36 bab ii kekuatan hukum surat keterangan waris

36

BAB II

KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUATOLEH NOTARIS MENGANDUNG CACAT HUKUM

A. Surat Keterangan Waris

1. Pengertian Surat Keterengan Waris

Mengenai Keterangan hak waris, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang

pewarisan. Di dalam pewarisan terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu pewaris,

ahli waris, warisan dan hukum waris, yang kesemuanya mempunyai kata dasar waris

yang berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) dan orang yang

meninggal.31

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan

oleh pewarisnya.32 Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal

mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaanya. Warisan adalah harta yang

ditingg alkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun passiva.

Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia,

akan beralih pada orang lain yang masih hidup.33

31 WJ. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986,hal 1148).

32 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Quran, Cetakan Pertama, (Jakarta : Rajawali Pers,1995), hal. 41.

33 Tarnakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Cetakan Pertamai,(Bandung : Pionir Jaya, 1992), hal 1.

36

Universitas Sumatera Utara

37

Seorang ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis dapat menguasai dan

melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya

pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan

hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan

adanya surat keterangan waris.34

Berdasarkan Pasal 835 dan 899 KUH Perdata, asas pokok untuk menentukan

apakah seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah bahwa ia harus ada

(sudah lahir) dan hidup pada saat terbukanya warisan.

Apabila seseorang telah memenuhi syarat tersebut, maka Pasal 832 KUH

Perdata menentukan yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang yaitu

terbatas pada : para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau

istri yang hidup terlama.

KUH Perdata mengenal 4 (empat golongan) ahli waris sebagai berikut :35

1. Golongan I

Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Menurut

Pasal 852 KUH Perdata, dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan

perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dalm perkawinan

pertama atau kedua, semuanya sama saja. Sedangkan berdasarkan Pasal 852 ayat

2 KUH Perdata, para ahli waris mewaris berdasarkan kepala demi kepala, jika

34 I Gede Purwaka, Op. Cit, hal. 335 Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hal. 27


38

dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-

masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mengenal bagian warisannya,

menurut Pasal 852 a (1) menegaskan bahwa bagian suami / istri yang hidup

terlama adalah sama dengan bagian seorang anak. Apabila terdapat perkawinan

kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/ keturunan dari perkawinan pertama,

maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak /

keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda /duda tidak boleh lebih dari

1/4 harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari

suami / istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari

golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan II. Dengan demikian

golongan terdahulu menurut golongan yang berikutnya.

2. Golongan II

Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-

saudaranya.

3. Golongan III

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

4. Golongan IV

Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

Keterangan hak waris dapat diartikan sebagai suatu surat yang diterbitkan

oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh


39

segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah

atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak

atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris.36

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa siapa

yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum

dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan

yang telah terbuka tersebut.

Keterangan hak waris disebut juga surat keterangan hak mewaris atau surat

keterangan ahli waris. Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris, yaitu

surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di atas adalah ahli waris dan pewaris

tertentu.37 Keterangan waris juga digunakan untuk balik nama atas barang harta

peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli

waris. Tindakan kepemilikan yang dimaksud misalnya adalah :

1. Khusus untuk barang-barang harta peninggalan berupa tanah, maka dapat

mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat, yaitu :

a) Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nma) untuk tanah yang sudah

terdaftar (bersertifikat);

b) Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar

seperti misalnya tanah girik, tanah berkas hak barat, tanah Negara.

36 Ibid, hal. 537 J. Satrio, Op cit, hal. 227.


40

2. Menggadaikan atau dengan cara menjaminkan barang-barang harta peninggalan

tersebut kepada pihak lain atau kreditor, apabila ahli waris hendak meminjam

uang atau meminta kredit.

3. Mengalihkan barang-barang harta peninggalan tersebut pada pihak lain, misalnya

menjual, menghibahkan, melepaskan hak dan lain-lainya yang sifatnya berupa

suatu peralihan hak.

4. Merubah status kepemilikan bersama atas barang harta peninggalan menjadi

milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melaukan membuat akta

pembagian dan pemisahan harta peninggalan dihadapan Notaris.

Surat keterangan waris juga dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris

untuk dapat mengamil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau

asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi berbeda dalam

menetapkan bentuk surat keterangan hak waris yang bagaimana yang dapat

diterimanya.

Surat Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan dan bukan akta

otentik namun tidak sembarangan pihak dapat membuatnya. Bagi golongan Timur

Asing umumnya dalam praktik Surat Keterangan Waris dibuat oleh notaris

berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar

notaris membuat Surat Keterangan Waris atas nama pihak yang berkepentingan.

Tentang kedudukan Surat Keterangan Waris sebagai akta di bawah tangan dan

hanya dapat dibuat oleh notaris untuk golongan tertentu, hal tersebut berasal dari


41

kebiasaan zaman dahulu dimana masyarakat menganggap bahwa seorang notaris

dianggap ahli dalam bidang harta warisan termasuk dalam hal pembuatan Surat

Keterangan Waris yang menetapkan dan menyebutkan besarnya warisan ahli waris

atas suatu warisan dari seorang pewaris tertentu.

Selain berbeda dalam hal bentuknya, akta otentik dan akta di bawah tangan

berbeda dalam hal kekuatan pembuktian karena akta otentik mempunyai kekuatan

pembuktian :

1. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik.

Suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan, nama akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta

otentik, sampai terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil akta otentik.

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat,

didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada

keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam

hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian

tanda tangan.

