan Kecamatan Kartoharjo 10,73 Km2. Masing-masing
kecamatan tersebut terdiri atas 9 kelurahan sehingga terdapat 27 kelurahan di Kota
Madiun.
Kota Madiun terletak pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter
dari permukaan air taut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air taut
terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut
terletak di sebelah di selatan. Rentang temperatur udara antara 200C hingga 350C. Rata
rata curah hujan Kota Madiun turon dari 210 mm pada tahun 2006 menjadi 162 mm pada
tahun 2007. Rata-rata curah hujan tinggi teljadi pada bulan-bulan di awal tahun dan akhir
tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah teljadi pada pertengahan tahun.
5.1.3.2. Kondisi Umum Demografis.
Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 1996 sebanyak 184.668 jiwa, dan terus
meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,76% menjadi 196.691 jiwa pada
tahun 2005.23 Dengan mengacu rata-rata laju pertumbuhan penduduk, proyeksi jumlah
penduduk tahun 2025 sebanyak 228.848 jiwa, dengan rata-rata kelahiran di Kota Madiun
sebesar 2.209 jiwa/tahun dan rata-rata kematian sebesar 1.228 jiwa/tahun. Sebaran
penduduk terkonsentrasi di pusat kota (Kel. Kartoharjo, Kel. Pangongangan, Kel.
Kejuron, Kel. Pandean, Kel. Nambangan Lor). Konsentrasi yang demikian itu masih
ditambah penduduk pekelja musiman dan pekelja sektor informal yang cenderung
tinggal di wilayah tersebut karena pertimbangan ekonomi untuk menekan beaya
transportasi walaupun terpaksa tinggal ditempat yang kurang memadai.
22 Dikutip dari dokumen RPJMD Kota Madiun yang telah disahkan menjadi Perda No. 19 Tahun 2009, http:/ /bappeda.madi unkota.in fo/wp-content/uploads/20 I 0/01 /mi m.pdf 23 RPJPD Kota Madiun 2005-2025, http://bappeda.madiunkota.info/wp-content/uploads/20 10/06/perda-rpjp.pdf
32
Dalarn Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2002 - 2012 telah
termuat konsep untuk rencana distribusi penduduk antara lain melalui upaya
mengembangkan daya tarik Bagian Wilayah Kota (BWK) diluar pusat kota untuk
dikembangkan kawasan-kawasan pemukiman sehingga dimungkinkan pengurangan
konsentrasi penduduk yang padat di pusat kota.
Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan bahwa pada tahun 2002 BWK Pusat
kota dan sekitarnya seluas 449.631 ha didiami sekitar 58.708 jiwa yang berarti tingkat
kepadatan penduduknya 131 jiwa per ha, sementara di BWK Barat (kota bagian barat)
seluas sekitar 787.948 ha angka kepadatan penduduk hanya mencapai sekitar 32 jiwa per
ha. Demikian juga di BWK Selatan (yang mencakup wilayah kota bagian selatan dan
timur) pada angka kepadatan sekitar 70 jiwa per ha, serta BWK Utara (yang mencakup
kota bagian utara dan timur) tingkat kepadatan penduduk sekitar 48 jiwa per ha. Dengan
tingkat kepadatan penduduk dan sebaran penduduk yang tidak seimbang dan merata itu
diperlukan kebijakan pengembangan daya tarik pada setiap BWK agar distribusi
penduduk bisa lebih seimbang dan merata. Pengembangan daya tarik itu antara lain
mencakup pengembangan kawasan perkantoran, pertokoan, permukiman, pendidikan
dan sebagainya.
5.1.3.3. Kondisi Ekonomi Daerah1 Pajak dan Retribusi Daerah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan
peranan atau keadaan riil sektor-sektor yang mempengaruhi besar kecilnya Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan untuk mengetahui kontribusi sektoral dan
pertumbuhan ekonomi daerah, didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas dasar harga konstan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dengan
menggunakan harga konstan perkembangan dari tahun ke tahun tidak dipengaruhi
inflansi, sehingga pebandingan pertumbuhannya lebih obyektif . Peranan sektoral
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun
2007 menempati urutan pertama adalah sektor lndustri Pengolahan sebesar 23,99%
walaupun secara trend mengalarni penurunan dari tahun 2003 sampai dengan tahun
2007. Peringkat kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berada pada
kisaran angka yang relatif stabil dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 berkisar 19%
- 20%. Urutan ketiga adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi di tahun 2007 sebesar
14,94% meningkat 0,8% dari tahun 2006, Dilihat dari peranan kelompok sektor maka
yang memberikan konstribusi terbesar adalah kelompok tersier sebesar 57,95%
kemudian kelompok sekunder 39,65% dan yang terkecil kelompok sektor primer sebesar
·--- 33
2,4%. Dukungan sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kenaikan dari tahun 2003
sampai dengan tahun 2008, bahkan pada tahun 2007 dan 2008 pertumbuhan ekonominya
lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur.
Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang menunjukkan kecenderungan
meningkat dari tahun 2003-2008. Tahun 2003 Kota Madiun mengalami pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,44% namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur yang sebesar 4, 78%. Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sedikit
mengalami kenaikan menjadi sebesar 4, 74%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur meningkat menjadi 5,83%. Tahun 2005 sampai dengan 2008 pertumbuhan
ekonomi Kota Madiun meningkat terus, hingga pada tahun 2007 dan 2008 mampu
melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 6,15 dan 6,24.
Sedangkan pertumbuhan Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi pada
tahun 2007 sebesar 6, 11% dan menurun menjadi 5,9% di tahun 2008. Secara sektoral
pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami fluktuasi yang bervariasi. Sektor
pengangkutan dan Komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi diantara
sektor-sektor lainnya.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari: pajak daerah, retribusi
daerah, bagian usaha daerah, lain-lain pendapatan. Walaupun Pendapatan Asli Daerah
(PAD) mengalarr.i peningkatan di hampir semua Provinsi, Kabupaten/Kota, namun
secara rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif lebih kecil dibandingkan dengan
kebutuhannya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun
2004-2008 rata-rata mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi
tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 22.096.187.441,55 atau 129,40% dari
target anggaran, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2004 hanya sebesar
Rp.16.647.374.553,72 atau 89,23% dari target anggaran. Sedangkan realisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) tahun 2005, 2006,2007 dan 2008 secara berturut-turut sebesar
129,40%, 104,74%, 114,55% dan 117,55%.
---------- 34
;,_..
.......
'-
-........,
._,
'-'
Tabel5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2004-2008
Tahun Target Realisasi Persentase Realisasi (Rupiah) (Rupiah) Terbadap Target (0..4)
2004 18,656,598,000.00 16,647,374,553.72 89.23%
2005 17,075,298,000.00 22,096,187,441.55 129.40%
2006 18,485,922,000.00 19,362,751,778.28 104.74%
2007 19,593,760,000.00 22,444,56.5,604.67 114.55%
2008 22,980,184,000.00 27,014,134,401.86 117,55%
Sumber: Dispenda Kota Madiun (2009) dalam RPJMD Kota Madiun .
Pertumbuhan target anggaran tahun 2005 dibanding tahun 2004 menurun 8,48%,
kemudian tahun 2006 meningkat menjadi 8,26%. Tahun 2007 terjadi penurunan menjadi
sebesar 5,99% dan naik kembali menjadi 19,06%. Sedangkan realisasi mengalami
pertumbuhan yang fluktuatit: Pada tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 32,73%
dibanding tahun 2004. Namun tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun
mengalami penurunan dibanding tahun 2005 sekitar 12,37%. Peningkatan kembali
terjadi pada tahun 2007 dan 2008 secara berturut-turut 15,92% dan 21,84%.
Tabel 6. Target dan Reallsasl Komponen Pendapatan Asli Daerab Kota Madiun Tahun 2004-2008
Tahun Target dan Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba Perusahaan Lain-lain Realilasi Milik Daerah Pendapataa Alii
Daerab Yaa1 Sah
2004 Target 4,602,949,000.00 4,515,501,000.00 711,015,000.00 8,827,133,000.00
Realisasi 5,618,949,575.50 5,002,981,195.60 683,122,341.09 5,342,321,441.53
2005 Tqet 5,345,270,000.00 5,269,835,000.00 1,222,767,000.00 5,237.42~000.00
Reallsasl 5,981,331,637.00 6,107,718,839.00 1,163,428,048.87 8,843, 708,916.68
2006 Target 5,801,233,000.00 6,223,489,000.00 1,254,967,000.00 5,206,233,000.00
Realisasi 6,367,531,950.25 6,594,055, 756.00 1,217,924,743.97 5,183,239,328.31
2007 Target 6,363,948,000.00 8,109,514,000.00 1,423,165,000.00 3,697,133,000.00
Reallsasl 7,864,616,849.45 9,389,439, 796.00 1,368,981,078.04 3,821,527,881.18
2008 Target 7,809,346,000.00 10,116,102,000.00 1,967,947,000.00 3,086,789,000.00
Realisasi 8,597,497,646.00 11,626,157,682.50 2,145,892,656.78 4,644,586,415.42
Somber: Dispenda Kota Madiun (2009) dalam RPJMD Kota Madiun.
----------------------- 35
-
Pajak daerah terhadap PAD Kota Madiun yang merupakan pos paling besar
peningkatannya dibandingkan tiga pos lainnya (retribusi daerah, laba perusahaan milik
daerah, dan lain-lain PAD yang sah). Memiliki Kontribusi realisasi di tahun 2004-2008
berkisar antara 27%-35%. Sedangkan untuk realisasi anggaran terhadap target bergerak
pada tingkat 109%-123%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah
tertinggi Pada tahun 2007 yaitu sebesar 35,04% dan terendah pada tahun 2005 yaitu
sebesar 27,07%. Sedangkan realisasi anggaran terhadap target tertinggi pada tahun 2007
yaitu sebesar 123,58% dan terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 109,76%.
Pertumbuhan reaisasi pajak daerah Kota Madiun rata-rata 7,41% sedangkan kenaikan
tertinggi pada tahun 2007 terhadap tahun 2006 sebesar 23,51%.
Gambar3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target (2004-2008)
I'O.OOr. I 122.01'X 123.58X
1%0.0GY.
100.00X
80.00X
GO.OOX
1-0.00:1(
~o.oo;.-~
o.oox 201M 2005 2000 2007 2Ho·
• K:mtr busi tert adap P .00 :11 Per~entase ·ealisasi ter abdap tar,et
Somber: Dispenda Kota Madiun (2009); dalam RPJMD Kota Madiun.
Retribusi daerah berkontribusi terhadap PAD pada tahun 2004 sampai tahun
2008 berkisar antara 27%- 43%, sedangkan realisasi anggaran terhadap target berkisar
antara 105% - 115%. Retribusi daerah diperoleh dari obyek-obyek retribusi adalah
retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD, retribusi pelayanan persampahanlkebersihan,
retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), retribusi penggantian
biaya cetak akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi
pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemakaian kekayaan
daerah, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi
izin mendirikan bangunan, retribusi peruntukan penggunaan tanah, retribusi izin
gangguan (H 0 ), retribusi izin trayek.
36
Kontribusi retribusi daerah dalam mendukung PAD Kota Madiun tertinggi terjadi
Pada tahun 2008 yaitu 43,04% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2005
sebesar 27,64%. Dari sisi realisasi retribusi daerah terhadap target tertinggi terjadi pada
tahun 2005 dengan realisasi sebesar 115,90% dan realisasi terendah terjadi pada tahun
2006 yaitu 105,95%. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah tahun 2005 terhadap tahun
2004 sebesar 22,08%, kemudian pada tahun 2006 pertumbuhan menurun menjadi 7,96%.
Tahun 2007 pertumbuhan retribusi daerah meningkat menjadi 42,39% namun pada tahun
2008 menurun menjadi 23,82%.
Gambar4. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Persentase Realisasi Anggaran Terhadap Target (2004-2008)
140.0~
120.00ll. 100.00"/.
80.00X
60.00X
llt.IIX __.,
40.00"/. J 31.15
20.0~
t•·"" .--
27.84p;
-185.95X
W..71X .... 13" .--..........
34.11 41.13 43.041'
0.00~1 11
1 ·· , ·· , ··· , ·· ,
2014 2005 2008 2117
I• xTerhadapPAO a xRealisasi I ~nmh .. r· Oi<:nPnrl,;, Knt,;, M,;,rlinn f?OOQ)· rl,;,hm RPTMn Knt,;, M,;,rlinn _____ .,. •• ....,.-.~t' ..... .._. __ ...... "_ .... ..._ __ .__..._._ ,_ .... ....,_, ,, _.... .................. ..._ __ .,..._ .. .........,. ..... ...,.._ ....... - _ _.._..._._.
5.1.4. Kota Mojokerto
5.1.4.1. Kondisi Geografis
2108
Kota Mojokerto yang berhari jadi tanggal 20 Juni 1918 ini hanya memiliki batas
administratif seluas 16,46 km2 setara dengan V.. luas areal kota mandiri pertama di
Indonesia, Bumi Serpong Damai, sementara penduduknya (2000) sekitar 108.938 jiwa.24
Berarti kepadatan per km2 mencapai hampir 6.618 jiwa. Di Jawa Timur, kota ini menjadi
kota terpadat ke dua setelah Surabaya
Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Mojokerto
mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian, yaitu: barat, timur, dan tengah. Bagian
barat merupakan wilayah yang berkarakteristik pertanian serta masih bersifat relatif
rural. Pengembangan daerah ini berpusat di Kelurahan Prajurit Kulon. Di sebelah Timur
yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung. Dan
24 Profil Kabupaten!Kota, Kota Mojokerto, http://ciptakarya.pu.go.id/profiVprofillbarat/jatim/mojokerto.pdf
37
L-
di wilayah tengah yang merupakan jantung kota, pengembangannya dipusatkan di
Kelurahan Mentikan. Kota Mojokerto memiliki batas-batas wilayah: Utara (Sungai
Brantas ), Selatan (Kabupaten Mojokerto ), Barat (Kabupaten Mojokerto ), Timur
(Kabupaten Mojokerto).
5.1.4.2. Kondisi Demografls
Jumlah penduduk di kota Mojokerto yaitu sejumlah 112.547 jiwa dengan luas
wilayah 1.646,5 Ha sehingga kepadatan penduduknya 69 jiwa-Ha. Dari data
kependudukan di atas maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada Kelas Kota
Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota
dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai SOO.OOO jiwa.
5.1.4.3.Kondisi Ekonomi Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah
Karena letaknya yang cukup strategis, 50 km arab barat Kota Surabaya, daerah
ini menjadi hinterland kota metropolitan dan termasuk: dalam Gerbangkertasusila
(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Daerah-daerah ini
merupakan kelompok kawasan yang menyangga Kota Surabaya. Sebagai daerah
penyangga, roda perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di
Surabaya.
Oleh karena itu mata pencaharian penduduk sebagian besar cenderung ke arah
lapangan usaba perdagangan, angkutan dan industri pengolahan. Kcgiatan perdagangan
bersama hotel dan restoran pada tahun 2001 menghasilkan Rp 215 milyar dari total
kegiatan ekonomi kota yang mencapai Rp 626,2 milyar. Dari sekor angkutan diperoleh
Rp 109 milyar dan dari sektor industri pengo laban mencapai Rp 97,7 milyar. Usaha
perdagangan sendiri, tanpa hotel dan restoran, menghasilkan Rp 157,6 milyar. Adapun
komoditas yang diperdagangkan pada umumnya merupakan barang-barang hasil
produksi industri pengolahan, terutama industri pengolahan tekstil, barang kulit, dan alas
kaki.
Dalam tabel berikut ini terdapat kecenderungan realisasi pajak daerah yang
melampaui target sepanjang tahun 2007-2008. Sedangkan realisasi retribusi daerah Kota
Mojokerto pada tahun 2008 sempat tidak mencapai target dibandingkan dengan tahun
2007.
---------------------- 38
~
Tabel. 7. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Mojokerto (2007-2008)
Tabun Target dan Realisasi Pajak Daerah Retribusi Daerab
2007 'I'ariCt 4.318.000.000,00 Realisasi 4.990.000.000,00
2008 Target 5.132.000.000,00
Realisasi 5.835.000.000,00
Sumber: BPS Provinsi Jatim (2008); diolah oleh peneliti.
5.1.5. Provinsi Jawa Timor
5.1.5.1. Konsisi Umum Geografis
7. 779.000.000.,00 8.992.000.000.,00 9.270.000.000.,00
8.591.000.000.,00
Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau dengan luas wilayah daratan sebesar
47.130,15 Km2 dan Lautan seluas 110.764,28 km2• Wilayah ini membentang antara 111°
0' BT- 114° 4' BT dan~ 12' LS - 8° 48' LS. Sisi Utara wilayahnya berbatasan dengan
Laut Jawa, Sclatan dengan Samudra Indonesia, Timur dengan Selat Bali!Provinsi Bali
dan Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.
Gambar.5 Peta Wilayah Jawa Tim~5
"' . .._._
·o
~· .:c:a:::·,.; • ~~
~~-----..
Provinsi Jawa Timur dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, mcliputi:
29 Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang,
Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,
Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban,
25 http://www.jatimprov.go.id/
------------ 39
Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang
9 Kota : Surabaya, Madiun, Kediri, Blitar, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo dan
Mojokerto. Ouna memantapkan dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan Pemerintahan
dan Pembangunan di seluruh wilayah Jawa timur serta dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan Jawa Timur yang selanjutnya disingkat BAKORWIL.
