5 oktober 2016 prospektus penawaran umum terbatas v

Kantor Pusat:

Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PT Bank MNC Internasional TbkKegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8

Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340

Tel. (+ 62 21) 2980 5555 - Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id

Jaringan Kantor:16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 23 kantor kas dan 1 payment point

PENAWARAN UMUM TERBATAS V PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK TAHUN 2016 (”PUT V”)KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 (seratus rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT V ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Jumlah waran Seri III yang diterbitkan berdasarkan asumsi dilaksanakannya waran Seri II sebelum PUT V.

Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas V Perseroan. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PUT V tanggal 22 September 2016, PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menjaga batasan maksimum sebanyak-banyaknya 40% kepemilikan saham di Perseroan setelah PUT V. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 7 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 OKTOBER 2016. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 7 OKTOBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 OKTOBER 2016 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN SAHAM TERSEBUT AKAN DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

PUT V INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT V TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT V DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG RISIKO USAHA DALAM BAB VI PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANPEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT V AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 20% (DUA PULUH PERSEN) SEBELUM WARAN SERI III DILAKSANAKAN DAN 33,33% (TIGA PULUH TIGA KOMA TIGA PULUH TIGA PERSEN) SETELAH WARAN SERI III DILAKSANAKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIAN (”KSEI”).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 15 Jul 2016Tanggal Efektif : 23 Sep 2016Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 30 Sep 2016- Pasar Tunai : 5 Okt 2016Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 3 Okt 2016- Pasar Tunai : 6 Okt 2016Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham

(DPS) yang berhak atas HMETD : 5 Okt 2016Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 6 Okt 2016Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (”BEI”) : 7 Okt 2016Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI : 7 - 20 Okt 2016

Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran Pemesanan Saham (Periode Pelaksanaan) : 7 - 20 Okt 2016Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 24 Okt 2016Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 11 - 24 Okt 2016Tanggal Penjatahan Saham : 25 Okt 2016Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 26 Okt 2016Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham

Tambahan : 27 Okt 2016Periode Perdagangan Waran Seri III di- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi- Pasar Tunai

::

7 Okt 2016 - 30 Sep 20197 Okt 2016 - 3 Okt 2019

Periode Pelaksanaan Waran Seri III : 7 Apr 2017 - 4 Okt 2019

PR

OS

PE

KT

US

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 296/MNCB/DIR/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 sehubungan dengan PUT V dalam rangka penerbitan HMETD kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan (selanjutnya disebut “UUPM”) jo. POJK 32 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT V ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT V ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut terlibat dalam PUT V ini, dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No. 10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurang -kurangnya 1% dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99%, maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Bagian 1% dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek adalah sejumlah 191.295.631 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) saham, dimana sejumlah 10.000.000 saham milik AJB Bumiputera 1912, dan 181.295.631 saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

Komposisi kepemilikan saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. PT MNC Kapital Indonesia Tbk, selaku pemegang saham utama akan menjaga batasan maksimum kepemilikan saham Bank Umum sesuai dengan PBI No. 14/8/PBI/2012.

PUT V ini Tidak didafTarkan berdasarkan Undang-Undang dan/aTaU PeraTUran lain selain yang berlakU di wilayah negara rePUblik indonesia. barang siaPa di lUar di indonesia menerima ProsPekTUs ini aTaU serTifikaT bUkTi hmeTd, maka dokUmen-dokUmen TersebUT Tidak dimaksUdkan sebagai Penawaran UnTUk membeli saham aTaU melaksanakan hmeTd, kecUali bila Penawaran, Pembelian saham maUPUn Pelaksanaan hmeTd TersebUT Tidak berTenTangan aTaU bUkan merUPakan Pelanggaran TerhadaP Undang-Undang/PeraTUran yang berlakU di negara TersebUT aTaU yUridis di lUar wilayah indonesia TersebUT.

Perseroan Telah mengUngkaPkan semUa informasi yang PerlU dikeTahUi oleh PUblik dan Tidak TerdaPaT lagi informasi yang belUm diUngkaPkan yang daPaT mengakibaTkan informasi yang TercanTUm dalam ProsPekTUs ini menJadi Tidak benar dan/aTaU menyesaTkan PUblik.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN viii

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT V 18

III. PERNYATAAN UTANG 19

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 23

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 26

VI. RISIKO USAHA 47

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 50

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 51

1. Riwayat Singkat Perseroan 512. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas IV 513. Posisi Perseroan dalam Kelompok Usaha Perseroan 534. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum 535. Pengurusan dan Pengawasan 546. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan 557. Struktur Organisasi Perseroan 698. Sumber Daya Manusia 699. Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan 7110. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 8211. Transaksi dengan Pihak Afiliasi 8612. Asuransi 8713. Aset dengan nilai Material 8914. Pajak 9015. Kegiatan Usaha Perseroan, Kecenderungan dan Prospek Usaha 90

a. Umum 90b. Kegiatan Usaha 91c. Jaringan Distribusi 98d. Manajemen Risiko 100e. Sistem Pengendalian Internal 109e. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 111g. Teknologi Informasi 115h. Prospek Usaha 116i. Strategi Pemasaran 116j. Persaingan Usaha 117k. Hak Atas Kekayaan Intelektual 117l. Tanggung Jawab Sosial 117

ii

IX. EKUITAS 119

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 121

XI. PERPAJAKAN 122

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 124

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS 126

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD 133

XV. INFORMASI TAMBAHAN 134

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut: Afiliasi : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris

dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau

lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Anggota Bursa : Berarti Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

Aset Produktif ATM ATMR BAE

: : : :

Berarti terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada BI dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontijensi yang memiliki risiko kredit. Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemidahbukuan. Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu kredit pada aset tertimbang menurut risiko yang merupakan komponen pembagi dalam CAR. Berarti Biro Administrasi Efek.

Bank Devisa : Berarti bank yang memperoleh surat penunjukkan dari BI untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

Bank Devisa Persepsi :

Berarti Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Bank Kustodian

: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bapepam : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

iv

Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.

BEI BI

: :

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, yakni bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan. Berarti BI sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI jis Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 dan Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang BI menjadi Undang-Undang.

BMPK : Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit.

BI Rate BNRI

: :

Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

BOPO : Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah semua biaya dan pendapatan bunga serta biaya/pendapatan dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan pendapatan maupun biaya dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank. Data dinyatakan dalam persentase (%).

CKPN : Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.

Emisi : Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT V.

FPE

: Berarti Formulir Penyetoran Efek.

GWM : Berarti Giro Wajib Minimum.

Hari Bank : Berarti hari kerja bank dimana kantor pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

v

Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan.

BEI BI

: :

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, yakni bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan. Berarti BI sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI jis Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 dan Undang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang BI menjadi Undang-Undang.

BMPK : Berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit.

BI Rate BNRI

: :

Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh BI secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

BOPO : Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah semua biaya dan pendapatan bunga serta biaya/pendapatan dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan pendapatan maupun biaya dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank. Data dinyatakan dalam persentase (%).

CKPN : Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.

Emisi : Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT V.

FPE

: Berarti Formulir Penyetoran Efek.

GWM : Berarti Giro Wajib Minimum.

Hari Bank : Berarti hari kerja bank dimana kantor pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kalender : Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

HMETD : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KAP : Berarti Kantor Akuntan Publik.

Kemenkumham : Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

KJPP : Berarti Kantor Jasa Penilai Publik.

Konfirmasi Tertulis

: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek dan/atau bank kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.

KPMM (CAR) : Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Capital Adequacy Ratio) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan perjanjian pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif.

KTUR Kustodian LFR

: : :

Berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS. Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerina dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Berarti Loan to Funding Ratio, yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh Perseroan terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat yang terdapat pada Perseroan dan jumlah surat-surat berharga yang diterbitkan Perseroan

Likuidasi : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari penutupan usaha.

NIM

:

Berarti singkatan dari Net Interest Margin yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.

vi

NPL : Berarti Non Performing Loan, yaitu pinjaman-pinjaman bermasalah yang dikategorikan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat : Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara

asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Pemegang Rekening

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi bank kustodian dan/atau perusahaan efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemegang Saham : Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang berhak atas HMETD.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas atau PUT

: Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada pemegang saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.

Penitipan Kolektif Penjamin Emisi Efek

: :

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil penawaran umum kepada Perseroan berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek.

Peraturan IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Pernyataan Pendaftaran :

Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

POJK : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

vii

NPL : Berarti Non Performing Loan, yaitu pinjaman-pinjaman bermasalah yang dikategorikan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masyarakat : Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara

asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Pemegang Rekening

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi bank kustodian dan/atau perusahaan efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemegang Saham : Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang berhak atas HMETD.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas atau PUT

: Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada pemegang saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.

Penitipan Kolektif Penjamin Emisi Efek

: :

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil penawaran umum kepada Perseroan berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek.

Peraturan IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Pernyataan Pendaftaran :

Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

POJK : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

POJK No.4/POJK.03/2016 :

Berarti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.


Berarti Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.


Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.


Berarti Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.


Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.


Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.


Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.55/POJK.04/2015

:

Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

PUT V : Berarti Penawaran Umum Terbatas V Perseroan.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, baik yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPSLB

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Saham : Berarti penyertaan Pemegang Saham dalam modal Perseroan yang dibuktikan dengan surat saham atau surat kolektif saham sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan saat ini atau yang akan disesuaikan dalam anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

SME : Small Medium Enterprises atau Usaha Kecil dan Menengah

UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4746, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

viii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. PENDAHULUAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No. 1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH-01.03-0987301 tanggal 10 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3591791.AH.01.11 tanggal 10 Desember 2015. Berdasarkan Akta No. 27/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp1.503.232.706.800 menjadi sebesar Rp1.912.956.307.200 melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan harga pelaksanaan Rp100 setiap saham.

Berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 3 Mei 2016, Perseroan menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga keseluruhan pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan MESOP berjumlah sebanyak-banyaknya 1.912.956.307 saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) yang mencakup saham yang akan dikeluarkan untuk MESOP sebanyak-banyaknya 286.943.446 saham atau sebanyak-banyaknya 1,5% dari modal disetor serta untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP sebanyak-banyaknya 1.626.012.861 saham atau sebanyak-banyaknya 8,5% dari modal disetor. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 11 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD ini belum dilaksanakan. Alokasi pemberian MESOP Perseroan sejumlah 286.943.446 lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp100 adalah sebagai berikut:

Alokasi Bagian Jumlah MESOP Periode Pelaksanaan I 50% 143.471.723 1 Juli 2016 dan 3 Oktober 2016 II 50% 143.471.723 2 April 2017 dan 2 Oktober 2017

MESOP berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS Perseroan tahun 2016 yang menyetujui MESOP dimaksud, sehingga untuk setiap MESOP yang dibagikan dalam setiap periodenya (sesuai tabel) namun tidak diexercise maka akan tetap berlaku dan tetap dapat diexercise di setiap periode pelaksanaan sampai dengan April 2021, dengan tetap mengacu pada Perjanjian Pemberian Hak Opsi Saham.

2 April 2018 dan 2 Oktober 2018 1 April 2019 dan 1 Oktober 2019 1 April 2020 dan 1 Oktober 2020 1 April 2021

Total 100% 286.943.445 Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP akan dilakukan setelah tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) 5 Oktober 2016.

ix

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. PENDAHULUAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No. 1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH-01.03-0987301 tanggal 10 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3591791.AH.01.11 tanggal 10 Desember 2015. Berdasarkan Akta No. 27/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp1.503.232.706.800 menjadi sebesar Rp1.912.956.307.200 melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan harga pelaksanaan Rp100 setiap saham.





Total 100% 286.943.445 Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP akan dilakukan setelah tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) 5 Oktober 2016.

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan, berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian Nilai Nominal Rp 100 per saham Persentase Jumlah Saham Nilai (Rp) %

Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C

7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000

39,21 13,88

9,98 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 7.065.727.270 706.572.727.000 36,93 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 Saham dalam Portepel 40.870.436.928 4.087.043.692.800 Komposisi kepemilikan saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. PT MNC Kapital Indonesia Tbk, selaku pemegang saham utama akan menjaga batasan maksimum kepemilikan saham Bank Umum sesuai dengan PBI No. 14/8/PBI/2012 dalam penambahan modal pada pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V. Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan yang merupakan kegiatan usaha utamanya, antara lain: a. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. b. Penempatan dana meliputi penyaluran kredit berupa kredit investasi dan kredit modal kerja pada segmen

wholesale dan pengusaha kecil dan menengah. c. Pemberian kredit konsumer dalam berbagai produk seperti kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan

bermotor, kredit tanpa agunan, kredit pensiunan dan menyediakan layanan transaksi international remittance, surat berharga dan jasa treasuri.

d. Pemberian jasa pelayanan seperti pelayanan pembayaran tagihan listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak dan bancassurance.

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan telah memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 23 kantor kas dan 1 payment point yang berlokasi di Indonesia.

KETERANGAN MENGENAI PUT V

Jumlah HMETD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya : 5.239.563.729 Jumlah Waran Seri III yang ditawarkan sebanyak-banyaknya : 5.239.563.729 Nilai Nominal : Rp100 Harga Penawaran : Rp100 Rasio HMETD : 4:1 Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD : 5 Oktober 2016 Tanggal Pencatatan di BEI : 7 Oktober 2016 Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 7 - 20 Oktober 2016 Periode Perdagangan Waran Seri III : 7 Oktober 2016 - 3 Oktober 2019 Periode Pelaksanaan Waran Seri III : 7 April 2017 - 4 Oktober 2019 Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan, berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:



7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000

39,21 13,88

9,98 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 7.065.727.270 706.572.727.000 36,93 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 Saham dalam Portepel 40.870.436.928 4.087.043.692.800

x

Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.691.847 Waran Seri II. Berikut ini adalah pemegang waran Seri II yang masih beredar:

Uraian Jumlah Waran Seri II PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C

457.173.183 100.497.742

- Masyarakat 1.271.020.922 Jumlah Waran Seri II yang masih beredar 1.828.691.847 PUT V ini menawarkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 saham biasa atas nama atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.691.847 Waran Seri II Perseroan melaksanakan warannya sebelum PUT V yaitu sampai dengan tanggal DPS 5 Oktober 2016 dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan

Asumsi Semua Waran Seri II Dilaksanakan Sebelum PUT V

Sesudah PUT V

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham)

% Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp100 per saham)

%

Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 60.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 7.499.923.241 749.992.324.100 35,79 9.374.904.051 937.490.405.100 35,79 Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C

2.654.374.881 1.909.537.680

265.437.488.100 190.953.768.000

12,67 9,11

3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

12,67 9,11

Masyarakat (di bawah 5%) 7.065.727.270 706.572.727.000 33,71 8.832.159.088 883.215.908.800 33,71 Pemegang Waran Seri II 1.828.691.847 182.869.184.700 8,72 2.285.864.808 228.586.480.800 8,72 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20.958.254.919 2.095.825.491.900 100,00 26.197.818.648 2.619.781.864.800 100,00

Saham dalam Portepel 39.041.745.081 3.904.174.508.100 33.802.181.352 3.380.218.135.200

Dengan asumsi seluruh pemilik 1.828.691.847 Waran Seri II Perseroan tidak melaksanakan warannya sebelum PUT V yaitu sampai dengan tanggal DPS 5 Oktober 2016 dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT V secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan

Asumsi Sisa Semua Waran Seri II Tidak Dilaksanakan Sebelum PUT V

Sesudah PUT V



%



2.654.374.881 1.909.537.680

265.437.488.100 190.953.768.000

13,88 9,98

3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

13,88 9,98

Masyarakat (di bawah 5%) 7.065.727.270 706.572.727.000 36,93 8.832.159.088 883.215.908.800 36,93 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 23.911.953.840 2.391.195.384.000 100,00


xi

Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.691.847 Waran Seri II. Berikut ini adalah pemegang waran Seri II yang masih beredar:


457.173.183 100.497.742


Permodalan


Sesudah PUT V



%



2.654.374.881 1.909.537.680

265.437.488.100 190.953.768.000

12,67 9,11

3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

12,67 9,11




Permodalan


Sesudah PUT V



%



2.654.374.881 1.909.537.680

265.437.488.100 190.953.768.000

13,88 9,98

3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

13,88 9,98



Saham Baru yang berasal dari PUT V ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas V ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Dengan asumsi telah dilaksanakannya sisa seluruh waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut:

Permodalan

Sesudah PUT V Sesudah PUT V dan Pelaksanaan Waran Seri III



%


PT MNC Kapital Indonesia Tbk 9.374.904.051 937.490.405.100 35,79 11.249.884.861 1.124.988.486.100 35,79 Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C

3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

12,67 9,11

3.981.562.321 2.864.306.520

398.156.232.100 286.430.652.000

12,67 9,11

Masyarakat (di bawah 5%) 8.832.159.088 883.215.908.800 33,71 10.598.590.906 1.059.859.090.600 33,71 Pemegang Waran Seri II 2.285.864.808 228.586.480.800 8,72 2.743.037.769 274.303.776.900 8,72 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 26.197.818.648 2.619.781.864.800 100,00 31.437.382.377 3.143.738.237.700 100,00


Dengan asumsi tidak dilaksanakannya sisa seluruh waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut:

Permodalan

Sesudah PUT V dan Asumsi Sisa Semua Waran Seri II Tidak Dilaksanakan Sebelum PUT V

Sesudah PUT V dan Pelaksanaan Waran Seri III



%



3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

13,88 9,98

3.981.562.321 2.864.306.520

398.156.232.100 286.430.652.000

13,88 9,98

Masyarakat (di bawah 5%) 8.832.159.088 883.215.908.800 36,93 10.598.590.906 1.059.859.090.600 36,93 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 23.911.953.840 2.391.195.384.000 100,00 28.694.344.608 2.869.434.460.800 100,00


xii

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PUT V tanggal 22 September 2016, PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menjaga batasan maksimum sebanyak-banyaknya 40% kepemilikan saham di Perseroan setelah PUT V. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT V akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 20% setelah PUT V atau sebelum pelaksanaan Waran Seri III serta maksimum 33,33% setelah Waran Seri III dilaksanakan. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari PUT V ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016, 10 Maret 2016 dan 16 Maret 2015. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:

Periode Kantor Akuntan Publik Partner 31 Maret 2016 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Merliyana Syamsul 31 Desember 2015 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Bing Harianto, SE 31 Desember 2014 Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny Bing Harianto, SE

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan 31 Maret 31 Desember

2016 2015 2014 Kas 97.029 108.955 91.556 Giro Pada Bank Indonesia 639.930 812.623 596.195 Giro pada bank lain - pihak ketiga 339.781 1.266.474 203.246 Penempatan pada BI dan bank lain 1.544.750 1.335.254 1.538.436 Efek-efek - pihak ketiga 1.015.044 1.173.954 503.806 Tagihan derivatif - pihak ketiga 34.296 8.241 691 Kredit:

Pihak berelasi 83.495 57.349 70.969 Pihak ketiga 7.181.519 7.027.878 6.186.266 Cadangan kerugian penurunan nilai (41.850) (37.962) (128.402) Jumlah 7.223.164 7.047.265 6.128.833

Tagihan akseptasi - pihak ketiga 39.714 21.234 93.962 Biaya dibayar dimuka 53.122 44.963 34.346 Aset tetap – bersih 49.640 50.041 19.016 Aset pajak tangguhan – bersih 58.232 63.028 86.002 Aset tak berwujud – bersih 11.641 10.933 9.973 Aset lain-lain – bersih 698.188 194.039 124.654 JUMLAH ASET 11.804.531 12.137.004 9.430.716

LIABILITAS Liabilitas segera 297.320 14.122 21.141 Simpanan:

Pihak berelasi 708.507 948.884 919.220 Pihak ketiga 8.298.414 8.817.643 6.815.214 Jumlah 9.006.921 9.766.527 7.734.434

xiii

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PUT V tanggal 22 September 2016, PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menjaga batasan maksimum sebanyak-banyaknya 40% kepemilikan saham di Perseroan setelah PUT V. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT V akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 20% setelah PUT V atau sebelum pelaksanaan Waran Seri III serta maksimum 33,33% setelah Waran Seri III dilaksanakan. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari PUT V ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016, 10 Maret 2016 dan 16 Maret 2015. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:





2016 2015 2014 Kas 97.029 108.955 91.556 Giro Pada Bank Indonesia 639.930 812.623 596.195 Giro pada bank lain - pihak ketiga 339.781 1.266.474 203.246 Penempatan pada BI dan bank lain 1.544.750 1.335.254 1.538.436 Efek-efek - pihak ketiga 1.015.044 1.173.954 503.806 Tagihan derivatif - pihak ketiga 34.296 8.241 691 Kredit:







2016 2015 2014 Simpanan dari bank lain 609.636 500.705 235.948 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 691 3.714 112 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 39.714 21.234 93.962 Utang pajak 12.744 13.760 10.988 Liabilitas imbalan pasca kerja 37.564 37.331 44.917 Beban yang masih harus dibayar 65.949 62.865 44.415 Liabilitas lain-lain 11.319 8.542 11.584 JUMLAH LIABILITAS 10.081.858 10.428.800 8.197.501

EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.912.957 1.912.957 1.503.233 Tambahan modal disetor - bersih 3.555 3.555 6.360 Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual

520 (7.217) (67.109)

Saldo laba (defisit): Telah ditentukan penggunaannya 17.940 17.940 17.940 Belum ditentukan penggunaannya (212.299) (219.031) (227.209) Jumlah (194.359) (201.091) (209.269)

JUMLAH EKUITAS 1.722.673 1.708.204 1.233.215 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 11.804.531 12.137.004 9.430.716

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif



2016 2015 2015 2014 Pendapatan bunga 250.582 219.268 950.521 760.698 Beban bunga (173.223) (149.697) (663.414) (524.417) Pendapatan bunga – bersih 77.359 69.571 287.107 236.281 Total pendapatan operasi lainnya 63.911 17.810 72.154 62.890 Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai (35.511) 1.210 (4.521) (42.332) Total beban operasional lainnya (96.902) (81.699) (343.793) (328.149) Laba (Rugi) operasional 8.857 6.892 10.947 (71.310) Pendapatan non-operasional 92 204 241 1.270 Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 8.949 7.096 11.188 (70.040) Manfaat (Beban) pajak (2.217) (1.861) (3.010) 15.484 Laba (Rugi) tahun berjalan 6.732 5.235 8.178 (54.556) Laba komprehensif lainnya -bersih 7.737 61.602 59.892 16.532 Total laba (rugi) komprehensif selama periode berjalan

14.469

66.837

68.070

(38.024)

Laporan Arus Kas



2016 2015 2014 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima 236.027 931.830 758.326 Bunga, provisi dan komisi yang dibayar (179.602) (652.103) (522.486) Penerimaan pendapatan operasional lainnya 60.916 74.674 48.744 Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan (43.581) (179.066) (166.051) Pembayaran beban operasional lainnya (38.590) (151.677) (135.655) Penerimaan pendapatan non operasional 107 339 1.179 Pembayaran beban non operasional (47) (751) (84) Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi

35.230 23.246 (16.027)

Penurunan (kenaikan) aset operasi

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (50.217) (116.973) - Efek-efek (134.435) (205.264) 31.371 Kredit (181.534) (925.673) (796.134) Tagihan derivatif (26.055) (7.550) 1.151 Tagihan akseptasi (18.480) 72.728 9.184 Aset lain-lain (44.869) (21.822) (14.319)

Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi

xiv


Keterangan 31 Maret 31 Desember 2016 2015 2014

Liabilitas segera 12.367 3.162 22.646 Simpanan (759.606) 2.032.093 899.543 Simpanan dari bank lain 108.931 264.757 (106.865) Liabilitas derivatif (3.023) 3.602 (897) Liabilitas akseptasi 18.480 (72.728) (9.184) Liabilitas lain-lain 978 (2.167) 4.460

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (1.042.233) 1.047.411 24.929 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Hasil penjualan aset tetap 34 617 899 Perolehan aset tetap (2.768) (41.385) (5.773) Perolehan aset tak berwujud (1.669) (4.766) (7.387) Perolehan efek tersedia untuk dijual (213.218) (502.276) (17.075) Penerimaan efek dimiliki hingga jatuh tempo - 5.000 - Penjualan efek tersedia untuk dijual 307.821 65.380 35.437

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi 90.200 (477.430) 6.101 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Penambahan modal saham - 409.724 489.625 Pembayaran pinjaman yang diterima - - (2) Biaya emisi saham - (2.805) (2.217)

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan - 406.919 487.406 Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas – neto (952.033) 976.900 518.436 Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 3.406.333 2.429.433 1.910.997 Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 2.454.300 3.406.333 2.429.433

Rasio-rasio Penting


Pertumbuhan Pendapatan bunga – neto** 11,19% 21,51% -17,40% Laba operasional** 28,51% 115,35% - 22,74% Laba komprehensif tahun berjalan** -78,35% 279,02% 82,33% Aset -2,74% 28,70% 15,51% Liabilitas -3,33% 27,22% 10,82% Ekuitas 0,85% 38,52% 60,69%

Permodalan

Rasio KPMM/CAR 18,17% 17,83% 17,79%

Rentabilitas

Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA) 0,31% 0,10% -0,82% Laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE) 1,88% 0,74% -6,69% Margin bunga bersih (NIM) 3,38% 3,32% 3,43% BOPO 97,40% 98,97% 108,54%

Kualitas asset

Aset produktif terhadap total aset produktif 2,72% 2,18% 4,41% NPL gross 3,70% 2,97% 5,88% NPL net 3,13% 2,43% 3,86%

Likuiditas

LFR 80,42% 72,29% 80,35%

Kepatuhan

Giro wajib minimum utama (Rp) 6,57% 8,61% 8,18% Giro wajib minimum valuta asing 8,22% 9,26% 8,22% Giro wajib minimum sekunder 12,45% 12,86% 9,07% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% Posisi Devisa Neto (PDN) 0,82% 6,82% 6,10% ** Pertumbuhan pendapatan bunga – neto, laba operasional dan laba komprehensif 31 Maret 2016 merupakan perbandingan dengan periode tiga

bulan yang berakhir 31 Maret 2015.

xv



Liabilitas segera 12.367 3.162 22.646 Simpanan (759.606) 2.032.093 899.543 Simpanan dari bank lain 108.931 264.757 (106.865) Liabilitas derivatif (3.023) 3.602 (897) Liabilitas akseptasi 18.480 (72.728) (9.184) Liabilitas lain-lain 978 (2.167) 4.460

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (1.042.233) 1.047.411 24.929 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Hasil penjualan aset tetap 34 617 899 Perolehan aset tetap (2.768) (41.385) (5.773) Perolehan aset tak berwujud (1.669) (4.766) (7.387) Perolehan efek tersedia untuk dijual (213.218) (502.276) (17.075) Penerimaan efek dimiliki hingga jatuh tempo - 5.000 - Penjualan efek tersedia untuk dijual 307.821 65.380 35.437




Rasio-rasio Penting


Pertumbuhan Pendapatan bunga – neto** 11,19% 21,51% -17,40% Laba operasional** 28,51% 115,35% - 22,74% Laba komprehensif tahun berjalan** -78,35% 279,02% 82,33% Aset -2,74% 28,70% 15,51% Liabilitas -3,33% 27,22% 10,82% Ekuitas 0,85% 38,52% 60,69%

Permodalan

Rasio KPMM/CAR 18,17% 17,83% 17,79%

Rentabilitas


Kualitas asset


Likuiditas

LFR 80,42% 72,29% 80,35%

Kepatuhan

Giro wajib minimum utama (Rp) 6,57% 8,61% 8,18% Giro wajib minimum valuta asing 8,22% 9,26% 8,22% Giro wajib minimum sekunder 12,45% 12,86% 9,07% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% Posisi Devisa Neto (PDN) 0,82% 6,82% 6,10% ** Pertumbuhan pendapatan bunga – neto, laba operasional dan laba komprehensif 31 Maret 2016 merupakan perbandingan dengan periode tiga

bulan yang berakhir 31 Maret 2015.

RISIKO USAHA Risiko usaha utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (debitur/counterparty) memenuhi kewajiban. Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. I. Risiko Usaha:

1. Risiko Kredit 2. Risiko Pasar 3. Risiko Operasional 4. Risiko Likuiditas 5. Risiko Hukum 6. Risiko Reputasi 7. Risiko Kepatuhan 8. Risiko Stratejik

II. Risiko Investasi bagi Investor

Harga perdagangan saham Perseroan dapat terus berfluktuasi. Harga Saham Perseroan, termasuk Saham Baru, dapat meningkat atau menurun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk hasil usaha Perseroan, peraturan Pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lainnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko investasi bagi Investor.

III. Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham

Keterbatasan jumlah pemegang saham Perseroan akan mempengaruhi volume transaksi pembelian dan penjualan atas saham Perseroan. Kondisi ini akan berpengaruh pada likuiditas saham Perseroan yang ditawarkan. Selain itu, kondisi pasar modal di Indonesia juga dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan. Jika kondisi pasar modal yang cenderung turun dan dengan perdagangan saham Perseroan yang relatif kurang likuid, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan akan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham dalam pasar yang lebih likuid. Keterangan mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI.

KEBIJAKAN DIVIDEN Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun sampai dengan 25% dari Laba Bersih mulai tahun buku 2016, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS.

xvi

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS V Sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 (seratus rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT V ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham,antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas V Perseroan. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PUT V tanggal 22 September 2016, PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menjaga batasan maksimum sebanyak-banyaknya 40% kepemilikan saham di Perseroan setelah PUT V. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

2

PT Bank MNC Internasional Tbk

Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat:

Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27

Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555- Fax. (+ 62 21) 3983 6700

www.mncbank.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN/DEBITUR/COUNTERPARTY MEMENUHI KEWAJIBANNYA. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TERCANTUM PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.





Total 100% 286.943.445 Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP akan dilakukan setelah tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) 5 Oktober 2016. Pada tanggal 15 Juli 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan melalui penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD, sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham; menyetujui penerbitan Waran Seri III sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 waran yang dapat dikonversi menjadi saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham; menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dan Waran Seri III Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan melalui PUT V dan Waran Seri III serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT V dan Waran Seri III tersebut; dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rasio dan harga pelaksanaan HMETD dari PUT V dan Waran Seri III, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang

3


Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat:



www.mncbank.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN/DEBITUR/COUNTERPARTY MEMENUHI KEWAJIBANNYA. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TERCANTUM PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.





Total 100% 286.943.445 Catatan: Hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ada MESOP yang dikonversi. Penerbitan saham hasil pelaksanaan MESOP akan dilakukan setelah tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) 5 Oktober 2016. Pada tanggal 15 Juli 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan melalui penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD, sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham; menyetujui penerbitan Waran Seri III sebanyak-banyaknya 5.311.299.590 waran yang dapat dikonversi menjadi saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham; menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dan Waran Seri III Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan melalui PUT V dan Waran Seri III serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT V dan Waran Seri III tersebut; dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rasio dan harga pelaksanaan HMETD dari PUT V dan Waran Seri III, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang

diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT V sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelum PUT V ini Perseroan telah mencatatkan sebagian sahamnya di PT BEI yaitu sebagai berikut:

(1) 1% dari jumlah saham atau 20.000.000 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999. (2) 1% dari jumlah saham atau 50.000.000 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999. (3) 1% dari jumlah saham atau 54.860.785 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999. (4) 1% dari jumlah saham atau 135.323.271 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No .29 Tahun 1999. (5) 1% dari jumlah saham atau 150.323.271 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999. (6) 1% dari jumlah saham atau 150.323.281 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 . (7) 1% dari jumlah saham atau 191.295.631 lembar saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999.

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK Berikut tabel historis kinerja saham di Bursa Efek yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan, setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir:

Tahun Bulan Harga Saham Tertinggi (Rp)

Harga Saham Terendah (Rp)

Harga Saham Penutupan (Rp)

Volume Perdagangan Pasar Reguler

(ribuan lembar)

Volume Perdagangan Total

Market (ribuan lembar)

2015

Jun 87 71 75 107.832 133.343 Jul 88 74 77 118.129 121.148

Agus 83 67 70 243.705 245.305 Sep 76 66 71 122.658 123.908 Okt 76 68 72 111.779 113.529 Nov 74 66 67 57.468 58.968 Des 74 57 70 42.578 90.574

2016

Jan 71 59 61 24.112 40.312 Feb 64 54 61 36.270 38.727 Mar 87 61 78 359.436 377.346 Apr 80 69 74 202.100 202.350 Mei 76 70 72 75.235 76.185 Jun 75 69 70 136.091 143.053

Sumber: IDX Monthly Statistics volume 24 No. 6-12 & volume 25 No. 1-6 Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, perdagangan saham Perseroan tidak pernah dihentikan oleh BEI.

Keterangan Tanggal Pencatatan Pada BEI Jumlah Saham Akumulasi Jumlah Saham

Jumlah Nominal (Rp100 per

saham) Penawaran Umum Perdana (IPO)

27 Juni 2002 500.000.000

500.000.000 50.000.000.000

Company Listing 15 Juli 2002 1.500.000.000 2.000.000.000 (1) 200.000.000.000 PUT I 2 Januari 2006 3.000.000.000 5.000.000.000 (2) 500.000.000.000 Pelaksanaan Waran Seri 1 30 Juni 2006 – 29 Desember 2010 486.078.541 5.486.078.541 (3) 548.607.854.100 PUT III 4 Juli 2014 8.046.248.527 13.532.327.068 (4) 804.624.852.700 Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK)

29 Agustus 2014 1.500.000.000 15.032.327.068 (5) 150.000.000.000

Pelaksanaan Waran Seri 2 4 Februari 2015 – 3 Juli 2017 1.000 15.032.328.068 (6) 100.000 PUT IV 9 Oktober 2015 4.097.235.004 19.129.563.072 (7) 409.723.500.400

4




7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000

39,21 13,88

9,98 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 7.065.727.270 706.572.727.000 36,93 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 Saham dalam Portepel 40.870.436.928 4.087.043.692.800 Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.691.847 Waran Seri II. Berikut ini adalah pemegang waran Seri II yang masih beredar:


457.173.183 100.497.742


Permodalan


Sesudah PUT V



%



2.654.374.881 1.909.537.680

265.437.488.100 190.953.768.000

12,67 9,11

3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

12,67 9,11



5




7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000

39,21 13,88

9,98 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 7.065.727.270 706.572.727.000 36,93 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 Saham dalam Portepel 40.870.436.928 4.087.043.692.800 Bersamaan dengan penerbitan saham dalam PUT III sebelumnya, Perseroan telah menerbitkan sebanyak 1.828.692.847 Waran Seri II dimana setiap 1 Waran Seri II memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan. Periode pelaksanaan Waran Seri II dimulai sejak tanggal 4 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2017. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Jumlah Waran Seri II yang beredar dan belum dikonversikan menjadi saham adalah sebanyak 1.828.691.847 Waran Seri II. Berikut ini adalah pemegang waran Seri II yang masih beredar:


457.173.183 100.497.742


Permodalan


Sesudah PUT V



%



2.654.374.881 1.909.537.680

265.437.488.100 190.953.768.000

12,67 9,11

3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

12,67 9,11




Permodalan


Sesudah PUT V



%



2.654.374.881 1.909.537.680

265.437.488.100 190.953.768.000

13,88 9,98

3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

13,88 9,98



Saham Baru yang berasal dari PUT V ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Jumlah Saham baru yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 5.187.168.092 saham atau 99% dari seluruh saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran PUT V ini. Sedangkan saham baru Perseroan sebanyak-banyaknya 52.395.637 saham atau 1% yang akan tidak dicatatkan adalah merupakan saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk, sehingga seluruh saham yang tidak dicatatkan akan menjadi sebanyak-banyaknya 243.691.268 saham. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang tidak dicatatkan di Bursa per 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh BAE, sebesar 1% atau sejumlah 191.295.631 saham dalam Perseroan tidak tercatat di Bursa Efek, dimana sejumlah 10.000.000 saham milik AJB Bumiputera 1912, dan 181.295.631 saham milik PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 Waran Seri III. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

6

Dengan asumsi telah dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut:

Permodalan




%



3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

12,67 9,11

3.981.562.321 2.864.306.520

398.156.232.100 286.430.652.000

12,67 9,11



Dengan asumsi tidak dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut:

Permodalan





%



3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

13,88 9,98

3.981.562.321 2.864.306.520

398.156.232.100 286.430.652.000

13,88 9,98



Dengan asumsi telah dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka pemegang Waran Seri II dan III beserta jumlahnya adalah sebagai berikut:

Uraian Waran Seri II Waran Seri III Jumlah PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C

- - -

1.989.274.106 688.718.155 477.384.420

1.989.274.106 688.718.155 477.384.420

Masyarakat - 2.084.187.048 2.084.187.048 Jumlah Waran - 5.239.563.729 5.239.563.729 Catatan: Persentase jumlah waran yang beredar terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan adalah sebesar 27,39%.

Dengan asumsi tidak dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, pemegang Waran Seri II dan Seri III beserta jumlahnya adalah sebagai berikut:


457.173.183 100.497.742

-

1.874.980.810 663.593.720 477.384.420

2.332.153.993 764.091.462 477.384.420

Masyarakat 1.271.020.922 1.766.431.818 3.037.452.740 Jumlah Waran 1.828.691.847 4.782.390.768 6.611.082.615 Catatan: Persentase jumlah waran yang beredar terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan adalah sebesar 34,56%.

7

Dengan asumsi telah dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut:

Permodalan




%



3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

12,67 9,11

3.981.562.321 2.864.306.520

398.156.232.100 286.430.652.000

12,67 9,11



Dengan asumsi tidak dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan dengan asumsi seluruh Waran Seri III dilaksanakan oleh para pemegang waran, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT V dan setelah pelaksanaan Waran Seri III secara proforma sebagai berikut:

Permodalan





%



3.317.968.601 2.386.922.100

331.796.860.100 238.692.210.000

13,88 9,98

3.981.562.321 2.864.306.520

398.156.232.100 286.430.652.000

13,88 9,98



Dengan asumsi telah dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka pemegang Waran Seri II dan III beserta jumlahnya adalah sebagai berikut:


- - -

1.989.274.106 688.718.155 477.384.420

1.989.274.106 688.718.155 477.384.420

Masyarakat - 2.084.187.048 2.084.187.048 Jumlah Waran - 5.239.563.729 5.239.563.729 Catatan: Persentase jumlah waran yang beredar terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan adalah sebesar 27,39%.

Dengan asumsi tidak dilaksanakannya sisa seluruh Waran Seri II sebelum PUT V dan apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT V ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, pemegang Waran Seri II dan Seri III beserta jumlahnya adalah sebagai berikut:


457.173.183 100.497.742

-

1.874.980.810 663.593.720 477.384.420

2.332.153.993 764.091.462 477.384.420

Masyarakat 1.271.020.922 1.766.431.818 3.037.452.740 Jumlah Waran 1.828.691.847 4.782.390.768 6.611.082.615 Catatan: Persentase jumlah waran yang beredar terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan adalah sebesar 34,56%.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT V akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 20% setelah PUT V atau sebelum pelaksanaan Waran Seri III serta maksimum 33,33% setelah Waran Seri III dilaksanakan. Efek yang ditawarkan dalam PUT V ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT V ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah: 1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 4 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 7 - 20 Oktober 2016. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System (“JATS”), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

8

4. Bentuk HMETD Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 7 - 20 Oktober 2016.

6. Nilai HMETD Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi: Diasumsikan harga pasar per satu =Rp a Harga saham PUT V =Rp r Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V =A Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V =R (Rp a x A) + (Rp r x R) Harga teoritis saham baru ex HMETD =-- -----------------------------

(A + R) =Rp X Harga HMETD per saham =Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat bukti HMETD Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

9

4. Bentuk HMETD Ada 2 bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI,

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 7 - 20 Oktober 2016.

6. Nilai HMETD Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi: Diasumsikan harga pasar per satu =Rp a Harga saham PUT V =Rp r Jumlah saham yang beredar sebelum PUT V =A Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT V =R (Rp a x A) + (Rp r x R) Harga teoritis saham baru ex HMETD =-- -----------------------------

(A + R) =Rp X Harga HMETD per saham =Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat bukti HMETD Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

KETERANGAN TENTANG WARAN SERI III Dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II telah dilaksanakan sebelum PUT V, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan, dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II tidak dilaksanakan sebelum PUT V, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 4.782.390.768 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Waran Seri III yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan, dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp478.239.076.800 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus Rupiah). Waran Seri III dapat dilaksanakan selama masa berlakunya Waran Seri III yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan sampai dengan sehari sebelum ulang tahun ke 3 (tiga) sejak tanggal pencatatan Waran Seri III, yaitu mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai, berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III PT Bank MNC Internasional Tbk No. 20 tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2015, jumlah waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Berikut jumlah Waran Seri II yang masih beredar dan Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan secara persentase terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II telah dilaksanakan sebelum PUT V:

10

Keterangan Jumlah Jumlah Waran Seri II yang beredar saat ini - Jumlah Waran Seri III yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 Jumlah Waran Seri II dan Seri III 5.239.563.729 Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh 19.129.563.072 Jumlah maksimum Waran yang diterbitkan (35% dari Jumlah Saham) sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2015

6.695.347.075

Jumlah Waran terhadap Jumlah Saham 27,39% Berikut jumlah Waran Seri II yang masih beredar dan Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan secara persentase terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II tidak dilaksanakan sebelum PUT V:

Keterangan Jumlah Jumlah Waran Seri II yang beredar saat ini 1.828.691.847 Jumlah Waran Seri III yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.782.390.768 Jumlah Waran Seri II dan Seri III 6.611.082.615 Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh 19.129.563.072 Jumlah maksimum Waran yang diterbitkan (35% dari Jumlah Saham) sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2015

6.695.347.075

Jumlah Waran terhadap Jumlah Saham 34,56%

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

a. Waran Seri III berarti Surat Kolektif Waran Seri III atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri III dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;

b. Surat Kolektif Waran Seri III berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri III yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri III serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri III;

c. Pelaksanaan Waran Seri III berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri III; d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri

III sesuai dengan Syarat dan Kondisi; e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari

hasil pelaksanaan Waran Seri III dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

2. Hak Atas Waran Seri III

Waran Seri III yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri III adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 (seratus Rupiah). Waran Seri III yang diterbitkan adalah Waran Seri III atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri III, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri III, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11

Keterangan Jumlah Jumlah Waran Seri II yang beredar saat ini - Jumlah Waran Seri III yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 Jumlah Waran Seri II dan Seri III 5.239.563.729 Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh 19.129.563.072 Jumlah maksimum Waran yang diterbitkan (35% dari Jumlah Saham) sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2015

6.695.347.075

Jumlah Waran terhadap Jumlah Saham 27,39% Berikut jumlah Waran Seri II yang masih beredar dan Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan secara persentase terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan dengan asumsi sisa seluruh Waran Seri II tidak dilaksanakan sebelum PUT V:

Keterangan Jumlah Jumlah Waran Seri II yang beredar saat ini 1.828.691.847 Jumlah Waran Seri III yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.782.390.768 Jumlah Waran Seri II dan Seri III 6.611.082.615 Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor penuh 19.129.563.072 Jumlah maksimum Waran yang diterbitkan (35% dari Jumlah Saham) sesuai Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2015

6.695.347.075

Jumlah Waran terhadap Jumlah Saham 34,56%

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

a. Waran Seri III berarti Surat Kolektif Waran Seri III atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri III dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;

b. Surat Kolektif Waran Seri III berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri III yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri III serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri III;

c. Pelaksanaan Waran Seri III berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri III; d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri

III sesuai dengan Syarat dan Kondisi; e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari

hasil pelaksanaan Waran Seri III dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

2. Hak Atas Waran Seri III

Waran Seri III yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri III adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 (seratus Rupiah). Waran Seri III yang diterbitkan adalah Waran Seri III atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri III, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri III, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bentuk dan Denominasi

Perseroan dapat menerbitkan Waran Seri III dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI,

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri III, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri III ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri III di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri III;

b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri III akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri III yang mencantumkan Jumlah Waran Seri III dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru untuk Pelaksanaan Waran. Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri III yang dimilikinya belum dilaksanakan.

4. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan Setiap Pemegang Waran Seri III dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri III dengan cara sebagai berikut : a. Bagi Pemegang Waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk

pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri III dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.

b. Bagi Pemegang Waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri III maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III.

5. Jangka Waktu Waran Seri III Jangka waktu Waran Seri III adalah 3 (tahun) tahun sejak tanggal pencatatan Waran Seri III di BEI yaitu sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan 4 Oktober 2019.

6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri III Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri III, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Persetujuan Pemegang Waran Seri III yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran

Seri III; b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri III dalam 2 (dua) surat

kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri III dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri III tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri III dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

12

c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri III harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri III dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri III dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

7. Masa Perdagangan Waran Seri III

Masa perdagangan Waran Seri III adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III pada Bursa Indonesia, yaitu tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di Pasar Reguler, tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 di Pasar Tunai.

8. Masa Laku Pelaksanaan Waran Seri III

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan 4 Oktober 2019. Pemegang Waran Seri III memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri III tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri III

Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif) a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran

Seri III dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran II berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri III.

b. Pelaksanaan Waran Seri III dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri III. c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri III yang bermaksud untuk melaksanakan

Waran Seri III yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III: i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri III dengan

memperhatikan ketentuan KSEI. ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh

Pemegang Waran Seri III kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

d. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III tidak dapat ditarik kembali.

e. Pemegang Waran Seri III yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri III menjadi saham.

f. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri III menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri III dalam Daftar Pemegang Waran Seri III. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri III meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri III dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III mengenai hal-hal tersebut di atas.

13

c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri III harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri III dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri III dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

7. Masa Perdagangan Waran Seri III

Masa perdagangan Waran Seri III adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri III pada Bursa Indonesia, yaitu tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di Pasar Reguler, tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 di Pasar Tunai.

8. Masa Laku Pelaksanaan Waran Seri III

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan 4 Oktober 2019. Pemegang Waran Seri III memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri III tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri III

Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif) a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran

Seri III dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran II berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri III.

b. Pelaksanaan Waran Seri III dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri III. c. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri III yang bermaksud untuk melaksanakan

Waran Seri III yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III: i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri III dengan

memperhatikan ketentuan KSEI. ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh

Pemegang Waran Seri III kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

d. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III tidak dapat ditarik kembali.

e. Pemegang Waran Seri III yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri III menjadi saham.

f. Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri III menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri III akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri III dalam Daftar Pemegang Waran Seri III. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri III meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri III dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III mengenai hal-hal tersebut di atas.

g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri III sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri III.

h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri III yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri III, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri III selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri III baru atas nama Pemegang Waran Seri III dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri III yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri III.

i. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

j. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.

k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri III sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri III (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri III.

l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri III, apabila Waran Seri III tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri III tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan. Untuk Waran dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI kolektif KSEI). i. Pemegang Waran Seri III dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melaluli

partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.

ii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.

iii. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).

iv. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE: - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya,

berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;

- Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI; - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan

KSEI. v. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang

diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.

vi. BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran. vii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya

telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf ”e” di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

14

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri III Pemegang Waran Seri III yang akan melaksanakan Waran Seri III menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan:


KCP MNC Tower MNC Tower Lt GF, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat

No Rekening: 100-01-0000110872 Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas V - 2016

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri III.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri III

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III, sehingga Waran Seri III dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri III baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal baru setiap saham X A Harga Nominal lama setiap saham

Jumlah Waran Seri III Baru = Harga Nominal lama setiap saham X B Harga Nominal baru setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri III yang lama B = Jumlah awal Waran Seri III yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

12. Status Waran Seri III Waran Seri III yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri III atas nama yang dapat diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek, Surat Waran Seri III ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Surat Kolektif Waran Seri III adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri III yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri III dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri III yang bersangkutan. Pemegang Waran Seri III tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri III yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

15

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri III Pemegang Waran Seri III yang akan melaksanakan Waran Seri III menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan:


KCP MNC Tower MNC Tower Lt GF, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat

No Rekening: 100-01-0000110872 Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas V - 2016

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri III.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri III

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III, sehingga Waran Seri III dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri III baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri III akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal baru setiap saham X A Harga Nominal lama setiap saham

Jumlah Waran Seri III Baru = Harga Nominal lama setiap saham X B Harga Nominal baru setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri III yang lama B = Jumlah awal Waran Seri III yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

12. Status Waran Seri III Waran Seri III yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri III atas nama yang dapat diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek, Surat Waran Seri III ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Surat Kolektif Waran Seri III adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri III yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri III dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri III yang bersangkutan. Pemegang Waran Seri III tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri III yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri III Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri III adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri III dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

14. Daftar Pemegang Waran Pengelola Administrasi Waran Seri III telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri III yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri III, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri III serta hal-hal lainya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri III juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri III untuk kepentingan Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran Seri III

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri III yaitu:

PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11

Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150

Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827

U.p. Corporate Action

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri III bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri III demi kepentingan Perseroan.

16. Peralihan Hak Atas Waran Seri III Pemegang Waran Seri III dapat mengalihkan hak atas Waran Seri III dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri III dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri III karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri III atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri III menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri III dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri III. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

16

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri III yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri III oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri III dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri III yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri III. Pengelola Administrasi Waran Seri III hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri III apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri III hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri III tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peralihan hak atas Waran Seri III harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III atau pada Surat Kolektif Waran Seri III yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan.

17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri III Apabila Surat Kolektif Waran Seri III mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri III yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri III yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III untuk kemudian dimusnahkan. Apabila Surat Kolektif Waran Seri III hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri III yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri III berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III tersebut.

17

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri III yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri III oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri III dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri III yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri III. Pengelola Administrasi Waran Seri III hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri III apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri III hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri III tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peralihan hak atas Waran Seri III harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III atau pada Surat Kolektif Waran Seri III yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan.

17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri III Apabila Surat Kolektif Waran Seri III mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri III yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri III. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri III yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri III untuk kemudian dimusnahkan. Apabila Surat Kolektif Waran Seri III hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri III yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri III dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri III berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri III tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri III yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri III yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

19. Hukum Yang Berlaku Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri III ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

20. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri III, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

Mengingat Perseroan dari waktu ke waktu akan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha, maka Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif, selain Waran Seri II dan Waran Seri III.

18

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT V Seluruh dana yang diperoleh dari PUT V ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini secara berkala kepada OJK dan juga akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini secara periodik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, berikut ini adalah perincian dari biaya-biaya penunjukkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari hasil dana PUT V.

Total biaya emisi dan total biaya yang dikeluarkan untuk jasa lembaga dan profesi penunjang pasar modal adalah sekitar 0,62% dari hasil dana PUT V dengan asumsi seluruh HMETD diambil seluruhnya oleh pemegang HMETD.

No. Uraian Jumlah 1. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik 0,23% Konsultan Hukum 0,05% Notaris 0,03%

2. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal Biro Administrasi Efek 0,02%

3. Biaya Jasa Konsultasi Keuangan Konsultan Keuangan 0,19%

4. Biaya Pungutan OJK 0,05% 5. Biaya lain-lain

Biaya pencatatan saham 0,03% Biaya RUPSLB, percetakan, iklan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan

dengan rencana PUT V Perseroan

0,02% Total Biaya Emisi 0,62%

Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT V ini berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang pasar modal.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PUT V, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PENGGUNAAN DANA HASIL PUT IV

Tidak terdapat sisa dana hasil perolehan Penawaran Umum Terbatas IV Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan karena telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana terkait. Penjelasan penggunaan dana tersebut sesuai dengan surat Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 137/MNCB/DIR/IV/2016 tanggal 15 April 2016 mengenai Laporan Berkala Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV.

19

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT V Seluruh dana yang diperoleh dari PUT V ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini secara berkala kepada OJK dan juga akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini secara periodik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, berikut ini adalah perincian dari biaya-biaya penunjukkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari hasil dana PUT V.

Total biaya emisi dan total biaya yang dikeluarkan untuk jasa lembaga dan profesi penunjang pasar modal adalah sekitar 0,62% dari hasil dana PUT V dengan asumsi seluruh HMETD diambil seluruhnya oleh pemegang HMETD.

No. Uraian Jumlah 1. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik 0,23% Konsultan Hukum 0,05% Notaris 0,03%

2. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal Biro Administrasi Efek 0,02%

3. Biaya Jasa Konsultasi Keuangan Konsultan Keuangan 0,19%

4. Biaya Pungutan OJK 0,05% 5. Biaya lain-lain

Biaya pencatatan saham 0,03% Biaya RUPSLB, percetakan, iklan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan

dengan rencana PUT V Perseroan

0,02% Total Biaya Emisi 0,62%

Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT V ini berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang pasar modal.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PUT V, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT V ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PENGGUNAAN DANA HASIL PUT IV

Tidak terdapat sisa dana hasil perolehan Penawaran Umum Terbatas IV Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan karena telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana terkait. Penjelasan penggunaan dana tersebut sesuai dengan surat Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 137/MNCB/DIR/IV/2016 tanggal 15 April 2016 mengenai Laporan Berkala Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV.

III. PERNYATAAN UTANG Pada tanggal 31 Maret 2016, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp10.081.858 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan laporan keuangan Perseroan per 31 Maret 2016 yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016 diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Liabilitas Liabilitas segera 297.320 Simpanan

Pihak berelasi 708.507 Pihak ketiga 8.298.414

Simpanan dari bank lain 609.636 Liabilitas derivatif 691 Liabilitas akseptasi 39.714 Utang pajak 12.744 Beban masih harus dibayar 65.949 Liabilitas imbalan pasca kerja 37.564 Liabilitas lain-lain 11.319 Jumlah Liabilitas 10.081.858 1. Liabilitas Segera

Saldo liabilitas segera pada 31 Maret 2016 adalah Rp297.320 juta. Liabilitas segera dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Transfer dana dalam progres 10.260 Titipan nasabah 949 Titipan Pajak Bumi dan Bangunan 244 Titipan dana kliring 2 Lain-lain 285.865 Jumlah 297.320

2. Simpanan

Saldo simpanan pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp9.006.921 juta yang terdiri dari utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pihak ketiga. Simpanan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:


Keterangan Hubungan Jumlah

Berelasi Ketiga Giro Rupiah 127.534 479.361 606.895 Dolar Amerika Serikat 33.414 128.131 161.545 Lainnya 33 9.984 10.017 Sub jumlah 160.981 617.476 778.457 Tabungan Rupiah 2.616 580.859 583.475 Sub jumlah 2.616 580.859 583.475 Deposito Berjangka Rupiah 541.499 5.729.324 6.270.823 Dolar Amerika Serikat 3.411 1.354.703 1.358.114 Lainnya - 16.052 16.052 Sub jumlah 544.910 7.100.079 7.644.989 Jumlah 708.507 8.298.414 9.006.921

20

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sama dengan tingkat bunga yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

Giro Tabungan Deposito berjangka Rupiah 2,81% 3,14% 9,21% Valas 0,78% - 2,41%

Pada tanggal 31 Maret 2016 jumlah giro, tabungan dan deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan adalah masing-masing sebesar Rp21.891 juta, Rp980 juta dan Rp47.162 juta.