3. Kekuatan pembuktian materiil akta otentik

Akta pejabata (acta ambtelijk) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran

apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta

bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun.


42

2. Maksud Pembuatan Surat Keterangan Waris.

Umumnya Surat Keterangan Waris dibuat sebagai bukti siapa-siapa (ahli

waris) yang bertindak atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal duni

sehingga para ahli waris melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat

dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli

waris. Surat Keterangan Waris sebagai syarat pembuatan akta lainnya dengan

pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai syarat dalam pembagian tanah warisan

yang akan dijual oleh para ahli waris. Adapun pembuatan Surat Keterangan Waris

sebagai upaya untuk mengetahui bagian waris masing-masing sehubungan dengan

kemungkinan masuknya ahli waris baru lainnya. Dalam hal ini warisan belum

dialihkan oleh ahli waris.

Pada umumnya Surat Keterangan Waris dibuat untuk memenuhi syarat dalam

pembuatan akta jual beli harga warisan yang belum dibagi oleh ahli waris setelah

pewaris meninggal dunia atau akta lainnya yang bermaksud mengalihkan warisan

dari seorang pewaris oleh ahli waris sedangkan sejak pewaris meninggal dunia belum

pernah dilakukan pembagian waris oleh ahli waris.

3. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Waris

Pemerintah tidak dapat melakukan kebijakan-kebijakannya tanpa dasar

kewenangan. Namun, perundang-undangan sebagai dasar kewenangan tidak dibuat

sesuka hati. Terdapat suatu hierarki tata susunan, berjenjang-jenjang dan berlapis-


43

lapis di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada

norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak

dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar

(grundnorm).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka dikeluarkanlah Surat

Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember

1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian

Kewarganegaraan yuncto Pasal 42 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah yuncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perkaban No. 8 Tahun

2012), dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan

pembuataannya dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk, sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang

dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan

dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris

pada waktu meninggal dunia;

2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta surat keterangan

waris dari Notaris,


44

3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat

keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Prosedur Notaris membuat Surat Keterangan Waris menurut Hamidah 38

adalah apabila pemohon memenuhi beberapa persyaratan antara lain menunjukkan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris, jika memungkinkan KTP

pewaris dan beberapa orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pewaris dan

para ahli waris yang sah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia

berikut para ahli warisnya masing-masing. Penunjukan KTP merupakan hal yang

mutlak agar notaris mengetahui dengan sebenarnya tentang identitas ahli waris dan

pewaris sehingga dapat dihindari terjadi masalah dikemudian hari disebabkan oleh

identitas palsu baik seluruhnya maupun sebagian oleh ahli waris maupun pewaris.

Apabila memungkinkan Notaris dapat meminta agar pemohon yang dalam hal

ini adalah ahli waris mendatangkan saksi yang benar-benar mengetahui identitas

pewaris dan para ahli waris sesuai KTP sehingga apabila di kemudian hari terjadi

masalah, maka notaries dapat mengajukan kekuatan kesaksian saksi yang turut hadir

dihadapan notaris sebagai dasar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.

Yang dapat menjadi saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris adalah

orang-orang yang benar mengenal keluarga pemohon yang terdiri dari pewaris dan

seluruh ahli waris dan dapat berasal dari keluarga atau tetangga.

38 Wawancara dengan Hamidah, Notaris/PPAT Kabupaten Asahan, 09 Agustus 2014


45

Pemilihan yang benar-benar mengetahui kedudukan ahli waris dan pewaris

harus benar-benar dicermati oleh notaris sehingga meminimalisir kemungkinan saksi

palsu atau saksi yang tidak mengetahui dengan jelas identitas dan struktur keluarga

pewaris dan ahli warisnya.

Perlu mendapat perhatian dari notaris adalah tentang kewarganegaraan

pemohon disebabkan tidak semua warganegara dapat membuat Surat Keterangan

Warisan dihadapan notaris.

Syarat lain sebagai pendukung yang sangat perlu disepakatin oleh para pihak yaitu

adanya pernyataan dari ahli waris menegani identitas para ahli waris dari pewaris.

Tidak diperlukan pernyataan dari para ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan

Waris apabila dalam hal tersebut tidak ada anak yang belum dewasa sebagai ahli

waris.

Ada atau tidaknya anak yang belum dewasa sebagai ahli waris bukan

merupakan alasan untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan pernyataan para ahli

waris, pernyataan merupakan syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris

karena notaris tidak akan mengetahui duduk persoalan dan kedudukan ahli waris

apabila tidak ada pernyataan dari para ahli waris.

Setelah semua syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris dipenuhi oleh

pemohon/ ahli waris sebelum membuat Surat Keterangan Waris notaris wajib

melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Departemen


46

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta mengenai ada atau tidaknya wasiat atas

nama pewaris yang terdaftar. Apabila notaris telah mendapat jawaban tertulis

dari daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta

barulah seorang notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris.

Seorang notaris agar dapat membuat Surat Keterangan Waris memperoleh

informasi dari saksi-saksi yang benar-benar mengetahui mengenai struktur keluarga

pewaris dansiapa para ahli warisnya seorang notaris harus memperhatikan dan

memeriksa benar-benar kualitas saksi agar saksi yang dimintakan keterangan oleh

notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris benar-benar merupakan saksi yang

mengetahui dengan pasti keadaan keluarga pewaris termasuk siapa yang menjadi ahli

waris pewaris.