5.1.5.2. Kondisi Umum Demografis
Jawa Timor adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia.
lbukotanya adalah Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km2, dan jumlah penduduknya
37.477.737 jiwa (2010). Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di
Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa
Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra
Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga
meliputi Pulau Magura, Pulau Bawean, Pulau Kang.,ean serta sejumlah pulau-pulau kecil
di Laut Jawa dan Samudera Hindia(Pulau Sempu dan Nusa Barung)26,
5.1.5.3. Kondisi Perekonomian Daerah, Pajak dan Retribusi
Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I tahun 2010 mettingkat sebesar 3,08
persen dibandingkan triwulan IV tahun 2009 (q-to-q), dan apabila dibandingkan dengan
triwulan I tahun 2009 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Secara
kumulatif sampai dengan triwulan I atau Januari- Maret 2010 (c-to-c}, ekonomi Jawa
Timur tumbuh sebcsar 5,82 persen.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I tahun 2010 baik (y-on-y) maupun (c
to-c) terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,26 persen, diikuti oleh
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10, 14 persen, sektor pertambangan dan
penggalian 9,89 persen. sektor perdangan, hotel dan restoran 9,62 persen dan sektor
konstruksi sebesar 6,12 persen. sementara sektor lainnya tumbuh kurang dari 5 persen.
Somber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor perdagangan. hotel dan restoran 2,84
persen, diikuti sektor industri pengolahan 0,93 persen, sektor pengangkutan dan
komunikasi 0,63 persen. sektor Jasa-Jasa 0,30 persen dan sektor pertanian 0,20 persen.
26 http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_ Timur
------------ 40
Sedangkan sektor-sektor lainnya memberikan sumbangan pertumbuhan antara 0,08
persen sampai dengan 0,19 persen.
Struktur Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2010 masih ditopang oleh tiga sektor
utama yakni sektor Perdagangan. Hotel dan Restoran sebesar 28,44 persen, sektor
Industri Pengolahan sebesar 27,37 persen, dan sektor Pertanian sebesar 19,67 persen.
Ketiga selctor tersebut memberikan kontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur
sebesar 75,48 persen. Sementara kontribusi sektor-sektor lainnya antara 1,15 persen
sampai dengan 7,86 persen.
Perekonomian Jawa Timur yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga
berlaku pada triwulan I tahun 2010 mencapai Rp 182,13 triliun, sedangkan PDRB atas
dasar harga konstan 2000 sebesar Rp 83,10 triliun. Jawa Timur dikenal sebagai pusat
Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signiftkansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni
berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasionat27•
5.2. Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Somber Pendapatan Asli Daerah
Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi Daerah
untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola urusan pemerintahan
daerah yang lahir sebagai konsekwensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan
uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan UU Pemda, diatur pembagian urusan
yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh
pemerintah daerah. Secara skematis pola pembagian urusan tersebut adalah sebagai
berikut:
27 Berita Resmi Statistik, Biro Pusat Statistik Jawa Timur. No. 28/05/35fTh. VIII, 10 Mei 2010
41
Gambar6. Skema Pembagian Urusan Pemerintahan berdasar UU 32 Tahun 2004
- Monetar - Yuetlel
- Polltlk Liuar Negerl
Tata keioia kepemerintahan di daerah harus diarahkan untuk menyeienggarakan urusan
yang menjadi kewenangan daerah. Urusan penyelengaraan daerah terbagi ke dalam urusan
wajib yang berupa pelayanan dasar dan urusan piliban. Pengaturan lebib rinsi tentang
pelaksanaan urusan daerah ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Provinsi dan Urusan Kabupaten!Kota.
Untuk mampu membiayai pelaksanaan ursan tersebut, maka pemerintah daerah diberi
wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak dan atau retribusi daerah28• Dalam
UU 32 Tahun 2004,juga dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasall57.
Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
I) basil pajak daerah;
2) basil retribusi daerah;
3) basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain PAD yang sah;
b.danaperimbangan;dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
28Perhatikan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
42
~
~
Berdasar ketentuan Pasal 157 UU 32 Tahun 2004 ini, selanjutnya pemerintah daerah
melakukan upaya pemungutan ~ak dan retrlbusl daerah. Agar pemungutan ltu tldak
menimbulkan permasalahan bagi rakyat di daerah, maka diatur dalam Undang-undang
tentang pajak dan retribusi daerah29• Saat ini, undang-undang yang diberlakukan adalah
UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Prijak dan Retribusi Daerah.
Hasil pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama pendapatan asli
daerah. Selanjutnya PAD menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah
yang pada akhimya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD (khususnya
Pendapatan Daerah) ..
5.2.1. Kabupaten Lamongan
S.l.t.t. Pertumbuban PAD terbadap Pendapatan Daerab
Kondisi Kabupaten Lamongan saat ini dikenal sebagai Kabupaten yang sukses dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Perkembangan pendapatan asli
daerahnya pun berbanding lurus dengan peningkatan besaran APBDnya. Hal ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupatem Lamongan bekerja keras untuk dari tahun ke
tahun meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak dan retrbusi. Dalam Tabel 1.
Berikut dapat dilihat perkembangan pendapatan dari sektor PAD tahun 2007, 2008, dan
2009 dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun yang sama. Peningkatan
pendapatan daerah pasti selalu terjadi di daerah, tetapi tidak selalu hal itu dibarengi
dengan kenaikan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, layak jika Lamongan
dikategorikan sebagm Kabupaten yang bertumbuh pesat dan berhasil dalam pelaksanaan
otonomi daerah.
~ Nomor. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
368S) sebagaimana telah diubab deniM Undan~-Undan& Nomor 34 Tahun 2000 tentani Perubaban atas Undang·UndanJ Nomor 18 Tahun 1997 tentana Pl\)ak Daerah dan Retrlbusl Daerah (L-embclnm Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
------------- 43
Tabel8. Prosentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah30
Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009.
- -- - ------- - - - ------- - ----- tafiun -2oof - -- -- rahlin-- iooir -------- -failuil2oo_s_l
Pendapatan Daerah I 661,759,337,198 1 756,709,359,748 1 869,777,965,3651
PAD 43,058,501 '192.83 55,639,143,645.00 66,608,873,942.51
Prosentase 6.5% 7.4% 7.7%
Graflk 1. Perbandingan Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007, 2008, 200931
1,000,000,000,000 900,000,000,000 aoo,ooo,ooo,ooo 700,000,000,000 600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000
0
Tahun2007 Tahun2008
Tahun 2009
Perbandlnpn APBD dan PAD
......... 'W'- ••• --··----- •
~ • .l.I.:l. renumbunan raJaK uaeran
• PAD
APBD
Di Kabupaten Lamongan, terdapat berbagai jenis pajak daerah yang sebelum
berlakunya UU 28 Tahun 2009. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah:
1. Pajak Hotel dan Retoran, Perda No. 09 Tahun 1998
2. P~jak Hiburan, Perda Nomor 10 Tahun 1998
3. Pajak Reklame, Perda No. 11 Tahun 1998
4. Pajak Penerangan Jalan, Perda Nomor 12 Tahun 1998
31 Diolah dari dari Buku Laporan Realisasi APBD Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007,2008 dan
2009
31Ibid.
44
5. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Perda Nomor 13 Tahun I998
6. Pajak Parkir, Perda Nomor II Tahun 200.
7. Pajak Sarang Burung, Perda No. 44 Tahun 2003.
Dari sejumlah jenis pajak daerah yang dipungut, yang merupakan jenis pajak
potensiil adalah: Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame (pajak daerah).
Sementara itu, Lamongan juga memperoleh tambahan penghasilan dari tugas memungut
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Sementara, jenis pajak daerah yang
kurang potensiil adalah: Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.
Tabel9. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan
Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007, 2008, 200~2
------ ------ --------- --- -·---- - _______ 2007. . ------ ---· -- _2008 ____ -i------2009 _______
PAD .a3,088,801 '112.83 88,838, 143,MS.OO 88,808,873,142.81
Pajak Daerah 10,909,571 ,668.90 11 ,993,879,168.00 14,271,468,396.00
Prosenrase terhadap Penda atan Daerah 1,6% 1,6% 1,6% Prosentase terhadap
PAD 28.3% 21.8% 21.4%
Terhadap pengelolaan pajak daerah, pertumbuhan di Kabupaten lamongan tidak terlalu
menggembirakan jika dilihat dalam prosentase. Secara keseluruhan hasil pengumpulan
dari pajak daerah terus meningkat berkisar I 0-14% pertahun dari tahun anggaran berjalan
(lihat tabel 2.) Namun jika dibaca perbandingannya dengan APBD, maka terjadi
penurunan prosentase. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penerimaan dari sektor pajak daerah
tidak mudah dikembangkan karena 2 faktor, pertama, jenis pajak daerah tidak dapat
dikembangkan dengan mudah, mengingat hal ini berkaitan dengan obyek pungutan yang
sifatnya given. Kedua, jumlah wajib pajak lambat bertumbuh berikut besaran pungutan
yang juga bersifat tetap.
Jika dinilai dari kenaikan penerimaan, apa yang terjadi di Lamongan masuk dalam
kategori sangat baik, karena terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan atas penerimaan
dari sektor pajak daerah.
32lbid.
45
Grafik2 Perbandingan Penerimanaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009
900,000.000.000 =6&l,759,337,1?a""·-..... 7::-·777
........
600,000,000 000 soo,ooo,ooo' ooo 400.ooo.ooo:ooo 300,000,000 000 2010,000,000.000 lOO,ooo,ooo:ooo
0
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
Perbandingan APBD dan Pajak
5.2.1.3. Pertumbuhan Retribusi Daerah
APBD
Pajak Daerah
Perihal retribusi daerah Kabupaten Lamongan melakukan pemungutan yang
didasarkan pada berbagi jenis retribusi. Jenis retribusi yang dipungut terbagi atas 3 (tiga)
kelompok, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan
Tertentu. Berikut berbagaijenis retribusi yang dipungut di Kabupaten Lamongan:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Nomor 03 Tahun 1995
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan, Perda Nomor 45 Tahun 2000.
3. Retribusi Bea Cetak KTP dan Akte Capil, Perda Nomor 44 Taun 1993.
4. Retribusi Pelayanan Parkir, Perda Nomor 80 Tahun 2000.
5. Retribusi Pelayanan Pasar, Perda Nomor 10 Tahun 1991
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 16 Tahun 1998
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Perda 17 Tahun 1998.
8. Retribusi Tempat Pelelangan~ Perda Nomor 11 Tahun 2004.
9. Ratribusi Terminal, Perda Nomor 22 Tahun 1998
10. Retribusi Tempat Parkir Khusus, Perda Nomor 12 Tahun 2005.
11. Retribusi Rumah Potong Hewan, Perda Nomor 47 Tahun 2003
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Perda Nomor 05 Tahun 2004.
Terhadap jenis, jenis retribusi yang dipungut di Lamongan, terdapat tiga jenis yang
sangat potensiil yaitu: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan
Kesehatan, dan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan. Sementara i~ retribusi yang
kurang potensiil adalah: Retribusi Ijin Bidang Pariwisata, Retribusi ljin Pengambilan
Air Bawah Tanah, dan Retribusi Tanda Daftar Gudang.
46
Jika dilihat pada tabel 3, maim nampak jelas pertumbuhan penerimaan retribusi di
Kabupaten Lamongan betumbuh pesat pada tahun 2009. Dibandingkan dengan
penerimaan pada tahun 2008, maka terdapat kenaikan hamipir 20% dari perolehan tahun
2008 di tahun 2009. Hal ini berbeda dengan penerimaan di tahun 2008 dibandingkan
dengan tahun 2007, kenaikin sekitar 10-14%.
Secara keseluruhan penerimaan Retribusi di Kabupaten Lamongan di Tahun
2007.2008 dan 2009 mengalami kenaikan. Namun demikian, perolehan dari retribusi ini
prosentasenya menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan APBD Lamongan di
tahun 2007, 2008 dan 2009, Namun demikian secara keseluruhan pengelolaan retribusi
masih tetap meningkat dengan baik (lihat tabel3.).
TabellO. Prosentase Penerim.aan Retribusi Daerah terhadap PAD dan
Pendapatan Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2007,2008, 2009
-----~·--- ----------1----·--·- 2007 __________ , ___ -- 2008 .. -- -.. ~----·- ___ 2009 ___________
PAD 43.058 501.192.83 55.639143.645.00 66 608,873,942.51
Retribusl Oaerah 18,080,077,425.00 19,618,544,117.00 24,300,382,597.00 Prosentase Terhadap
Pendapatan Daerah 2,7% 2,6% 2,8% Proaentaae
terhadap PAD 42.0% 35.3% 38.5%
Grafik3. Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009
100,000,000,000 800,000,000,000 700,000,000,000 600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000
0
------------------
869, n7,96S,36s
Tahun2007 Tahun2008 Tahun2009
Perbandlngan APBD dan Restrlbusl daerah
47
r
. APBD
• "-tffllull Daerah
'-'
Secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan Kabupaten Lamongan baik dari pajak
maupun retribusi daerah dapat dikatakan sangat baik. Hal ini menandakan adanya
pertumbuhan perekonomian yang sangat maju. Oleh sebab itu, sudah selayaknya jika
Kabupaten Lamongan segera melakukan penyesuaian pengaturan perda pajak dan
retribusinya sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.2.2. Kabupaten Pasuruan
5.2.2.1. Pertumbuhan PAD terhadap APBD
Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam kelompok kabupaten besar, dengan jumlah
penduduk banyak dan potensi daerahnya yang beragam. Pasuruan sebelah utara berbatasan
dengan wilayah pantai dengan sumberdaya lautnya. Sebelah barat, berbatasan dengan
Kabupaten Sidoarjo dengan memliki kawasan lndustri yang sangat luas yaitu Pasuruan
Industrial Estate Rembang (PIER). Sementara itu, diwilayah selatan dan tenggara kaya
dengan wilayah wisata alam.
Pertumbuhan penerimaan daerah yang dikumpulkan dalam bentuk PAD, daru tahun ke
tahun mengalami peningkatan, meskipun jika, dilakukan analisis mendalam terjadi
penurunan prosentase. Hal ini dapat dilihat pada PAD tahun 2008 dibandingkan dengan
APBD. Jika pada thaun 2007 dapat mencatatkan besaran 8% ternyata pada tahun 2008
turun menjadi 7% dari total APBD. Hal ini terjadi berkaitan dengan proses PILKADA
tahun 2009 dan akhir masa jabatan Bupati di 2008.
Tabelll. Perbandingan Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2007, 2008,2~
2007 2008 2009
Pendapatan Daerah 750.969.017.650 875.297.821.070 889.771.630.830
BesaranPAD 60,010,543,432 65,647,336,588 71,181,739,381
Prosentase 8.0"/o 7.5% 8.0"/o
Pada grafik 4 berikut dapat dibaca perbandingan pertumbuhan PAD kabupaten
Pasuruan terhadap APBD. Secara graflk nampak bahwa tidak ada kemajuan yang
signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan APBDnya. Pemerintah Daerah
33 Diolah dari dari Buku Laporan Realisasi APBD Kab. Pasuruan Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009
-- ---- ------- 48
sengaja membuat pertumbuhan yang konstan sekitar 8-9 persen dalam satu tahun
anggaran.
Graf"lk4 Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kabutan Pasuruan Tahun Anggaran 2007,2008,2009
PAD
APBD
0
71,181,739,381 I >5,647,336,588 60,010,543,432
500,000,000,000
5.2.2.2. Pertumbuhan Pajak Daerah
1,000,000,000,000
Perbandinpn APBDdan PAD TahunZ009
1J Perbandingan APBDdan PAD TehunZOOI
• Perbandingan APBDdan PAD TahunZ007
Jenis pajak daerah yang diberlakukan di Kabupaten Pasuruan, jumlahnya sama
dengan yang di atur dalam UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU 34 Tahun
2000. Rincian pajak daerah adalah sebagai berikut:
1. Pajak Hotel (Perda Nomor 21 tahun 2001)
2. Pajak Restoran (Perda Nomor 22 tahun 2001)
3. Pajak Hiburan (Perda Nomor 24 tahun 2001)
4. Pajak Reklame (Perda Nomor 20 tahun 2001)
5. Pajak Penerangan Jalan (Perda Nomor 8 tahun 2003)
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Perda Nomor 26 tahun 2001)
7. Pajak Parkir (Perda Nomor 25 tahun 2001)
Jenis Pajak Daerah yang masuk kategegori potensiil adalah Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Restoran dan Pajak HoteL Sementara iru,. jenis pajak yang kurang potensial
adalah: Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C.
Pada Tabel 5. dapat dibaca perkembangan penerimaan dari sektor pajak yang sangat
besar.Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi berjalan baik dan
lancar. Meskipun secara berurutan terdapat penurunan prosentase penerimaan dari tahun
2007 hingga 2009. Hal ini sangat beralasan karena subyek pajak dapat berpindah-pindah
domisi dan kegiatannya. Dalam kaitannya dengan kemampuan daerah membiayai diri
49
sendiri, kemampuan Kabupaten Pasuruan dapat dinyatakan sangat potensiil. Hal ini
danpak dari prosentase penerimaan pajak daerah terhadap PAD yang mencapai besaran
lebih dari 50%. Disisi lain. Tingginya penerimaan pajak daerah ini mengindikasikan
besarnya pertumbuhan investasi yang didalamnya disertai dengan penyerapan tenaga
kerja.
,..., ......... taoeti-"·
Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007,2008,2009
2007 2008 2009 Besaran Pajak
38,914,000,000 40,439,000,000 40,989,000,000 Dat!rah Prosentase thd
Pendapatan 5.2% 4.6% 4.6% Daerah
Prosentase terhadap PAD 64.8°/o 61.6% 57.6%
Pada grafik 5 berikut, dapat dibaca perbandingan pertumbuhan pajak daerah yang
semakin menurun dari tahun ke tahun terhadap APBD. Kenaikan nominal pada tahun 2008
justru turun dalam prosentase perbandingan dengan APBD dan PAD. Hal ini
menunjukkan turunnya pertumbuahan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2008.
Penyebab utamnya adalah pemilihan kepada daerah yang berpengaruh besar terhadap
kinerja satuan kerja perangkat daerah.
