6. ari nur azizah

Tajdida, Vol. 10, No. 2, Desember 2012: 214 - 221214

KONFLIK POLITIK PKS DAN MUHAMMADIYAH

Ari Nur Azizah* dan Ma’arif Jamuin***Mahasiswa Prodi Tarbiyah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta**Dosen Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Political conflict of Muhammadiyah and PKS, invited writer toreview it, which was concluded that political journey of PKS is morenuanced in political imagery. PKS is trying to appeal to the masses asmuch as possible to support the party. This effects rise to a conflictwith the Muhammadiyah as an Islamic organization movement,because PKS entered the territory of Muhammadiyah consideredunethical. PKS seeks to master Muhammadiyah assets for politicalpurposes.Keyword: Conflict, politics, organization

PENDAHULUANPolitik memang dapat meng-

undang kontroversi terutama bagimereka yang tidak memahaminya.Berbicara mengenai politik tidak da-

pat dilepaskan dari partai politik diIndonesia khususnya Partai Keadil-an Sejahtera (PKS) yang memilikigaya politik tersendiri. PKS merupa-kan kelanjutan dari Partai Keadilanyang mengusung Islam sebagai ide-

215Konflik Politik PKS dan Muhammadiyah (Ari Nur Azizah dan Ma’arif Jamuin)

ologi politiknya. Partai yang berbasisIslam ini menjadi partai yang cukupdiperhitungkan di negeri ini yang se-bagian besar penduduknya muslim.Berpijak pada landasan Islam seba-gai sebuah tatanan ideologis, makasegenap unsur-unsur dalam agamamenjadi alat untuk mencapai kepen-tingan politik yaitu kekuasaan. Kon-disi seperti inilah yang mengakibat-kan terjadinya tumpang tindih anta-ra kepentingan politik dan kepen-tingan agama. Seiring berjalannyawaktu, gaya politik yang dilakukanoleh PKS menimbulkan persing-gungan dengan ormas Muham-madiyah meskipun Muhammadiyahbukan-lah sebuah partai politik.Persinggungan PKS denganMuhammadiyah yang berawal darimasalah ideologi merambah kepersoalan politis. Fokus masalahyang akan penulis bahas yaituseputar perjalanan PKS di kancahpolitik, Muhammadiyah di kancahpolitik, dan konflik politik yang di-timbulkan antara PKS danMuhammadiyah.

PKS DI KANCAH POLITIKMasa Reformasi setelah tum-

bangnya Rezim Orde Baru, kehidup-an Negara Indonesia bersifat lebihdemokratis. Di era tersebut tumbuhgejala politik baru berupa ledakanpartisipasi politik rakyat yang luarbiasa. Banyak elit politik berbon-dong-bondong membuat partai po-litik, tidak terkecuali bermunculanpartai politik berbasis agama ter-utama Islam. Spirit agama dijadikansebagai alat untuk mendapatkan du-

kungan massa. Salah satu partaiyang memanfaatkan instrumen aga-ma sebagai alat kampanye politikyaitu Partai Keadilan Sejahtera(PKS).

Dalam bidang politik, lahirnyaPKS tidak bisa dilepaskan dari pera-nan Partai Keadilan. Hal ini bisa kitaamati pada pemilu 1999, PK men-duduki peringkat ke tujuh diantara48 partai politik peserta pemilu. Ha-sil ini tidak mencukupi untuk men-capai ketentuan electoral threshold,sehingga tidak bisa ikut dalam pe-milu 2004 kecuali berganti namadan lambang (Setiawan, 2004: 230).Melihat status PK sebagai gerakanmahasiswa, maka suara PK padapemilu 1999 lebih disebabkan faktoreksklusivitas karena tidak meng-andalkan basis massa dari arenayang lain.

PKS termasuk dalam ketegoripartai kader, yang mengedepankanmekanisme pengkaderan yang cu-kup ketat, eksklusif tetapi mempu-nyai ketepatan yang cukup valid da-lam mencetak kader yang berkuali-tas. Kebanyakan kader dan simpati-san partai yaitu generasi muda, du-nia kampus juga didominasi olehpartai politik ini. Kecenderungan ter-sebut memperlihatkan matangnyapengkaderan dan perhatian padaperekrutan anggota partai. Selain ituPKS selalu menunjukkan diri seba-gai partai dakwah, partai yang pe-duli, dan banyak kegiatan yang ber-bau religius.