Umumnya yang dijadikan saksi untuk dimintakan keterangan dalam

pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah keluarga pewaris dalam garis

yang paling dekat sehingga notaris dapat mengetahui keadaan keluarga pewaris

dengan tepat dan menghindari terjadi kekeliruan mengenai hal tersebut. Namun

apabila keluarga terdekat tidak ada dapat juga didengar keluarga jauh atau bila tidak

ada tetangga yang lama hidup bersama pewaris sehingga mengetahui dengan jelas

dan tepat mengenai keadaan keluarga pewaris baik selama hidup maupun setelah

pewaris meninggal dunia.


47

Mengenai jumlah saksi yang wajib didengar oleh notaries sebelum membuat

Surat Keterangan Waris dapat sebanyak-banyaknya sehingga dengan itu notaries

memperoleh keyakinan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris.

Kualitas saksi sama yaitu saksi dengan jumlah banyak namun mengetahui hal

yang sama maka notaris dapat mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang

paling tua dan bijaksana diantara seluruh saksi yang ada. Namun apabila keterangan

saksi berhubungan satu sama lain, maka notaris wajib mendengar keterangan seluruh

saksi sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai siapa ahli waris dari pewaris

berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh ahli

waris.

Mengenai saksi yang tidak dapat hadir langsung dihadapan notaris dan

memberikan keterangan secara tertulis dapat menerima apabila keterangan tersebut

sesuai dengan keterangan saksi yang diberikan langsung dihadapan notaris. Namun

apabila tidak, maka keterangan tertulis tidak dapat dipertimbangkan untuk

menentukan ahli waris dari pewaris. Hal tersebut merupakan upaya notaris untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya keterangan tertulis yang

diserahkan kepada notaris tersebut adalah palsu

dengan tujuan untuk menguntungkan salah seorang ahli waris tertentu.

Menolak keterangan saksi yang diberikan secara tertulis karena hal tersebut

sangat rawan penipuan dan dikemudian hari kemungkinan besar akan menimbulkan


48

masalah bagi notaris sebagai pejabat yang dipercaya masyarakat. Sehingga lebih

aman apabila saksi datang menghadang langsung.

Menerima keterangan saksi secara tertulis apabila saksi benar-benar

berhalangan menghadap notaris dengan bukti yang sah, misalnya saksi sakit atau

berada di luar kota namun ia hanya mengkhususkan hal tersebut terhadap saksi yang

dikenal oleh notaris, sedangkan saksi yang tidak dikenal oleh notaris, menurutnya

tidak diterima karena khawatir akan kebenaran keterangan saksi. Karena apabila

keterangan saksi secara tertulis oleh saksi tidak dikenal notaries diterima, apabila

terjadi akibat hukum di kemudian hari maka notaris bersangkutan yang akan

menanggung akibatnya. Khususnya keterangan tertulis yang diterima notaris, akan

dilekatkan ada berkas, guna menghindari terjadi masalah di kemudian hari.

Setelah notaris yakin dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh

ahli waris, maka para ahli waris terlebih dahulu membuat “PENYATAAN”

dihadapan notaris mengenai siapasiapa yang menjadi ahli waris dari pewaris sebagai

dasar notaries dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Baik para ahli waris maupun saksi yang didengar keterangannya dan dimuat

dalam “Penyataan” maupun Surat Keterangan Waris tidak perlu diambil

sumpah. Namun dalam Pernyataan dimuat klausal bahwa para ahli waris dan saksi-

saksi “bilamana perlu berani angkat sumpah”.


49

Demi kepastian hukum para saksi dan para ahli waris sebelumnya

memberikan kesaksian diangkat sumpah terlebih dahulu agar dalam memberikan

keterangan adalah benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun

notaris tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat sumpah dan hal tersebut tidak

diatur dalam Undang-Undang.

4. Pengaturan Surat Keterangan Waris berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan Republik Indonesia

Secara khusus tidak ada satupun perundang-undangan yang mengatur tentang

keterangan hak waris dan siapa saja pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat

keterangan waris.39

Ketentuan tertulis yang mengatur tentang wewenang pembuatan surat

keterangan hak waris yang dikenal dalam praktek sehari-hari diatur dalam intruksi

para pejabat pendaftaran tanah di Indonesia dan mereka yang bertindak sedemikian

yang diatur dalam Pasal 14 Staats blad 1916 Nomor 517, yang mulai berlaku pada

tanggal 1 Nopember 1916, yang memberikan kewenangan untuk membuat surat

keterangan hak waris itu kepada Balai Harta Peninggalan setempat. Oleh karena tidak

adanya peraturan yang mengatur mengenai keterangan hak waris dan pejabat yang

berwenang menerbitkany, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 8 Mei 1991 Nomor

39 Tan Thong Kie, Op. Cit, hal. 290


50

MA/Kumdil/171/V/K/19991 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik

Indonesia tanggal 25 Maret 1991 Nomor KMA/041/III/1991, telah menunjuk Surat

Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang

menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolangan

penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum kemerdekaan, hendaknya keterangan

hak waris untuk warga negara Indonesia juga diterbitkan berdasarkan penggolangan

tersebut.