3. Simpanan dari bank lain Saldo simpanan dari bank lain dalam Rupiah pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp609.636 juta. Simpanan dari bank lain, terdiri dari:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Giro 300.164 Tabungan 20.714 Deposito berjangka 38.758 Interbank call money 250.000 Jumlah 609.636

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut: Keterangan Giro Tabungan Deposito berjangka Interbank call money Rupiah 1,21% 2,84% 4,87% 6,80%

4. Liabilitas Derivatif

Saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp691 juta. Liabilitas derivatif tersebut adalah dalam bentuk pembelian dan penjualan valuta asing (forward and spot) untuk tujuan trading.

5. Liabilitas Akseptasi

Saldo liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp39.714 juta. Liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai Letter of Credits atau nilai realisasi Letter of Credits yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

6. Utang Pajak Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp12.744 juta. Utang pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Pasal 21 945 Pasal 23 dan 26 243 Pasal 4 ayat 2 11.364 Pajak Pertambahan Nilai 192 Jumlah 12.744

21

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sama dengan tingkat bunga yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

Giro Tabungan Deposito berjangka Rupiah 2,81% 3,14% 9,21% Valas 0,78% - 2,41%

Pada tanggal 31 Maret 2016 jumlah giro, tabungan dan deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan kredit yang diberikan adalah masing-masing sebesar Rp21.891 juta, Rp980 juta dan Rp47.162 juta.

3. Simpanan dari bank lain Saldo simpanan dari bank lain dalam Rupiah pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp609.636 juta. Simpanan dari bank lain, terdiri dari:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Giro 300.164 Tabungan 20.714 Deposito berjangka 38.758 Interbank call money 250.000 Jumlah 609.636

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut: Keterangan Giro Tabungan Deposito berjangka Interbank call money Rupiah 1,21% 2,84% 4,87% 6,80%

4. Liabilitas Derivatif

Saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp691 juta. Liabilitas derivatif tersebut adalah dalam bentuk pembelian dan penjualan valuta asing (forward and spot) untuk tujuan trading.

5. Liabilitas Akseptasi

Saldo liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp39.714 juta. Liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai Letter of Credits atau nilai realisasi Letter of Credits yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

6. Utang Pajak Saldo utang pajak pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp12.744 juta. Utang pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Pasal 21 945 Pasal 23 dan 26 243 Pasal 4 ayat 2 11.364 Pajak Pertambahan Nilai 192 Jumlah 12.744

7. Beban Yang Masih Harus Dibayar Saldo beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp65.949 juta. Beban yang masih harus dibayar terdiri dari: (dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Bunga yang masih harus dibayar

Simpanan 32.127 Simpanan dari Bank lain 231

Sub Jumlah 32.358 Beban yang masih harus dibayar

Tunjangan karyawan 15.725 Jasa Pihak Ketiga 7.864 Lainnya 10.002

Sub Jumlah 33.591 Jumlah 65.949

8. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan menyelenggarakan program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang di danai melalui Iuran tetap setiap bulannya kepada pengelola dana yang terpisah dengan Perseroan yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) Manulife Indonesia. Iuran ini berasal dari 2% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, sedangkan sisanya sebesar 3,5% sampai 10% dibayarkan oleh Perseroan. Beban untuk program pensiun iuran pasti yang dibayarkan oleh Perseroan selama 3 bulan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp645 juta. Sehubungan dengan kebijakan Perseroan dan sejalan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 UU Tenaga Kerja tertanggal 25 Maret 2003, Perseroan juga menghitung dan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 908 pada tanggal 31 Maret 2016. Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan tambahan atas manfaat yang telah tersedia dalam program dana pensiun iuran pasti tersebut di atas, agar memenuhi manfaat minimum yang dipersyaratkan UU Tenaga Kerja untuk dibayarkan kepada karyawan. Rincian liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Maret 2016 (tiga bulan) adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah

Imbalan Pasca-kerja 35.029

Imbalan kerja jangka panjang lainnya 2.535

Jumlah 37.564

9. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain per 31 Maret 2016 antara lain:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka 6.896 Setoran Jaminan 669 Liabilitas Lain-lain 3.754 Jumlah 11.319

22

10. Komitmen dan Kontijensi (dalam jutaan rupiah) Tagihan Komitmen Jumlah Pembelian berjangka valuta asing 879.153 Liabilitas Komitmen Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (337.621) L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor (50.274) Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan (841.038) Jumlah Liabilitas Komitmen (1.228.933) Jumlah Liabilitas Komitmen - bersih (349.780) Tagihan Kontijensi Bank Garansi 7.956 Pendapatan bunga dalam Penyelesaian 83.937 Jumlah Tagihan Kontijensi 91.893 Liabilitas Kontijensi Bank Garansi (4.119) Stand by L/C (7.956) Jumlah Liabilitas Kontijensi (12.075) Jumlah Tagihan Kontijensi - bersih 79.818 Lainnya Kredit hapus Buku 434.022

11. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian transaksi komitmen dan kontinjensi yang telah dibentuk adalah lancar atau cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PUT V, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM.

23

10. Komitmen dan Kontijensi (dalam jutaan rupiah) Tagihan Komitmen Jumlah Pembelian berjangka valuta asing 879.153 Liabilitas Komitmen Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (337.621) L/C yang irrevocable dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor (50.274) Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan (841.038) Jumlah Liabilitas Komitmen (1.228.933) Jumlah Liabilitas Komitmen - bersih (349.780) Tagihan Kontijensi Bank Garansi 7.956 Pendapatan bunga dalam Penyelesaian 83.937 Jumlah Tagihan Kontijensi 91.893 Liabilitas Kontijensi Bank Garansi (4.119) Stand by L/C (7.956) Jumlah Liabilitas Kontijensi (12.075) Jumlah Tagihan Kontijensi - bersih 79.818 Lainnya Kredit hapus Buku 434.022

11. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian transaksi komitmen dan kontinjensi yang telah dibentuk adalah lancar atau cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PUT V, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016, 10 Maret 2016 dan 16 Maret 2015. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Partner sebagai berikut:





Kas 97.029 108.955 91.556 Giro Pada Bank Indonesia 639.930 812.623 596.195 Giro pada bank lain - pihak ketiga 339.781 1.266.474 203.246 Penempatan pada BI dan bank lain 1.544.750 1.335.254 1.538.436 Efek-efek - pihak ketiga 1.015.044 1.173.954 503.806 Tagihan derivatif - pihak ketiga 34.296 8.241 691 Kredit:





Simpanan dari bank lain 609.636 500.705 235.948 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 691 3.714 112 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 39.714 21.234 93.962 Utang pajak 12.744 13.760 10.988 Liabilitas imbalan pasca kerja 37.564 37.331 44.917 Beban yang masih harus dibayar 65.949 62.865 44.415 Liabilitas lain-lain 11.319 8.542 11.584 JUMLAH LIABILITAS 10.081.858 10.428.800 8.197.501

24




520 (7.217) (67.109)





Keterangan 31 Maret 31 Desember 2016 2015 2015 2014

Pendapatan bunga 250.582 219.268 950.521 760.698 Beban bunga (173.223) (149.697) (663.414) (524.417) Pendapatan bunga – bersih 77.359 69.571 287.107 236.281 Total pendapatan operasi lainnya 63.911 17.810 72.154 62.890 Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai (35.511) 1.210 (4.521) (42.332) Total beban operasional lainnya (96.902) (81.699) (343.793) (328.149) Laba (Rugi) operasional 8.857 6.892 10.947 (71.310) Pendapatan (Beban) non-operasional 92 204 241 1.270 Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 8.949 7.096 11.188 (70.040) Manfaat (Beban) pajak (2.217) (1.861) (3.010) 15.484 Laba (Rugi) tahun berjalan 6.732 5.235 8.178 (54.556) Laba komprehensif lainnya -bersih 7.737 61.602 59.892 16.532 Total laba (rugi) komprehensif selama periode berjalan

14.469

66.837

68.070

(38.024)

Laporan Arus Kas





35.230 23.246 (16.027)



Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi Liabilitas segera 12.367 3.162 22.646 Simpanan (759.606) 2.032.093 899.543 Simpanan dari bank lain 108.931 264.757 (106.865) Liabilitas derivatif (3.023) 3.602 (897) Liabilitas akseptasi 18.480 (72.728) (9.184) Liabilitas lain-lain 978 (2.167) 4.460

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (1.042.233) 1.047.411 24.929

25




520 (7.217) (67.109)





Keterangan 31 Maret 31 Desember 2016 2015 2015 2014

Pendapatan bunga 250.582 219.268 950.521 760.698 Beban bunga (173.223) (149.697) (663.414) (524.417) Pendapatan bunga – bersih 77.359 69.571 287.107 236.281 Total pendapatan operasi lainnya 63.911 17.810 72.154 62.890 Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai (35.511) 1.210 (4.521) (42.332) Total beban operasional lainnya (96.902) (81.699) (343.793) (328.149) Laba (Rugi) operasional 8.857 6.892 10.947 (71.310) Pendapatan (Beban) non-operasional 92 204 241 1.270 Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 8.949 7.096 11.188 (70.040) Manfaat (Beban) pajak (2.217) (1.861) (3.010) 15.484 Laba (Rugi) tahun berjalan 6.732 5.235 8.178 (54.556) Laba komprehensif lainnya -bersih 7.737 61.602 59.892 16.532 Total laba (rugi) komprehensif selama periode berjalan

14.469

66.837

68.070

(38.024)

Laporan Arus Kas





35.230 23.246 (16.027)



Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi Liabilitas segera 12.367 3.162 22.646 Simpanan (759.606) 2.032.093 899.543 Simpanan dari bank lain 108.931 264.757 (106.865) Liabilitas derivatif (3.023) 3.602 (897) Liabilitas akseptasi 18.480 (72.728) (9.184) Liabilitas lain-lain 978 (2.167) 4.460

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (1.042.233) 1.047.411 24.929



Arus Kas dari Aktivitas Investasi Hasil penjualan aset tetap 34 617 899 Perolehan aset tetap (2.768) (41.385) (5.773) Perolehan aset tak berwujud (1.669) (4.766) (7.387) Perolehan efek tersedia untuk dijual (213.218) (502.276) (17.075) Penerimaan efek dimiliki hingga jatuh tempo - 5.000 - Penjualan efek tersedia untuk dijual 307.821 65.380 35.437




Rasio-rasio Penting


2016 2015 2014

Pertumbuhan Pendapatan bunga – neto** 11,19% 21,51% -17,40% Laba operasional** 28,51% 115,35% -22,74% Laba komprehensif tahun berjalan** -78,35% 279,02% 82,33% Aset -2,74% 28,70% 15,51% Liabilitas -3,33% 27,22% 10,82% Ekuitas 0,85% 38,52% 60,69%

Permodalan

Rasio KPMM/CAR 18,17% 17,83% 17,79%

Rentabilitas


Kualitas asset


Likuiditas

LFR 80,42% 72,29% 80,35% Kepatuhan Giro wajib minimum utama (Rp) 6,57% 8,61% 8,18% Giro wajib minimum valuta asing 8,22% 9,26% 8,22% Giro wajib minimum sekunder 12,45% 12,86% 9,07% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% Posisi Devisa Neto (PDN) 0,82% 6,82% 6,10% ** Pertumbuhan pendapatan bunga – neto, laba operasional dan laba komprehensif 31 Maret 2016 merupakan perbandingan dengan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015.

26

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan perseroan per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. A. Umum

Pertumbuhan Ekonomi Global pada tahun 2015 melambat menjadi 2,4% dari sebelumnya 2,6% di tahun 2014. Pelambatan ekonomi global ini terutama disebabkan berlanjutnya pelemahan ekonomi di negara berkembang di tengah melemahnya harga komoditas dan perdagangan global. Ke depan, pertumbuhan global diproyeksikan akan stabil dan naik tipis, mencapai 2,9% pada tahun 2016 dan 3,1% pada 2017-2018. Pemulihan sedang di negara maju diperkirakan akan terus berlangsung dan stabilisasi ekspor atas komoditas utama adalah alasan di balik pemulihan ini. Namun, perkiraan ini sangat tergantung pada penurunan risiko di pasar negara berkembang karena perlambatan di pasar negara berkembang memiliki pengaruh yang besar untuk ekonomi dunia dan akhirnya bisa menahan pemulihan di negara maju. (Sumber: Januari 2016 Prospek Ekonomi Global Bank Dunia). Sejalan dengan perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 juga mengalami perlambatan meskipun terjadi pemulihan ekonomi pada kuartal keempat 2015. Pada kuartal terakhir 2015, ekonomi pulih 5,04% (yoy) meningkat dari 4,74% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terutama didukung oleh pengeluaran pemerintah melalui realisasi proyek infrastruktur, sementara investasi non-konstruksi masih terbatas. Untuk setahun penuh 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,79% (yoy), turun dari 5,02% (yoy) pada tahun 2014. (Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV Bank Indonesia). Industri perbankan nasional tetap tumbuh meskipun cenderung melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ekonomi global dan makro nasional yang penuh tantangan ikut mempengaruhi kinerja industri perbankan nasional. Namun demikian, ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang tetap terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang memadai.

Berikut adalah informasi keuangan Perseroan secara singkat yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny.




2016 2015 2014 Kas 97.029 108.955 91.556 Giro Pada Bank Indonesia 639.930 812.623 596.195 Giro pada bank lain - pihak ketiga 339.781 1.266.474 203.246 Penempatan pada BI dan bank lain 1.544.750 1.335.254 1.538.436 Efek-efek - pihak ketiga 1.015.044 1.173.954 503.806 Cadangan kerugian penurunan nilai - - - Jumlah 1.015.044 1.173.954 503.806 Tagihan derivatif - pihak ketiga 34.296 8.241 691 Kredit:

Pihak berelasi 83.495 57.349 70.969

27

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan perseroan per 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. A. Umum

Pertumbuhan Ekonomi Global pada tahun 2015 melambat menjadi 2,4% dari sebelumnya 2,6% di tahun 2014. Pelambatan ekonomi global ini terutama disebabkan berlanjutnya pelemahan ekonomi di negara berkembang di tengah melemahnya harga komoditas dan perdagangan global. Ke depan, pertumbuhan global diproyeksikan akan stabil dan naik tipis, mencapai 2,9% pada tahun 2016 dan 3,1% pada 2017-2018. Pemulihan sedang di negara maju diperkirakan akan terus berlangsung dan stabilisasi ekspor atas komoditas utama adalah alasan di balik pemulihan ini. Namun, perkiraan ini sangat tergantung pada penurunan risiko di pasar negara berkembang karena perlambatan di pasar negara berkembang memiliki pengaruh yang besar untuk ekonomi dunia dan akhirnya bisa menahan pemulihan di negara maju. (Sumber: Januari 2016 Prospek Ekonomi Global Bank Dunia). Sejalan dengan perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 juga mengalami perlambatan meskipun terjadi pemulihan ekonomi pada kuartal keempat 2015. Pada kuartal terakhir 2015, ekonomi pulih 5,04% (yoy) meningkat dari 4,74% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terutama didukung oleh pengeluaran pemerintah melalui realisasi proyek infrastruktur, sementara investasi non-konstruksi masih terbatas. Untuk setahun penuh 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,79% (yoy), turun dari 5,02% (yoy) pada tahun 2014. (Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV Bank Indonesia). Industri perbankan nasional tetap tumbuh meskipun cenderung melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ekonomi global dan makro nasional yang penuh tantangan ikut mempengaruhi kinerja industri perbankan nasional. Namun demikian, ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang tetap terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang memadai.

Berikut adalah informasi keuangan Perseroan secara singkat yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny.




2016 2015 2014 Kas 97.029 108.955 91.556 Giro Pada Bank Indonesia 639.930 812.623 596.195 Giro pada bank lain - pihak ketiga 339.781 1.266.474 203.246 Penempatan pada BI dan bank lain 1.544.750 1.335.254 1.538.436 Efek-efek - pihak ketiga 1.015.044 1.173.954 503.806 Cadangan kerugian penurunan nilai - - - Jumlah 1.015.044 1.173.954 503.806 Tagihan derivatif - pihak ketiga 34.296 8.241 691 Kredit:

Pihak berelasi 83.495 57.349 70.969



2016 2015 2014 Pihak ketiga 7.181.519 7.027.878 6.186.266 Cadangan kerugian penurunan nilai (41.850) (37.962) (128.402) Jumlah 7.223.164 7.047.265 6.128.833




Simpanan dari bank lain 609.636 500.705 235.948 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 691 3.714 112 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 39.714 21.234 93.962 Obligasi Konversi - - - Utang pajak 12.744 13.760 10.988 Liabilitas imbalan pasca kerja 37.564 37.331 44.917 Beban yang masih harus dibayar 65.949 62.865 44.415 Liabilitas lain-lain 11.319 8.542 11.584 JUMLAH LIABILITAS 10.081.858 10.428.800 8.197.501


520 (7.217) (67.109)






2016 2015 2015 2014 Pendapatan bunga 250.582 219.268 950.521 760.698 Beban bunga (173.223) (149.697) (663.414) (524.417) Pendapatan bunga – bersih 77.359 69.571 287.107 236.281 Total pendapatan operasi lainnya 63.911 17.810 72.154 62.890 Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai (35.511) 1.210 (4.521) (42.332) Total beban operasional lainnya (96.902) (81.699) (343.793) (328.149) Laba (Rugi) operasional 8.857 6.892 10.947 (71.310) Pendapatan (Beban) non-operasional 92 204 241 1.270 Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 8.949 7.096 11.188 (70.040) Manfaat (Beban) pajak (2.217) (1.861) (3.010) 15.484 Laba (Rugi) tahun berjalan 6.732 5.235 8.178 (54.556) Laba komprehensif lainnya -bersih 7.737 61.602 59.892 16.532 Total laba (rugi) komprehensif selama periode berjalan

14.469

66.837

68.070

(38.024)

Kinerja keuangan Perseroan pada triwulan I 2016 adalah sebagai berikut. Total aset secara keseluruhan menurun sebesar 2,74%, kredit yang diberikan (bruto) meningkat 2,54% dan simpanan dana pihak ketiga menurun sebesar 7,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2015, dengan membukukan laba setelah pajak sebesar Rp6.732 juta, meningkat cukup signifikan dibandingkan laba setelah pajak sebesar Rp5.235 juta pada triwulan I tahun 2015 (YoY). Laba usaha ini antara lain disebabkan peningkatan pendapatan

28

bunga bersih menjadi Rp77.359 juta pada triwulan I 2016 dibanding Rp69.571 juta pada triwulan I 2015 (YoY). Perseroan juga membukukan peningkatan pendapatan operasional lainnya menjadi sebesar Rp63.911 juta dibandingkan Rp17.810 juta pada periode triwulan I 2015 (YoY). Kinerja Perseroan pada triwulan I 2016 telah menunjukkan angka finansial yang positif, dimana laba persaham (EPS) bertahan di Rp0,35 dimana nilai tersebut tidak berubah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2015. Begitu juga rasio laba terhadap aset (ROA) tercatat positif sebesar 0,31%, meningkat dibanding 0,28% (YoY) sebagai konsekuensi dari upaya perseroan dalam meningkatkan pendapatan bunga dan perbaikan kualitas kredit sehingga menghasilkan laba usaha. Pembahasan lebih lengkap mengenai keadaan keuangan dan kinerja perseroan terdapat pada butir B Bab ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan adalah sebagai berikut: Kondisi Perekonomian dan Sektor Perbankan di Indonesia Perekonomian Indonesia pada tahun 2015 sangat dipengaruhi kondisi perekonomian global, khususnya prospek membaiknya ekonomi AS yang berimbas pada pelemahan nilai rupiah. Pelemahan kurs rupiah yang diikuti oleh kebijakan uang ketat berimbas pada melemahnya kondisi perekonomian dalam negeri. Berdasarkan perhitungan kurs tengah transaksi Bank Indonesia memperlihatkan di akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp12.440 per-USD, naik menjadi Rp13.276 per-USD per-akhir triwulan I 2016. Pelemahan nilai tukar terutama berasal dari faktor eksternal, antara lain, ketidakpastian timing dan besaran kenaikan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, serta Yuan yang terus terdepresiasi di tengah perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Sedangkan dari sisi domestik, tekanan terhadap Rupiah terkait dengan meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan deviden secara musiman, serta kekhawatiran terhadap melambatnya ekonomi domestik. Namun demikian, pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 pergerakan Rupiah cenderung menguat dan lebih stabil, seiring dengan sentimen positif terhadap negara berkembang akibat menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global setelah kenaikan Fed Fund Rate sebesar 25 bps pada 17 Desember 2015, yang mendorong kembalinya aliran modal asing ke pasar surat berharga negara.

Namun demikian, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap solid dengan ditopang oleh ketahanan industri Perbankan. Ketahanan Industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang masih mampu memelihara industri perbankan secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit pada tahun 2015 tercatat sebesar 14,99% (yoy) atau lebih tinggi 1,03% dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada tahun 2014 sebesar 13,96% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 26,27% di tahun 2015, lebih tinggi dibanding dengan peningkatan DPK di tahun 2014 yaitu sebesar 13,16%. Peningkatan DPK sepanjang tahun 2015 utamanya kontribusi dari peningkatan deposito, khususnya deposito Rupiah dan deposito Dolar Amerika Serikat.

Kebijakan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Lainnya. Industri perbankan dimana Perseroan beroperasi, banyak ketentuan dan persyaratan yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi pemerintah lainnya yang wajib dipenuhi dan mempengaruhi kinerja usaha dan keuangan Perseroan, antara lain: POJK No. 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor

berdasarkan Modal Inti Bank, dan ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 27 Januari 2016. POJK ini mengatur kebutuhan modal yang wajib dimiliki Perseroan bila mempunyai rencana perluasan jaringan kantor dan/atau menjalankan suatu aktivitas/layanan/transaksi tertentu. Salah satu tujuan Perseroan melaksanakan PUT V agar Perseroan dapat meluaskan layanan dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan permodalan yang dipersyaratkan sehingga Perseroan diharapkan mampu meningkatkan laba usaha secara berkesinambungan.

29

bunga bersih menjadi Rp77.359 juta pada triwulan I 2016 dibanding Rp69.571 juta pada triwulan I 2015 (YoY). Perseroan juga membukukan peningkatan pendapatan operasional lainnya menjadi sebesar Rp63.911 juta dibandingkan Rp17.810 juta pada periode triwulan I 2015 (YoY). Kinerja Perseroan pada triwulan I 2016 telah menunjukkan angka finansial yang positif, dimana laba persaham (EPS) bertahan di Rp0,35 dimana nilai tersebut tidak berubah dibandingkan dengan triwulan I tahun 2015. Begitu juga rasio laba terhadap aset (ROA) tercatat positif sebesar 0,31%, meningkat dibanding 0,28% (YoY) sebagai konsekuensi dari upaya perseroan dalam meningkatkan pendapatan bunga dan perbaikan kualitas kredit sehingga menghasilkan laba usaha. Pembahasan lebih lengkap mengenai keadaan keuangan dan kinerja perseroan terdapat pada butir B Bab ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja perseroan adalah sebagai berikut: Kondisi Perekonomian dan Sektor Perbankan di Indonesia Perekonomian Indonesia pada tahun 2015 sangat dipengaruhi kondisi perekonomian global, khususnya prospek membaiknya ekonomi AS yang berimbas pada pelemahan nilai rupiah. Pelemahan kurs rupiah yang diikuti oleh kebijakan uang ketat berimbas pada melemahnya kondisi perekonomian dalam negeri. Berdasarkan perhitungan kurs tengah transaksi Bank Indonesia memperlihatkan di akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 nilai tukar Rupiah terhadap USD sebesar Rp12.440 per-USD, naik menjadi Rp13.276 per-USD per-akhir triwulan I 2016. Pelemahan nilai tukar terutama berasal dari faktor eksternal, antara lain, ketidakpastian timing dan besaran kenaikan suku bunga AS, kekhawatiran negosiasi fiskal Yunani, serta Yuan yang terus terdepresiasi di tengah perekonomian Tiongkok yang masih lemah. Sedangkan dari sisi domestik, tekanan terhadap Rupiah terkait dengan meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran utang dan deviden secara musiman, serta kekhawatiran terhadap melambatnya ekonomi domestik. Namun demikian, pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2015 pergerakan Rupiah cenderung menguat dan lebih stabil, seiring dengan sentimen positif terhadap negara berkembang akibat menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global setelah kenaikan Fed Fund Rate sebesar 25 bps pada 17 Desember 2015, yang mendorong kembalinya aliran modal asing ke pasar surat berharga negara.

Namun demikian, stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap solid dengan ditopang oleh ketahanan industri Perbankan. Ketahanan Industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta ditopang oleh rasio kecukupan modal yang masih mampu memelihara industri perbankan secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit pada tahun 2015 tercatat sebesar 14,99% (yoy) atau lebih tinggi 1,03% dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada tahun 2014 sebesar 13,96% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 26,27% di tahun 2015, lebih tinggi dibanding dengan peningkatan DPK di tahun 2014 yaitu sebesar 13,16%. Peningkatan DPK sepanjang tahun 2015 utamanya kontribusi dari peningkatan deposito, khususnya deposito Rupiah dan deposito Dolar Amerika Serikat.

Kebijakan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Lainnya. Industri perbankan dimana Perseroan beroperasi, banyak ketentuan dan persyaratan yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi pemerintah lainnya yang wajib dipenuhi dan mempengaruhi kinerja usaha dan keuangan Perseroan, antara lain: POJK No. 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor

berdasarkan Modal Inti Bank, dan ketentuan ini berlaku efektif pada tanggal 27 Januari 2016. POJK ini mengatur kebutuhan modal yang wajib dimiliki Perseroan bila mempunyai rencana perluasan jaringan kantor dan/atau menjalankan suatu aktivitas/layanan/transaksi tertentu. Salah satu tujuan Perseroan melaksanakan PUT V agar Perseroan dapat meluaskan layanan dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan permodalan yang dipersyaratkan sehingga Perseroan diharapkan mampu meningkatkan laba usaha secara berkesinambungan.

POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2013 perihal KPMM sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA). Ketentuan ini mengatur KPMM minimum yang wajib dipenuhi. Rencana PUT V ini adalah untuk memenuhi ketentuan tersebut.

PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, mengatur tentang kewajiban Bank untuk mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal. PBI ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2015.

PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang berlaku efektif mulai 16 Maret 2016, tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 6,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%. Dalam hal ini Perseroan sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Kebijakan akuntansi penting Pada periode yang berahir pada tanggal 31 Maret 2016, Perseroan telah menerapkan semua interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016, yaitu: PSAK 5, Segmen Operasi, PSAK 7, Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, PSAK 13, Properti Investasi, PSAK 16, Aset Tetap, PSAK 19, Aset Takberwujud, PSAK 24, Imbalan Kerja Tentang Program Imbalan Pasti – Iuran Pekerja, PSAK 68, Pengukuran Nilai Wajar,

Pendapatan Bunga Bersih dan Net Interest Margin (NIM) Besarnya Pendapatan bunga bersih yang bisa dicapai bergantung kepada kemampuan Perseroan mendapatkan marjin sebesar-besarnya melalui upaya mendapatkan biaya dana yang relatif murah dan hasil atau yield yang diperoleh dari aset keuangan yang ditempatkan terutama kredit yang diberikan. Pendapatan bunga bersih diharapkan mampu menutupi beban operasional Perseroan ditambah marjin keuntungan yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

Perseroan selalu berupaya meningkatkan portofolio kredit dan aset keuangan yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi agar pendapatan bunga bersih terus meningkat melalui peningkatan pemberian kredit pada segmen ritel dan UKM selain tetap meningkatkan dan menjaga portofolio pada segmen korporasi/komersial. Pemberian kredit ritel dan UKM, selain memberikan hasil atau yield yang tinggi, juga diharapkan memiliki kualitas kredit yang lebih baik. Penghimpunan dana murah (Low Cost Fund) Untuk menjaga kondisi likuiditas yang kuat dan meningkatkan pendapatan bunga bersih, penghimpunan dana dengan biaya rendah merupakan strategi utama sekaligus tantangan. Kemampuan menghimpun dana dengan biaya rendah, dan peningkatan kredit yang berkualitas akan mendorong kenaikan pendapatan bunga bersih dan akhirnya meningkatkan laba usaha.

30

Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan dana murah dengan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Tabungan Rencana MNC dan Giro MNC untuk meningkatkan low cost funding.

Perubahan Perilaku Konsumen Dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 6,75% di triwulan I 2016, dari sebesar 7,5% di tahun 2015, akan berdampak pada industri perbankan terutama penurunan pada tingkat suku bunga dana pihak ketiga. Walau demikian nasabah dan pasar tetap mencari bank yang memberikan suku bunga tinggi dalam menempatkan dana. Terkait dengan kondisi tersebut Perseroan akan terus berusaha untuk menjaga tingkat Net Interest Margin yang sehat bagi Perseroan dan meningkatkan pelayanan dengan harapan nasabah menjadi lebih loyal sehingga bersedia menempatkan dana di Perseroan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank lain. Di aspek kredit konsumer, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui revisi ketentuan GWM-LFR, relaksasi ketentuan LTV pemberian kredit kepemilikan rumah, serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk kredit kendaraan bermotor. Usaha yang telah dilakukan Perseroan adalah bekerjasama dengan pengembang, bersama-sama mengadakan program-program marketing yang menarik. Perubahan teknologi yang memberikan kenyaman, kemudahan dan kecepatan mengubah perilaku konsumen dimana sebelumnya konsumen harus mendatangi bank untuk bertransaksi, saat ini konsumen dapat bertransaksi dimana pun dan kapanpun dengan menggunakan handphone atau komputer untuk bertransaksi. Kemajuan teknologi tersebut juga sudah menjadi perhatian Perseroan, yaitu dengan mengadopsi konsep branchless melalui mobile banking, internet banking dan channel distribution lainnya yang berbasis teknologi. Dengan demikian dalam mengembangkan aktivitas banking dilakukan tanpa batasan fisik demografi konsumen.

Perubahan Suku Bunga dan Nilai Surat Berharga Perubahan suku bunga merupakan faktor penting yang mempengaruhi hasil kinerja Perseroan. Hal ini disebabkan sumber pendapatan usaha utama perseroan adalah pendapatan bunga bersih. Pada triwulan I 2016 simpanan Perseroan didominasi oleh deposito berjangka, dan Perseroan masih terus berupaya menarik dana dengan biaya rendah dan berjangka panjang dari masyarakat dengan strategi dan program yang perseroan sudah jelaskan sebelumnya.

Pengembangan Produk Baru Dari sisi layanan dan produk, Perseroan senantiasa mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan telah berhasil meluncurkan layanan Mobile Banking dan sedang dalam proses pengembangan Internet Banking Bisnis dan Internet Banking Personal untuk mempermudah transaksi pelayanan nasabah. Perseroan juga telah melakukan Nota Kesepahaman dengan PT Bank Central Asia Tbk untuk pengembangan kerja sama cobranding kartu prepaid MNC Flazz serta Nota Kesepahaman dengan PT Rintis Sejahtera untuk pengembangan kerja sama jaringan PRIMA untuk mendukung kemudahan dan kenyamanan nasabah bertransaksi. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan produk-produk unggulan lainnya seperti kartu kredit, Kredit Pemilikan Properti dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan terus-menerus mengembangkan dan memperbaharui produk dan layanan keuangan diharapkan dapat mengimbangi pesatnya inovasi-inovasi produk baru yang dikeluarkan oleh kompetitor di industri perbankan maupun non-perbankan.

Perkembangan Aktivitas Pemasaran Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen seperti melanjutkan program Tabungan MNC Berhadiah, pemberian gimmick kepada nasabah pemilik rekening Tabungan MNC, mengadakan program referral dan berkerja-sama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC untuk melakukan kerja-sama promosi. Untuk produk-produk lending, Perseroan akan terus meningkatkan awareness masyarakat atas produk-produk unggulan Perseroan seperti promosi above the line and below the line baik, cross selling, direct & tele sales untuk produk-produk seperti Kredit Pemilikan Properti, Kredit Konsumsi Beragun Properti, kartu kredit, implant banking dan multi finance.

31

Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan dana murah dengan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Tabungan Rencana MNC dan Giro MNC untuk meningkatkan low cost funding.

Perubahan Perilaku Konsumen Dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 6,75% di triwulan I 2016, dari sebesar 7,5% di tahun 2015, akan berdampak pada industri perbankan terutama penurunan pada tingkat suku bunga dana pihak ketiga. Walau demikian nasabah dan pasar tetap mencari bank yang memberikan suku bunga tinggi dalam menempatkan dana. Terkait dengan kondisi tersebut Perseroan akan terus berusaha untuk menjaga tingkat Net Interest Margin yang sehat bagi Perseroan dan meningkatkan pelayanan dengan harapan nasabah menjadi lebih loyal sehingga bersedia menempatkan dana di Perseroan dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank lain. Di aspek kredit konsumer, Bank Indonesia melonggarkan kebijakan makroprudensial melalui revisi ketentuan GWM-LFR, relaksasi ketentuan LTV pemberian kredit kepemilikan rumah, serta ketentuan pembayaran uang muka (down payment) untuk kredit kendaraan bermotor. Usaha yang telah dilakukan Perseroan adalah bekerjasama dengan pengembang, bersama-sama mengadakan program-program marketing yang menarik. Perubahan teknologi yang memberikan kenyaman, kemudahan dan kecepatan mengubah perilaku konsumen dimana sebelumnya konsumen harus mendatangi bank untuk bertransaksi, saat ini konsumen dapat bertransaksi dimana pun dan kapanpun dengan menggunakan handphone atau komputer untuk bertransaksi. Kemajuan teknologi tersebut juga sudah menjadi perhatian Perseroan, yaitu dengan mengadopsi konsep branchless melalui mobile banking, internet banking dan channel distribution lainnya yang berbasis teknologi. Dengan demikian dalam mengembangkan aktivitas banking dilakukan tanpa batasan fisik demografi konsumen.

Perubahan Suku Bunga dan Nilai Surat Berharga Perubahan suku bunga merupakan faktor penting yang mempengaruhi hasil kinerja Perseroan. Hal ini disebabkan sumber pendapatan usaha utama perseroan adalah pendapatan bunga bersih. Pada triwulan I 2016 simpanan Perseroan didominasi oleh deposito berjangka, dan Perseroan masih terus berupaya menarik dana dengan biaya rendah dan berjangka panjang dari masyarakat dengan strategi dan program yang perseroan sudah jelaskan sebelumnya.

Pengembangan Produk Baru Dari sisi layanan dan produk, Perseroan senantiasa mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan telah berhasil meluncurkan layanan Mobile Banking dan sedang dalam proses pengembangan Internet Banking Bisnis dan Internet Banking Personal untuk mempermudah transaksi pelayanan nasabah. Perseroan juga telah melakukan Nota Kesepahaman dengan PT Bank Central Asia Tbk untuk pengembangan kerja sama cobranding kartu prepaid MNC Flazz serta Nota Kesepahaman dengan PT Rintis Sejahtera untuk pengembangan kerja sama jaringan PRIMA untuk mendukung kemudahan dan kenyamanan nasabah bertransaksi. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan produk-produk unggulan lainnya seperti kartu kredit, Kredit Pemilikan Properti dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan terus-menerus mengembangkan dan memperbaharui produk dan layanan keuangan diharapkan dapat mengimbangi pesatnya inovasi-inovasi produk baru yang dikeluarkan oleh kompetitor di industri perbankan maupun non-perbankan.

Perkembangan Aktivitas Pemasaran Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen seperti melanjutkan program Tabungan MNC Berhadiah, pemberian gimmick kepada nasabah pemilik rekening Tabungan MNC, mengadakan program referral dan berkerja-sama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC untuk melakukan kerja-sama promosi. Untuk produk-produk lending, Perseroan akan terus meningkatkan awareness masyarakat atas produk-produk unggulan Perseroan seperti promosi above the line and below the line baik, cross selling, direct & tele sales untuk produk-produk seperti Kredit Pemilikan Properti, Kredit Konsumsi Beragun Properti, kartu kredit, implant banking dan multi finance.

Persaingan Persaingan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan, baik dalam bentuk suku bunga, tarif, jenis dan kualitas layanan serta jaringan distribusi. Persaingan tidak hanya terbatas di lingkungan industri perbankan, tetapi juga dengan perusahaan jasa keuangan non-bank lainnya. Walaupun demikian Perseroan akan terus melakukan perbaikan dalam layanan, penajaman produk, efisiensi, percepatan proses kredit dan memperluas jaringan distribusi sehingga dapat dicapai volume transaksi yang optimal dan mendorong peningkatan pendapatan.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja, beberapa langkah strategis yang akan ditempuh dalam di tahun 2016 adalah sebagai berikut: Penambahan modal melalui proses rights issue di tahun 2016 guna memperkuat struktur

permodalan Perseroan. Customer Acquisition Strategy - membangun dan meningkatkan jumlah nasabah (customer base)

melalui sinergi antar perusahaan, karyawan, rekanan dan nasabah dalam Grup MNC dan di luar grup MNC.

Mengembangkan Distribution Channels terutama pengembangan electronic channels. Pengembangan produk dan jasa untuk segmen konsumer. Pengembangan struktur organisasi dan karyawan. Business process reengineering dan infrastructure development. Melakukan kajian dan perbaikan atas policy dan prosedur untuk memperkuat sistem pemantauan

kepatuhan Perseroan. Memperkuat Tim Task Force untuk penyelesaian kredit bermasalah. Mengembangkan infrastruktur manajemen risiko dan memperkuat Good Corporate Governance

Perseroan.

Hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan dalam menghadapi risiko fluktuasi kurs dan suku bunga di masa yang akan datang.

Perseroaan yang merupakan bagian dari industri perbankan sudah dan senantiasa menerapkan manajemen resiko termasuk untuk risiko fluktuasi kurs dan suku bunga di masa yang akan datang. Perseroan menggunakan metode standar untuk menghitung dan memantau risiko pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko valuta asing dan risiko surat berharga yang konsisten sesuai Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016. Hasil perhitungan risiko pasar yang berdampak terhadap rasio permodalan, dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala dalam rapat Komite Aset & Liabilitas. Pelaksanaan proses monitoring risiko pasar atas aktivitas treasury dilakukan dengan membandingkan realisasi risiko terhadap limit yang telah ditetapkan sesuai risk appetite Perseroan. Dan pemantauan atas kinerja treasury untuk memastikan target bisnis dan pendapatan tercapai. Selama tahun 2015, Perseroan berusaha menjaga profil risiko pasar pada tingkat Rendah. Hal ini diindikasikan oleh antara lain tingkat Posisi Devisa Netto (PDN) rata-rata di bawah 7% dan tidak pernah melampaui ketentuan Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Portofolio yang diperhitungkan dalam risiko pasar adalah portofolio yang mempunyai risiko akibat pergerakan suku bunga, kurs dan harga untuk semua portofolio dalam neraca dan rekening administratif yaitu kredit yang diberikan, surat berharga (diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan disimpan sampai jatuh waktu) dan posisi valuta asing.

32

Secara periodik, Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Group) melakukan pembaharuan kebijakan risiko pasar yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan eksternal, kebijakan internal dan strategi bisnis Perseroan, termasuk peninjauan kembali limit perdagangan yang diusulkan oleh Treasury Group untuk kemudian dibahas, dianalisa dan diputuskan dalam Komite Pemantau Risiko. Untuk mengantisipasi bergejolaknya nilai tukar mata uang yang dapat berdampak pada kecukupan modal, Perseroan secara rutin maupun ad hoc melakukan stress test terhadap posisi terbuka permata uang yang dikelola dalam hal pelemahan terhadap nilai tukar Rupiah. Dengan stress test ini, Perseroan dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk risiko fluktuasi nilai tukar, Perseroaan senantiasa mengukur dan menjaga Net Open position (NOP) sesuai dengan limit yang telah ditentukan. Sedangkan untuk risiko suku bunga, Perseroaan senantiasa mengukur risiko suku bunga dengan teknik sensitivities yaitu: a) Untuk Risiko fluktuasi suku bunga pada Trading Book, Perseroan melakukan pemantauan terhadap

parameter DV01 (sensitivitas harga untuk 1 bps perubahan imbal hasil) dalam basis harian. b) Untuk risiko suku bunga pada Banking Book (exclude trading book), Perseroan melakukan

pemantauan terhadap parameter Earning at Risk (EAR) & Economic Value of Equity (EVE) dalam basis bulanan. - EAR mengukur dampak / sensitivitas terhadap Pendapatan Bunga Bersih Perseroan dengan suatu

asumsi perubahan suku bunga i.e. 100bps (dampak jangka pendek / 1 tahun) - EVE mengukur dampak / sensitivitas terhadap Modal Perseroan dengan suatu asumsi perubahan

suku bunga (dampak jangka panjang dari perubahan suku bunga / all tenor) B. Analisis Keuangan

1. Laporan Laba (Rugi) Komprehensif

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)


2016 % 2015 2015 % 2014 Pendapatan bunga 250.582 14,28 219.268 950.521 24,95 760.698 Beban bunga (173.223) 15,72 (149.697) (663.414) 26,51 (524.417) Pendapatan bunga – bersih 77.359 11,19 69.571 287.107 21,51 236.281 Total pendapatan operasi lainnya 63.911 258,85 17.810 72.154 14,73 62.890 Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai (35.511) -3.034,79 1.210 (4.521) 89,32 (42.332) Total beban operasional lainnya (96.902) 18,61 (81.699) (343.793) 4,77 (328.149) Laba (Rugi) operasional 8.857 28,51 6.892 10.947 115,35 (71.310) Pendapatan (Beban) non-operasional 92 -54,90 204 241 -81,03 1.270 Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 8.949 26,11 7.096 11.188 115,97 (70.040) Manfaat (Beban) pajak (2.217) 19,13 (1.861) (3.010) -119,44 15.484 Laba (Rugi) tahun berjalan 6.732 28,60 5.235 8.178 114,99 (54.556) Laba komprehensif lainnya –bersih 7.737 -87,44 61.602 59.892 262,27 16.532 Total laba (rugi) komprehensif selama tahun

berjalan

14.469

-78,35

66.837

68.070

279,02

(38.024) 1.1 Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit yang diberikan. Perseroan juga memperoleh pendapatan bunga dari Efek-Efek yang dimiliki, Penempatan pada Bank Indonesia Dan Bank Lain, Giro pada Bank Lain serta provisi & komisi selain kredit.

33

Secara periodik, Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Group) melakukan pembaharuan kebijakan risiko pasar yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan eksternal, kebijakan internal dan strategi bisnis Perseroan, termasuk peninjauan kembali limit perdagangan yang diusulkan oleh Treasury Group untuk kemudian dibahas, dianalisa dan diputuskan dalam Komite Pemantau Risiko. Untuk mengantisipasi bergejolaknya nilai tukar mata uang yang dapat berdampak pada kecukupan modal, Perseroan secara rutin maupun ad hoc melakukan stress test terhadap posisi terbuka permata uang yang dikelola dalam hal pelemahan terhadap nilai tukar Rupiah. Dengan stress test ini, Perseroan dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk risiko fluktuasi nilai tukar, Perseroaan senantiasa mengukur dan menjaga Net Open position (NOP) sesuai dengan limit yang telah ditentukan. Sedangkan untuk risiko suku bunga, Perseroaan senantiasa mengukur risiko suku bunga dengan teknik sensitivities yaitu: a) Untuk Risiko fluktuasi suku bunga pada Trading Book, Perseroan melakukan pemantauan terhadap

parameter DV01 (sensitivitas harga untuk 1 bps perubahan imbal hasil) dalam basis harian. b) Untuk risiko suku bunga pada Banking Book (exclude trading book), Perseroan melakukan

pemantauan terhadap parameter Earning at Risk (EAR) & Economic Value of Equity (EVE) dalam basis bulanan. - EAR mengukur dampak / sensitivitas terhadap Pendapatan Bunga Bersih Perseroan dengan suatu

asumsi perubahan suku bunga i.e. 100bps (dampak jangka pendek / 1 tahun) - EVE mengukur dampak / sensitivitas terhadap Modal Perseroan dengan suatu asumsi perubahan

suku bunga (dampak jangka panjang dari perubahan suku bunga / all tenor) B. Analisis Keuangan

1. Laporan Laba (Rugi) Komprehensif



2016 % 2015 2015 % 2014 Pendapatan bunga 250.582 14,28 219.268 950.521 24,95 760.698 Beban bunga (173.223) 15,72 (149.697) (663.414) 26,51 (524.417) Pendapatan bunga – bersih 77.359 11,19 69.571 287.107 21,51 236.281 Total pendapatan operasi lainnya 63.911 258,85 17.810 72.154 14,73 62.890 Pemulihan (Beban) kerugian penurunan- nilai (35.511) -3.034,79 1.210 (4.521) 89,32 (42.332) Total beban operasional lainnya (96.902) 18,61 (81.699) (343.793) 4,77 (328.149) Laba (Rugi) operasional 8.857 28,51 6.892 10.947 115,35 (71.310) Pendapatan (Beban) non-operasional 92 -54,90 204 241 -81,03 1.270 Laba (Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak 8.949 26,11 7.096 11.188 115,97 (70.040) Manfaat (Beban) pajak (2.217) 19,13 (1.861) (3.010) -119,44 15.484 Laba (Rugi) tahun berjalan 6.732 28,60 5.235 8.178 114,99 (54.556) Laba komprehensif lainnya –bersih 7.737 -87,44 61.602 59.892 262,27 16.532 Total laba (rugi) komprehensif selama tahun

berjalan

14.469

-78,35

66.837

68.070

279,02

(38.024) 1.1 Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit yang diberikan. Perseroan juga memperoleh pendapatan bunga dari Efek-Efek yang dimiliki, Penempatan pada Bank Indonesia Dan Bank Lain, Giro pada Bank Lain serta provisi & komisi selain kredit.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015

Pendapatan bunga pada 31 Maret 2016 sebesar Rp250.582 juta, meningkat sebesar Rp31.314 juta atau sebesar 14,28% dibandingkan dengan 31 Maret 2015 sebesar Rp219.268 juta. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan bunga berasal dari kredit yaitu sebesar Rp209.715 juta atau 83,69% Selanjutnya kontribusi lainnya diurutkan berdasarkan persentasi terhadap total berasal dari Efek-Efek sebesar Rp22.338 juta atau 8,91% serta Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp14.559 juta atau 5,81%, sisanya Komisi dan Provisi Kredit, pendapatan bunga dari Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada Bank Lain.

Pendapatan bunga kredit pada 31 Maret 2016 naik sebesar Rp27.022 juta dimana Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari penyaluran kredit melalui joint financing. Pertumbuhan kredit yang diberikan melalui joint financing rata-rata diatas 15% dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, dan kenaikannya secara rata-rata lebih baik dibandingkan kredit lainnya.

Peningkatan tajam terjadi pada pendapatan kupon atas investasi Efek-Efek, dimana pada 31 Maret 2016 pendapatan kupon sebesar Rp22.338 juta, meningkat sebesar 59,25%, dimana pendapatan kupon terbesar berasal dari efek-efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Sebaliknya pendapatan dari Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain mengalami penurunan sebesar 19,43% atau Rp3.512 juta. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan tingkat suku bunga atas portofolio Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain pada 31 Maret 2016 lebih kecil dibanding pada 31 Maret 2015. Hal tersebut dampak dari penurunan BI rate. Walaupun demikian pendapatan bunga dari Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tetap memberikan kontribusi cukup besar setelah pendapatan bunga kredit.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Pendapatan bunga pada tahun 2015 sebesar Rp950.521 juta, meningkat sebesar 189.823 juta atau sebesar 24,95% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp760.698 juta. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan bunga berasal dari kredit yaitu sebesar Rp790.469 juta atau 83,16%. Kontributor lainnya diurutkan berdasarkan presentasi terhadap total berasal dari Efek-Efek sebesar Rp75.954 juta atau 7,99% serta Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp65.221 juta atau 6,86%, sisanya Komisi dan Provisi Kredit, pendapatan bunga dari Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada Bank Lain. Pertumbuhan Kredit bruto sepanjang tahun 2015 naik cukup signifikan sebesar 13,23% atau sebesar Rp827.992 juta. Pertumbuhan Kredit tersebut mendorong kenaikan pendapatan bunga kredit pada tahun 2015 sebesar 19,65% atau Rp129.837 juta. Pendapatan dari kupon atas investasi Efek-efek juga memberikan dampak besar, dimana pada tahun 2015 yang naik sebesar 56,31% atau Rp27.366 juta, hal tersebut seiring dengan kenaikan investasi Efek-Efek sebesar 133,02% atau Rp670.148 juta dibanding tahun 2014. Demikian pula terdapat kenaikan pendapatan bunga dari Penempatan pada Bank Indonesia sebesar 86,67% atau Rp30.282 juta yang sebagian besar dari transaksi sertifikat deposito.

1.2 Beban Bunga

Beban bunga Perseroan terdiri dari beban bunga simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, giro dan simpanan dari bank lain, beban bunga dari obligasi konversi serta beban bunga provisi dan komisi yang dibayar.

34

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Beban bunga pada tanggal 31 Maret 2016 meningkat sebesar Rp23.526 juta atau 15,72% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp149.697 juta menjadi Rp173.223 juta. Komponen terbesar terhadap beban bunga adalah beban bunga simpanan, yaitu sebesar 91,35% dari beban bunga. Simpanan pada 31 Maret 2015 sebesar Rp8.187.668 juta, naik 10,01% atau Rp819.253 juta, menjadi Rp9.006.921 juta pada 31 Maret 2016 dan kenaikan terbesar ada di deposito. Hal ini yang membuat beban bunga simpanan meningkat sebesar Rp16.729 juta dari Rp141.517 juta pada 31 Maret 2015 menjadi Rp158.246 juta pada 31 Maret 2016. Bunga simpanan dari bank Lain juga meningkat sebesar Rp6.727 juta atau 286,38%, hal tersebut disebabkan peningkatan simpanan dari bank lain sebesar Rp522.424 juta.


Beban bunga pada tahun 2015 sebesar Rp663.414 juta, meningkat 26,51% atau Rp138.997 juta dari tahun 2014 sebesar Rp524.417 juta. Beban bunga yang terbesar bersumber dari beban bunga simpanan yaitu 93,51% dari total beban bunga. Pada tahun 2015 beban bunga simpanan naik tajam dari Rp480.124 juta menjadi Rp620.371 juta atau meningkat 29,21% atau Rp140.247 juta dibandingkan tahun 2014. Simpanan pada tahun 2015 meningkat 26,27% atau Rp2.032.093 juta dan walaupun tingkat suku bunga simpanan rata-rata lebih rendah dibandingkan tahun 2014, pertumbuhan simpanan yang pesat memicu kenaikan beban bunga.

1.3 Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan transaksi valuta asing – bersih, keuntungan (kerugian) bersih penjualan efek, provisi dan komisi selain kredit, penerimaan kembali kredit yang dihapus buku, keuntungan (kerugian) yang belum di realisasi dari efek yang diperdagangkan dan lainnya.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Pendapatan Operasional lainnya pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp46.101 juta atau sebesar 258,85%, dimana kenaikan tersebut dipengaruhi dari penerimaan kembali kredit yang dihapus buku dan Pendapatan dari transaksi valuta asing. Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku naik sebesar 1.462,63% atau Rp24.894 juta dibandingkan pada 31 Maret 2015 sebesar Rp1.702 juta menjadi Rp26.596 juta di 31 Maret 2016. Dengan semakin meningkatnya upaya Perseroan penyelesaian atas kredit yang telah dihapus bukukan, Perseroan berhasil mendapatkan penerimaan kembali kredit yang dihapus buku sangat besar dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan transaksi valuta asing meningkat sebesar 762,18% atau Rp10.137 juta dari Rp1.330 juta pada 31 Maret 2015 menjadi Rp11.467 juta pada 31 Maret 2016. Kenaikan pendapatan yang paling besar terutama di transaksi forward setelah itu diikuti transaksi spot dan banknotes. Strategi pricing yang tepat selain mampu menaikan volume transaksi nasabah lama juga berhasil menarik nasabah-nasabah baru untuk bertransaksi dengan Perseroan.

35

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Beban bunga pada tanggal 31 Maret 2016 meningkat sebesar Rp23.526 juta atau 15,72% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp149.697 juta menjadi Rp173.223 juta. Komponen terbesar terhadap beban bunga adalah beban bunga simpanan, yaitu sebesar 91,35% dari beban bunga. Simpanan pada 31 Maret 2015 sebesar Rp8.187.668 juta, naik 10,01% atau Rp819.253 juta, menjadi Rp9.006.921 juta pada 31 Maret 2016 dan kenaikan terbesar ada di deposito. Hal ini yang membuat beban bunga simpanan meningkat sebesar Rp16.729 juta dari Rp141.517 juta pada 31 Maret 2015 menjadi Rp158.246 juta pada 31 Maret 2016. Bunga simpanan dari bank Lain juga meningkat sebesar Rp6.727 juta atau 286,38%, hal tersebut disebabkan peningkatan simpanan dari bank lain sebesar Rp522.424 juta.


Beban bunga pada tahun 2015 sebesar Rp663.414 juta, meningkat 26,51% atau Rp138.997 juta dari tahun 2014 sebesar Rp524.417 juta. Beban bunga yang terbesar bersumber dari beban bunga simpanan yaitu 93,51% dari total beban bunga. Pada tahun 2015 beban bunga simpanan naik tajam dari Rp480.124 juta menjadi Rp620.371 juta atau meningkat 29,21% atau Rp140.247 juta dibandingkan tahun 2014. Simpanan pada tahun 2015 meningkat 26,27% atau Rp2.032.093 juta dan walaupun tingkat suku bunga simpanan rata-rata lebih rendah dibandingkan tahun 2014, pertumbuhan simpanan yang pesat memicu kenaikan beban bunga.

