5 2013, no -...

2013, No.1015 5

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2013

STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA SUPERVISI, PENGAWASAN, ATAU PELAKSANAAN TUGAS POKOK

No. Propinsi

Standar Biaya Taksi Pergi Pulang (Rp)

Bandara Stasiun/ Terminal/ Pelabuhan

(1) (2) (3) (4) 1 ACEH 180.000 2 SUMATERA UTARA 164.000 3 RIAU 140.000 4 KEPULAUAN RIAU 182.000 5 JAMBI 120.000 6 SUMATERA BARAT 250.000 7 SUMATERA SELATAN 180.000 8 LAMPUNG 220.000 9 BENGKULU 160.000 10 BANGKA BELITUNG 120.000 11 BANTEN 570.000 12 JAWA BARAT 120.000 120.000 13 D.K.I JAKARTA 340.000 40.000 14 JAWA TENGAH 100.000 80.000 15 D.I. YOGYAKARTA 140.000 120.000 16 JAWA TIMUR 250.000 280.000 17 BALI 200.000 18 NUSA TENGGARA BARAT 96.000 19 NUSA TENGGARA TIMUR 144.000 20 KALIMANTAN BARAT 180.000 21 KALIMANTAN TENGAH 140.000 22 KALIMANTAN SELATAN 180.000 23 KALIMANTAN TIMUR 580.000 24 SULAWESI UTARA 220.000 25 GORONTALO 230.000 26 SULAWESI BARAT 250.000 27 SULAWESI SELATAN 240.000 28 SULAWESI TENGAH 96.000 29 SULAWESI TENGGARA 130.000 30 MALUKU 342.000 31 MALUKU UTARA 120.000 32 PAPUA 630.000 33 PAPUA BARAT 250.000

*) Sumber : Standar Biaya Umum Tahun 2013

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1015 6

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2013

STANDAR BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT TEKNIS NASIONAL, WORKSHOP, PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL,

ATAU KEGIATAN SEJENIS

No. Tempat Penyelenggaraan

Kegiatan

Standar Biaya Taksi Pergi pulang (Rp)

Bandara Stasiun/ Terminal/ Pelabuhan

(1) (2) (3) (4) 1 JAKARTA 340.000 40.000 2 BANDUNG 350.000 120.000 3 BOGOR 340.000 40.000 4 YOGYAKARTA 140.000 120.000 5 SOLO 100.000 100.000 6 SURABAYA 250.000 280.000 7 DENPASAR 200.000 8. MAKASSAR 240.000 9. BATAM 200.000 10. BALIKPAPAN 100.000 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN



2013, No.1015 7

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang

lebih berdaya guna, bersih, transparan, dan akuntabel khususnya yang

terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan rapat,

konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik

maka dipandang perlu adanya Pedoman pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013

tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan

sejenis diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk panduan kerja bagi

pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan dalam menyelenggarakan

rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat

Statistik.

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk menjamin

terlaksananya penyelenggaraan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis

yang efektif, efisien, transparan, dan pertanggungjawaban administrasi

keuangannya dapat diselesaikan secara tepat waktu.



2013, No.1015 8

C. RUANG LINGKUP

Pedoman ini terbatas pada penyelenggaraan:

1) kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan

oleh pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Pusat Statistik; dan

2) kegiatan rapat dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh

pelaksana kegiatan di lingkungan Instansi Vertikal Badan Pusat

Statistik.

D. DEFINISI DAN ISTILAH

1. Pengelola Keuangan adalah pejabat yang diangkat untuk mengelola

keuangan di Badan Pusat Statistik, dalam hal ini yaitu Pengguna

Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara

Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Pejabat Penandatangan Surat

Perintah Membayar (PPSPM).

2. Pelaksana Kegiatan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan

rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis.

3. Rapat adalah suatu bentuk pertemuan baik dalam situasi formal

maupun informal sebagai alat koordinasi antar intern atau antar

ekstern untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan

suatu masalah, atau mempersiapkan suatu acara/kegiatan

berdasarkan hasil kesepakatan bersama, baik dalam jam kerja

maupun di luar jam kerja.

4. Konsinyasi adalah suatu bentuk pertemuan di luar kantor yang

melibatkan unit eselon II lainnya karena fasilitas di kantor tidak

mencukupi untuk penyelenggaraan secara paket fullboard.