Partai ini adalah satu-satunyapartai Islam yang selalu menunjuk-kan grafik prestasinya yang cende-


rung meningkat dalam sejarahnyaselama mengikuti percaturan politiknasional sejak 1999. Dalam kampa-nye pemilu 2004, PKS menjadikansharia sebagai latar belakang danpoin penting yang dijual pada pu-blik. Platform perang terhadap ko-rupsi, promosi keadilan dan men-ciptakan pemerintahan yang baikdan bersih dibawa menjadi agendayang bisa diuji konsistensinya. Ditahun 1955, keseluruhan kelompokIslam membentuk Blok PiagamJakarta yang mendorong hukumshar-ia dalam kampanye menjaringpemilih. Di tahun 2004 hanya 23%yang mendukung sharia dan dian-tara 23% PKS memegang posisi ter-banyak (Ismanto, 2005: 137). PKSmenjadikan agenda politiknya bisadinegosiasikan dengan kekuatanlain selain kelompok nasionalis. PKStetap meletakkan strategi politik ter-buka untuk menaikkan penawaranpolitiknya pada posisi jabatan publikbagi kader-kadernya. Agenda politikdi atas dalam kacamata publik tentumembuat banyak orang menyukai-nya karena membawa unsur integri-tas dan komitmen yang tinggi. PKSyang ekslusif berubah menjadi inklu-sif untuk meraih suara yang banyak.Pada kampanye pemilu 2009, PKStidak banyak menampilkan sikappolitiknya dalam isu-isu penegakansharia dan memposisikan dirinyaterlibat lebih jauh dalam pedebatanyang lebih ideologis. PKS lebih me-milih pendekatan pragmatis denganharapan bisa memperluas dukung-an dan basis konstituen. Fenomenaini disebut sebagai kecenderungansentripetal dalam partai politik. Da-

lam demokrasi yang sudah terinsti-tusionalisasi secara baik, ideologipartai akan mengarah ke tengah danmembuat penyekat ideologi antarpartai akan semakin tidak jelas. De-ngan kata lain, partai-partai politikakan semakin pragmatis dalam upa-yanya mendapatkan kekuasaan(Surbakti, 1992: 128).

Cara PKS mengorganisasi massatidak bisa dilepaskan dari politikpencitraan sebagai parpol Islam m-asa depan. Sebagai partai dakwahPKS selalu mengambil mementumkeagamaan untuk syiar agama se-kaligus kampanye politik. Isu-isu ke-manusian misalnya bencana alam,sengketa Palestina-Israel dan lain se-bagainya menjadi cukup fungsionalbagi partai tersebut. PKS selalu me-nonjolkan ikon perjuangan dengansimbol-simbol agama sehingga ter-jadinya manipulasi isu atau komodi-fikasi nilai-nilai ajaran agama demikepentingan partai.

Politik pencitraan seperti yangdilakukan oleh PKS dapat dikate-gorikan sebagai bentuk dari peruba-han ajaran Islam untuk mencapaikepentingan politik. sehingga haltersebut menimbulkan tumpangtindih antara agama dan kepenting-an politik.

MUHAMMADIYAH DI KAN-CAH POLITIK

Muhammadiyah sebagai gerak-an Islam modernis sejak awal ke-lahirannya telah memilih jalan per-gerakan di wilayah sosial-keaga-maan dari pada di bidang politik.


Muhammadiyah tidak melibatkandiri dalam kancah perjuangan po-litik praktis yang memperebutkankekuasaan dan lebih jauh lagi men-cita-citakan pembentukan sistemnegara. Meskipun demikian, keter-libatan Muhammadiyah dalam kan-cah politik praktis dapat ditunjuk-kan dengan kedudukannya sebagaiAnggota Istimewa dalam Masyumisejak tahun 1945 hingga 1959 danketika Muhammadiyah membidaniPMI pada awal Orde Baru (Nashir,2000: 152-153). Tapi keterlibatansecara formal dan langsung itu tidaksampai menyeret Muhammadiyahuntuk menjadi partai politik.

Belajar dari pengalaman sejarahyang berkecimpung dalam politikpraktis, pada Muktamar Ujung Pan-dang tahun 1971 Muhammadiyahmemutuskan untuk melepaskan diridari keterkaitan dengan parpol ma-napun, tapi anggota-anggotanyadiberi kebebasan untuk menyalur-kan aspirasi politiknya kepada ke-kuatan-kekuatan politik yang adaselama tidak merugikan Islam danMuhammadiyah (Maarif, 2000: 87).Keputusan inilah yang dipegangsampai sekarang dan belum ada tan-da-tanda yang menunjukkan bahwaMuhammadiyah akan beranjak darisikap yang demikian.