1.3 Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan transaksi valuta asing – bersih, keuntungan (kerugian) bersih penjualan efek, provisi dan komisi selain kredit, penerimaan kembali kredit yang dihapus buku, keuntungan (kerugian) yang belum di realisasi dari efek yang diperdagangkan dan lainnya.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Pendapatan Operasional lainnya pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp46.101 juta atau sebesar 258,85%, dimana kenaikan tersebut dipengaruhi dari penerimaan kembali kredit yang dihapus buku dan Pendapatan dari transaksi valuta asing. Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku naik sebesar 1.462,63% atau Rp24.894 juta dibandingkan pada 31 Maret 2015 sebesar Rp1.702 juta menjadi Rp26.596 juta di 31 Maret 2016. Dengan semakin meningkatnya upaya Perseroan penyelesaian atas kredit yang telah dihapus bukukan, Perseroan berhasil mendapatkan penerimaan kembali kredit yang dihapus buku sangat besar dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan transaksi valuta asing meningkat sebesar 762,18% atau Rp10.137 juta dari Rp1.330 juta pada 31 Maret 2015 menjadi Rp11.467 juta pada 31 Maret 2016. Kenaikan pendapatan yang paling besar terutama di transaksi forward setelah itu diikuti transaksi spot dan banknotes. Strategi pricing yang tepat selain mampu menaikan volume transaksi nasabah lama juga berhasil menarik nasabah-nasabah baru untuk bertransaksi dengan Perseroan.


Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp72.154 juta, meningkat sebesar 14,73% atau Rp9.264 juta dari tahun 2014 sebesar Rp62.890 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi valuta asing, peningkatan provisi dan komisi selain kredit, peningkatan penerimaan kembali kredit yang dihapus buku masing-masing sebesar Rp3.083 juta, Rp3.475 juta dan Rp3.161 juta atau dalam persentase masing-masing 30,97%, 27,14% dan 54,70% Kenaikan disemua komponen pendapatan operasional lainnya merupakan akibat dari kenaikan volume transaksi atas pertumbuhan simpanan dan kredit

1.4 Pemulihan (Beban) Kerugian Penurunan Nilai

Pemulihan (Beban) kerugian penurunan nilai merupakan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan yang termasuk didalamnya kerugian penjualan agunan yang diambil alih – neto.

Perbandingan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 Beban kerugian penurunan nilai mengalami kenaikan sebesar Rp36.721 juta. Kenaikan yang paling besar berasal dari kenaikan beban kerugian penurunan nilai untuk aset non-keuangan yaitu sebesar Rp29.977 juta, sisanya adalah kenaikan dari aset keuangan atau kredit sebesar Rp6.744 juta. Kenaikan beban kerugian penurunan nilai untuk aset – non keuangan disebabkan terdapat agunan yang diambil alih mengalami penurunan nilai pasar sehingga Perseroan perlu menambahkan cadangan kerugian penurunan nilai.


Beban kerugian penurunan nilai mengalami penurunan sebesar 89,32% atau Rp37.811 juta dibandingkan tahun 2014, terutama disebabkan penurunan penyisihan atas aset keuangan yaitu kredit. Pada tahun 2015 terdapat banyak penyelesaian kredit bermasalah, kualitas kredit yang membaik yang mana hal ini terlihat dari penurunan rasio NPL, sehingga perseroan tidak memerlukan jumlah yang besar untuk menambah cadangan kerugian penurunan nilai. Disamping itu perseroan juga berhasil melakukan pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai sebagai dampak dari perbaikan kualitas kredit.

1.5 Beban Operasional Lainnya

Beban Operasional lainnya terdiri dari beban umum dan admintrasi, beban tenaga kerja, beban pensiun dan imbalan pasca kerja dan beban lainnya.


Beban Operasional pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami kenaikan sebesar 18,61% atau Rp15.203 juta. Kenaikan tersebut terutama dari kenaikan beban umum dan administrasi dan beban tenaga kerja, yaitu masing-masing sebesar Rp5.855 juta dan Rp6.063 juta.

Beban Umum dan Administrasi naik sebesar 16,70% atau Rp5.855 juta disebabkan terdapat kenaikan harga sewa kantor, kenaikan biaya promosi atau iklan, kenaikan tarif listrik atau biaya utility lainnya dan kenaikan yang terkait perbaikan support pelayanan transaksi nasabah antara lain relokasi kantor atau renovasi kantor dan upgrade bandwidth.

36

Beban tenaga kerja meningkat sebesar 14,88% atau Rp6.063 juta disebabkan penyesuaian gaji dan biaya rekrutmen dan dengan meningkatnya biaya gaji, biaya tunjangan yang terkait persyaratan regulator juga meningkat.


Beban operasional lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp343.793 juta, meningkat sebesar 4,77% Rp15.644 juta dari tahun 2014 sebesar Rp328.149 juta. Peningkatan beban operasional lainnya ini terutama disebabkan peningkatan beban tenaga kerja dan peningkatan beban umum dan adminsistrasi, yaitu masing-masing sebesar Rp7.606 juta dan Rp4.056 juta. Beban tenaga kerja meningkat sebesar 4,81% atau Rp7.606 juta menjadi sebesar Rp165.588 juta di tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan beban pelatihan karyawan, peningkatan beban gaji serta honorarium yaitu masing-masing sebesar 661,22% atau Rp3.359 juta, 2,50% atau Rp2.486 juta dan 11,39% atau Rp1.041 juta. Hal ini sejalan usaha untuk meningkatkan kinerja perseroan sehingga Perseroan memperkuat sumber daya manusianya dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan dan merekrut tenaga profesional.

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 2,76% atau Rp4.056 juta menjadi sebesar Rp150.937 juta di tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan beban sewa gedung dan pemeliharaan yaitu sebesar Rp14.074 juta. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 Perseroan melakukan pengembangan wilayah operasional dengan penambahan kantor cabang pembantu, kantor kas dan juga penambahan lokasi ATM, walaupun juga terdapat penutupan beberapa cabang yang tidak produktif.

1.6 Laba (Rugi) Operasional


Laba operasional pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp8.857 juta, meningkat sebesar Rp1.965 juta atau sebesar 28,51% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2015 yaitu sebesar Rp6.892 juta. Pencapaian laba tersebut merupakan keberhasilan Perseroan untuk meningkatkan Pendapatan Bunga – Bersih dan meningkatkan Pendapatan Operasional Lainnya secara signifikan. Walaupun terdapat kenaikan atas Biaya Kerugian Penurunan Nilai dan kenaikan Beban Operasional Lainnya, Perseroan tetap berhasil menciptakan Laba Opersional yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.


Laba operasional tahun 2015 sebesar Rp10.947 juta. Hal ini menunjukan adanya perbaikan dari sisi bisnis dan operasional, dibandingkan pada tahun 2014 Perseroan mengalami rugi operasional sebesar Rp71.310 juta. Peningkatan kinerja ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih Perseroan yaitu sebesar Rp 50.826 juta. Selain itu kecilnya beban kerugian penurunan nilai yang terjadi di 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan kinerja Perseroan.

1.7 Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih


Komponen dari Pendapatan (Beban) Non Operasional adalah hasil sewa serta keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap/tidak berwujud. Pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp112 juta, dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2015 . Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan hasil sewa dari pemanfaatan atas agunan yang diambil alih perseroan yang berbentuk ruko-ruko.

37

Beban tenaga kerja meningkat sebesar 14,88% atau Rp6.063 juta disebabkan penyesuaian gaji dan biaya rekrutmen dan dengan meningkatnya biaya gaji, biaya tunjangan yang terkait persyaratan regulator juga meningkat.


Beban operasional lainnya pada tahun 2015 sebesar Rp343.793 juta, meningkat sebesar 4,77% Rp15.644 juta dari tahun 2014 sebesar Rp328.149 juta. Peningkatan beban operasional lainnya ini terutama disebabkan peningkatan beban tenaga kerja dan peningkatan beban umum dan adminsistrasi, yaitu masing-masing sebesar Rp7.606 juta dan Rp4.056 juta. Beban tenaga kerja meningkat sebesar 4,81% atau Rp7.606 juta menjadi sebesar Rp165.588 juta di tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan beban pelatihan karyawan, peningkatan beban gaji serta honorarium yaitu masing-masing sebesar 661,22% atau Rp3.359 juta, 2,50% atau Rp2.486 juta dan 11,39% atau Rp1.041 juta. Hal ini sejalan usaha untuk meningkatkan kinerja perseroan sehingga Perseroan memperkuat sumber daya manusianya dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan dan merekrut tenaga profesional.

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 2,76% atau Rp4.056 juta menjadi sebesar Rp150.937 juta di tahun 2015 terutama disebabkan oleh peningkatan beban sewa gedung dan pemeliharaan yaitu sebesar Rp14.074 juta. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 Perseroan melakukan pengembangan wilayah operasional dengan penambahan kantor cabang pembantu, kantor kas dan juga penambahan lokasi ATM, walaupun juga terdapat penutupan beberapa cabang yang tidak produktif.

1.6 Laba (Rugi) Operasional


Laba operasional pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp8.857 juta, meningkat sebesar Rp1.965 juta atau sebesar 28,51% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2015 yaitu sebesar Rp6.892 juta. Pencapaian laba tersebut merupakan keberhasilan Perseroan untuk meningkatkan Pendapatan Bunga – Bersih dan meningkatkan Pendapatan Operasional Lainnya secara signifikan. Walaupun terdapat kenaikan atas Biaya Kerugian Penurunan Nilai dan kenaikan Beban Operasional Lainnya, Perseroan tetap berhasil menciptakan Laba Opersional yang lebih baik dibandingkan tahun lalu.


Laba operasional tahun 2015 sebesar Rp10.947 juta. Hal ini menunjukan adanya perbaikan dari sisi bisnis dan operasional, dibandingkan pada tahun 2014 Perseroan mengalami rugi operasional sebesar Rp71.310 juta. Peningkatan kinerja ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih Perseroan yaitu sebesar Rp 50.826 juta. Selain itu kecilnya beban kerugian penurunan nilai yang terjadi di 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan kinerja Perseroan.

1.7 Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih


Komponen dari Pendapatan (Beban) Non Operasional adalah hasil sewa serta keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap/tidak berwujud. Pada tanggal 31 Maret 2016 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp112 juta, dibandingkan dengan pada tanggal 31 Maret 2015 . Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan hasil sewa dari pemanfaatan atas agunan yang diambil alih perseroan yang berbentuk ruko-ruko.


Pendapatan non operasional tahun 2015 sebesar Rp241 juta menurun sebesar 81,03% atau Rp1.029 juta jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.270 juta. Penurunan ini dikarenakan penurunan keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap dan aset tak berwujud serta penurunan pendapatan non-operasional lainnya.

1.8 Laba (Rugi) Komprehensif Selama Tahun Berjalan


Pada 31 Maret 2016, Perseroan mencatat laba komprehensif sebesar Rp14.469 juta, turun sebesar Rp52.368 juta atau 78,35% dibandingkan 31 Maret 2015 yang juga mencatat laba komprehensif sebesar Rp66.837 juta. Penurunan tersebut disebabkan penurunan penghasilan komprehensif lainnya, yang didalamnya terdapat penurunan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp73.269 juta. Penurunan rata-rata nilai wajar tersebut terkait dengan menurunnya harga pasar atas efek tersedia untuk dijual pada periode Januari sampai dengan Maret 2016.


Pada tahun 2015, Perseroan mencatat laba komprehensif sebesar Rp68.070 juta, meningkat sebesar Rp106.093 juta dibandingkan dengan pada tahun 2014 yang mengalami rugi komprehensif sebesar Rp38.024 juta. Hal itu disebabkan oleh kenaikan pada perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual sebesar 158,29% dan pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti sebesar 190,37%.

2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

2.1 Pertumbuhan Aset



2016 % 2015 % 2014 Kas 97.029 -10,95 108.955 19,00 91.556 Giro Pada Bank Indonesia 639.930 -21,25 812.623 36,30 596.195 Giro pada bank lain - pihak ketiga 339.781 -73,17 1.266.474 523,12 203.246 Penempatan pada BI dan bank lain 1.544.750 15,69 1.335.254 -13.21 1.538.436 Efek-efek - pihak ketiga 1.015.044 -13,54 1.173.954 133,02 503.806 Tagihan derivatif - pihak ketiga 34.296 316,16 8.241 1.092,62 691 Kredit:

Pihak berelasi 83.495 45,59 57.349 -19,19 70.969 Pihak ketiga 7.181.519 2,19 7.027.878 13,60 6.186.266 Cadangan kerugian penurunan nilai (41.850) 10,24 (37.962) -70,44 (128.402) Jumlah 7.223.164 2,50 7.047.265 14,99 6.128.833

Tagihan akseptasi - pihak ketiga 39.714 87,03 21.234 -77,40 93.962 Biaya dibayar dimuka 53.122 18,15 44.963 30,91 34.346 Aset tetap – bersih 49.640 -0,8 50.041 163,15 19.016 Aset pajak tangguhan – bersih 58.232 -7,61 63.028 -26,71 86.002 Aset tak berwujud – bersih 11.641 6,48 10.933 9,63 9.973 Aset lain-lain – bersih 698.188 259,82 194.039 55,66 124.654 JUMLAH ASET 11.804.531 -2,74 12.137.004 28,70 9.430.716

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Pada 31 Maret 2016 jumlah aset menurun namun tidak signifikan yaitu sebesar 2,74% atau Rp332.473 juta sehingga menjadi Rp11.804.531 juta. Menurut Statistik Perbankan Indonesia Vol. 4 No. 4, Maret 2016, Pangsa pasar yang bisa diserap oleh Perseroan pada 31 Maret 2016 sebesar 0,19% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,20%. Penurunan jumlah aset tersebut terutama terdapat penurunan pada Giro pada Bank Indonesia, Giro pada Bank Lain dan Efek-efek masing-masing turun sebesar Rp172.693 juta, Rp926.693 juta dan Rp158.910 juta. Walaupun demikian, terdapat juga beberapa akun yang meningkat, di antaranya Penempatan pada BI dan Bank Lain, Tagihan Derivatif, Kredit dan Tagihan Akseptasi meningkat masing-masing sebesar Rp209.496 juta, Rp26.055 juta, Rp179.787 juta dan Rp18.480 juta.

38

Giro pada Bank Indonesia turun sebesar 21,25% atau Rp172.693 juta , berasal dari penurunan Giro pada Bank Indonesia Rupiah dan Dolar Amerika Serikat , yaitu masing-masing sebesar Rp134.359 juta dan Rp38.334 juta. Penurunan ini sebagai akibat penurunan dana di Simpanan yang cukup besar, yaitu Rp759.606 juta, sehingga Perseroan tidak perlu lagi memelihara atau mempertahankan saldo dana yang besar di Giro pada Bank Indonesia untuk memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum, dan kelebihan dana dapat diinvestasikan ke portofolio yang memberikan pendapatan lebih tinggi. Giro pada Bank Lain menurun tajam 73,17% atau sebesar Rp926.693 juta dari Rp.1.266.474 juta di tahun 2015, menjadi Rp339.781 juta di 31 Maret 2016. Penurunan ini lebih banyak disebabkan Perseroan melakukan penempatan dana pada aset yang memberikan imbal hasil yang lebih baik, antara lain kredit. Pada 31 Maret 2016 Efek-Efek turun sebesar 13,54% atau Rp158.910 juta menjadi Rp1.015.044 juta dari Rp1.173.954 juta di tahun 2015. Penurunan pada Efek-Efek Tersedia untuk Dijual sebesar Rp104.384 juta dan Efek-Efek Diperdagangkan sebesar Rp54.526 juta. Penurunan tersebut dikarenakan telah dijualnya beberapa efek-efek untuk mendapatkan keuntungan/gain. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tumbuh 15,69% atau Rp209.496 juta, dari Rp1.335.254 juta di tahun 2015 menjadi Rp1.544.750 juta pada 31 Maret 2016. Sejalan dengan penurunan BI rate dan struktur sumber pendanaan yang ada, Perseroan mengubah strategi investasi di penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain untuk meraih pendapatan lebih baik, dimana Perseroan menempatkan lebih banyak ke Fasilitas Simpanan Bank Indonesia/FASBI, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito, sehingga pada 31 Maret 2016 terdapat kenaikan masing-masing sebesar Rp691.514 juta, Rp128.779 juta dan Rp20.698 juta, sementara volume transaksi call money menurun sebesar Rp631.495 juta. Pada 31 Maret 2016, Tagihan Derivatif naik sebesar 316,16% atau Rp26.055 juta dari Rp8.241 juta di tahun 2015 menjadi Rp34.296 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan volume transaksi forward Dolar Amerika Serikat sebesar Rp25.045 juta dan transaksi spot Dolar Amerika Serikat sebesar Rp1.006 juta. Kenaikan volume transaksi sangat di tentukan dari strategi pricing sangat bagus dibandingkan bank lain. Kredit yang diberikan juga tumbuh 2,54% atau sebesar Rp179.787 juta dari Rp7.085.227 juta di tahun 2015 menjadi Rp7.265.014 juta di 31 Maret 2016. Dan posisi perseroan dalam industri bank umum dalam kredit yang diberikan adalah 0,20% (sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol.14 No.4, Maret 2016). Kredit yang diberikan meningkat di kredit sindikasi, kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing sebesar Rp185.888 juta, Rp51.235 juta dan Rp10.939 juta. Pertumbuhan kredit sindikasi sangat ditentukan dari kenaikan kredit di joint financing yaitu penyaluran kredit melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan atau multifinance, Melalui joint financing tersebut Perseroan memberikan kredit untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dan property dan kedepannya akan ditingkatkan pada pembiayaan peralatan kedokteran dan mesin. Untuk penyaluran kredit pada segmen konsumer, Perseroan berfokus pada pertumbuhan produk-produk utama seperti Mortgage, Kartu Kredit dan Implant Banking. Produk mortgage yaitu penyaluran kredit berupa kredit kepemilikan properti, dimana sampai dengan 31 Maret 2016 meningkat 5,41% dibandingkan dengan tahun 2015. Produk kartu kredit ditetapkan menjadi salah satu pilar dalam pengembangan produk konsumer di Perseroan. Pertumbuhan bisnis kartu kredit sampai dengan 31 Maret 2016 meningkat menjadi 19.282 kartu dengan perolehan kartu baru sebesar 3.934 nasabah baru. Implant Banking adalah program penyaluran kredit konsumsi yang diberikan kepada karyawan melalui kerjasama dengan perusahaan atau koperasi yang terafiliasi langsung. Produk Implant Banking yang dipasarkan adalah kredit multiguna tanpa agunan, program kepemilikan kendaraan bermotor dan kredit konsumsi beragunan properti. Tagihan Akseptasi tumbuh sebesar 87,03% atau Rp18.480 juta sehingga di 31 Maret 2016 menjadi Rp39.714 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp21.234 juta. Kenaikan ini merupakan kenaikan volume transaksi L/C dari nasabah/debitur.

39

Giro pada Bank Indonesia turun sebesar 21,25% atau Rp172.693 juta , berasal dari penurunan Giro pada Bank Indonesia Rupiah dan Dolar Amerika Serikat , yaitu masing-masing sebesar Rp134.359 juta dan Rp38.334 juta. Penurunan ini sebagai akibat penurunan dana di Simpanan yang cukup besar, yaitu Rp759.606 juta, sehingga Perseroan tidak perlu lagi memelihara atau mempertahankan saldo dana yang besar di Giro pada Bank Indonesia untuk memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum, dan kelebihan dana dapat diinvestasikan ke portofolio yang memberikan pendapatan lebih tinggi. Giro pada Bank Lain menurun tajam 73,17% atau sebesar Rp926.693 juta dari Rp.1.266.474 juta di tahun 2015, menjadi Rp339.781 juta di 31 Maret 2016. Penurunan ini lebih banyak disebabkan Perseroan melakukan penempatan dana pada aset yang memberikan imbal hasil yang lebih baik, antara lain kredit. Pada 31 Maret 2016 Efek-Efek turun sebesar 13,54% atau Rp158.910 juta menjadi Rp1.015.044 juta dari Rp1.173.954 juta di tahun 2015. Penurunan pada Efek-Efek Tersedia untuk Dijual sebesar Rp104.384 juta dan Efek-Efek Diperdagangkan sebesar Rp54.526 juta. Penurunan tersebut dikarenakan telah dijualnya beberapa efek-efek untuk mendapatkan keuntungan/gain. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain tumbuh 15,69% atau Rp209.496 juta, dari Rp1.335.254 juta di tahun 2015 menjadi Rp1.544.750 juta pada 31 Maret 2016. Sejalan dengan penurunan BI rate dan struktur sumber pendanaan yang ada, Perseroan mengubah strategi investasi di penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain untuk meraih pendapatan lebih baik, dimana Perseroan menempatkan lebih banyak ke Fasilitas Simpanan Bank Indonesia/FASBI, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito, sehingga pada 31 Maret 2016 terdapat kenaikan masing-masing sebesar Rp691.514 juta, Rp128.779 juta dan Rp20.698 juta, sementara volume transaksi call money menurun sebesar Rp631.495 juta. Pada 31 Maret 2016, Tagihan Derivatif naik sebesar 316,16% atau Rp26.055 juta dari Rp8.241 juta di tahun 2015 menjadi Rp34.296 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan volume transaksi forward Dolar Amerika Serikat sebesar Rp25.045 juta dan transaksi spot Dolar Amerika Serikat sebesar Rp1.006 juta. Kenaikan volume transaksi sangat di tentukan dari strategi pricing sangat bagus dibandingkan bank lain. Kredit yang diberikan juga tumbuh 2,54% atau sebesar Rp179.787 juta dari Rp7.085.227 juta di tahun 2015 menjadi Rp7.265.014 juta di 31 Maret 2016. Dan posisi perseroan dalam industri bank umum dalam kredit yang diberikan adalah 0,20% (sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol.14 No.4, Maret 2016). Kredit yang diberikan meningkat di kredit sindikasi, kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing sebesar Rp185.888 juta, Rp51.235 juta dan Rp10.939 juta. Pertumbuhan kredit sindikasi sangat ditentukan dari kenaikan kredit di joint financing yaitu penyaluran kredit melalui kerjasama dengan lembaga pembiayaan atau multifinance, Melalui joint financing tersebut Perseroan memberikan kredit untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dan property dan kedepannya akan ditingkatkan pada pembiayaan peralatan kedokteran dan mesin. Untuk penyaluran kredit pada segmen konsumer, Perseroan berfokus pada pertumbuhan produk-produk utama seperti Mortgage, Kartu Kredit dan Implant Banking. Produk mortgage yaitu penyaluran kredit berupa kredit kepemilikan properti, dimana sampai dengan 31 Maret 2016 meningkat 5,41% dibandingkan dengan tahun 2015. Produk kartu kredit ditetapkan menjadi salah satu pilar dalam pengembangan produk konsumer di Perseroan. Pertumbuhan bisnis kartu kredit sampai dengan 31 Maret 2016 meningkat menjadi 19.282 kartu dengan perolehan kartu baru sebesar 3.934 nasabah baru. Implant Banking adalah program penyaluran kredit konsumsi yang diberikan kepada karyawan melalui kerjasama dengan perusahaan atau koperasi yang terafiliasi langsung. Produk Implant Banking yang dipasarkan adalah kredit multiguna tanpa agunan, program kepemilikan kendaraan bermotor dan kredit konsumsi beragunan properti. Tagihan Akseptasi tumbuh sebesar 87,03% atau Rp18.480 juta sehingga di 31 Maret 2016 menjadi Rp39.714 juta dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp21.234 juta. Kenaikan ini merupakan kenaikan volume transaksi L/C dari nasabah/debitur.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Kinerja Perseroan dalam total aset mengalami peningkatan sebesar Rp2.706.288 juta atau sebesar 28,70%, dari sebelumnya sebesar Rp9.430.716 juta di tahun 2014 menjadi Rp12.137.004 juta di tahun 2015. Peningkatan total aset yang cukup signifikan ini terutama dikarenakan peningkatan giro pada Bank Indonesia, peningkatan giro pada bank lain, peningkatan efek-efek dan peningkatan kredit yang diberikan masing-masing peningkatan sebesar Rp216.428 juta, Rp1.063.228 juta, Rp670.148 juta dan Rp827.992 juta.

Peningkatan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp216.428 juta, yaitu terdiri dari peningkatan giro pada Bank Indonesia Rupiah dan Dolar Amerika Serikat, yaitu masing-masing sebesar Rp154.482 juta dan Rp61.946 juta. Peningkatan ini merupakan usaha Perseroan dalam menjaga rasio Giro Wajib Minimum agar comply dengan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku regulator. Sesuai dengan PBI 17/21/PBI/2015 Tanggal 26 November 2015, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Desember 2015 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar 7,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4%, serta GWM Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. GWM dalam Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Saldo giro pada bank lain meningkat sebesar Rp1.063.228 juta atau sebesar 523,12%, terutama peningkatan saldo mata uang Dolar Amerika Serikat, yaitu peningkatan saldo giro pada Deutsche Bank Frankfurt, saldo giro Wells Fargo Bank New York, saldo giro Standard Chartered Bank New York dan saldo giro Bank Mandiri Jakarta yaitu masing-masing sebesar Rp865.652 juta, Rp133.249 juta, Rp46.719 juta dan Rp12.187 juta.

Peningkatan saldo efek-efek sebesar Rp670.148 juta atau sebesar 133,02% menjadi sebesar Rp1.173.954 juta di tahun 2015, terutama disebabkan oleh peningkatan efek berupa Obligasi Pemerintah yaitu sebesar Rp421.568 juta atau sebesar 88,77%. Selain itu juga terdapat peningkatan obligasi lainnya sebesar Rp223.580 juta. Dalam upaya meningkatkan pendapatan bunga, Perseroan memutuskan untuk menanamkan/menempatkan dananya untuk investasi di efek-efek, khususnya obligasi. Dana yang diperoleh dari Simpanan dan dari hasil penambahan modal sebelumnya, digunakan untuk investasi pada efek-efek.

Kredit yang diberikan mengalami peningkatan sebesar Rp827.992 juta atau sebesar 13,23% jika dibandingkan dengan kredit yang diberikan di tahun 2014. Peningkatan ini terutama merupakan peningkatan kredit yang diberikan dengan jenis kredit konsumsi dan kredit sindikasi, yaitu masing-masing sebesar Rp173.892 juta dan Rp823.491 juta. Peningkatan kredit konsumsi di tahun 2015 ditunjang dari Kredit Pemilikan Properti/Beragunan Properti yang meningkat 15,19% dan kartu kredit yang perolehan kartu baru mencapai 14.300 nasabah baru. Untuk kredit sindikasi, peningkatannya terutama dari joint financing, yaitu penyaluran kredit dengan bekerja sama dengan lembaga pembiayaan atau multifinance untuk membiayai kendaraan bermotor dan properti. Pertumbuhan joint financing pada tahun 2015 naik sebesar 138,18%

40

2.2 Pertumbuhan Liabilitas



2016 % 2015 % 2014

LIABILITAS

Liabilitas segera 297.320 2.005,37 14.122 -33,20 21.141 Simpanan:

Pihak berelasi 708.507 -25,33 948.884 3,23 919.220 Pihak ketiga 8.298.414 -5,89 8.817.643 29,38 6.815.214

Jumlah 9.006.921 -7,78 9.766.527 26,27 7.734.434 Simpanan dari bank lain 609.636 21,76 500.705 112,21 235.948 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 691 -81,39 3.714 3.216,07 112 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 39.714 87,03 21.234 -77,40 93.962 Utang pajak 12.744 -7,38 13.760 25,23 10.988 Liabilitas imbalan pasca kerja 37.564 0,62 37.331 -16,89 44.917 Beban yang masih harus dibayar 65.949 4,91 62.865 41,54 44.415 Liabilitas lain-lain 11.319 32,51 8.542 -26,26 11.584 JUMLAH LIABILITAS 10.081.858 -3,33 10.428.800 27,22 8.197.501

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Jumlah Liabilitas pada 31 Maret 2016 turun sebesar 3,33% atau Rp346.942 juta, dimana penurunan tersebut dipengaruhi penurunan Simpanan dan penurunan Liabilitas Derivatif masing-masing sebesar Rp759.606 juta dan Rp3.023 juta. Tetapi terdapat juga akun-akun mengalami kenaikan di antaranya Liabilitas Segera, Simpanan dari Bank Lain dan Beban yang masih harus Dibayar yang masing-masing sebesar Rp283.198 juta, Rp108.931 juta dan Rp3.084 juta. Pada 31 Maret 2016 Simpanan turun tajam dari Rp9.766.527 juta pada 2015 menjadi Rp9.006.921 juta dimana komponen penurunan berasal dari penurunan giro sebesar Rp290.741 juta dan penurunan deposito sebesar Rp485.001 juta. Penurunan disebabkan penarikan oleh nasabah karena kebutuhan menutupi cashflow untuk operasional bisnis nasabah. Dan siklus bisnis dari nasabah tersebut sudah diketahui dan diantisipasi oleh Perseroan sehingga tidak terdapat issue likuiditas atas penurunan tersebut. Pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan perseroan mengembalikan atau membayar kewajiban sangat kecil, karena kenaikan suku bunga simpanan atau liabilitas akan selalu diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit. Perseroan juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap profil risiko suku bunga dengan menggunakan standar model. Hasil dari perhitungan risiko pasar terkait suku bunga dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen senior. Dengan penurunan portofolio simpanan tersebut pangsa pasar yang bisa dicapai pada 31 Maret 2016 sebesar 0,18%, turun dibandingkan tahun 2015, dimana perseroan bisa menyerap pasar sebesar 0,20%. (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol. 14 No. 4, Maret 2016).

Liabilitas Derivatif juga menurun dari Rp3.714 juta pada tahun 2015 menjadi Rp691 juta pada tanggal 31 Maret 2016, dimana penurunan terbesar pada transaksi forward sejumlah Rp3.654 juta dan disebabkan volume transaksi nasabah yang menurun.

Liabilitas segera meningkat dari Rp14.122 juta di tahun 2015 menjadi Rp297.320 juta dimana kenaikan tersebut disebabkan kenaikan transaksi pembelian surat berharga sebesar Rp270.828 juta dimana penyelesaian transaksi dan penyerahan dilaksanakan setelah Maret 2016 dan terdapat titipan uang masuk masuk nasabah sebesar Rp10.260 juta.

Simpanan dari Bank Lain meningkat dari Rp500.705 juta pada tahun 2015 menjadi Rp609.636 juta. Jenis simpanan yang mengalami kenaikan adalah giro sebesar Rp64.243 juta dan call money sebesar Rp105.000 juta

41

2.2 Pertumbuhan Liabilitas



2016 % 2015 % 2014

LIABILITAS

Liabilitas segera 297.320 2.005,37 14.122 -33,20 21.141 Simpanan:

Pihak berelasi 708.507 -25,33 948.884 3,23 919.220 Pihak ketiga 8.298.414 -5,89 8.817.643 29,38 6.815.214

Jumlah 9.006.921 -7,78 9.766.527 26,27 7.734.434 Simpanan dari bank lain 609.636 21,76 500.705 112,21 235.948 Liabilitas derivatif - pihak ketiga 691 -81,39 3.714 3.216,07 112 Liabilitas akseptasi - pihak ketiga 39.714 87,03 21.234 -77,40 93.962 Utang pajak 12.744 -7,38 13.760 25,23 10.988 Liabilitas imbalan pasca kerja 37.564 0,62 37.331 -16,89 44.917 Beban yang masih harus dibayar 65.949 4,91 62.865 41,54 44.415 Liabilitas lain-lain 11.319 32,51 8.542 -26,26 11.584 JUMLAH LIABILITAS 10.081.858 -3,33 10.428.800 27,22 8.197.501

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Jumlah Liabilitas pada 31 Maret 2016 turun sebesar 3,33% atau Rp346.942 juta, dimana penurunan tersebut dipengaruhi penurunan Simpanan dan penurunan Liabilitas Derivatif masing-masing sebesar Rp759.606 juta dan Rp3.023 juta. Tetapi terdapat juga akun-akun mengalami kenaikan di antaranya Liabilitas Segera, Simpanan dari Bank Lain dan Beban yang masih harus Dibayar yang masing-masing sebesar Rp283.198 juta, Rp108.931 juta dan Rp3.084 juta. Pada 31 Maret 2016 Simpanan turun tajam dari Rp9.766.527 juta pada 2015 menjadi Rp9.006.921 juta dimana komponen penurunan berasal dari penurunan giro sebesar Rp290.741 juta dan penurunan deposito sebesar Rp485.001 juta. Penurunan disebabkan penarikan oleh nasabah karena kebutuhan menutupi cashflow untuk operasional bisnis nasabah. Dan siklus bisnis dari nasabah tersebut sudah diketahui dan diantisipasi oleh Perseroan sehingga tidak terdapat issue likuiditas atas penurunan tersebut. Pengaruh perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan perseroan mengembalikan atau membayar kewajiban sangat kecil, karena kenaikan suku bunga simpanan atau liabilitas akan selalu diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit. Perseroan juga senantiasa melakukan pemantauan terhadap profil risiko suku bunga dengan menggunakan standar model. Hasil dari perhitungan risiko pasar terkait suku bunga dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen senior. Dengan penurunan portofolio simpanan tersebut pangsa pasar yang bisa dicapai pada 31 Maret 2016 sebesar 0,18%, turun dibandingkan tahun 2015, dimana perseroan bisa menyerap pasar sebesar 0,20%. (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol. 14 No. 4, Maret 2016).

Liabilitas Derivatif juga menurun dari Rp3.714 juta pada tahun 2015 menjadi Rp691 juta pada tanggal 31 Maret 2016, dimana penurunan terbesar pada transaksi forward sejumlah Rp3.654 juta dan disebabkan volume transaksi nasabah yang menurun.

Liabilitas segera meningkat dari Rp14.122 juta di tahun 2015 menjadi Rp297.320 juta dimana kenaikan tersebut disebabkan kenaikan transaksi pembelian surat berharga sebesar Rp270.828 juta dimana penyelesaian transaksi dan penyerahan dilaksanakan setelah Maret 2016 dan terdapat titipan uang masuk masuk nasabah sebesar Rp10.260 juta.

Simpanan dari Bank Lain meningkat dari Rp500.705 juta pada tahun 2015 menjadi Rp609.636 juta. Jenis simpanan yang mengalami kenaikan adalah giro sebesar Rp64.243 juta dan call money sebesar Rp105.000 juta

Beban yang Masih Harus Dibayar naik sebesar Rp 3.084 juta, dari Rp62.865 juta di tahun 2015 menjadi Rp65.949 juta di 31 Maret 2016, dimana kenaikan tersebut berasal dari kenaikan biaya jasa collection dan jasa profesional, kenaikan biaya utilitas seperti listrik/air dan komunikasi. Khusus untuk beban bunga yang masih harus dibayar bersumber dari bunga deposito dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Adapun besarnya beban bunga simpanan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan 31-Mar-16 31-Dec-15 Giro - - Tabungan - - Deposito 32.001 38.092 Simpanan pada bank lain 357 658

Total 32.358 38.751

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp2.231.299 juta atau sebesar 27,22%, menjadi Rp10.428.800 di tahun 2015, dari sebesar Rp8.197.501 juta di tahun 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo Simpanan dan Simpanan dari bank lain, yaitu masing-masing sebesar Rp2.032.093 juta dan Rp264.757 juta. Peningkatan saldo Simpanan sebesar Rp2.032.093 juta atau 26,27% terutama dikarenakan peningkatan giro dan deposito berjangka, yaitu masing-masing sebesar Rp368.212 juta atau 52,53% dan Rp1.772.298 juta atau 27,88%. Peningkatan giro umumnya merupakan peningkatan giro Rupiah sebesar Rp288.094 juta, sedangkan peningkatan deposito berjangka umumnya merupakan peningkatan deposito mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yaitu masing-masing sebesar Rp1.016.037 juta dan Rp757.867 juta. Secara umum, peningkatan saldo Simpanan dikarenakan penambahan jumlah nasabah Perseroan, sebagai hasil dari strategi Customer Acquisition, yaitu membangun dan meningkatkan jumlah nasabah (customer base) melalui sinergi antar perusahaan, karyawan, rekanan dan nasabah dalam Grup MNC dan di luar Grup MNC. Peningkatan Simpanan dari bank lain sebesar Rp264.757 juta atau 112,21% dari sebelumnya Rp235.948 juta di tahun 2014 menjadi Rp500.705 juta di tahun 2015, terutama dikarenakan peningkatan giro dari bank lain dan interbank call money, yaitu masing-masing sebesar Rp217.572 juta dan Rp145.000 juta.

2.3 Pertumbuhan Ekuitas


Keterangan 31 Maret 31 Desember 2016 % 2015 % 2014

EKUITAS Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.912.957 0,00 1.912.957 27,26 1.503.233 Tambahan modal disetor - bersih 3.555 0,00 3.555 -44,10 6.360 Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai

wajar efek tersedia untuk dijual

520 107,21 (7.217) -89,25 (67.109)

Saldo laba (defisit): Telah ditentukan penggunaannya 17.940 0,00 17.940 0,00 17.940 Belum ditentukan penggunaannya (212.299) -3,07 (219.031) -3,60 (227.209) Jumlah (194.359) -3,35 (201.091) -3,91 (209.269)

JUMLAH EKUITAS 1.722.673 0,85 1.708.204 38,52 1.233.215

42

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Jumlah Ekuitas pada 31 Maret 2016 Rp1.722.673 juta, naik sebesar 0,85% atau Rp14.469 juta dari Rp1.708.204 juta pada tahun 2015. Kenaikan disebabkan meningkatnya penghasilan komprehensif lain dari minus Rp7.217 juta pada tahun 2015 menjadi Rp520 juta pada 31 Maret 2016 dan peningkatan tersebut sebagai akibat dari tinggi nya harga pasar efek-efek tersedia untuk dijual pada 31 Maret 2016. Selain itu, laba yang diperoleh juga memberikan kontribusi dalam peningkatan saldo ekuitas.


Sebagai hasil dari aksi korporasi melalui Penawaran Umum Terbatas IV, ekuitas Perseroan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp474.989 juta, dari sebelumnya sebesar Rp1.233.215 juta di tahun 2014 menjadi Rp1.708.204 juta di tahun 2015. Kontribusi dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV yaitu sebesar Rp409.724 juta. Selain itu, laba komprehensif tahun 2015 sebesar Rp68.070 juta juga berkontribusi dalam peningkatan saldo ekuitas Perseroan. Peningkatan laba komprehensif tahun berjalan mengindikasikan bahwa performa Perseroan semakin membaik dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya Perseroan mengalami rugi komprehensif sebesar Rp38.024 juta.

3. Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014:



Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (1.042.233) 1.047.411 24.929 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi 90.200 (477.430) 6.101 Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan - 406.919 487.406 Kenaikan kas dan setara kas – neto (952.033) 976.900 518.436 Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 3.406.333 2.429.433 1.910.997 Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 2.454.300 3.406.333 2.429.433

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp1.042.233 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.089.644 juta atau 199,51% dari tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan pada saldo simpanan dan kredit yang diberikan.

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp90.200 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp567.630 juta atau 118,89% dari tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pada perolehan efek tersedia untuk dijual.

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Tidak ada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2016.

43

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Jumlah Ekuitas pada 31 Maret 2016 Rp1.722.673 juta, naik sebesar 0,85% atau Rp14.469 juta dari Rp1.708.204 juta pada tahun 2015. Kenaikan disebabkan meningkatnya penghasilan komprehensif lain dari minus Rp7.217 juta pada tahun 2015 menjadi Rp520 juta pada 31 Maret 2016 dan peningkatan tersebut sebagai akibat dari tinggi nya harga pasar efek-efek tersedia untuk dijual pada 31 Maret 2016. Selain itu, laba yang diperoleh juga memberikan kontribusi dalam peningkatan saldo ekuitas.


Sebagai hasil dari aksi korporasi melalui Penawaran Umum Terbatas IV, ekuitas Perseroan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp474.989 juta, dari sebelumnya sebesar Rp1.233.215 juta di tahun 2014 menjadi Rp1.708.204 juta di tahun 2015. Kontribusi dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV yaitu sebesar Rp409.724 juta. Selain itu, laba komprehensif tahun 2015 sebesar Rp68.070 juta juga berkontribusi dalam peningkatan saldo ekuitas Perseroan. Peningkatan laba komprehensif tahun berjalan mengindikasikan bahwa performa Perseroan semakin membaik dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya Perseroan mengalami rugi komprehensif sebesar Rp38.024 juta.

3. Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014:



Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi (1.042.233) 1.047.411 24.929 Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi 90.200 (477.430) 6.101 Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan - 406.919 487.406 Kenaikan kas dan setara kas – neto (952.033) 976.900 518.436 Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 3.406.333 2.429.433 1.910.997 Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 2.454.300 3.406.333 2.429.433

Perbandingan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp1.042.233 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.089.644 juta atau 199,51% dari tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan pada saldo simpanan dan kredit yang diberikan.

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar Rp90.200 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp567.630 juta atau 118,89% dari tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pada perolehan efek tersedia untuk dijual.

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Tidak ada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2016.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp1.047.411 juta, naik sebesar Rp1.022.482 juta dari tahun 2014 sebesar Rp24.929 juta. Hal tersebut diperoleh dari peningkatan saldo Simpanan sebesar Rp2.032.093 juta.

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp477.430 juta terutama digunakan untuk perolehan efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp502.276 juta. Sedangkan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp6.101 juta yang umumnya diperoleh dari hasil penjualan efek tersedia untuk dijual.

Arus Kas diperoleh dari akvitas pendanaan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp406.919 juta yang mayoritas berasal dari penambahan modal saham. Sedangkan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp487.406 juta juga mayoritas merupakan penambahan modal saham.

4.1. Prinsip-prinsip Perbankan yang Sehat a. Rasio KPMM

Rasio kecukupan modal adalah perbandingan antara jumlah modal inti (tier I) dan modal pelengkap (tier II) dengan ATMR Perseroan. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh OJK, Perseroan diwajibkan untuk menjaga dan memelihara rasio kecukupan modal sesuai profil resiko. Peningkatan modal dari Rp1.503.233 juta pada tahun 2014 menjadi Rp1.912.957 juta pada tahun 2015 membuat rasio KPMM meningkat menjadi 17,83% pada 31 Desember 2015. Sementara itu, pada tanggal 31 Maret 2016 rasio KPMM menjadi 18,17%. Rasio ini berada diatas ketentuan OJK yaitu berkisar 10 % sampai dengan 11%. Tabel berikut ini menunjukkan rasio KPMM Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014:


2016 2015 2014 Rasio KPMM - Risiko Kredit, Operasional dan Pasar 18,17% 17,83% 17,79%

Sejalan dengan Peraturan OJK dimana bank-bank harus memelihara KPMM pada tingkat tertentu, maka beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan untuk memelihara persyaratan KPMM tersebut, antara lain sebagai berikut: Pemberian kredit atau peningkatan aset produktif dilakukan melalui penempatan dana pada segmen

kredit atau aset produktif yang bobot risikonya kecil. Menjaga kualitas aset produktif agar secara material tidak mempengaruhi besarnya laba. Meningkatkan dana murah dan fee based dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba. Mengupayakan penambahan modal melalui penawaran saham di pasar modal. Upaya-upaya lainnya dalam rangka untuk meningkatkan laba dan ekuitas.

44

b. Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI Dalam penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Tabel berikut menunjukkan kualitas kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan kolektibilitas pada tanggal-tanggal sebagai berikut:


Kualitas Kredit 31 Maret 31 Desember

2016 % 2015 % 2014 Lancar 6.590.965 90,72 6.223.807 87,84 5.444.689 Dalam Perhatian Khusus 405.080 5,58 652.046 9,20 444.384 Kurang Lancar 59.733 0,82 41.335 0,58 130.066 Diragukan 45.728 0,63 12.492 0,18 10.508 Macet 163.508 2,25 155.547 2,20 227.588

Total bruto 7.265.014 100,00 7.085.227 100,00 6.257.235 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (41.850) (37.962)

(128.402)

Total - neto 7.223.164 7.047.265

6.128.833 Rasio kredit bermasalah-bersih pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta 2014 masing-masing sebesar 3,13%, 2,43% dan 3,86%. Rasio kredit bermasalah-kotor pada tanggal 31 Maret 2016 dan31 Desember 2015 serta 2014 masing-masing sebesar 3,70%, 2,97% dan 5,88%. 4.2. Rasio-rasio Penting Perseroan a. Rentabilitas

Imbal Hasil Investasi (Return on Asset/ROA) Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode berjalan dengan jumlah aset dan rasio tersebut terus membaik dari tahun ke tahun. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 0,31%, 0,10 dan -0,82%.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan terus meningkat untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 1,88%, 0,74%, dan -6,69%.

Net Interest Margin (NIM) Rasio NIM Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 3,38%, 3,32%, dan 3,43%.

45

b. Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio)

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai sesuai dengan ketentuan BI Dalam penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Tabel berikut menunjukkan kualitas kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan kolektibilitas pada tanggal-tanggal sebagai berikut:


Kualitas Kredit 31 Maret 31 Desember

2016 % 2015 % 2014 Lancar 6.590.965 90,72 6.223.807 87,84 5.444.689 Dalam Perhatian Khusus 405.080 5,58 652.046 9,20 444.384 Kurang Lancar 59.733 0,82 41.335 0,58 130.066 Diragukan 45.728 0,63 12.492 0,18 10.508 Macet 163.508 2,25 155.547 2,20 227.588

Total bruto 7.265.014 100,00 7.085.227 100,00 6.257.235 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai (41.850) (37.962)

(128.402)

Total - neto 7.223.164 7.047.265

6.128.833 Rasio kredit bermasalah-bersih pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 serta 2014 masing-masing sebesar 3,13%, 2,43% dan 3,86%. Rasio kredit bermasalah-kotor pada tanggal 31 Maret 2016 dan31 Desember 2015 serta 2014 masing-masing sebesar 3,70%, 2,97% dan 5,88%. 4.2. Rasio-rasio Penting Perseroan a. Rentabilitas

Imbal Hasil Investasi (Return on Asset/ROA) Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode berjalan dengan jumlah aset dan rasio tersebut terus membaik dari tahun ke tahun. Imbal hasil investasi Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 0,31%, 0,10 dan -0,82%.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif periode berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan terus meningkat untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 1,88%, 0,74%, dan -6,69%.

Net Interest Margin (NIM) Rasio NIM Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 3,38%, 3,32%, dan 3,43%.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Rasio BOPO adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 97,40%, 98,97% dan 108,54%

b. Likuiditas

Loan to Funding Ratio (LFR) Perseroan berpendapat bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat harus dapat dipergunakan secara maksimum untuk mengoptimalkan laba tanpa mengganggu likuiditas Perseroan. Salah satu tolak ukur yang dipergunakan adalah rasio LFR yang dibahas dalam setiap rapat ALCO. Rasio LFR Perseroan periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar 80,42%, 72,29% dan 80,35%. Giro Wajib Minimum (GWM)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/PBI/2015 Tanggal 26 November 2015 dan PBI No. 18/3/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, ditetapkan sebesar 7,5% sejak efektifnya PBI No. 17/21/PBI/2015 yaitu tanggal 1 Desember 2015 dan 6,5% sejak efektifnya PBI No. 18/3/PBI/2016 yaitu tanggal 16 Maret 2016. Sementara GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% dan GWM dalam Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

Selama ini Perseroan selalu berusaha memenuhi GWM atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014.


2016 2015 2014 GWM Primer Rupiah 6,57% 8,61% 8,18% GWM Primer Valuta Asing 8,22% 9,26% 8,22% Ketentuan BI untuk GWM Primer Rupiah 6,50% 7,50% 8,00% Ketentuan BI untuk GWM Primer Valuta Asing 4,00% 4,00% 4,00%

Pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, GWM Sekunder Perseroan yang terdiri dari Obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar 12,45%, 12,86% dan 9,07%.

c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BMPK adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana atau pemberian kredit yang diperkenankan terhadap modal bank. Perseroan hingga saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK yang telah ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Perseroan senantiasa berusaha untuk mentaati peraturan tersebut sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dan penerapan manajemen risiko. Pada tanggal tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat penyediaan dana yang melanggar atau melampaui BMPK.

46

4.3. Belanja Modal (Capital Expenditure)

Tabel berikut ini menunjukkan belanja modal Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, dan 2014:

(dalam jutaan rupiah) Keterangan

31 Maret 31 Desember 2016 2015 2014

Tanah - - - Bangunan dan perbaikan bangunan 829 19.766 2.036 Kendaraan bermotor - 1.850 613 Perabotan kantor 95 7.862 37 Peralatan kantor 313 2.635 323 Perangkat keras computer 603 6.585 2.764 Aset tetap dalam penyelesaian 928 2.687 - Perangkat lunak computer 1.669 4.766 7.387 Total 4.437 46.151 13.160

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembelian barang modal tersebut. Tujuan pembelian barang modal tersebut terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan.

47

VI. RISIKO USAHA Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan penghimpunan dana, pemberian pinjaman maupun penyediaan jasa perbankan lainnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Semua risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan mulai dari bobot paling berat sampai paling ringan adalah sebagai berikut: I. Risiko Usaha:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali atas pokok kredit yang diberikan maupun bunganya, dapat menurunkan tingkat kolektibilitas kredit, pendapatan dan permodalan Perseroan. Risiko ini bisa timbul dari berbagai lini bisnis seperti kredit, treasuri dan investasi serta pembiayaan perdagangan. Pemberian kredit dalam jumlah yang cukup signifikan pada sekelompok perusahaan atau industri tertentu akan meningkatkan potensi risiko kredit bermasalah bagi Perseroan serta mendesak Perseroan untuk menambah jumlah penyisihan kerugian aset sehingga denganadanya jumlah kredit bermasalah yang cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.Kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor Perantara Keuangan, Industri Pengolahan, Rumah Tangga dan Perdagangan Besar dan Eceran.Saat ini perusahaan fokus pada pembiayaan kredit di segmen wholesale pada sektor Perantara Keuangan, sedangkan pada segmen UMKM fokus pada sektor perdagangan. Untuk segmen kredit Konsumer Perseroan masih berfokus pada pembiayaan Joint Financing, KPP/KKBP dan Implant Banking.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan akibat adanya perubahan kondisi pasar yang tercermin pada pergerakan variabel pasar seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar, termasuk juga transaksi derivatif. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam surat berharga, pasar uang, kegiatan pendanaan, penerbitan surat hutang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance). Risiko suku bunga timbul karena adanya perbedaan suku bunga (repricing gap) antara dana pihak ketiga yang diambil dengan penempatan yang dijalankan oleh Perseroan meliputi kredit, penempatan antar bank serta investasi lainnya. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja Perseroan apabila terjadi suatu perubahan yang mendadak pada suku bunga di pasar yang secara langsung akan meningkatkan suku bunga dana, sedangkan suku bunga penempatan dana tidak dapat secara serta merta meningkat. Risiko nilai tukar timbul karena Perseroan memegang mata uang asing lainnya sebagai salah satu usaha yang dijalankan oleh Perseroan sehingga adanya perubahan nilai tukar mata uang asing akan secara langsung mempengaruhi kinerja Perseroan. Perubahan variabel yang terjadi secara signifikan akan berdampak pada penurunan nilai portofolio yang dimiliki oleh Perseroan. Adapun apabila hal ini memiliki nilai yang material maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal yang dapat mengganggu Perseroan sehingga mempengaruhi operasional perusahaan seperti tingkat pelayanan jasa transaksi perbankan menjadi

48

bermasalah, kemudian dapat juga menimbulkan masalah pembukuan dan pelaporan serta memungkinkan timbulnya risiko lain seperti risiko hukum dan reputasi. Hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah dan mampu menyebabkan kesulitan dalam menghimpun pendanaan serta menurunkan kinerja Perseroan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Hal ini timbul akibat adanya kesenjangan jumlah dan jangka waktu antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka pendek dengan penempatan (aset) yang umumnya berjangka panjang. Sebagaimana umumnya bahwa sumber pendanaan bersifat jangka pendek, sehingga apabila dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan Perseroan tidak diperpanjang (roll over) dan terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang signifikan pada waktu yang serentak maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang dapat mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (rush) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis lainnya. Selain itu juga dapat ditimbulkan antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Risiko hukum ini tidak hanya ditimbulkan dari aktivitas penyaluran kredit saja, tetapi juga disebabkan adanya tuntutan dari pihak lain akibat adanya transaksi Perseroan yang tidak dapat memenuhi kepuasan nasabah. Adanya tuntutan hukum tersebut dapat berakibat meningkatkan biaya dari Perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang usaha jasa perbankan dilandasi oleh kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan kegiatan operasional. Adanya persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Risiko kepatuhan ini melekat pada Perseroan, terkait pada perundang-undangan dan ketentuan lain seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non finansial seperti teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu bahkan dapat menyebabkan dicabutnya ijin usaha Perseroan. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap Perseroan.

49

bermasalah, kemudian dapat juga menimbulkan masalah pembukuan dan pelaporan serta memungkinkan timbulnya risiko lain seperti risiko hukum dan reputasi. Hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah dan mampu menyebabkan kesulitan dalam menghimpun pendanaan serta menurunkan kinerja Perseroan.


Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Hal ini timbul akibat adanya kesenjangan jumlah dan jangka waktu antara sumber pendanaan yang umumnya berjangka pendek dengan penempatan (aset) yang umumnya berjangka panjang. Sebagaimana umumnya bahwa sumber pendanaan bersifat jangka pendek, sehingga apabila dana pihak ketiga sebagai sumber pendanaan Perseroan tidak diperpanjang (roll over) dan terjadinya penarikan dana dalam jumlah yang signifikan pada waktu yang serentak maka akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang dapat mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (rush) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis lainnya. Selain itu juga dapat ditimbulkan antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Risiko hukum ini tidak hanya ditimbulkan dari aktivitas penyaluran kredit saja, tetapi juga disebabkan adanya tuntutan dari pihak lain akibat adanya transaksi Perseroan yang tidak dapat memenuhi kepuasan nasabah. Adanya tuntutan hukum tersebut dapat berakibat meningkatkan biaya dari Perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang usaha jasa perbankan dilandasi oleh kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan kegiatan operasional. Adanya persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Risiko kepatuhan ini melekat pada Perseroan, terkait pada perundang-undangan dan ketentuan lain seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non finansial seperti teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu bahkan dapat menyebabkan dicabutnya ijin usaha Perseroan. Hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap Perseroan.

8. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis serta perubahan eksternal (perubahan kebijakan moneter dan peraturan pemerintah, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik) risiko stratejik antara lain terkait dengan ketentuan mengenai rencana bisnis bank. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya deviasi dari sasaran yang telah ditetapkan Perseroan sehingga diperlukan adanya penyesuaian kembali atas target yang telah ditetapkan sebelumnya agar kinerja Perseroan berjalan dengan baik dan tepat tujuan.

II. Risiko Investasi Bagi Investor

Harga perdagangan saham Perseroan dapat terus berfluktuasi. Harga Saham Perseroan, termasuk Saham Baru, dapat meningkat atau menurun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk hasil usaha Perseroan, peraturan Pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor lainnya.

III. Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham

Keterbatasan jumlah pemegang saham Perseroan akan mempengaruhi volume transaksi pembelian dan penjualan atas saham Perseroan. Kondisi ini akan berpengaruh pada likuiditas saham Perseroan yang ditawarkan. Selain itu, kondisi pasar modal di Indonesia juga dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan. Jika kondisi pasar modal yang cenderung turun dan dengan perdagangan saham Perseroan yang relatif kurang likuid, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan akan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham dalam pasar yang lebih likuid.

Semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah diungkapkan dalam Prospektus.

50

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Agustus 2016 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

51

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Agustus 2016 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-7223-HT.01.01-Th’89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No. 1917/1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pelaporan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH-01.03-0987301 tanggal 10 Desember 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3591791.AH.01.11 tanggal 10 Desember 2015. Berdasarkan Akta No. 27/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp1.503.232.706.800 menjadi sebesar Rp1.912.956.307.200 melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan harga pelaksanaan Rp100 setiap saham.

Berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 3 Mei 2016, Perseroan menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga keseluruhan pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan MESOP berjumlah sebanyak-banyaknya 1.912.956.307 saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) yang mencakup saham yang akan dikeluarkan untuk MESOP sebanyak-banyaknya 286.943.446 saham atau sebanyak-banyaknya 1,5% dari modal disetor serta untuk Penambahan Modal Tanpa HMETD Non MESOP sebanyak-banyaknya 1.626.012.861 saham atau sebanyak-banyaknya 8,5% dari modal disetor. Persetujuan RUPSLB tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 11 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta. Hingga prospektus ini diterbitkan, pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD ini belum dilaksanakan. 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Perseroan Melakukan Penawaran Umum

Terbatas IV Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan saat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2002. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Obligasi Perseroan dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi I Bank Bumiputera tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 16 April 2003. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi I Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2005. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT I sampai dengan PUT II dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas II yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2010. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT II sampai dengan PUT III dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas III yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2014. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan setelah PUT III sampai dengan PUT IV dapat dibaca dalam prospektus Penawaran Umum Terbatas IV yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2016. Oleh karena itu, dalam Prospektus ini hanya akan diuraikan perkembangan kepemilikan saham Perseroan mulai tahun 2015 dan seterusnya.

52

Tahun 2015

Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 atau awal tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp100 per saham) % Modal Dasar 60.000.000.000 60.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk 5.995.630.556 599.563.055.600 39,88 Citibank Singapore S/A BK Julius Baer and Co Ltd – Client A/C 808.054.000 80.805.400.000 5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 8.228.642.512 822.864.251.200 54,74 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 Berdasarkan Surat No. 769/BSR/DIR/XI/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Laporan Pelaksanaan Right Issue IV Perseroan oleh PT BSR Indonesia, jumlah hasil pelaksanaan penawaran umum adalah sebanyak 4.097.235.004 lembar saham dengan harga ditawarkan Rp100. Sementara itu, Waran Seri II yang telah dilaksanakan di tahun 2015 adalah sebanyak 1.000 waran. Jadi, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV bertambah sebesar Rp409.723.600.400 menjadi Rp1.912.956.307.200, dengan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Uraian Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp100 per saham) %

Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore

7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 1.047.054.000

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 104.705.400.000

39,21 13,88

9,98 5,47

Masyarakat (di bawah 5%) 6.018.673.270 601.867.327.000 31,46 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 Saham dalam Portepel 40.870.436.928 4.087.043.692.800 Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2016:



7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000

39,21 13,88

9,98 Masyarakat (di bawah 5%) 7.065.727.270 706.572.727.000 36,93 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 Saham dalam Portepel 40.870.436.928 4.087.043.692.800

53

Tahun 2015

Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 atau awal tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah Saham Jumlah Nominal Persentase (Rp100 per saham) % Modal Dasar 60.000.000.000 60.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk 5.995.630.556 599.563.055.600 39,88 Citibank Singapore S/A BK Julius Baer and Co Ltd – Client A/C 808.054.000 80.805.400.000 5,38 Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%) 8.228.642.512 822.864.251.200 54,74 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.032.327.068 1.503.232.706.800 100,00 Saham dalam Portepel 44.967.672.932 4.496.767.293.200 Berdasarkan Surat No. 769/BSR/DIR/XI/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Laporan Pelaksanaan Right Issue IV Perseroan oleh PT BSR Indonesia, jumlah hasil pelaksanaan penawaran umum adalah sebanyak 4.097.235.004 lembar saham dengan harga ditawarkan Rp100. Sementara itu, Waran Seri II yang telah dilaksanakan di tahun 2015 adalah sebanyak 1.000 waran. Jadi, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV bertambah sebesar Rp409.723.600.400 menjadi Rp1.912.956.307.200, dengan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:


Modal Dasar 60.000.000.000 6.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT MNC Kapital Indonesia Tbk Marco Prince Corp RBC Singapore – Clients A/C Bank Julius Baer and Co Ltd Singapore

7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680 1.047.054.000

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000 104.705.400.000

39,21 13,88

9,98 5,47

Masyarakat (di bawah 5%) 6.018.673.270 601.867.327.000 31,46 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 Saham dalam Portepel 40.870.436.928 4.087.043.692.800 Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta posisi kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2016:



7.499.923.241 2.654.374.881 1.909.537.680

749.992.324.100 265.437.488.100 190.953.768.000

39,21 13,88

9,98 Masyarakat (di bawah 5%) 7.065.727.270 706.572.727.000 36,93 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 19.129.563.072 1.912.956.307.200 100,00 Saham dalam Portepel 40.870.436.928 4.087.043.692.800

3. Posisi Perseroan dalam Kelompok Usaha Perseroan Berikut ini posisi Perseroan dalam kelompok usaha Perseroan dalam bentuk diagram disertai persentase kepemilikannya per 30 Juni 2016:

4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki saham Perseroan 5% atau lebih adalah sebagai berikut ini:

PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Riwayat Singkat PT MNC Kapital Indonesia Tbk berkedudukan di MNC Tower, lantai 21, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat. Didirikan pada tanggal 15 Juli 1999 berdasarkan Akta Pendirian No. 100 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam BNRI No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 68 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan struktur modal Perusahaan yang telah diterima dan dicatat dalam sistem pelaporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0045176 tertanggal 29 April 2016.

20,74%

100,00%

13,88%

Hary Tanoesoedibjo

B. Rudijanto Tanoesoedibjo

Hary Djaja Ratna Endang Soelistiowati

HT Investment Development

Palm Ltd

PT Bhakti Panjiwira UOB Kay Hian

(Hongkong) Ltd

Masyarakat

MNC Investama HT Capital Investment, Ltd

MNC Kapital RBC Singapore – Client A/C

Marco Prince Corp

PERSEROAN

36,93%%

32,00% 28,00% 20,00% 20,00%

23,36% 13,15% 21,60% 21,15% %%

65,69% 7,83%

39,21% 9,98%

Masyarakat

Masyarakat

16,32%

UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd

10,16%

54

Kegiatan Usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa serta konsultasi di bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi.

Manajemen dan Pengawasan

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Hary Djaja Komisaris Independen : Wina Armada Sukardi Direksi Direktur Utama : Darma Putra Wati Direktur : Tien Direktur : Purnadi Harjono Direktur : Totok Sugiharto Direktur : Mashudi Hamka Direktur Independen : Wito Mailoa

Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan periode 30 Juni 2016 yang disiapkan oleh BAE yaitu PT BSR Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham III. Jumlah Saham Nilai (Rp) %

Modal Dasar 15.000.000.000 1.500.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT MNC Investama Tbk 3.269.653.472 326.965.347.200 65,69 UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd 505.900.000 50.590.000.000 10,16 HT Capital Investment 389.815.162 38.981.516.200 7,83 Masyarakat (di bawah 5%) 812.281.015 81.228.101.500 16,32

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.977.649.649 497.764.964.900 100,0 Saham dalam Portepel 10.022.350.351 1.002.235.035.100

5. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus dan pengawas Perseroan sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto Komisaris : Purnadi Harjono Komisaris Independen : Rusli Witjahjono Dewan Direksi Presiden Direktur : Benny Purnomo Direktur : Benny Helman Direktur : Nerfita Primasari Direktur Kepatuhan : Chisca Mirawati Direktur Independen : Widiatama Bunarto

55

Kegiatan Usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa serta konsultasi di bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi.

Manajemen dan Pengawasan

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo Komisaris : Hary Djaja Komisaris Independen : Wina Armada Sukardi Direksi Direktur Utama : Darma Putra Wati Direktur : Tien Direktur : Purnadi Harjono Direktur : Totok Sugiharto Direktur : Mashudi Hamka Direktur Independen : Wito Mailoa

Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan periode 30 Juni 2016 yang disiapkan oleh BAE yaitu PT BSR Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp100 per saham III. Jumlah Saham Nilai (Rp) %

Modal Dasar 15.000.000.000 1.500.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT MNC Investama Tbk 3.269.653.472 326.965.347.200 65,69 UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd 505.900.000 50.590.000.000 10,16 HT Capital Investment 389.815.162 38.981.516.200 7,83 Masyarakat (di bawah 5%) 812.281.015 81.228.101.500 16,32

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.977.649.649 497.764.964.900 100,0 Saham dalam Portepel 10.022.350.351 1.002.235.035.100

5. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus dan pengawas Perseroan sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto Komisaris : Purnadi Harjono Komisaris Independen : Rusli Witjahjono Dewan Direksi Presiden Direktur : Benny Purnomo Direktur : Benny Helman Direktur : Nerfita Primasari Direktur Kepatuhan : Chisca Mirawati Direktur Independen : Widiatama Bunarto

6. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Berikut ini adalah hubungan pengurusan dan pengawasan:

Nama Perseroan MNC Kapital Eko Budi Supriyanto PK & KI - Purnadi Harjono K D Rusli Witjahjono KI - Benny Purnomo PD - Benny Helman D - Nerfita Primasari D - Chisca Mirawati DK - Widiatama Bunarto DI - Hary Tanoesoedibjo - PK/KU Hary Djaja - K Wina Armada Sukardi - KI Darma Putra Wati - DU Tien - D Totok Sugiharto - D Mashudi Hamka - D Wito Mailoa - DI

PK/KU : Presiden Komisaris / Komisaris Utama PD : Presiden Direktur PK & KI : Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen DU

D : :

Direktur Utama Direktur

KI : Komisaris Independen DI : Direktur Independen K : Komisaris DK : Direktur Kepatuhan

56

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Eko Budi Supriyanto Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen 52 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Perbankan & Pasar Modal di Universitas Trisakti pada tahun 2014. Beberapa jabatan penting:

Agus 2016 - sekarang : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan

Nov 2014 - Agus 2016 : Komisaris Independen Perseroan Apr 2015 - Sekarang : Direktur Utama PT Infoartha Pratama 2015 - Sekarang : Anggota Bidang Riset, Pengkajian dan

Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Agus 2013 - Apr 2015 : Komisaris Independen PT Infoarta

Pratama 2012 2012

- -

sekarang 2015

: :

Bendahara Umum Forum Pimpinan Redaksi Anggota Bidang Publikasi & Hubungan IBI

Okt 2011 - 2014 : Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mutiara Tbk

2011 - Sekarang : Anggota Bidang Publikasi & Hubungan Masyarakat Perbanas

2009 - 2011 : Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk

2009 - 2014 : Komisaris Independen PT Bank Mutiara Tbk

2007 - 2013 : Direktur Utama PT Infoarta Pratama 2006 - Sekarang : Anggota Bidang Publikasi &

Hubungan ISEI 2004 - 2009 : Direktur PT Indonesia Media Network 2000 - 2013 : Direktur Biro Riset Infobank 2000 - 2007 : Direktur PT Infoarta Pratama

(Penerbit Majalah Infobank) 2000 - 2013 : Penanggung Jawab & Manajer

Majalah Infobank 1995 - 2000 : Redaktur Pelaksana & Manajer

Produksi PT Infoarta Pratama 1991 - 1995 : Redaktur Pelaksana Muda Infobank 1990 - 1991 : Redaktur Infobank 1987 - 1990 : Reporter Infobank

57

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Eko Budi Supriyanto Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen 52 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Perbankan & Pasar Modal di Universitas Trisakti pada tahun 2014. Beberapa jabatan penting:

Agus 2016 - sekarang : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan

Nov 2014 - Agus 2016 : Komisaris Independen Perseroan Apr 2015 - Sekarang : Direktur Utama PT Infoartha Pratama 2015 - Sekarang : Anggota Bidang Riset, Pengkajian dan

Publikasi Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Agus 2013 - Apr 2015 : Komisaris Independen PT Infoarta

Pratama 2012 2012

- -

sekarang 2015

: :

Bendahara Umum Forum Pimpinan Redaksi Anggota Bidang Publikasi & Hubungan IBI

Okt 2011 - 2014 : Ketua Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Mutiara Tbk

2011 - Sekarang : Anggota Bidang Publikasi & Hubungan Masyarakat Perbanas

2009 - 2011 : Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk

2009 - 2014 : Komisaris Independen PT Bank Mutiara Tbk

2007 - 2013 : Direktur Utama PT Infoarta Pratama 2006 - Sekarang : Anggota Bidang Publikasi &

Hubungan ISEI 2004 - 2009 : Direktur PT Indonesia Media Network 2000 - 2013 : Direktur Biro Riset Infobank 2000 - 2007 : Direktur PT Infoarta Pratama

(Penerbit Majalah Infobank) 2000 - 2013 : Penanggung Jawab & Manajer

Majalah Infobank 1995 - 2000 : Redaktur Pelaksana & Manajer

Produksi PT Infoarta Pratama 1991 - 1995 : Redaktur Pelaksana Muda Infobank 1990 - 1991 : Redaktur Infobank 1987 - 1990 : Reporter Infobank

Purnadi Harjono Komisaris 53 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi Business Information System University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat pada tahun 1985. Beberapa jabatan penting:

Juni 2014 - sekarang : Komisaris Perseroan Apr 2014 - sekarang : Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Des 2011 - Mei 2014 : Komisaris Utama PT MNC Asuransi

Indonesia Nov 2010 - Mei 2014 : Komisaris PT MNC Life Assurance Apr 2008 - Juli 2014 : Direktur Utama MNC Finance 2007 - Okt 2012 : Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Nov 2003 - Apr 2008 : Wakil Direktur Utama MNC Finance Jun 2002 - Agus 2014 : Direktur PT Inti Ragam Olifindo Apr 2000 - Okt 2001 : Kepala Biro Marketing & Business

Development PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta

Jul 1999 - Apr 2000 : Kepala Biro Kredit & Legal PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta

Nov 1997 - Jul 1999 : Head of Corporate Banking PT Bank Unibank Tbk, HO Jakarta

Mar 1991 - Nov 1997 : Senior Vice President PT Bank Central Dagang

Des 1990 - Mar 1991 : Deputy General Manager-Credit Division PT Bank Danamon Indonesia

Jun 1988 - Des 1990 : Branch Manager-Main Branch Kebon Sirih PT Bank Danamon Indonesia

Nov 1987 - Jun 1988 : Manager Corporate Banking PT Bank Internasional Indonesia

Mei 1987 - Nov 1987 : Assistant Manager Credit Marketing PT Bank Internasional Indonesia

Agus 1986 - Mei 1987 : Bank Officer Program Trainee PT Bank Internasional Indonesia

58

Rusli Witjahjono Komisaris Independen 58 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi General Management, Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beberapa jabatan penting:

Agus 2016 - sekarang : Komisaris Independen Perseroan Feb 2016 - Apr 2016 : Anggota Komite Audit PT Bank QNB

Indonesia Tbk , Jakarta Apr 2015 - Des 2015 : Pengajar/Instruktur Internal Control dan

Internal Audit Bank pada in house training (IHT) di Indonesian Banking School (IBS), Jakarta

Apr 2014 - Juli 2014 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat, Jakarta

Des 2013 - Mar 2014 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Bandung

Jan 2010 - Feb 2013 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Palembang

Sep 2008 - Des 2009 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Manado

Jul 2007 - Agus 2008 : Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Denpasar

Okt 2005 - Jun 2007 : Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Manado

59

Rusli Witjahjono Komisaris Independen 58 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Bachelor of Business Administration dari bidang studi General Management, Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beberapa jabatan penting:

Agus 2016 - sekarang : Komisaris Independen Perseroan Feb 2016 - Apr 2016 : Anggota Komite Audit PT Bank QNB

Indonesia Tbk , Jakarta Apr 2015 - Des 2015 : Pengajar/Instruktur Internal Control dan

Internal Audit Bank pada in house training (IHT) di Indonesian Banking School (IBS), Jakarta

Apr 2014 - Juli 2014 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat, Jakarta

Des 2013 - Mar 2014 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Bandung

Jan 2010 - Feb 2013 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Palembang

Sep 2008 - Des 2009 : EVP Chief Auditor (Inspektur) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Audit Wilayah Manado

Jul 2007 - Agus 2008 : Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Denpasar

Okt 2005 - Jun 2007 : Wakil Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Manado

Direksi

Benny Purnomo Presiden Direktur 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di UNIKA Atmajaya tahun 2003. Beberapa jabatan penting:

Nov 2014 - Sekarang : Presiden Direktur Perseroan Jun 2014 - Nov 2014 : Wakil Presiden Direktur Perseroan Mei 2009 - Feb 2014 : Direktur PT Bank Mutiara Tbk Feb 2006 - Apr 2009 : Consumer Channel Division Head

PT Bank NISP Tbk Feb 2003 - Jan 2006 : Product Management Senior Manager

PT BCA Tbk Des 2002 - Jan 2003 : Priority Service Management Manager

PT BCA Tbk Des 2000 - Nov 2002 : Special Account Management Deputy

Manager PT BCA Tbk Apr 1997 - Nov 2000 : Product Management Deputy Manager

PT BCA Tbk Nov 1996 - Mar 1997 : System Development Deputy Manager

PT BCA Tbk Des 1992 - Okt 1996 : Branch Support Assistant Manager

PT BCA Tbk Mar 1992 - Nov 1992 : Branch Support Pro Manager PT BCA Tbk Mei 1991 - Feb 1992 : Marketing Officer Intikom Berlian Mustika Nov 1989 - Apr 1991 : Programmer Inti Salim Corpora

60

Benny Helman Direktur 43 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995. Beberapa jabatan penting:

Juni 2014 - sekarang : Direktur Perseroan Jan 2014 - Jun 2014 : Head of Financial Control Perseroan Sept 2011 - Agus 2013 : Direktur – Head of Finance System and

Project Implementation Citibank Australia & New Zealand

Mei 2011 - Jul 2011 : Business Controller Director for Downstream Centre Golden Agri Resources Ltd

Feb 2010 - Apr 2011 : Direktur – Country Financial Controller Citibank Indonesia

Feb 2007 - Jan 2010 : Senior Vice President – Country Financial Controller Citibank Indonesia

Feb 2003 - Jan 2007 : Vice President – Financial Controller of Corporate & Investment Banking Citibank Indonesia

Okt 2000 - Jan 2003 : Assistant Vice President – Head of Head Office Reporting & Project Manager for all Finance System Implementation Citibank Indonesia

Nov 1999 - Sep 2000 : Manager – Business Planning and Analysis Officer Citibank Indonesia

Okt 1997 - Okt 1999 : Internal Audit Manager Nexus Group Feb 1995 - Sep 1997 : Supervisor – Audit Eksternal Kantor

Akuntan Publik Prasetio Utomo

61

Benny Helman Direktur 43 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1995. Beberapa jabatan penting:

Juni 2014 - sekarang : Direktur Perseroan Jan 2014 - Jun 2014 : Head of Financial Control Perseroan Sept 2011 - Agus 2013 : Direktur – Head of Finance System and

Project Implementation Citibank Australia & New Zealand

Mei 2011 - Jul 2011 : Business Controller Director for Downstream Centre Golden Agri Resources Ltd

Feb 2010 - Apr 2011 : Direktur – Country Financial Controller Citibank Indonesia

Feb 2007 - Jan 2010 : Senior Vice President – Country Financial Controller Citibank Indonesia

Feb 2003 - Jan 2007 : Vice President – Financial Controller of Corporate & Investment Banking Citibank Indonesia

Okt 2000 - Jan 2003 : Assistant Vice President – Head of Head Office Reporting & Project Manager for all Finance System Implementation Citibank Indonesia

Nov 1999 - Sep 2000 : Manager – Business Planning and Analysis Officer Citibank Indonesia

Okt 1997 - Okt 1999 : Internal Audit Manager Nexus Group Feb 1995 - Sep 1997 : Supervisor – Audit Eksternal Kantor

Akuntan Publik Prasetio Utomo

Nerfita Primasari Direktur

44 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Beberapa jabatan penting:

Jul 2014 - sekarang : Direktur Perseroan Okt 2013 - Jul 2014 : Senior Vice President - Human Resources,

Global Consumer Bank – HR Head PT Citibank N.A. Jakarta

Jan 2012 - Des 2012 : Senior Vice President - Human Resources, Institutional Client Group - HR Head (Acting) PT Citibank N.A. Jakarta

Jan 2008 - Des 2011 : Vice President - Human Resource Generalist PT Citibank N.A. Jakarta

Jan 2006 - Des 2007 : Assistant Vice President - Human Resource Generalist PT Citibank N.A. Jakarta

Apr 2004 - Des 2005 : South East Asia Total Reward – HR Program Manager Hewlett Packard South East Asia Regional Hub

Jul 2003 - Apr 2004 : Country Human Resources Manager PT SAP Indonesia

1999 - Jun 2003 : Human Resource Senior Advisor Hewlett Packard Indonesia

Mar 1996 - 1999 : Human Resource Representative PT Digital Astra Nusantara

62

Chisca Mirawati Direktur

47 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Master of Business Administration dari bidang studi Banking and Finance di Maastricht School of Management, Belanda pada tahun 2000. Beberapa jabatan penting:

Jun 2016 - sekarang : Direktur Kepatuhan Perseroan Des 2012 - Feb 2016 : Direktur Kepatuhan Bank Andara Jun 2012 - Jul 2012 : SEA Head Training, CB Legal & Compliance

Indonesia Standard Chartered Bank Indonesia

Sep 2010 - Mei 2012 : Head, CB Legal & Compliance Standard Chartered Bank Indonesia

Jul 2010 - Agu 2010 : Head, Legal & Compliance Standard Chartered Bank Oman (penugasan jangka pendek)

Jan 2007 - Jan 2010 : Direktur Kepatuhan Standard Chartered Bank Indonesia Legal & Compliance

Mei 2006 - Agu 2006 : Assistant Vice President Legal & Compliance Standard Chartered Bank Indonesia

Jan 2004 - Mei 2006 : Manager Divisi International PT Bank Negara Indonesia

Mei 2001 - Jan 2004 : Manager Divisi Hukum & Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia

Agu 1994 - Mei 2001 : Assistant Manager Divisi Hukum & Penyeliaan Khusus PT Bank Negara Indonesia

Apr 1994 - Jul 1994 : Legal Officer PT Indomobil Okt 1991 - Sep 1993 : Administrasi Kredit Bapindo

63

Chisca Mirawati Direktur

47 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Master of Business Administration dari bidang studi Banking and Finance di Maastricht School of Management, Belanda pada tahun 2000. Beberapa jabatan penting:

Jun 2016 - sekarang : Direktur Kepatuhan Perseroan Des 2012 - Feb 2016 : Direktur Kepatuhan Bank Andara Jun 2012 - Jul 2012 : SEA Head Training, CB Legal & Compliance

Indonesia Standard Chartered Bank Indonesia

Sep 2010 - Mei 2012 : Head, CB Legal & Compliance Standard Chartered Bank Indonesia

Jul 2010 - Agu 2010 : Head, Legal & Compliance Standard Chartered Bank Oman (penugasan jangka pendek)

Jan 2007 - Jan 2010 : Direktur Kepatuhan Standard Chartered Bank Indonesia Legal & Compliance

Mei 2006 - Agu 2006 : Assistant Vice President Legal & Compliance Standard Chartered Bank Indonesia

Jan 2004 - Mei 2006 : Manager Divisi International PT Bank Negara Indonesia

Mei 2001 - Jan 2004 : Manager Divisi Hukum & Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia

Agu 1994 - Mei 2001 : Assistant Manager Divisi Hukum & Penyeliaan Khusus PT Bank Negara Indonesia

Apr 1994 - Jul 1994 : Legal Officer PT Indomobil Okt 1991 - Sep 1993 : Administrasi Kredit Bapindo

Seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan telah lulus uji kepatutan (fit and proper test) dari OJK dan pengangkatannya telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014. Komite Audit Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam mengelola perusahaan sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan BI (PBI) No. 8/4/ PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang kemudian diubah dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Sejalan dengan PBI tersebut di atas, Komite ini juga telah memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 juncto Peraturan Pencatatan Efek No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Widiatama Bunarto Direktur Independen 50 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan Pascasarjana dari bidang studi Manajemen Umum di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 2001. Beberapa jabatan penting:

Apr 2015 - sekarang : Direktur Independen Perseroan Okt 2014 - Apr 2015 : Direktur Perseroan Jun 2012 - Sep 2014 : Head of National Branch Operation

PT CIMB Niaga Tbk Feb 2010 - Jun 2012 : Head of HR Service & Planning

PT CIMB Niaga Tbk Nov 2008 - Feb 2010 : Operations Department Head

PT Citibank NA, Indonesia Agus 1999 - Feb 2010 : Country Continuity of Business

Head PT Citibank NA, Indonesia Agus 1999 - Feb 2010 : Technology Department Head and

Information Security Officer PT Citibank NA, Indonesia

Jan 1997 - Agus 1999 : Global Service Resource Head PT IBM Indonesia Tbk

Jan 1994 - Jan 1997 : Global Service Head PT IBM Indonesia Tbk

Des 1990 - Jan 1994 : Banking, Finance, and Securities PT IBM Indonesia Tbk

Jun 1990 - Sep 1990 : Wireline Service Schlumberger Wireline Service

64

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan (Audit Committee Charter) yang diperbarui pada tanggal 31 Maret 2015. Pada Piagam Komite Audit ini telah dijabarkan sasaran kerja, struktur dan komposisi Komite Audit, syarat-syarat keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat, pelaporan dan evaluasi kinerja serta masa tugas dan honorarium Komite Audit. Keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tanggal 26 Mei 2016 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-004/MNCB/DIR/05-16 Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Eko Budi Supriyanto Sekretaris merangkap Anggota : Soenarso Soemodiwirjo Anggota : Dwi Sasongko

1. Soenarso

Soemodiwirjo 70 tahun, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Sarjana Akuntan dari Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2005. Jabatan karir yang masih dijalankan sampai saat ini adalah sebagai CEO HCI Holding Company, Sekretaris Dewan Komisaris PT Papua Power Indonesia, Anggota Komite Audit dan Komite Keuangan PT Elnusa, Anggota Komite Audit PT Bakrieland Development, Anggota Komite Audit PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Anggota Komite Audit PT Danareksa (2002 – 2010), Anggota Komite Audit PT Sucofindo (2000 – 2002) dan pernah menjabat sebagai Komisaris di 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (1990 – 1997). Beliau juga pernah bekerja di PT Sentra Agro Loka Holding Company Group Bank AGRO dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1990), sebelumnya sebagai pegawai Direktorat Akuntan Negara, yaitu tahun 1974-1983 menjadi Auditor di Bank Pemerintah (BUMN ) serta Auditor Proyek 2 dalam APBN.

2. Dwi Sasongko 52 tahun, Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Diponegoro pada tahun 1987, serta mendapatkan gelar Certified Internal Auditor (CIA) dari the Institute of Internal Auditor/ IIA dan Certified Bank Auditor (CBA) dari the Bank Administration Institute dan Risk Management Certification, level IV– BMSR. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Desember 2014. Jabatan lain yang masih dipegang hinga saat ini adalah sebagai anggota Komite Audit di PT Radana Bhaskara Finance, Tbk., anggota Komite Audit di PT Chandra Sakti Utama Leasing, Ketua Yayasan Pendidikan Asa Fatiha Indonesia, serta menjadi pengajar/konsultan di Internal Audit Training Centre YPIA. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Direktur PT Elang Machindo (2012-2014), sebagai VP/Head of Internal Audit PT Bank Permata, Tbk. (2006-2011), Karyawan Pimpinan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (1990-2006) dengan jabatan terakhir sebagai Head Office Audit Division Head; serta sebagai Finance and Accounting Manager PT Ika Muda Rotanindo (1988-1989); dan sebelumnya sebagai Auditor di KAP Drs. Tahrir Hidayat, Akt. (1987-1988). Aktif di organisasi profesi internal auditor baik di Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), sebagai Ketua Bidang Organisasi IAIB (2011-2014), dan Wasekjen IAIB (2008-2011), maupun sebelumnya di Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI) sebagai Ketua Bidang Sertifikasi IAPI (2006-2008).

Tugas utama dari Komite Audit adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik, menjaga struktur dan proses pengawasan internal yang memuaskan, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta menjalankan manajemen risiko.

65

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan (Audit Committee Charter) yang diperbarui pada tanggal 31 Maret 2015. Pada Piagam Komite Audit ini telah dijabarkan sasaran kerja, struktur dan komposisi Komite Audit, syarat-syarat keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat, pelaporan dan evaluasi kinerja serta masa tugas dan honorarium Komite Audit. Keputusan Dewan Komisaris di luar rapat tanggal 26 Mei 2016 yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP-004/MNCB/DIR/05-16 Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Eko Budi Supriyanto Sekretaris merangkap Anggota : Soenarso Soemodiwirjo Anggota : Dwi Sasongko

1. Soenarso

Soemodiwirjo 70 tahun, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Sarjana Akuntan dari Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit merangkap sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2005. Jabatan karir yang masih dijalankan sampai saat ini adalah sebagai CEO HCI Holding Company, Sekretaris Dewan Komisaris PT Papua Power Indonesia, Anggota Komite Audit dan Komite Keuangan PT Elnusa, Anggota Komite Audit PT Bakrieland Development, Anggota Komite Audit PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Anggota Komite Audit PT Danareksa (2002 – 2010), Anggota Komite Audit PT Sucofindo (2000 – 2002) dan pernah menjabat sebagai Komisaris di 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat (1990 – 1997). Beliau juga pernah bekerja di PT Sentra Agro Loka Holding Company Group Bank AGRO dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (1990), sebelumnya sebagai pegawai Direktorat Akuntan Negara, yaitu tahun 1974-1983 menjadi Auditor di Bank Pemerintah (BUMN ) serta Auditor Proyek 2 dalam APBN.

2. Dwi Sasongko 52 tahun, Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Diponegoro pada tahun 1987, serta mendapatkan gelar Certified Internal Auditor (CIA) dari the Institute of Internal Auditor/ IIA dan Certified Bank Auditor (CBA) dari the Bank Administration Institute dan Risk Management Certification, level IV– BMSR. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Desember 2014. Jabatan lain yang masih dipegang hinga saat ini adalah sebagai anggota Komite Audit di PT Radana Bhaskara Finance, Tbk., anggota Komite Audit di PT Chandra Sakti Utama Leasing, Ketua Yayasan Pendidikan Asa Fatiha Indonesia, serta menjadi pengajar/konsultan di Internal Audit Training Centre YPIA. Perjalanan karir sebelumnya adalah sebagai Direktur PT Elang Machindo (2012-2014), sebagai VP/Head of Internal Audit PT Bank Permata, Tbk. (2006-2011), Karyawan Pimpinan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (1990-2006) dengan jabatan terakhir sebagai Head Office Audit Division Head; serta sebagai Finance and Accounting Manager PT Ika Muda Rotanindo (1988-1989); dan sebelumnya sebagai Auditor di KAP Drs. Tahrir Hidayat, Akt. (1987-1988). Aktif di organisasi profesi internal auditor baik di Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), sebagai Ketua Bidang Organisasi IAIB (2011-2014), dan Wasekjen IAIB (2008-2011), maupun sebelumnya di Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI) sebagai Ketua Bidang Sertifikasi IAPI (2006-2008).

Tugas utama dari Komite Audit adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik, menjaga struktur dan proses pengawasan internal yang memuaskan, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta menjalankan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut: a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik

dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;

b. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikan oleh Auditor Eksternal;

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang Iingkup penugasan/perikatan dan biaya jasa (fee);

e. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian Intern yang memadai dalam pengelolaan Perusahaan, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perusahaan dan implementasinya;

f. Melakukan penelaahan atas kualitas pekerjaan dan independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal; g. Melakukan penelaahan tingkat kecukupan upaya Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari

hasil pengawasan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengawas lainnya; h. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG yang

dilakukan Perusahaan; i. Melakukan penelaahan atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap

Perusahaan, termasuk yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris;

j. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;

k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan; dan l. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan

Komisaris.

Selain itu, komite audit juga memiliki wewenang sebagai berikut: a. Komite Audit berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan,

dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan audit internal,

manajemen risiko, dan Kantor Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu

pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit secara berkala melakukan rapat rutin internal dan rapat gabungan bersama Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas laporan auditor internal dan pemantauan tindak lanjutnya serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal, hasil audit OJK/BI dan monitor pelaksanaan tindak lanjutnya, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian pelaksanaan audit tersebut dengan standar audit yang berlaku, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, langkah-langkah peningkatan pengendalian dalam pencapaian kinerja serta implementasi Good Corporate Governance (GCG). Komite Remunerasi dan Nominasi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No.8/4/PBI/2006 serta Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

66

Berdasarkan Keputusan Direksi No. SKEP-002/BABP/DIR/04-15 pada tanggal 1 April 2015 susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan menjadi sebagai berikut: Ketua : Eko B. Supriyanto Anggota : Purnadi Harjono Sekretaris merangkap anggota : Laily Fitri Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi: a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS,

b. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS,

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian

tunjangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang: - Penilaian terhadap sistem tersebut, - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham, - Sistem pensiun, dan - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan BI, antara lain: Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-005/MNCB/DIR/05-16, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Anggota : Purnadi Harjono Anggota : Eko B. Supriyanto Sekretaris merangkap Anggota : Arifin S. Haris Anggota : Mohammad Sumarsono Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan. Fungsi utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko dan Good Corporate Governance di Perseroan, dengan cakupan tanggung jawab pada pengawasan terhadap: a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa

Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen

Risiko, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dekom guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perseroan;

67

Berdasarkan Keputusan Direksi No. SKEP-002/BABP/DIR/04-15 pada tanggal 1 April 2015 susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan menjadi sebagai berikut: Ketua : Eko B. Supriyanto Anggota : Purnadi Harjono Sekretaris merangkap anggota : Laily Fitri Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi: a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS,

b. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS,

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian

tunjangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang: - Penilaian terhadap sistem tersebut, - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham, - Sistem pensiun, dan - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya.

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan BI, antara lain: Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-005/MNCB/DIR/05-16, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Anggota : Purnadi Harjono Anggota : Eko B. Supriyanto Sekretaris merangkap Anggota : Arifin S. Haris Anggota : Mohammad Sumarsono Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan. Fungsi utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko dan Good Corporate Governance di Perseroan, dengan cakupan tanggung jawab pada pengawasan terhadap: a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa

Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen

Risiko, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dekom guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perseroan;

c. Pengawasan aktif terhadap kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko mencakup kebijakan-kebijakan yang terkait dengan risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, kepatuhan, hukum dan reputasi, serta menyampaikan rekomendasi dan saran hasil evaluasinya kepada Dekom;

d. Situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan sebagai akibat perubahan indikator-indikator pasar misalkan suku bunga, nilai tukar, regulasi serta perubahan situasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank, agar Dekom dapat melaporkan kepada regulator dalam kurun waktu yang ditetapkan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sebagai perusahaan publik, Perseroan harus membangun dan memelihara komunikasi dengan regulator, kalangan pasar modal, investor maupun masyarakat umum. Hal ini dilakukan dalam rangka keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip GCG dan dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kepercayaan Publik terhadap Perseroan. Sejalan dengan persyaratan ketentuan tentang keterbukaan informasi perusahaan, Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatan publikasi mengenai aktivitas Perseroan dan memelihara kewajaran, konsistensi dan transparansi mengenai hal-hal terkait kinerja tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memonitor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal serta sebagai penghubung antara Perseroan dengan stakeholders. Sekretaris Perusahaan sejak 25 Maret 2014 berdasarkan SK Direksi No. 040/MTS-HRG/III/14 adalah Andri Latif. Beliau berusia 47 tahun, Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta, 4 Juni 1969. Memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2009. Posisi yang pernah dijabat sebelumnya di dalam Perseroan adalah sebagai Corporate Legal & Corporate Affair Head Perseroan (Maret 2013 – Maret 2014), Corporate Legal Officer Perseroan (September 2012 – Maret 2013), Treasury, Int’l Banking, Trade Finance & Non Credit Transaction Legal (Des 2011 – Sept 2012), Commercial Credit & Corporate Business Legal Department Head, Commercial & Corporate Business Legal Officer (Mei 2005 – Juni 2008).

Adapun fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan antara lain: a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal; b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Website Emiten atau Perusahaan Publik;

- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Internal Audit Perseroan memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang telah mengikuti POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Audit Internal adalah bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

68

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aspek dan unsur kegiatan Perseroan yang langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya kepentingan Perseroan dan masyarakat. Sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum (SPFAIB), yang merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum, maka kepala Audit Internal /SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP – 002/BABP/DIR/05-12 tanggal 25 Mei 2012, telah ditunjuk Edi Alpian sebagai Head of Internal Audit/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Beliau warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan sejak tahun 2011. Selain memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi, beliau juga memegang sertifikasi profesi internasional dari GARP, maupun sertifikasi profesi nasional (QIA, Manajemen Risiko level 3). Sebelum bergabung di PT Bank MNC Internasional Tbk, pernah berkarir di PT Bank Internasional Indonesia (BII – 2004 – 2007), Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (1999 – 2004), PT Bank Dana Asia (1995 – 1999) dan PT Bank Indo Monex (1993 – 1995), yang sebagian besar dalam bidang Audit Internal. Tugas dan tanggung jawab internal audit antara lain sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan; b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan

kebijakan Perseroan; c. Melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan langsung maupun pengawasan secara tidak langsung dalam rangka

penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, guna meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana;

e. Membuat Laporan Hasil Audit (LHA) dan menyampaikan laporan tersebut kepada President Director dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Compliance, Legal dan Risk Management Director;

f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan i. Menjalin kerja sama dengan Komite Audit. Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal memiliki Piagam Audit (Audit Internal Charter) yang disahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh Bank Indonesia melalui SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank), juga sesuai dengan standar internasional yang bersumber pada The Professional Practice Framework dari Institute of Internal Auditors. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp307 juta dan Rp1.276 juta untuk periode tiga bulan pada 31 Maret 2016, Rp1.500 juta dan Rp9.763 juta untuk tahun 2015. Sedangkan di tahun 2014, gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp630 juta dan Rp6.840 juta.

69

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aspek dan unsur kegiatan Perseroan yang langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya kepentingan Perseroan dan masyarakat. Sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum (SPFAIB), yang merupakan bagian dari Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank Umum, maka kepala Audit Internal /SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP – 002/BABP/DIR/05-12 tanggal 25 Mei 2012, telah ditunjuk Edi Alpian sebagai Head of Internal Audit/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Beliau warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan sejak tahun 2011. Selain memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi, beliau juga memegang sertifikasi profesi internasional dari GARP, maupun sertifikasi profesi nasional (QIA, Manajemen Risiko level 3). Sebelum bergabung di PT Bank MNC Internasional Tbk, pernah berkarir di PT Bank Internasional Indonesia (BII – 2004 – 2007), Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (1999 – 2004), PT Bank Dana Asia (1995 – 1999) dan PT Bank Indo Monex (1993 – 1995), yang sebagian besar dalam bidang Audit Internal. Tugas dan tanggung jawab internal audit antara lain sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan; b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan

kebijakan Perseroan; c. Melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan langsung maupun pengawasan secara tidak langsung dalam rangka

penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, guna meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana;

e. Membuat Laporan Hasil Audit (LHA) dan menyampaikan laporan tersebut kepada President Director dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Compliance, Legal dan Risk Management Director;

f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan i. Menjalin kerja sama dengan Komite Audit. Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal memiliki Piagam Audit (Audit Internal Charter) yang disahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh Bank Indonesia melalui SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank), juga sesuai dengan standar internasional yang bersumber pada The Professional Practice Framework dari Institute of Internal Auditors. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp307 juta dan Rp1.276 juta untuk periode tiga bulan pada 31 Maret 2016, Rp1.500 juta dan Rp9.763 juta untuk tahun 2015. Sedangkan di tahun 2014, gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp630 juta dan Rp6.840 juta.

7. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:

8. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan komitmen Perseroan untuk menjadi Bank Nasional dan ketentuan perbankan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Perseroan tetap memposisikan diri untuk bergerak di sektor retail dan consumer banking. Oleh karena itu, untuk menjawab tuntutan bisnis yang begitu tinggi, Perseroan pun mengerahkan segenap upaya untuk mengembangkan kapabilitas dan meningkatkan kapasitas SDM-nya.

Untuk mendukung langkah-langkah pengembangan usaha, Perseroan melakukan program rekruitmen karyawan dalam jumlah yang cukup signifikan, termasuk karyawan berpengalaman, sambil terus melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai aspek pengelolaan SDM. Perseroan senantiasa mengacu pada ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam penetapan kompensasi dan benefit bagi karyawan. Untuk memastikan bahwa Total Reward yang diberikan kompetitif dibandingkan dengan bank-bank lain, Perseroan melakukan bench marking kompensasi dan benefit dengan pasar secara berkala. Seluruh pegawai juga telah diikutsertakan sebagai peserta jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program yang diikuti adalah Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Program Jaminan Kematian (JK), yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian bagi karyawan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi seperti saat terjadi peristiwa kecelakaan kerja, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja.

Finance Director

Compliance, Legal & Risk Management

Director

Operations & Technology

Director

Human Resources & General

Services Director

Funding Business Head

Consumer Lending

Business Head

Wholesale & SME Banking

Business Head

Financial Control Group

Treasury Group

Corporate Planning &

Strategic Group

Corporate Secretary

Internal Audit Group

Compliance Group

Risk Management

Group

Centralize Banking Ops.

Group

Branch & e-Channel Ops.

Group

Credit Administration

Group

Special Asset Management

Group

Information Technology

Group

Legal Counsel Group

Legal Litigation Group

Human Resources

Group

Presiden Director

General Services Group

Sales Group

Network Group

Product & Service

Development Group

Marketing Communication

Group

Branches

Consumer Credit Group

Card Business Group

Mortgage Business Group

Implant Banking Group

Multi Finance Group

Wholesale Banking I Group

Wholesale Banking II

Group

SME Banking Group

Credit Review Group

70

Fasilitas layanan kesehatan karyawan yang diberikan meliputi: 1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. Penggantian Kacamata (khusus karyawan) 4. Medical Check Up (khusus karyawan) 5. Penggantian biaya persalinan sampai dengan anak ketiga

Karyawan

Agar memiliki SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis, Perseroan terus mengembangkan jaringan yang tepat, program-program rekrutmen dan saringan yang ketat untuk menyeleksi kandidat karyawan. Perseroan mengambil berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem dan metode rekrutmen yang ada terus diimplementasikan.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang kepangkatan, pendidikan, usia tanggal 31 Juli 2016, tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Komposisi Menurut Jabatan

Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan 31 Juli 2016 31 Des 2015 31 Des 2014 31 Des 2013 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Sarjana 801 77,54 779 76,45 764 77,09 943 74,78 Diploma 214 20,72 221 21,69 218 22,00 289 22,92 Non Akademi 18 1,74 19 1,86 9 0,91 29 2,30 Total 1.033 100,00 1.019 100,00 991 100,00 1.261 100,00

Komposisi Menurut Jenjang Usia


18 – 30 276 26,72 267 26,20 312 31,48 432 34,26 31 – 40 457 44,24 454 44,55 406 40,97 523 41,48 41 – 50 231 22,36 243 23,85 237 23,92 256 20,30 51 – 55 62 6,00 51 5,00 29 2,93 41 3,25 Usia > 55 tahun 7 0,68 4 0,40 7 0,71 9 0,71 Total 1.033 100,00 1.019 100,00 991 100,00 1.261 100,00

Karyawan Perseroan telah mendirikan Serikat Pekerja dengan nama “Serikat Pekerja PT Bank MNC Internasional Tbk” dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 01/SPBBP/05 tanggal 28 Februari 2005. Per tanggal 31 Juli 2016, Perseroan tidak mempekerjakan karyawan maupun direksi asing serta memiliki 895 karyawan tetap dan 138 karyawan kontrak.


Komisaris 3 0,29 3 0,29 3 0,30 2 0,16 Direksi 5 0,48 4 0,39 6 0,61 4 0,32 Komite Pemantau Risiko 2 0,19 2 0,20 2 0,20 2 0,16 Komite Audit 2 0,19 2 0,20 2 0,20 1 0,08 Eksekutif 41 3,97 44 4,32 38 3,83 21 1,67 Manager 217 21,01 203 19,92 177 17,86 179 14,20 Officer 271 26,23 242 23,75 242 24,42 316 25,05 Staf 492 47,63 519 50,93 521 52,58 736 58,36 Total 1.033 100,00 1.019 100,00 991 100,00 1.261 100,00

71

Fasilitas layanan kesehatan karyawan yang diberikan meliputi: 1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. Penggantian Kacamata (khusus karyawan) 4. Medical Check Up (khusus karyawan) 5. Penggantian biaya persalinan sampai dengan anak ketiga

Karyawan

Agar memiliki SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis, Perseroan terus mengembangkan jaringan yang tepat, program-program rekrutmen dan saringan yang ketat untuk menyeleksi kandidat karyawan. Perseroan mengambil berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem dan metode rekrutmen yang ada terus diimplementasikan.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang kepangkatan, pendidikan, usia tanggal 31 Juli 2016, tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Komposisi Menurut Jabatan

Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan


Sarjana 801 77,54 779 76,45 764 77,09 943 74,78 Diploma 214 20,72 221 21,69 218 22,00 289 22,92 Non Akademi 18 1,74 19 1,86 9 0,91 29 2,30 Total 1.033 100,00 1.019 100,00 991 100,00 1.261 100,00

Komposisi Menurut Jenjang Usia


18 – 30 276 26,72 267 26,20 312 31,48 432 34,26 31 – 40 457 44,24 454 44,55 406 40,97 523 41,48 41 – 50 231 22,36 243 23,85 237 23,92 256 20,30 51 – 55 62 6,00 51 5,00 29 2,93 41 3,25 Usia > 55 tahun 7 0,68 4 0,40 7 0,71 9 0,71 Total 1.033 100,00 1.019 100,00 991 100,00 1.261 100,00

Karyawan Perseroan telah mendirikan Serikat Pekerja dengan nama “Serikat Pekerja PT Bank MNC Internasional Tbk” dan telah dicatatkan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 01/SPBBP/05 tanggal 28 Februari 2005. Per tanggal 31 Juli 2016, Perseroan tidak mempekerjakan karyawan maupun direksi asing serta memiliki 895 karyawan tetap dan 138 karyawan kontrak.


Komisaris 3 0,29 3 0,29 3 0,30 2 0,16 Direksi 5 0,48 4 0,39 6 0,61 4 0,32 Komite Pemantau Risiko 2 0,19 2 0,20 2 0,20 2 0,16 Komite Audit 2 0,19 2 0,20 2 0,20 1 0,08 Eksekutif 41 3,97 44 4,32 38 3,83 21 1,67 Manager 217 21,01 203 19,92 177 17,86 179 14,20 Officer 271 26,23 242 23,75 242 24,42 316 25,05 Staf 492 47,63 519 50,93 521 52,58 736 58,36 Total 1.033 100,00 1.019 100,00 991 100,00 1.261 100,00

Pembinaan dan Pengembangan Karyawan Perseroan secara aktif dan komprehensif terus mengembangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam rangka mendukung program pengembangan usaha Perseroan. Pengembangan usaha menuntut adanya pengembangan kapabilitas organisasi untuk merespon pertumbuhan usaha dalam mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang handal serta memiliki standar kualitas tinggi yang dibutuhkan pada setiap lini organisasi. Program pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan karyawan, serta pengembangan individu terkait dengan jabatan dan pekerjaan individu yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi karyawan baik hard skill maupun soft skill menjadi salah satu program utama di tahun 2015. Perseroan mengeluarkan biaya pelatihan untuk tahun 2015 sebesar Rp5,103 miliar dengan rata-rata 3,38 hari training per karyawan (training days/employee).

Program pelatihan dan pengembangan meliputi: a. Mandatory training

Program yang bersifat wajib untuk memenuhi aspek kepatuhan dan menjaga Perseroan dari potensi risiko yang dihadapi.

b. Leadership training Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan sebagai people manager serta memastikan bahwa karyawan mengetahui dan menerapkan budaya serta nilai-nilai Perseroan.

c. Product/Technical training Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis karyawan serta pengenalan produk Perseroan.

d. Soft skill dan Culture and Service Quality Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan non teknikal dan bersifat personal development.

Misi pelatihan dan pengembangan yang diterapkan oleh Perseroan adalah membangun dan mempertahankan personil yang berkualitas melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan fungsional serta pengembangan sikap kerja yang diharapkan Perseroan melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif berdasarkan analisa kebutuhan agar sasaran dan tujuan Perseroan dapat tercapai. Proses perencanaan Pelatihan dan Pengembangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Analisa Pelatihan dan Pengembangan dilakukan oleh atasan karyawan, yang selanjutnya disampaikan

kepada Human resource Group. b. Berdasarkan masukan tersebut, Human resource Group membuat program Pelatihan dan

Pengembangan yang dibutuhkan, diantaranya berupa training kurikulum. Program Pelatihan dan Pengembangan diinformasikan kepada seluruh karyawan sebagai acuan penyusunan Individual Development Plan (IDP).

c. Karyawan bersama dengan atasan menyusun Individual Development Plan, serta memonitor pencapaiannya.

9. Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan

Perseroan merupakan pihak penggugat, termohon banding, pemohon kasasi, pemohon PKPU, tergugat maupun terlawan dalam beberapa perkara perdata. Perkara-perkara tersebut berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah, gugatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, pemohon PKPU dalam upaya menyelesaikan kredit yang sulit dan 1 perkara dimana Perseroan menghadapi somasi dari pihak ketiga yang secara material tidak mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan juga menghadapi 2 perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU yang diajukan Perseroan.

72

Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara Pidana, Kepailitan, maupun Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja, perkara tata usaha negara, sengketa arbitrase, serta sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Berikut keterangan singkat mengenai perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan:

No Nomor & Tanggal Putusan Pihak Berperkara Kasus Posisi Tuntutan Gugatan/

Dakwaan

Putusan Pengadilan/Lembaga

Penyelesaian Sengketa dan Upaya Hukum

1 69/Pdt/2014/PT.Mks tanggal 20 Mei 2014 jo 348/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 20 Desember 2012

PK : Perseroan TK : Ny Susi Karnadi dkk TK 1 : Darwis Bahar TK 2 : CV Daya Gita CM TK 3 : Perseroan TK 4 : Kiem Beng TK 5 : Notaris Siti Hasnati TTK 1 : KPKNL Makassar

Poses balik nama Jaminan SHM No. 461 dan SHM No. 462 semula a/n Mumung Bahar (Pewaris) ke a/n Susi Karnadi (Penjamin) dilakukan oleh Darwis Bahar (Tergugat) melalui Notaris Siti Hasnati (Tergugat 3) adalah tidak sah

Jaminan tanah SHM No. 202094/Pattunuang an Ny Susi Karnadi dijaminkan oleh Tergugat 1, tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan didalilkan bahwa Tergugat 1 menjaminkan dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat 1 (Ny Susi Karnadi), sehingga jaminan yang telah laku dijual lelang tidak sah.

- Menyatakan menurut hukum Perbuatan T.1 dan T.2 yang menjaminkan kedua SHM No. dan SHM No 462 keduanya dahulu an alm Mumung Bahar sekarang an Ny Susi Karnadi (P.1), ke T.3, adalah perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan menurut hukum SHM No. 20294 dengan luas 230 M2, terletak di Jl Nusantara No 23 Makassar, tercatat an Ny Susi Karnadi telah dijaminkan ke an T.2, kepada T.3 adalah perbuatan melawan hukum. Menyatakan menurut hukum perbuatan T.1 dan T.2, yang menjaminkan kepada T.3 adalah berupa SHM No. 461 luas 406 M2 an Alm Mumung Bahar dan SHM No 462 luas 462 M2 an Alm Mumung Bahar sekarang atas nama P.1 adalah batal dan tidak sah.

- Menyatakan batal dan tidak sah, jual beli lelang dilakukan TT.1 dan TT.2 terhadap jaminan atas sertipikat HM No. 20294.

- Menghukum kepada T.3 atau pihak-pihak yang Menguasai sertipikat SHM No 461 dan SHM No 462 untuk menyerahkan secara sukarela dan sempurna kepada Para Penggugat 1 s/d 4 atau dengan bantuan aparat penegak hukum Kepolisian.

- Menghukum kepada T.4 ataupun pihak-pihak lainnya yang menguasai sertipikat SHM No 20294, an P.1 untuk menyerahkan

Memenangkan Para Penggugat di tingkat banding. Status : Perseroan mengajukan Kasasi.

73

Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara Pidana, Kepailitan, maupun Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja, perkara tata usaha negara, sengketa arbitrase, serta sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Berikut keterangan singkat mengenai perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan:


Dakwaan



1 69/Pdt/2014/PT.Mks tanggal 20 Mei 2014 jo 348/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 20 Desember 2012

PK : Perseroan TK : Ny Susi Karnadi dkk TK 1 : Darwis Bahar TK 2 : CV Daya Gita CM TK 3 : Perseroan TK 4 : Kiem Beng TK 5 : Notaris Siti Hasnati TTK 1 : KPKNL Makassar

Poses balik nama Jaminan SHM No. 461 dan SHM No. 462 semula a/n Mumung Bahar (Pewaris) ke a/n Susi Karnadi (Penjamin) dilakukan oleh Darwis Bahar (Tergugat) melalui Notaris Siti Hasnati (Tergugat 3) adalah tidak sah

Jaminan tanah SHM No. 202094/Pattunuang an Ny Susi Karnadi dijaminkan oleh Tergugat 1, tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan didalilkan bahwa Tergugat 1 menjaminkan dengan cara memalsukan tanda tangan Penggugat 1 (Ny Susi Karnadi), sehingga jaminan yang telah laku dijual lelang tidak sah.