Adapun pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris bagi

golongan penduduk Indonesia asli (Bumiputera), surat keterangan ahli waris dibuat

oleh para ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah dan Camat

peenduduk Indonesia asli, terutama yang tinggal di pedalaman daerah terpencil jauh

dari kota, pada awalnya banyak mengalami masalah dalam bidang pembuktian yang

berkenaan dengan kewarisan. Terutama bagi para ahli waris yang menerima barang

warisan berupa tanah. Kesulitan pembuktian kewarisan tersebut, akhirnya dapat di

atasi dan dipecahkan dengan terbitnya Surat Edaran yang ditandatangani oleh Badan

Pembinaan Hukum Direktorat Jenderal Agrari, Departemen Dalam Negeri, tertanggal

20 Desember 1969, Nomor 44 Dp/12/63/12/69, tentang Surat Keterangan Warisan

dan Pembuktian Kewarganegaraan.


51

Dalam surat edaran tersebut diatur mengenai kewenangan pejabat

Lurah/Kepala Desa dan Camat untuk menyaksikan, membenarkan dan menguatkan

surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris. Surat keterangan ahli waris

tersebut demi hukum diakui sebagai alat bukti otentik oleh instansi pejabat kantor

pertanahan (agraria) untuk mengurus barang warisan, berupa tanah dalam melakukan

pendaftaran tanah (balik nama) atau permohonan hak baru (sertipikat).

Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk setiap golongan

penduduk tersebut40 seharusnya sudah tidak ada lagi, tetapi dalam kenyataannya

masih diberlakukan, antara lain telah dijadikan dasar hukum dalam pembentukan

aturan hukum yang berlaku setelah Indonesia merdeka untuk pembuatan bukti

sebagai ahli waris.

Untuk golongan Eropa, Cina/Tiongha, Timur Asing (kecuali orang Arab yang

beragama Islam) pembuktian sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris

yang dibuat oleh Notaris, dalam bentu surat keterangan. Golongan Timur Asing

(bukan Cina/Tiongha) pembuktian sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan

Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Pribumi (Bumiputera),

pembuktian sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat di

40 Melalui Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966,telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasar pertimbanganbahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogeny, serta adanyaperasaan persamaan nasib di antara sesame bangsa Indonesia


52

bawah tangan, bermaterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan

oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Ketentuan pembuktian (surat keterangan waris) sebagai ahli waris dan intitusi

yang membuatnya masih harus berdasarkan etnis masih dipertahankan sampai saat

ini. Tindakan tersebut masih dipertahankan dan dilaksanakan oleh Notaris atau

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan

Nasional, Perbankan. Kantor Pertanahan hanya akan menerima peralihan hak atas

sebidang tanah yang berasal dari warisan kepada para ahli warisnya, jika bukti ahli

warisnya berdasarkan etnis atau golongan penduduk, dikalangan perbankan hanya

akan mencairkan deposito karena pemiliknya meninggal, jika para ahli waris

membawa bukti sebagai ahli warisnya berdasrkan etnis yang bersangkutan.

Notaris/PPAT akan meminta bukti sebagai ahli waris sesuai dengan etnisnya,

sehingga jika bukti warisnya tidak sesuai dengan etnis dan institusi yang

membuatnya, Kantor Pertanahan tidak akan menerimanya, padahal Kantor

Pertanahan tidak membuat arsip sertipikat atau peralihan hk dicatat tersendiri

berdasrkan etnis/ras.

Pemberlakuan ketentuan ini merupakan tindakan dikriminatif sekaligus

rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia, dengan demikian, aturan

hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis

dan institusi yang membuatnya berbeda harus segera diakhiri, disamping i tu tidak


53

ada akibat hukkum apapun dengan adanya pembedaan bukti ahli waris berdasarkan

etnis.

B. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat oleh Notaris

1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris.

Bentuk Surat Keterangan Waris dalam praktek tidak terdapat standarisasi

bentuk, ada Notaris yang membuat dalam bentuk minuta (secara otentik) dan

sebahagian besar menurut kebiasaan membuatnya dalam bentuk akta di bawah

tangan. Oleh karena itu seorang Notaris harus mempunyai pengetahuan yang luas

dalam membuat surat keterangan waris dan harus memperhatikan syarat-syarat yang

diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan para

ahliwaris dan Notaris.41

Sebelum surat keterangan hak waris diterbitkan, Notaris wajib terlebih dahulu

melakukan pengecekan ke Daftar Wasiat mengenai ada tidaknya wasiat yang

ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya. Hal ini sangat penting untuk menentukan

siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari sipewaris berdasarkan keinginan

terakhirnya, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap bahagian ataupun porsi dari

masing-masing ahli waris. Adapun prosedur pembuatan surat keterangan waris yang

dialkukan Notaris adalah sebagai berikut :42

41 Wawancara dengan Hamidah, Notaris/PPAT Kabupaten Asahan, 09 Agustus 201442 Wawancara dengan Siti Aminah Tarigan, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Asahan, tanggal 16

Agustus 2014


54

1. Notaris meminta surat permohonan dari pemohon/ahli waris atau kuasa di atas

materai;

2. Meminta surat kematian dari pewaris;

3. Melakukan pengecekan wasiat ke pusat daftar wasiat, apakah pewaris pernah

membuat wasiat atau tidak, hal ini erat kaitannya dengan pembagian warisan

apakah dialakukan dengan cara ab-intestato atau testamentair agar terhindar dari

konflik;

4. Notaris membuat surat keterangan hak waris.

Surat keterangan waris yang selama ini yang dibuat oleh Notaris merupakan

terjemahan dari Verklaring Van Erfrecht, bahwa Verklaring atau Verklarend

mempunyai dua pengertian, yang pertama berarti menerangkan atau menjelaskan,

keterangan, dan kedua berarti menyatakan, mendeklarasikan atau menegaskan.