5. Kegiatan sejenis adalah kegiatan yang sejenis dengan rapat atau

konsinyasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, seperti

sosialisasi, diseminasi, pelatihan/kursus, seminar, workshop, rapat

koordinasi, rapat kerja/rapat teknis, konsultasi

nasional/regional/serentak, dan Focus Group Discussion (FGD).



2013, No.1015 9

6. Penyedia Jasa Akomodasi adalah pihak yang menyediakan tempat

menginap seperti hotel atau penginapan lainnya.

7. Penyedia Jasa Konsumsi adalah pihak yang menyediakan

makanan/minuman.

8. Penyedia Jasa Akomodasi dan Konsumsi adalah pihak yang

menyediakan jasa akomodasi dan konsumsi.

9. Event Organizer (EO) adalah usaha dalam bidang jasa yang secara sah

ditunjuk oleh pelaksana kegiatan guna mengorganisasikan seluruh

rangkaian acara mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi, hingga

evaluasi dalam rangka membantu mewujudkan rapat, konsinyasi, dan

kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik.

10. Paket fullboard adalah paket akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan

rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan

bermalam/menginap. Komponen paket ini mencakup minuman

selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat

kopi dan kudapan (snack) 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan

fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board,

standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan

permen).

11. Paket Fullday adalah satuan biaya paket fullday disediakan untuk

kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8

(delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket ini mencakup

minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan

kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector,

podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon,

alat tulis, air mineral, dan permen).

12. Paket Halfday adalah satuan biaya paket halfday disediakan untuk

paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor

selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen paket

mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang),



2013, No.1015 10

rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk

screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound

system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

13. Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan adalah seluruh

kelengkapan berkas/dokumen penyelenggaraan rapat, konsinyasi,

dan kegiatan sejenis yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk

pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan.

14. Pengendalian Internal adalah suatu bentuk pengawasan dan

pemeriksaan yang bertujuan agar penyelenggaraan rapat, konsinyasi,

dan kegiatan sejenis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien,

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

15. Pemeriksaan Silang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap

para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan rapat, konsinyasi,

dan kegiatan sejenis seperti penyedia jasa akomodasi, konsumsi

dan/atau pihak lain.

16. Unit Eselon II adalah Biro/Direktorat/Badan Pusat Statistik Provinsi

di lingkungan Badan Pusat Statistik.

17. Unit Eselon III adalah Bagian/Subdirektorat/Bidang/Badan Pusat

Statistik Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pusat Statistik.

18. Petugas Pendukung Rapat adalah orang yang ditunjuk untuk

menyiapkan sarana dan prasarana rapat, termasuk di dalamnya

adalah supir pimpinan, petugas penjaga kunci, dan juru bersih.

19. Pengemudi adalah supir pejabat eselon I/II.

20. Akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota)

adalah Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan

rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota

satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker

penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta



2013, No.1015 11

dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta,

meliputi:

a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau

narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar

kota;

b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);

c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk

uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; dan

d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,

panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami

kesulitan transportasi.

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan

uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar

biaya tahun berkenaan.

21. Akun 524119 (Belanja Perjalanan Lainnya) adalah Pengeluaran untuk

perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan

sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan

dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang

dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan

dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:

a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau

narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar

kota;

b) Biaya paket meeting (fullboard);

c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan

d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta,

panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami

kesulitan transportasi.



2013, No.1015 12

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan

uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar

biaya tahun berkenaan.

BAB II

RAPAT, KONSINYASI, DAN KEGIATAN SEJENIS

A. JENIS

Kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang dimaksud dalam

Peraturan ini meliputi:

1. Rapat di dalam kantor di luar jam kerja;

2. Konsinyasi; dan

3. Sosialisasi, diseminasi, pelatihan, kursus, seminar, workshop, rapat

koordinasi, rapat kerja/rapat teknis, konsultasi

nasional/regional/serentak, dan Focus Group Discussion (FGD).

B. TUJUAN

Rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis diselenggarakan untuk

melaksanakan koordinasi antar-intern atau antar-ekstern untuk

membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah.

C. OUTPUT

Rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada

Peraturan ini harus menghasilkan output berupa:

1. Notulensi rapat;

2. Transkrip hasil rapat; dan/atau

3. Laporan pelaksanaan.

D. SYARAT DAN KETENTUAN

(1) Syarat dan Ketentuan Rapat di Dalam Kantor di Luar Jam Kerja.