- Menyatakan menurut hukum Perbuatan T.1 dan T.2 yang menjaminkan kedua SHM No. dan SHM No 462 keduanya dahulu an alm Mumung Bahar sekarang an Ny Susi Karnadi (P.1), ke T.3, adalah perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan menurut hukum SHM No. 20294 dengan luas 230 M2, terletak di Jl Nusantara No 23 Makassar, tercatat an Ny Susi Karnadi telah dijaminkan ke an T.2, kepada T.3 adalah perbuatan melawan hukum. Menyatakan menurut hukum perbuatan T.1 dan T.2, yang menjaminkan kepada T.3 adalah berupa SHM No. 461 luas 406 M2 an Alm Mumung Bahar dan SHM No 462 luas 462 M2 an Alm Mumung Bahar sekarang atas nama P.1 adalah batal dan tidak sah.

- Menyatakan batal dan tidak sah, jual beli lelang dilakukan TT.1 dan TT.2 terhadap jaminan atas sertipikat HM No. 20294.

- Menghukum kepada T.3 atau pihak-pihak yang Menguasai sertipikat SHM No 461 dan SHM No 462 untuk menyerahkan secara sukarela dan sempurna kepada Para Penggugat 1 s/d 4 atau dengan bantuan aparat penegak hukum Kepolisian.

- Menghukum kepada T.4 ataupun pihak-pihak lainnya yang menguasai sertipikat SHM No 20294, an P.1 untuk menyerahkan

Memenangkan Para Penggugat di tingkat banding. Status : Perseroan mengajukan Kasasi.


Dakwaan



dalam keadaan sempurna kepada Para Penggugat atau melalui pihak aparat penegak hukum Kepolisian.

- Menghukum kepada T.1 s/d 5 dan TT.1 dan TT.2 secara tanggungn renteng kepada Para P.1 s/d 4 sebesar Rp 700.000.000,- setiap T.1 s/d 5 dan TT.1 dan TT.2 lalai melaksanakan putusan ini.

2 450/Pdt/2014/PTDKI tanggal 25 Agustus 2014 jo. 55/Pdt.G/2013/PN Jak.Pst tanggal 30 Oktober 2013

PB : Perseroan TB : Indra Gunawan

Perbuatan T membatalkan penjualan AYDA (eks jaminan PT Dharma Indah) di Puri Kembangan dan menyatakan hangus uang muka yang telah disetorkan oleh P sebesar Rp 1,5 milyar adalah sebagai perbuatan melawan hukum.

Menghukum T membayar kerugian seluruhnya sebesar Rp. 1,8 milyar dan penggantian biaya Lawyer 150 juta

Memenangkan Penggugat di tingkat Banding. Status : Upaya Perseroan mengajukan gugatan baru

3 38/Pdt.G/2014/PN.Gsk tanggal 16 Februari 2014

P/PB : Purwanto T 1/TB1: Perseroan T 2/TB2 : KPKNL Surabaya T 3/TB3 : Phoa Jhons/Pemenang Lelang

Jumlah hutang P Rp 112.501.648,24 tidak benar karena P pernah melakukan beberapa kali angsuran namun tidak mengurangi hutang pokok sehingga perbuatan Perseroan dinilai melanggar hukum/ perjanjian. Perseroan dalam melakukan pelelangan jaminan melalui KPKNL Surabaya, tanpa memberikan teguran/memberitahukan terlebih dahulu kepada P dan Bank melakukannya tanpa melalui prosedur lelang yang benar, yang akhirnya jaminan terjual lelang yang dimenangkan oleh T.3.

- Menyatakan jaminan milik P sebidang tanah HM Nomor 166 luas 806 m2 an Endang Iswati.

- Menyatakan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik P adalah melawan hukum dan harus dibatalkan.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Status: Penggugat menyatakan banding

4 58/Pdt.G/2014/PN.Unr tanggal 12 Januari 2015

PB : Sri Mulyani TB : Perseroan T-TB : KPKNL

Bank dalam melakukan pelelangan jaminan SHM No. 88 a/n Saipan (suami/

- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan P adalah yang berhak atas hak yang terkait dalam

Mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat dan PN Ungaran tidak berhak mengadili perkara a

74


Dakwaan



Semarang Penggugat), melalui KPKNL Semarang belum mendapat perintah pengadilan dan Bank melakukan tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri.

status hak miliknya SHM No. 88 seluas 85 m2, Ungaran Timur.

- Menyatakan T melakukan lelang tanpa persetujuan Klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan menurut hukum T agar tidak main hakim sepihak atas pemindah tangankan tempat dan tanah pekarangan tempat dan tanah pekarangan, apalagi lelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

quo. Status : Penggugat menyatakan banding

5 40/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 21 Maret 2016 jo 30/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 8 Oktober 2015

P/PB : Andri Suherman/ Debitur T/TB : Perseroan TT 1/TTB 1 : BPN Kab Bandung TT 2/TTB 2 : KPKNL Bandung

Adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait jumlah hutang tidak pasti, karena Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat. Sehingga sisa hutang berjumlah sebesar Rp. 303.287.820 untuk kedua fasilitas kreditnya.

Sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai ketidakpastian jumlah hutang yang merugikan Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat menuntut pembayaran untuk jumlah tertentu sebesar Rp. 1.500.000,-

- Menyatakan bahwa P telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada T untuk kedua fasilitas perjanjian kredit a quo yakni sejumlah Rp 456.712.180

- Menyatakan menetapkan sisa hutang untuk perjanjian pertama adalah sebesar Rp 176.179.619 dan untuk Perjanjian Kredit kedua sejumlah Rp 127.108.201, sehingga sisa hutang P sebesar Rp 303.287.820 atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh P kepada T.

- Menghukum T untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut : Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp 25.000.000,

- Menyatakan Perjanjian Kredit No. 001/BPMU-UBER/BDG/XII/2010 tgl 01 Desember 2010, beserta perjanjian perubahan sebagaimana Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit No. 001/BPMU-UBER/BDG/Add-PK-

Putusan banding memenangkan Bank amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Bandung Status : Monitoring pengajuan kasasi

75


Dakwaan



Semarang Penggugat), melalui KPKNL Semarang belum mendapat perintah pengadilan dan Bank melakukan tindakan sewenang-wenang dan main hakim sendiri.

status hak miliknya SHM No. 88 seluas 85 m2, Ungaran Timur.

- Menyatakan T melakukan lelang tanpa persetujuan Klien kami adalah tindakan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan menurut hukum T agar tidak main hakim sepihak atas pemindah tangankan tempat dan tanah pekarangan tempat dan tanah pekarangan, apalagi lelang merupakan tindakan yang melawan hukum menurut undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

quo. Status : Penggugat menyatakan banding

5 40/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 21 Maret 2016 jo 30/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 8 Oktober 2015

P/PB : Andri Suherman/ Debitur T/TB : Perseroan TT 1/TTB 1 : BPN Kab Bandung TT 2/TTB 2 : KPKNL Bandung

Adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait jumlah hutang tidak pasti, karena Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat. Sehingga sisa hutang berjumlah sebesar Rp. 303.287.820 untuk kedua fasilitas kreditnya.

Sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai ketidakpastian jumlah hutang yang merugikan Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat menuntut pembayaran untuk jumlah tertentu sebesar Rp. 1.500.000,-

- Menyatakan bahwa P telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada T untuk kedua fasilitas perjanjian kredit a quo yakni sejumlah Rp 456.712.180

- Menyatakan menetapkan sisa hutang untuk perjanjian pertama adalah sebesar Rp 176.179.619 dan untuk Perjanjian Kredit kedua sejumlah Rp 127.108.201, sehingga sisa hutang P sebesar Rp 303.287.820 atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh P kepada T.

- Menghukum T untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut : Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp 25.000.000,

- Menyatakan Perjanjian Kredit No. 001/BPMU-UBER/BDG/XII/2010 tgl 01 Desember 2010, beserta perjanjian perubahan sebagaimana Perjanjian Perubahan I terhadap Perjanjian Kredit No. 001/BPMU-UBER/BDG/Add-PK-

Putusan banding memenangkan Bank amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Bandung Status : Monitoring pengajuan kasasi


Dakwaan



sesuai kemampuan karena usahanya mengalami kemerosotan saat ini.

PT/VIII/2011 yang disahkan oleh DR. Ranti Fauza Mayana, SH Notaris di Bandung sebagaimana surat dibawah tangan yang disahkan No. 1379/S/RFM/2010 dan Perjanjian Kredit No. 012 /BPMU-UBER/BDG/XII

6 67/Pdt/2016/PT.Smg tanggal 2 Maret 2016 jo 70/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 9 September 2015

P 1/PB 1 : Sulami P 2/PB 2: Much Sonalia P 3:/PB 3 Jamilatun P 4:/PB 4 Much Ridwan Fawzy P 5/PB 5 : Masruroh T 1/TB 1 :Fatoni T 2/TB 2: Eko Watono T 3/TB 3: Isroatun T 4/TB 4: Desa Wonosari T 5 /TB 5: Perseroan T 6/TB 6: KPNL Semarang T 7/TB 7: Agus Suharso T 8/TB 8: Sri Rezeki Budi Martono TT: BPN Semarang

Menurut Para Penggugat penjaminan yang dilakukan oleh Fatony (T.1), Eko Wartono (T.2) dan Isroatun (T.3) berdasarkan Surat Keterangan Waris adalah tidak sah dan melawan hukum karena tidak melibatkan para Penggugat (Sulami, Much Sonalia dan Jamilatun) sebagai ahli waris yang juga memiliki hak atas sertifikat yang dijaminkan kepada Perseroan.

- Menyatakan menurut hukum Ibu ALFIDAH, Para P, T.1, T.2 dan T.3 adalah Ahli Waris dari Bapak SA’DUN (Alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa.

- Menyatakan menurut Hukum/Tindakan T.1 menjaminkan tanah obyek sengketa kepada T.5 tanpa melibatkan Para P merupakan perbuatan melawan hukum.

- Menyatakan menurut hukum T.7 dan T.8 sebagai Pemenang Lelang adalah Cacat Hukum sehingga batal demi hukum

Putusan menguatkan putusan PN Semarang (memenangkan Bank). Status : Para Penggugat menyatakan kasasi

7 779/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Januari 2016

PB : Ny Heldy Djafar Noor dkk TB 1 : Perseroan TB 2 : PT. QR Tambang Makmur

Pelaksanaan lelang yang berakibat terjual lelang jaminan Peara P dilakukan dengan itikad buruk sehingga cacat hukum karena : P tidak diberi

kesempatan terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang T.2

Adanya perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit yang dilakukan

o menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa

o menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta benda milik Tergugat/Terbanding

o menyatakan Para Penggugat/ Pembanding adalah pemilik sah atas objek sengketa

o Memerintahkan kepada T.1 untuk memberi kesempatan dan jangka waktuk kepada Para P untuk menyelesaikan hutang

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya Status : Para Penggugat menyatakan Banding

76


Dakwaan



oleh T.1 dan T.2 tanpa pemberitahuan/ persetujuan dari Para Penggugat selaku Penjamin.

T.2 o Menyatakan

pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek sengketa yang dilakukan melalui TT.1 yang pelaksanaannya dilakukan oleh TT.2 berikut segala akibathukum yang ditimbulkannya adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah;

o Memerintahkan kepada TT.3 untuk tidak melakukan perubahan status hukum atau peralihan/ pemindahan hak kepada pihak lain atas obyek sengketa dan mencatat dalam Buku Tanah SHM No. 2147/Bangka sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

o Menghukum Para T secara renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para P sebesar Rp 25.000.000.000,-

o Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan.

8 65/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16/12/2015

PM : Perseroan TM 1 : KPI TM 2 : Prof. DR. Masngudi

KPI telah wanprestasi kepada MNCB dengan jumlah pinjaman pokok Rp 21.586.578.111,- (04 /12/2014). Selain itu KPI mempunyai kewajiban kepada Bank Yudha Bakti dan BNI

PL Memohonkan PKPU PKPU/ Pailit terhadap TM I : KPI TM II : Prof. DR. Masngudi

1. Menyatakan PKPU No. 65/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN.Jkt.Pst An. KPI dan Prof. DR Masngudi berakhir.

2. Menyatakan KPI dan Prof. DR. Masngudi pailit dengan segala akibat hukumnya Status : Kurator melakukan pemberesan harta pailit.

9 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl tanggal 17 Mei 2016

PL : Herry Prasetyo/Dir CV. Exotic TR TL 1 : Perseroan TL 2 : Efendy, Amd,

Pelawan keberatan atas lelang yang dilakukan oleh MNC Bank atas SHM No. 07087 yang menjadi

- Memerintahkan Terlawan I agar tidak melakukan/melaksanakan lelang atas obyek jaminan tersebut yang

Status : Menyatakan PN Bantul tidak berwenang mengadili perkara gugatan Pelawan.

77


Dakwaan



oleh T.1 dan T.2 tanpa pemberitahuan/ persetujuan dari Para Penggugat selaku Penjamin.

T.2 o Menyatakan

pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek sengketa yang dilakukan melalui TT.1 yang pelaksanaannya dilakukan oleh TT.2 berikut segala akibathukum yang ditimbulkannya adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak sah;

o Memerintahkan kepada TT.3 untuk tidak melakukan perubahan status hukum atau peralihan/ pemindahan hak kepada pihak lain atas obyek sengketa dan mencatat dalam Buku Tanah SHM No. 2147/Bangka sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

o Menghukum Para T secara renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para P sebesar Rp 25.000.000.000,-

o Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan.

8 65/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16/12/2015

PM : Perseroan TM 1 : KPI TM 2 : Prof. DR. Masngudi

KPI telah wanprestasi kepada MNCB dengan jumlah pinjaman pokok Rp 21.586.578.111,- (04 /12/2014). Selain itu KPI mempunyai kewajiban kepada Bank Yudha Bakti dan BNI

PL Memohonkan PKPU PKPU/ Pailit terhadap TM I : KPI TM II : Prof. DR. Masngudi

1. Menyatakan PKPU No. 65/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN.Jkt.Pst An. KPI dan Prof. DR Masngudi berakhir.

2. Menyatakan KPI dan Prof. DR. Masngudi pailit dengan segala akibat hukumnya Status : Kurator melakukan pemberesan harta pailit.

9 57/Pdt.Plw/2015/PN.Btl tanggal 17 Mei 2016

PL : Herry Prasetyo/Dir CV. Exotic TR TL 1 : Perseroan TL 2 : Efendy, Amd,

Pelawan keberatan atas lelang yang dilakukan oleh MNC Bank atas SHM No. 07087 yang menjadi

- Memerintahkan Terlawan I agar tidak melakukan/melaksanakan lelang atas obyek jaminan tersebut yang

Status : Menyatakan PN Bantul tidak berwenang mengadili perkara gugatan Pelawan.


Dakwaan



Spd TL 3 : KPKNL Yogyakarta

jaminan di MNC Bank karena Pelawan sudah siap menjual asetnya yang dijadikan jaminan namun tiba- tiba Terlawan I sudah mendaftarkan lelang pada KPKNL Yogyakarta ( Terlawan III) dan lelang telah dimenangkan oleh Efendy, Amd, Spd ( Terlawan II)

belum terjual. - Menyatakan bahwa

lelang yang diajukan oleh Terlawan I Batal Demi Hukum

Pelawan mengajukan banding

10 752/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 5 April 2016

P: Gend Maichel T : Kakak Kandung Debitur T 1 : Lusiana Tutuhatunewa T 2 : Perseroan

Bahwa P mengajukan gugatan kepada Bank karena Debitur bernama Rita yang tak lain adalah ibu kandungnya telah meninggal sebelum adanya perjanjian kredit di Bank (21/08/1999), sehingga PK yang diajukan oleh Rita yang tak lain adalah Lusiana ( mengaku Rita) adalah perbuatan melawan hukum

- Menyatakan bahwa obyek sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Semolowaru Elok Blok C/3 Surabaya dengan SHM No. 3222 an RITA merupakan milik alm Ny. Rita

- Menyatakan sah kutipan Akta Kelahiran yang telah dibuat di Surabaya tgl 27 Februari 2008 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 1965 telah lahir GLEND MAICHEL TUTUHATUNEWA dari perkawinan ELISA TUTUHATUNEWA dan MARGARETHA ELIEM RITA.

- Menyatakan sah menurut Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan di Kota Surabaya pada tanggal 05 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

- Menyatakan Tergugat I : LUCIANA TUTUHATUNEWA bersalah telah memalsukan dokumen untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.

- Menyatakan Bank ICB Bumi Putera unit Mikro Pasar Rungkut Makmur perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum

- Menyatakan memerintahkan

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Status : Penggugat Mengajukan Banding

78


Dakwaan



kepada KPKNL untuk tidak melakukan pelelangan atas obyek SHM No. 3222 an. RITA

- Menetapkan Penggugat merupakan ahli waris sah dari obyek sebidang tanah SHM No. 3222 Surat an. RITA

11 512/Pdt.G/2015/PN.SMG tanggal 24 Mei 2016

P : Djoni Sumardjono T 1 : ICBB T 2 : Perseroan T 3 : BPN Semarang

Gugatan dilakukan karena adanya lelang yang diajukan oleh Bank, dasar gugatan Penggugat tidak pernah membuat Perjanjian Kredit dengan MNC Bank, hanya membuat Perjanjian Kredit dengan Bank ICB.

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut dibawah ini :

- SHM No. 759, SHM No. 111, SHM No. 774, SHM No. 37, SHM No. 448, SHM No. 449, SHM No. 959

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PMH yang merugikan Penggugat.

- Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas 7 ( tujuh) bidang tanah dan bangunan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan khususnya UUHT No. 6 tahun 1996.

- Menyatakan Tergugat II tidak berhak melakukan pelelangan karena cacat hukum tidak mempunyai Surat Perjanjian Kredit yang diamanatkan oleh Undang –Undang antara Penggugat dan Tergugat II;

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melakukan peralihan hak sampai menunggu Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (incracht)

Status : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan banding.

12 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal /09/2015

P 1: Shima Seiki (Hongkong) Ltd di Hongkong P 2 : Shima Seiki MFG, Ltd (jepang) di Jepang T 1 : Perseroan T 2 : Bank SBI T 3 : KPKNL Serpong T 4 : PT Jaba Garmindo (dlm pailit) TT 1 : Sumitomo Mitsui Finance &

Penggugat mengklaim bahwa jaminan berupa 100 unit mesin terkomputerisasi merk Shime Seiki adalah merupakan mesin yang dibeli oleh Tergugat IV ( PT Jaba) dan belum lunas pembayarannya sehingga 100 unit mesin yang menjadi jaminan di MNCB tersebut adalah tidak

- Menyatakan P 1 adalah pemilik sah atas 50 mesin model SSR 112-SV 7G (LL), 50 mesin model SSSR 112-SV 12G (MM) dan 15 unit model SSR 112-SV 7G (LL)

- Menyatakan batal risalah lelang

Status : Dalam pemeriksaan di PN Jakarta Pusat

79


Dakwaan



kepada KPKNL untuk tidak melakukan pelelangan atas obyek SHM No. 3222 an. RITA

- Menetapkan Penggugat merupakan ahli waris sah dari obyek sebidang tanah SHM No. 3222 Surat an. RITA

11 512/Pdt.G/2015/PN.SMG tanggal 24 Mei 2016

P : Djoni Sumardjono T 1 : ICBB T 2 : Perseroan T 3 : BPN Semarang

Gugatan dilakukan karena adanya lelang yang diajukan oleh Bank, dasar gugatan Penggugat tidak pernah membuat Perjanjian Kredit dengan MNC Bank, hanya membuat Perjanjian Kredit dengan Bank ICB.

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut dibawah ini :

- SHM No. 759, SHM No. 111, SHM No. 774, SHM No. 37, SHM No. 448, SHM No. 449, SHM No. 959

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PMH yang merugikan Penggugat.

- Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas 7 ( tujuh) bidang tanah dan bangunan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan khususnya UUHT No. 6 tahun 1996.

- Menyatakan Tergugat II tidak berhak melakukan pelelangan karena cacat hukum tidak mempunyai Surat Perjanjian Kredit yang diamanatkan oleh Undang –Undang antara Penggugat dan Tergugat II;

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melakukan peralihan hak sampai menunggu Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (incracht)

Status : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan banding.

12 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal /09/2015

P 1: Shima Seiki (Hongkong) Ltd di Hongkong P 2 : Shima Seiki MFG, Ltd (jepang) di Jepang T 1 : Perseroan T 2 : Bank SBI T 3 : KPKNL Serpong T 4 : PT Jaba Garmindo (dlm pailit) TT 1 : Sumitomo Mitsui Finance &

Penggugat mengklaim bahwa jaminan berupa 100 unit mesin terkomputerisasi merk Shime Seiki adalah merupakan mesin yang dibeli oleh Tergugat IV ( PT Jaba) dan belum lunas pembayarannya sehingga 100 unit mesin yang menjadi jaminan di MNCB tersebut adalah tidak

- Menyatakan P 1 adalah pemilik sah atas 50 mesin model SSR 112-SV 7G (LL), 50 mesin model SSSR 112-SV 12G (MM) dan 15 unit model SSR 112-SV 7G (LL)

- Menyatakan batal risalah lelang

Status : Dalam pemeriksaan di PN Jakarta Pusat


Dakwaan



Leasing (Hongkong) Ltd di Hongkong TT 2 : Sumitomo Mitsui Finance &Leasing Co Ltd di Jepang

sah

13 705/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel reg No. 4 Desember 2015

P : Perseroan T 1: Tubagus CW T 2 : Airin RD

Karena tidak adanya pembayaran dari Tubagus CW ataupun isterinya maka MNCB melakukan gugatan, dimana saat ini Tubagus sedang menjalani masa hukuman terkait kasus Korupsi

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp 3.801.425.055.51

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,-

Status : Dalam pemeriksaan di PN Jakarta Selatan

14 41/Pdt.G/2016/PN.SMG, reg tanggal 02/02/2016

P : Djoko Sutikno T 1 : Djoni Sumardjono T 2 : Perseroan TT: KPKNL Semarang

Penggugat adalah ahli waris bersama Djoni Sumarjono (9 orang bersaudara kandung) dari orang tua (orang tua keduanya sudah meninggal) bernama Arlina dan Eddy Sutanto yang meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah HM No. 111 luas 370 m2. SHM No 111 telah beralih kepada Djoni Sumarjono berdasarkan Akta Hibah tgl 5 Juni 2006 dibuat dihadapan PPAT / Notaris Angelique Tedja Juwana SH dari semula atas nama Eddy Sutanto kepada Djoni Sumarjono. Peralihan tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, sehingga menuntut pembatalan.

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak mendapat bagian atas harta peninggalan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 111 luas 370 M di Semarang.

- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Persamaan terhadap Objek SHM No. 111 luas 370 M² yang terletak di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang.

- Menyatakan Batal atas semua pemasangan Hak Tanggungan SHM No. 111 luas 370 M² yang terletak di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang.

- Menghukum dan memerintahkan agar SHM No. 111 Luas 370 M² terletak di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang.

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang

15 175/Pdt.G/2015/PN.Blb reg tanggal 26 Oktober 2015

P : Paulus Arifin

T 1 : Perseroan T 2 : KPKNL Bandung T 3 : BPN Kab Bandung T 4 : Daud Antonius Sanjaya T 5 : Yudi Kurniawan ex debitur

T 6 : Lusi Felisha

Penggugat adalah pihak yang menang di dalam perkara No. 1096K/PDT/2010 tgl 06/09/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana bunyi putusan tersebut antara lain :

- Menghukum Tergugat I (Yudi Kurniawan) membayar

- Menyatakan sah menurut hukum dan menurut keputusan Mahkamah Agung RI tgl 06 September 2011 No. 1096K/PDT/2010, Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang tertuang dalam SHM No. 54/Ds. Parung Serab terletak di Prov. Jawa Barat Kab. Bandung, Kec. Katapang, sekarang Kec. Soreang Ds. Parung Serab luas 1300 M2 GS tgl 20

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bale Bandung

80


Dakwaan



TT : Notaris Desiana Chafsah,

hutangnya kepada Penggugat ( Paulus Arifin) Rp 3.872.000.000,-

- Menyatakan sah dan berharga sita persamaan No. 09/PDT.G/2008/PN.BB tgl 29 Juli 2008 sesuai dengan Berita Sita Persamaan No. 09/Pdt.G/2008/PN.BB tgl 5 Agustus 2008

- Penggugat mengklaim bahwa ia berhak atas objek yang dijaminkan oleh T.5 (Debitur) dimana saat ini jaminan tsb telah terjual lelang

Februari 1991 No. 807/1991 setempat dikenal sebagai Blok Rahayu, Jl. Raya Soreang ke Copatik No. 65.

- Menyatakan perbuatan Tergugat IV, membeli berdasarkan kutipan Risalah Lelang tgl 18 Agustus 2015 No. 987/2015 dan menguasai tanah berikut bangunan yang tertuang dalam SHM No. 54/Parung Serab adalah tanpa hak dan melawan hukum.

- Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam Keadaan kosong dan baik

- Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.872.000.000,- ( tiga milyar delapan ratus tujuh piluh dua juta rupiah ) sesuai yang tercantum dalam keputusan Mahkamah Agung No. 1096K/PDT/2010 tgl 06 September 2011

- Menyatakan sah demi hukum putusan Mahkamah Agung RI tgl 06 September 2011 No. 1096K/PDT/2011

16 42/Pdt-Sus-PKPU/2016/PN. NIaga.Jkt.Pst tanggal 3 Mei 2015

PM : Perseroan TM 1 : PT. Boengsu Djaya TM 2 : Ratna Dewi

Debitur memperoleh kredit tanggal 24/01/2014, plafon Rp 24 Milyar dijamin 9 sertipikat (T & B) dan PG Ratna Dewi. Tanggal 26/01/2015 melalui KPKNL Jakarta, Bank telah melakukan lelang jaminan melalui KPKNL Bogor dan telah dilakukan lelang pada tanggal 26 Januari 2016, namun lelang batal dilaksanakan, karena SKPT Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 20 Januari 2016 tercatat ada blokir Debitur sulit untuk ditemui

Memohonkan PKPU terhadap PT Boengsu Djaya dan Ratna Dewi

Status : Termohon telah dinyatakan pailit. Dalam proses insolvensi yang akan diikuti pemberesan boedel pailit.

17 07/PKPU/2016/PN.Niaga Sby tanggal 1 Juni 2016

PM : Perseroan TM 1 : PT. Karya Samudra Sejati TM 2 : Suriansyah

PT KSS (TM 1 ) memperoleh kredit tanggal 31/10/2012 O/s tgl 30/11/2015, total Rp

Memohonkan PKPU terhadap PT Karya Samudra Sejati

Status : Mengabulkan permohonan PKPU Sementara yang diajukan Perseroan.

81


Dakwaan



TT : Notaris Desiana Chafsah,

hutangnya kepada Penggugat ( Paulus Arifin) Rp 3.872.000.000,-

- Menyatakan sah dan berharga sita persamaan No. 09/PDT.G/2008/PN.BB tgl 29 Juli 2008 sesuai dengan Berita Sita Persamaan No. 09/Pdt.G/2008/PN.BB tgl 5 Agustus 2008

- Penggugat mengklaim bahwa ia berhak atas objek yang dijaminkan oleh T.5 (Debitur) dimana saat ini jaminan tsb telah terjual lelang

Februari 1991 No. 807/1991 setempat dikenal sebagai Blok Rahayu, Jl. Raya Soreang ke Copatik No. 65.

- Menyatakan perbuatan Tergugat IV, membeli berdasarkan kutipan Risalah Lelang tgl 18 Agustus 2015 No. 987/2015 dan menguasai tanah berikut bangunan yang tertuang dalam SHM No. 54/Parung Serab adalah tanpa hak dan melawan hukum.

- Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam Keadaan kosong dan baik

- Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.872.000.000,- ( tiga milyar delapan ratus tujuh piluh dua juta rupiah ) sesuai yang tercantum dalam keputusan Mahkamah Agung No. 1096K/PDT/2010 tgl 06 September 2011

- Menyatakan sah demi hukum putusan Mahkamah Agung RI tgl 06 September 2011 No. 1096K/PDT/2011

16 42/Pdt-Sus-PKPU/2016/PN. NIaga.Jkt.Pst tanggal 3 Mei 2015

PM : Perseroan TM 1 : PT. Boengsu Djaya TM 2 : Ratna Dewi

Debitur memperoleh kredit tanggal 24/01/2014, plafon Rp 24 Milyar dijamin 9 sertipikat (T & B) dan PG Ratna Dewi. Tanggal 26/01/2015 melalui KPKNL Jakarta, Bank telah melakukan lelang jaminan melalui KPKNL Bogor dan telah dilakukan lelang pada tanggal 26 Januari 2016, namun lelang batal dilaksanakan, karena SKPT Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 20 Januari 2016 tercatat ada blokir Debitur sulit untuk ditemui

Memohonkan PKPU terhadap PT Boengsu Djaya dan Ratna Dewi

Status : Termohon telah dinyatakan pailit. Dalam proses insolvensi yang akan diikuti pemberesan boedel pailit.

17 07/PKPU/2016/PN.Niaga Sby tanggal 1 Juni 2016

PM : Perseroan TM 1 : PT. Karya Samudra Sejati TM 2 : Suriansyah

PT KSS (TM 1 ) memperoleh kredit tanggal 31/10/2012 O/s tgl 30/11/2015, total Rp

Memohonkan PKPU terhadap PT Karya Samudra Sejati

Status : Mengabulkan permohonan PKPU Sementara yang diajukan Perseroan.


Dakwaan



12.526.917.097

H Suriansyah (TM 2 ) memperoleh kredit tgl 07/05/2010, O/s tgl 30 November 2015 adalah Rp 13.557.251,958 dijamin dengan : Hutang debitur telah jatuh tempo, Debitur tidak melakukan pembayaran

Proses rapat PKPU sedang berlangsung

18 23/Pdt.G/2016/PN.Unr reg tgl tanggal 17 Maret 2016

PL : Fauzan TL 1: Perseroan TL 2: ICBB Cab Semarang TL 3 : KPKNL Semarang TTL 1 : BPN Ungaran TTL 2 : OJK Kanwil Semarang

Pelawan telah melakukan pembayaran lancar selama 6 bulan, karena pemutusan hubungan dagang berdampak pada usaha Pelawan sehingga tersendat melakukan pembayaran, Pembayaran yang telah dilakukan Pelawan adalah sebesar Rp 140.340.005,-. Pelawan pernah minta restrukturisasi secara lisan namun tidak ditanggapi oleh T1. Pelelangan yang dilakukan oleh T1 tidak benar.

1. Menyatakan Perjanjian kredit Nomor 013/BPMU-UNG/PT/1V/11 tanggal 19 April 2011 batal demi hukum

2. Menyatakan bahwa Terlawan I dan Terlawan II untuk tidak melakukan lelang agunan milik Pelawan tanpa persetujuan

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang

19 120/PDT.G/2016/PN.Bdg reg tgl 17 Maret 2016

P : Aep Saepudin T : Perseroan

Notaris Bank dalam pengurusan sertifikat hak tanggungan terjadi kehilangan 3 sertifikat milik debitur/Penggugat. Notaris bersedia untuk melakukan penggantian sertifikat tapi Penggugat tidak mau. Kredit Penggugat sudah lunas, namun Penggugat tetap menuntut ganti rugi.

Menghukum Tergugat untuk membayar tunai kepada Penggugat sebesar Rp 2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah)

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung

20 No. 191/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 12 Mei 2016

P : Wawan Darmawan T : Perseroan

Penggugat tidak sanggup membayar kewajiban yang ditagih oleh Bank total tunggakan sebesar Rp 804.200.846,-. Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat membayar

Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 357.400.000,- serta menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku Kreditur untuk menjadwalkan sisa hutang pokok Penggugat tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp 1.000.000,- sampai dengan lunas

Status : Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung

82


Dakwaan



sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan dari sisa hutang pokok sebesar Rp 357.400.000,-

dibayar sejumlah hutangnya tersebut

21 Perkara Pajak dengan Nomor berkas 15-073735-2010 di Pengadilan Pajak

PB: Perseroan TB: Dirjen Pajak

Perkara ini merupakan perkara bandiing keberatan Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No.KEP 1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013. Banding diajukan karena PB tidak setuju terhadap seluruh isi materi Keputusan No. KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut.

PB meminta agar Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan permhonan PB untuk dilakukan 2 materi koreksi terhadap Keputusan No. KEP-1458/WPJ.07/2013 mengenai SKPKB PPh Badan PB masa/tahun pajak 2010.

Perkara ini sedang dalam proses menunggu putusan di Pengadilan Pajak. Sampai saat ini belum ada keputusan Banding dari pengadilan pajak

Keterangan: P : Penggugat TM : Termohon PP : Para Penggugat PB : Pembanding T : Tergugat TB : Terbanding TT : Turut Tergugat TTB : Turut Terbanding PL : Pelawan PK : Pemohon Kasasi TL : Terlawan TK : Termohon Kasasi TTL : Turut Terlawan TTK : Turut Termohon Kasasi PM : Pemohon

Perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas bukanlah perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan. Seluruh perkara yang sedang dihadapi Perseroan telah diungkapkan dan tidak ada lagi perkara maupun sengketa lainnya di luar pengadilan atau somasi atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan yang tidak diungkapkan dalam Prospektus.

10. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan tidak memiliki perjanjian di luar bidang usaha Perseroan sebagai bank yang bersifat material dan tidak ada negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik.

83


Dakwaan



sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan dari sisa hutang pokok sebesar Rp 357.400.000,-

dibayar sejumlah hutangnya tersebut

21 Perkara Pajak dengan Nomor berkas 15-073735-2010 di Pengadilan Pajak

PB: Perseroan TB: Dirjen Pajak

Perkara ini merupakan perkara bandiing keberatan Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No.KEP 1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013. Banding diajukan karena PB tidak setuju terhadap seluruh isi materi Keputusan No. KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut.

PB meminta agar Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan permhonan PB untuk dilakukan 2 materi koreksi terhadap Keputusan No. KEP-1458/WPJ.07/2013 mengenai SKPKB PPh Badan PB masa/tahun pajak 2010.

Perkara ini sedang dalam proses menunggu putusan di Pengadilan Pajak. Sampai saat ini belum ada keputusan Banding dari pengadilan pajak

Keterangan: P : Penggugat TM : Termohon PP : Para Penggugat PB : Pembanding T : Tergugat TB : Terbanding TT : Turut Tergugat TTB : Turut Terbanding PL : Pelawan PK : Pemohon Kasasi TL : Terlawan TK : Termohon Kasasi TTL : Turut Terlawan TTK : Turut Termohon Kasasi PM : Pemohon

Perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas bukanlah perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan. Seluruh perkara yang sedang dihadapi Perseroan telah diungkapkan dan tidak ada lagi perkara maupun sengketa lainnya di luar pengadilan atau somasi atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan yang tidak diungkapkan dalam Prospektus.

10. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan tidak memiliki perjanjian di luar bidang usaha Perseroan sebagai bank yang bersifat material dan tidak ada negative covenant yang dapat merugikan pemegang saham publik.

Tabel di bawah ini adalah perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak ketiga yaitu sebagai berikut:

No Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Nilai Perjanjian

1. Perjanjian sewa menyewa No.

638-MNCAM/MNCL-

MKT/IX/14 tanggal 20 Nov

2014

PT MNC Land Tbk dan Perseroan

Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 8,7,6, GF

Lounge, GF, Sharing Area di Gedung MNC Financial

Center Jl. Kebon Sirih Raya 27 Jakarta Pusat 10340. Luas

keseluruhan Lantai 8,7,6, GF Lounge, GF, Sharing Area

adalah 2.331,42 m2

6 tahun sejak 1 November 2014 s/d 31 Oktober

2020

Harga: Besarnya Gross Rental (Uang

Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp220.000,- per meter persegi

perbulan (typical floor) + Rp370.000,- per meter persegi perbulan (ground

floor)

Uang Jaminan Sewa: Gross Rent x Luas

Ruang Sewa x 1 bulan adalah sebesar

Rp527.379.000,- 2. Perjanjian sewa

menyewa No. No. 1048-MNC

Bank/GLDP-MKT/IV/15

tanggal 20 April 2015 jo. Surat Perpanjangan Sewa Ruang Lantai 304 di MNC Tower

No.066-MNCBank/GLD Prop-MKT/II/16

tanggal 9 Februari 2016

PT GLD Property dan Perseroan

Ruang Perkantoran yang terletak di Lt. 3 suite 304

MNC Tower, Jl. Kebon Sirih 17-19 Jakarta Pusat seluas

454,77 m2

1 Mei 2016 s/d 30 April 2017

Harga Sewa: Besarnya Gross

Rental (Uang Sewa & Uang Pelayanan)

adalah Rp 130.000,- per meter persegi untuk rental dan

Service Charge Rp 75.000,-/m2/bulan

Uang Jaminan Sewa:

Besarnya uang jaminan adalah gross

rent x luas ruang sewa x 3 bulan

sehingga menjadi Rp 279.683.550,- (dua ratus tujuh puluh

sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh Rupiah).

3. Perjanjian sewa menyewa No. 665-ICBD/GLD

Prop-MKT/VI/14

tanggal 20 Nov 2014 jo. Surat

No.031-MNCB/GLDProp

-MKT/I/16 tanggal 20

Januari 2016


Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 3 suite 301 & 303 serta Lantai 4 di MNC

Tower, Jl. Kebon Sirih 17 – 19 Jakarta Pusat. Luas Lantai 3

adalah 1.143,50 m2 dan Luas Lantai 4 adalah 1.383.28 m2.

1 tahun sejak 1 Mar 2016 s/d 28

Feb 2017


Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp 130.000,- per meter

persegi. Service Charge Rp75.000,-

/m2/bulan.



Rp1.364.461.200,- 4. Perjanjian sewa

menyewa No. 665-ICBD/GLD

Prop-MKT/VI/14

tanggal 20 Nov 2014 jo. Surat Perpanjangan Sewa Ruang suite B1F di

MNC Tower No. 1170-


Ruang Perkantoran yang terletak di Lantai 201 Ground

Floor, Lantai B1F di MNC Tower, Jl. Kebon Sirih 17 – 19 Jakarta Pusat. Total luas sewa

adalah 788,55 m2.

1 tahun sejak 1 Desember 2014

s/d 30 November 2016


Sewa & Uang Pelayanan) adalah Rp130.000,- per meter persegi

perbulan (typical floor) + Rp250.000,- per meter persegi perbulan (ground

floor). Service Charge Rp75.000,-

84


MNCB/GLD Prop.-

MKT/VI/15 tanggal 3 Juni 2015 jo. Surat Perpanjangan Sewa Ruang

lantai di MNC Tower No.1348-MNCBank/GLD

Prop.-MKT/IX/15 tanggal 8

September 2015

/m2/bulan.



Rp190.876.000,-

5. Perjanjian Konsesi Usaha

dan Sewa-Menyewa

Ruangan No. PJJ.15.02.01/01/12/2014/1002

tanggal 31 Desember 2014 dibuat di bawah

tangan

PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang

Utama Bandara Soekarno-Hatta dan Perseroan

Ruangan di Gedung JPT Nomor P.05 seluas 29m2 terletak di Terminal Kargo Bandara Soekarno - Hatta

2 tahun terhitung sejak 1 Oktober

2014 sampai dengan tanggal 30 September 2016

Konsesi Usaha sebesar 23% dari

operating cost Pihak Kedua belum

termasuk PPN. Operating cost

ditetapkan sebesar Rp 23.000.000,-

Rp 200.000,00,- per meter persegi per

bulan sehingga jumlah harga sewa

adalah Rp 5.800.000,- per bulan tidak termasuk PPN

6. Perjanjian Kerjasama

tentang Penyediaan Fasilitas 3D

Secure Dynamic Authentication

Nomor 111/MNCB-

AKKI-IS/KS/Add I/X/2015,

AKKI/2015/X/004, PKS-

001/X/2015 tanggal 15

Oktober 2015

Perseroan, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)

dan PT Infinitium Solutions (Infinitium)

AKKI mengikatkan diri dan setuju untuk memberikan

Layanan sesuai dengan permintaan Bank sebagai

berikut, AKKI akan menyediakan Sistem untuk

menjalankan Layanan, menjamin bahwa INFINITIUM akan menyediakan dukungan

teknis dalam menjalankan Layanan, dan menjamin bahwa INFINITIUM akan

bertanggung jawab untuk melakukan perawatan rutin

Layanan

3 tahun sejak tanggal

Softlaunch.

Biaya pemeliharaan tahunan

Rp231.150.000,- Biaya support 24x7

tahunan sebesar Rp154.100.000,-

Biaya per transaksi sebesar Rp670,-

sampai Rp1.474,- tergantung total

transaksi per bulannya.


tentang Jasa Layanan Swift Service Bureau

Share Connection

Environment Disaster

Recovery Nomor

113/MNCB-DS/KS/Add II/X/2015, 006/PKS-DRC/Add/

Decillion/X/ 2015

Tanggal 20 Oktober 2015

Perseroan (Pihak Pertama) dan PT Decillion Solutions (Pihak Kedua)

Penyediaan Jasa Layanan Swift Service Bureau Share Connection Environment

Disaster Recovery

2 tahun terhitung sejak 26 Juni 2015 sampai dengan 25

Juni 2017

Biaya One Time Cost untuk sistem

penanggulanan bencana (Disaster Recovery System)

sebesar Rp226.695.000,-

Biaya Maintenance untuk sistem

penanggulanan bencana sebesar Rp233.362.500,-

85


MNCB/GLD Prop.-

MKT/VI/15 tanggal 3 Juni 2015 jo. Surat Perpanjangan Sewa Ruang

lantai di MNC Tower No.1348-MNCBank/GLD

Prop.-MKT/IX/15 tanggal 8

September 2015

/m2/bulan.



Rp190.876.000,-

5. Perjanjian Konsesi Usaha

dan Sewa-Menyewa

Ruangan No. PJJ.15.02.01/01/12/2014/1002

tanggal 31 Desember 2014 dibuat di bawah

tangan

PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang

Utama Bandara Soekarno-Hatta dan Perseroan

Ruangan di Gedung JPT Nomor P.05 seluas 29m2 terletak di Terminal Kargo Bandara Soekarno - Hatta


2014 sampai dengan tanggal 30 September 2016

Konsesi Usaha sebesar 23% dari

operating cost Pihak Kedua belum

termasuk PPN. Operating cost

ditetapkan sebesar Rp 23.000.000,-

Rp 200.000,00,- per meter persegi per

bulan sehingga jumlah harga sewa

adalah Rp 5.800.000,- per bulan tidak termasuk PPN


tentang Penyediaan Fasilitas 3D

Secure Dynamic Authentication

Nomor 111/MNCB-

AKKI-IS/KS/Add I/X/2015,

AKKI/2015/X/004, PKS-

001/X/2015 tanggal 15

Oktober 2015

Perseroan, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)

dan PT Infinitium Solutions (Infinitium)

AKKI mengikatkan diri dan setuju untuk memberikan

Layanan sesuai dengan permintaan Bank sebagai

berikut, AKKI akan menyediakan Sistem untuk

menjalankan Layanan, menjamin bahwa INFINITIUM akan menyediakan dukungan

teknis dalam menjalankan Layanan, dan menjamin bahwa INFINITIUM akan

bertanggung jawab untuk melakukan perawatan rutin

Layanan

3 tahun sejak tanggal

Softlaunch.

Biaya pemeliharaan tahunan

Rp231.150.000,- Biaya support 24x7

tahunan sebesar Rp154.100.000,-

Biaya per transaksi sebesar Rp670,-

sampai Rp1.474,- tergantung total

transaksi per bulannya.


tentang Jasa Layanan Swift Service Bureau

Share Connection

Environment Disaster

Recovery Nomor

113/MNCB-DS/KS/Add II/X/2015, 006/PKS-DRC/Add/

Decillion/X/ 2015

Tanggal 20 Oktober 2015

Perseroan (Pihak Pertama) dan PT Decillion Solutions (Pihak Kedua)

Penyediaan Jasa Layanan Swift Service Bureau Share Connection Environment

Disaster Recovery

2 tahun terhitung sejak 26 Juni 2015 sampai dengan 25

Juni 2017

Biaya One Time Cost untuk sistem

penanggulanan bencana (Disaster Recovery System)

sebesar Rp226.695.000,-

Biaya Maintenance untuk sistem

penanggulanan bencana sebesar Rp233.362.500,-



tentang Penyediaan Peralatan

Jaringan VSAT Broadband No.

223/MNCB-IE/KS/X/2014,

52/IE-LGL/X/2014 tanggal 31

Oktober 2014

PT Infokom Elektrindo (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak

Pertama)

Pihak Pertama menyewa peralatan jaringan VSAT

Broadband yang disediakan oleh Pihak Kedua dan Pihak

Kedua menyediakan jaringan satelit komunikasi untuk memenuhi kebutuhan

jaringan komunikasi data dan/atau internet Pihak

Pertama

3 tahun terhitung sejak tanggal

Perjanjian.

Rp 88.715.000,- per bulan


Pemeliharaan Aplikasi Sistem ATMR, PSAK, LBU dan AML

antara PT Sahassa Panca

Manunggal dengan PT Bank

MNC Internasional

Tbk

PT Sahassa Panca Manunggal (Pihak

Pertama) dab Perseroan (Pihak Kedua)

Pihak Pertama menyediakan tenaga ahlinya dan

memberikan jasanya kepada Pihak Kedua untuk pekerjaan Pemeliharaan Aplikasi Sistem

ATMR, PSAK, LBU dan AML


2014 sampai tanggal 1 Oktober

2017.

Periode 1 Oktober 2014 sampai 1 Oktober 2015

sebesar Rp.195.570.000,-

Periode 1 Oktober

2015 sampai 1 Oktober 2016

sebesar Rp 195.570.000,-

Periode 1 Oktober

2016 sampai 1 Oktober 2017

sebesar Rp 215.127.000,-

10. Perjanjian

Kerjasama tentang

Managed Service Program

Aplikasi Joint Financing Mirroring

System Tahun 2015-2016

Nomor 012/MNCB-

IMS/KS/I/2016, 003/PKS-

IMS/I/2016 Tanggal 20

Januari 2016

PT Intisoft Mitra Solusi (Pihak Kedua) dan Perseroan (Pihak

Pertama)

Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan Managed

Service Program Aplikasi Joint Financing Mirroring System

yang meliputi pengembangan produk dan laporan – laporan

baru yang diperlukan, kustomisasi dan juga

modifikasi Aplikasi sesuai kebutuhan, memperbaiki bugs/error pada program

aplikasi berjalan.

12 bulan terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015

sampai dengan 21 Desember 2016

Rp 240.000.000,- belum termasuk PPN

dan PPh


tentang Jasa Layanan Cash in

Transit dan Cash Processing

Center Nomor

164/MNCB-ASCM/KS/I/

2016, 002/ADV-MNC/CIT/2016

Tanggal 28 Januari 2016

PT Advantage SCM (Pihak Kedua) dan Perseroan

(Pihak Pertama)

Pihak Kedua setuju untuk melaksanakan pekerjaan Cash in Transit dan Cash

Processing Center

Satu tahun terhitung dari

tanggal 28 Januari 2016 sampai

dengan 27 Januari 2017

Rp111.100,- sampai Rp454.500,- per trip tergantung jumlah

trip dan area delivery Untuk STC dikenakan

maksimal Rp.5.000.000.000,-

per trip, BBC dikenakan maksimal Rp. 5.000.000.000,-

per trip dan COS dikenakan Maksimal Rp 300.000.000 per

trip.

86

11. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berafiliasi: a. Transaksi aset kepada pihak berafiliasi:

Sifat hubungan berafiliasi Sifat transaksi Nilai transaksi (dalam jutaan Rupiah)

Persentase terhadap jumlah aset (%)

Entitas dalam grup yang sama Kredit yang diberikan 46.740 0,40% Entitas dalam grup yang sama Kredit yang diberikan 17.368 0,15% Entitas dalam grup yang sama Kredit yang diberikan 4.914 0,04% Manajemen kunci Kredit yang diberikan 14.473 0,12% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 5.618 0,05% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 1.242 0,01% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 621 0,01% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 521 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 234 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 219 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 141 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 131 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 60 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 16 0,00%

Total 92.298 0,78%

b. Transaksi liabilitas dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:

Sifat hubungan berafiliasi Sifat transaksi Jenis transaksi

Nilai transaksi (dalam jutaan

Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah liabilitas (%)

Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Simpanan Giro 160.981 1,60% Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Simpanan Tabungan 2.616 0,03% Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Simpanan Deposito Berjangka 544.910 5,40% Entitas dalam grup yang sama Liabilitas Utang lain-lain 1.616 0,02%

Total 710.123 7,05% c. Transaksi Pendapatan dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:



Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah pendapatan bunga (%)

Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Pendapatan Pendapatan Bunga 1.704 0,69% d. Transaksi Beban dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:



Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah masing-

masing akun (%)

Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Beban Beban Bunga 9.564 5,69% Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Beban Beban Sewa dan Asuransi 3.671 8,97% Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Beban Beban Promosi 985 2,41%

Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan telah memenuhi peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan dilakukan syarat dan kondisi yang berlaku umum, penentuan nilai transaksi adalah wajar dan tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga kecuali atas pinjaman yang diberikan kepada karyawan. Transaksi afiliasi ini dapat terjadi secara berulang dan berlaku/diperpanjang secara terus menerus dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi.

87

11. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berafiliasi: a. Transaksi aset kepada pihak berafiliasi:

Sifat hubungan berafiliasi Sifat transaksi Nilai transaksi (dalam jutaan Rupiah)

Persentase terhadap jumlah aset (%)

Entitas dalam grup yang sama Kredit yang diberikan 46.740 0,40% Entitas dalam grup yang sama Kredit yang diberikan 17.368 0,15% Entitas dalam grup yang sama Kredit yang diberikan 4.914 0,04% Manajemen kunci Kredit yang diberikan 14.473 0,12% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 5.618 0,05% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 1.242 0,01% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 621 0,01% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 521 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 234 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 219 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 141 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 131 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 60 0,00% Entitas dalam grup yang sama Biaya dibayar dimuka 16 0,00%

Total 92.298 0,78%

b. Transaksi liabilitas dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:



Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah liabilitas (%)

Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Simpanan Giro 160.981 1,60% Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Simpanan Tabungan 2.616 0,03% Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Simpanan Deposito Berjangka 544.910 5,40% Entitas dalam grup yang sama Liabilitas Utang lain-lain 1.616 0,02%

Total 710.123 7,05% c. Transaksi Pendapatan dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:



Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah pendapatan bunga (%)

Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Pendapatan Pendapatan Bunga 1.704 0,69% d. Transaksi Beban dengan pihak berafiliasi sebagai berikut:



Rupiah)

Persentase terhadap

jumlah masing-

masing akun (%)

Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Beban Beban Bunga 9.564 5,69% Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Beban Beban Sewa dan Asuransi 3.671 8,97% Entitas dalam grup yang sama atau manajemen kunci Beban Beban Promosi 985 2,41%

Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan telah memenuhi peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi dengan pihak berafiliasi Perseroan dilakukan syarat dan kondisi yang berlaku umum, penentuan nilai transaksi adalah wajar dan tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga kecuali atas pinjaman yang diberikan kepada karyawan. Transaksi afiliasi ini dapat terjadi secara berulang dan berlaku/diperpanjang secara terus menerus dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi.

