5ub i-lurn;ls dan ljsi,lha -...
TRANSCRIPT
5ub tsagiarr i-lurn;ls dan l-;it;r LJsi,lha tjpi(
ffiil,aurl$utrl
,tt/\,,.;:r. D-(i'.s:-.
,,'irliJ .,, ,ril,Lu,
tiqi\il:6r,t [il
\riii!:;12'
Dewan Klungkung Minta BupatiTindaklanjuti Catatan BPK
t $etelah Berhasil tllTP Tahmm Angg*ra*dS
"*t rd .J4
dg qSJ-83
ANGGOTA DPRD Klungkungbersama dengan eksekutifmenggelar rapat paripurnadi Kantor DPRD Klungkung,Senin (10,27). Rapat kerjatersebut dipimpin langsungKetua DPRD Klungkung,Wayan Baru, dan dihadirioleh Bupati Klungkung, I
Nyoman Suwirta.Dalam paripurna
tersebut, DPRD Klungkungmemberikan rekomendasikepada Bupati Suwirtauntuk menindaklanjuti hal-hal yang masih menjadicatatan BPK, pascaKlungkung meraih opiniWajar Tanpa Pengecualian(WTP) atag laporankeuangan PemerintahDaerah KabupatenKlungkung tahun anggaran201-]6.
KetRa DPRD KlungkungI Wayan Baru mengatakan,keberhasilan PemkabKlungkung meraih opiniWTP merupakan hal yangpatut diapresiasi. Haltersebut menandakan jikapengelolaan pemerintahtelah mampu berjalandengan baik dan sesuaiprosedur. Namun, opiniWTP tersebut masih disertaibeberapa catatan. Sehingga,pihak legislatif tetapmemberikan rekomendasikepada eksekutif untuksegera menindaklanjuticatatan tersebut.
Adapun rekomendasidari legislatif kepadapemerintah tersebut a ntaralain, Pemkab Klungkungberkewajiban melaporkanhasil pelaksanaan tindak
Baru ketika diwawanca raseusai rapat paripurna.
Bupati Klungkung,.I Nyoman Suwirtamenjelaskan, sesuaihasil pemeriksaan, BPKmemberikan 6 catatan atas
. laporan keuangan pemkab. tahun anggaran 2016.
Menurutnya jumlah ituturun signifikan dari tahunsebelumnya yang mencapai22catalan. "Temuan BPKitu'sudah dibahas dansudah bisa diterima. Tetapicatatan itu tidak mengurangitingkat kewajaran daripelaporan," terangnya.
Meski demikian, Suwirtamengaku sangat sepakatdan menerima rekomendasidewan tersebut, karenasifatnya yang sangatmembangun. la punberharap kedepannya opiniWTP Pemkab Klungkungmampu diraih tanpacatatan. "Saya sepakatterhadap rekomendasi agarkedepan bisa dituntaskan.Bila perlu kedepannyaWTP itu tanpa catatan,"terangnya. (advlmlt)
ffiaih
lanjut BPK atas laporankeuangan kepada BPKdan DPRD Klungkung.Selain itu, pihaknya jugamengusulkan kepada bupatiuntuk menegur, memberikansaran dan/atau arahanyang sifatnya memotivasiSKPD sesuai dengantingkat, berat ringan dansifat temuan atas laporanhasil pemeriksaan BPK.Pemkab pun dipandangperlu mendorong BPK untukmemutakhiran data statustemuan dan tindak lanjuthasil pemeriksaan yangtercantum dalam situs BPK.
"Kami sangat i
mengapresiasi pemerintahkarena telah meraihWTP selama dua kaliberturut-turut. Namunkami tetap memberikanrekomendasikan kepadapemerintah untukmenindaklanjuti sejumlahcatatan. Sehi ngga, jalannyapemerintahan kedepannyalebih mantap lagi, kamiberharao rekomendasi inibisa mengurangi catatandari BPK," lelas I Wayan
Edisi
Hal ta
Sub tsagiarr flurnas dan l-;rta Usalha IJPi( l.(l Perur,.rlri$;rn r ut.uvll"isi Ilall
ffiillu*Null
rill)\
,'.;:;1Ift..'.,r:'";i'!' .t'. ;';l'iu,.