Rapat di dalam kantor di luar jam kerja sebagaimana dimaksud pada

Peraturan ini dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat dan

ketentuan sebagai berikut:



2013, No.1015 13

a. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar

Biaya;

b. Dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) jam di luar jam kerja

dengan ketentuan:

1. Hari Senin-Kamis : jam 16.00 - 20.00;

2. Hari Jumat : jam 16.30 - 20.30;

c. Diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja

satuan kerja bersangkutan;

d. Form permintaan rapat di luar jam kerja diajukan ke KPA paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum hari penyelenggaraan dan disetujui

oleh PPK sepanjang kegiatan yang diajukan tersedia dalam POK;

e. Peserta harus sudah tercatat hadir di kantor paling lambat pukul

08.00 WIB/WIT/WITA;

f. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;

g. Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan uang saku

rapat satu kali dalam satu hari;

h. Petugas pendukung rapat berhak mendapatkan uang saku rapat

sebesar 50% dari standar biaya;

i. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan yang perlu

dilengkapi meliputi sebagai berikut:

1. Surat Undangan;

2. Surat Tugas;

3. Surat Pernyataan;

4. Daftar Hadir dilengkapi dengan print out presensi hand key;

5. Notulen dan Laporan Hasil Rapat;

6. Daftar uang saku rapat di luar jam kerja; dan

7. Kuitansi pembelian konsumsi.

j. Rapat yang diselenggarakan di Badan Pusat Statistik:

1. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II

penyelenggara;



2013, No.1015 14

2. Surat Tugas dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh

pejabat eselon II penyelenggara, khusus pengemudi surat

tugas dari penyelenggara kegiatan;

3. Surat pernyataan pelaksanaan rapat yang ditandatangani oleh

penanggung jawab kegiatan (paling rendah pejabat setingkat

Eselon III), dilengkapi dengan rincian materi yang akan

dibahas;

4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon II lainnya atau dari

instansi lain, yang salah satunya minimal pejabat Eselon III;

5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon II Penyelenggara;

6. Menyusun notulen dan laporan hasil rapat, diketahui oleh

pejabat Eselon II yang terkait, disampaikan kepada PPK,

ditembuskan kepada pejabat Eselon I penyelenggara, KPA, dan

seluruh peserta rapat;

7. Peserta dapat diberikan uang saku rapat sebesar

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/brutto.

k. Rapat yang diselenggarakan di Badan Pusat Statistik Provinsi:

1. Dilengkapi surat undangan ditandatangani oleh Kepala Badan

Pusat Statistik Provinsi atau Eselon III penyelenggara;


Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi;



Eselon III), dilengkapi dengan rincian materi yang akan

dibahas;

4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon III lainnya atau dari


5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon III Penyelenggara;


pejabat Eselon III yang terkait, disampaikan kepada PPK,

ditembuskan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi

dan seluruh peserta rapat;



2013, No.1015 15


Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/brutto.

l. Rapat yang diselenggarakan di Badan Pusat Statistik

Kabupaten/Kota:

1. Dilengkapi surat undangan dan surat tugas ditandatangani

oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;


Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;



Eselon IV), dilengkapi dengan rincian materi yang akan

dibahas;

4. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon IV lainnya atau dari

instansi lain, yang salah satunya minimal pejabat Eselon IV;

5. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon IV Penyelenggara;


pejabat Eselon IV yang terkait, disampaikan kepada PPK,

ditembuskan kepada Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten/Kota dan seluruh peserta rapat;


Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/brutto.

(2) Syarat dan Ketentuan Konsinyasi

Konsinyasi harus memenuhi syarat dan ketentuan umum sebagai

berikut:


Biaya;

b. Diselenggarakan secara fullboard;

c. Konsinyasi dilakukan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) hari

dan maksimal 4 (empat) hari fullboard, dengan jumlah peserta

minimal 10 (sepuluh) orang atau tergantung pada peraturan

penyedia jasa akomodasi yang berlaku;



2013, No.1015 16

d. Pelaksanaan konsinyasi dilakukan di dalam kota dan dipimpin

oleh pejabat Eselon II penyelenggara, diikuti oleh:

1. Minimal 2 (dua) orang dari unit Eselon II lainnya atau dari


2. Peserta lainnya berasal dari unit Eselon II penyelenggara.

e. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan paling

lambat 3 (tiga) hari kerja sejak form permintaan diterima;

f. Jadwal pelaksanaan konsinyasi sebagai berikut:

1. Sesi 1: 08.00 – 12.00;

2. Sesi 2: 13.30 – 17.00;

3. Sesi 3: 19.00 – 21.00;

g. Penutupan dilakukan pada akhir sesi 3 di hari terakhir

konsinyasi;

h. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi,

sehingga apabila kegiatan dilaksanakan di kantor menjadi tidak

efektif dan efisien;

i. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara;

j. Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi,

surat tugas dari penyelenggara kegiatan;

k. Notulen dan laporan hasil konsinyasi diketahui oleh para pejabat

Eselon II terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I terkait serta

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

l. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan meliputi

sebagai berikut:

1. Form Permintaan Konsinyasi;

2. Surat Undangan;

3. Surat Pernyataan PPK;

4. Surat Tugas;

5. Surat Perjalanan Dinas (SPD);



2013, No.1015 17

6. Daftar Hadir;

7. Notulen dan Laporan Hasil Konsinyasi;

8. Tagihan Hotel:

a) untuk biaya penyelenggaraan sampai dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

1) Kuitansi;

2) Faktur (invoice);

3) Copy NPWP;

4) Copy Nomor Rekening Bank;

5) Nomor Telepon;

6) Alamat email;

7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP); dan

8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP).

b) untuk biaya penyelenggaraan di atas Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

1) Berkas Pengadaan lengkap;

2) Kuitansi;


4) Copy NPWP;


6) Nomor Telepon;

7) Alamat email;



m. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan

Dinas Paket Meeting Dalam Kota);

n. Setiap peserta mendapatkan uang saku fullboard sebanyak hari

penyelenggaraan sesuai standar biaya dan transpor kegiatan

sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Pejabat

eselon I, II, dan III tidak diberikan transpor kegiatan;

o. Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan,

dimasukkan dalam perincian Perjalanan Dinas;



2013, No.1015 18

p. Rate uang saku fullboard untuk pengemudi sebesar 50% dari uang

saku fullboard peserta konsinyasi;

q. Apabila ketentuan persyaratan peserta konsinyasi tidak terpenuhi,

maka Bendahara hanya membayar biaya jasa akomodasi dan

konsumsi (peserta konsinyasi tidak mendapat uang saku dan

transpor).

(3) Syarat dan Ketentuan Kegiatan Sosialisasi, Seminar, Workshop,

Diseminasi, dan Focus Group Discussion (FGD)

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, diseminasi,

dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan harus

memenuhi syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut:


Biaya;

b. Diselenggarakan secara paket fullday atau halfday;

c. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling

lambat:

1. Dalam kota: 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA diterbitkan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak form permintaan

diterima;

2. Luar kota: 22 (dua puluh dua) hari kerja sebelum pelaksanaan

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Persetujuan KPA

diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak form

permintaan diterima;

d. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi,



e. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II/III

pemyelenggara;

f. Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi,




2013, No.1015 19

g. Notulen dan laporan hasil sosialisasi, seminar, workshop,

diseminasi, diketahui oleh para pejabat Eselon II/III terkait,

disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan

ditembuskan kepada pejabat Eselon I/II terkait serta Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA);

h. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan meliputi

sebagai berikut:

1. Form Permintaan sosialisasi, seminar, workshop, diseminasi,

dan Focus Group Discussion (FGD);

2. Surat Undangan;


4. Surat Tugas;


6. Daftar Hadir;

7. Notulen dan laporan hasil sosialisasi, seminar, workshop,

diseminasi, dan Focus Group Discussion (FGD);

8. Tagihan Hotel :



1) Kuitansi;


3) Copy NPWP;


5) Nomor Telepon;

6) Alamat email;


8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP);



1) Berkas pengadaan lengkap;

2) Kuitansi;




2013, No.1015 20

4) Copy NPWP;


6) Nomor Telepon;

7) Alamat Email;



i. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan

Dinas Paket Meeting Dalam Kota) atau akun 524119 (Belanja

Perjalanan Lainnya);

j. Setiap peserta mendapatkan uang saku paket fullday atau halfday

sesuai standar biaya, dan transpor kegiatan sebesar

Rp110.000,00. Pejabat eselon I, II, dan III tidak diberikan transpor

kegiatan;

k. Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan untuk

penyelenggaraan di dalam kota atau transpor at cost untuk

penyelenggaraan di luar kota, dimasukkan dalam perincian

Perjalanan Dinas;

l. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus

memenuhi syarat dan ketentuan khusus:

1. Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan:

a) Dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kota satker

penyelenggara, atau

b) Diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan kota

satker penyelenggara;