12. Asuransi

Aset Tetap Perseroan yang material telah diasuransikan secara all risk, terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program asuransi kesehatan. Penutupan pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga untuk perlindungan atas risiko terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: a. Asuransi Kendaraan Bermotor

No Obyek Pertanggungan Nomor Polis Jangka Waktu

Jumlah Pertanggungan

(Rupiah) Area/Cabang Perusahaan

Asuransi

1 Honda Supra X 125 10.03.02.16.08.0.00321 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 10.000.000 Jabodetabek MNC Insurance 2 Honda Supra X 125 10.03.02.16.08.0.00321 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 8.500.000 Jabodetabek MNC Insurance 3 Honda Supra X 125 10.03.02.16.08.0.00321 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 8.500.000 Jabodetabek MNC Insurance 4 Honda Supra X 125 10.03.02.16.08.0.00321 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 8.500.000 Jabodetabek MNC Insurance 5 Honda Supra X 125 10.03.02.16.08.0.00321 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 5.500.000 Jabodetabek MNC Insurance 6 Honda GL MAX II 10.03.02.16.08.0.00321 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 10.000.000 Jabodetabek MNC Insurance 7 Honda GL MAX II 10.03.02.16.08.0.00321 08-Agus-16 s/d 08-Agus-17 10.000.000 Jabodetabek MNC Insurance 8 Honda NF 125D 11.03.02.16.04.0.00124 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17 4.000.000 Bandung MNC Insurance

9 Honda Asterrea c 100 11.03.02.16.05.0.00043 06-Mei-16 s/d 06-Mei-17 3.000.000 Bandung MNC Insurance

10 Honda Astrea Legenda 10.03.02.16.02.0.01580 24-Feb-16 s/d 24-Feb-17 2.500.000 Jambi MNC Insurance

11 Honda NF 125 TR 10.03.02.16.01.0.00326 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 8.000.000 Yogyakarta MNC Insurance 12 Honda NF 125TD 16.03.02.16.07.0.00008 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 7.000.000 Solo MNC Insurance 13 Yamaha Jupiter 15.03.02.16.01.0.00017 20-Jan-16 s/d 20-Jan-17 7.000.000 Semarang MNC Insurance 14 Honda Revo 10.03.02.15.12.0.00002 08-Des-15 s/d 08-Des-16 11.000.000 Semarang MNC Insurance 15 Toyota Altis 14.03.02.16.06.0.000072 27-Jun-16 s/d 27-Jun-17 201.000.000 Medan MNC Insurance 16 Honda Supra Fit 11.03.02.16.07.0.00058 19-Jul-16 s/d 19-Jul-17 3.500.000 Batam MNC Insurance 17 Supra X 125 10.03.02.15.11.12.00645 09-Des-15 s/d 09-Des-16 7.000.000 Samarinda MNC Insurance

18 Honda Supra Fit NF 100 SLD 18.03.02.16.04.0.00001 14-Apr-16 s/d 14-Apr-17 4.000.000 Tarakan MNC Insurance

19 Honda NF 125 10.03.02.16.02.0.01426 15-Feb-16 s/d 15-Feb-17 4.000.000 Makassar MNC Insurance 20 Honda NF 100 12.03.02.16.01.0.00058 21-Jan-16 s/d 21-Jan-17 3.500.000 Surabaya MNC Insurance 21 Honda NF 100 12.03.02.16.01.0.00057 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 3.500.000 Surabaya MNC Insurance 22 Honda NF 100 12.03.02.16.01.0.00059 21-Jan-16 s/d 21-Jan-17 3.500.000 Surabaya MNC Insurance 23 Honda NF 100 12.03.02.16.01.0.00060 31-Jan-16 s/d 31-Jan-17 4.000.000 Surabaya MNC Insurance 24 Honda 100 ML 12.03.02.16.04.0.00028 28-Apr-16 s/d 28-Apr-17 3.000.000 Surabaya MNC Insurance 25 Honda Supra X 12.03.02.15.06.0.00041 07-Jun-16 s/d 07-Jun-17 1.500.000 Surabaya MNC Insurance

b. Asuransi Kebakaran




Asuransi

1 Kantor 10.03.01.16.07.0.00401 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 34.091.159.753 Jabodetabek MNC Insurance 2 Kantor 10.03.01.16.07.0.00382 26-Agus-16 s/d 26-Agus-17 476.000.000 Jabodetabek MNC Insurance 3 Kantor 10.03.01.16.07.0.00382 1-Jul-16 s/d 1-Jul-17 269.820.672 Jabodetabek MNC Insurance 4 Kantor 11.03.01.16.04.0.00023 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17 1.122.249.510 Bandung MNC Insurance 5 Kantor 11.03.01.16.05.0.00001 01-Mei-16 s/d 01-Mei-17 197.725.000 Bandung MNC Insurance 6 Kantor 11.03.01.16.04.0.00007 10-Feb-16 s/d 10-Feb-17 75.000.000 Bandung MNC Insurance 7 Kantor 10.03.01.16.01.0.00086 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 1.004.738.204 Yogyakarta MNC Insurance 8 Kantor 10.03.01.16.01.0.00087 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 344.724.540 Yogyakarta MNC Insurance 9 Kantor 16.03.01.16.07.0.00001 01-Jul-16 s/d 30-Jun-17 2.415.629.158 Solo MNC Insurance

10 Kantor 16.03.01.16.07.0.00002 01-Jul-16 s/d 30-Jun-17 131.633.150 Solo MNC Insurance 11 Kantor 15.03.01.16.04.0.00001 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17 138.000.000 Semarang MNC Insurance 12 Kantor 15.03.01.15.12.0.00001 01-Jan-16 s/d 31-Des-16 1.114.548.106 Semarang MNC Insurance 13 Kantor 10.03.01.16.04.0.00126 20-Apr-16 s/d 20-Apr-17 123.738.600 Semarang Asuransi Bumida 14 Kantor 12.03.01.16.02.0.00006 08-Feb-16 s/d 08-Feb-17 2.320.019.015 Surabaya MNC Insurance 15 Kantor 12.03.01.16.02.0.00003 30-Jan-16 s/d 30-Jan-17 134.831.000 Surabaya MNC Insurance 16 Kantor 12.03.01.15.10.0.00005 31-Okt-15 s/d 31-Okt-16 1.079.000.000 Surabaya MNC Insurance 17 Kantor 12.03.01.16.06.0.00052 01-Jun-16 s/d 01-Jun-17 550.476.500 Surabaya MNC Insurance 18 Kantor 12.03.01.15.12.0.00017 13-Des-15 s/d 13-Des-16 350.000.000 Surabaya MNC Insurance 19 Kantor 12.03.01.16.07.0.00011 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 459.859.616 Surabaya MNC Insurance 20 Kantor 12.03.01.16.07.0.00012 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 251.061.833 Surabaya MNC Insurance 21 Kantor 10.03.01.15.09.0.00290 30-Sep-15 s/d 30-Sep-16 2.900.783.421 Bali MNC Insurance 22 Kantor 14.03.01.16.06.0.00002 30-Jun-16 s/d 30-Jun-17 1.602.325.000 Medan MNC Insurance 23 Kantor 10.03.01.15.10.0.00003 20-Okt-15 s/d 20-Okt-16 394.850.000 Medan MNC Insurance 24 Kantor 14.03.01.16.06.0.00003 07-Jun-16 s/d 07-Jun-17 613.430.000 Medan MNC Insurance 25 Kantor 10.03.01.15.09.0.00147 08-Sep-15 s/d 08-Sep-16*) 662.510.000 Medan MNC Insurance 26 Kantor 14.03.01.16.08.0.00001 09-Agus-16 s/d 09-Agus-17 224.254.200 Medan MNC Insurance 27 Kantor 10.03.01.16.03.0.00354 28-Mar-16 s/d 28-Mar-17 647.984.520 Jambi MNC Insurance 28 Kantor 19.03.01.16.08.0.00001 02-Agus-16 s/d 02-Agus-17 1.500.000.000 Pekabnaru MNC Insurance 29 Kantor 19.03.01.16.03.0.00011 03-Mar-16 s/d 03-Mar-17 958.772.000 Pekabnaru MNC Insurance 30 Kantor 19.03.01.16.03.0.00012 03-Mar-16 s/d 03-Mar-17 555.595.000 Pekabnaru MNC Insurance 31 Kantor 19.03.01.16.07.0.00003 14-Jul-16 s/d 14-Jul-17 507.500.000 Pekabnaru MNC Insurance

88




Asuransi

32 Kantor 23.03.01.15.12.0.00003 28-Des-15 s/d 28-Des-16 1.827.905.500 Batam MNC Insurance 33 Kantor 23.03.01.15.12.0.00004 28-Des-15 s/d 28-Des-16 547.706.321 Batam MNC Insurance 34 Kantor 18.03.01.16.08.0.00001 20-Agus-16 s/d 20-Agus-17 1.351.233.179 Balikpapan MNC Insurance 35 Kantor 10.03.01.15.10.0.00061 05-Okt-15 s/d 05-Okt-16 928.558.037 Samarinda MNC Insurance 36 Kantor 10.03.01.16.02.0.00010 05-Feb-16 s/d 05-Feb-17 580.340.758 Tarakan MNC Insurance 37 Kantor 10.03.01.16.02.0.00304 15-Feb-16 s/d 15-Feb-17 418.708.369 Makassar MNC Insurance

*) Sedang dalam proses perpanjangan

c. Asuransi Kecurian/Kebongkaran (Burglary)




Asuransi

1 Perabotan Kantor 10.03.13.16.07.0.00006 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 2.142.835.780 Jabodetabek MNC Insurance 2 Perabotan Kantor 11.03.01.16.04.0.00001 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17 640.185.510 Bandung MNC Insurance 3 Perabotan Kantor 11.03.01.16.05.0.00001 01-Mei-16 s/d 01-Mei-17 314.400.000 Bandung MNC Insurance 4 Perabotan Kantor 11.03.01.16.02.0.00001 18-Apr-16 s/d 18-Apr-17 75.000.000 Bandung MNC Insurance 5 Perabotan Kantor 12.03.01.16.02.0.00007 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 90.031.794 Surabaya MNC Insurance 6 Perabotan Kantor 12.03.01.16.02.0.00004 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 90.031.794 Surabaya MNC Insurance 7 Perabotan Kantor 12.03.01.16.02.0.00005 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 90.031.794 Surabaya MNC Insurance 8 Perabotan Kantor 16.03.13.16.07.0.00001 01-Jul-16 s/d 1-Jul-17 283.872.108 Solo MNC Insurance 9 Perabotan Kantor 16.03.13.16.07.0.00002 01-Jul-16 s/d 1-Jul-17 153.124.500 Solo MNC Insurance

10 Perabotan Kantor 19.03.13.16.04.0.00001 02-Apr-16 s/d 02-Apr-17 84.985.000 Pekanbaru MNC Insurance 11 Perabotan Kantor 10.03.13.16.03.0.00007 20-Mar-16 s/d 20-Mar-17 316.145.000 Pekanbaru MNC Insurance 12 Perabotan Kantor 19.03.13.16.07.0.00001 23-Jul-16 s/d 23-Jul-17 347.500.000 Pekanbaru MNC Insurance 13 Perabotan Kantor 19.03.13.16.03.0.00006 03-Mar-16 s/d 03-Mar-17 691.180.000 Pekanbaru MNC Insurance 14 Perabotan Kantor 14.03.13.16.06.0.00003 30-Jun-16 s/d 30-Jun-17 756.725.000 Medan MNC Insurance 15 Perabotan Kantor 14.03.13.16.05.0.00001 29-Jun-16 s/d 29-Jun-17 312.350.000 Medan MNC Insurance 16 Perabotan Kantor 14.03.13.16.06.0.00002 07-Jun-16 s/d 07-Jun-17 248.430.000 Medan MNC Insurance 17 Perabotan Kantor 14.03.13.15.09.0.00001 08-Sep-15 s/d 08-Sep-16*) 436.510.000 Medan MNC Insurance 18 Perabotan Kantor 14.03.13.16.08.0.00001 09-Agus-16 s/d 09-Agus-17 224.254.200 Medan MNC Insurance 19 Perabotan Kantor 10.03.13.16.03.0.00012 28-Mar-16 s/d 28-Mar-17 478.558.916 Jambi MNC Insurance 20 Perabotan Kantor 10.03.13.16.02.0.00001 05-Feb-16 s/d 05-Feb-17 249.564.035 Tarakan MNC Insurance 21 Perabotan Kantor 12.03.13.16.07.0.00001 03-Jul-16 s/d 03-Jul-17 80.000.000 Balikpapan MNC Insurance 22 Perabotan Kantor 14.03.13.16.06.0.00002 10-Jun-16 s/d 10-Jun-17 88.388.536 Samarinda MNC Insurance 23 Perabotan Kantor 17.03.13.16.06.0.00001 19-Jun-16 s/d 19-Jun-17 104.665.585 Makassar MNC Insurance

*) Sedang dalam proses perpanjangan d. Asuransi Cash In Safe


Nilai Pertanggungan Area/Cabang Perusahaan

Asuransi IDR/USD/SGD

1 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.06.0.00007 13-Jun-16 s/d 13-Jun-17 Rp USD

33.500.000.000 338.000 Jabodetabek MNC Insurance

2 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00002 10-Mar-16 s/d 10-Mar-17 Rp USD

700.000.000 15.000 Jabodetabek MNC Insurance

3 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00031 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 2.350.000.000 Bandung MNC Insurance 4 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00030 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 USD 10.000 Bandung MNC Insurance 5 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00002 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 1.500.000.000 Bandung MNC Insurance 6 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00032 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 150.000.000 Bandung MNC Insurance 7 Vault/Counter/ATM 11.03.13.16.04.0.00002 18-Apr-16 s/d 18-Apr-17 Rp 750.000.000 Bandung MNC Insurance 8 Vault/Counter/ATM 21.03.13.16.01.0.00001 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 3.125.000.000 Yogyakarta MNC Insurance 9 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.12.0.00004 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 500.000.000 Yogyakarta MNC Insurance

10 Vault/Counter/ATM 16.03.13.16.07.0.00003 10.03.13.16.07.0.00004 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 Rp

USD 2.000.000.000

20.000 Solo MNC Insurance

11 Vault/Counter/ATM 16.03.13.16.07.0.00004 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 Rp 400.000.000 Solo MNC Insurance 12 Vault/Counter/ATM 10.03.13.15.11.0.00001 11-Nov-15 s/d 11-Nov-16 Rp 200.000.000 Semarang MNC Insurance 13 Vault/Counter/ATM 15.03.1315.12.0.00002 31-Des-15 s/d 31-Des-16 Rp 300.000.000 Semarang MNC Insurance 14 Vault/Counter/ATM 15.03.13.15.02.0.00006 01-Jan-16 s/d 31-Des-16 Rp 500.000.000 Semarang MNC Insurance 15 Vault/Counter/ATM 15.03.13.15.01.0.00010 31-Des-15 s/d 31-Des-16 Rp 2.000.000.000 Semarang MNC Insurance 16 Vault/Counter/ATM 15.03.13.15.12.0.00005 31-Des-15 s/d 31-Des-16 Rp 125.000.000 Semarang MNC Insurance 17 Vault/Counter/ATM 12.03.13.16.02.0.00002 16-Jan-16 s/d 16-Jan-17 Rp 7.100.000.000 Surabaya MNC Insurance 18 Vault/Counter/ATM 12.03.13.16.02.0.00003 02-Feb-16 s/d 2-Feb-17 USD 60.000 Surabaya MNC Insurance 19 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00004 28-Apr-16 s/d 28-Apr-17 Rp 1.350.000.000 Surabaya MNC Insurance 20 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.06.0.00012 7-Jun-16 s/d 7-Jun-17 Rp

USD 9.700.000.000

30.000 Bali MNC Insurance

21 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.02.0.00005 01-Feb-16 s/d 7-Jun-17 Rp 350.000.000 Bali MNC Insurance 22 Vault/Counter/ATM 14.03.13.16.01.0.00001 09-Jan-16 s/d 9-Jan-17 Rp 7.925.000.000 Medan MNC Insurance 23 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.02.0.00002 19-Feb-16 s/d 19-Feb-17 Rp 1.200.000.000 Jambi MNC Insurance 24 Vault/Counter/ATM 19.03.13.16.01.0.00004 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 Rp 2.500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 25 Vault/Counter/ATM 19.03.13.16.01.0.00005 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 Rp 2.500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 26 Vault/Counter/ATM 19.03.13.16.01.0.00006 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 Rp 400.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 27 Vault/Counter/ATM 19.03.13.16.06.0.00001 18-Jun-16 s/d 18-Jun-17 Rp 500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 28 Vault/Counter/ATM 10.03.13.15.11.0.00001 25-Nov-15 s/d 25-Nov-16 Rp 500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 29 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.06.0.00025 18-Jun-16 s/d 18-Jun-17 Rp 500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance

89




Asuransi

32 Kantor 23.03.01.15.12.0.00003 28-Des-15 s/d 28-Des-16 1.827.905.500 Batam MNC Insurance 33 Kantor 23.03.01.15.12.0.00004 28-Des-15 s/d 28-Des-16 547.706.321 Batam MNC Insurance 34 Kantor 18.03.01.16.08.0.00001 20-Agus-16 s/d 20-Agus-17 1.351.233.179 Balikpapan MNC Insurance 35 Kantor 10.03.01.15.10.0.00061 05-Okt-15 s/d 05-Okt-16 928.558.037 Samarinda MNC Insurance 36 Kantor 10.03.01.16.02.0.00010 05-Feb-16 s/d 05-Feb-17 580.340.758 Tarakan MNC Insurance 37 Kantor 10.03.01.16.02.0.00304 15-Feb-16 s/d 15-Feb-17 418.708.369 Makassar MNC Insurance

*) Sedang dalam proses perpanjangan

c. Asuransi Kecurian/Kebongkaran (Burglary)




Asuransi

1 Perabotan Kantor 10.03.13.16.07.0.00006 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 2.142.835.780 Jabodetabek MNC Insurance 2 Perabotan Kantor 11.03.01.16.04.0.00001 01-Apr-16 s/d 01-Apr-17 640.185.510 Bandung MNC Insurance 3 Perabotan Kantor 11.03.01.16.05.0.00001 01-Mei-16 s/d 01-Mei-17 314.400.000 Bandung MNC Insurance 4 Perabotan Kantor 11.03.01.16.02.0.00001 18-Apr-16 s/d 18-Apr-17 75.000.000 Bandung MNC Insurance 5 Perabotan Kantor 12.03.01.16.02.0.00007 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 90.031.794 Surabaya MNC Insurance 6 Perabotan Kantor 12.03.01.16.02.0.00004 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 90.031.794 Surabaya MNC Insurance 7 Perabotan Kantor 12.03.01.16.02.0.00005 14-Feb-16 s/d 14-Feb-17 90.031.794 Surabaya MNC Insurance 8 Perabotan Kantor 16.03.13.16.07.0.00001 01-Jul-16 s/d 1-Jul-17 283.872.108 Solo MNC Insurance 9 Perabotan Kantor 16.03.13.16.07.0.00002 01-Jul-16 s/d 1-Jul-17 153.124.500 Solo MNC Insurance

10 Perabotan Kantor 19.03.13.16.04.0.00001 02-Apr-16 s/d 02-Apr-17 84.985.000 Pekanbaru MNC Insurance 11 Perabotan Kantor 10.03.13.16.03.0.00007 20-Mar-16 s/d 20-Mar-17 316.145.000 Pekanbaru MNC Insurance 12 Perabotan Kantor 19.03.13.16.07.0.00001 23-Jul-16 s/d 23-Jul-17 347.500.000 Pekanbaru MNC Insurance 13 Perabotan Kantor 19.03.13.16.03.0.00006 03-Mar-16 s/d 03-Mar-17 691.180.000 Pekanbaru MNC Insurance 14 Perabotan Kantor 14.03.13.16.06.0.00003 30-Jun-16 s/d 30-Jun-17 756.725.000 Medan MNC Insurance 15 Perabotan Kantor 14.03.13.16.05.0.00001 29-Jun-16 s/d 29-Jun-17 312.350.000 Medan MNC Insurance 16 Perabotan Kantor 14.03.13.16.06.0.00002 07-Jun-16 s/d 07-Jun-17 248.430.000 Medan MNC Insurance 17 Perabotan Kantor 14.03.13.15.09.0.00001 08-Sep-15 s/d 08-Sep-16*) 436.510.000 Medan MNC Insurance 18 Perabotan Kantor 14.03.13.16.08.0.00001 09-Agus-16 s/d 09-Agus-17 224.254.200 Medan MNC Insurance 19 Perabotan Kantor 10.03.13.16.03.0.00012 28-Mar-16 s/d 28-Mar-17 478.558.916 Jambi MNC Insurance 20 Perabotan Kantor 10.03.13.16.02.0.00001 05-Feb-16 s/d 05-Feb-17 249.564.035 Tarakan MNC Insurance 21 Perabotan Kantor 12.03.13.16.07.0.00001 03-Jul-16 s/d 03-Jul-17 80.000.000 Balikpapan MNC Insurance 22 Perabotan Kantor 14.03.13.16.06.0.00002 10-Jun-16 s/d 10-Jun-17 88.388.536 Samarinda MNC Insurance 23 Perabotan Kantor 17.03.13.16.06.0.00001 19-Jun-16 s/d 19-Jun-17 104.665.585 Makassar MNC Insurance

*) Sedang dalam proses perpanjangan d. Asuransi Cash In Safe




1 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.06.0.00007 13-Jun-16 s/d 13-Jun-17 Rp USD

33.500.000.000 338.000 Jabodetabek MNC Insurance

2 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00002 10-Mar-16 s/d 10-Mar-17 Rp USD

700.000.000 15.000 Jabodetabek MNC Insurance

3 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00031 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 2.350.000.000 Bandung MNC Insurance 4 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00030 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 USD 10.000 Bandung MNC Insurance 5 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00002 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 1.500.000.000 Bandung MNC Insurance 6 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00032 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 150.000.000 Bandung MNC Insurance 7 Vault/Counter/ATM 11.03.13.16.04.0.00002 18-Apr-16 s/d 18-Apr-17 Rp 750.000.000 Bandung MNC Insurance 8 Vault/Counter/ATM 21.03.13.16.01.0.00001 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 3.125.000.000 Yogyakarta MNC Insurance 9 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.12.0.00004 01-Jan-16 s/d 1-Jan-17 Rp 500.000.000 Yogyakarta MNC Insurance

10 Vault/Counter/ATM 16.03.13.16.07.0.00003 10.03.13.16.07.0.00004 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 Rp

USD 2.000.000.000

20.000 Solo MNC Insurance

11 Vault/Counter/ATM 16.03.13.16.07.0.00004 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 Rp 400.000.000 Solo MNC Insurance 12 Vault/Counter/ATM 10.03.13.15.11.0.00001 11-Nov-15 s/d 11-Nov-16 Rp 200.000.000 Semarang MNC Insurance 13 Vault/Counter/ATM 15.03.1315.12.0.00002 31-Des-15 s/d 31-Des-16 Rp 300.000.000 Semarang MNC Insurance 14 Vault/Counter/ATM 15.03.13.15.02.0.00006 01-Jan-16 s/d 31-Des-16 Rp 500.000.000 Semarang MNC Insurance 15 Vault/Counter/ATM 15.03.13.15.01.0.00010 31-Des-15 s/d 31-Des-16 Rp 2.000.000.000 Semarang MNC Insurance 16 Vault/Counter/ATM 15.03.13.15.12.0.00005 31-Des-15 s/d 31-Des-16 Rp 125.000.000 Semarang MNC Insurance 17 Vault/Counter/ATM 12.03.13.16.02.0.00002 16-Jan-16 s/d 16-Jan-17 Rp 7.100.000.000 Surabaya MNC Insurance 18 Vault/Counter/ATM 12.03.13.16.02.0.00003 02-Feb-16 s/d 2-Feb-17 USD 60.000 Surabaya MNC Insurance 19 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.01.0.00004 28-Apr-16 s/d 28-Apr-17 Rp 1.350.000.000 Surabaya MNC Insurance 20 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.06.0.00012 7-Jun-16 s/d 7-Jun-17 Rp

USD 9.700.000.000

30.000 Bali MNC Insurance

21 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.02.0.00005 01-Feb-16 s/d 7-Jun-17 Rp 350.000.000 Bali MNC Insurance 22 Vault/Counter/ATM 14.03.13.16.01.0.00001 09-Jan-16 s/d 9-Jan-17 Rp 7.925.000.000 Medan MNC Insurance 23 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.02.0.00002 19-Feb-16 s/d 19-Feb-17 Rp 1.200.000.000 Jambi MNC Insurance 24 Vault/Counter/ATM 19.03.13.16.01.0.00004 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 Rp 2.500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 25 Vault/Counter/ATM 19.03.13.16.01.0.00005 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 Rp 2.500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 26 Vault/Counter/ATM 19.03.13.16.01.0.00006 18-Jan-16 s/d 18-Jan-17 Rp 400.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 27 Vault/Counter/ATM 19.03.13.16.06.0.00001 18-Jun-16 s/d 18-Jun-17 Rp 500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 28 Vault/Counter/ATM 10.03.13.15.11.0.00001 25-Nov-15 s/d 25-Nov-16 Rp 500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 29 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.06.0.00025 18-Jun-16 s/d 18-Jun-17 Rp 500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance




30 Vault/Counter/ATM 19.03.13.15.12.0.00001 21-Des-15 s/d 21-Des-16 Rp 4.000.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 31 Vault/Counter/ATM 19.03.13.15.12.0.00002 21-Des-15 s/d 21-Des-16 Rp 2.000.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 32 Vault/Counter/ATM 19.03.13.15.12.0.00003 21-Des-15 s/d 21-Des-16 Rp 500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 33 Vault/Counter/ATM 19.03.13.15.12.0.00004 21-Des-15 s/d 21-Des-16 Rp 500.000.000 Pekanbaru MNC Insurance 34 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.07.0.00007 22-Jul-16 s/d 22-Jul-17 Rp

SGD 2.550.000.000

45.000 Batam MNC Insurance

35 Vault/Counter/ATM 18.03.13.16.02.0.00002 18-Feb-16 s/d 18-Feb-17 Rp 3.000.000.000 Balikpapan MNC Insurance 36 Vault/Counter/ATM 18.03.13.16.02.0.00001 18-Feb-16 s/d 18-Feb-17 Rp 300.000.000 Balikpapan MNC Insurance 37 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.03.0.00011 19-Mar-16 s/d 19-Mar-17 Rp 2.700.000.000 Samarinda MNC Insurance 38 Vault/Counter/ATM 16.03.13.16.05.0.00001 10-Mei-16 s/d 10-Mei-17 Rp 1.750.000.000 Tarakan MNC Insurance 39 Vault/Counter/ATM 10.03.13.16.07.0.00016 14-Jul-16 s/d 14-Jul-17 Rp 1.000.000.000 Makassar MNC Insurance 40 Vault/Counter/ATM 10.03.13.15.10.0.00010 08-Okt-15 s/d 8-Okt-16 Rp 200.000.000 Makassar MNC Insurance

e. Asuransi Cash in Transit

No Objek

Pertanggungan Nomor Polis Masa Pertanggungan Nilai Pertanggungan Area/Cabang Perusahaan Asuransi

1 Pengangkutan uang 10.03.13.14.10.0.00007 06-Okt-15 s/d 06-Okt-16 12.000.000.000 Jabodetabek MNC Insurance 2 Pengangkutan uang 10.03.13.14.06.0.00006 01-Jul-16 s/d 01-Jul-17 31.000.000.000 Bali MNC Insurance 3 Pengangkutan uang 10.03.13.15.01.0.00101 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 25.000.000 Bandung MNC Insurance 4 Pengangkutan uang 15.03.13.15.12.0.00001 31-Des-15 s/d 31-Des-16 100.000.000 Semarang MNC Insurance 5 Pengangkutan uang 15.03.13.15.12.0.00004 31-Des-15 s/d 31-Des-16 500.000.000 Semarang MNC Insurance 6 Pengangkutan uang 15.03.13.15.12.0.00007 31-Des-15 s/d 31-Des-16 100.000.000 Semarang MNC Insurance 7 Pengangkutan uang 10.03.13.15.11.0.00044 11-Nov-15 s/d 11-Nov-16 6.000.000.000 Semarang MNC Insurance 8 Pengangkutan uang 10.03.13.16.01.0.00170 16-Jan-16 s/d 16-Jan-17 7.350.000.000 Surabaya MNC Insurance 9 Pengangkutan uang 10.03.13.15.02.0.00013 28-Feb-16 s/d 28-Feb-17 525.000.000 Surabaya MNC Insurance

10 Pengangkutan uang 12.03.03.16.07.0.00005 01-Jul-16 s/d 01-Okt-16 240.000.000 Surabaya MNC Insurance 11 Pengangkutan uang 10.03.03.16.02.0.00171 08-Feb-16 s/d 08-Feb-17 6.500.000.000 Jambi MNC Insurance 12 Pengangkutan uang 10.03.03.16.02.0.00012 19-Feb-16 s/d 19-Feb-17 7.000.000.000 Balikpapan MNC Insurance 13 Pengangkutan uang 17.03.0316.03.0.00011 27-Mar-16 s/d 27-Mar-17 6.000.000.000 Makassar MNC Insurance

f. Asuransi Lainnya (Gempa Bumi)

No Objek Pertanggungan Nomor Polis Masa Pertanggungan Nilai Pertanggungan Area/Cabang Perusahaan

Asuransi 1 Kantor 10.03.01.15.09.0.00294 30-Sep-15 s/d 30-Sep-16 3.020.974.963 Bali MNC Insurance 2 Kantor 21.03.01.16.01.0.00030 01-Jan-16 s/d 01-Jan-17 1.000.000.000 Yogyakarta MNC Insurance

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, aset tetap Perseroan sudah diasuransikan dengan premi yang cukup. Nilai pertanggungan asuransi telah menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan mengasuransikan asetnya sebagian besar kepada PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), yang merupakan pihak afiliasi dengan Perseroan. Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan perlakuan antara pihak afiliasi dengan pihak ketiga. Kerjasama asuransi tersebut dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum.

13. Aset dengan nilai Material

Berdasarkan Laporan keuangan 31 Maret 2016 total nilai buku aset tetap tanah Perseroan sebesar Rp2.403 juta. Berikut merupakan tanah yang dimiliki Perseroan: No. No. Sertifikat Tanggal

berakhirnya izin Luas Tanah

(m2) Lokasi Terdaftar atas Nama

1. Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1776P /436.6.18/2016

11 Juli 2021 381,10 Jl. Kertajaya 69 A


2. Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1458P /436.6.18/2016



3. Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1775P/ 436.6.18/2016



4. Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1774P/ 436.6.18/2016



90

14. Pajak

Perseroan tidak memiliki hutang pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dicatat selain yang diungkapkan di atas. Hutang pajak tahun 2015 yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN telah dilunasi oleh Perseroan pada tahun 2016. Perseroan telah mentaati seluruh undang-undang pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

15. Kegiatan Usaha Perseroan, Kecenderungan dan Prospek Usaha

a. Umum

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 10/KMK.013/1990 tanggal 4 Januari 1990 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 22/1147/UPPS/PSbD tanggal 20 Januari 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 11/45/KEP.GBI/2009 tanggal 11 September 2009, izin usaha atas nama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 18/KDK.03/2014 tanggal 15 Oktober 2014, izin usaha atas nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank MNC Internasional Tbk.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 30/146/KEP/DIR tanggal 5 Desember 1997, Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa dari tanggal 5 Desember 1997. Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi Kas Negara untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-485/MK.03/1998 tanggal 8 September 1998. Visi dari Perseroan adalah menjadi Bank masa depan yang memberikan layanan bintang lima (5-star Bank), yang mengikuti gaya hidup nasabah berlandaskan teknologi terkini dan membuat semua transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Sejalan dengan visi tersebut, Perseroan memiliki misi menjadi Bank yang menawarkan layanan keuangan yang mengikuti gaya hidup dengan membuat hidup nasabah menjadi lebih mudah, untuk nasabah retail dengan segmen menengah ke atas, termasuk di dalamnya para usaha kecil dan menengah, dengan memberikan pengalaman layanan perbankan yang memuaskan melalui cabang dan electronic channels

Demi mewujudkan proses transformasi, Strategi yang dilakukan untuk memacu usaha Perseroan adalah dengan memperkuat struktur permodalan, menerapkan langkah strategis untuk membangun dan meningkatkan jumlah nasabah dengan memfokuskan pada sinergi yang kuat dan berkesinambungan dengan anak perusahaan lain dalam Grup MNC baik karyawan, pelanggan maupun mitra bisnis, mengembangkan electronic channels, mengembangkan produk dan pelayanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, mengembangkan struktur organisasi dan karyawan melalui proses pelatihan terstruktur dan sistematis, melakukan pembangunan dan pengkajian ulang proses-proses bisnis dan pengembangan atau pembaruan infrastruktur termasuk perangkat keras dan lunak, memperkuat kepatuhan Perseroan dan senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelesaikan kredit bermasalah dan meningkatkan rentabilitas, mengembangkan infrastruktur manajemen risiko Perseroan dan penguatan tata kelola perusahaan.

Perseroan telah menentukan usaha inti difokuskan pada segmen consumer banking (consumer lending dan retail funding) dan SME (loan, trade finance, cash management). Consumer funding difokuskan pada peningkatan dana pihak ketiga dari produk giro, tabungan, dan deposito ritel. Consumer lending difokuskan pada pengembangan produk kartu kredit, Kredit Pemilikan Properti/Beragunan Properti, implant banking dan multifinance (joint financing).

91

14. Pajak

Perseroan tidak memiliki hutang pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dicatat selain yang diungkapkan di atas. Hutang pajak tahun 2015 yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN telah dilunasi oleh Perseroan pada tahun 2016. Perseroan telah mentaati seluruh undang-undang pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

15. Kegiatan Usaha Perseroan, Kecenderungan dan Prospek Usaha

a. Umum

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 10/KMK.013/1990 tanggal 4 Januari 1990 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 22/1147/UPPS/PSbD tanggal 20 Januari 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 11/45/KEP.GBI/2009 tanggal 11 September 2009, izin usaha atas nama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 18/KDK.03/2014 tanggal 15 Oktober 2014, izin usaha atas nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk dialihkan menjadi izin usaha PT Bank MNC Internasional Tbk.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 30/146/KEP/DIR tanggal 5 Desember 1997, Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa dari tanggal 5 Desember 1997. Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi Kas Negara untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-485/MK.03/1998 tanggal 8 September 1998. Visi dari Perseroan adalah menjadi Bank masa depan yang memberikan layanan bintang lima (5-star Bank), yang mengikuti gaya hidup nasabah berlandaskan teknologi terkini dan membuat semua transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Sejalan dengan visi tersebut, Perseroan memiliki misi menjadi Bank yang menawarkan layanan keuangan yang mengikuti gaya hidup dengan membuat hidup nasabah menjadi lebih mudah, untuk nasabah retail dengan segmen menengah ke atas, termasuk di dalamnya para usaha kecil dan menengah, dengan memberikan pengalaman layanan perbankan yang memuaskan melalui cabang dan electronic channels

Demi mewujudkan proses transformasi, Strategi yang dilakukan untuk memacu usaha Perseroan adalah dengan memperkuat struktur permodalan, menerapkan langkah strategis untuk membangun dan meningkatkan jumlah nasabah dengan memfokuskan pada sinergi yang kuat dan berkesinambungan dengan anak perusahaan lain dalam Grup MNC baik karyawan, pelanggan maupun mitra bisnis, mengembangkan electronic channels, mengembangkan produk dan pelayanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, mengembangkan struktur organisasi dan karyawan melalui proses pelatihan terstruktur dan sistematis, melakukan pembangunan dan pengkajian ulang proses-proses bisnis dan pengembangan atau pembaruan infrastruktur termasuk perangkat keras dan lunak, memperkuat kepatuhan Perseroan dan senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelesaikan kredit bermasalah dan meningkatkan rentabilitas, mengembangkan infrastruktur manajemen risiko Perseroan dan penguatan tata kelola perusahaan.

Perseroan telah menentukan usaha inti difokuskan pada segmen consumer banking (consumer lending dan retail funding) dan SME (loan, trade finance, cash management). Consumer funding difokuskan pada peningkatan dana pihak ketiga dari produk giro, tabungan, dan deposito ritel. Consumer lending difokuskan pada pengembangan produk kartu kredit, Kredit Pemilikan Properti/Beragunan Properti, implant banking dan multifinance (joint financing).

Pengembangan produk-produk ini diharapkan mendorong tercapainya target dari Perseroan untuk menjadi Bank yang berfokus pada segmen consumer banking dan SME. Perseroan akan membangun infrastruktur yang berbasis teknologi dan memfokuskan penyediaan produk dan layanan perbankan sesuai kebutuhan dan lifestyle nasabah (lifestyle banking).

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud tujuan dan kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut: Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

sertipikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing;

2. memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku;

3. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; 4. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain,

baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

5. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

6. melakukan kegiatan usaha utama berdasarkan prinsip syariah.

Melakukan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut: 1. menerbitkan surat pengakuan hutang; 2. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas

perintah nasabahnya: - surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan yang mana berlakunya

tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih

lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud; - kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah; - Sertifikat Bank Indonesia (SBI); - Obligasi; - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

3. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;

4. melakukan kegiatan penitipan penyimpanan barang dan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

5. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

6. membeli melalui pelelangan ataupun dengan cara lain, agunan baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

7. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 8. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan,

seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

92

9. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

10. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun di Republik Indonesia;

11. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. melakukan kegiatan usaha penunjang berdasarkan prinsip syariah.

Berikut ini keterangan mengenai kegiatan yang telah dan sedang dilakukan Perseroan:

Penghimpunan Dana Perseroan menghimpun dana dari nasabah berupa tabungan, giro, dan deposito baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Perseroan akan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Giro MNC dan Deposito MNC dengan fokus untuk meningkatkan porsi pendanaan dari sumber dana yang mempunyai biaya yang lebih murah. Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Perseroan menawarkan program-program simpanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Beberapa produk Perseroan guna menghimpun dana masyarakat secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: Tabungan

1. Tabungan MNC

Tabungan MNC adalah tabungan dengan banyak manfaat dan keuntungan dengan bunga harian dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan melalui counter dan ATM.

2. Tabungan MNC Junior

Tabungan MNC Junior adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan bagi anak-anak usia 1-16 tahun dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan atau pembayaran tagihan melalui counter dan ATM.

3. Tabungan MNC Bisnis

Tabungan MNC Bisnis adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan untuk nasabah institusi untuk pengelolaan dana operasional usaha yang lebih optimal. Media pelaporan berupa account statement.

4. Tabungan Rencana MNC

Tabungan Rencana MNC adalah tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah yang ditujukan bagi nasabah perorangan untuk mempersiapkan kebutuhan dana di masa depan dengan melakukan setoran rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama sampai jatuh tempo.

5. TabunganKu TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan WNI, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tidak dikenakan biaya administrasi.

Giro MNC Giro MNC adalah rekening giro dalam mata uang Rupiah, USD, SGD, AUD, EURO dan JPY yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldonya mencukupi dengan menggunakan cek atau bilyet giro (mata uang Rupiah) selama saldonya mencukupi.

93

9. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

10. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun di Republik Indonesia;

11. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. melakukan kegiatan usaha penunjang berdasarkan prinsip syariah.

Berikut ini keterangan mengenai kegiatan yang telah dan sedang dilakukan Perseroan:

Penghimpunan Dana Perseroan menghimpun dana dari nasabah berupa tabungan, giro, dan deposito baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Perseroan akan memfokuskan kepada produk-produk unggulan seperti Tabungan MNC, Giro MNC dan Deposito MNC dengan fokus untuk meningkatkan porsi pendanaan dari sumber dana yang mempunyai biaya yang lebih murah. Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Perseroan menawarkan program-program simpanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Beberapa produk Perseroan guna menghimpun dana masyarakat secara lebih spesifik adalah sebagai berikut: Tabungan

1. Tabungan MNC

Tabungan MNC adalah tabungan dengan banyak manfaat dan keuntungan dengan bunga harian dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan melalui counter dan ATM.

2. Tabungan MNC Junior

Tabungan MNC Junior adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan bagi anak-anak usia 1-16 tahun dan dapat ditarik setiap saat, digunakan untuk melakukan transaksi perbankan atau pembayaran tagihan melalui counter dan ATM.

3. Tabungan MNC Bisnis

Tabungan MNC Bisnis adalah tabungan berbunga harian yang ditujukan untuk nasabah institusi untuk pengelolaan dana operasional usaha yang lebih optimal. Media pelaporan berupa account statement.

4. Tabungan Rencana MNC

Tabungan Rencana MNC adalah tabungan berjangka dalam mata uang Rupiah yang ditujukan bagi nasabah perorangan untuk mempersiapkan kebutuhan dana di masa depan dengan melakukan setoran rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama sampai jatuh tempo.

5. TabunganKu TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan WNI, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tidak dikenakan biaya administrasi.

Giro MNC Giro MNC adalah rekening giro dalam mata uang Rupiah, USD, SGD, AUD, EURO dan JPY yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldonya mencukupi dengan menggunakan cek atau bilyet giro (mata uang Rupiah) selama saldonya mencukupi.

Deposito MNC Deposito MNC adalah simpanan berjangka dengan jangka waktu tertentu yang pencairan pokok simpanannya hanya dapat dilakukan pada akhir jangka waktu yang sudah di sepakati. Tersedia dalam mata uang Rupiah, USD dan SGD.

Penanaman Dana Perseroan melakukan penanaman dana dengan sebagian besar disalurkan kepada nasabah melalui kredit yang diberikan. Perseroan juga menanamkan dananya ke dalam aset produktif lainnya seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan efek-efek. Perseroan memiliki produk penanaman dana yang disalurkan kepada nasabah melalui kredit sebagai berikut:

Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan dalam membiayai operasional sehari-hari dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kredit jangka pendek ini dapat digunakan misalnya untuk pembiayaan piutang, pembiayaan pembelian bahan baku/inventory.

Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah adalah kredit yang diberikan untuk membantu perusahaan mengembangkan usahanya, seperti membangun/renovasi pabrik, membangun gudang, membeli mesin produksi membangun kantor dan sebagainya maka Perseroan dapat memberikan Kredit Investasi dengan jangka waktu sesuai kelayakan kredit yang diajukan. Pembayaran kembali kredit investasi umumnya dilakukan secara cicilan setiap bulan sesuai proyeksi arus kas yang telah disepakati.

Kredit Multiguna Tanpa Agunan (KMG TA)

Kredit Multiguna Tanpa Agunan adalah kredit yang disalurkan melalui kerjasama dengan Perusahaan atau Koperasi yang berafiliasi kepada Perusahaan untuk berbagai kebutuhan konsumtif karyawannya seperti pendidikan, pernikahan, kesehatan, renovasi rumah dan kebutuhan keluarga lainnya.

Kredit Pensiunan

Kredit Pensiunan adalah Kredit Tanpa Agunan yang diberikan kepada Pensiunan PNS, BUMN dan Asabri yang disalurkan melalui Koperasi yang memiliki ijin usaha untuk penyaluran kredit pensiunan.

Kredit Pemilikan Properti (KPP)

Kredit Pemilikan Properti adalah produk pinjaman konsumer yang diberikan Perseroan kepada nasabah perorangan yang memenuhi persyaratan Perseroan, yang digunakan untuk membiayai pembelian properti berupa: Rumah tinggal, Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan), dan apartemen/ rumah susun, baik baru maupun bekas yang terletak didalam ataupun di luar kawasan Real Estate (melalui pengembang properti atau non pengembang properti).

Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP)

Kredit Konsumsi Beragun Properti adalah produk pinjaman konsumer multiguna yang diberikan Perseroan kepada nasabah perorangan yang memenuhi persyaratan Perseroan. Kredit ini ditujukan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif, seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya renovasi serta keperluan lainnya yang bersifat konsumtif, dengan menjaminkan properti yang telah dimiliki nasabah yaitu berupa Rumah Tinggal, Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan), apartemen/rumah susun, dan bangunan multiguna lainnya.

94

Kartu Kredit Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan oleh konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Kartu kredit memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran pembelanjaan barang dan jasa sekaligus memberikan keuntungan bagi konsumen atas fleksibilitas pembayaraan. Tagihan kartu kredit dapat dibayarkan secara penuh atau sebesar pembayaran minimum.

Kebijakan Perkreditan

Risiko kredit di kelola melalui kebijakan kredit yang mengatur seluruh aktivitas kredit, antara lain pengaturan berdasarkan Risk Appetite & Risk Tolerance, stress test, wewenanang persetujuan kredit, segmen usaha, konsentrasi kredit dan batas regulator seperti BMPK.

Kebijakan Perkreditan senantiasa dikinikan untuk memastikan substansi kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan perkembangan bisnis terkini.

Agunan merupakan mitigasi risiko yang diperhitungan, oleh karena itu di dalam Kebijakan Perkreditan telah diatur syarat Agunan yang dapat diterima oleh Perseroan termasuk tata cara peninjauan dan penilaian kembali agunan serta tata cara penyelesaian agunan yang diambil alih (AYDA) dari hasil penyelesaian kredit dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dilaksanakan secara terpadu sejak proses pengajuan kredit oleh calon debitur sampai dengan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh unit-unit perkreditan secara built-in, yaitu seluruh proses pelaksanaan dan persetujuan kredit dilakukan secara berjenjang dengan berlandaskan Tiga Lini Pertahanan sehingga fungsi maker&checker, oversight dan persetujuan berpedoman pada azas perkreditan yang sehat.

Sesuai dengan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang dikeluarkan oleh regulator, Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal. Disamping itu pengawasan aktif dari Direksi melalui Komite Manajemen Risko dan dari Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah berjalan secara intensif.

Kredit Bermasalah

1. CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan mengacu pada ketentuan BI yang dituangkan dalam Surat Edaran BI No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang disempurnakan dengan SE BI No. 11/33/DPNP, tanggal 8 Desember 2009, Perihal: Perubahan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Perseroan memiliki target untuk mempertahankan Non-Performing Loan (NPL) sampai dengan maksimum 3,0% dari total kredit yang diberikan. Usaha yang telah dilakukan Perseroan dalam menyelesaikan kredit bermasalah antara lain melalui penagihan secara intensif, penjualan aset debitur, restrukturisasi kredit melalui pembayaran yang dipercepat serta upaya hukum. NPL Gross Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar 2,97%. Sedangkan NPL Gross per 31 Maret 2016 adalah 3,70%.

95

Kartu Kredit Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan oleh konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Kartu kredit memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran pembelanjaan barang dan jasa sekaligus memberikan keuntungan bagi konsumen atas fleksibilitas pembayaraan. Tagihan kartu kredit dapat dibayarkan secara penuh atau sebesar pembayaran minimum.

Kebijakan Perkreditan

Risiko kredit di kelola melalui kebijakan kredit yang mengatur seluruh aktivitas kredit, antara lain pengaturan berdasarkan Risk Appetite & Risk Tolerance, stress test, wewenanang persetujuan kredit, segmen usaha, konsentrasi kredit dan batas regulator seperti BMPK.

Kebijakan Perkreditan senantiasa dikinikan untuk memastikan substansi kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan perkembangan bisnis terkini.

Agunan merupakan mitigasi risiko yang diperhitungan, oleh karena itu di dalam Kebijakan Perkreditan telah diatur syarat Agunan yang dapat diterima oleh Perseroan termasuk tata cara peninjauan dan penilaian kembali agunan serta tata cara penyelesaian agunan yang diambil alih (AYDA) dari hasil penyelesaian kredit dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dilaksanakan secara terpadu sejak proses pengajuan kredit oleh calon debitur sampai dengan penyelesaian kredit yang dilakukan oleh unit-unit perkreditan secara built-in, yaitu seluruh proses pelaksanaan dan persetujuan kredit dilakukan secara berjenjang dengan berlandaskan Tiga Lini Pertahanan sehingga fungsi maker&checker, oversight dan persetujuan berpedoman pada azas perkreditan yang sehat.

Sesuai dengan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang dikeluarkan oleh regulator, Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Internal. Disamping itu pengawasan aktif dari Direksi melalui Komite Manajemen Risko dan dari Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah berjalan secara intensif.

Kredit Bermasalah

1. CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dengan mengacu pada ketentuan BI yang dituangkan dalam Surat Edaran BI No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang disempurnakan dengan SE BI No. 11/33/DPNP, tanggal 8 Desember 2009, Perihal: Perubahan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Perseroan memiliki target untuk mempertahankan Non-Performing Loan (NPL) sampai dengan maksimum 3,0% dari total kredit yang diberikan. Usaha yang telah dilakukan Perseroan dalam menyelesaikan kredit bermasalah antara lain melalui penagihan secara intensif, penjualan aset debitur, restrukturisasi kredit melalui pembayaran yang dipercepat serta upaya hukum. NPL Gross Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar 2,97%. Sedangkan NPL Gross per 31 Maret 2016 adalah 3,70%.

Tabel berikut ini menunjukkan kolektibilitas kredit Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014.

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase) 31 Maret 31 Desember

2016 % 2015 % 2014 Kategori I: Lancar 6.590.965 90,72 6.223.807 87,84 5.444.689 Kategori II: Dalam Perhatian Khusus 405.080 5,58 652.046 9,20 444.384 Kredit Bermasalah Kategori III: Kurang Lancar 59.733 0,82 41.335 0,58 130.066 Kategori IV: Diragukan 45.728 0,63 12.492 0,18 10.508 Kategori V: Macet 163.508 2,25 155.547 2,20 227.588 Jumlah Kredit Bermasalah 268.969 3,70 209.374 2,96 368.162 Jumlah 7.265.014 100,00 7.085.227 100,00 6.257.235

Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance) Beberapa produk pembiayaan perdagangan (trade finance) Perseroan antara lain: Transaksi Ekspor

1. Advising of Letter of Credit (LC)

Advising of Letter of Credit yaitu penerusan LC ekspor yang diterbitkan oleh bank penerbit di luar negeri kepada penerima LC di Indonesia.

2. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) SKBDN merupakan pembiayaan oleh Perseroan kepada eksportir/penjual, berupa pembelian atau pengambilalihan dokumen ekspor ataupun lokal, sesuai dengan syarat dan kondisi dari LC atau SKBDN.

3. Non LC Financing (Documents against Payment & Documents against Acceptance) Produk ini merupakan pembiayaan jangka pendek kepada eksportir/penjual untuk transaksi perdagangan berdasarkan dokumen tanpa LC sesuai dengan persyaratan pembayaran yangdisepakati oleh penjual dan pembeli.

4. Discounted Under Usance LC Produk ini merupakan pembiayaan dengan cara diskonto terhadap penyerahan dokumen wesel ekspor berjangka, berdasarkan Usance LC yang telah diterima dan dijamin pembayarannya terlebih dahulu oleh Issuing Bank atau Accepting Bank.

5. Forfeiting Forfeiting merupakan pembiayaan tanpa hak regres (without recourse) berdasarkan dokumen ekspor, atas Usance LC yang telah diaksep dan dijamin pembayarannya terlebih dahulu oleh Issuing Bank/Accepting Bank.

6. Pre Shipment Financing Pre Shipment Financing merupakan pemberian fasilitas kredit jangka pendek untuk modal kerja nasabah untuk pembelian bahan baku untuk proses barang menjadi barang jadi yang akan diekspor maupun dijual di lokal. Fasilitas ini dapat membantu cash flow nasabah berdasarkan penyerahan LC/SKBDN atau Purchase Order yang disetujui Perseroan dan pelunasannya dari hasil negosiasi dokumen ekspor dan lokal.

7. Outward Documentary Collection Perseroan juga menangani proses penagihan dokumen ekspor non LC kepada importir/pembeli di luar negeri. Dokumen tersebut dapat berupa D/P (Documents against Payment) maupun D/A (Documents against Acceptance).

96

Transaksi Impor & Lokal a. Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Penerbitan Letter of Credit merupakan pemberian fasilitas pembukaan LC untuk pembelian barang dan atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri merupakan pemberian fasilitas pembukaan SKBDN untuk pembelian barang antar daerah atau antar kota dan pulau dalam wilayah Indonesia. Jenis fasilitas LC/SKBDN yang diberikan: - Sight - Penjual dapat menerima pembayaran segera setelah menyerahkan dokumen

yang disyaratkan dalam LC/SKBDN. - Usance - Penjual akan menerima pembayaran pada waktu yang telah ditentukan sesuai

jangka waktu yang disyaratkan dalam LC/SKBDN.

b. Usance Payable at Sight ( UPAS ) Pembeli harus melakukan pembayaran setelah menerima dokumen pengiriman pada waktu yang telah ditentukan sesuai jangka waktu yang disyaratkan dalam LC/SKBDN, namun Penjual mendapatkan pembayaran segera setelah meyerahkan dokumen pengiriman yang bersangkutan.

c. Trust Receipt (TR)

TR merupakan Pembiayaan jangka pendek yang diberikan Perseroan kepada importir atau pembeli, yang dipergunakan untuk membayar kewajiban atas transaksi perdagangan menggunakan LC/SKBDN.

d. Shipping Guarantee Shipping Guarantee merupakan pemberian jaminan oleh Perseroan kepada Perusahaan Pelayaran untuk mengeluarkan/release barang kepada importir sebelum Original Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill diterima. Hal ini untuk menghindari adanya biaya Demurrage jika barang tersebut tidak segera dikeluarkan dari pabean dalam waktu yang telah ditentukan.

e. Inward Documentary for Collection/Bill Collection Perseroan menangani proses penagihan dokumen impor tanpa LC kepada importir/pembeli, termasuk pola pembiayaannya. Penanganan Dokumen tersebut dapat berupa Documents against Payment (D/P) maupun Documents against Acceptance (D/A).

Bank Garansi dan Standby LC

Penerbitan Bank Garansi sesuai jenis dan kebutuhannya, yaitu:

Jaminan Tender (Bid Bond), untuk memenuhipersyaratan dalam mengikuti tender/lelang. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), untuk memproteksi penerima bank garansi atas

terjadinya risiko no performane dan risiko keuangan jika kontraktor atau penjamin emisi wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak.

Jaminan Retensi (Retention Bond), untuk menjamin pembayaran dari pemberi kerja oleh penerima bank garansi sebelum tanggal pembayaran atau pelepasan kewajiban menurut kontrak.

Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond), untuk menjamin uang muka atas suatu kontrak/proyek yang diterima oleh nasabah.

97

Transaksi Impor & Lokal a. Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Penerbitan Letter of Credit merupakan pemberian fasilitas pembukaan LC untuk pembelian barang dan atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri merupakan pemberian fasilitas pembukaan SKBDN untuk pembelian barang antar daerah atau antar kota dan pulau dalam wilayah Indonesia. Jenis fasilitas LC/SKBDN yang diberikan: - Sight - Penjual dapat menerima pembayaran segera setelah menyerahkan dokumen

yang disyaratkan dalam LC/SKBDN. - Usance - Penjual akan menerima pembayaran pada waktu yang telah ditentukan sesuai

jangka waktu yang disyaratkan dalam LC/SKBDN.

b. Usance Payable at Sight ( UPAS ) Pembeli harus melakukan pembayaran setelah menerima dokumen pengiriman pada waktu yang telah ditentukan sesuai jangka waktu yang disyaratkan dalam LC/SKBDN, namun Penjual mendapatkan pembayaran segera setelah meyerahkan dokumen pengiriman yang bersangkutan.

c. Trust Receipt (TR)

TR merupakan Pembiayaan jangka pendek yang diberikan Perseroan kepada importir atau pembeli, yang dipergunakan untuk membayar kewajiban atas transaksi perdagangan menggunakan LC/SKBDN.

d. Shipping Guarantee Shipping Guarantee merupakan pemberian jaminan oleh Perseroan kepada Perusahaan Pelayaran untuk mengeluarkan/release barang kepada importir sebelum Original Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill diterima. Hal ini untuk menghindari adanya biaya Demurrage jika barang tersebut tidak segera dikeluarkan dari pabean dalam waktu yang telah ditentukan.

e. Inward Documentary for Collection/Bill Collection Perseroan menangani proses penagihan dokumen impor tanpa LC kepada importir/pembeli, termasuk pola pembiayaannya. Penanganan Dokumen tersebut dapat berupa Documents against Payment (D/P) maupun Documents against Acceptance (D/A).

Bank Garansi dan Standby LC

Penerbitan Bank Garansi sesuai jenis dan kebutuhannya, yaitu:

Jaminan Tender (Bid Bond), untuk memenuhipersyaratan dalam mengikuti tender/lelang. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), untuk memproteksi penerima bank garansi atas

terjadinya risiko no performane dan risiko keuangan jika kontraktor atau penjamin emisi wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak.

Jaminan Retensi (Retention Bond), untuk menjamin pembayaran dari pemberi kerja oleh penerima bank garansi sebelum tanggal pembayaran atau pelepasan kewajiban menurut kontrak.

Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond), untuk menjamin uang muka atas suatu kontrak/proyek yang diterima oleh nasabah.

Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond), untuk menjamin penerima bank garansi dari tidak terlaksananya pemeliharaan sesuai kontrak.

Jaminan Dirjen Bea Cukai (Custom Bond), untuk kepentingan Dirjen Bea Cukai dalam rangka penangguhan dan atau pembebasan pembayaran pajak-pajak barang impor.