Gratlk5 Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Kab. Pasuruan Tahun Anggaran 2007,2008,2009
500,000,000,000
0
0 ID II. c
40,989,000,000
40,439,000,000 ll,t14,oo«1RRD
.-;>
50
""&:
" " _ .. " " II. " 0
• Ptrblncllnpn APID den Pljlk Tahun2007
Perbandlngan APBD dan Pajak Tahun2008
Perbandlngan APBD dan Pajak Tahun2009
l
5.2.2.3. Pertumbuhan Retribusi Daerah
Di Kabupaten Pasururuan penerimaan dari sektor retribusi mengalami pertumbuhan
yang signifikan dari tahun ketahun. Peningkatan perolehan retribusi di kabupaten pasuruan
didasarkan pada perda berikut ini:
1. Restribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratrium Kesehatan Daerah
2. Restribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)
3. Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
4. Restribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga
5. Restribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil
6. Restribusi Kuburan Umum
7. Restribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
8. Restribusi Pasar
9. Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :
• Mesin Gilas/ Walles
• Sewa Alat Berat I Excavator
• Sewa Rumah Dinas
• Pemotongan Pohon
• Laboratrium Jalan
• Sewa Tenda
• Sewa Tanah
• Sewa Gedung IGOR
10. Restribusi Terminal
11. Restribusi Tempat Parkir Khusus
12. Restribusi Rumah potong Hewan
13. Restribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
14. Restribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
15. Restribusi ljin Mendirikan Bangunan
16. Restribusiljin Trayek
17. Restribusi ljin Gangguan
18. Restribusi ljin Usaha Perdagangan
51
19. Restribusi ljin Usaha Industri
20. Restribusi Tempat Pelelangan Ikan
21. Restribusi IUJK/ Penerimaan Formulir I Adm. IUJK
22. Restribusi Wajib Daftar Perusahaan
23. Restribusi Setifikasi dan Laik Hygiene tempat Pengolaan Makanan (TPM)
dan Tempat-Tempat Umum.
24. Restribusi Perijinan Bidang Kesehatan
25. Restribusi ljin Penatausahaan Hasil Hutan
26. Restribusi Penatausahaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Memperhatikan jumlah instrumen perda yang dijadikan dasar memungut retribusi
tersebut, maka dalam implementasinya memerlukan jumlah perangkat yang cukup besar.
Besarnya jumlah penerimaan dari sektor retribusi ini menjadi indikator banyaknya
pungutan yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah. Tesisnya adalah, bahwa di
Kabupaten Pasuruan banyak sekali terjadi pungutan terhadap kegiatan perekonomian
rakyat. Oleh sebab itu, perubahan UU tentang pajak dan retribusi akan dapat menyebabkan
berkurangnya pendapat daerah dari sektor retribusi. Disisi lain, beban rakyat Kabupaten
Pasuruan yang harus dibayarkan kepada pemerintah melalui berbagai pungutan dalam
jenis retribusi daerah akan segera berkurang dengan terjadinya penyesuaian atas UU Pajak
dan Retribusi yang baru.
Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Pasuruan yang merupakan sumber pendapatan
potensill adalah: Retribusi Pelayanan RSUD, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan
Retribusi ljin Mendirikan Bangunan. Sementara, itu yang masuk kategori retribusi
kurang potensiil adalah: Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi ljin Usaha Industri.
Tabel13. Prosentase Penerimaan Retribusi terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Kab. Pasuruan Tahun Angaran 2007,2008,2009
2007 2008 2009 Besaran Retribusi 14,633,089,860 17,011,664,450 21,998,949,950 .
Prosentase terhadap Pendapatan Daerah 2.0% 2.0% 2.5% Prosentase terhadap
PAD 24.4% 25.9% 30.9% i
Grafik pertumbuhan perolehan retribusi daerah dari tahun 2007 hingga 2009
menunjukkan pertumbuhan yang konstan berkisar 15-18%. Analisis terhadap data ini
52
~
adalah antara perencanaan dan capaian sudah sesuai atau capaian yang direncanakan sudah
diprediksi dapat dicapai. Dengan demikian keberhasilan penyelenggara pemerintahan
belum menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Hal ini memang sering terjadi dalam
perumusan APBD dan capaian anggaran. Dalam perencanaan pendapatan, target capaian
sering dibuat lebih rendah (markdown) dari potensi sebenarnya. Hal ini akan
mempermudah bagi pemerintah untuk memenuhi target. Lebih dari itu, capaian bisa
melampaui terget yang dan bisa dinyatakan berprestasi .
.,... ___ ,e._ £
\JOUIKO.
Perbandingan Penerimaan Retribusi terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan Tahun Anggaran 2007. 2008 dan 2009
r . ~g989f'iooo Perb1ndlnpn P1J1k Dltrlh u: ;ft : :888
APBD,PAD, Pajak Daerah 121,998,949,950 , dan Restrlbusi Tahun Retribusi Daerah g l7,011,664,450 2009 114,633,089,860
t 71,181,739,381 1 Perbandlngan PAD .:it 65,647,336,588
APBD,PAD, Pajak Daerah 60,010,54il,4iZ , dan Rntrlbusl Tahun
I' 2008 I 889, ,630,830 Perbandlngan I
APBD t: ,........r. Jt~S. 97.821.070 APBD,PAD, Pajak Daerah , dan Restrlbusi Tahun
0 500,000,000,000 1,000,000,000,000 2007
5.2.3. Kota Madiun
5.2.3.1. Pertumbuban PAD terhadap APBD
j
Dari segi luas wilayah, Kota Madiun masuk pada kelompok sedang, didukung dengan 3
kecamatan (layak untuk menjadi 5 kecamatan). Posisi Kota Madiun berada ditengah
berbagai kabupaten lain di wilayah barat Jawa Timur. Kota Madiun menjadi daerah
penghubung Kab.Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Magetan dan Kab. Madiun sendiri yang
menjadi daerah induknya.
53
Tabel14. Prosentase penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2007,2008,200934
2007 2008 2009
Penerimaan
Daerah 336,668,475,000 372,780,514,506 378.537,220,000
PAD 22,444,565,605 27,014,134,401 43,871,880,253
Prosentase 6.8% 7.2% 10.5%
l
Secara keseluruhan pertumbuhan PAD terhadap APBD terjaga dalam deret kenaikan yang
sangat baik. Terlebih dalam kurun waktu tahun 2008-2009, prosentase kenaikan PAD
mencapai angka 1 0,5%. Ini menandakan, bahwa pertumbuhan ekonomi kota Madiun
sangat baik dalam upaya membangun kemandirian daerah. Oleh sebab itu, Kota Madiun
masih layak menyandang predikat sebagai kota yang bertunguh dah berkembang dalam
aspek perekonomian.
Graftk 7 Perbandingan penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2007,2008,2009
r- - - (T--
Q ~
·i,I71,1110,Z5J •
' 27,014,134,401 ' 22,444,565,605
Q ell
~
., . . - ' 3~780,514,506
' , / --- -·
0 200,000,000,000 400,000,000,000
5.2.3.2. Pertumbuhan Pajak Daerah
Jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kota Madiun, adalah:
1. Pajak Hotel, Perda Nomor 4 Tahun 2001
2. Pajak Restoran, Perda Nomor 5 Tahun 2001
3. Pajak Hiburan, Perda Nomor 6 Tahun 2001
4. Pajak Reklame, Perda Nomor 7 Tahun 2001
Perbandlngan APBD dan PADZ009 Perbandlnpn APID dan PAD2008 Perbandlngan APBD dan PAD2007
1
34 Diolah dari dari Buku Laporan Realisasi APBD Kota Madiun Taboo Anggaran 2007,2008 dan 2009
54
5. Pajak Penerangan Jalan, Penla Nomor 8 Tahun 2001
6. Pajak Parkir, Perda Nomor 9 Tahun 2001.
Dalam konteks perkembangan daerah, Pajak Daerah menjadi indikator keberhasilan
investasi di daerah tersebut. Selain itu, pajak daerah juga menjadi ukuran kinerja
pemerintahan dalam aspek pengembangan wilayah memfasilitasi masuknya investor di
dalam wilyah tersebut. Jenis Pajak yang poetensiil di Kota Madiun, adalah: Pajak Hotel,
Pajak Hiburan dan Pajak Rek/ame. Sedangkan yang masuk kategori kurang potensiil
adalah: Pajak Miner/ Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang
Burung Walet.
Pada tabel 8 terpapar penerimaan Kota Madiun dari sektor pajak daerah terus menurun
sejak Tahun 2007 hingga 2009. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengelolaan aset daerah
untuk menarik investor lebih banyak ke Kota Madiun. Untuk itu, dibutuhkan proses
pembaharuan pelayanan publik yang mempermudah proses perijinan investasi guna
menumbuhkan pungutan di sektor pajak daerah.
Tabel15. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009
2007 2008 2009 PAD 22,444,565,605 27,014,134,401 43,871,880,253
Pajak 7,864,616,849 8,597,497,646 9,427,601,807
Prosentase atas Penerimaan Daerah 2,30/o 2,3°/o 2,2% Prosentase atas PAD 35.0% 31.8% 21.5o/o
Dalam konteks pertumbuhan daerah, maka Kota Madiun termasuk pada kota
yang sangat kecil, hal ini mengingat juga jumlah kecamatan dan penduduknya sedikit.
Oleh sebab itu, pertumbuhan Kota Madiun perlu menambah wilayah kerja dan jumlah
penduduk. Dengan demikian akan menambah jumlah penghasilan dari unsur Pajak daerah.
55
Grafik. 8 Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Kota Madiun Tahun An22aran 2007,2008,2009.
[ I
f ~
JDo ., 1111
" /
0 200,000,000,000
5.2.3.3. Pertumbuhan Retribusi Daerah
. .
.,537 ,ZZO,OOO 780,514,506 75,000
400,000,000,000
Perbandlngan APBD dan Pajak Z009
Perbandlnpn APBD d1n '•J•k 2001
Perbandlngan APBD dan Pajak Z007
Sebagai kota pusat pertumbuhan di wilayah barat untuk Provinsi Jawa Timur, Kota
Madiun mengembangkan berbagai jenis retribusi yang diharapakan dapat mendulang
rupiah untuk meningkatkan PAD. Jenis retibusi yang dipungut di Kota Madiun meliputi
semua aspek (Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan
Tertentu), sebagai berikut:
Retribusi Jasa Umum:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Bea Cetak KTP dan Akta Capil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
56
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan! PesanggrahanNilla
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga
9. Retibusi Pelayanan Kepelabuhanan
10. Retribusi Penyeberangan di Air, dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Retribus Perizinan Tertentu, meliputi:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retrubusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin U saha Perikanan
Mencermati banyaknya jenis retribusi yang dipungut di Kota Madiun,
memperlihatkan banyaknya jenis akt~vitas masyarakat dalam lalu lintas perekonomian.
Dalam satu sisi, pertumbuhan kota menuju kota jasa dan perdagangan menunjukkan
kemajuan yang signifikan. Oleh sebab itu, suasana yang nyaman untuk aktivitas dan
pola pelayanan birokrasi yang baik, akan menjadi faktor peningkatan petumbuhan
ekonomi dan pada akhirnya mampu meningkatkan perolehan pendapatan kota Madiun
dari sektor retribusi. Terdapat tiga jenis Retribusi yang potensiil di kota Madiun,
yaitu: Retribusi Pema/ulian Kekayaan Daerah, Retribusi Parkil' di tepi /alan, dan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sedang yang masuk kategori kurang potensiil
adalah: Retribusi Pelayanan Pelllbuhan, Retribusi Penyeberangan d Air. Dan
Tetribusi I~n Usaha Perikanan.
Seperti diskripsi dalam Tabel9, nampak bahwa mesikipun perbandingan prosentase
penerimaan dari tahun ke tahun menurun terhadap APBD, namun secara nominal,
perolehan retribusi meningkat. Kesimpulannya Kota Madiun terns bertumbuh dalam
sektor perekonomian dan tetap layak disebut sebagai kota pertumbuhan di wilayah
barat Jawa Timur.
57
\........
Tabel16. Prosentase Penerimaan Retribusi terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009
2007 2008 2009
PAD 22,444,565,605 27,014,134,401 43,871,880,253
Retribusi 9,389,439, 796 11,626,157,683 13,653,458,797 Prosentase Retribusi terhadap Penerimaan
Daerah 2,9% 3,1% 3,2% Prosentase Retribusi
terhadapfAJ:) ______ '----------
41.8% 43.0% 31.1% -------------- -
Grallk9 Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Kota Madiun Tahun Anggaran 2007,2008,2009.
! .a
I
Q al A. c
13,653,458,797
11,626,157,683 9,389,439,796
- . . . . . . . . - . . . . :-::r 37 780,514 506 ·- . - - - - 3~,537,220,000 =-= =-;;;;;;;;;;:::;;: . -:'-'==;z::Ji 336,668,4 5,000 •
0 100,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 400,000,000,000
5.2.4. Kota Mojokerto
5.2.4.1. Pertumbuhan PAD terhadap APBD
Perbindlnpn APIDdan Restrlbusl daerah 2009
Perbandlnpn APBDdan
Rntribu1i durlh 2001
Kota Mojokerto masuk daiam kotegorl kota kecii, yang hanya terdiri atas 2
kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari. Pertumbuhan
perekonomian banyak didukung oleh kegiatan barang dan jasa yang terfasilitasi dalam
perkembang Kota. Oleh sebab itu, Kota Mojokerto disebut juga kota UMKM, dimana
sektor ini bertumbuh sangat pesat dengan berbagai jenis produksi. Kegiatan yang
sangat besar adalah UMKM di bidang kerajinan Tas dan Aalas Kaki. Perkembangan 3
tahun terakhir posisi PAD terhadap APBD mengalami penurunan, meskipun besaran
perolehan P ADA terns meningkat.
Dalam FGD yang dilakukan, diperoleh keterangan, bahwa peningkatan APBD di
Kota Mojokerto banyak didukung oleh aliran DAU dan DAK. Namun perlu dicermati,
58
bahwa kenaikan DAK tersebut juga karena Kota Mojokerto melakukan alokasi dana
partisipasi dalam berbagai kegiatan Pusat di Daerah.
Tabel17. Prosentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007,2008,200935
2007 2008 2009
Pendapatan
Daerah 312.177.418,056,82 333.374.591.014.18 358.964.796.758.45
PAD 26,061,952,699.82 26,276,475,864.33 28,154,863,948.45
Prosentase 8.3% 7.9% 7.8%
Grafik 10. Perbandingan Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah
Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007,2008,2009
2009
2008
Pendapatan Asli... 2007
0.00 200.00 400.00
2009
Billions
I 2007
Pendapatan Asli Daerah 26,061,952,699.82
2008
26,276,475,864.33 28,154,863,948.45
5.2.4.2. Pertumbuhan Pajak Daerah
J
Sebagai Kota yang berpenduduk sidikit, maka Mojokerto agak sulit untuk
mengembangkan pendapatan dari sektor pajak. Wilayahnya yang sempit juga menjadi
kendala untuk memperbesar peluang di bidang pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah
yang dipungut di Kota Mojokerto, adalah:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
35 Diolab dari dari Buku Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto, Tabun Anggaran 2007,2008 dan
2009
59
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan, dan
6. Pajak Parkir
Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, diperoleh keterangan, bahwa tiga besar
perolehan pajak diambil dari: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak
Hiburan. Dari tabel II berikut, dapat dibaca terjadinya penerimaan yang tidak terlalu
besar dibandingkan dengan PAD dan APBD. Prosentase yang demikian kecil,
membuktikan bahwa Kota Mojokerto tidak bisa mengandalkan pendapatannya dari sektor
pajak. Oleh sebab itu sudah tepat jika terobosan meningkatkan APBD dilakukan dengan
mencari tambahan DAK. dan DAU.
Tabel18. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007 ,2008! 2009
2007 2008 2009 PAD 26,061,952,699.82 26,276,475,864.33 28,154,863,948.45
Penerimaan PAJAK. Daerah 4,989,660,287.75 5,835,399,446.31 6,419,093,230.30
Prosentaseterhadap Pendapatan Daerah 1,7°/o 1,7% 1,8% Prosentase terhadap
PAD 19.1% 22.2% 22.8% -- - ------ ----L-
Gratlk 11. Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Kota Mojokerto Tahun An~aran 2007,2008,2009
r 30.00 ~ 25.00
1-0
20.00 15.00 10.00
Pendapatan Asli Daerah
5.00 ' ~. 0.00 - 2007
Pajak Daerah
2008 2009
Pendapatan Asli Daerah 26,061,952,699.82 26,276,475,864.33 28,154,863,948.45
Pajak Daerah 14,862,195,247.00 14,505,431,850.15 16,016,381,509.00
60 - --- - -- - -~ --
5.2.4.3. Pertumbuhan Retribusi Daerah
Pertumbuhan perolehan Retribusi Daerah di Kota Mojokerto sangat signifikan sebagai
sumber pendapat utama daerah. Jenis Retribusi yang dipungut di Kota Mojkerto, adalah:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
3. Retribusi Pelayanan Bea Cetak KTP dan Akta Capil
4. Retribusi Pelayanan Parkir Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Pemak:aian Kekayaan Daerah
8. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
9. Retribusi Terminal
10. Retribusi Rumah Potong Hewan
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
13. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
14. Retribusi lcin Oangguan!K.era.mian
15. Retribusi Izin Trayek dan,
16. Retribusi Izin J asa Konstruksi
Dalam proses pemungutan retribusi, kota Mojokerto mampu mengoptimalkan
pengahsilannya, yang hal ini berimplikasi terhadap besaran prosentasi retribusi
terhadap PAD dan APBD. Dari jenis-jenis retribusi yang dipungut, terdapat tiga besar,
yaitu: retribusi Pelayanan Kesehatan, retrlbusi Parkir di Tepl Jallln Umum, dan
Rteribusi Pelayanan Pasar. Sementara itu, sumber pendapatan sektor retribusi yang
kurang potensiil adalah: retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Penjualan Produk Usaha
Daerah, dan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan.
Terhadap perolehan Retribusi yang tertinggi, jelas adalah Pelayanan Kesehatan.