'ts#.r{f'\i:S-,,1'
Candi K I Made Susila Puha belum bisaLandl Kunmg, I Made Susila lruha belum bisadihubungi saat dikonfirmasi melalui sambung-an telepon. Begitu juga dengan pesan singkatTriun Bali fanS bel;m direspon. (arg)
\l
, Bendesa Gandi KuningTersangka Dugaan Korupsi BKK
TABANAN, TRIBUN BALI -Bendesa Adat Desa PakramanCandi Kuning,I Made SusilaPutra, telah ditetapkan sebagaitersangka dalam kasus duga-an korupsi Bantuan KhususKabupaten (BKK). Ia disinyalirbertanggung jawab dalam pe-ngelolaan anggaran BKK dariProvinsi Bali tahun 2015 senr-lai Rp 200 j:uta.
"Sudah dilakukan sebelumHari Raya Lebaran 2017. MSP(Made Susila Saputra) sudahkami tetapkan tersangka. Kiniproses masih berjalan," ung-kap Kasi Intel Kejaks.aan Ne-geri (Kejari) Tabanan, Rio Ir-nanda, Senin (10/7).
Dua alat bukti berupa keterangan saksi dan buk-ti dokumen berupa laporan pertanggungjawabansudah cukup untuk menjerat Swila mdadi ter-sngka.Iumlah saksi yang telah diperiksa dalamkasw itu sebanyak 20 orang dan kemungkinanakan bertambah. Selain iht unh* penetapan ter-sangka bisa bertambah tergantung hasil pengem-bangan kasus.
"Dalam gelar perkara dan ekspose kasus su-dah menguatkan. Makanya ditetapkan. Belumkami tunjuk JPU dan tersangka belum ditahan,masih dalam pelengkapan berkas," katanya.
Kejari Tabanan meminta penilaian dari Ba-dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) untuk penentuan berapa jumlah keru-gian Negara. "Meskipun jaksa berwenang un-tuk melakukan audit, BPKP juga dilibatkan,"
,il&rr_rluli @ft_ til
'{__ it
17Sudah dilakukan
sebelum HariRayaLebaran 2OL7.
MSP (Made SusilaSaputra) sudah kamitetapkan tersangka.
Rio lrnandaKasi Intel Kejari Tabanan
ning digelar September 2015. Acara pasramankilat anak-anak dilaksanakan antara bulanJuni-Juli 2015. Jaksa mengungkapkan, benda-hara ngepteg linggih tidak ada mencatat danaBKK yang masuk. Begitupun untukpasramankilat anak-anak yang ternyata adalah agendarutin sekolah setempat.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus)Kejari Tabanan Ida Bagus Alit Ambara Pidadabeberapa waktu lalu me4yebutkan, dari ter-sangka mengklaim menalangi dana kegiatantersebut.
Sementara itu, Bendesa Adat Desa Pakraman
ujar Rio.Tahun 2014 lalu, Desa Pakra-
man Candikuning mengaju-kan proposal BKK ke ProvinsiBali. Dana proposal itu digu-nakan kegiatan upacara ,4g-
enteg linggih dan pasraman ki-lat anak-anak.-Dalam laporanpertanggungjawaban proposalditulis Rp 156 juta untuk biayangenteg linggih, Rp 20 juta un-tuk pasraman kilat anak-anak,Rp 21 juta, biaya operasionalprnjuru Desa Pakraman Can-dikuning dan biaya penunjangadministrasi Rp 3 juta.
Dana cair pada November2015. Upacara ngenteg linggihdi Desa Pakraman Candiku-
*u-"u,J!