NASIONAL4Senin, 30 September 2019Edisi: 11360 | Thn. XXXXVI

Senin, 30 September 2019Edisi: 11360 | Thn. XXXXVI

3NASIONALKarena itu tidak ada yang salah dengan

gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk

mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Memang, ada sejumlah ekses dari

rangkaian unjuk rasa itu

Bambang Soesatyo

INSTABILITAS POLKAM HANYAUNTUNGKAN PETUALANG POLITIK

ISTIMEWA

BAMBANG SOESATYO

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan (polkam) akan merugikan semua pihak.

DPR membatalkan setiap RUU jika RUU bersangkutan dinilai tidak berkeadilan.

“Karena itu tidak ada yang salah dengan gelom-bang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Me-mang, ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu,” paparnya.

Namun, sambung Bam-

soet, sejumlah ekses itu ma-sih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Su-lawesi Tenggara. Bamsoet menyampaikan dukacita mendalam atas meninggal-nya dua mahasiswa itu. Ia pun mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

Bamsoet mengakui, di tengah kegiatan mahasiswa

melancarkan protes, ada kelompok yang juga turun ke jalan tetapi membawa agen-da politik yang berbeda. Ada yang ingin menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Joko Widodo. Kelompok ini cen-derung menggerakan massa untuk menimbulkan instabi-litas politik dan keamanan.

Merongrong stabilitas polkam, apalagi merusak ke-

tertiban umum, tentu tidak dapat dibenarkan.

“Instabilitas polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapat-kan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. Sebaliknya, instabilitas polkam selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas,” paparnya.

Safari

Jakarta, HanTer - Oleh karena itu publik yang ga-duh dan keruh hanya akan menguntungkan para pe-tualang politik. “Mahasiswa dan komunitas penggiat hu-kum untuk menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan penda-pat ditunggangi oleh para petualang politik yang mem-bawa agenda politiknya sen-diri,” ujar Bamsoet di Jakar-ta, Minggu (29/9/2019).

Mantan aktivis HMI itu berharap mahasiswa dan penggiat hukum untuk te-tap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam menyoal RUU KUHP dan RUU KPK. Karena menyua-rakan aspirasi adalah hak setiap warga negara untuk bertanya atau mempersoal-kan setiap RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU ber-sangkutan dinilai tidak jelas. Setiap warga negara juga berhak untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan

GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA Universitas Soedir-man Muhammad Fauzan me-nekankan pentingnya pelibatan masyarakat untuk mencari titik temu berbagai materi dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang dian-ggap kontroversial. “Perlu diha-dirkan pihak-pihak yang menilai materi yang ada di RKUHP itu banyak yang multitafsir, masih lemah, masih belum jelas. Tanpa adanya dialog, saya pikir itu akan menjadi persoalan juga di kemudian hari,” ujar Muham-mad Fauzan dalam keterangan-nya di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan fakta bahwa RKUHP sudah 50 ta-hun lebih dibahas menyiratkan dialog sudah dilakukan, tetapi merumuskan sebuah ketentu-an dapat menimbulkan tafsir yang bermacam-macam dari berbagai kalangan.

RKUHP yang berisi 600-an pasal itu dinilainya tidak semu-anya jelek dan menyesuaikan dengan hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat.

Menurut dia, ketegangan dan penolakan pengesahan RKUHP terjadi karena komu-nikasi yang terhambat.

“Ada komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Presiden Joko Wi-dodo sudah bertemu jajaran pimpinan DPR, juga sudah mengumumkan penundaan pengesahan empat RUU. Mes-tinya, ketika mahasiswa unjuk rasa, pimpinan DPR membuat pernyataan dan meyakinkan mahasiswa bahwa empat RUU itu benar ditunda,” tutur Muhammad Fauzan.

Ia menuturkan penundaan harus diinformasikan dengan jelas bukan sekadar menun-da pengesahan, tetapi juga akan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada publik untuk ikut menyempurnakan persoalan-persoalan materi yang masih dianggap menim-bulkan kontroversi.