2. Melibatkan satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota;

3. Berskala regional/nasional/internasional.

(4) Syarat dan Ketentuan Kegiatan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja/Rapat

Teknis, dan Konsultasi Nasional/Regional/Serentak

Penyelenggaraan kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja/rapat teknis,

dan konsultasi nasional/regional/ serentak, harus memenuhi syarat

dan ketentuan sebagai berikut:



2013, No.1015 21


Biaya;

b. Diselenggarakan secara fullboard;

c. Kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 2 (dua) hari

dan maksimal 4 (empat) hari fullboard;

d. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling

lambat:




diterima;





e. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi,



f. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II penyelenggara;

g. Surat Tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi,


h. Notulen dan laporan hasil kegiatan diketahui oleh para pejabat

Eselon II/III terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I/II

terkait serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

i. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan meliputi

sebagai berikut:


2. Surat Undangan;


4. Surat Tugas;




2013, No.1015 22

6. Daftar Hadir;


8. Tagihan Hotel :



1) Kuitansi;


3) Copy NPWP;


5) Nomor Telepon;

6) Alamat Email;






2) Kuitansi;


4) Copy NPWP;


6) Nomor Telepon;

7) Alamat Email;



j. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan



k. Setiap peserta mendapatkan uang saku fullboard sebanyak hari

penyelenggaraan sesuai standar biaya. Khusus penyelenggaraan di

dalam kota dapat diberikan transpor kegiatan sebesar

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Pejabat eselon I, II,

dan III tidak diberikan transpor kegiatan;



2013, No.1015 23

l. Pembayaran uang saku fullboard dan transpor kegiatan untuk

penyelenggaraan di dalam kota atau transpor at cost untuk

penyelenggaraan di luar kota, dimasukkan dalam perincian

Perjalanan Dinas;

m. Rate uang saku fullboard untuk pengemudi sebesar 50% dari uang

saku fullboard peserta kegiatan;

n. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus




penyelenggara, atau





(5) Syarat dan Ketentuan Kegiatan Pelatihan dan Kursus

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kursus harus memenuhi

syarat dan ketentuan sebagai berikut:


Biaya;

b. Diselenggarakan secara paket fullday atau fullboard;

c. Form permintaan penyelenggaraan kegiatan diajukan paling

lambat:




diterima;







2013, No.1015 24

d. Pernyataan dari PPK bahwa fasilitas di kantor tidak mencukupi,



e. Surat undangan ditandatangani oleh Eselon I/II/III penyelenggara;

f. Surat tugas dari masing-masing unit kerja. Khusus pengemudi,


g. Notulen dan laporan hasil kegiatan diketahui oleh para pejabat

Eselon II/III/IV terkait, disampaikan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), dan ditembuskan kepada pejabat Eselon I/II/III

terkait serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

h. Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan meliputi

sebagai berikut:


2. Surat Undangan;


4. Surat Tugas;


6. Daftar Hadir;


8. Tagihan Hotel:



1) Kuitansi;


3) Copy NPWP;


5) Nomor Telepon;

6) Alamat Email;




sebagai berikut:



2013, No.1015 25


2) Kuitansi;


4) Copy NPWP;


6) Nomor Telepon;

7) Alamat Email;



i. Tersedia pembiayaan dalam akun 524114 (Belanja Perjalanan



j. Setiap peserta mendapatkan uang saku paket fullday atau

fullboard sebanyak hari penyelenggaraan sesuai standar biaya.

Khusus penyelenggaraan di dalam kota dapat diberikan transpor

kegiatan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Pejabat eselon I, II, dan III tidak diberikan transpor kegiatan;

k. Pembayaran uang saku paket fullday atau fullboard dan transpor

kegiatan untuk penyelenggaraan di dalam kota atau transpor at

cost untuk penyelenggaraan di luar kota, dimasukkan dalam

perincian Perjalanan Dinas;

l. Rate uang saku paket fullday atau fullboard untuk pengemudi

sebesar 50% dari uang saku paket fullday atau fullboard peserta

kegiatan;

m. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan di luar kota harus





2013, No.1015 26


penyelenggara, atau







2013, No.1015 27

BAB III

PENUTUP

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Penyelenggaraan

Rapat, Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat Statistik

ini agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk itu kepada seluruh Pengelola Anggaran dan Pelaksana Kegiatan

diminta untuk mempelajari dan melaksanakan Peraturan ini dengan penuh

tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan

lainnya yang terkait.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SURYAMIN



5 2013, no -...

Documents