Verklaring dalam arti menerangkan, merupakan pemberian keterangan dan tidak

mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang

menerima keterangan. Sedangkan dalam arti sebagai menyatakan berarti penjelasan

dalam arti khusus dan mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan dan

bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikan

secara hukum. Dapat diartikan jika ada pihak lain yang tidak setuju dengan

pernyataan yang dibuat silakan mengajukan keberatan. Verklaring Van Erfrecht harus

dibaca sebagai pernyataan atau keterangan dari para ahli waris sebagai ahli waris


55

yang berupa pernyataan (pihak/para pihak) sebagai ahli waris. Sehingga jika ada yang

tidak setuju dengan isi akta pernyataan atau keterangan sebagai ahli waris silahkan

mengajukan keberatan kepada ahli waris yang bersangkutan, bukan kepada Notaris.

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak ada peraturan

tegas secara khusus mengatur tentang keterangan hak waris, terutama keterangan hak

waris yang dibuat oleh para Notaris di Indonesia. Pada awalnya jabatan Notaris di

Indonesia dan ketentuan-ketentuan untuk menjalankan jabatan tersebut diatur dalam

undang-undang yang dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris atau Reglemnent op

het Notarisambt tertanggal 11 Januari 1860 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3.

Peraturan jabatan Notaris yang berlaku di Indonesai disusun hampir seluruhnya

menurut text dari Wet op het Notarisambt di Negeri Belanda yang dimuat dalam

Staatsblad 1842 Nomor 20. Hanya beberapa peraturan disesuaikan dengan situasi dan

kondisi di Indonesia pada masa penjajahan.

Pada masa itu polotik Pemerintah Kolonial Belanda menganut prinsip

konkordnasi (concordantie beginsel), yaitu dalam bidang hukum dan peundang-

undangan pemerintah menggunakan dasar-dasar yang berlaku di Negeri Belanda

untuk ditetapkan di Indonesia.

Juga dalam bidang kenotariatan diperlakukan prinsip konkordansi tersebut.

Oleh sebab itu isi, penulisan text dan penggunaan istilah-istilah dari Peraturan Jabatan

Notaris tidak banyak berbeda dengan ini dan text dari Wet op het Notarisambt. Hanya


56

mengenai keterangan hak waris yang diatur dalam Pasal 38 Wet op het Notarisambt

terdapat perbedaan.

Pasal tersebut dikonkordansikan ke dalam Pasal 35 Reglement op het

Notarisambt tersebut dalam ayat (2)-nya ada beberapa perbuatan yang di Wet op het

Notarisambt disebutkan tetapi dalam Reglement op het Notarisambt tidak

dicantumkan, antara lain mengenai verklraing van erfrecht atau keterangan hak waris.

Pasal 38 ayat (2) Wet op het Notarisambt ternyata tidak dikutip dengan lengkap ke

dalam Pasal 35 ayat (2) Reglement op het Notarisambt sehingga dasar hukum

pembuatan keterangan hak waris oleh Notaris di Indonesai sama sekali tidak ada

dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Pada tahun 1913 di Negeri Belanda dikeluarkan undang-undang yang

bernama de Wet op de Grootboeken der National Schuld yang ada mengatur tentang

bentuk dan isi dari verkraing van erfecht, Pasal 14 dari de Wet op de Grootboeken der

Nationale Schuld antara lain berbunyi :

1. Para ahli waris seseorang yang mempunyai suatu hak terdaftar dalam buku-

buku besar hutang-hutang nasional harus membuktikan hak mereka dengan

suatau keterangan hak waris setelah kematian pewaris dibuktikan;

2. Keterangan hak waris harus memuat data-data berikut :

a. Nama, nama kecil serta tempat tinggal terakhir pewaris;


57

b. Nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal

dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan

bagian mereka menurut undang-undang dan surat wasiat atau surat

pemisahan dan pemabgian (boedelscheiding);

c. Sedapat mungkin nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak

di bawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orang tua), termasuk

para pengurus khusus (bewindvoerder);

d. Suatu perincian tetap surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut

undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang

menjadi dasar diperolehnya hak itu;

e. Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk

memindahtangankan apa yang diperoleh, dengan menyebut nama, nama

kecil dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang boleh

menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila

pemindahtangan harus dilakukan;

f. Suatu pernyataan pejabat yang membuat keterangan hak waris bahwa dia

telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang ditulisnya;

3. Jika warisan itu terbuka dalam negeri ini (Negeri Belanda), keteangan hak

waris dibuat oleh seorang Notaris. Akta yang dibuat dari keterangan itu harus

dikeluarkan in originali;


58

4. Jika warisan itu terbuka di wilayah jajahan atau di luar negeri, keterangan hak

waris harus dibuat oleh seseorang pejabat yang berwenang di wilayah atau

negeri itu;

5. Dokumen-dokumen untuk membuktikan fakta-fakta tertulis di dalam

keterangan itu harus dilampirkan dengan keterangan hak waris;

6. Para penerima hibah wasiat harus membuktikan hak mereka dengan cara yang

sama sephka erti ahli waris. Disamping itu mereka harus pula membuktikan

bahwa hibab wasiat itu telah diserahkan kepada mereka sesuai degan Pasal

1006 N.B.W (Pasal 959 ayat 1 I.B.W) atau bahwa para ahli waris dan para

legimaris mengakui hak mereka;

Singkatnya, keterangan hak waris harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris;

2. Nama lengkap dan tempat tinggal para ahli waris, kalau ada ahli waris yang

belum dewasa sedapat mungkin dicatat hari dan tahun kelahirannya;

3. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat;

4. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris;

5. Nama lengkap dan alamat lengkap para wakil;

6. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahli waris;

7. Semua pembatasan kewenangan yang diamatkan oleh pewaris dan mereka

yang terkena pembatasan;


59

8. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta bahwa ia yakin akan

kebenaran semua yang termuat di dalamnya.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan hak waris tidak

perlu memuat keterangan lain dari pada yang disebutkan di atas. Keterangan hak

waris menyebutkan peristiwa-peristiwa yang menyangkut diri pewaris yang tidak

relevan untuk menentukan ahli waris, pewaris, dan pembagian warisan.