Hal itu untuk meredam ketegangan dan penolakan dari sejumlah kalangan yang hingga hari ini masih terjadi.

Zamzam

Pentingnya Pelibatan Masyarakat

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basa-rah memberikan pembekalan materi Empat Pilar MPR RI dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan kepada 711 ang-gota MPR RI terpilih periode 2019-2024, terdiri dari 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

“Latar belakang lahirnya Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah munculnya kek-hawatiran terhadap deideo-logisasi Pancasila, khususnya pada Orde Reformasi yang diawali dengan penghapusan Penataran P4, pembubaran BP7 dan penghapusan mata pelajaran Pancasila pada revi-si UU Sisdiknas Tahun 2003 lalu,” kata Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mem-berikan pembekalan di Ge-dung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta,

Minggu (29/9/2019).Lebih lanjut Basarah,

menjelaskan sejak saat itu, upaya sosialisasi dan peman-tapan mental ideologi anak bangsa diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.“-Negara tidak hadir. Maka sempurnalah upaya mengha-pus memori kolektif bangsa Indonesia dari nilai-nilai Ke-bangsaan,” kata Ketua Umum PA GMNI tersebut.

Basarah juga menjelas-kan kewenangan MPR RI pascaterjadinya amandemen UUD 1945 (1999-2002) prak-tis hanya lima tahun sekali, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Wewenang MPR yang lain seperti merubah dan menetapkan UUD dan mem-berhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan praktis tidak

pernah digunakan lagi.Dalam perkembangan-

nya MPR RI berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 memiliki tugas mengkoor-

dinasikan anggota MPR RI untuk memasyarakatkan UUD NRI 1945. Selanjutnya merujuk kepada Pasal 5 UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir menjadi UU Nomor 2 Tahun

2018 bahwa MPR RI me-miliki tugas tambahan yaitu memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dijelaskan Basarah bahwa upaya internalisasi nilai-nilai kebangsaan mulai dilakukan MPR RI periode 2009-2014. MPR RI di bawah kepemimpinan DR HC Tau-fi q Kiemas mulai mengambil langkah nyata dalam upaya pemantapan mental ideologi bangsa.

Untuk melakukan tugas tersebut, MPR memiliki alat kelengkapan, disebut Badan Sosialisasi, Badan Pengka-jian, Badan Anggaran, dan Lembaga Pengkajian. Ba-dan-badan itulah yang saling bersinergi dalam memandu

anggota untuk melakukan sosialisasi.

Menurut Ahmad Ba-sarah, dalam masa reses, 711 anggota MPR RI akan melakukan sosialisasi kepada konstituennya di daerah pe-milihannya masing-masing.

“Kalau resesnya misalnya lima kali setahun, ya lima kali mengadakan sosialisasi,” jelas legislator asal daerah pemilihan Malang Raya itu.

Upaya penguatan dan pe-mantapan mental yang dirin-tis MPR RI mendapat respon positif dari pemerintah.

Hal ini terlihat jelas dari lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang lahir di era Presiden Joko Widodo dengan alas hukumnya Peraturan Pre-

siden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

“Ke depan harapan kita bersama adalah kedua lem-baga ini (MPR RI dan BPIP) dapat bersinergi dan beker-jasama melakukan upaya pemantapan mental ideologi setiap anak bangsa,” tutur Ketua Badan Sosialisasi MPR itu.

Terakhir, Basarah men-gucapkan selamat kepada 711 anggota MPR RI terpilih periode 2019-2024 baik yang petahana dan anggota baru. Basarah berharap kepada para anggota MPR periode 2019-204 dapat mengemban amanah dan konsisten mela-kukan upaya pemantapan mental ideologi bangsa.

Zamzam

711 Anggota MPR Periode 2019-2024 Dibekali Materi 4 Pilar

ISTIMEWA

AHMAD BASARAH