Dalam FGD diperoleh penjelasan, bahwa di Kota Mojokerto terdapat 3 rumah sakit tipe
B, dan berbagai jenis Rumah Sakit Bersalin. Artinya bahwa Kota Mojokerto bisa
menjadi leota rujukan bagi warga yangada disekitamya, khususnya di Kabupaten
Mojokerto dalam mencari jasa kesehatan.
61
Tabel19. Prosentase Retribusi terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Kota Mojokerto Tahun 2007,2008,2009
2007 2008 2009 Penerimaan PAD
26,061,952,699.82 26.276,475,864.33 28,154,863,948.45 Penerimaan
Retibusi Daerah 14,862,195,247.00 14,505,431,850.15 16,016,381,509.00 Prosentase
Retribusi terhadap Pendapamn Daerah L1 '70/... L1 kO/... L1 1 0/... ,.,,,u ""T'V/U -r, J. I U
Prosentase Retibusi terhadap PAD 57.0% 55.2% 56.9%
------
Grafik 12. Perbandingan Penerimaan Retribusi terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007,2008,2009
Ill 30.00
:! 25.00 ii 20.00
15.00
10.00
5.00
0.00 2007
Pendapatan Asli Daerah 26,061,952,699.82
Retrlbusl Oaerah 14,862,195,247.00
5.2.5. Provinsi Jawa Timur.
5.2.5.1. Pertumbuhan PAD terhadap APBD
2008
26,276,475,864.33
14,505,431,850.15
2009
28,154,863,948.45
16,016,381,509.00
Provinsi Jawa Timur adalah sebuah wilayah pemerintahan provinsi yang terdiri atas
38 kabupaten kota, sehingga dari unsur pemerintahannya, masuk dalam kategori terbesar.
Penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur bergerak pada upaya mencapai
keberhasilan pembangunan daerah tersebut Gubemur Jawa Timur yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Gubemur Jawa Timur No. 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-
2014, yang merupakan suatu perencanaan strategis, bahwa sumber daya dan dana daerah
diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas yang telah dituangkan dalam
Program Pembangunan Jawa Timur tahun 2009-2014.
62
~
-
Berbagai prioritas pembangunan di Jawa Timur, memerlukan dukungan pendanaan
yang sebagian besar harus diperoleh dari PAD. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan
untuk mencapai hal tersebut, khususnya perbaikan pelayanan publik dengan pembentukan
unit Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Hal itu dimaksudkan untuk memberi kemudahan
bagi investor masuk ke Jawa Timur, dan pada akhimya mampu menggerakan roda
perekonamian secara makro.
Pertumbuhan perolehan PAD di Jawa Timur sangat memuaskan jika hal itu
dibandingkan dengan APBD. Jawa Timur sudah sangat mampu membiayai kegiatan
pemerintahan dan kebutuhan pembangunannya rata-rata 70%. Hal ini berarti, tatakelola
pemerlntahan di Jawa Timur menawarkan kemandirian yang besar dalam hal membiayai
diri sendiri. Penurunan pada tahun 2009 bukan karena potensinya yang hilang tetapi lebih
disebabkan karena penurunan target di RAPBD 2009 yang ditetapkan pada tahun 2008
oleh DPRD Transisisi berikut Gubemumya yang transisi .. Meskipun demikian tetap hal itu
harus dipandanag sebagai penurunan dan tetap harus ditingkatkan.
Dalam kegiatan pembangunan di tahun 2009-2010 sudah mulai nampak arah dan
sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Jawa Timur. Seperti terurai dalam
rencana strategis RPJMD Jatim, antara lain:
1) program pengentasan kemiskinan, yaitu memenuhi hak-hak dasar yang meliputi
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaba, perumahan. dan
sanitasi, air hers~ pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman
dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan serta hak berpartisipasi dalam
kehidupan sosial politik. Dan salah satu instrumen untuk mempercepat mengurangi
angka kemiskinan adalah mengoptimalkan program corporate social responsability
(CSR).
2) Program menurunkan angka pengangguran, sebagai akibat dari dampak krisis
keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 yang berdampak pada pemutusan
hubungan kerja (PHK). Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah
misalnya penanganan perluasan lapangan kerja dengan memfungsikan balai latihan
kerja (BLK).
3) Program meningkatkan pertumbuhan ekonomi, upaya yang perlu dilakukan
misalnya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan konsep
pelayanan perizinan terpadu (P2T) dan inovasi teknologi tepat guna (TTG) di
sektor pertanian.
_____ 63
4) Program meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai ukuran
keberhasilan pembangunan suatu daerah, upaya yang perlu dilakukan adalah
senantiasa mengupayakan peningkatan IPM melalui aksesibilitas pendidikan,
kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Berdasar berbagai sasaran pokok program dalam renstra RPJMD Jatim 2009-2014, maka
diperlukan dukungan dana yang cukup. Perolehan PAD Jatim seperti terurai di Tabel 13,
sangat memungkinkan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai targer
pembangunan dimaksud.
Tabel20. Prosentase penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timor
Tahon Anggaran 2007,2008,200936
Penerimaan PAD
Prosentase PAD terhadao APBD
lun
4,164,250,659,987 1 5,212,319,315,953 1 5,708,040,337,082
70.1% 73.7% 72.9%
Graflk 13 Perbandingan Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timor
Tahon Anggaran 2007,2008, 200~7
Pendapatan Asli...
2009
2008
2007
0.00 5,000.00
2007
10,000.00
!!!!len• 2008 2009
Pendapatan Asli Daerah 4,164,250,659,986.61 5,212,319,315,953.00 5,708,040,337,081.51
Pendapatan Daerah 5,940,048,022,273.61 7,075,105,412,658.00 7,827,694,815,532.50
36 Diolah dari dari Buku La!Wran Realisasi APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007! 2008 dan
2009 37
Diolah dari dari Buku Laporan Realisasi APBD Propinsi Jawa Timor Tahun Anggaran 2007,2008 dan 2009
-- 64
Besaran pungutan atas Pajak daerah tersebut terdiskripsi pada tabel 15., perkembanagn
jumlah penerimaannya yang semakin meningkat, meskipun secara prosentase mengalami
fluktuasi jika dibandingkan dengan APBD atau PAD. Dalam Tabel tersebut nampak kekuatan
Pajak Daerah yang siap mendukung kemampuan daerah dalam memenuhi APBD. Jadi, Jawa
Timur dapat dikatakan mempunyai kemandirian dalam melakukan pembiayaan urusan daerah
(rumah tangga sendiri).
Tabel22. Prosentase Penerimaan Pajak Daerab Terbadap PAD dan Pendapatan Daerab
Propinsi Jawa Timor, Taboo Anggaran 2007,2008,2009
PAD 4,164,250,659,987 5,212,319,315,953 5, 708,040,337,082
Pajak Daerah 3,574,886,241, 780 4,481, 791,543,639 4,891,816,302,939 Prosentase Pajak Daerah terhadap
PendaEatan Daerah I 69,7%1 63,4%1 65,5% Prosentase Pajak
Daerah terhadao PAD I 85.8% I 86.0% I 85.7%
Grafik 14 Prosentase Penerimaan Pajak Daerab Terbadap PAD dan Pendapatan Daerab
Propinsi Jawa Timor, Taboo Anggaran 2007,2008,2009
8,000,000,000,000.00
7,000,000,000,000.00
6,000,000,000,000.00 5,000,000,000,000.00 4,000,000,000,000.00
3,000,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00 0.00
~
2007
Pendapatan Asli Daerah
5.1.5.3. Pertomboban Retribosi Daerab
2008 2009
Pajak Daerah Pendapatan Daerah
~
e. Pajak Air Bawah Tanah (P ABT)
Besaran pungutan atas Pajak daerah tersebut terdiskripsi pada tabel 15., perkembanagn
jumlah penerimaannya yang semakin meningkat, meskipun secara prosentase mengalami
fluktuasi jika dibandingkan dengan APBD atau PAD. Dalam Tabel tersebut nampak kekuatan
Pajak Daerah yang siap mendukung kemampuan daerah dalam memenuhi APBD. Jadi, Jawa
Timur dapat dikatakan mempunyai kemandirian dalam melakukan pembiayaan urusan daerah
(rumah tangga sendiri).
Tabel22. Prosentase Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timor, Tahun Anggaran 2007,2008,2009
PAD
Paiak Daerah 3,574,886,241,780 I 4,481,791,543,639 I 4,891,816,302,939 Prosentase Pajak Daerah terhadap
PPnrl~n~t~n n~Pr~h .I. '"'J.J.U.U.IJU.f.4.U.l ......, .............. U.Ll
Prosentase Pajak Daerah terhadap
PAD
h0 70/n v_,,, /V
85.8%
r' .. nf":lr 1 A ~ ....... ... ..,
h':t .d01n I h~ ~Ofn V.J , -r /U VJ'J /U
86.0% 85.7%
Prosentase Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timor, Tahon Anggaran 2007,2008,2009
8,000,000,000,000.00
7,000,000,000,000.00
6,000,000,000,000.00
5,000,000,000,000.00
4,000,000,000,000.00
3,000,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
0.00
2007
Pendapatan Asli Daerah
2008 2009
Pajak Daerah Pendapatan Daerah
66
'---
5.2.5.3. Pertumbuhan Retribusi Daerah
Pemungutan retribusi daerah di Jawa Timur juga didasarkan pada 3 pola, yaitu
Retribusi Jasa Umwn, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Rincianjenis
Retribusi yang di;pungut di Jawa Timur, adalah:
Retribusi Jasa Umum
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
J. Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Retrlbusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan!Villa.
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
7. Retribusi Pengelolaan Tahura R Soerjo.
Retribusi Perijinan Tertentu
1. Retribusi Izin Trayek
2. Retribusi Izin Usaha Perikanan
BerdasarkaD. keterangan yang dari perangkat pemungut, diperoleh penjelasan urut
urutan obyek retribusi yang potensiil di Jawa Timur: Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah, Retribusi lzin Perpanjangan Kerja, dan Retribusi Rumah Potong Hewan.
Sementara retribusi yang kurang potensill adalah: Retribusl lr.ln Trayek, Retrlbusi
Pengelolaan TAHURA, dan Retribusi Pengujian Kapal Ikan.
Dalam Tabel 16., terlihat secara jelas kecilnya kontribusi retribusi daerah di Jawa
Timur terhadap PAD. Hal ini dapat dinyatakan wajar, karena jenis retribusi yang dimiliki
oleh Provinsi sedikit. Selain itu, Provinsi tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan
perekonomian masyarakat, tetapi hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah Daerah. Dengan
demikian posisi retribusi di Provinsi lebih bersifat komplemen (pelengkap) .
67
Tabel. 23. Prosentase Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur! Tahun Anggaran 2007~008 dan 2009
2007 2008 2009
APBD 5,940,048,022,27 4 7,075,105,412,658 7,827,694,815,533
Penerlmaan PAD 4,164,250,659,987 5,212,323,367' 729 5, 708,040,337,082
Penerimaan Retribusi 261,100,680,458 309,323,367,729 75,609,005,674
Prosentase Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Daerah Prosentase Retribusi
Daerah terhadap PAD
0,15%
6,3%
c .... r.lr 1 c '-Ja A.I.A.ft. .A.V•
0,44% 0,09%
5,9% 1,3%
Prosentase Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Jaw a Timur, Tahun Anggaran 2007,2008 dan 2009
8,000,000,000,000.00 7,000,000,000,000.00 6,000,000,000,000.00
5,000,000,000,000.00
4,000,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00
0.00 Pendapatan ...
8 ~ ~ N N N
5.3. Penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah
5.3.1. Mekaniseme dan Prosesdur Pembentukan Perda
Pendapatan Asli Daerah
Retribusi Daerah
Pendapatan Daerah
Dalam rangka pembentukan peraturan daerah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Daerah menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi;
(2) Peraturan daerah dibuat sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan
dukungan sistem yang berlaku di daerah;
68
i
(3) Daerah menetapkan Peraturan Daerah untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
(4) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
( 5) Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
( 6) Peraturan Daerah dapat memuat ketcntuan tentang pembebanan biaya paksaan
penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar;
(7) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pi dana kurungan paling lama 6 ( enam)
bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta dengan atau tidak merampas
barang tertentu untuk Dae~ kecuali jika ditentukan lain dalam pemturan
perundang-undangan.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan akan dihasilkan Peraturan Daerah
yang benar-benar efektif, jelas, pasti, dan konsisten dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan yang substansinya antara lain:
a. menyelenggarakan roda pemerintahan yang efektif dan responsif;
b. meningkatkan pelayanan publik;
c. menunjang kemajuan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat;
d. menguatkan peran serta masyarakat yang lebih hakiki melalui berbagai
dukungan dan bantuan yang bersifat kemitraan, serta pengawasan masyarakat
yang efektif dan obyektif; dan rasional.
5.3.2. Pembentukan Naskah Akademik
Disamping itu, Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi jika dalam
pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 sampai dengan 147 UU 32/2004, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil
penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya serta
diawali dengan pembentukan Naskah Akademik terlebih dahulu.
----~--~----- 69
'----
........-
Gambar7. Skema teotang Pentingnya Naskah Akademis
Penting
~nAkldemlk
Naskah~mik
Proses penyusunan peraturan per-UU-an yang 1epat guna, komprehensif dan aesuai dengan asaa-asas peiTlbentukal per-uiHn.
Senng tidak dlgunalcan atau tidak clsusm NA larleblh dah!Ju
Pef8tutan daefah "*ljadi tidak tepat guna atau tingkat klblmllltlnnya lidlll10p1111 Yllll cllh011pQn.
Oengan adanya NA yang rOOimal mamuat- - · sosiologla, yuridia, pokok dan linglwp materi yang diatur dapat membuat Peraturan 088fllh yang clbuat me!ladi leblh lepat guna dengan ~ kebet118Silan yang dihllrapl<an.
Keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di
Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan
dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah)
seperti digambarkan di atas, kedudukan Naskah Akademik bisa dianggap hanya sebagai
"pendukung" penyusunan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dengan semakin
berkembang dan berubahnya pola kehidupan masyarakat Indonesia serta beberapa
permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan yang sudah ada
sekarang, urgensi Naskah Akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang·
undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan
perundang-undangan menjadi sangat penting, seperti digambarkan di bawah ini:
Peraturan Daerah yang baik
Peratur1n Oltflh yang balk memerlukan Naskah Akademlk
Naskah Akademik yang berltualitas menghasilkan peraturan daerah
yang baik
Naskah Akademik yang berkualitas
Keberadaan Naskah Akademik memang sangat diperlukan dalam rangka
pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-
-- 10
--'
L.-
L..,.
undangan yang dihasilk:an nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan
kehidupan masyarakat serta dengan adanya Naskah Akademik, perundang-undangan
yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah (misalnya dimintakan judicial review) di
kemudian hari, seperti digambarkan di bawah ini:
Gambar8. Sekma tentang Mekanisme Penyusunan Naskah Akdemis
I J Proses Penyusunan Naskah Akadernlk I I
M..-n~ngun ~ng clengan plh•kplhak. yang te~t (kon'lunlka..t
Internal ct.n ~"'•
=;r~:~ .. -.:=r:~ IMiftY\I~fta" NA:
Pennasalahan yang mengemuka sehubungan dengan pentingnya Naskah Akademik
dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah sering tidak dipergunakannya atau tidak
disusunnya Naskah Akademik terlebih dahulu dalam proses pembentukan sebuah
Peraturan Daerah. Akibat yang ditimbulkan dengan tidak adanya Naskah Akademik
dalam proses pembentukan Peraturan Daerah antara lain Peraturan Daerah tersebut
menjadi tidak tepat guna atau tingkat keberhasilannya tidak seperti yang diharapkan. Hal
ini bisa diminimalisir, mengingat dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit
memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur dapat
membuat Peraturan Daerah yang dibuat menjadi lebih tepat guna dengan tingkat
keberhasilan seperti yang diharapkan.
Proses pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang 10/2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diatur lebih rinci dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah. Pasal 26 UU 10/2004 menentukan bahwa rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau
kepala daerah. Dalam Pasal 28 UU 10/2004 ditentukan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah dapat disampaikan oleh angggota, komisi, gabungan komisi, atau alat
---- 71
...___,
'--'
'-J
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang
Legislasi.
Dala.m penyusunan Raperda yang berasal dari prakarsa kepala daerah maka Pimpinan
satuan kerja perangkat daerah menyusun rancangan produk hukum daerah berikut naskah
akademik Raperda bersangkutan yang dapat didelegasikan kepada Biro Hukum. Dalam
penyusunan Raperda yang berasal dari inisiatif kepala daerah dibentuk Tim An tar Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro Hukum atau
Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.
Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan
rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk
memperoleh arahan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas hams mendapatkan
paraf koordinasi Kepala Biro Hukum dan Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan
kerja perangkat daerah terkait, yang kemudian diajukan kepada kepala daerah melalui
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap
rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi Kepala Biro Hukum dan
Kepala Bagian Hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait. Yang
kemudin dikembalikan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.
Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum disampaikan kepada Sekretaris Daerah
setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan pimpinan satuan
perangkat daerah terkait.
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh kepala daerah disampaikan
dengan surat pengantar kepala daerah kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang telah
disiapkan oleh DPRD disa.mpaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah.
Penyebarluasan Raperda yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh Sekretaris
daerah sedangkan penyebarluasan Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD dilakukan
oleh Sekretariat DPRD.
Apabila dala.m satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menya.mpaikan rancangan
peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan
peraturan daerah yang disa.mpaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah
yang disampaikan kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
72
~
'---'
~
Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama kepala
daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang meliputi:
a. Tingkat pertama:
1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah.
2. penjelasan Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus
dalam rapat paripuma tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari DPRD.
b. Tingkat kedua:
1. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari kepala daerah:
a) pemandangan umum fraksi-fraksi;
b) jawaban dari kepala daerah.
2. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD:
a) pendapat kepala daerah;
b) jawaban dari fraksi-fraksi.
c. Tingkat ketiga:
Pembahasan dalam rapat Komisi/Oabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus
bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
d. Tingkat keempat:
1. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
b) pendapat akhir fraksi;
c) pengambila keputusan.
2. penyampaian sambutan kepala daerah.
~~~---~--~~~ 73
~
'-'
'-
~
PEMBAHASAN
Rapat Paripurna
Rapat Paripurna
Tabel24. Alur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
TAHAP
Tahap I
Tahap II
RAPERDA dart DPRD
Keterangan/penjelasan komisi!gabungan komisi/pansus DPRD tentang Raperda dari DPRD
RAPERDA dart PEMDA
Keteranganlpenjelasan Pemda tentang Raperda dari Pemda
Rapat Fraksi
• Tanggapan Pemda • Pemandangan umum terhadap Ranperda para anggota DPRD dari DPRD (melalui fraksi)
• Jawaban Komisi! terhadap Raperda gabungan komisi! dari Pemda. pansus terhadap • Jawaban Pemda tanggapan Pemda terhadap
pemandangan umum l I I I I R•pat f,.: iggom DPRD. I RapatKomis
Rapat Gabungan Komisi
Rapat Pansus
~
Rapat Paripurna
PEMDA
• Pembahasan Raperda dalam komisi!gabungan komisi!panitia khusus bersama Pemda.
Tahap Ill I • Pembahasan Raperda secara intern dalam komisi!gabungan komisi/panitia khusus tanpa . mengurangi pembahasan bersama Pemda.
TahapiV
• Laporan basil pembicaraan tahap III. • Pendapat akhir fraksi-fraksi apabila perlu
dapat disertai catatan. • Pengambilan Keputusan. • Sambutan Pemda.
Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh
DPRD dan kepala daerah. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat
ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Rancangan
peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah
74
-
'-'
'-"
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh persetujuan bersama ditetapkan
oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama
oleh DPRD dan kepala daerah. Dalam hal rancangan peraturan daerah yang telah
memperoleh persetujuan bersama tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui
bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan
wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah, maka kalimat
pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah, yang dibubuhkan pada
halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke
dalam Lembaran Daerah.
5.3.3. Ruang Lingkup Substansi Peraturan Daerah
Parameter bagi hukum yang memiliki tingkat penegakannya (enforceability)
yang tinggi jika memenuhi:
a. Necessity, bahwa hukum harus difonnulasikan dalam norma-norma yang sesuai
dengan kebutuhan secara sistematis dan terencana;
b. Adequacy, bahwa rumusan norma hukum dan tujuan hukum yang hendak: diarah
harus memiliki kesesuaian yang sebanding;
c. Legal certainty, bahwa hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian hukum
yang tinggi;
d. Clearly, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan
nyata, tidak samar dan tidak pula menimbulkan banyak penafsiran;
e. Actuality, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan
masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
f. Feasibility, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggung
jawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penaatannya;
g. Verifiability, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi siap uji
secara obyektif;
------------------------ '5
'-'
'---
'--'
h. Enforceability (per se), bahwa hukum pada hakikatnya harus memiliki daya paksa
agar ditaati dan dihormati;
i. Provability, bahwa hukum hams dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam proses
pembuktian.
Dalam pembentuk:an aturanlperda diperlukan kepatuhan pembentuk: terhadap asas-asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (algemene beginselen van behoorlijlc
wetgeving). Yang meliputi:
a kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan
Sedangkan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan
f. bhineka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaam kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
1. ketertiban, kepastian hukum, dan atau
J· keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
Selain, kedua asas pokok di atas, juga perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip pokok
dalam pertimbangan penyusunan kebijakan, meliputi:
a. Mendasarkan kepada kebutuhan rakyat yang esensial;
b. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi;
c. Konsisten dengan kebijakan lain yang berlaku;
d. Relevan dengan masalah yang dihadapi sekarang dan bgm antisipasinya ke
depan;
e. Berorientasi pada kepentingan umum;
76
~
'---"
---'
~
'--
f. Adanya berbagai alternatif pemecahan masalab/solusi, namun tetap disertai
dengan skala prioritas;
g. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.
h. Dirumuskan secara tertulis.
Pada implementasi, kebijakan publik, seringmengalami hambatan, hal ini
disebabkan karena:
a. seringkali dikacaukan antara kebijakan publik dan kebijakan pimpinan satu
lembaga atau instansi.
b. dalam merumuskan tidak cermat, sehingga mengganggu dan merugikan publik.
c. proses dirumuskannya suatu kebijakan publik tidak melalui mekanisme
menurut per-perUUan;
d. lebih tergantung pada kepentingan personal yang keluar dari pimpinan
pemerintahan atau lembaga;
e. Kerap terjadi ganti pejabat, ganti kebijakan yang menunjukkan tidak jelasnya
kepastian;
f. Prosesnya tidak dilakukan melalui pelibatan secara aktif stakeholders, sehingga
tidak aspiratif
g. Perumusan norma dalam suatu peratW'an hanya sekedar pengulangan dari
peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, pada dasarnya perlu
memperhatikan materi muatan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. Konsiderans
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat
mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan
pembuatan Peraturan Perundang-undangan.38 Pokok-pokok pikiran pada
konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan
sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. 39
1) Landasan Filosofis
Peraturan Daerah selalu mengandungn norma-norma hukum yang diidealkan
(ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan
38 Lampiran UU 10 Tahun 2004 hurufB.3 angka 17. 39 Lampiran UU .10 Tahun 2004 hurufB.3 angka 18.
------------------------ 77
'--
bennasyarakat dan bemegara hendak diarahkan. Karena itu. Peraturan Daerah
dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat
tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah yang
bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung
dalam Peraturan Daerah itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang
dianut masyarakat daerah yang bersangkutan itu sendiri.
2) Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam
undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat
sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum
masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik
pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan
normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas
kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian,
norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu kelak dapat
dilaksanakan dengan sebaik~baiknya di tengahP.tengah masyarakat hukum
yang diatumya.
3) Landasan Yuridis
Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu
merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah
kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah
hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum
khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum
khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.
b. Dasar Hokum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum memuat dasar kewenangan
pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan
yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. 40peraturan
140 IJJmplran UU 10 Tahun 2004 huruf 8.4 angka 36.
·~~=~~.~··~· ~--~-~~.-~-~~- 78
-....J
.......,
'-'
"---'
'--
Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan
Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.41
c. Ketentuan Umum
Dalam praktek di Indonesia, "definition clause" atau "interpretation clause"
biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian,
seharusnya, isi yang terkandWlg di dalamnya tidak hanya terbatas kepada
pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa
dipraktikkan selama ini. Dalam istilah "Ketentuan Umum" seharusnya tennuat
pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau
"preambule" peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi
kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan ~ selalu
didahului oleh "Ketentuan Umum" yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang
dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan
demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti "definition clause" atau
"interpretation clause" yang dikenal di berbagai negara lain.
d. Materi Pokok yang Diatur
Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bah ketentuan umum, dan
jika tidak ada pengelompokkan bah, materi pokok yang diatur diletakkan setelah
pasal ( -pasal) ketentuan umum.
Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut
kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
e. Ketentuan Peralihan
Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan perundang
undangan sudah pemah diatur. Ketentuan peralihan harus memuat pemikiran
tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat
mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru.
Ketentuan peralihan memuat:
1. Ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan bam
terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah itu mulai
berlaku.
41 Lampiran UU 10 Tahun 2004 huruf 8.4 angka 37.
------------- 79
,__
-...J
.._
.._.
.......
2. Ketentuan-ketentuan tentang melaksanakan peraturan daerah itu secara
berangsur-angsur.
3. Ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari
peraturan daerah itu.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai aturan khusus bagi keadaan atau hubungan
yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah itu.
5. Ketentuan-ketentuan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk
memasyarakatkan peraturan daerah itu.
f. Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup berbeda dari Kalimat Penutup. Dalam undang-undang, yang
biasanya dirumuskan sebagai Ketentuan Penutup adalah ketentuan yang
berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-undang atau mulai
pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang.
Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan, biasanya memuat
ketentuan mengenai:
1. penunjukan organ atau lembaga tertentu yang akan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan;
2. nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya; dan
4. saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.
Ketentuan penutup dalam suatu undang-undang dapat memuat ketentuan
pelaksanaan yang bersifat eksekutif atau legislatif. Yang bersifat eksekutif,
misalnya, menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan
sesuatu perbuatan hukum, atau untuk mengeluarkan dan mencabut perizinan,
lisensi, atau konsesi, pengangkatan dan memberhentikan pegawai, dan lain
sebagainya. Sedangkan yang bersifat legislatif, misalnya, memberi wewenang
untuk membuat peraturan pelaksanaan lebih lanjut (delegation of rule-making
power) dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.
g. Penutup
Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan. Di dalam
kalimat penutup tersebut dimuat hal-hal sebagai berikut:
1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang
undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
----------------------- 80
'--
'-
'-'
'---
2) Tandatangan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan oleh Walikota atau pejabat yang terkait.
3) Pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut dengan pemberian
nomor.
Rumusan perintah pengundangan yang bersifat standar Peraturan Daerah adalah:
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk:an pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. "
Sedangkan penandatanganan pengesahan atau penetapan memuat:
1) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
2) Namajabatan;
3) Tanda tangan pejabat; dan
4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
h. Peojelasan
Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara
yang meilganut civil law gaya Eropa Kontinental.
Penjelasan (explanation) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata
kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu
ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang
karena itu dikhawatirkan oleh perumusnya akan dapat menimbulkan salah
penafsiran di kemudian hari. Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan
(explanation) itu adalah untuk42:
1. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (to explain the
meaning and intention of the main provision);
2. Apabila terdapat ketidakjelasan (obscurity) atau kekaburan (vagueness) dalam
suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas
sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai
oleh pengaturan yang bersangkutan (to classify the same so as to make it
consistent with the dominant object which it seeks to suserve);
3. Menyediak:an tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama peraturan
perundang-undangan agar keberadaannya semakin bennakna dan semakin
4~ B.R. Atre, 2001, L~gfslatlv~ Drafting: Principles and T~chnlqu~s, Universal Law Publishing Co., hal.68-69.
--------- 81
'---'
'---
'--'
berguna (to provide an additional support to the dominant object in the main
statute in order to make it meaningfUl and purposeful);
4. Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk
menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan perundang
undang~ penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "the
true purport and object of the enactment"; dan
5. Tidak bolch menggunakan kalimat yang bermakna ganda (it cannot take away
statutory right with which any person under a statute has been clothed, or set
at nought the working of an Act by becoming a hindrance in the interpretation
of the same).
Pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi
sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma
norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya
memuat uraian atau elaborasi labih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh
peraturan yang dijelaskan. Dengan demiki~ penjelasan yang diberikan tidak
boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau malah membingungkan. Selain
itu, penjelasan juga tidak boleh berisi nonna hukum baru ataupun yang berisi
ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi,
jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan barn yang bersifat terselubung
yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat di
dalam batang tubuh. Untuk rilenghindari jangan sampai penjelasan itu berisi
norma-norma hukum barn yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang
dijelaskanny~ maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukan secara
integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.
Penjelasan Peraturan Daerah berisi penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi
Pasal.
i. Lampiran
Peraturan Perundang-undangan dapat dilengkapi dengan lampiran. Lampiran
lampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan perundang
undangan memerlukan lampir~ maka hal itu harus dinyatakan dengan tegas
dalam batang tubuh disertai pemyataan yang menegaskan bahwa lampiran
------------------------- 82
-
tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dati peraturan perundang
undangan yang bersangkutan. Pada akhimya lampiran, harus dicantumkan nama
dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan perundang
undangan yang bersangkutan.
Contoh peraturan perundang-undangan yang biasanya memiliki lampiran adalah
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) atau Undang-Undang yang mengatur tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Naskah APBD atau RP JPD mempunyai
format yang tersendiri dan berisi materi yang sangat luas dan banyak, sehlngga
bentuknya sangat tebal dan rinci. lsi APBD atau RPJPD itu justru terletak di
dalam lampiran naskah APBD dan RPJPD itu sendiri, sedangkan Undang-Undang
tentang APBD atau RPJPD hanya berfungsi sebagai baju atau mantel hukum.
Undang-Undang lain yang juga mempunyai lampiran, misalnya Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU
10/2004). UU 10/2004 memiliki penjelasan dan lampiran yang tergolong sangat
rinci, dan bahkan dilengkapi pula dengan contoh-contoh, seperti contoh
perumusan judul dan format peraturan perundang-undangan yang dianggap ideal.
Oleh karena itu, keberadaan lampiran itu memang tidak dapat dipisahkan dengan
undang-undang payung atau undang-undang mantelnya. Oleh sebab itu pula,
lampiran-lampiran peraturan perundang-undangan itu hams pula ditandatangani
sebagaimana mestinya oleh pejabat yang mengesahkan peraturan perundang
undangan yang terkait. Dengan demikian, keabsahan lampiran itu terkait erat
dengan keabsahan pengesahan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
oleh pejabat yang bersangkutan dengan kewenangan mengesahkan peraturan
perundang-undangan itu sendiri.
5.3.4. Klarif'Ikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Dalam melakukan penyesuaian perda tentang pajak dan reribusi daerah ini harus jelas
pemahaman kita tentang kedudukan rerda dalam tata uruta.n perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam UUNo. 10 Tahun 2004. Secara skematis kedudukan perda
sebagai berikut:
----------- 83
-
L....
l-
Gambar9 Skema tentang Kedudukan Perda
KEDUDUKAN PERDA (PASAL 7 (1) UU NO.l0/2004 Ttg P3)
DPR + PRESIDEN UU 32/2004 Uecislasi nasional)
I PP79/2005
PER PRES
PERMENDAGRI 53/2007 Pengawasan Perda/Perkepda
l Kepada + DPRD
Regulasi Pem.
Pasa17 (4}:
-+ •Perat Per UUan
atau
• Perat Kebljakan
(legislasi daerah:
Delegated legislation)
Dalam skema di atas, jelas bahwa perda adalah instumen pemerintahan daerah
yang diperguanakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dengan demikian
maka materi muatan peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan pertaturan
yang lebih tinggi.
Terhadap keadaan tersebut Pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa
pengawasan terhadap peraturan daerah yang akan mengatur penetapan penetapaa pajak
dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang pengawasan peraturan daerah dan eeraturan kepala daerah, pengawasan tersebut
dilakukan melalui 2 kegiatan yaitu Evaluasi dan Klarifikasi.
Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah dan
rancangan peraturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini
merupakan pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah
provinsi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD, pajak
84
daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD, baik rancangan peraturan
daerah provinsi maupun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.
Klariflkasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi merupakan pengawasan represif yang
dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi terhadap peraturan daerah yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah~ baik pemerintah provinsi maupun pemerintah
kabupatenlkota. Pengawasan ini dapat dikatakan sebagai upaya pengujian terhadap
peraturan daerah.
Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dapat digambarkan dalam hagan berikut ini.
Gambar 10 Mekanisme Pengawasan Raperda Provinsi
IIIKANIIIIE P!NGAWAIAN PRIVINTif TERHADAP PEftDA PROVMI TINTANO APID, PAJAK DAIRAH, ~ETRIIUII DAERAH, DAN TATA ~UANG DAERAH (Pall111 jo.111 UU No. S2 Tlhun 2004)
RAPERDA yang telah dlsetujul bersama
K!tennr.u
Hasil Evaklasi
Setllli denpn kepeiltirlgan umum &: peratunn penmdangUIIdanglll yang lebih tinggi
* UD!Uk Rapenla APBD : Mcmcri Dalam Negeri UI!Nk Rap«da Pljik Olol1h k RGtribilai DIICflh : Mentori Keuan&' Ulllllk llperda Tat& Ruin& Dlerab : Mentcn >'1111 memb!danal tata, • ,
tt DleiapbD 61eb Oubenllir I l
••• PembataJan dilatukan olch Meoleri •••• ~ berlakn untuk RaperdaAPBD
~--~-~~=~~-- 85
Bertentlnpn denpn kepentillpn umum &: peratunn pc:rUDdanguodaogm yang lebih tiDggi
Bf111ku pagu tahun sebelumnya-
-
'----
Penjelasan bagan:
1. Gubemur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan
APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga)
hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan
peraturan gubemur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada
Menteri Dalam Negeri Wltuk mendapat evaluasi;
2. Untuk mengevaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi, Menteri Dalam
Negeri membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri. Tim evaluasi terdiri dari komponen lingkup Departemen Dalam Negeri,
Menieri Keuangan dan/atau Menteri yang membidangi Urusan Tata Ruang.
3. Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dilaporkan oleh tim evaluasi untuk
dijadikan bahan perimbangan penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubemur paling lambat
15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
5. Gubemur menindaklanjuti hasil evaluasi paling lambar 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya basi evaluasi;
6. Apabila Gubemur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan rancangan
peraturan daerah menjadi peraturan daerah, maka Menteri Dalam Negeri akan
membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubemur tersebut dengan Peraturan
Menteri.
7. Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui tim pemantauan yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Anggota tim pemantauan terdiri
atas komponen lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai kebutuhan.
86 ~--- --~--~-----------~~--
........
Gambar 11 Mekanisme Pengawasan Raperda Kabupaten/Kota
MEKANISME PENGAWASAN PREVENTIF TERHADAP PEROA KABUPATENIKOTA TENTANG APBO, PAJAK OAERAH, RETRIBUSI OAERAH, DAN TATA RUANG OAERAH
(Pasal186 jo. 189 UU No. 3 ,..2_l_ah_u_n_2004--')'-------.