Dengan adanya dasar hukum tersebut di atas, para Notaris di negeri Belanda

membuat keterangan waris secara leluasa atas permintaan yang berkepentingan.

Masyarakat di negeri itu memberi penghargaan yang tinggi kepada keterangan hak

waris tersebut, khususnya karena dibuat oleh seorang Notaris yang dianggap ahli

dalam hukum waris.43

Bahkan di Belanda para Notaris menjalankan fungsinya yang mirip dengan

hakim. Telah menjadi suatu kenyataan bahwa Notaris yang baik sering berhasil

mencegah dibawanya suatu sengketa ke pengadilan, khususnya dalam hal

penyelesaian urusan warisan. Di Negeri Belanda sedikit sekali terjadi perkara dalam

bidang warisan berkat pekerjaan yang efektif dan bersifat mendamaikan yang

dilakukan oleh Notaris.44

Kebiasaan membuat keterangan hak waris serta kepercayaan masyarakat

tersebut dibawa oleh penjajahan ke Indonesia. Keadaan di negeri jajahan

43 Oe Siang Djie, Tentang Surat Keterangan Waris,(Media Notariat, Nomor 18-19, Tahun VI,Edisi Januari-April 1991), hal 157.

44 Oe Siang Djie, Ibid, hal. 159.


60

memungkinkan diterimanya kebiasaan ini tanpa suatu peraturan perundang-undangan

yang dikeluarkan khusus untuk Indonesia.

Keterangan hak waris adalah salah satu dari alat bukti bagi pihak yang

berkehendak membuktikan haknya atas harta peninggalan pewaris terhadap pihak

ketiga, akan tetapi hanya sebagai alat bukti permulaan saja. Yang penting bagi pihak

ketiga adalah bahwa ia dengan itikad baik sepatutnya dapat dipercaya, bahwa surat

keterangan hak waris sebagai surat bukti yang dipergunakan tersebut membutikan

kebenaran.

Perbuatan keterangan hak waris oleh seorang Notaris bagi orang-orang yang

tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada dasar hukumnya dalam

hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.45

Karena pembuatan surat keterangan hak waris di Indonesai tidak mempunyai

dasar hukum positif, walaupun dibuat oleh seorang Notaris, surat keterangan hak

waris di Indonesia tetap tidak mempunyai kekuatan sebagai alat pembuktian otentik.46

Dengan demikian selama ini surat keterangan waris untuk etnis/golongan

penduduk eropa, cina/tiongha, timur asing (kecuali orang arab yang beragama islam)

tidak mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum positif) sama sekali, tetapi

tindakan hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan Notaris sebelumnya yang

45 Ting Swan Tiong, Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan, (Media Notariat Nomor 6-7,April 1988), hal. 115.

46 Oe Siang Djie, Op. Cit, hal 160.


61

kemudian diikuti oleh Notaris berikutnya apa adanya, tanpa mengkaji lebih lebih jauh

kewenangan Notaris untu membuat SKW. Bahkan tindakan Notaris seperti itu dapat

dikualifikasikan sebagai tindakan di luar wewenang Notaris.

Menurut Siti Aminah Tarigan47 wewenang notaris membuat Surat Keterangan

Waris tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris karena UUJN hanya mengatur tentang wewenang notaris membuat akta

otentik, sedangkan Surat Keterangan Waris bukan akta otentik melainkan akta di

bawah tangan sehingga wewenang notaris untuk membuatnya

tidak perlu diatur dalam undang-undang. Wewenang notaries membuat Surat

Keterangan Waris tidak disebutkan dengan jelas dan UUJN karena selain Surat

Keterangan Waris bukan akta otentik, juga disebabkan sejak jaman dahulu Surat

Keterangan Waris selalu dibuat oleh notaris dan bukan pejabat lain yang berwenang

untuk membuatnya seperti hakim, sehingga dasar pembuatan Surat Keterangan Waris

oleh notaris adalah hukum kebiasaan yang berlaku selama ini di bidang notariat.

Wewenang untuk membuat akta di bawah tangan tidak perlu diatur dalam

UUJN karena setiap orang dapat membuatnya termasuk Notaris. Hal tersebut

disebabkan kekuatan akta di bawah tangan tidak sama dengan akta otentik dalam hal

pembuktian di pengadilan. Wenang notaris membuat Surat Keterangan Waris sudah

termasuk dalam wewenang yang disebut dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN dalam kategori

47 Wawancara dengan Siti Aminah Tarigan, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Asahan, tanggal 16Agustus 2014


62

“semua perbuatan dan ketetapan”. Hal tersebut disebabkan pembuatan Surat

Keterangan Waris dibuat dalam rangka membuat akta otentik lainnya, jadi sebagai

bagian tidak terpisahkan dari pembuatan akta otentik yang menjadi wewenang dan

tugas utama seorang notaris. Tidak disebutkannya Surat keterangan Waris sebagai

salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh notaris, tidak menggugurkan wewenang

notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris karena selama ini dalam praktik tidak

ada pejabat umum lainnya yang diberi wewenang secara tegas oleh undang-undang

untuk membuat Surat Keterangan Warisan.