Muhammadiyah mengambil si-kap netral sejak 1969, dimana padatahun tersebut pendirian politik di-cetuskan melalui tanwir Ponorogoyang membuat pedoman khittahMuhammadiyah (Jurdi, 2010: 199).Muhammadiyah menegaskan sikapnetralnya terhadap partai politik dan

aspirasi politik warganya disalurkanmelalui berbagai saluran yang ter-sedia termasuk melaului kader-ka-dernya yang aktif di partai politik.Muhammadiyah lebih memainkanperan politiknya dengan mengalo-kasikan nilai-nilai Islam dalam kehi-dupan politik kenegaraan. Dengandemikian, Muhammadiyah menjagajarak yang sama dengan semua par-tai politik dan tidak ada yang dilebih-kan.

Muhammadiyah tidak meman-dang politik praktis itu tidak pentinguntuk dimasuki, tetapi tidak denganmelibatkan persyarikatan secara or-ganisatoris. Hal ini cukup dilakukanoleh kader-kader yang berbakat sajayang terjun ke dalamnya dengan ca-tatan agar mereka membawa misidakwah Muhammadiyah dalampartai mana pun mereka berkiprah,yaitu doktrin amar ma’ruf nahi mun-kar dijadikan acuan utama dalamberpolitik.

Pada saat Muhammadiyah di-hadapkan pada partai-partai politikyang bermunculan pada era refor-masi, sikap dasar Muhammadiyahtampak tidak berubah. Sesuai de-ngan khittah dan kepribadiannya,Muhammadiyah tetap ingin meme-lihara jati dirinya sebagai organisasigerakan Islam dan dakwah amarma’ruf nahi munkar yang tidakberafiliasi ke dalam dan tidak meru-pakan bagian dari organisasi politikapapun (Nashir, 2000: 106). Dalampenjelasan Kepribadian Muhamma-diyah disebutkan bahwa kendati bu-kan organisasi politik, Muhammadi-yah tidak buta politik dan apabilaurusan politik mendesak Muham-


madiyah maka Muhammadiyahakan bertindak dengan caranyasendiri (Nashir, 2000: 110).

Keterlibatan Muhammadiyahdalam politik dengan tidak menjadipartai politik menjadi kekuatantersendiri. Muhammadiyah menjadilebih memiliki bobot sebagai moralforce dan political force yang me-mainkan fungsi sebagai kelompokkepentingan yang kuat karena di-dukung oleh massa yang relatif be-sar (Nashir, 2000: 3-4). Yang dimak-sud kelompok kepentingan di siniadalah organisasi yang berusahamempengaruhi kebijakan negaraatau pemerintah tanpa berkehendakmemperoleh jabatan politik. Fungsikelompok kepentingan tersebut se-perti melakukan lobbying, memberi-an dukungan atau penentangan ataskebijakan publik, dan kegiatan poli-tik lainnya yang memberikan penga-ruh pada proses politik tanpa beram-bisi dalam perebutan posisi politik dipemerintahan yang berbeda denganfungsi partai politik.

Dalam pandangan Syafii Maa-rif, Muhammadiyah bersikap ako-modatif (lentur) dalam menghadapiperkembangan politik di Indonesia.Konsep politik akomodatif tersebutberkenaan dengan perilaku politikyang mampu menyesuaikan diri de-ngan perkembangan politik tanpamelanggar prinsip-prinsip yangmenjadi pegangan organisasi ini,termasuk dalam kedekatan denganpihak pemerintah (Nashir, 2000: 82).Muhammadiyah dengan sikappolitiknya yang akomodatif lebihmengambil posisi dan peran yang

lentur serta menjauhi konfrontasisejauh tidak bertentangan denganidealisme gerakannya, sehinggaMuhammadiyah relatif mudah di-terima oleh banyak kalangan dalamkehidupan politik nasional.

Muhammadiyah merupakangerakan Islam yang memiliki corakdan watak kebangsaan dan nasio-nalisme yang kuat. Perbuatan yangbercorak nasionalistik telah menjadiwataknya sejak awal mula kebang-kitannya. Muhammadiyah lang-sung bergerak untuk membenahikultur umat terjajah melalui prosespencerahan dan kemanuasiaan (Jur-di, 2010: xii). Sikap kritis Muham-madiyah terhadap kebijakan peme-rintah merupakan usahanya mem-perluas arena dakwah karena dak-wah tidak hanya diorientasikanpada wilayah yang murni kultural,tetapi juga menyentuh wilayahnegara, politik, dan birokrasi (Jurdi,2010: 97).