Klttn!nqan : • DitetapQn oleh BupatiM'alikota
Pembatalan dilakukan oleh Gubemur - Oisal!"4)8ikarl oleh Gubemur - Un1uk Raperda APBD : Menteri Dalam Negeri
Sesuai dengan k-~nnAn•~m~m.t
;:;~;:;;:-~~; undangan yang lebih tinggi
Un1uk Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah : Menteri Keuangan Un1uk Raperda Tala Ruang Daerah : Menteri yang membidangi tala
--Hanya ~ un!ull Raporda APeD
Penjelasan bagan:
IW'!RDA
Bertentangan dengan k-ANiontinnAn llmtU'T\ a. ........... .... . .,_. -···-·· ... peraturan perundang. undangan yang lebih tinggi
1. Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupatenlkota
tentang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rancangan
tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama - ... - · - - - - -dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran
APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubemur untuk mendapat evaluasi;
2. Untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupatenlkota
sebagaimana dalam nomor 1, Gubemur membentuk tim evaluasi dengan
keputusan Gubemur. Tim evaluasi terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) sesuai kebutuhan;
3. Tim evaluasi melaporkan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
kahunatenlkota kenada Guhemur untuk diiadikan hahan kenutusan Guhemur: ----- ·· r -·-- -- --- -·- --- c ------ - -·- - ----·- --------- -· -;, ---------- - -------- -- - c -·- ------- - --- -------"
87
4. Khusus untuk rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah
dan rencana tata ruang, Gubemur dalam melakukan evaluasi terlebih dahulu
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan/Menteri yang membidangi urusan
tata ruang melalui Menteri Dalam Negeri.
5. Gubemur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
kabupatenlkota kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima betas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut;
6. Bupati!Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
nomor 5 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dierimanya hasil evaluasi;
7. Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap
menetapkan menjadi peraturan daerah atau peraturan Bupati!W alikota, Gubemur
membatalkan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati!Walikota tersebut
dengan peraturan gubemur.
8. Oubemur melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi peraturan
daerah kabupatenlkota dan peraturan bupati/walikota melalui tim pemantauan
yang ditetapkan oleh Keputusan Gubemur. Anggota tim pemantauan terdiri atas
Satuan .Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan.
.,. ... .. ... •
Pemda
Perda PDRD
Gambar 12 Mekanisme Klarif'Ik.asi Perda
Mendagri Tim Klariflkasl
--,---------------------r···;-----------~-----·-... --i-
Plhak Lain
:1--••--·--·-•- ·-+-·- •- ••-••- m - - -,- - - - _,_ . _ - - • - -,- m - - - - -
... .. .. I ~ -----•
__ 88
Penjelasan hagan:
1. Gubemur, Bupati/Walikota menyampaikan peraturan daerah provmst,
kabupatenlkota kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi;
2. Untuk melakukan klarifikasi, Menteri Dalam Negeri membentuk tim klarifikasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keanggota tim
klarifikasi terdiri atas komponen lingkup Kementrian Dalam Negeri sesuai
kebutuhan.
3. Tim klarifikasi melaporkan hasil klarifikasi peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri dalam bentuk berita acara;
4. Hasil klariftkasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri;
5. Terhadap basil klarifikasi atas peraturan daerah yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan!atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
maka Menteri Dalam Negeri menggunakan hasil tersebut sebagai bahan usulan
kepada Presiden untuk melakukan pembatalan.
6. Terhadap klarifikasi atas peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang lebih
tinggi, maka Menteri Dalam Negeri menggunakan hasillaporan tersebut sebagai
bahan pembatalan peraturan kepala daerah.
Dalam proses pengawasan secara represif, dimana pemerintah setelah menilai
bahwa peraturan daerah yang disampaikan telah bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat
menetapkan Keputusan pembatalan yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden
dan paling lam bat 60 ( enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan daerah terse but.
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah harus
memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya bersama DPRD wajib
mencabut peraturan yang dimaksud. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan
Presiden untuk membatalkan peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut
dinyatakan berlaku.
Dalam melaksanakan tindaklanjut dari klarifikasi atau pembatalan peraturan daerah
danlatau peraturan kepala daerah maka dilakukan pemantauan. Menteri Dalam Negeri
___ 89
-
berwenang melakukan pemantauan terbadap tindaklanjut basil klarifikasi Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengawasan gubemur atas peraturan daerah
kabupatenlk:ota dan peraturan bupatilwalikota. Pemantauan oleb Menteri Dalam Negeri
dilakukan oleb Tim Pemantauan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri. Gubemur melakukan pemantauan terbadap tindaklanjut basil klarifikasi
peraturan daerah kabupatenlk:ota dan peraturan bupati/walikota. Kewenangan Gubemur
dalam melakukan pemantauan dilakukan oleb tim pemantauan yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubemur.
5.3.5. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah
Perencanaan penyusunan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah bagi
4 kabupatenlkota serta Provinsi Jawa Timur berbeda satu dengan lainnya. Meskipun
berbeda dalam perencanaan, tetapi acan yang digunkan sama, yaitu UU No, 28 Tahun
2009. Dalam undang-undang tersebut, batasan penyesuaian yang diatur adalah sebagai
berikut:
Tabel25. Jadwal Masa Berlaku Perda Pajak Daerah Lama dan Baru
Berdasar UU Nomor 28 Tahun 2009
Masa Berlaku Perda Pajak Lama dan Baru
--· Nu" - I. .Jcui:. I'.Jj...th. IJ.t..:l uh -- I l'.tii&&.JI Uc! l...tku .- r ---.- l<clci..III!>Llll ··- - --
1 uu 28/2009 01-o1-2010
2 Jenis Pajak Lama 01-o1-2012 atau saat sudah ada Perda baru
3 BPHTB (baru) 01-o1-2011
4 PBB Pedesaan & 01-o1-2014 Tergantung kesiapan Perkotaan (baru) daerah.
5 Pajak Rokok (baru) 01-o1-2014
Sementara itu, untuk penyesuaian Perda Retribusi Daerah, semua kabupatenlk:kota
diberikan batas waktu hingga tanggal31 Desember 2011. Jadi, pada tangga11 January
2012, dasar bukum peemngutan retribusi daerah barus sudah disesuaikan dengan
ketentuan UU No. 28 Tahun 2009. Untuk lebib jelas, maksud ketentuan Pasal 180
angka 2 UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut:
90
1
2
3
Tabel26 Jadwal Masa Berlaku Perda Retribusi Daerah
Berdasar UU Nomor 28 Tahun 2009
M••• Berlaku Perda Retrlbusl Daerah !b:ii; J r;tu. ii:J!Ic-JJ[!<r<Ll
uu 28/2009 01-01-2010
Jenls Retrlbusl L1m1 d1n 01.()1-2012 ltiU lilt IUdlh ldl
masih sama dengan yang Perda baru
di atur dalam UU No. 28 Tahun 2009
Jenis Retribusi Lama dan 01...()1-2011
tldlk 1111 s1m1 den11n yang di atur dalam UU No, 28 Tahun 2009
~.3.~.1. Kabupaten Lamongan
Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengusulkan 20 Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) baru untuk disahkan. Pembahasan ke-20 raperda itu mulai dilakuk.an
pada tanggal 8 Oktober 2010 antara tim eksekutif bersama DPRD setempat dengan
didahului pembacaan Nota Penjelasan atas 20 Raperda oleh Bupati Fadeli di Ruang
Rapat Paripurna DPRD. "Ke-20 raperda yang diajukan merupakan tonggak penting
bagi Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah,
khususnya terkait raperda pajak dan retribusi daerah. Perubahan-perubahan mengenai
pajak daerah dan retribusi daerah mutlak untuk dilakukan. Hal ini untuk menyesuaikan
dinamisasi pembangunan daerah yang memerlukan kecepatan dan harmonisasi dengan
perkembangan yang terjadi. Peningkatan ekonomi membawa dampak pada
perkembangan pelayanan jasa yang semakin meningkat sehingga memerlukan sejumlah
penyesuaian terhadap sistem dan jenis pajak serta retribusi yang diberlakuk.an. Sebagai
upaya untuk memaksimalkan kemampuan keuangan daerah, pemerinthah daerah harus
memiliki kemampuan maksimal dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya. Pendapatan
asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah harus diupayakan
peningkatannya untuk menopang kemampuan daerah. Selain untuk menyehatkan fiskal,
juga tentunya untuk dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan di masyarakat.
91
-
~
Raperda yang dibahas tersebut terdiri dari 18 rancangan peraturan daerah tentang
pajak daerah dan retribusi daerah serta 1 Raperda tentang pengelolaan sampah dan 1
Raperda tentang Perusahaan Daerah. Dengan rincian, Raperda tentang Pajak Daerah,
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta
Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor. Perumusan perda pajak daerah di Kabupaten Lamongan
ditempatkan dalam satu peraturan daerah dengan nama Perda Pajak Daerah Kabupaten
Lamongan. Di dalam. peraturan daerah terse but, secara keseluruhan dimaksukkan jenis
jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupten Lamongan dengan tarif yang sesuai
dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Sementara i~ untuk perda retibusi, dituangkan satu perda satu retribusi. Hal ini
disebabkan karena, besaran retribusi yang bisa dipungut bervariasi sesaui dengan
kenyataan obyek retribsi yang ada. Raperda tentang Retribusi terdiri atas : Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi,
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan serta Retribusi
Terminal. Selanjutnya Retribusi Tempat Khusus Parkir, Rumah Potong Hewan, Tempat
Rekreasi dan Olahraga, Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Tempat
Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu juga diusulkan untuk dibahas Retribusi
tentang Izin Gangguang, Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan, Raperda Pengelolaan
Sampah di Lamongan dan terakhir tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten
Lamongan.
Berdasarkan fakta yang terurai di atas, maka Kabupaten Lamongan menjadi daerah
yang pertama43 kali menyelesaikan seluruh kebutuhan pengaturan yang menjadi dasar
pemungutan Pajak dan Retruibusi Daerah. Hal ini tidak lepas dari kemampuan
Kabupaten Lamongan membuat perencanaan yang baik di tahun 2009 untuk
dilaksanakan pada tahun 2010. Dalam perencanaan penyesuaian, terjadi sinergi yang
baik antara eksekutif dengan legislatif. Hal ini nampak dari perencanaan pembentukan
yang sudah masuk dalam program legislasi daerah 2009. Oleh sebab itu proses
4Boaerah perwna sebagai obyek penelltian. ini. Diperoleh keterangan dati Biro Hukwn Ptopinsi Jatim, bahwa Kabupaten Bangkallm adalah Kabupaten yang pada tahun 2010 telah menyelesaikan semua raperda dan telah dievaluasi oleh Propinisi. Selanjutnya penilaian dilakukan oleh Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan.
92
'--
pembahasan di eksekutif dan DPRD berjalan dengan lancer. Tahap selanjutnya adalah
menyerabkan semua rancangan peraturan daerah untuk dapat dievaluasi oleh
Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam hagan pengawasan rancangan
peraturan daerah kabupatenlkota (Gambar 11 ),
Pada Tabel 27 tentang analisa ROCCIPI berikut dapat dibaca, bahwa Kabupaten
Lamongan memang sudah sejak awal melakukan persiapan sebaik mungkin. Dalam
penganggaran sudah dilakukan perencanaan pembiayaan yang memadai. Dalam aspek
institusi dan perangkat kelambagaan sudah dilakukan proses sosialisasi atas materi
muatan UU No. 28 Tahun 2009. Berbagai solusi kedepan memang masih terus
diharapkan dapat dengan lancar terjadi. Sehingga keinginan untuk melakukan proses
pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan perda baru dapat dilaksanakan.
Tabel27. MATRIKS ROCCIPI
Kebijakan Penyeauaian Perda Kab. Lamonaan
Pemegang Peranan: BPKD/Bagian Hokum
Kategori Penyebab atau Penjelasan Solusi ROCCIPI (lfipoteais)
(R-) belum dapat mcnetapkan mendorong percepatan proses Peraturan perda pajak dan retribusi baru evaluasi dari Pemprop dan
Menteri Keuangan (0-) telah menyelesaikan masih tersisa waktu 1 tahun
Kesempatan pembahasan raperda di tahun untuk penggantian perda baru 2010 sampai 2012
(C-) sudah cukup dianggarkan di Melaksanakan pos anggaran Kemampuan APBD biaya penyelesaian sesuai dengan jadwal
. (C-) Informasi tersampaikan Hasil perda perlu Komunikasi secara baik pada stakeholder disosialisasikan
(1-) Memenuhi kinerja Peningkatan kualitas basil Kepentin11;an kelambagaan rancan_g_an
(P·) Melibatkan seluruh Pelibatan stakeholder pajak Proses komponen SKPD dan retribusi
(1-) Pajak daerah diperlukan Digunakan untuk membiayai 1
kloologi untukPAD J'C111bangunan umum I ·-~--~---------- ---- · --
5.3.5.2. Kabupaten Pasuruan
Kabupatan Pasuruan telah menyelesaikan seluruh rancangan peraturan pajak daerah
pada tahun 2010. Saat ini, draft perda pajak sedang dalam proses evaluasi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, untuk perda retribusi, baru terselesaikan 2 (dua)
raperda, yaitu, Reperda Retribusi Pelayanan Rumah Sakit dan Retribusi Biaya Cetak
------~~~~~~~---- 93
.__
..__
'---'
KTP, KSK dan Akta Ke1ahiran. 01eh sebab itu, pada anggaran tahun 2011, Pemerintah
Kabupaten Pasuruan wajib menyelesaikan sekitar 16 raperda retribusi. Apakah di tahun
anggaran 2010 tidak cukup dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
untuk mengusulkan draft Perda ? Beberapa SKPD menjawab bahwa mereka telah
mengusulkan anggaran tersebut, tetapi baru dapat dilakukan awal pembahasan dan
belum selesai. Anggaran yang diusulkan masih dalam tahap anggaran kajian
penyusunan raperda
Tabel28. MATRIKS ROCCIPI
Kebijakan Penyesuaian Perda Kab. Pasuruan
Pemegang Peranan: BPKD!Bagian Hokum
Kateaorl Penyebab atau Penjelasan Solual ROCCIPI (Bipotesis)
(R-) belum dapat menetapkan mendorong percepatan proses Peraturan perda pajak dan retribusi baru pembentukan perda retribusi
daerah (0·) baru menyelesaikan masih menyelesaikan raperda
Kesempatan pembahasan raperda pajak retribusi daerah dalam jangka daerah 2010 waktu 1 tahun
(C-) baru dianggarkan di anggaran Menyiapkan rancangan perda Kemampuan tahun 2011 rertibusi
(C-) Infonnasi tersampaikan Hasil perda perlu Komunikasi secara baik pada stakeholder disosialisasikan lebih luas
(1-) Mengejar target penyelesaian Mendorong kinerja SKPD Kepentingan draftperda
(P-) pelibatan seluruh komponen Desiminasi draft raperda Proses stakeholder
(1-) Pajak daerah diperlukan Digunakan untuk membiayai Ideologi untukPAD pembangunan umum
Diperoleh penje1asan dari bagian hukum sebagai organ teknis penyelaras produk:
hukum daerah, bahwa untuk perda retribusi, prakarsa pembentukannya harus datang
dari Perangkat Teknis. Selama perangk:at teknis belum melakukan pembenfukan, maka
bagian hukum hanya bertugas mengingatkan sesuai dengan jadwal waktu yang
seharusnya.
Mengapa untuk raperda pajak daerah dapat diselesaikan pada tahun 2010 ? Hal ini
disebabkan karena untuk raperda pajak daerah pemrakarsanya adalah Dinas Pengelola
Pendapatan dati Keuangan Daerah. Anggaran pembentukannya pun telah dialokasikan
padaAPBD tahun 2010 .
-------- 94
-
'---
'--
~
5.3.5.3. Kota Madiun
Perkembangan penyesuaian perda pajak dan retribusi daerah Kota Madiun juga
mempunyai pola yang khas dan tidak sama dengan daerah lain. Untuk Kota Madiun,
penyesuaian perda pajak daerah dilakukan dengan perencanaan yang cukup lambat.
Jika di daerah lain pajak daerah dituangkan dalam satu draft perda, maka di Kota
Madiun, masing-masing pajak daerah ditetapkan dalam satu draft raperda. Oleh sebab
itu, Kota Madiun, sampai dengan penelitian ini dilakukan belum menyelesaikan
pembahasan draft pajak44 daerah di tingkat eksekutif.
Kategori ROCCIPI
(R--) Peraturan
(0-) Kesempatan
(C-) Kemampuan
(C-) Komunikasi
(1-) Kepentingan
(P-) Proses
(1-) Ideologi
Tabel29. MATRIKS ROCCIPI
Kebijakan Penyesuaian Perda Kota Madiun
Pemepna Peranan: BPKD/Baglan Hukum
Penyebab atau Penjelasan Solusi (Hipotesis)
belum dapat menetapkan mendorong percepatan proses perda piijak dan retribusi baru pembentukan perda pl\iak dan
retribusi daerah belum menyelesaikan Harus menyelesaikan raperda pembahasan raperda pajak pajak dan retribusi daerah dan retribusi daerah 2010 dalamjangka waktu 1 tahun Sebagian besar baru Menyiapkan rancangan perda d' kan di anggaran 2011 p~ak dan rertibusi Informasi belum Proses pembahasan perda tersampaikan secara baik pajak dan retribusl, secara pada stakeholder transpantii. target penyelesaian draft Pelibatan semua komponen raperda SK.PD pelibatan seluruh komponen Desiminasi draft raperda stakeholder Pajak daerah diperlukan Digunakan untuk membiayai untukPAD pembangunan umum
I
'
Berdasarkan diskripsi ROCCIPI dan hasil diskusi dengan DPRD Kota Madiun,
disampaikan, bahwa dalam Program Legislasi Daerah Kota Madiun, semua rencana
penyesuaian perda pajak dan retribusi sudah diagendakan di tahun 2011 dan akan
selesai dipertengahan tahun anggaran. Jika deniikian, maka SKPD diwilayah
pemerintah Kota Madiun dan DPRD akan bekerja seoptimal mungkin agar capaian
~ota Madiutl; baru menyelesatkan 2 perda retribusi. yaitu, retribusi Pelayanan Kesohatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan telah dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi.