Berdasarkan penjelasan para notaris responden bahwa wewenang notaris

untuk membuat Surat Keterangan Waris tidak termasuk wewenang notaris yang

diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebabkan Surat Keterangan Waris

merupakan akta di bawah tangan sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris

mengatur wewenang notaris dalam membuat akta otentik sehingga dasar wewenang

notaris membuat akta otentik adalah hukum kebiasaan.

Beberapa syarat agar suatu kebiasaan agar diterima sebagai kebiasaan dalam

masyarakat adalah :

a. Kelayakan atau masuk akal atau pantas

b. Pengakuan akan kebenarannya

c. Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi mulainya.


63

Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris merupakan perbuatan hukum

yang masuk akal dan pantas disebabkan notaris selama ini dikenal oleh masyarakat

sebagai pejabat yang berwenang membuat akta yang akan berakibat hukum di

kemudian hari.

Dalam praktik selama ini dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh

notaris sudah diakui keabsahannya sehingga selama bertahun-tahun jasa notaris

digunakan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Waris, walaupun Surat

Keterangan Waris sebenarnya bukan termasuk ruang lingkup wewenang notaris

sebagai pejabat pembuat akta otentik.

Sejak zaman dahulu, notaris dikenal masyarakat sebagai orang yang ahli di

bidang waris sehingga sering diminta bantuannya dalam memecahkan masalah waris

yang dihadapi masyarakat termasuk dalam membuat Surat Keterangan Waris.

2. Surat Keterangan Waris Yang Dibuat oleh Notaris Mengandung Cacat

Hukum.

Mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang

berhak/berwenang membuat bukti (formalitas) sebagai ahli waris dan pejabat/institusi

yang membuatnya dan menimbulkan kerancuan dan berkesan diskriminatif dan dalam

rangka perlunya kepastian hukum yang bersifat demokratis dan berkeadilan, maka

perlu ditentukan satu bentuk fomalitas bukti sebagai ahli waris dan satu-satunya

institusi atau pejabat yang berwenang membuatnya.


64

Pembuatan bukti ahli waris merupakan Hak Perdata setiap warga Negara,

bukan pemberian dari Notaris ataupun dari Negara/pemerintah ataupun dari siapapun.

Sampai saat ini, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau

institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris).

Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri

adanya distingsi dan dikriminasi mengenai bermacam-macam bentuk formalitas dan

siapa (pejabat/instusi) yang harus membuat bukti sebagai ahli waris.

Untuk menghilangkan dan menghapuskan dikriminasi dalam bentuk formal

dan pejabat/instusi yang membuat bukti ahli waris untuk Warga Negara Indonesai,

maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak yang dapat membuat bukti

sebagai ahli waris. Sebagai Notaris yang hidup dalam sebuah Negara merdeka,

Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan

dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-

satunya pejabat yang berwenang untu membuat bukti ahli waris dalam bentuk

(formal) akta pihak untuk seluruh Warga Negara Indonesai, tanpa bedasarkan

golongan/etnis/suku ataupun agama.

Dengan demikian Notaris harus memposisikan dirinya sebagai pejabat yang

hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan sebagai pelayan yang

baik, jika ternyata kita masih membawa visi dan misi Kolonial, yaitu masih ingin

membuat, mempertahankan dan melakukan tindakanhukum diskriminarif, khususnya


65

dalam pembuatan bukti ahli waris. Notaris seharusnya memposisikan diri dengan

mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk

membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis

dan golongan apapun dalam bentuk formal akta pihak.

Dasar hukum bahwa Notaris dapat menjadi satu-satunya Pejabat/institusi yang

berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak

berdasarkan etnis dan golongan, agama apapun, yaitu berdasarkan kewenang Notaris

yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu

membuat akta. Dengan kehadiran UUJN tersebut saat ini merupakan satu-satunya

undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi

hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai

penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan)

dunia Notaris Indonesia masa datang.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan) dan

jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri dan jabatan

harus ada aturan hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik

dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Setiap wewenang harus ada

dasar hukumnya. Wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pejabat atau jabatan tersendiri.

Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut


66

sebagai perbuatan melanggar wewenang. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak

muncul begitu saja, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan. Jika wewenang tidak dinyatakan secara

tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu jabatan, maka

pejabat dapat mengambil suatu tindakan hukum lain atau kemerdekaan bertindak.

Tindakan seperti ini dalam hukum administrasi disebut pouvoir discretionnaire atau

freis ermessen.48 Jika pouvoir discretionnaire atau freis ermessen disalahgunakan

oleh Pejabat, maka tindakan tersebut termasuk penyalahgunaan kekuasaan atau

onrechtmatigeoverheidsdaad atau ultra vires. Dan freis ermessen ada batas-batasnnya

dalam azas atau aturan umum pemerintah yang baik, dan akan mempunyai akibat

hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan Pejabat tersebut.