Muhammadiyah akan selalumengkritik pemerintah dan kebijak-an-kebijakannya yang menyimpang,sebaliknya jika pemerintah benar,maka Muhammadiyah berada da-lam pihak yang mendukungnya.

Seperti pengajuan judicial re-view UU No 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi oleh Muham-madiyah, individu, dan ormas lain-nya kepada Mahkamah Konstitusi(MK) karena bertentangan denganUUD 1945 dan tidak mempunyaihukum mengikat serta merugikanrakyat Indonesia. Bagi Muhamma-diyah, persoalan BP Migas adalahpersoalan fundamental. Pengajuan


judicial review ini, dilakukan melaluikajian yang panjang sejak 2009-2010oleh pakar-pakar Muhammadiyah.

Politik yang diterapkan Mu-hammadiyah untuk mengawal pro-ses politik bangsa yaitu berpolitiktanpa memperhitungkan posisi dankedudukan dalam kekuasaan. De-mikian pula ketika mengoreksi se-jumlah kebijakan pemerintah yangtidak mencerminkan nilai-nilai sosialkemanusiaan. Sehingga politik Mu-hammadiyah adalah politik yangdilandasi dengan akhlak mulia danmoral yang tinggi, hal ini juga meru-pakan bagian dari dakwah Muham-madiyah.

KONFLIK POLITIK PKS DE-NGAN MUHAMMADIYAH

Watak sebuah gerakan politikyang penuh dengan taktik dan po-litis banyak menimbulkan persing-gungan antar gerakan politik danormas lain. Begitu juga dengan PKSdan Muhammadiyah, meskipunPKS merupakan sebuah partai poli-tik sedangkan Muhammadiyah me-rupakan sebuah organisasi massa,sering terjadi persinggungan di an-tara keduanya. Hal ini terjadi dika-renakan banyak aktifis PKS yangmemakai fasilitas Muhammadiyahuntuk tujuan politik, seperti meman-faatkan amal usaha, masjid, lemba-ga pendidikan, dan fasilitas lainnya.Aktivitas PKS di tubuh Muhamma-diyah yang mengatasnamakan dak-wah seperti pengajian dan pembi-naan keumatan, telah digunakanuntuk kepentingan politik (Wahid,2009: 180). PKS berusaha untuk me-

raup massa dari Muhammadiyahdalam rangka mendukung partai-nya. Sebenarnya PKS dipersilakanuntuk memperoleh dukungan darianggota Muhammadiyah, tetapietika yang dilakukan PKS denganmasuk ke tubuh Muhammadiyahmenjadi titik persinggungan di an-tara keduanya (Wahid, 2009: 181).

Konflik yang terjadi misalnyamasalah perebutan masjid Muham-madiyah oleh PKS yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. PKSdalam melakukan strategi direnca-nakan dengan matang, terjadwal,termonitor, dan terkoordinir, sehing-ga bukan terjadi seacara spontandan serabutan. Dalam masalah pere-butan masjid, kader PKS pertama-tama meramaikan kegiatan masjidtersebut. Sebagaimana pada umum-nya masjid kampung dipimpin olehseorang kyai lokal yang mengada-kan pengajian atau majlis ta’lim bagipenduduk. Untuk mencapai mak-sudnya, kader tadi mengajak kaderPKS yang lain untuk meramaikanmasjid sambil memperhatikan polakepemimpinan sang kyai. Setelahdirasa cukup pengamatannya, me-reka melakukan komunikasi dengankyai menawarkan bantuan untukmengkoordinir kegiatan yang lebihluas Maka sejak saat itu KoordinatorKegiatan Majlis, Pengisi Acara, Pe-ngurus

Masjid pun diubah menjadiWajah PKS yang mencatut namaSalafi/Sunni.

Propaganda dan Kaderisasi pundiperlebar wilayahnya ke Masjidtersebut.