·----------- - 9$
-
-
~
ldnerja memenuhi target yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka proses memberikan
dasar hukum pungutan tersebut akan bennasalah pada akhir tahun 2011.
Capaian kinerja pada pertengahan tahun harus dipastikan terlampaui, hal ini
disebabkan karena draft perda itu akan melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan Kementrian Keuangan. Evaluasi di Provinsi bisa menghasilkan
tambahan waktu perbaikan bagi Pemerintah Kota Madiun demikian juga besaran tarif
yang dievaluasi oleh Menteri Keuangan juga akan membutuhkan waktu tertentu. Jadi
ketepatan untuk menuntaskan pembahasan draft raperda sangat bennakna dikaitkan
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Tabel29.
5.3.5.4. Kota Mojokerto
Kebijakan penyelesaian rancangan perda pajak dan retribusi daerab di Kota
Mojokerto dilakukan dengan menekankan penyelesian rancangan perda pajak daerah.
Pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) telah menyelesaikan pembahasan rancangan
perda pajak pada pertengahan oktober 2010. Hasil pembahasan selanjutnya diteruskan
ke pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi. Mengapa memilih penyelesaian
tentang pajak daerah ? Diperoleh penjelasan dari kepala bagian Hukum Pemrintah Kota
Mojokerto, karena sifatnya sangat strategis dan pengorganisasiannya lebih mudah.
Pengelolaan rancangan perda pajak cukup melalui Dinas Pengelola Pendapatan dan
Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunannya juga sederhana dalam hal penetapan tarif
dan obyek pajak yang dapat dipungut. Semua jenis Pajak dan besaran Tarif didasarkan
pada ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
Untuk pembentukan penia retribusi dae~ diperoleh penjelasan dari kepala bagian
hukum, akan dikoordinasikan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
penghasil. Kebijakan yang ditetapkan bahwa untuk perancangan draft raperda retribusi
keseluruhan SKPD harus sudah menyelesaikan pada bulan kedua tahun 2011.
Selanjutnya koordinasi internal eksekutif harus sudah selesai di bulan ketiga. Bulan
keempat sudah masuk ke PDRD untuk dilakukan pembahasan. Pada bulan Juni
persetujuan DPRD sudah harus diselesaikan dan selanjutnya diajukan ke Provinsi untuk
memperoleh evaluasi. Diharapkan pada bulan 10 semua raperda sudah bisa ditetapkan
menjadi perda dan di awal tahun 2012, sehingga dasar hukum pemungutan baik Pajak
dan Retibusi sudah mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.
Gambaran analisis ROCCIPI untuk Kota Mojokerto sebagai berikut:
96
.......,
Tabel30. MATRIKS ROCCIPI
Kebljakan Penyesualan Perda Kota Mojokerto
Pemegang Peninan: BPKD/Bagian Hukum
Kategori Penyebab atau Penjelasan Solusi ROCCIPI (HipoteaiJ)
(R-) be tum dapat menetapkan mendorong percepatan proses Peraturan perda pajak dan retribusi baru evaluasu dan pembentukan
perda retribusi daerah (0-) belum menyelesaikan Harus menyelesaikan raperda
Kesempatan pembahasan reperda retribusi retribusi daerah dalam jangka daerah2010 waktu 1 tahun
(C-) Telah dianggarakan di tahun Menyiapkan rancangan perda Kemarnpuan anggaran 2011 ertibusi
(C-) Informasi belum Proses pembahasan perda Komunikasi tersampaikan seem baik retribusi, Seeat'll transparan.
pada stakeholder (1-) target penyelesaian draft Pelibatan semua komponen
Kepentingan raperda retribusi SKPD (P-) pelibatan seluruh komponen Desiminasi draft raperda
Proses stakeholder retibusi (I-) Pajak dan retribusi daerah Digunakan untuk membiayai
Ideologi diperlukan untuk PAD pembangunan daerah
S.3.S.S. Provins~ Jawa Tlmur.
Berbeda dengan di kabupaten!kota, pekerjaan penyusunan perda pajak dan
retribusi daerah untuk tingkat Provinsi mempunyai kesulitan tersendiri. Untuk
penyusunan perda pajak daerah, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyelesaikan
pembahasan draft dan DPRD pun telah memberi persetujuan. Proses pengawalan perda
Pajak Daerah Provinsi sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya
akan masuk persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk besaran tarif.
Jenis pajak daerah yang sudah selesai draft raperdanya adalah:
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
S. Pajak Rokok
Secara khusus, besaran tarif akan menjadi kendala yang berarti, karena dalam draft
Pajak Kendaan Bermotor (PKB) yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
97
L..
besaran tarifnya sangat fariatif. Pola fariatif pengenaan tarif tersebut ada yang bersifat
progresif dan ada yang bersifat tetap. Jika hal ini disetujui oleh Menteri Keuangan,
bukan tidak mungkin model yang ada di Jawa Timur ini akan diikuti oleh pemerintah
provinsi lainnya.
Berikut matriks ROCCIPI atas penyesuaian perda pajak dan retribusi di Pemerintah
Provinsi Jawa Timur:
Tabel31. MA TRIKS ROCCIPI Kebijakan Penyesuaian Penla
Pemerintab Provinsi Jawa Timur
Pemegang Peranan: BPKD/Bagian Hukum/DPRD
Kategori Penyebab atau Penjelasan Solusi ROCCIPI (llipotesis)
(R·) belum disahkannya perda Penyelesaian persetujuan Peraturan pajak dan belum disusun menteri dan melakukan
perdaretiibusidaer.ah perencanaan penyusunan perda retribusi
(0-) Sisa waktu tinggal satu Penugasan SKPD untuk Kesempatan tahun penyesuaian menyusun draft perda retribusi
(C-) Perlu dukungan anggaran di Segera dianggarkan melalui Kemampuan 2011 APBD tahun 2011
(C-) SKPD belum memahami Sosialisasi yang intenfsif Komunikasi keterbatasan waktu tentang materi muatan UU 28
penyesuaian Tahun2009 (I-) Masih berorientasi pada Visi untuk kepentingan
Kepentingan masing-masing sektor bersama pemerintah Provinsi Jatim
(P-) Koordinasi antara SKPD Koordinasi dalam proses Proses dengan biro hukum tidak penyusunan perda pajak dan
I an car retribusi (I-) Pajak dan Retribusi sebagai Pajak dan retribusi
Ideologi sumber pendapatan daer.ah dikembalikan untuk pemban~nan
Dalam perda retribusi dae~ Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum melakukan
penyusunan. Di peroleh informasi dari biro hukum Pemprop Jatim, keterlambatan ini
disebabkan karena:
1. Perencanaan penyusunan perda retribusi daerah masih dalam tahap
pengkajian atau studi potensi
2. Anggaran di tahun 2010 masih menempatk:an prioritas penyusunan perda
pajak daerah.
3. Koordinasi antar SKPD untuk peersiapan penyusunan draft raperda
retribusi belum lancar.
--·------ 98
Berdasarkan kenyataan di atas, maka ketja keras untuk penyesuaian peraturan daerah
tentang retribusi harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim. Secara khusus kinerja
biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan sangat dipertaruhkan untuk
mengkoordinir penyelesaian perda retribusi daerah tahun 2011.
5.4. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Pengelolaan potensi pajak dan retribusi di wilayah kabupatenlkota dan Provinsi
Jawa Timur juga mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan itu terjadi karena
jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut sama Sementara itu, perbedaan itu
terjadi karena sarana dan prasarana pemungutan, metode pemungutan serta personil
yang diberi tugas memungut berbeda. Secara keseluruhan perbedaan itu ada pada tata
kelola atau management pemungutan. Perubahan yang terjadi pada manajemen
pemerintah daerah, dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun
bersifat ekstemal. Namun demikian ada tiga /aktor dominan yang perlu
dipertimbangkan yaltu faktor struktural, faktor fungsional dan . faktor kultural.
Uraian lebih lanjut mengenai tiga factor dominan tersebut yaitu sebagai berikut:
5.4.1. Perubahan Struktural
Perubahan sosial, ekonomi, politik dan teknologi dengan berbagai
kecenderungan sebagaimana diramalkannya oleh para ahli masa depan, secara timbal
balik mempengaruhi manajemen yang dijalankannya pada berbagai organisasi
termasuk didalamnya organisasi pemerintah. Beberapa perubahan besar yang
mewarnai gaya manajemen anta.ra lain yaitu bahwa para anggota organisasi akan
cenderung terdiri dari berbagai etnis dan kebangsaan. Oleh karena itu menurut
Elashwi dan Harris (1996) perlu dikembangkan manajemen multibudaya sebagai
salah satu kecakapan untuk menyongsong globalisasi. Oaya-gaya manajemen dengan
orientasi primordial yang selama ini banyak digunakan oleh negara-negara di Asia
secara bertahap nampaknya perlu ditinggalkan. Berkaitkan dengan mamanjemen
multibudaya, Ansari dan Jakson (1996) mengemukakan perlunya menerima
kenyataan adanya keragaman budaya di lingkungan kerja Keragaman budaya tersebut
perlu dikelola guna meningkatk:an daya saing organisasi. Perubahan ini menyangkut
struktur hubungan an tar organisasi. 45
45Sadu Wasistiono, 2002, KAPftA SELEKTA Manajemen Pemerintahan baerah, Cetakan Pertama, Penerbit
CV. Fokusmedia. Bandung, h. 22
------------------------- 99
Pada dimensi lain terdapat kecenderungan perubahan hubWlgan struktural
antara pemerintah dengan masyarakat yang diperintah . Hubungan yang semula lebih
bersifat hirarkhis -karena masih kentalnya pola berpikir patemalistik- akan bergeser
kearah heterarkhis. Pola herarkhis ini justru lebih sesuai dengan semangat demokrasi
yang berintikan rakyat.
Sejalan dengan semangat demokrasi dan paradigm Reinventing Government,
akan terjadi perubahan hubungan struktural antara Pemerintah Pusat dengan
pemerintah daerah. Daerah akan diberi kebebasan dan kewenangan yang lebih luas.
Hal tersebut dengan sendirinya menuntut kesiapan daerah untuk mengatur dan
mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara lebih leluasa. Kemampuan
mengelola kegiatan operasional secara lebuh professional menjadi tuntutan kebutuhan
utama, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen.
Dari segi politik terjadi perubahan struktur hubungan antara pemerintah
dengan partai politik. Birokrasi diposisikan sebagai pihak yang bersikap netral (public
service neutrality) sehingga nantinya lebih banyak diputuskan oleh partai politik yang
memenangkan pemilihan umum.
Dalam aspek struktural, maka semua daerah penelitian (Kabnpaten
Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kota Madlun, Kota Majokerto dan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur), melakukan hal yang sama yaitu membengtuk
kelembagaan barn atas dasar berlakunnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2008. Perubahan struktur kelembagaan ini, khususnya terhadap organ yang mengelola
keuangan daerah atau pendapatan. Nomenklatur kelembagaan baru tersebut adalah
Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah.
Untuk Kabupaten Lamongan, semula berasal dari 2 institusi, yaitu Dinas
Pendapatan dana Bagian Keuangan kemudian berubah menjadi Badan Pendapatan
dan Pengelola Keuangan Daerah. Selanjutnya dari bentuk Badan berubah menjadi
Dinas Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah.
Untuk Kabupaten Pasuruan, Kota Madiun dan Kota Mojokerto, perubahan
kelembagaan ini berasal dari dinas pendapatan daerah dan bagain keuangan dibawah
sekratariat daerah. Selanjutnya berubah menjadi Dinas Pengelola Pendapatan dan
Keuangan Daerah.
-------------------------- 100
Sementara itu, untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pcrubahan
kelembagaan terjadi dari Biro Keuangan Provinsi dengan Dinas Pendapatan Provinsi,
selanjutnya berubah menjadi Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Perubahan struktur yang mengarah pada satu lembaga pengelola keuangan
daerah ini telah memotong mata rantai perjalanan pemasukan dan pengeluaran. Secara
khusus, pola management keuangan darah menjadi efektif karena tidak melibatkan
banyak lembaga. Pengawasan dan pemantauan terhadap aliran pendapatan dan
pembelanjaan keuangan daerah mudah untuk. dikoreksi, dan penanggungjawabnya
lebih jelas.
5.4.2. Perubahan Fungsional
46tbid.
Perubahan kearah perdagangan bebas dunia akan membuat persaingan di
antara pelaku ekonomi menjadi semakin sengit. Pengambilan keputusan harus
dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. Organisasi peltlerintah daerah yang berfungsi
sebagai pelayan masyrakat, perlu pula berubah guna mengimbangi perubahan yang
terjadi pada sektor ekonomi. Hal ini tersebut dengan sendirinya menuntut perubahan
pada bentuk dan iklim organisasi. Mengenai hal ini, Bennis dan Townsend (1995)46
mengemukakan bahwa akan tetjadi perubahan bentuk organisasi dari semula
berbentuk hirarkhis dehgan ciri-ciri pengendalian komando (command-control
organization) ke arah organisasi yang bersifat mendatar (flat organization). Artinya,
organisasi mendatang tidak lagi disusun secara hirarkhis berlapis-lapis dengan
mengandalkan kewenangan yang dimilikinya, melainkan dalam bentuk tim kerja
yang diisi oleh orang-orang ahli dalam bidangnya Hal ini menuntut adanya
perubahan orientasi para penyelenggara pemerintahan daerah, dari orientasi struktural
dan kewenangan kearah orientasi fungsi dan keahlian.
Pendapat Bennis dan Townsend tersebut diatas sejalan dengan pendapat
Drucker (Hesselbein, Goldsmith and Beckhard, 1995:2)47 yang mengatakan bahwa
dewasa ini kita sedang bergerak dari masyarakat pekerja kearah masyarakat jaringan.
Organisasi yang dijalankan berdasarkan pengendalian dan pengawasan akan
digantikan beberapa bentuk hubungan seperti aliansi, kerjasama, kesepakatan dasar
47tbid. 27
101
dan lain sebagainya. Hubungan ketja lebih didasarkan pada sating pengertian pada
tujuan, kebijakan dan strategi melalui tim ketja dan melalui persuasi.
Perubahan yang terjdi pada manajemen secara umum terjadi pula pada
manajemen pemerintahan. Ada beberapa konsepsi pemikiraii yang secara nyata
mampu mempengaruhi kebijakan pemerintahan pada berbagai negara. Savas (1987)
misalnya menawarkan konsep privatisasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat
berjalan baik. Dari sudut lain, Barzelay (1992) menawarkan paradigma pasca
birokrasi yang intinya mengurangi sebanyak mungkin keterlibatan birokrasi dalam
kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang maju sebagai suatu kesatuan diyakini
mampu mengurus sebagian besar kepentingannya oleh anggota masyarakat itu sendiri
Perubahan besar pada manajemen pemerintahan tetjadi dengan adanya konsep
pemikiran dari Osborne dan Gaebler (1992) yang menwarkan perlunya transformasi
semangat kewirausahaan pada sektor publik. Osborne dan Gaebler ( 1992)
mengemukakan spuluh pokok pemikirannya yang intinya adalah mengurangi peranan
pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor
pemerintahan lebih efisien. Inti pemikiran Osborne dan Gaebler sebenamya sejalan
dengan pandanga Savas maupun Barzelay48•
Mengenai perlunya keadilan dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintahan
telah dikemukakan oleh Frederickson (1980) melalui konsep Administarsi Negara
Baru (The New Public Administration). Alsannya adalah didalam mengejar
efektivitas dan efesiensi, para penyelenggara negara seringkali melupakan faktor ·
keadilan. Pada akhiinya sebagian besar rakyat sebenamnya merupakan pemilik
kedaulatan menjadi korban tanpa dapat berbuat banyak.
Diantara berbagai konsep pembaharuan manajemen pemerintahan yang
ditawarkan oleh para ah1i pada saat ini banyak digunakan adalah pendapat dari
Osborne dan Gaeber (1992) melalui paradigma Renventing Govemmentnya
(REGOM). Untuk saat ini melaksanakan kosep Regom, Osborne dan Plastrik (1996)
mengemukakan lima srtrategi. Kelima strategi tersebut yaitu: The Core Strategy, The
Consequence Strategy, The Customer Strategy, The Control Strategy dan The Culture
Strategy 49•
Strategi dasar berbicara pada tingkat tujuan orglk'lisasi dengan menggunakan
tiga pendekatan yaitu : kejelasan mengenai tujuan, kejelasan mengenai peranan yang
48 1bid. 28 49tbld. 29
102
...____
'--
dimainkan setiap anggota organisasi serta kejelasan mengenai arah perkembangan
organisasi. Strategi konsekuensi berbicara pada tingkat intensif melalui tiga
pendekatan yaitu : mengelola kompetensi, manajemen witausaha serta manajemen
kinerja. Strategi pelanggan berbicara pada tingkatan akuntabilitas dengan
menggunakan tiga pendekatan yaitu: pilihan pelanggan, pemilihan kompetitif, serta
jaminan kualitas bagi pelanggan. Strategi pengendalian berbicara pada tingkat
kekuasaan dengan menggunakan empat pendekatan berupa : Keorganisasian,
pemberdyaan organisasi, pemberdayaan pekerja dan pemberdyaan masyarakat.
Sedangkan strategi strategi budaya berbicara pada tingkat budaya dengan
menggunakan tiga pendekatan yaitu : menghilangkan kebiasaan yang sudah tidak
sesuai, mengambil hati pekerja maupun pelanggan serta menenangkan pikiran-pikran
kearah yang dikehendaki.