UUJN sebagai unifikasi hukum pengaturan Notaris, maka wewenang Notaris

telah terjadi unifikasi, yaitu tercantum dalam Pasal 15 UUJN. Dengan telah

berlakunya UUJN sebagai unifikasi hukum dalam pengaturan jabatan Notaris di

Indonesia (iusconstitutum), maka hanya UUJN yang berlaku, termasuk kewenangan

Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), sedangkan Pasal 15 ayat (3) akan

berlaku kemudian (ius constituendum). Dengan demikian jika Notaris melakukan

suatu tindakan di luar wewenangnya, maka Notaris telah melakukan perbuatan

melawan hukum atau berbuat di luar wewenang. Jika Notaris telah melakukan

48 Habib Adjie, Op. Cit, hal. 37


67

tindakan seperti itu, maka produk atau tindakan hukum Notaris dapat dikatakan cacat

hukum dan tidak mengikat secara hukum (nonexecutable) dan para pihak yang

merasa dirugikan oleh tindakan hukum tersebut, maka Notaris dapat digugat perdata

ke pengadilan negeri.

Wewenang Notaris adalah membuat akta (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan akta

yang di buat di hadapan atau oleh Notaris harus memenuhi ketentuan sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 38 UUJN49.

49Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38

UUJN, yang terdiri dari :1) Setiap akta Notaris terdiri atas :

a) awal akta atau kepala akta;b) badan akta; danc) akhir atau penutup akta.

2) Awal akta atau kepala akta memuat :a) judul akta;b) Nomor akta;c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dand) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

3) Badan akta memuat :a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan,

tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;c) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dand) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat

tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.4) Akhir atau penutup akta memuat:

a) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atauPasal 16 ayat (7);

b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan aktaapabila ada;

c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggaldari tiap-tiap saksi akta; dan

d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraiantentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.


68

Dikaji secara cermat, bahwa Surat Keterangan Waris (SKW), yang selama ini

dibuat oleh para Notaris berdasarkan kebiasaan yang tidak ada dasar hukumnya sama

sekali, dengan menggunakan ukuran sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 38

UUJN, maka SKW tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai akta Notaris, tetapi

hanya berupa pernyataan Notaris berdasarkan bukti-bukti yang diberikan kepada

Notaris oleh penghadap. Bahkan menurut Tan Thong Kie pembuatan SKW oleh para

Notaris tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.50

SKW hanya merupakan surat di bawah tangan yang dibuat oleh Notaris, yang

nilai pembuktiannya tidak sempurna dan sama nilainya dengan surat-surat lain (untuk

keperluan administrasi kantor Notaris yang biasa dikeluarkan oleh Notaris, misalnya

Surat Keterangan Magang, Cavernote). Oleh karena itu, jika Notaris mengeluarkan

SKW yang dianggap mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta, hal tersebut

sudah di luar wewenang Notaris. Akta Notaris sudah tentu mempunyai nilai

pembuktian yang sempurna jika dibandingkan dengan suatu surat.

Notaris sebagai pejabat/institusi satu-satunya yang berhak membuat bukti

sebagai ahli waris tersebut, sangat tepat jika dibuat dengan akta pihak, sebagai bentuk

pernyataan atau keterangan kehendak para pihak untuk menuangkan hak-hak dan

susunan ahli waris dengan akta Notaris dalam bentuk akta pihak (partijk)51, sehingga

50Tan Thong Kie, Op. Cit, hal. 362.

51 Akta Pihak, yang berisikan uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan ataudiceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkankedalam bentuk akta.


69

jenis akta otentik yang dibuat oleh/dihadapan Notaris yaitu akta pihak dan akta relaas

dan tidak ada jenis akta otentik lain selain dua jenis akta tersebut.

Dari segi pembuktian Akta Keterangan Waris mempunyai nilai bukti yang

sempurna karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris), tetapi Surat

Keterangan Waris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun

dibuat oleh Notaris, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta dan bukan wewenang

Notaris. Kemudian Akta Keterangan Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal

tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap Notaris, dan tidak

perlu melibatkan Notaris, dan jika diperbaiki maka Akta Keterangan Ahli Waris yang

sebelumnya harus dicabut oleh mereka yang membuatnya dan kemudian dibuat akta

baru sesuai fakta yang sebanarnya yang diinginkan oleh para pihak. Sedangkan jika

SKW isinya tidak benar, maka tidak memungkinkan Notaris akan mencabut atau

membatalkan SKW yang telah dibuatnya sendiri, dan sudah tentu harus ada pihak

yang mengajukan permohonan kepada Notaris yang membuatnya agar SKW tersebut

dibatalkan. Notaris akan bertanggung jawab atas SKW yang dibuatnya.

Akta Keterangan Waris merupakan kehendak (wilsvorming) para pihak untuk

membuktikan dirinya sebagai ahli waris, karena dinyatakan dihadapan Notaris, maka

sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana yang tersebut dalam UUJN Pasal 15

Akta Relaas, yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiriatas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkankedalam bentuk akta Notaris. G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta :Erlangga, 1983) hal. 51


70

ayat (1), wajib memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris. Dengan demikian

Notaris bukan/tidak menyalin pernyataan para pihak, tetapi kendak (wilsvorming)

para pihak sendiri yang diformulasikan dalam bentuk Akta Keterangan Waris.

Notaris tidak mempunyai kehendak (wilsvorming) untuk membuat akta untuk

orang lain, dan Notaris tidak akan membuat akta apapun jika tidak ada permintaan

atau kehendak dari para pihak, dan Notaris bukan pihak dalam akta, dengan demikian

Notaris tidak akan pernah membuat Akta Keterangan Waris jika tidak ada permintaan

dan kehendak dari para pihak.


36 bab ii kekuatan hukum surat keterangan waris

Documents