Standby LC adalah Jaminan Pembayaran dalam bentuk LC berkaitan dengan transaksi bisnis nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Layanan ATM MNC Bank

ATM MNC Bank adalah fasilitas yang diberikan pada nasabah individu untuk kemudahan bertransaksi dengan kartu ATM. Perseroan bekerjasama dengan jaringan ATM Bersama yang menyediakan akses pada lebih dari 49.000 ATM di Indonesia.

Mobile Banking MNC Bank

Mobile banking MNC Bank adalah fasilitas yang diberikan pada nasabah individu untuk kemudahan bertransaksi melalui telepon selular yang terhubung dengan koneksi internet.

Call Center

Perseroan menyediakan layanan perbankan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu yang dapat diakses dengan menghubungi nomor telepon spesial Bank, 1500188, yang akan menghubungkan nasabah dengan Call Center.

Treasury Treasury adalah salah satu unit bisnis Perseroan yang memberikan pendapatan fee based income. Treasury berperan melaksanakan kegiatan perdagangan dan investasi di pasar uang, selain bertanggung jawab terhadap pengelolaan likuiditas harian Perseroan. Secara khusus Treasury juga berfungsi sebagai pelaksana fungsi lindung nilai terhadap risiko suku bunga, risiko valuta asing dari berbagai portfolio Perseroan maupun dari berbagai produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah terutama instrumen-instrumen pasar uang global berupa valuta asing dan suku bunga.

Valuta Asing Valuta Asing merupakan transaksi pertukaran dua mata uang yang berbeda dengan kurs dan tanggal penyerahan yang telah disepakati. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing: - Today (TOD), tanggal transaksi dan tanggal penyerahan pada hari yang sama. - Tomorrow (TOM), tanggal penyerahan pada 1 (satu) hari kerja berikut setelah tanggal transaksi. - SPOT, tanggal penyerahan pada 2 (dua) hari kerja berikut setelah tanggal transaksi. - FORWARD, tanggal penyerahan lebih dari 2 (dua) hari kerja berikut setelah tanggal transaksi. - SWAP, gabungan antara dua transaksi beli dan jual dengan tanggal penyerahan kedua transaksi

yang berbeda. Bond Retail Bond Retail merupakan transaksi penjualan atau pembelian surat berharga secara ritel dengan minimum transaksi 100 juta Rupiah atau USD 10.000. Bond Retail memberikan kemungkinan bagi nasabah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi berupa interest dan capital gain.

98

c. Jaringan Distribusi

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 23 kantor kas dan 1 payment point yang seluruhnya berlokasi di Indonesia seperti terlihat dalam tabel berikut:

No Jenis Kantor Alamat Status Gedung Transaksi Sewa Berakhirnya

masa sewa

Kantor Pusat 1 Kantor pusat Gedung MNC Financial Center Lantai

Sewa

Afiliasi 31 Okt 2020 6, 7 & 8. Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340

Kantor Cabang 1

KC MNC Tower

MNC Tower Lt 201, GF, B1F, Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta Pusat

Sewa Afiliasi 30 Nov 2016

2 KC Surabaya Jl. Kertajaya No. 67-69 Surabaya 60286 Milik - -

3 KC Nangka Pekanbaru Komp. Pertokoan Mella Blok B No. 1-2 Jl.Tuanku Tambusai, Pekanbaru Sewa Non Afiliasi 2 Okt 2018

4 KC Bandung Jl. Ir. H.Juanda No. 62 Bandung Sewa Non Afiliasi 22 Okt 2020 5 KC Medan Komplek The Crown

Jl. S. Parman No. 18-20 Medan 20153

Sewa Non Afiliasi 20 Apr 2017

6 KC Denpasar Rukan Dewata Square Blok A1-A2 Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar 80114

Sewa Non Afiliasi 29 Sep 2017

7 KC Yogyakarta Jl. Professor Herman Yohanes No. 1331 Yogyakarta 5571 Sewa Non Afiliasi 1 Jan 2017

8 KC Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 327, Balikpapan 76114 Sewa Non Afiliasi 16 Apr 2017

9 KC Jambi Jl. Hayam Wuruk RT 06 No. 119 F, Kel Talang Jauh, Jambi Sewa Non Afiliasi 24 Agus 2019

10 KC Batam Jl. Engku Putri, Komplek Raflesia Business Centre Blok A9-10, Batam 29054

Sewa Non Afiliasi 18 Agus 2019

11 KC Tarakan Jl. Jend Sudirman No. 02 Rt 014 Kel. Karang Balik, Tarakan 77112

Sewa Non Afiliasi 30 Nov 2020

12 KC Semarang Komp. Ruko Pandanaran Blok 9 –10 Jl. Pandanaran No. 2-6, Semarang 50241 Sewa Non Afiliasi 4 Jul 2017

13 KC Samarinda Jl. KH. Abul Hasan No. 61 Samarinda 75111 Sewa Non Afiliasi 1 Jul 2018

14 KC Makassar Bulusaraung Square Blok A No. 6 & 6A Jl. Gunung Bulusaraung, Kel. Gaddong, Kec. Bontoala, Makassar 90157

Sewa Non Afiliasi 25 Mar 2018

15 KC Bogor Jl. Raya Pajajaran No. 41 Bogor 16128 Sewa Non Afiliasi 3 Jul 2018

16 KC Solo Jl. Slamet Riyadi No. 316 Surakarta - Solo 57141 Sewa Non Afiliasi 3 Sep 2018

Kantor Cabang Pembantu

1 KCP Blok M Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 41 Jakarta - Selatan 12160 Sewa Non Afiliasi 30 Nov 2016

2 KCP Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Raya No. 101A, Jakarta - Timur 10510 Sewa Non Afiliasi 15 Apr 2017

3 KCP Cibubur Pertokoan Citra Gran , Ruko Jimbaran Blok R 03/25 Jl. Alternatif Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna Bekasi 17435

Sewa Non Afiliasi 20 Jun 2018

4 KCP Fatmawati Komp. Duta Mas Blok A1 No. 3 Jl. RS Fatmawati Jakarta - Selatan 12150 Sewa Non Afiliasi 19 Mei 2017

5 KCP Glodok Plaza Glodok Plaza Ground Floor No. 57 Jl. Pinangsia Raya No.1, Jakarta - Barat 11180

Sewa Non Afiliasi 31 Jul 2018

6 KCP Duta Merlin Jl. Gajah Mada No. 3-5 Blok A13-14 Jakarta Pusat 10130 Sewa Non Afiliasi 12 Jun 2020

7 KCP Meruya Rukan Kencana Niaga Blok D1 No. 2M, Jl. Taman Aries, Meruya Utara, Jakarta - Barat 11620

Sewa Non Afiliasi 6 Aug 2018

99

c. Jaringan Distribusi

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 23 kantor kas dan 1 payment point yang seluruhnya berlokasi di Indonesia seperti terlihat dalam tabel berikut:


masa sewa

Kantor Pusat 1 Kantor pusat Gedung MNC Financial Center Lantai

Sewa

Afiliasi 31 Okt 2020 6, 7 & 8. Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340

Kantor Cabang 1

KC MNC Tower

MNC Tower Lt 201, GF, B1F, Jl. Kebon Sirih 17-19, Jakarta Pusat

Sewa Afiliasi 30 Nov 2016

2 KC Surabaya Jl. Kertajaya No. 67-69 Surabaya 60286 Milik - -

3 KC Nangka Pekanbaru Komp. Pertokoan Mella Blok B No. 1-2 Jl.Tuanku Tambusai, Pekanbaru Sewa Non Afiliasi 2 Okt 2018

4 KC Bandung Jl. Ir. H.Juanda No. 62 Bandung Sewa Non Afiliasi 22 Okt 2020 5 KC Medan Komplek The Crown

Jl. S. Parman No. 18-20 Medan 20153

Sewa Non Afiliasi 20 Apr 2017

6 KC Denpasar Rukan Dewata Square Blok A1-A2 Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar 80114


7 KC Yogyakarta Jl. Professor Herman Yohanes No. 1331 Yogyakarta 5571 Sewa Non Afiliasi 1 Jan 2017

8 KC Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No. 327, Balikpapan 76114 Sewa Non Afiliasi 16 Apr 2017

9 KC Jambi Jl. Hayam Wuruk RT 06 No. 119 F, Kel Talang Jauh, Jambi Sewa Non Afiliasi 24 Agus 2019

10 KC Batam Jl. Engku Putri, Komplek Raflesia Business Centre Blok A9-10, Batam 29054

Sewa Non Afiliasi 18 Agus 2019

11 KC Tarakan Jl. Jend Sudirman No. 02 Rt 014 Kel. Karang Balik, Tarakan 77112

Sewa Non Afiliasi 30 Nov 2020

12 KC Semarang Komp. Ruko Pandanaran Blok 9 –10 Jl. Pandanaran No. 2-6, Semarang 50241 Sewa Non Afiliasi 4 Jul 2017

13 KC Samarinda Jl. KH. Abul Hasan No. 61 Samarinda 75111 Sewa Non Afiliasi 1 Jul 2018

14 KC Makassar Bulusaraung Square Blok A No. 6 & 6A Jl. Gunung Bulusaraung, Kel. Gaddong, Kec. Bontoala, Makassar 90157

Sewa Non Afiliasi 25 Mar 2018

15 KC Bogor Jl. Raya Pajajaran No. 41 Bogor 16128 Sewa Non Afiliasi 3 Jul 2018

16 KC Solo Jl. Slamet Riyadi No. 316 Surakarta - Solo 57141 Sewa Non Afiliasi 3 Sep 2018

Kantor Cabang Pembantu

1 KCP Blok M Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 41 Jakarta - Selatan 12160 Sewa Non Afiliasi 30 Nov 2016

2 KCP Cempaka Putih Jl. Cempaka Putih Raya No. 101A, Jakarta - Timur 10510 Sewa Non Afiliasi 15 Apr 2017

3 KCP Cibubur Pertokoan Citra Gran , Ruko Jimbaran Blok R 03/25 Jl. Alternatif Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna Bekasi 17435


4 KCP Fatmawati Komp. Duta Mas Blok A1 No. 3 Jl. RS Fatmawati Jakarta - Selatan 12150 Sewa Non Afiliasi 19 Mei 2017

5 KCP Glodok Plaza Glodok Plaza Ground Floor No. 57 Jl. Pinangsia Raya No.1, Jakarta - Barat 11180


6 KCP Duta Merlin Jl. Gajah Mada No. 3-5 Blok A13-14 Jakarta Pusat 10130 Sewa Non Afiliasi 12 Jun 2020

7 KCP Meruya Rukan Kencana Niaga Blok D1 No. 2M, Jl. Taman Aries, Meruya Utara, Jakarta - Barat 11620

Sewa Non Afiliasi 6 Aug 2018


masa sewa 8 KCP Mohamad

Mansyur Jl. KH. Moh. Mansyur No. 8/B-3 Jakarta Pusat 10150 Sewa Non Afiliasi 1 Nov 2016

9 KCP Pluit Jl.Pluit Permai Raya No. 27, Jakarta - Utara 14450 Sewa Non Afiliasi 3 Mar 2020

10 KCP Bumiputera Wisma Bumiputera Jl. Jend. Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910

Sewa

Non Afiliasi

30 Sep 2016

11 KCP Soepomo Graha Alun Lt. Dasar

Jl. Prof. Soepomo SH No. 233 Jakarta - Selatan 12870

Sewa Non Afiliasi 21 Feb 2019

12 KCP Tangerang Tangerang City Business Park, Ruko No. B-12 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol, Tangerang 15118


13

KCP Tanjung Duren

Jl. Tanjung Duren Raya No. 90 A, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat 11470 Sewa Non Afiliasi 11 Agus 2018

14 KCP Wolter Jl. Wolter Monginsidi No. 88L

Jakarta - Selatan 12170 Sewa Non Afiliasi 1 Mar 2019

15 KCP Jemursari Jl. Raya Jemur Sari No. 252E Prapen Surabaya 60237 Sewa Non Afiliasi 27 Des 2016

16 KCP Pasar Kembang Ruko Grand Flower Blok A No. 8 Jl. Pasar Kembang Surabaya 60263 Sewa Non Afiliasi 8 Des 2016

17 KCP Mojokerto Jl. Gajah Mada No 136 Surabaya 61313 Sewa Non Afiliasi 1 Mei 2017

18 KCP Sungkono Ruko Darmo Galleria Center No. A5 Jl. Mayjen Sungkono No. 75 Surabaya 60225

Sewa Non Afiliasi 30 Okt 2018

19 KCP Kembang Jepun Jl. Kembang Jepun No. 45 Surabaya 60612 Sewa Non Afiliasi 30 Apr 2019

20 KCP Kerinci Rukan Akasia Blok I No.1&2 Komplek RAPP Pangkalan Kerinci Pekanbaru 28300


21 KCP Sudirman Jl. Jend.Sudirman No. 337, Pekanbaru 28111 Sewa Non Afiliasi 31 Des 2016

22 KCP Sunda Jl. Sunda No. 52B, Bandung 40112 Sewa Non Afiliasi 3 Sep 2018 23 KCP Banceuy Jl. Banceuy No. 69,

Bandung 40111 Sewa Non Afiliasi 6 Nov 2020

24 KCP Asia Jl. Asia No.182 Medan 20214 Sewa Non Afiliasi 12 Mar 2020 25 KCP Krakatau Jl. Gunung Krakatau No.19 C

Medan 20238 Sewa Non Afiliasi 1 Apr 2017

26 KCP Setiabudi Jl. Setiabudi No.126B, Medan 20122 Sewa Non Afiliasi 3 Okt 2016 27 KCP Ubud Jl. Ida Bagus Manik, Br Kutuh Kelud Ubud Sewa Non Afiliasi 15 Des 2016 28 KCP Singaraja Jl Diponegoro No.184, Singaraja

Denpasar 81115 Sewa Non Afiliasi 7 Jan 2017

29 KCP Gatot Subroto Jl Gatot Subroto Timur No. 279 / 1, Pertokoan Ganesa,Denpasar 80231 Sewa Non Afiliasi 19 Jan 2021

30 KCP Brigjend Katamso Jl. Ibu Ruswo No. 61C, Kodya Yogyakarta 55121 Sewa Non Afiliasi 17 Aug 2020

31 KCP Pekalongan Komplek Ruko K.H. Mas Mansyur No. 5, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 30 Bendan, Pekalongan, Semarang 51119


32 KCP Cileungsi Jl. Raya Narogong KM 23 No.3 Cileungsi Bogor 16820 Sewa Non Afiliasi 20 Agus 2017

33 KCP Tajur Jl. Raya Tajur No. 65 C, Tajur, Bogor 16141 Sewa Non Afiliasi 23 Des 2020

Kantor Kas

1 KK Arkadia Gedung Perkantoran Arkadia Tower B. Jl. TB Simatupang Kav 88 Jakarta - Selatan 12520 Sewa Non Afiliasi 13 Mar 2019

2 KK Bandara Soekarno Hatta

Gedung JPT 01 P.05 Cargo, Area Bandra Soekarno Hatta – Cengkareng - Tangerang 19110


3 KK Bekasi - Kemang Pratama

Ruko Kemang Pratama Raya Blok AL No.8 Bekasi 17148

Sewa Non Afiliasi 26 Okt 2016

4 KK Bekasi – SNK Ruko Sentral Niaga Kalimalang Jl. A. Yani Blok A.8 No.12 A Bekasi 17141

Sewa Non Afiliasi 6 Mei 2017

100


masa sewa 5 KK Bintaro Sentra

Menteng Ruko Bintaro Sentra Menteng Blok MN-24 Bintaro Jaya Sektor VII – Tangerang 15224 Sewa Non Afiliasi 14 Des 2017

6 KK BSD City Sektor VII Ruko BSD City Sektor VII Blok RP No. 96 Serpong Tangerang 15322 Sewa Non Afiliasi 14 Mei 2018

7 KK Cikarang Jababeka Central Business Jl. Niaga Raya No. 2H3 Sewa Non Afiliasi 8 Mei 2021

8 KK Depok Jl. Margonda Raya No. 239 Depok 16423 Sewa Non Afiliasi 15 April 2020

9 KK Gading Serpong Ruko Alexandrate Jl. Boulevard Raya Blok ALX 3 No. 30-31 Gading Serpong Tangerang 15810

Sewa

Non Afiliasi

1 Juni 2018

10 KK Harco Mangga Dua Harco Electronic Mangga Dua Ruko Agung Sedayu Blok D No. 1 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta - Barat 10730


11 KK Kelapa Gading Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC6 No.35, Kelapa Gading Jakarta - Utara 14240


12 KK Kebon Jeruk Gedung Global TV. Jl. Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat 15417 Sewa Afiliasi 30 Apr 2017

13 KK Pondok Gede Ruko Sangraha Danamas Blok G No. 29 Mall Pondok Gede, Bekasi – 17414 Sewa Non Afiliasi 3 Okt 2019

14 KK Pondok Indah Jl. Margaguna No. 9, Pondok Indah Jakarta - Selatan 12310 Sewa Non Afiliasi 1 Okt 2016

15 KK Puri Indah Ruko Pasar Puri Jl. Puri Indah Raya Blok A No. 18 Jakarta Barat 11610

Sewa Non Afiliasi

18 Apr 2019

16

KK Sunter

JL. Danau Sunter Utara Blok C.1 No.3.A Sunter – Jakarta Utara Sewa Non Afiliasi 29 Mei 2018

17

KK Tanjung Priok

Ruko Enggano Megah Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok Sewa Non Afiliasi 31 Des 2019

18 KK RS Awal Bross Jl.Jend.Sudirman No. 117 Pekanbaru Sewa Non Afiliasi 6 Nov 2016

19 KK Medan Bandung Jl. Bandung No. 17/82 Medan 20212 Sewa Non Afiliasi 1 Jan 2021

20 KK Kerobokan Jl. Raya Kerobokan 64 Seminyak Denpasar 80361 Sewa Non Afiliasi 22 Okt 2020

21 KK Tabanan Jl.Gn Semeru No. 30, Tabanan Denpasar 82111 Sewa Non Afiliasi 7 Des 2020

22 KK Penuin Komp. Ruko Penuin Center Blok R No. 04 Batam 29441 Sewa Non Afiliasi 1 Agus 2017

23 KK Hartono Trade Center

Hartono Trade Center Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Sukoharjo Sewa Non Afiliasi 31 Jul 2021

Payment Point 1 PP Tanjung Mas Komplek Ruko Mutiara Marina Kav 20 Jl.

R.E. Martadinata, Semarang 50129 Sewa Non Afiliasi 2 Jul 2017

Di samping itu, Perseroan memiliki 83 unit ATM untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah. Saat ini, Perseroan telah menjadi anggota ATM Bersama sehingga nasabah Perseroan dapat melakukan penarikan tunai melalui 49.000 ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia.

d. Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Perseroan berpedoman pada peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II. Terkait dengan penerapan kerangka Basel II Pilar 1 (minimum capital requirement), Perseroan telah melakukan perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan Pendekatan Standar Basel II (Standardized Approach) untuk risiko kredit, Metode Standar (Standard Method) untuk risiko pasar dan Pendekatan Indikator Dasar Basel II (Basic Indicator Approach) untuk risiko operasional. Sesuai

101


masa sewa 5 KK Bintaro Sentra

Menteng Ruko Bintaro Sentra Menteng Blok MN-24 Bintaro Jaya Sektor VII – Tangerang 15224 Sewa Non Afiliasi 14 Des 2017

6 KK BSD City Sektor VII Ruko BSD City Sektor VII Blok RP No. 96 Serpong Tangerang 15322 Sewa Non Afiliasi 14 Mei 2018

7 KK Cikarang Jababeka Central Business Jl. Niaga Raya No. 2H3 Sewa Non Afiliasi 8 Mei 2021

8 KK Depok Jl. Margonda Raya No. 239 Depok 16423 Sewa Non Afiliasi 15 April 2020

9 KK Gading Serpong Ruko Alexandrate Jl. Boulevard Raya Blok ALX 3 No. 30-31 Gading Serpong Tangerang 15810

Sewa

Non Afiliasi

1 Juni 2018

10 KK Harco Mangga Dua Harco Electronic Mangga Dua Ruko Agung Sedayu Blok D No. 1 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta - Barat 10730


11 KK Kelapa Gading Jl. Raya Boulevard Barat Blok LC6 No.35, Kelapa Gading Jakarta - Utara 14240


12 KK Kebon Jeruk Gedung Global TV. Jl. Lapangan Bola Kebon Jeruk, Jakarta Barat 15417 Sewa Afiliasi 30 Apr 2017

13 KK Pondok Gede Ruko Sangraha Danamas Blok G No. 29 Mall Pondok Gede, Bekasi – 17414 Sewa Non Afiliasi 3 Okt 2019

14 KK Pondok Indah Jl. Margaguna No. 9, Pondok Indah Jakarta - Selatan 12310 Sewa Non Afiliasi 1 Okt 2016

15 KK Puri Indah Ruko Pasar Puri Jl. Puri Indah Raya Blok A No. 18 Jakarta Barat 11610

Sewa Non Afiliasi

18 Apr 2019

16

KK Sunter

JL. Danau Sunter Utara Blok C.1 No.3.A Sunter – Jakarta Utara Sewa Non Afiliasi 29 Mei 2018

17

KK Tanjung Priok

Ruko Enggano Megah Jl. Raya Enggano, Tanjung Priok Sewa Non Afiliasi 31 Des 2019

18 KK RS Awal Bross Jl.Jend.Sudirman No. 117 Pekanbaru Sewa Non Afiliasi 6 Nov 2016

19 KK Medan Bandung Jl. Bandung No. 17/82 Medan 20212 Sewa Non Afiliasi 1 Jan 2021

20 KK Kerobokan Jl. Raya Kerobokan 64 Seminyak Denpasar 80361 Sewa Non Afiliasi 22 Okt 2020

21 KK Tabanan Jl.Gn Semeru No. 30, Tabanan Denpasar 82111 Sewa Non Afiliasi 7 Des 2020

22 KK Penuin Komp. Ruko Penuin Center Blok R No. 04 Batam 29441 Sewa Non Afiliasi 1 Agus 2017

23 KK Hartono Trade Center

Hartono Trade Center Jl. Ir. Soekarno, Madegondo, Sukoharjo Sewa Non Afiliasi 31 Jul 2021

Payment Point 1 PP Tanjung Mas Komplek Ruko Mutiara Marina Kav 20 Jl.

R.E. Martadinata, Semarang 50129 Sewa Non Afiliasi 2 Jul 2017

Di samping itu, Perseroan memiliki 83 unit ATM untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah. Saat ini, Perseroan telah menjadi anggota ATM Bersama sehingga nasabah Perseroan dapat melakukan penarikan tunai melalui 49.000 ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia.

d. Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Perseroan berpedoman pada peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II. Terkait dengan penerapan kerangka Basel II Pilar 1 (minimum capital requirement), Perseroan telah melakukan perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan Pendekatan Standar Basel II (Standardized Approach) untuk risiko kredit, Metode Standar (Standard Method) untuk risiko pasar dan Pendekatan Indikator Dasar Basel II (Basic Indicator Approach) untuk risiko operasional. Sesuai

ketentuan Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 Perseroan juga telah melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan tingkat Profil Risiko dengan menerapkan proses perhitungan kecukupan modal secara internal atau disebut Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Pengelolaan risiko Perseroan mencakup seluruh jenis risiko dari semua aktivitas fungsional Perseroan berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan manajemen risiko yang berjalan efektif, manajemen risiko menjadi partner stratejik dari unit bisnis yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisir potensi kerugian dari aktivitas operasional Perseroan.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha sesuai dengan perubahan parameter risikonya, Perseroan secara terus menerus melakukan evaluasi secara berkala dan mengembangkan serta meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko perusahaan terpadu dan struktur pengendalian internal yang komprehensif, agar dapat memberikan informasi secara dini mengenai terdapatnya potensi risiko kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko tersebut. Kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu tersebut dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas fungsional.

Selain itu Perseroan juga menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu yang merupakan sarana untuk menentukan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat dikenali, diukur, diatasi dan dilaporkan dengan baik.

Perseroan memiliki Komite Manajemen Risiko untuk menentukan kebijakan dan membahas permasalahan risiko yang dihadapi Perseroan secara keseluruhan. Selain komite tersebut, terdapat Komite Pemantau Risiko dan beberapa komite lain yang bertugas untuk mengelola risiko-risiko secara lebih spesifik, yaitu antara lain: Komite Pemutus Kredit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (Asset and Liability Management Committee – ALCO).

Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko didasarkan pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang: Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Adapun prosedur pelaksanaan manajemen risiko diawali dari proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai faktor risiko yang mungkin muncul dan menghambat proses operasional dan manajerial Perseroan. Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko yang tercermin dalam implementasi manajemen risiko. Selain itu, Perseroan melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko sekaligus usaha perbaikan yang mencerminkan tindakan restorasi dalam menanggulangi implikasi negatif dari risiko tersebut. Perseroan melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, bertujuan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajibannya. Upaya pengendalian risiko akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah penurunan nilai kualitas aset yang signifikan sekaligus mempertahankan daya saing ditengah industri perbankan nasional. Dalam mendukung penerapan manajemen risiko, Perseroan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Group) yang memiliki fungsi utama untuk melakukan aktivitas identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengukuran risiko Perseroan. Secara organisasi, Risiko Management Group bertanggung-jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Manajemen risiko merupakan rangkaian kegiatan yang dijalankan secara terpadu oleh Perseroan dalam

102

mengendalikan risiko dan mengoptimalkan pendapatan Perseroan dari profil risiko yang ada. Penerapan manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis Perseroan, namun untuk memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan, diketahui dan disadari oleh Perseroan, dan diupayakan agar risiko tersebut masih berada dalam koridor toleransi risiko Perseroan. Selain itu, juga berperan dalam memberikan gambaran kepada pengelola Perseroan mengenai apa potensi kerugian di masa mendatang yang akan muncul, berapa banyak modal yang diperlukan untuk menutup risiko-risiko tersebut, dibandingkan dengan potensi return atau imbal hasil yang diharapkan. Perseroan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam mengelola berbagai risiko yang timbul dari perkembangan bisnis Perseroan dan perubahan lingkungan bisnis. Seluruh risiko dinilai melalui pendekatan manajemen risiko secara menyeluruh yang didukung oleh tata kelola risiko yang baik, infrastruktur yang tepat, serta pengawasan yang memadai. Proses pengelolaan risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan mitigasi risiko. Infrastrukturnya sendiri terdiri dari organisasi, tata kelola, data, metodologi, kebijakan, prosedur, pelaporan dan sistem informasi risiko. Perseroan telah menerapkan prinsip tiga lini pertahanan dalam pengendalian risiko.

a. Lini pertama adalah pemilik risiko yaitu Unit Kerja Bisnis yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko sejak awal dan melakukan mitigasi atas risiko yang ada.

b. Lini kedua yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. c. Lini ketiga yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang memastikan secara independen bahwa kerangka

dan proses manajemen risiko telah berjalan dengan baik.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas manajemen risiko Perseroan dibantu oleh komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan khususnya Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko yakni untuk mengkaji laporan profil risiko Perseroan yang disajikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Rapat Komite Pemantau Risiko diadakan minimum setiap triwulan, namun dalam pelaksanaannya dilakukan hampir setiap bulan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan Komisaris. Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan Anggota Independen yang memiliki keahlian dalam manajemen risiko dan bidang keuangan. Hasil rapat itu kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke dalam rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan tindak lanjut dari Dewan Komisaris. Di tingkat Direksi, Manajemen Risiko dikelola melalui Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Asset Liabilities Committee, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Produk & Layanan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, Perseroan mengacu kepada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk bidang yang lebih spesifik, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur pada masing-masing bidang, misalnya di bidang perkreditan, operasional, treasury, teknologi informasi, dan lain-lain. Seluruh kebijakan dan prosedur yang ada, merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas Perseroan dan dikaji secara berkesinambungan. Limit risiko ditetapkan untuk berbagai macam jenis risiko dan disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko Perseroan. Pada tingkat teratas penetapan limit Perseroan telah menyusun Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk menetapkan tingkat risiko yang akan diambil dan tingkat toleransi risiko Perseroan. Pada tingkat yang lebih spesifik limit ditetapkan untuk berbagai jenis risiko yang disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko Perseroan.

Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan meliputi ;

a. Proses identifikasi risiko dilakukan oleh Perseroan dengan cara menganalisa seluruh jenis risiko yang mungkin timbul dengan menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh aktivitas fungsional Perseroan, baik pada transaksi, portofolio, infrastruktur, dan proses yang ada. Proses identifikasi risiko di awal pada produk dan aktivitas baru dipastikan telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak. Produk dan aktivitas baru Perseroan dikaji oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko terlebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan keputusan

b. Pengukuran risiko digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Risiko diukur dan dipastikan masih berada dalam batasan risiko yang dialokasikan. Metode pengukuran risiko yang digunakan oleh Perseroan mengikuti metode pengukuran baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun yang disusun oleh internal Perseroan.

103

mengendalikan risiko dan mengoptimalkan pendapatan Perseroan dari profil risiko yang ada. Penerapan manajemen risiko tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis Perseroan, namun untuk memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan, diketahui dan disadari oleh Perseroan, dan diupayakan agar risiko tersebut masih berada dalam koridor toleransi risiko Perseroan. Selain itu, juga berperan dalam memberikan gambaran kepada pengelola Perseroan mengenai apa potensi kerugian di masa mendatang yang akan muncul, berapa banyak modal yang diperlukan untuk menutup risiko-risiko tersebut, dibandingkan dengan potensi return atau imbal hasil yang diharapkan. Perseroan mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam mengelola berbagai risiko yang timbul dari perkembangan bisnis Perseroan dan perubahan lingkungan bisnis. Seluruh risiko dinilai melalui pendekatan manajemen risiko secara menyeluruh yang didukung oleh tata kelola risiko yang baik, infrastruktur yang tepat, serta pengawasan yang memadai. Proses pengelolaan risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan mitigasi risiko. Infrastrukturnya sendiri terdiri dari organisasi, tata kelola, data, metodologi, kebijakan, prosedur, pelaporan dan sistem informasi risiko. Perseroan telah menerapkan prinsip tiga lini pertahanan dalam pengendalian risiko.

a. Lini pertama adalah pemilik risiko yaitu Unit Kerja Bisnis yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko sejak awal dan melakukan mitigasi atas risiko yang ada.

b. Lini kedua yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. c. Lini ketiga yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang memastikan secara independen bahwa kerangka

dan proses manajemen risiko telah berjalan dengan baik.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas manajemen risiko Perseroan dibantu oleh komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, dan khususnya Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko yakni untuk mengkaji laporan profil risiko Perseroan yang disajikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Rapat Komite Pemantau Risiko diadakan minimum setiap triwulan, namun dalam pelaksanaannya dilakukan hampir setiap bulan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan Komisaris. Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan Anggota Independen yang memiliki keahlian dalam manajemen risiko dan bidang keuangan. Hasil rapat itu kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke dalam rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan tindak lanjut dari Dewan Komisaris. Di tingkat Direksi, Manajemen Risiko dikelola melalui Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Asset Liabilities Committee, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Produk & Layanan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, Perseroan mengacu kepada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk bidang yang lebih spesifik, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur pada masing-masing bidang, misalnya di bidang perkreditan, operasional, treasury, teknologi informasi, dan lain-lain. Seluruh kebijakan dan prosedur yang ada, merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas Perseroan dan dikaji secara berkesinambungan. Limit risiko ditetapkan untuk berbagai macam jenis risiko dan disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko Perseroan. Pada tingkat teratas penetapan limit Perseroan telah menyusun Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk menetapkan tingkat risiko yang akan diambil dan tingkat toleransi risiko Perseroan. Pada tingkat yang lebih spesifik limit ditetapkan untuk berbagai jenis risiko yang disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko Perseroan.

Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan meliputi ;

a. Proses identifikasi risiko dilakukan oleh Perseroan dengan cara menganalisa seluruh jenis risiko yang mungkin timbul dengan menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh aktivitas fungsional Perseroan, baik pada transaksi, portofolio, infrastruktur, dan proses yang ada. Proses identifikasi risiko di awal pada produk dan aktivitas baru dipastikan telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak. Produk dan aktivitas baru Perseroan dikaji oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko terlebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan keputusan

b. Pengukuran risiko digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Risiko diukur dan dipastikan masih berada dalam batasan risiko yang dialokasikan. Metode pengukuran risiko yang digunakan oleh Perseroan mengikuti metode pengukuran baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun yang disusun oleh internal Perseroan.

c. Perseroan melakukan pemantauan risiko yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan pemantauan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen.

Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan Perseroan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Sebagai bentuk pengendalian risiko Perseroan melakukan metode mitigasi risiko berupa agunan dan penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian. Hasil dari penerapan sistem informasi manajemen risiko oleh Perseroan salah satunya adalah sistem perhitungan ATMR Kredit yang sudah efektif dipergunakan oleh Perseroan pada Januari 2013. Hasil lainnya adalah laporan profil risiko yang disusun oleh Perseroan dengan berdasarkan kebijakan Bank Indonesia yang dilaporkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko setiap bulan kepada Komite Pemantau Risiko. Laporan profil risiko tersebut mencakup parameter, indikator dan formula yang digunakan dalam menilai tingkat risiko dan sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk dapat menerapkan pengelolaan risiko yang baik dan efektif, Perseroan melakukan pengendalian internal yang difokuskan pada penerapan dual control, pemisahan tugas dan pengendalian internal yang cukup untuk setiap transaksi yang signifikan dan aktivitas fungsional Perseroan. Risiko diidentifikasi dan dikelola pada tingkat tertentu dari suatu peristiwa. Ketika telah teridentifikasi semua risiko diserahkan kepada Pemilik Risiko untuk memastikan risiko dikelola dan dipantau secara berkala.

Dalam mengelola berbagai jenis risiko, pemilik risiko adalah Lini Pertama. Pemisahan tugas merupakan elemen penting dari pengendalian internal dalam rangka mengurangi kesalahan dan tindakan pelanggaran. Perseroan memberikan tugas kepada beberapa fungsi kerja untuk memastikan check & balance dalam setiap pengambilan keputusan, seperti pemisahan fungsi pemasaran, fungsi penyetuju dan fungsi pembukuan. Fungsi pengendalian ditugaskan oleh Perseroan kepada beberapa fungsi kerja yang independen pada Lini Kedua dan Lini Ketiga.

Perseroan membuat profil risiko yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki Perseroan berdasarkan 8 (delapan) jenis risiko sebagai berikut.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit diartikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risiko ini berasal dari berbagai aktivitas Perseroan seperti aktivitas pemberian kredit, penempatan pada surat berharga atau pada bank lain, dan aktivitas trading. Risiko kredit juga berasal dari transaksi komitmen dan kontinjensi kepada nasabah atau pihak lain. Risiko kredit diartikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Risiko ini berasal dari berbagai aktivitas Perseroan seperti aktivitas pemberian kredit, penempatan pada surat berharga atau pada bank lain, dan aktivitas trading. Risiko kredit juga berasal dari transaksi komitmen dan kontinjensi kepada nasabah atau pihak lain. Pengelolaan risiko kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan nasabah, debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya untuk risiko kredit, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki divisi khusus yang menangani risiko kredit. Pengawasan terhadap risiko kredit oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko melibatkan semua Lini dari tiga Lini Pertahanan.

104

Perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman yang mencakup strategi untuk seluruh aktivitas kredit khususnya yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan. Strategi tersebut telah memuat secara jelas arah pembiayaan yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, jangka waktu, dan sasaran pasar.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit secara portofolio diatur dalam Kebijakan Risk Appetite & Risk Tolerance yang menetapkan alokasi kredit maksimum pada tiap sektor konsentrasi, seperti konsentrasi kredit pada debitur inti, konsentrasi kredit pada sektor ekonomi tertentu, dan sektor-sektor lainnya yang memungkinkan Perseroan terkena dampak dari risiko konsentrasi kredit. Untuk pengelolaan konsentrasi kredit per debitur atau grup debitur Perseroan melakukan penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Risiko kredit dipantau secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai laporan internal manajemen risiko yang disusun secara berkala dan menginformasikan eksposur portofolio termasuk di dalamnya informasi perubahan tren kinerja portofolio, dan dampak kondisi makro ekonomi terhadap kualitas portofolio melalui stress test. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Manajemen lewat berbagai komite risiko, khususnya Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang kemudian untuk diperoleh penetapan mitigasi atas risiko kredit yang timbul.

Perseroan menetapkan kategori Tagihan yang Telah Jatuh Tempo yaitu seluruh tagihan yang ada dalam kategori portofolio yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Kategori Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai/ Impairment menurut Perseroan adalah tagihan yang masuk dalam trigger event yaitu yang memenuhi kriteria NPL status 3, 4 dan 5 menurut Bank Indonesia; hari keterlambatan lebih dari 90 hari.

Perseroan menentukan cadangan secara individual untuk masing-masing aset keuangan kredit yang diberikan pada individu yang signifikan. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah cadangan antara lain mencakup kelangsungan rencana bisnis debitur, kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan, kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya, jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu atas arus kas. Cadangan penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan, kecuali bila terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan adanya pemantauan yang lebih berhati-hati.

Untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individu penilaian cadangan kerugian dilakukan secara kolektif. Dalam pembentukan CKPN kolektif, untuk perhitungan PD (Probability of Default) Perseroan menetapkan menggunakan pendekatan Net Roll Rates, sedangkan untuk perhitungan LGD (Loss Given Default) Perseroan menggunakan pendekatan Collateral Shortfall.

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Ketentuan perihal penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP/2011.

Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah eksposur aset pada laporan posisi keuangan Perseroan (neraca), antara lain tagihan kepada pemerintah negara lain, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, tagihan kepada bank jangka pendek, tagihan kepada bank jangka panjang dan tagihan kepada korporasi. Lembaga pemeringkat yang digunakan oleh Perseroan adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator.

105

Perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman yang mencakup strategi untuk seluruh aktivitas kredit khususnya yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan. Strategi tersebut telah memuat secara jelas arah pembiayaan yang akan dilakukan, antara lain berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi, jangka waktu, dan sasaran pasar.

Pengelolaan risiko konsentrasi kredit secara portofolio diatur dalam Kebijakan Risk Appetite & Risk Tolerance yang menetapkan alokasi kredit maksimum pada tiap sektor konsentrasi, seperti konsentrasi kredit pada debitur inti, konsentrasi kredit pada sektor ekonomi tertentu, dan sektor-sektor lainnya yang memungkinkan Perseroan terkena dampak dari risiko konsentrasi kredit. Untuk pengelolaan konsentrasi kredit per debitur atau grup debitur Perseroan melakukan penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Risiko kredit dipantau secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai laporan internal manajemen risiko yang disusun secara berkala dan menginformasikan eksposur portofolio termasuk di dalamnya informasi perubahan tren kinerja portofolio, dan dampak kondisi makro ekonomi terhadap kualitas portofolio melalui stress test. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Manajemen lewat berbagai komite risiko, khususnya Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang kemudian untuk diperoleh penetapan mitigasi atas risiko kredit yang timbul.

Perseroan menetapkan kategori Tagihan yang Telah Jatuh Tempo yaitu seluruh tagihan yang ada dalam kategori portofolio yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Kategori Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai/ Impairment menurut Perseroan adalah tagihan yang masuk dalam trigger event yaitu yang memenuhi kriteria NPL status 3, 4 dan 5 menurut Bank Indonesia; hari keterlambatan lebih dari 90 hari.

Perseroan menentukan cadangan secara individual untuk masing-masing aset keuangan kredit yang diberikan pada individu yang signifikan. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah cadangan antara lain mencakup kelangsungan rencana bisnis debitur, kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan, kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya, jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu atas arus kas. Cadangan penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan, kecuali bila terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan adanya pemantauan yang lebih berhati-hati.

Untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individu penilaian cadangan kerugian dilakukan secara kolektif. Dalam pembentukan CKPN kolektif, untuk perhitungan PD (Probability of Default) Perseroan menetapkan menggunakan pendekatan Net Roll Rates, sedangkan untuk perhitungan LGD (Loss Given Default) Perseroan menggunakan pendekatan Collateral Shortfall.

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Ketentuan perihal penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP/2011.

Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah eksposur aset pada laporan posisi keuangan Perseroan (neraca), antara lain tagihan kepada pemerintah negara lain, tagihan kepada entitas sektor publik, tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, tagihan kepada bank jangka pendek, tagihan kepada bank jangka panjang dan tagihan kepada korporasi. Lembaga pemeringkat yang digunakan oleh Perseroan adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator.

Risiko kredit counterparty Perseroan bersifat bersih tanpa jaminan untuk counterparty yang merupakan pemerintah, bank dan beberapa perusahaan yang kredibel. Untuk counterparty lainnya, mitigasi dikonsolidasi dalam fasilitas kreditnya masing-masing.

Teknik mitigasi risiko kredit yang diterapkan oleh Perseroan adalah teknik mitigasi risiko berupa agunan. Jenis agunan keuangan yang diterima oleh Perseroan adalah berupa uang tunai yang disimpan pada Perseroan, giro, tabungan, dan deposito yang diterbitkan oleh Perseroan.

Terkait agunan yang diterima oleh Perseroan seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk menilai dan mengelola agunan tersebut Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait agunan tunai. Sejauh ini Perseroan tidak melakukan teknik mitigasi risiko kredit dengan menggunakan garansi, dan/atau penjaminan atau asuransi kredit, namun melalui teknik mitigasi risiko kredit berupa agunan. Jenis agunan keuangan yang diterima oleh Perseroan adalah berupa uang tunai yang disimpan pada Perseroan, giro, tabungan, dan deposito yang diterbitkan oleh Perseroan.

2. Risiko Pasar Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar, Perseroan menerapkan prinsip segregation of Duties front office (Treasury, melaksanakan transaksi trading), middle office (Risk Management, melaksanakan proses manajemen risiko, menyusun kebijakan dan prosedur) dan back office (Treasury operation, melaksanakan proses settlement transaksi).

Pengelolaan transaksi trading dengan menetapkan dan pemantauan limit-limit yang telah ditetapkan, seperti limit Counterparty, Limit Treasury Group, Limit dealer, Limit MAT (Management Action Trigger) dan Limit Stop Loss. Untuk menunjang pemantauan eksposur risiko dengan cepat dan tepat, Perseroan telah menggunakan OPICS Treasury system. Sistem tersebut meng-integrasikan front office (Treasury), middle office (Risk Management), dan back office (Treasury operation). Dengan demikian proses pemantauan risiko pada aktivitas Treasury dapat dilakukan dengan lebih baik, serta memudahkan Perseroan dalam memantau limit-limit yang telah tetapkan. Perseroan menggunakan metode standar untuk menghitung dan memantau risiko pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko valuta asing dan risiko surat berharga yang konsisten sesuai Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016. Hasil perhitungan risiko pasar yang berdampak terhadap rasio permodalan, dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala dalam rapat Komite Aset & Liabilitas. Pelaksanaan proses monitoring risiko pasar atas aktivitas treasury dilakukan dengan membandingkan realisasi risiko terhadap limit yang telah ditetapkan sesuai risk appetite Perseroan. Dan pemantauan atas kinerja treasury untuk memastikan target bisnis dan pendapatan tercapai. Selama tahun 2015, Perseroan berusaha menjaga profil risiko pasar pada tingkat Rendah. Hal ini diindikasikan oleh antara lain tingkat Posisi Devisa Netto (PDN) rata-rata di bawah 7% dan tidak pernah melampaui ketentuan Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Portofolio yang diperhitungkan dalam risiko pasar adalah portofolio yang mempunyai risiko akibat pergerakan suku bunga, kurs dan harga untuk semua portofolio dalam neraca dan rekening administratif yaitu kredit yang diberikan, surat berharga (diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan disimpan sampai jatuh waktu) dan posisi valuta asing.

106

Secara periodik, Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Group) melakukan pembaharuan kebijakan risiko pasar yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan eksternal, kebijakan internal dan strategi bisnis Perseroan, termasuk peninjauan kembali limit perdagangan yang diusulkan oleh Treasury Group untuk kemudian dibahas, dianalisa dan diputuskan dalam Komite Pemantau Risiko. Untuk mengantisipasi bergejolaknya nilai tukar mata uang yang dapat berdampak pada kecukupan modal, Perseroan secara rutin maupun ad hoc melakukan stress test terhadap posisi terbuka permata uang yang dikelola dalam hal pelemahan terhadap nilai tukar Rupiah. Dengan stress test ini, Perseroan dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Risiko Operasional Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar Perseroan. Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya untuk risiko operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki divisi khusus yang mengelola risiko operasional melalui kebijakan dan perangkat risiko operasional. Mekanisme identifikasi risiko operasional yang dilakukan oleh Perseroan antara lain dilakukan melalui perangkat risiko operasional. Untuk pengukuran risiko operasional, Perseroan melakukan dengan memanfaatkan pendekatan Basic Indicator Approach (BIA) untuk menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional yang kemudian digunakan dalam pengukuran Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).

Mitigasi risiko operasional dilakukan oleh Pemilik Risiko dan dipantau oleh Lini Kedua dan Ketiga. Hasil pemantauan risiko operasional disampaikan kepada Direksi maupun kepada Risk Taking Unit untuk diupayakan proses mitigasi bagi pengendalian dan perbaikan risiko operasional Perseroan. Menyadari sumber daya manusia adalah aset yang berharga dan merupakan unsur kunci di dalam pengelolaan risiko operasional, maka di tahun 2015 Perseroan telah melakukan rekrutmen tenaga kerja professional dari industri perbankan untuk membawa kontribusi di dalam penyempurnaan proses dan Perseroan telah melakukan banyak pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan didalam bekerja.


Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang kritikal karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha, terutama apabila terjadi suatu krisis keuangan atau ekonomi. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya memastikan bahwa kebutuhan pendanaan saat ini maupun masa depan dapat dipenuhi baik pada kondisi normal maupun dalam kondisi sulit. Pemantauan dan perhitungan risiko likuiditas ini dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala secara harian maupun dalam rapat bulanan Komite Aset dan Liabilitas. Selama paruh waktu pertama tahun 2016, Perseroan berhasil menjaga profil risiko likuiditas pada tingkat rendah. Hal ini diindikasikan dengan terjaganya tingkat kecukupan Giro Wajib Minimum, baik untuk rupiah maupun valuta asing di BI. Selain itu, Perseroan menggunakan rasio-rasio Secondary Reserve Ratio, Loan to Funding Ratio (LFR), rasio aset dan liabilitas likuid, rasio limit 25 nasabah terbesar, serta dengan memantau limit dari posisi neto arus kas harian dan arus kas keluar kumulatif neto harian.

107

Secara periodik, Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Group) melakukan pembaharuan kebijakan risiko pasar yang disesuaikan dengan perkembangan peraturan eksternal, kebijakan internal dan strategi bisnis Perseroan, termasuk peninjauan kembali limit perdagangan yang diusulkan oleh Treasury Group untuk kemudian dibahas, dianalisa dan diputuskan dalam Komite Pemantau Risiko. Untuk mengantisipasi bergejolaknya nilai tukar mata uang yang dapat berdampak pada kecukupan modal, Perseroan secara rutin maupun ad hoc melakukan stress test terhadap posisi terbuka permata uang yang dikelola dalam hal pelemahan terhadap nilai tukar Rupiah. Dengan stress test ini, Perseroan dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Risiko Operasional Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar Perseroan. Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya untuk risiko operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki divisi khusus yang mengelola risiko operasional melalui kebijakan dan perangkat risiko operasional. Mekanisme identifikasi risiko operasional yang dilakukan oleh Perseroan antara lain dilakukan melalui perangkat risiko operasional. Untuk pengukuran risiko operasional, Perseroan melakukan dengan memanfaatkan pendekatan Basic Indicator Approach (BIA) untuk menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional yang kemudian digunakan dalam pengukuran Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).

Mitigasi risiko operasional dilakukan oleh Pemilik Risiko dan dipantau oleh Lini Kedua dan Ketiga. Hasil pemantauan risiko operasional disampaikan kepada Direksi maupun kepada Risk Taking Unit untuk diupayakan proses mitigasi bagi pengendalian dan perbaikan risiko operasional Perseroan. Menyadari sumber daya manusia adalah aset yang berharga dan merupakan unsur kunci di dalam pengelolaan risiko operasional, maka di tahun 2015 Perseroan telah melakukan rekrutmen tenaga kerja professional dari industri perbankan untuk membawa kontribusi di dalam penyempurnaan proses dan Perseroan telah melakukan banyak pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan didalam bekerja.


Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang kritikal karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha, terutama apabila terjadi suatu krisis keuangan atau ekonomi. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya memastikan bahwa kebutuhan pendanaan saat ini maupun masa depan dapat dipenuhi baik pada kondisi normal maupun dalam kondisi sulit. Pemantauan dan perhitungan risiko likuiditas ini dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior secara berkala secara harian maupun dalam rapat bulanan Komite Aset dan Liabilitas. Selama paruh waktu pertama tahun 2016, Perseroan berhasil menjaga profil risiko likuiditas pada tingkat rendah. Hal ini diindikasikan dengan terjaganya tingkat kecukupan Giro Wajib Minimum, baik untuk rupiah maupun valuta asing di BI. Selain itu, Perseroan menggunakan rasio-rasio Secondary Reserve Ratio, Loan to Funding Ratio (LFR), rasio aset dan liabilitas likuid, rasio limit 25 nasabah terbesar, serta dengan memantau limit dari posisi neto arus kas harian dan arus kas keluar kumulatif neto harian.

Untuk memproyeksikan kondisi likuiditas di masa mendatang, Perseroan menggunakan metodologi liquidity gap. Liquidity gap di buat atas dasar maturity mismatch antara komponen-komponen aset dan liabilitas (termasuk off-balance sheet), yang disusun ke dalam periode waktu (time bucket) berdasarkan contractual maturity ataupun behavioral maturity.

5. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna. Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Perseroan memiliki Divisi Legal untuk memastikan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi 4 (empat) landasan utama yaitu:

1. Kesepakatan, yaitu setiap hubungan hukum/ perikatan yang dilakukan dengan counterparty harus berlandaskan adanya kesepakatan dari para pihak.

2. Kecakapan, yaitu kemampuan atau kewenangan bertindak dari para pihak dalam suatu hubungan hukum perikatan.

3. Objek Perjanjian, yaitu obyek perjanjian hukum yang harus jelas atau spesifik dan realistis. 4. Memiliki causa prima yang halal, yaitu setiap perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan

dengan norma kepatutan, kesusilaan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga memiliki divisi litigasi yang salah satu fungsinya adalah menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisir. Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil tindakan hukum dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Perseroan senantiasa memperhitungkan potensi kerugian baik atas penyelesaian kasus secara damai ataupun melalui jalur pengadilan.

6. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, Perseroan diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Perseroan juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya, seperti peraturan dari Lembaga Penjamin Simpanan, Undang Undang Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal . Perseroan memiliki unit kerja Kepatuhan yang merupakan salah satu divisi di bawah Satuan Kerja Kepatuhan, dimana Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Tugas utama Satuan Kerja Kepatuhan adalah melakukan koordinasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan yaitu :

a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.

b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan. c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang

dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan

kepada otoritas pengawas yang berwenang.

108

Dalam rangka pengendalian aspek kepatuhan Perseroan melakukan mitigasi risiko kepatuhan yang setidaknya meliputi:

a. Melakukan sosialisasi Peraturan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan kepada seluruh satuan kerja dan kantor cabang melalui e-mail blast (Compliance News), forum tatap muka, dan/atau teleconference.

b. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Profil Risiko.

c. Melakukan fungsi konsultatif terkait penerapan atas peraturan regulator yang berlaku. d. Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan utama. e. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, prosedur, dan/atau

kegiatan usaha Perseroan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator. f. Memantau dan memastikan surat-surat pembinaan dari OJK, BI dan/atau regulator

lainnya telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dengan benar dan tepat waktu.

7. Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.Risiko stratejik berhubungan dengan perencanaan strategi yang baik untuk menghindari terjadinya kerugian atau dampak negatif lainnya dari adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas dan jangka panjang dalam organisasi. Seluruh satuan kerja unit Bisnis dan unit pendukung membantu Direksi dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan mengkomunikasikan kepada karyawan Perseroan disetiap jenjang organisasi, dan juga memastikan praktek Manajemen Risiko Stratejik dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko Stratejik secara keseluruhan. Perseroan memiliki satuan kerja Corporate Planning maupun Branch Network yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Direksi memantau implementasi strategi yang ditetapkan. Perseroan secara berkelanjutan memantau kondisi pasar dan mengumpulkan informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategi Perseroan. Seiring dengan pemantauan kondisi pasar tersebut, Perseroan memiliki beragam portofolio produk yang variatif agar rencana stratejik yang ditetapkan dapat tercapai.

Perseroan memiliki proses mengidentifikasi dan merespon atas perubahan lingkungan bisnis eksternal maupun internal terhadap tahapan proses manajemen risiko stratejik dengan:

a. Analisa lingkungan bisnis; Menganalisa faktor internal dan ekternal, menangkap peluang dan tantangan dari perubahan lingkungan bisnis serta menganalisa kelebihan internal dan kekurangannya.

b. Perencanaan; Menyusun sasaran yang ingin dicapai disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, profil risiko maupun risk bearing capacity, serta Direksi menetapkan strategi dan kebijakan untuk dijadikan dasar keputusan.

c. Implementasi; Mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan baik yang bersifat finansial maupun sumber daya manusia, menyelesaikan program kerja, dan komitmen Direksi untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.

d. Evaluasi; Evaluasi terhadap kondisi aktual dengan apa yang telah direncanakan, dan melakukan corrective action untuk perbaikan.

Adapun mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana stratejik yang ditetapkan dilakukan secara berkala terhadap pencapaian atas target yang ditetapkan yang dipantau dan dilaporkan melalui satuan kerja Network Group, Corporate Planning and Strategic Group, dan management reporting kepada manajemen Perseroan. Secara triwulanan Perseroan melakukan analisa risiko stratejik dengan menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Perseroan, posisi bisnis Perseroan di industri perbankan, pencapaian rencana bisnis, dan kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis.