Kelima strategi tersebut perlu digunakan untuk meningkatkan kinerja sektor
publik agar menjadi lebih baik. Di dalamnya terdapat metodologi untuk mengubah
secara mendasar organisisi pemerintah pada semua tingkatan, baik tingkat pusat,
tingkat regional maupun tinglkat lokal. Strategi tersebut juga sekaligus menunjukkan
bahwa pemerintah yang bepusat pada masyarakat (customer-centered government)
mungkun untuk dilaksanakan sejalan dengan konsep pambangunan yang perpusat
pada rakyat (people centered development) sebagaiman diungkapkan oleh Korten
(1984).
Seiring dengan semakin majunya masyarakat, para penyelenggara
pemerintahan harus, semakin pandai memilih urusan yang masih perh1 dikelolanya
secara langsung. Urusan yang sangat penting, yang menyangkut eksistensi sebuah
bangsa harus tetap dikelola oleh pemerintah. Urusan selebihnya dapat diserahkan
pada masyarakat melalui program prativisasi dengan pengawasan dan pengendalian
yang ketat oleh pemerintah, dengan demikian manajemen pemerintahan yang
diperkuat bukanlah manajemen operasional melainkan manajemen pengawasan dan
pengendalian .
Pritavisasi itu sendirinya pada dasarnya adalah desentralisasi. Seperti
dikatakan oleh Cheema dan Rondinelli (1983:24) bahwa salah satu bentuk
desentralisasi adalah "transfer of function from government to nongovernmental
institution". liistitusi non pemerintah dapat berupa yayasan, perusahaan swasta atau
lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi bukan hanya dari
-~--~-- 103
\......-
pemerintah tingkat atasanya kepada pemerintah daerah tingkat bawahnya melainkan
juga dari pemerintah kepada institusi non pemerintah.
Dengan semakin menguatnya kedudukan rakyat di hadapan pemerintah, maka
pemerintah dituntut untuk kembali pada kegiatan pokoknya (core business) . Seiring
dengan perubahan tersebut, maka pengawasan sosial masyarakat sebagai pemilik
kedaulatanjuga akan semakin meningkat. Pemerintah yang bersih (clean government)
akan menjadi salah satu syarat bergaul percaturan intemasional secara terhorma,
selain syarat demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia.
Perubahan penting lainnya dalam manajemen pemerintahan di daerah adalah
perlunya memperhatikan prinsip-prinsip dasar manajemen, yang selama ini sudah
biasa dijalankan sehingga terabaikan. Seperti dikatakan oleh Culligan (1996) bahwa
setiap manajer perlu melihat dan melihat kembali prinsip-prinsip manajemen yang
dijalankannya (management back to basic).
Berkaitan dengan perubahan kebijakan penyelenggara pemerintahan di Daerah
dalam rangka pelaksanaan titik berat otonomi pada daerah kabupaten/kota, perlu
penegasan kembali berbagai prinsip dasar manajemen yang selama ini telah
digunakan. Baik menyangkut mengenai pembagian peran antar unsur lini dan unsur
staf maupun dalam pendelegasian wewenang.
Selama ini tidak disadari meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
peranan dinas daerah sebagai unsur lini dan berhadapan langsung dengan masyarakat
semaldn diperkuat. Fasilitas dan wibawa kepala dinas untuk dinas perlu ditingkatkan
agar para penyelenggara pemerintahan daerah yang berkualitas tertarik untuk bekerja
pada dinas daerah. Kurangnya perhatian pemerintah daerah kabupaten/kota kepada
dinas daerahnya disebabkan oleh banyak hal, antara lain:
a. kurang tepatnya persepsi mengenai pembagian tugas anatar unsur staf dan unsur
lini;
b. kuraiig dekatnya akses hubungan antara kepala dinas dengan kepala daerah,
karena faktor pimpinannya atau pun karena letak kantomya yang berjauhan;
c. belum tingginya tuntutan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat, sehingga unsur lini sebagai garis depan (frontline), kurang
memperoleh perhatian;
Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, diperlukannya perubahan
_____ 104 ------
~
strategi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Salah satu strategi yang terpenting
adalah memberdayakan dinas daerah. Upaya pemberdayaannya dilakukan dengan
cara:
a. Mengisi organisasinya dengan orang-orang yang berkualitas dan professional
sesuai dengan karakteristik urusan yang ditanganinya.
b. Memberi kewenangan ynag lebih luas serta dukungan fasilitas dan biaya yang
memadai.
c. Mengukur kinerja pelayanan yang diberikan serta melakukan kompetisi antar
dinas.
d. Lebih banyak membentuk cabang dinas di kecamatan dalam rangka pendekatan
pelayanan kepada masyarakat (prinslp close to the customer).
Pemberdayaan organ dinas daerah merupakan prasyarat mutlak agar otonomi
daerah dapat dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab. Sebab pada dasarnya
inti desentralisai adalah pendelegasian kewenangan, sedangkan inti penyelenggaraan
kewenangan terletak pada dinas daerah yang melaksanakan kewenangan tersebut.
Pemberdayaan dinas daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat akan membawa konsekuensi logis berupa pengurangan fungsi dan peran
staf. Masalah yang paling berat adalah mengubah pandangan dan kelegawaan dari
pejabat staf yang ada di unit pemerintahan yang selama ini telah menjalankan fungsi
lini yang seharusnya dijalankan oleh dinas daerah.
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, semua kabupatenlkota serta pemerintah
Provinsi Jawa Timur menunjukkan kecenderungan positip kearah fungsionalisasi
birokrasi. Peran birokrasi yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan dengan
implikasi pemungutan pajak atau retribusi sudah sangat di optimalk:an. Kabupaten
Lamongan menempatkan pegawai di dinas-dinas penghasil dengan penampilan
layaknya pegawai swasta yang siap member layanan kepada pelanggan dengan baik.
format yang sama dengan di Lamongan juga terjadi di Kabupaten Pasuruan.
Kebijakan untuk melayani wajib pajak juga dipenuhi dengan memberikan layanan
yang optimal.
Kota Madiun juga membuka layanan jemput bola dengan menempatk:an petugas
di kecamatan. Tujuannya adalah mempermudah wajib pajak khususnya untuk
------------ lOS
...__
'--
...__
'--
mememuhi kewajibannya. Pemberian insentif yang sifatnya fungsional kepada
petugas juga dilakukan di Kota Mojokerto. Hal ini tentu dimaksudkan agar para
petugas bekerja seoptimal mungkin guna memenuhi target yang sudah ditetapkan.
Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, melakukan inovasi yang sifatnya fungsional
atas penyelenggaraan pajak daerah sangat penting. Penghasilan utama Pemerintah
Provinsi Jawa Timur berasal darai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PK.B).
Oleh sebab itu, pola layanan yang mekin mendekatkan wajib pajak mudah membayar
harus diupayakan. Program layanan cepat dan dekat dengan sistem yang mudah
ditempuh di berbagai wilayah pemungutan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
membuka layanan cepat dengan mobil pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor keliling.
Selain itu, untuk di kota, kota besar seperti di Surabaya, Malang, Kediri, Jember dan
Madiun, dibuka layanan di komplek-komplek pertokaan.
Kebijakan membebaskan denda pajak terhadap keterlambatan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor hampir setiap S (lima) tahun sekali diberlakukan. Maksudnya
adalah agar Pajak Kendaraan Bermotor terhutang dapat dipenuhi oleh wajib Pajak.
Dengan demiki~ target perolehan PKB dapat dipenuhi dengan baik.
5.4.3. Perubahan Kultural
Diantara perubahan lainny~ perubahan Kultural adalah yang paling sulit
dilak.sanakan. Perubahan Kultural akan menyangkut cara pandang kebi~
mekanisme kerja maupun hubungan manusiawi yang mungkin sudah berjalan
bertahun-tahun denganb pola tertentu. Perubahan struktural dan fungsional tanpa
diikuti dengan perubahn kultural hanya akan menghasilkan perubahan pada bentuk
belum pada tingkat isi.
Kultural hubungan kerja patron-klien yang sangat kental akibat pola hubungan
paternalistic dan pola tanggung jawab memusat keatas, perlu secara bertahap
diperbarui menjadi cultural hubungan kerja yang berorientasi keahlian dengan arah
tanggung jawab keatas, kesamping dan kebawah .
Perubahan kultural harus dimulai dengan pembaruan visi dan misi organisasi
pemerintahan daerah yang dicanangkan oleh kepala daerah sebagai pimpinan dan
sekaligus pemimpin daerah. Secara bertahap dan berkesinambungan dan perubahan
kultural tersebut disosialisasikan.
--- 106
~
........
'---
Berkaitan dengan perubahn kultural, Osborne dan Plastrik (1996) menemukan
tiga pendekatan dalam menjalankan strategi kebudayaan sebagaimana telah
disinggung pada uraian sebelumnya. Pertama, meninggalkan, kebiasaan lama yang
tidak sesuai lagi denganjaman (breaking habits). Kedua, upayakan meraih lubuk hati
yang terdalam agar bersedia menerima perubahan yang ditawarkan (touching hearts).
Ketiga, bagaimana dapat memasukkan pola pildr bam yang sesuai dengan arab.
perubahan yang diinginkan (winning minds) .
Sadar akan kesulitan merubah cara pandang birokrasi terhadap fungsi layanan
yang sering berubah menjadi dilayani, pemerintah daerah memberikan pembekalan
khusus kepada pegawai untuk profesional. Pengetahuan dan ketrampilan pegawai
yang diberi tugas dibidang pajak dan retrbusi daerah dilakukan pembenahan. Kultur
birokrasi yang tertutup dibuka sedemikian pula. Terlebih dengan berlakunya Undang
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dorongan
kepada daerah untuk meningkatkan layanan publiknya. Khusus, di Jawa Timur telah
dibentuk Komisi Pelayan Publik (KPP) berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur
Nomor 15 Tahun 2005, jauh sebelum UU itu diberlakukan .. Kehadiran KPP bukan
saja untuk memantau pelaksanaan layanan publik oleh Pemerintah Provinsi tetapi juga
seluruh layanan publik di Provinsi Jawa Timur.
Implikasi dari hadirnya KPP, maka pengaduan atas jeleknya layanan publik
diberbagai kabupatenlkota dapat ditangani. Perkembangan selanjutnya adalah
perbaikan kultur pelayanan pun terjadi di berbagai sektor, bukan hanya di sektor yang
menghasilkan, tetapi sektor layanan umum lainnya pun ditingkatkan. Layanan di
sektor publik seperti bidarig kesehatan, pendidikan, persuratan dan perijinan
memperoleh perhatian utama. Sudah barang tentu layanan yang sifatnya
menghasilkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi sangat diperhatikan.
1.07
~
.......-
~
.......
.........
'-"
"--"'
BABVI
Penutup
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab pembahasan dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
a. Posisi Pajak dan Retribusi Daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi
daerah
b. Strategi penyesuaian Perda Pajak dan Retibusi Daerah oleh Kabupaten!Kota
atau Provinsi dipengaruhi oleh kesiapan daerah dalam melakukan perencanaan
kegiatan, baik dalam bentuk kegiatan perancangan, penganggaran dan
penyusunan program legislasi daerah oleh DPRD
c. Pola penataan potensi Pajak dan Retribusi Daerah ditentukan oleh kesiapan
Daerah untuk menyesuaikan pengorganisasian kelembagaan baik dalam aspek
struktur, fungsi, maupun kultur birokrasinya.
6.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disampaiakn
saran-saran sebagai berikut:
a. Dalam upaya meningkatkan pendapat daerah dari sektor Pajak dan Retribusi
Daerah. maka penyesuaian Perda tentang Pajak dan Retribusi Darrah harus
memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun
2009
b. Untuk optimalisasi kegiatan penyesuaian, harus dilakukan sinergi perencanaan
antar SKDP dan menyusun Program Legislasi Daerah bersama DPRD.
c. Agar potensi Pajak dan Retribusi daerah dapat dikelola optimal, maka
perangkat brokrasi harus selalu dilakukan penyesuaian baik dalam bentuk
struktur organisasi, peningkatan fungsi, dan perubahan kultur pelayanan .
·--·----- 108
-DAFTARBACAAN
Buku/Makalah
Atre, B.R., 2001, Legislative Drafting: Principles and Techniques, Universal Law Publishing Co.
Bandung Institute of Government Studies (BIGS), 2002, Merancang Kebijakan Perizinan yang Pro Pasar dan Sensitif Kepentingan Publik, in Cooperation with Patnership for Economic Growth, Jakarta.
Basah, Sjachran, 1996, Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan Dalam Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Berge ten B.J.B.M. dan Spelt, N.M., 1993, Pengantar Hukum Peritinan, Cetakan I, Yuridika, Surabaya.
Budiman Arief, 1996, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, J~ Gramedia Pustaka Utama.
David Ray, 2003, Desentralisasi, Reformasl Peraturan dan lklim Usaha, Patnership for Economic Growth (PEG), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
ELIPS, 2001, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Business Advisory Indonesia University of San Francisco Scholl of Law Indonesia Program.
Eny Rahmawati~ "Pe14ksanaan Retribusl Pasar Da/4m Peningkatan Pendapatan AsU Daerah (Studi Pada Kantor Dispenda Kabupaten Lamongan)," http://digilib. itb.ac.id/ gdl.php?mod=browse&op=read&id=j iptumm-gdl-s 1-2002-en,y-57 67-retribusi
Fitri Junitasari, ''Ana/isis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan", http://digilib.umm.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptummpp-gdl-sl-2009-fitrijunit-157l3&PHPSESSID=42d6ee65b827a38f44956092d28ba985
Forum Kom~i LSM APIK, 1995, Landasan Aksi dan Deklarasi Beizing, APIK, Jakarta.
Hadjon, P. M.1990, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina llmu, Surabaya.
------~~·~~-~-- 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Huk:um, Surabaya, Universitas Airlangga.
-----------------1995, Aspek-aspek Hukum Administr~Ui' Dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Makalah, Bandung.
-------------------, 1995, Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, Gajah Mada University Press, Y ogyakarta.
Hartono Sunaryati, 1994 ... Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20, Bandung, Alumm.
Indra J. Pillang, dkk. (Editor), Faisal H. Basri Cetakan I Nopember 2005, Otonomi Daerah Evaluasi & Proyeksi., Divisi Kajian Demokrasi Lokal, Yayasan Harkat Bangsa Jakarta
------------ 109
I I I I I
I
I I
Koentjoro Purbopranoto, 1978, Beberapa Catatan tentang Hukum Tata Pemerintahan dan PeradUan AdmJnistrasl Negara, Alumni, Bandung
Madekhan Ali, "Catalan Pinggir Untuk LKP J Bupati ~mongan," Budget Info, Daulat Atas Anggaran, http://www.budget-info.com/index.php?option=com content& view=article&idg353%3Acatatan-ainggir-untuk-lkQL-bupati-lrunongan&catid =48%3Alocal-budget-sektor-lain<emid=259&lang=in
Mario Hally Hadiwijaya, "Peranan Sektor Pariw/sata terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pentl!Jpiztan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001-2006," http:/ /digilib. unej .ac. id/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id::;:gdlhub-gdlmariohally-23 68
Mohammad, Anwar, et.al., "Evaluasi RPJMD 2006-2010 Kabupaten LamonganJatim, "http://pskmp.site88.net/tugas/ppnd nini kl.pdf
Sobana, 1996 Adaptasi Pelayanan Izin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan dalam Butir-Biltit Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Cirta Aditya Bakti, Bandung. ·
Sadu Wasisto, 2003, Edisi Revisi, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, CV. Fokus Media, Bandung
Soemitro, Rochmad, 1988, Pajak dan Pembangunan, Eresco, Bandung, 1988.
Soekarwo, dkk. 2006, Pelayanan Publik, darl DomJnasi ke Partisipai, Airlangga University Press, Surabaya.
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah daerah.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerinatah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
DATA KEBIJAKAN
Data Rekapitulasi APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009
Data Rekapitulasi APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009
Data Rekapitulasi APBD Kota Madiun Tahun Anggaran, 2007, 2008 dan 2009
Data Rekapitulasi APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2007.2008, dan 2009
Data Rekapitulasi APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, 2008 dan 2009.
I I I I
I I
I I I I I
Data kondisi geografis dan demografis dilrutip dari Situs (website) resmi Pemerintah Daerah Kabupa:ten Lamongan, Pemutakhiran Terakhir (Friday, 13 June 2008), diakses melalui http:/ \\ .\\V,lamongan.go.i index.ohp?oDtiOn""com content&task =view&id=M 1 &Iternid=4 3 9
Data kondisi geografis dan demografis dikutip dari Situs (website) resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, http;//www.pasuruankab.go.id/perda.php?ciD~J&action:::;list
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/K.ota Seluruh Jawa Timur Sektor Hasil Pajak Daerah, BPS Provinsi Jawa Timur, http:/ /j a tim. bps. go .id/wp-content/uploads/images/P AD 1 . pdf
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Timur Sektor Hasil Retribusi Daerah, http:t/iatim.bps.go.id/wpcontent/uploads/images/P AD2.pdf
"Paparan Hasil Monitoring Otonorni Daerah di Jatim 2007," Selasa, 15 Mei 2007, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KOXibFhy5hgJ:www.a dkasi.org!upload/File/Paparan%2520Monitoring%2520Pelaksanaan%25200ton omi%2520Daerah, %25201 awa%2520Pos.doc+analisis+data+paj ak+daerah+kab upaten+pasuruan&cd=3 5&hl=id&ct=clnk&gl=id
"Pandangan Umum Nota Keuangan Pemda Pasuruan", Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, http://www.bungjack.co.cc/2009/12/pandangan8umum-nota~keuangan
pemda.html
Profit Kabupaten!Kota, Kota Mojokerto, http://ciptakarva.pu.go.id/rofil/profil/ barat/ jatim /mojokerto.pdf
RPJMD Kota Madiun yang telah disahkan menjadi Perda No. 19 Tahun 2009, http:/ /bapgeda.madiunkota.info/wp-cont~ntlugloads/2010/0 1 /rpjm.gdf
RPJPD Kota Madiun 2005-2025, http://bappeda.madiunkota.info/wp-content/uploads 201 0/06/perda-rpjp.pdf