Misalnya kasus perebutan Mas-jid Al-Muttaqun di Prambanan pada2006. Kasus ini pun melibatkansosok Hidayat Nur Wahid, tokohPKS yang juga aktivis Muhamma-diyah. Al-Muttaqun adalah namasebuah masjid yang tadinya secaratradisional dikelola Muhammadi-yah. Tapi, pasca-gempa bumi diYogyakarta pada Mei 2006, masjiditu terkenal justru karena jadi ajangpertempuran politik Muhamma-diyah versus PKS. Masalah dimulaiketika PKS membuka posko gempadi dekat Masjid Al-Muttaqun. Tapiposko kemanusiaan itu kemudianberkembang jadi tempat rekrutmenkader PKS, lewat aktivitas “mabit”(malam bina iman dan takwa) sertaliqo. Mabit dan liqo adalah aktivitaskeagamaan semacam mentoring.Bisa juga dibilang semacam majelistaklim versi mini. Karena itu, acaratersebut diadakan di masjid. Namunmabit dan liqo PKS biasanya jugamemasukkan agenda visi dan misipartai. Ini terjadi karena memper-juangkan Islam kerap dimaknaitidak bisa melepaskan diri dari po-litik praktis. Kemenangan PKSdalam perebutan Masjid Al-Mutta-qun makin terlihat ketika kian ba-nyak aktivis PKS (yang juga aktivisMuhammadiyah) duduk dalam ke-pengrusan takmir masjid. Puncak-nya, status pengelolaan Masjid Al-Muttaqun dialihkan ke sebuah yaya-san bernama Yayasan Al-Muttaqun,dengan Hidayat Nur Wahid sebagaiketua dewan pembinanya (BasfinSiregar dalam Lestari Blog).

Persinggungan politik PKS tidakhanya terjadi di masjid, tapi juga di

kampus-kampus Muhammadiyah.Meskipun kampus tersebut adalahkampus Muhammadiyah, tapi tidaksemua orang yang berada di dalam-nya adalah orang-orang Muhamma-diyah. Banyak dosen yang memba-wa ideologi masing-masing dan ber-usaha menyebarkannya di kampusMuhammadiyah. Di tingkat maha-siswa, juga banyak yang tidak sealir-an dengan Muhammadiyah. Sepertihalnya organisasi-organisasi kampusmahasiswa, LDK (Lembaga Dak-wah Kampus) yang dekat denganPKS lebih menonjol dibandingkandengan IMM. Begitu juga di UMS,mahasiswa lebih dekat dengan PKSkarena kampus UMS didominasioleh KAMMI (Kesatuan Aksi Maha-siswa Muslim Indonesia) yang me-rupakan sayap PKS (Wahid, 2009:211). Di UMS juga terdapat kegiatanmentoring yang menjadi kegiatanwajib bagi mahasiswa semester 1dan 2, dan sertifikat kegiatan ter-sebut menjadi syarat untuk meng-ambil mata kuliah tertentu.

Selain masalah-masalah di atasPKS juga menuai kontroversi terkaitdengan iklan politiknya yang me-nampilkan gambar KH. AhmadDahlan. Menanggapi penggunaanfoto KH Ahmad Dahlan di iklan PKStersebut, Ketua PP MuhamadiyahDin Syamsuddin meminta iklan ituditarik karena penggunaan gambar-nya tidak memberitahukan dan jugatidak izin kepada Muhammadiyah.Ini bisa disebut menyalahi etika. Aksiyang dilakukan oleh PKS tersebutsarat dengan kepentingan poitiknyadan dianggap merugikan persyari-


DAFTAR PUSTAKA

Ismanto, Legowo. 2005. Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004:Dokumentasi, Analisis, dan Kritik. Jakarta: Galang Press Group.

Jurdi, Syarifudin. 2010. Muhammadiyah dalam Dinamika Politik 1966-2006.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nashir, Haedar. 2000. Dinamika Politik Myhammadiyah. Yogyakarta:BIGRAF Publishing.

Maarif, A. Syafii. 2000. Independensi Muhammadiyah di TengahPergumulan Islam dan Politik. Jakarta: Pustaka Cesindo.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT.GramediaWidiasarana Indonesia.

Setiawan, Bambang, dan Naingggolan, Bestian, ed. 2004. Partai-partaiPolitik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009. Jakarta:Kompas.

Wahid, Abdurrahman (ed.). 2009. Ilusi Negara Islam, Ekspansi GerakanIslam Transnasional di Indonesia. Jakarta: the Wahid Institute,Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Ma’arif.

Basfin Siregar, dalam http://www.lestari.info/2013/01/membaca-ulang-seabad-muhammadiyah.html.

katan Muhammadiyah sebagai gera-kan sosial keagamaan.

KESIMPULANDari pemaparan di atas dapat

disimpulkan bahwa perjalanan poli-tik PKS di Indonesia lebih bernuansapada politik pencitraan. PKS lebihberusaha untuk menarik massa se-

banyak-banyaknya untuk mendu-kung partainya. Hal ini menimbul-kan konflik dengan Muhammadiyahyang merupakan sebuah ormas Is-lam, karena PKS masuk ke wilayahMuhammadiyah dinilai tidak meng-gunakan etika yang baik. PKS ber-usaha untuk menguasai aset-asetMuhammadiyah untuk kepentinganpolitik.

6. ari nur azizah

Documents