109

Dalam rangka pengendalian aspek kepatuhan Perseroan melakukan mitigasi risiko kepatuhan yang setidaknya meliputi:

a. Melakukan sosialisasi Peraturan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan kepada seluruh satuan kerja dan kantor cabang melalui e-mail blast (Compliance News), forum tatap muka, dan/atau teleconference.

b. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Profil Risiko.

c. Melakukan fungsi konsultatif terkait penerapan atas peraturan regulator yang berlaku. d. Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan utama. e. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, prosedur, dan/atau

kegiatan usaha Perseroan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator. f. Memantau dan memastikan surat-surat pembinaan dari OJK, BI dan/atau regulator

lainnya telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dengan benar dan tepat waktu.

7. Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.Risiko stratejik berhubungan dengan perencanaan strategi yang baik untuk menghindari terjadinya kerugian atau dampak negatif lainnya dari adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas dan jangka panjang dalam organisasi. Seluruh satuan kerja unit Bisnis dan unit pendukung membantu Direksi dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan mengkomunikasikan kepada karyawan Perseroan disetiap jenjang organisasi, dan juga memastikan praktek Manajemen Risiko Stratejik dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko Stratejik secara keseluruhan. Perseroan memiliki satuan kerja Corporate Planning maupun Branch Network yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Direksi memantau implementasi strategi yang ditetapkan. Perseroan secara berkelanjutan memantau kondisi pasar dan mengumpulkan informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategi Perseroan. Seiring dengan pemantauan kondisi pasar tersebut, Perseroan memiliki beragam portofolio produk yang variatif agar rencana stratejik yang ditetapkan dapat tercapai.

Perseroan memiliki proses mengidentifikasi dan merespon atas perubahan lingkungan bisnis eksternal maupun internal terhadap tahapan proses manajemen risiko stratejik dengan:

a. Analisa lingkungan bisnis; Menganalisa faktor internal dan ekternal, menangkap peluang dan tantangan dari perubahan lingkungan bisnis serta menganalisa kelebihan internal dan kekurangannya.

b. Perencanaan; Menyusun sasaran yang ingin dicapai disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, profil risiko maupun risk bearing capacity, serta Direksi menetapkan strategi dan kebijakan untuk dijadikan dasar keputusan.

c. Implementasi; Mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan baik yang bersifat finansial maupun sumber daya manusia, menyelesaikan program kerja, dan komitmen Direksi untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.

d. Evaluasi; Evaluasi terhadap kondisi aktual dengan apa yang telah direncanakan, dan melakukan corrective action untuk perbaikan.

Adapun mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana stratejik yang ditetapkan dilakukan secara berkala terhadap pencapaian atas target yang ditetapkan yang dipantau dan dilaporkan melalui satuan kerja Network Group, Corporate Planning and Strategic Group, dan management reporting kepada manajemen Perseroan. Secara triwulanan Perseroan melakukan analisa risiko stratejik dengan menggunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Perseroan, posisi bisnis Perseroan di industri perbankan, pencapaian rencana bisnis, dan kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis.

8. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Perseroan. Apabila risiko ini dihadapi oleh Perseroan, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

Organisasi manajemen risiko reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan oleh unit-unit terkait (Corporate Secretary, Quality Service, dan unit bisnis terkait). Setiap bulan secara berkala Corporate Secretary melaporkan hasil evaluasi manajemen risiko reputasi melalui Laporan Profil Risiko Bank kepada unit Risk Management Group yang kemudian dilaporkan kepada Risk Management Committee (RMC), serta kepada Komite Pemantau Risiko. Selain pelaksanaan tugas oleh Corporate Secretary dan Quality Service, untuk mendukung pengelolaan risiko reputasi, Perseroan telah membentuk dan memiliki Call Center dan website sebagai media penyampaian informasi dan penanganan keluhan nasabah. Keluhan nasabah melalui cabang, akan diteruskan ke unit kerja Service Quality untuk diproses penyelesaiannya oleh unit-unit kerja terkait

e. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan bagian tidak terpisahkan dari penerapan Tata Kelola Perusahaan. Upaya ini pada akhirnya akan melindungi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan, terutama nasabah dan pemegang saham. Melalui pelaksanaan pengendalian internal yang efektif, kepercayaan nasabah dan nilai perusahaan dapat tumbuh bersama dan terjaga pada tingkat yang optimal. Untuk itu, Perseroan senantiasa melakukan upaya-upaya untuk mampu mengelola dan mengendalikan risiko melalui fungsi pengendalian internal, dimana rencana pelaksanaan serta kajian dan evaluasinya dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh elemen Perseroan. Oleh karenanya, sistem pengendalian internal merupakan proses yang secara bersama-sama dan berkesinambungan dilaksanakan oleh :

1. Direksi dan seluruh Pejabat Perseroan, yang memberikan arah, petunjuk dan pengawasan, 2. Komite Eksekutif, 3. Audit Intern, 4. seluruh karyawan.

Aktivitas pengendalian yang telah dijalankan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian aktifitas operasional Perseroan pada setiap tingkatan dalam struktur organisasi. Untuk itu perusahaan akan selalu mengembangkan ketentuan dan pelaksanaanya, mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian prestasi kerja, pembagian tugas serta upaya pengamanan aset perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas terselenggaranya pengendalian internal secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut. Kedua dewan ini adalah penanggung jawab tertinggi terlaksananya pengendalian internal di Perusahaan. Sementara itu, Audit Internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi, meninjau, menganalisa dan menilai penerapan pengendalian internal pada seluruh kegiatan dalam Perseroan dan memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan pengendalian yang diperlukan. Dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal melaporkan seluruh kegiatannya kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit.

110

Guna melaksanakan fungsinya secara efektif, Audit Internal bekerjasama dengan seluruh unit kerja di dalam Perseroan dalam melakukan penilaian, analisa, dan pemetaan risiko yang ada kegiatan Perseroan. Selanjutnya, hasil-hasil kajian yang diperoleh diatas digunakan oleh Audit Internal sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan program-program audit yang berbasis risiko. Sistem pengendalian internal dirancang dengan tujuan untuk melakukan evaluasi, memantau, mengelola risiko yang mungkin dapat menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai, dan bukan untuk menghilangkan risiko tersebut. Dengan demikian, sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, atau kerugian, atau terjadinya kondisi yang tidak terduga. Perseroan telah menggunakan COSO model Integrated Framework di dalam pelaksanaan pengendalian internal yang mencakup: Lingkungan Pengendalian

Direksi berkomitmen melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Perseroan dengan menyusun struktur organisasi, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan secara rutin mengkomunikasikan misi, visi Perseroan, seluruh strategi dan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan sehingga seluruh organisasi harus memastikan bahwa pelaksana tugas memiliki integritas, kecukupan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap Budaya Perusahaan (PRIDE) yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak di Perseroan dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Penilaian Risiko

Seluruh risiko yang dihadapi dalam rangka merealisasikan misi dan visi perusahaan, diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus menerus, serta secara berkala dievaluasi dan direspon dengan pengendalian internal yang memadai sehingga kondisi-kondisi yang tidak diharapkan bisa diminimalisasi. Kegiatan Pengendalian & Pemisahan Tugas

Merupakan aktivitas untuk meminimalisasi risiko baik dengan melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab, dual control, maupun pelaksanaan checklist (harian, mingguan, bulanan & tahunan) yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengendalian internal telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan telah membuat Risk Control Self Assessment (RCSA) yang dapat digunakan sebagai alat oleh masing-masing Unit kerja untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi, sehingga potensi risiko yang mungkin muncul dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Pelaksanaan RCSA dilakukan secara berkala dan hasilnya dikirimkan ke Risk Management Group untuk digabung secara nasional. Informasi & Komunikasi

Saat ini perusahaan sudah menyediakan media elektronik untuk meng-update perubahan kebijakan internal maupun eksternal. Mengacu pada tersebut, seluruh karyawan diharapkan dapat memahami dan tanggap akan tugas dan tanggung jawab yang mengacu pada ketentuan yang berlaku dan perubahan yang terjadi. Selain itu, masing-masing Risk Owner juga melaksanakan penilaian secara mandiri atas Risk level yang dihadapi. Pemantauan

Direksi, Pejabat eksekutif dan Internal Audit melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.

111

Guna melaksanakan fungsinya secara efektif, Audit Internal bekerjasama dengan seluruh unit kerja di dalam Perseroan dalam melakukan penilaian, analisa, dan pemetaan risiko yang ada kegiatan Perseroan. Selanjutnya, hasil-hasil kajian yang diperoleh diatas digunakan oleh Audit Internal sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan program-program audit yang berbasis risiko. Sistem pengendalian internal dirancang dengan tujuan untuk melakukan evaluasi, memantau, mengelola risiko yang mungkin dapat menyebabkan tujuan perusahaan tidak tercapai, dan bukan untuk menghilangkan risiko tersebut. Dengan demikian, sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, atau kerugian, atau terjadinya kondisi yang tidak terduga. Perseroan telah menggunakan COSO model Integrated Framework di dalam pelaksanaan pengendalian internal yang mencakup: Lingkungan Pengendalian

Direksi berkomitmen melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Perseroan dengan menyusun struktur organisasi, menetapkan wewenang dan tanggung jawab, memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan secara rutin mengkomunikasikan misi, visi Perseroan, seluruh strategi dan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan sehingga seluruh organisasi harus memastikan bahwa pelaksana tugas memiliki integritas, kecukupan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan perubahan terhadap Budaya Perusahaan (PRIDE) yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak di Perseroan dalam mewujudkan visi dan misi Perseroan. Penilaian Risiko

Seluruh risiko yang dihadapi dalam rangka merealisasikan misi dan visi perusahaan, diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus menerus, serta secara berkala dievaluasi dan direspon dengan pengendalian internal yang memadai sehingga kondisi-kondisi yang tidak diharapkan bisa diminimalisasi. Kegiatan Pengendalian & Pemisahan Tugas

Merupakan aktivitas untuk meminimalisasi risiko baik dengan melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab, dual control, maupun pelaksanaan checklist (harian, mingguan, bulanan & tahunan) yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengendalian internal telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan telah membuat Risk Control Self Assessment (RCSA) yang dapat digunakan sebagai alat oleh masing-masing Unit kerja untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi, sehingga potensi risiko yang mungkin muncul dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Pelaksanaan RCSA dilakukan secara berkala dan hasilnya dikirimkan ke Risk Management Group untuk digabung secara nasional. Informasi & Komunikasi

Saat ini perusahaan sudah menyediakan media elektronik untuk meng-update perubahan kebijakan internal maupun eksternal. Mengacu pada tersebut, seluruh karyawan diharapkan dapat memahami dan tanggap akan tugas dan tanggung jawab yang mengacu pada ketentuan yang berlaku dan perubahan yang terjadi. Selain itu, masing-masing Risk Owner juga melaksanakan penilaian secara mandiri atas Risk level yang dihadapi. Pemantauan

Direksi, Pejabat eksekutif dan Internal Audit melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.

Internal Audit sebagai pihak yang independen secara obyektif melakukan monitoring atas kecukupan dan pelaksanaan pengendalian internal berdasarkan rencana kerja tahunan. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan, Direktur dan departemen terkait yang menjadi objek pemeriksaan. Setiap bulan dalam Rapat Komite Audit, Internal Audit juga melaporkan temuan-temuan yang signifikan dan hasil investigasi, termasuk progress tindak lanjut atas temuan Internal maupun Eksternal Audit. Atas laporan Internal Audit kepada Komite Audit, selanjutnya Komite Audit melaporkan secara reguler kepada Dewan Komisaris. Evaluasi Pengendalian Internal Pernyataan pengendalian internal menggambarkan elemen-elemen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian internal, yang meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan operasional yang dijalankan secara efektif & efisien; 2. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan; 3. Kepatuhan terhadap Undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku; dan 4. Pengamanan aset Perseroan.

Selama tahun 2015, berdasarkan atas penilaian secara mandiri dan pemantauan oleh Internal Audit, kualitas sistem pengendalian telah dilakukan secara memadai sehingga risiko dapat dikelola.

f. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 serta SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka penilaiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR). Adapun cakupan penilaiannya meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, sehingga berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan. Karakteristik risiko inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain, strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam 5 peringkat, yaitu Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High dan High. Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan Perseroan dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko, hal ini mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tergantung pada skala, kompleksitas dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi Perseroan. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu Strong, Satisfactory, Fair, Marginal dan Unsatisfactory. Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan Perseroan dengan kualitas manajemen risiko yang lebih baik. Gabungan dari kedua faktor tersebut menghasilkan risiko komposit. Hasil penilaian profil risiko Perseroan yang telah disampaikan kepada OJK untuk periode 31 Desember 2015, menunjukkan bahwa risiko keseluruhan Perseroan mempunyai predikat risiko komposit 3 (tiga) dengan risiko inheren bernilai Moderate dikombinasikan dengan kualitas penerapan manajemen risiko bernilai Fair.

112

Good Corporate Governance (GCG)

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian global.

Penerapan GCG di Perseroan diawali dengan proses internalisasi di seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan akan pentingnya penerapan GCG di masing-masing unit kerja dan dilakukan secara konsisten. Langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan struktur organisasi, menempatkan pejabat-pejabat pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, termasuk pembentukan komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan tangung jawab manajemen Perseroan. Pelaksanaan praktek-praktek perbankan yang sehat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada gilirannya dapat menumbuhkan suatu perilaku dan kebiasaan yang mencerminkan budaya GCG.

Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra Perseroan. GCG dilengkapi dengan Code of Conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Perseroan melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanan prinsip GCG yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG. Penilaian kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Perseroan kemudian menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance. Selanjutnya dibuat kesimpulan umum dan penetapan peringkat Faktor GCG Perseroan.

Melalui proses tersebut maka diperoleh Peringkat Faktor GCG Perseroan per 31 Desember 2015 adalah 3 (tiga) yang berarti Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum “Cukup Baik.”

Perseroan beserta seluruh unit organisasi menjunjung tinggi dan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip GCG dalam mengimplementasikan bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk tetap terus mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor kepada Perseroan melalui penyediaan informasi berbentuk laporan melalui media massa, laporan berkala, public expose, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melalui korespondensi langsung yang menganut prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Rentabilitas (Earnings)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat trend, struktur, stabilitas serta perbandingan kinerja Perseroan dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penilaian faktor rentabilitas Perseroan pada 31 Desember 2015 adalah 3 (tiga) yang berarti kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai.

113

Good Corporate Governance (GCG)

Jajaran Direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian global.

Penerapan GCG di Perseroan diawali dengan proses internalisasi di seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan akan pentingnya penerapan GCG di masing-masing unit kerja dan dilakukan secara konsisten. Langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan struktur organisasi, menempatkan pejabat-pejabat pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, termasuk pembentukan komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan tangung jawab manajemen Perseroan. Pelaksanaan praktek-praktek perbankan yang sehat yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada gilirannya dapat menumbuhkan suatu perilaku dan kebiasaan yang mencerminkan budaya GCG.

Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra Perseroan. GCG dilengkapi dengan Code of Conduct, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan SEBI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Perseroan melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanan prinsip GCG yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG. Penilaian kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Perseroan kemudian menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance. Selanjutnya dibuat kesimpulan umum dan penetapan peringkat Faktor GCG Perseroan.

Melalui proses tersebut maka diperoleh Peringkat Faktor GCG Perseroan per 31 Desember 2015 adalah 3 (tiga) yang berarti Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum “Cukup Baik.”

Perseroan beserta seluruh unit organisasi menjunjung tinggi dan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip GCG dalam mengimplementasikan bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk tetap terus mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor kepada Perseroan melalui penyediaan informasi berbentuk laporan melalui media massa, laporan berkala, public expose, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melalui korespondensi langsung yang menganut prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Rentabilitas (Earnings)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat trend, struktur, stabilitas serta perbandingan kinerja Perseroan dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penilaian faktor rentabilitas Perseroan pada 31 Desember 2015 adalah 3 (tiga) yang berarti kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai.

Permodalan (Capital)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan Perseroan wajib mengacu pada ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) serta mengkaitkan antara kecukupan modal dengan profil risikonya. Artinya semakin tinggi risiko Perseroan, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian perlu dipertimbangkan tingkat, trend, struktur, dan stabilitas permodalan serta kecukupan manajemen permodalan Perseroan.

Penilaian permodalan Perseroan posisi 31 Desember 2015 berada di peringkat 3 (tiga) yang berarti Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai. Rasio KPMM Perseroan per 31 Desember 2015 berada di atas minimal kecukupan modal. Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi rasio KPMM yang telah ditentukan oleh OJK selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio KPMM yang melebihi ketentuan OJK. Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan Perseroan. Dalam melakukan analisis Perseroan juga perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1) ”sangat sehat”, Peringkat Komposit 2 (PK-2) ”sehat”, Peringkat Komposit 3 (PK-3) ”cukup sehat”, Peringkat Komposit 4 (PK-4) ”kurang sehat” dan Peringkat Komposit 5 (PK-5) ”tidak sehat”. Berdasarkan penilaian internal yang dilakukan pada periode 31 Desember 2015, peringkat komposit tingkat kesehatan Perseroan adalah 3 (tiga). Hal ini mencerminkan kondisi Perseroan yang cukup sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal ini tercermin dari faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang baik.

Berikut ini adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 tahun terakhir:

Faktor Penilaian TKB

Peringkat Risiko Hasil Penilaian OJK 31 Desember 2013 31 Desember 2014 31 Desember 2015

Profil Risiko 3 3 3 GCG 3 3 3 Rentabilitas 4 4 3 Permodalan 2 2 3 Peringkat TKB 3 3 3 Rasio-rasio Tingkat Kesehatan Perseroan Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan Perseroan. Tabel di bawah ini menyajikan rasio-rasio tingkat kesehatan Perseroan diperbandingkan dengan ketentuan BI sebagai berikut:

Uraian Ketentuan BI 31 Maret 31 Desember

2016 2015 2014 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional

- 18,56%

18,03%

IV. 17,99%

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar

Min. 10,00% - di bawah 11,00%

18,17%

17,83%

V. 17,79%

114


2016 2015 2014 Rasio aset produktif bermasalah terhadap total asset produktif - 2,72% 2,18% 4,41% CKPN aset keuangan terhadap aset produktif Pemenuhan CKPN aset produktif -

0,42%

0,39%

VI. 1,54%

NPL Gross - 3,70% 2,97% 5,88% NPL Net Maks. 5,00% 3,13% 2,43% 3,86% LFR 78% - 92% 80,42% 72,29% 80,35% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Giro Wajib Minimum Utama (Rp) Min. 6,50% *) 6,57% 8,61% 8,18% Giro Wajib Minimum Utama (Valuta Asing) Min. 8,00% 8,22% 9,26% 8,22% Giro Wajib Minimum Sekunder (Rp) Min. 4,00% **) 12,45% 12,86% 9,07% Posisi Devisa Neto (PDN) Max. 20,00% 0,82% 6,82% 6,10%

*) Perubahan ketentuan BI mulai tanggal 16 Maret 2016 sesuai PBI No. 18/3/PBI/2016, yaitu ditetapkan GWM Primer Rupiah sebesar minimal 6,5% dari sebelumnya 7,5% sesuai PBI No. 17/21/PBI/2015 sejak 1 Desember 2015.

**) Perubahan ketentuan BI mulai tanggal 2 Desember 2013 sesuai PBI No. 15/7/PBI/2013, yaitu ditetapkan GWM Sekunder sebesar minimal 4% dari sebelumnya 2,5%, sesuai PBI No. 12/10/PBI/2010.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio KPMM)

Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 telah diupayakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI yaitu 10% sampai dengan di bawah 11%. Posisi rasio KPMM tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya di masa mendatang.

Kualitas Aset Produktif

Rasio kredit bermasalah (NPL) bersih pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 relatif rendah dan jauh di bawah ketentuan BI setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya, melaksanakan pembinaan nasabah secara intensif serta mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sesuai dengan Peraturan BI (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang batasan maksimum penyediaan dana untuk pihak terkait adalah 10,00% dari modal Perseroan, batasan maksimum sebesar 20,00% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait serta 25,00% kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. Perseroan selalu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sehingga pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK.

Giro Wajib Minimum (GWM)

Perseroan selalu berupaya menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Giro Wajib Minimum sehingga pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan BI tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing termasuk pemenuhan ketentuan Giro Wajib Minimun Primer dan Sekunder, sebagaimana PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum.

Posisi Devisa Netto (PDN)

Berdasarkan PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015, Perseroan wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Netto setinggi-tingginya 20,00% dari modal. Selama periode pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 rasio Posisi Devisa Netto Perseroan sesuai dengan ketentuan BI dan ketentuan internal.

115


2016 2015 2014 Rasio aset produktif bermasalah terhadap total asset produktif - 2,72% 2,18% 4,41% CKPN aset keuangan terhadap aset produktif Pemenuhan CKPN aset produktif -

0,42%

0,39%

VI. 1,54%

NPL Gross - 3,70% 2,97% 5,88% NPL Net Maks. 5,00% 3,13% 2,43% 3,86% LFR 78% - 92% 80,42% 72,29% 80,35% Pelanggaran BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Giro Wajib Minimum Utama (Rp) Min. 6,50% *) 6,57% 8,61% 8,18% Giro Wajib Minimum Utama (Valuta Asing) Min. 8,00% 8,22% 9,26% 8,22% Giro Wajib Minimum Sekunder (Rp) Min. 4,00% **) 12,45% 12,86% 9,07% Posisi Devisa Neto (PDN) Max. 20,00% 0,82% 6,82% 6,10%

*) Perubahan ketentuan BI mulai tanggal 16 Maret 2016 sesuai PBI No. 18/3/PBI/2016, yaitu ditetapkan GWM Primer Rupiah sebesar minimal 6,5% dari sebelumnya 7,5% sesuai PBI No. 17/21/PBI/2015 sejak 1 Desember 2015.

**) Perubahan ketentuan BI mulai tanggal 2 Desember 2013 sesuai PBI No. 15/7/PBI/2013, yaitu ditetapkan GWM Sekunder sebesar minimal 4% dari sebelumnya 2,5%, sesuai PBI No. 12/10/PBI/2010.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio KPMM)

Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 telah diupayakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI yaitu 10% sampai dengan di bawah 11%. Posisi rasio KPMM tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya di masa mendatang.

Kualitas Aset Produktif

Rasio kredit bermasalah (NPL) bersih pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 relatif rendah dan jauh di bawah ketentuan BI setinggi-tingginya 5,00% dari jumlah kredit yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya, melaksanakan pembinaan nasabah secara intensif serta mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sesuai dengan Peraturan BI (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang batasan maksimum penyediaan dana untuk pihak terkait adalah 10,00% dari modal Perseroan, batasan maksimum sebesar 20,00% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait serta 25,00% kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. Perseroan selalu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sehingga pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat pelanggaran terhadap BMPK.

Giro Wajib Minimum (GWM)

Perseroan selalu berupaya menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Giro Wajib Minimum sehingga pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan BI tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing termasuk pemenuhan ketentuan Giro Wajib Minimun Primer dan Sekunder, sebagaimana PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang perubahan ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum.

Posisi Devisa Netto (PDN)

Berdasarkan PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015, Perseroan wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Netto setinggi-tingginya 20,00% dari modal. Selama periode pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 rasio Posisi Devisa Netto Perseroan sesuai dengan ketentuan BI dan ketentuan internal.

g. Teknologi Informasi

Perseroan menggunakan Teknologi Informasi sebagai pemberdaya (“enabler”) dalam usahanya memperbaiki kinerja bisnis proses, memonitor resiko, mengawasi tindak lanjut perbaikan pengawasan internal, menyebarkan revisi peraturan/kebijakan kepada seluruh karyawan dan juga mengembangkan produk baru.

Teknologi Informasi adalah sebuah komponen pemberdaya yang harus hadir di setiap usaha Perseroan untuk memperbaiki dirinya dalam bersaing di industri perbankan dan mewujudkan visinya menjadi Bank masa depan yang memberikan layanan bintang lima, yang mengikuti gaya hidup nasabah dan membuat semua transaksi keuangan menjadi mudah. Karenanya Perseroan berkomitmen untuk mengevaluasi setiap rencana implementasi Teknologi Informasi dan mengawasi dampaknya melalui manajemen resiko Teknologi Informasi yang diatur dalam manajemen resiko proyek, manajemen permasalahan, manajemen pengembangan aplikasi, manajemen perubahan aplikasi, manajemen perangkat keras dan lunak, manajemen kapasitas, manajemen arsitektur, manajemen kelangsungan bisnis, dan manajemen keamanan informasi.

Perseroan menyadari bahwa di era digital saat ini, Perseroan mempunyai peluang yang baik untuk bersaing berkompetisi melawan Bank-bank lain dengan memanfaatkan teknologi mobile dan internet. Dengan jumlah kantor cabang dan mesin ATM yang tidak sebanyak Bank lainnya, Perseroan memprioritaskan membangun layanan digital perbankan berupa aplikasi bisnis mobile/internet, menyesuaikan fungsi aplikasi bisnis untuk memenuhi ketentuan regulasi, meningkatkan kemampuan perangkat keras mesin ATM untuk memenuhi standar industri, membangun aplikasi bisnis penunjang pertumbuhan kredit konsumer, dan memperbaiki ketersediaan layanan bagi para nasabah individu atau perusahaan dengan memastikan infrastruktur teknologi informasi Perseroan mempunyai kapasitas yang cukup dan di dukung oleh sistem cadangan yang siap beroperasi dalam hal terjadi gangguan.

Pembangunan layanan digital diawali dengan implementasi sistem switching yang berfungsi untuk menghubungkan sistem inti perbankan dan kartu kredit ke kanal transaksi (transaction channel) aplikasi bisnis di platform ATM, mobile, internet, dan pengembangan aplikasi untuk memproses aplikasi kredit pemilikan rumah. Implementasi sistem switching dilakukan secara bersamaan dengan pengujian aplikasi mobile banking dan upgrade perangkat keras mesin ATM guna memenuhi standar NSICCS. Fokus berikutnya adalah menyelesaikan pengembangan dan pengujian aplikasi bisnis internet banking untuk perusahaan. Sangat penting untuk menuntaskan implementasi internet banking karena memudahkan nasabah perusahaan dalam mengelola dananya dan juga menunjang Perseroan untuk meningkatkan saldo dana murah.

Sejalan dengan rencana Bank Indonesia untuk meningkatkan fungsi dan kemampuan Sistem Kliring Nasional (BI-SKN) dan sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement System), Perseroan harus menyesuaikan dan meningkatkan fungsi-fungsi terkait transfer dana Rupiah yang terdampak. Pada dasarnya Perseroan berkomitmen untuk menunjang rencana implementasi terkait Teknologi Informasi yang dipersyaratkan badan regulasi, tidak terbatas pada sistem BI-SKN dan BI-RTGS.

Guna menunjang pertumbuhan kredit di segmen bisnis konsumer khususnya produk pemilikan properti atau kredit beragun properti, Perseroan membangun aplikasi bisnis untuk memonitor pengajuan (Mtrack) dan pemrosesan aplikasi kredit properti tersebut (MAPS). Aplikasi bisnis Mtrack digunakan oleh tenaga penjualan semenjak ia mengidentifikasi potensi kredit, melengkapi data-data, dan mengajukan aplikasi kredit nasabah. Aplikasi yang diajukan nasabah akan diterima oleh aplikasi MAPS, disalurkan ke petugas analisa dan pemutus kredit. Diharapkan dengan menggunakan kedua aplikasi bisnis Mtrack dan MAPS, maka kredit properti dapat tumbuh lebih pesat.

Mengantisipasi pertumbuhan transaksi dan memperbaiki layanan perbankan di kantor cabang, Perseroan meningkatkan kapasitas jaringan komunikasi data (bandwith) dan memasang jalur komunikasi cadangan dari dan ke kantor cabang. Dengan harapan waktu respon transaksi di kantor cabang menjadi cepat dan jika volume transaksi nasabah bertambah, maka kantor cabang tetap dapat melayani para nasabah dengan baik. Dalam hal terjadi gangguan pada jalur komunikasi utama, kantor

116

cabang dapat mengaktifkan jalur komunikasi cadangan sehingga pelayanan pada nasabah tidak terganggu.

Gangguan teknologi informasi dapat juga terjadi pada Pusat Data (Data Center) Perseroan, karenanya

Perseroan memastikan bahwa Disaster Recovery Center (DRC) Perseroan terpasang dengan aplikasi bisnis versi terakhir dan staf memahami prosedur yang perlu dijalankan dalam hal gangguan terjadi pada Data Center. Untuk memastikannya Perseroan melakukan uji kelangsungan bisnis, dengan mensimulasikan seolah-olah Data Center tidak beroperasi, sehingga Perseroan perlu mengaktifkan Disaster Recovery Center. Pengujian ini harus diikuti oleh seluruh kantor cabang dengan menjalankan tipe-tipe transaksi yang biasa mereka lakukan sehari-hari.

h. Prospek Usaha

Prospek Makro Ekonomi

Pada tahun 2016, Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai kisaran 5,2% - 5,6%

(yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh stimulus fiskal terutama untuk pembangunan proyek infrastruktur dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap kuat. Investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makro ekonomi yang semakin baik. Di tengah dinamika ekonomi global, upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan efektivitas stimulus fiskal akan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat, diperkirakan dapat mendorong peningkatan ekspor khususnya ekspor manufaktur. Di samping itu, Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang baik.

Prospek Industri Perbankan Industri perbankan tetap positif ditahun 2016, penyaluran kredit diperkirakan tumbuh sebesar 12% -

14%. Dengan adanya bauran kebijakan dari OJK dalam penetapan suku bunga dan didukung oleh potensi pasar perbankan dan masih tingginya porsi dana masyarakat yang belum masuk dalam industri perbankan, maka diperkirakan dana masyarakat di tahun 2016 masih akan tumbuh 13% - 15%.

Melihat prospek usaha industri perbankan Indonesia di tahun 2016, Perseroan akan berusaha

menciptakan peluang dan meningkatkan potensi yang ada.

i. Strategi Pemasaran

Sebagai penyedia jasa intermediasi keuangan, maka aktivitas pemasaran Perseroan terdiri dari penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana (kredit). Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen. Dalam hal ini, Perseroan akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah melakukan join promo antara lain promo program Tabungan MNC Berhadiah dan Giro MNC Berhadiah. Guna meningkatkan tingkat loyalitas nasabah, Perseroan akan meluncurkan program tabungan berhadiah sedangkan program referral diluncurkan untuk dapat memaksimalkan potensi pemasaran dari seluruh karyawan Perseroan. Upaya peningkatan dana pihak ketiga lainnya dilakukan melalui peningkatan layanan kepada nasabah berupa layanan aplikasi mobile banking, pengembangan layanan internet banking, baik personal maupun corporate (Cash Management System), dan jaringan debit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dalam bentuk kemudahan transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian, dan lain-lain. Perseroan akan melakukan pengembangan ATM dengan cara menambah fitur-fitur ATM dan melakukan co-branding dengan pihak ketiga dan mengupayakan penggunakan kartu ATM yang mempunyai chip. Fitur internet banking secara bertahap akan disempurnakan dan ditambah sehingga makin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Mobile banking

117

cabang dapat mengaktifkan jalur komunikasi cadangan sehingga pelayanan pada nasabah tidak terganggu.

Gangguan teknologi informasi dapat juga terjadi pada Pusat Data (Data Center) Perseroan, karenanya

Perseroan memastikan bahwa Disaster Recovery Center (DRC) Perseroan terpasang dengan aplikasi bisnis versi terakhir dan staf memahami prosedur yang perlu dijalankan dalam hal gangguan terjadi pada Data Center. Untuk memastikannya Perseroan melakukan uji kelangsungan bisnis, dengan mensimulasikan seolah-olah Data Center tidak beroperasi, sehingga Perseroan perlu mengaktifkan Disaster Recovery Center. Pengujian ini harus diikuti oleh seluruh kantor cabang dengan menjalankan tipe-tipe transaksi yang biasa mereka lakukan sehari-hari.

h. Prospek Usaha

Prospek Makro Ekonomi

Pada tahun 2016, Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai kisaran 5,2% - 5,6%

(yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh stimulus fiskal terutama untuk pembangunan proyek infrastruktur dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap kuat. Investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makro ekonomi yang semakin baik. Di tengah dinamika ekonomi global, upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan efektivitas stimulus fiskal akan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 2016. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat, diperkirakan dapat mendorong peningkatan ekspor khususnya ekspor manufaktur. Di samping itu, Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Stabilitas sistem keuangan tetap solid ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang baik.

Prospek Industri Perbankan Industri perbankan tetap positif ditahun 2016, penyaluran kredit diperkirakan tumbuh sebesar 12% -

14%. Dengan adanya bauran kebijakan dari OJK dalam penetapan suku bunga dan didukung oleh potensi pasar perbankan dan masih tingginya porsi dana masyarakat yang belum masuk dalam industri perbankan, maka diperkirakan dana masyarakat di tahun 2016 masih akan tumbuh 13% - 15%.

Melihat prospek usaha industri perbankan Indonesia di tahun 2016, Perseroan akan berusaha

menciptakan peluang dan meningkatkan potensi yang ada.

i. Strategi Pemasaran

Sebagai penyedia jasa intermediasi keuangan, maka aktivitas pemasaran Perseroan terdiri dari penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana (kredit). Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, Perseroan akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen. Dalam hal ini, Perseroan akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah melakukan join promo antara lain promo program Tabungan MNC Berhadiah dan Giro MNC Berhadiah. Guna meningkatkan tingkat loyalitas nasabah, Perseroan akan meluncurkan program tabungan berhadiah sedangkan program referral diluncurkan untuk dapat memaksimalkan potensi pemasaran dari seluruh karyawan Perseroan. Upaya peningkatan dana pihak ketiga lainnya dilakukan melalui peningkatan layanan kepada nasabah berupa layanan aplikasi mobile banking, pengembangan layanan internet banking, baik personal maupun corporate (Cash Management System), dan jaringan debit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dalam bentuk kemudahan transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian, dan lain-lain. Perseroan akan melakukan pengembangan ATM dengan cara menambah fitur-fitur ATM dan melakukan co-branding dengan pihak ketiga dan mengupayakan penggunakan kartu ATM yang mempunyai chip. Fitur internet banking secara bertahap akan disempurnakan dan ditambah sehingga makin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Mobile banking

juga dapat membantu nasabah melakukan transaksi perbankan dengan mudah yaitu melalui telepon genggam. Selain itu, Perseroan akan melakukan program optimalisasi jaringan kantor cabang dengan cara relokasi, peningkatan status, dan penutupan kantor cabang. Untuk mendukung aktivitas penjualan di cabang, Perseroan juga akan menggunakan direct sales. Strategi pemasaran tersebut akan dilengkapi dengan aktifitas promosi dan iklan maupun pameran-pameran ditempat keramaian dan di acara-acara yang diadakan oleh Grup MNC.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi dengan memfokuskan pada peningkatan low cost funding. Melalui referensi dari kepala cabang dan juga referensi dari para nasabah, Perseroan secara bertahap mengembangkan usaha penyaluran kredit secara selektif. Perseroan mengedepankan aspek kehati-hatian dalam penyaluran dana guna menjaga Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah.

j. Persaingan Usaha

Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya keuangan dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber keuangan yang lebih besar.

Posisi Perseroan dalam persaingan usaha industri bank umum selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan 31 Maret 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2014 MNCB Industri MNCB Industri MNCB Industri

Total Aset 11.805 6.167.747 12.137 6.132.583 9.431 5.615.150 Total Kredit 7.265 6.030.583 7.085 5.968.650 6.257 5.468.910 Total Dana Pihak Ketiga 9.007 4.959.820 9.767 4.961.746 7.734 4.594.876

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Vol 14 No. 4, Maret 2016

Strategi Perseroan dalam menghadapi persaingan di industri bank umum antara lain dengan memperkuat struktur permodalan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas V sehingga dengan modal yang kuat, Perseroan mampu mengembangkan produk dan layanan menjadi lebih bervariasi. Strategi lainnya adalah bersinergi dengan seluruh perusahaan di MNC Grup, mengembangkan struktur organisasi dan potensi karyawan untuk menciptakan proses bisnis yang efektif dan efisien, melakukan penataan distribusi channel serta gencar dalam memasarkan produk.

k. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang sedang didaftarkan kepada Direktur Jenderal HKI melalui Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2014, antara lain berupa: - Merk Logo MNC MNC Bank di dalam Blue Diamond - Merk Logo MNC Bank - Bank in Everyone Pocket - Merk Logo MNC Bank - Bank in Every Pocket - Merk Logo MNC Bank - Bank di Semua Saku - Merk Logo MNC Bank - Bank di Semua Saku Orang - Merk Logo MNC Bank - #Live The Life You Desire - Tagline MNC Bank - #Bank Masa Depan

l. Tanggung Jawab Sosial

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu dari penerapan GCG yang utama di Perseroan. Pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan yang meliputi, nasabah, masyarakat, karyawan dan negara merupakan faktor kunci dalam pencapaian kinerja berkelanjutan. Pelaksanaan CSR meliputi CSR terkait dengan lingkungan hidup; CSR terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; CSR terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta CSR

118

terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Selama 2015 dan semester I 2016, kegiatan CSR telah dilakukan secara efektif dan telah memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan, bahwa lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan yang utama. Oleh karena itu, dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan penghematan-penghematan yang meliputi penghematan kertas, listrik, air, dan bahan bakar.

Untuk CSR terkait dengan program ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain adalah dengan memberikan kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh karyawan. Perseroan juga menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan beserta keluarga inti yang menjadi tanggungannya dan diharapkan berdampak pada perbaikan produktivitas, yang berupa jaminan kesehatan dan telah diterima seluruh karyawan berupa asuransi kesehatan untuk istri/suami, serta anak.

Perseroan telah dan terus melakukan upaya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara optimal untuk memperhatikan keselamatan lingkungan kerja dengan target zero accident. Selama tahun 2015 dan semester I 2016, tidak terdapat kecelakaan kerja di Perseroan baik oleh pegawai tetap maupun pegawai outsource, sehingga rasio kecelakaan kerja sebesar 0%.

Terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan, sebagai bagian dari warga korporasi yang baik (good corporate citizenship). Perseroan menyadari bahwa hubungan dengan masyarakat merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi Perseroan. Perseroan telah memberikan beberapa santunan kepada berbagai pihak yang memerlukan.

Dalam menerapkan CSR terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Perseroan tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (product responsibility). Bentuk komitmen Perseroan terhadap perlindungan konsumen, mencakup antara lain Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah, Program Peningkatan Layanan secara berkelanjutan, dan menjamin kerahasiaan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh program CSR yang dilakukan Perseroan selama setahun terakhir, di antaranya program gelar aksi donor darah (Februari, Mei dan Agustus 2015), program literasi edukasi keuangan (April 2015), program buka bersama anak yatim (Juni 2015), program pengobatan gratis (Agustus 2015), penyerahan qurban dalam menyambut Idul Adha (September 2015) dan sebagainya.

119

terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Selama 2015 dan semester I 2016, kegiatan CSR telah dilakukan secara efektif dan telah memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Bagi Perseroan, melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hal ini didasari atas kesadaran Perseroan, bahwa lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan yang utama. Oleh karena itu, dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan penghematan-penghematan yang meliputi penghematan kertas, listrik, air, dan bahan bakar.

Untuk CSR terkait dengan program ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain adalah dengan memberikan kesetaraan kesempatan kerja bagi seluruh karyawan. Perseroan juga menyediakan layanan kesehatan bagi karyawan beserta keluarga inti yang menjadi tanggungannya dan diharapkan berdampak pada perbaikan produktivitas, yang berupa jaminan kesehatan dan telah diterima seluruh karyawan berupa asuransi kesehatan untuk istri/suami, serta anak.

Perseroan telah dan terus melakukan upaya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara optimal untuk memperhatikan keselamatan lingkungan kerja dengan target zero accident. Selama tahun 2015 dan semester I 2016, tidak terdapat kecelakaan kerja di Perseroan baik oleh pegawai tetap maupun pegawai outsource, sehingga rasio kecelakaan kerja sebesar 0%.

Terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan, sebagai bagian dari warga korporasi yang baik (good corporate citizenship). Perseroan menyadari bahwa hubungan dengan masyarakat merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi Perseroan. Perseroan telah memberikan beberapa santunan kepada berbagai pihak yang memerlukan.

Dalam menerapkan CSR terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Perseroan tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (product responsibility). Bentuk komitmen Perseroan terhadap perlindungan konsumen, mencakup antara lain Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah, Program Peningkatan Layanan secara berkelanjutan, dan menjamin kerahasiaan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh program CSR yang dilakukan Perseroan selama setahun terakhir, di antaranya program gelar aksi donor darah (Februari, Mei dan Agustus 2015), program literasi edukasi keuangan (April 2015), program buka bersama anak yatim (Juni 2015), program pengobatan gratis (Agustus 2015), penyerahan qurban dalam menyambut Idul Adha (September 2015) dan sebagainya.

IX. EKUITAS Berikut adalah ikhtisar informasi keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016, 10 Maret 2016 dan 16 Maret 2015.



2016 2015 2014 Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.912.957 1.912.957 1.503.233 Tambahan modal disetor - bersih 3.555 3.555 6.360 Komponen Ekuitas Lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual 520 (7.217) (67.109) Saldo laba (defisit):

Telah ditentukan penggunaannya 17.940 17.940 17.940 Belum ditentukan penggunaannya (212.299) (219.031) (227.209)

JUMLAH EKUITAS 1.722.673 1.708.204 1.233.215 Jumlah ekuitas pada 31 Maret 2016 sebesar Rp1.722.673 juta, meningkat sebesar Rp14.469 juta atau 0,85% dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.708.204 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan komponen ekuitas lainnya - perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dari minus Rp7.217 juta pada 31 Desember 2015 menjadi positif Rp520 juta. PUT V menawarkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 saham biasa atas nama atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 Waran Seri III. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900. Perubahan ekuitas seandainya PUT V sejumlah 5.239.563.729 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp100 dan pelaksanaan Waran Seri II yang belum dikonversi sejumlah 1.828.691.847 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp150, serta pelaksanaan Waran Seri III sejumlah 5.239.563.729 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 dengan harga pelaksanaan Rp100 terjadi pada tanggal 31 Maret 2016 telah dilaksanakan, maka proforma ekuitas sebagai berikut:


Keterangan Modal Saham

Tambahan Modal disetor

Rugi Komprehensif

Lain

Saldo Laba Jumlah Ekuitas Bersih

Telah Ditentukan

Penggunaannya

Belum Ditentukan

Penggunaannya

Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Maret 2016 dengan nilai nominal Rp100 per saham 1.912.957 3.555 520 17.940 (212.299) 1.722.673

Perubahan ekuitas seandainya Waran Seri II yang beredar sejumlah 1.828.691.847 saham telah dilaksanakan dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp150 per saham 182.869 91.435 - - - 274.304

Perubahan ekuitas seandainya PUT V sejumlah 5.239.563.729 saham telah dilaksanakan dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp100 per saham 523.956 (3.252)* - - - 520.704

120

Perubahan ekuitas seandainya Waran Seri III sejumlah 5.239.563.729 saham telah dilaksanakan dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp100 per saham 523.956 - - - - 523.956

Proforma Ekuitas setelah PUT V & Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III 3.143.738 91.738 520 17.940 (212.299) 3.041.637

*Biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V sebesar Rp3.252 juta

Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan.

121

Perubahan ekuitas seandainya Waran Seri III sejumlah 5.239.563.729 saham telah dilaksanakan dengan nilai nominal sebesar Rp100 dan harga pelaksanaan Rp100 per saham 523.956 - - - - 523.956

Proforma Ekuitas setelah PUT V & Pelaksanaan Waran Seri II dan Waran Seri III 3.143.738 91.738 520 17.940 (212.299) 3.041.637

*Biaya emisi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V sebesar Rp3.252 juta

Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT V ini maupun dari pelaksanaan waran mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Perseroan akan membayarkan dividen secara tunai kepada seluruh pemegang saham apabila pada tahun buku yang bersangkutan Perseroan membukukan laba bersih dan laba ditahan yang positif dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan. Manajemen Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen kas sampai dengan 25% dari laba bersih Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan mulai tahun buku 2016. Berikut ini adalah Riwayat Pembayaran Dividen sejak tahun 2013 hingga saat ini:

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan dalam persentase) Deskripsi 31 Desember 2013 31 Desember 2014 31 Desember 2015 31 Maret 2016

Dividen dibayar - - - -

Laba setelah pajak (81.955) (54.556) 8.178 6.732

Rasio dividen terhadap laba setelah pajak 0% 0% 0% 0%

122

XI. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai “UU PPh” pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen. Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak. Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan, akan dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;

Sedangkan berdasarkan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah

123

XI. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai “UU PPh” pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen. Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak. Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan, akan dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;

Sedangkan berdasarkan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah

mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pengenaan pajak tarif pajak tersebut akan dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan dividen dimaksud. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud bersifat final. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di

Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif;

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015 yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN telah disetorkan dan dilaporkan pada penyampaian SPT pada bulan April 2016. Perseroan memiliki perkara banding keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (atau SKPKB) PPh Badan Perseroan masa/tahun pajak 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Keputusan No. KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013. Banding diajukan karena Perseroan tidak setuju terhadap seluruh isi materi Keputusan No. KEP-1458/WPJ.07/2013 tanggal 19 Juli 2013 tersebut. Selain perkara di atas, Perseroan tidak memiliki hutang pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dicatat selain yang diungkapkan di atas.

124

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT V ini adalah sebagai berikut: AKUNTAN PUBLIK Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) The Plaza Office Tower Lantai 32 Jalan M.H Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350 Telp. (021) 2992 3100 Faks.(021) 2992 8200,2992 8300 No. STTD : 346/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003 atas nama Merliyana Syamsul No. Registrasi : AP.0763 Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam – LK No. VIII.A.2 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

No. Surat Penunjukan : 238/MNCB/DIR/V/2016 Tugas pokok Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Akuntan publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. KONSULTAN HUKUM Jusuf Indradewa & Partners Jalan Arteri Kedoya No. 8 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat Telp. (021) 5835 4857 Faks.(021) 5835 4856 No. STTD : 09/STTD-KH/PM/92 dan 276/PM/STTD-KH/2000 No. Anggota : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Cecilia T.A. Sianawati No.

HKHPM: 92036 dan atas nama Swanyta Gunadi No. 200022 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.

125

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT V ini adalah sebagai berikut: AKUNTAN PUBLIK Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) The Plaza Office Tower Lantai 32 Jalan M.H Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350 Telp. (021) 2992 3100 Faks.(021) 2992 8200,2992 8300 No. STTD : 346/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003 atas nama Merliyana Syamsul No. Registrasi : AP.0763 Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam – LK No. VIII.A.2 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

No. Surat Penunjukan : 238/MNCB/DIR/V/2016 Tugas pokok Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Akuntan publik melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. KONSULTAN HUKUM Jusuf Indradewa & Partners Jalan Arteri Kedoya No. 8 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat Telp. (021) 5835 4857 Faks.(021) 5835 4856 No. STTD : 09/STTD-KH/PM/92 dan 276/PM/STTD-KH/2000 No. Anggota : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Cecilia T.A. Sianawati No.

HKHPM: 92036 dan atas nama Swanyta Gunadi No. 200022 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.

EP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

No. Surat Penunjukan : 239/MNCB/DIR/V/2016 Tugas pokok dari Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT V ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan dan menyiapkan Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. NOTARIS Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Menara Sudirman Lt.18 Jalan Jend. Sudirman Kav. 80 Jakarta Selatan Telp. (021) 520 4778 Faks.(021) 520 4780 No. STTD : 561/BL/STTD-N/2012 Tanggal 25 Januari 2012 No .Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 096/Pengda/Suket/XII/2011 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris No. Surat Penunjukan : 240/MNCB/DIR/V/2016 Membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT V, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. BIRO ADMINISTRASI EFEK PT BSR Indonesia (terafiliasi) Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827 No STTD : 921/KMK.010/1990 Tanggal 13 Agustus 1990 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari BAPEPAM dan LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Surat Penunjukan : 237/MNCB/DIR/V/2016 Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT V ini meliputi penerimaan Daftar Pemesanan Pembagian Saham, melakukan proses pembagian saham. BAE juga bertanggung jawab dalam melakukan distribusi elektronik ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan menyusun laporan PUT V sesuai peraturan yang berlaku. Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT V ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung.

126

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS Dalam rangka PUT V Perseroan telah menunjuk PT BSR Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT V sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT V PT Bank MNC Internasional Tbk No. 19 tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH. MK.n., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasilpenjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 5 Oktober 2016.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Oktober 2016. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan alamat:


Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta - 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827


dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

127

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS Dalam rangka PUT V Perseroan telah menunjuk PT BSR Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT V sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT V PT Bank MNC Internasional Tbk No. 19 tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH. MK.n., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 4 Saham Lama berhak atas 1 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp100 setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasilpenjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 5 Oktober 2016.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Oktober 2016. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS Tambahan”) dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan alamat:


Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta - 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827


dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 6 Oktober 2016 dengan membawa: a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran

dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif 1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank

Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;

2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka: a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang

memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut: a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data

pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;

b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;

c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD. Selambat-lambatnya 2 Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas CBEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE. 2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan

HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

128

a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD; c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan

melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (”KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (”KITAS”); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;

d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);

e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian

untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efekatas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.

4. Selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (”SKS”), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif.

4. Pemesanan Saham Baru

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 20 Oktober 2016. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai

atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);

129

a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD; c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan

melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk (”KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (”KITAS”); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;

d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);

e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian

untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efekatas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.

4. Selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (”SKS”), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif.

4. Pemesanan Saham Baru

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 20 Oktober 2016. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk

mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai

atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);

b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilampirkan dengan fotokopi

KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan

lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari

bank tempat menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi

jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;

b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT V ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD. Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus, dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK 32 pasal 41.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI)

Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT V yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank MNC Internasional Tbk KCP MNC Tower

MNC Tower Lt GF, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat No Rekening: 100-01-0000110872

Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas V - 2016

130

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 24 Oktober 2016. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain: a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat

pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT V yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.

b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2016. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Bank MNC, yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

131

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 24 Oktober 2016. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT V ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain: a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat

pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT V yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.

b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2016. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 tidak akan disertai bunga. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Bank MNC, yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut. Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:





dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham asli dan fotokopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai tanggal 24 Oktober 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil tanggal 26 Oktober 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen: a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris c. atau pengurus yang masih berlaku; d. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai

Rp6.000 dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; e. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

12. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri/ dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen melalui:





132

dengan membawa: a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi

badan hukum/lembaga) d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi

kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan). Waktu pendaftaran : Tanggal : 7 - 20 Oktober 2016 Pukul : 09.00 – 16.15 WIB

e. Formulir Pemesanan Tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan) dan diserahkan kepada BAE paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2016.

133

dengan membawa: a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi

badan hukum/lembaga) d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi

kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan). Waktu pendaftaran : Tanggal : 7 - 20 Oktober 2016 Pukul : 09.00 – 16.15 WIB

e. Formulir Pemesanan Tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan) dan diserahkan kepada BAE paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2016.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, dan formulir lainnya akan tersedia untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan dapat diambil dengan cara menunjukkan asli kartu tanda pengenal (KTP/paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada Perseroan dan BAE Perseroan:

Perseroan: PT Bank MNC Internasional Tbk



www.mncbank.co.id

Biro Administrasi Efek: PT BSR Indonesia

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari

Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827


134

XV. INFORMASI TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT Bank MNC Internasional Tbk Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8


Tel. (+ 62 21) 2980 5555- Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id

U.p. Corporate Secretary

Biro Administrasi Efek: PT BSR Indonesia

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. K.H. Hasyim Ashari

Jakarta 10150 Telepon: (021) 631 7828 Faksimili: (021) 631 7827


Kantor Pusat:

Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8 Jl. Kebon Sirih Raya No. 27 Jakarta Pusat 10340 Tel. (+ 62 21) 2980 5555Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PT Bank MNC Internasional TbkKegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:Gedung MNC Financial Center Lantai 6-8


Tel. (+ 62 21) 2980 5555 - Fax. (+ 62 21) 3983 6700 www.mncbank.co.id

Jaringan Kantor:16 kantor cabang, 33 kantor cabang pembantu, 23 kantor kas dan 1 payment point

PENAWARAN UMUM TERBATAS V PT BANK MNC INTERNASIONAL TBK TAHUN 2016 (”PUT V”)KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT V dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100 (seratus rupiah) setiap saham sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT V ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.239.563.729 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) Waran Seri III yang merupakan 27,39% (dua puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap waran sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp523.956.372.900 (lima ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah). Jumlah waran Seri III yang diterbitkan berdasarkan asumsi dilaksanakannya waran Seri II sebelum PUT V.

Waran Seri III dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 dimana setiap pemegang 1 (satu) waran berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri III tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri III yang ditawarkan melalui PUT V ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Tidak terdapat Pembeli Siaga dalam Penawaran Umum Terbatas V Perseroan. Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT V tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PUT V tanggal 22 September 2016, PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai pemegang saham utama Perseroan, menyatakan bahwa PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dengan menjaga batasan maksimum sebanyak-banyaknya 40% kepemilikan saham di Perseroan setelah PUT V. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 7 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL 20 OKTOBER 2016. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 7 OKTOBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 OKTOBER 2016 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN SAHAM TERSEBUT AKAN DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

PUT V INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT V TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT V DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG RISIKO USAHA DALAM BAB VI PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANPEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT V AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 20% (DUA PULUH PERSEN) SEBELUM WARAN SERI III DILAKSANAKAN DAN 33,33% (TIGA PULUH TIGA KOMA TIGA PULUH TIGA PERSEN) SETELAH WARAN SERI III DILAKSANAKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIAN (”KSEI”).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS V INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2016

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 15 Jul 2016Tanggal Efektif : 23 Sep 2016Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 30 Sep 2016- Pasar Tunai : 5 Okt 2016Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 3 Okt 2016- Pasar Tunai : 6 Okt 2016Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham

(DPS) yang berhak atas HMETD : 5 Okt 2016Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 6 Okt 2016Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (”BEI”) : 7 Okt 2016Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI : 7 - 20 Okt 2016

Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran Pemesanan Saham (Periode Pelaksanaan) : 7 - 20 Okt 2016Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 24 Okt 2016Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 11 - 24 Okt 2016Tanggal Penjatahan Saham : 25 Okt 2016Tanggal Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 26 Okt 2016Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham

Tambahan : 27 Okt 2016Periode Perdagangan Waran Seri III di- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi- Pasar Tunai

::

7 Okt 2016 - 30 Sep 20197 Okt 2016 - 3 Okt 2019

Periode Pelaksanaan Waran Seri III : 7 Apr 2017 - 4 Okt 2019

PR

OS

PE

KT

US