Bab-1 PENDAHULUANP

rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan titik awal untuk berintegrasi secara horizontal dengan proses perencanaan partisipatif yang telah ada (reguler) di tingkat gampong dan kecamatan. Titik temu integrasi horizontal melalui penyatupaduan forum Musyawarah khusus Perempuan (MKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan di PNPM-MP dengan Musrenbang Gampong dan Musyawarah Antar Desa Prioritas dengan Musrenbang Kecamatan. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah pemberian akses kepada masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan nilai-nilai hak asasi masyarakat miskin dalam mengembangkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya dengan demikian masalah kemiskinan dapat tertanggulangi.0. Umum.

Pada anggaran tahun 2014 Kabupaten Pidie memperoleh dana total Rp. 46.777.307.000,- dengan rincian; APBN Rp. 42.047.500.000, DDUB Rp. 2.202.500.000,- DOK Rp. 2.476.442.000, DOK PL Rp. 48.000.000,- untuk 4 (empat kecamatan yaitu; Delima, Indrajaya, Sakti dan Mutiara Timur, Kegiatan MP3KI Rp. 2.865.000.000,- untuk kecamatan Tangse.Mulai tahun 2014 ini Kabupaten Pidie telah memulai program Integrasi dimana program ini bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Pada bulan ini kegiatan masih terkonsentrasi pada kegiatan pelelangan dan pengajuan dana kegiatan tahun 2014, masih ada beberapa kecamatan sedang melaksanakan Musyawarah Serah terima, penyusunan Dokumen Penyelesaian kegiatan. Pada akhir bulan ini pengajuan dana BLM dan DOK 2014 masih di Satker dan diharapkan sudah ada pencairan diawal bulan Mei nanti.

Bab-2 KEmAjuan pElaksanaAN kegiatan kabupaten

K

emajuan pelaksanaan kegiatan kabupaten adalah pengendalian Fasilitator dan pelaksanaan rapat koordinasi, pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, penyelenggaraan pelatihan dan pengendalian pelaksanaan di tingkat kecamatan dan desa.2.1. Pengendalian Fasilitator dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi.

Pengendalian fasilitator dan pelaksanaan rapat koordinasi meliputi status fasilitator, pelaksanaan pertemuan/rapat koordinasi, kunjungan dan peninjauan kegiatan kecamatan.

1. Status Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan.

Adapun Status fasilitator di Kabupaten Pidie hingga januari 2014 dengan jumlah kecamatan terdanai 22 kecamatan. Fasilitator Kabupaten empat orang, Asisten Fasilitator Kabupaten dua orang, Asisten MIS satu orang, operator komputer satu orang, Fasilitator Kecamatan ada 65 orang yang aktif. Hingga bulan ini 1 orang Fasilitator Teknik tidak aktif dan 1 orang posisi Asisten Fasilitator Kecamatan masih kosong di satu kecamatan.

1. Pelaksanaan Pertemuan dan Rapat Koordinasi. Pertemuan dan rapat koordinasi yang pertama pada awal bulan dan yang kedua pada pertengahan bulan. Kedua pertemuan tersebut cenderung membahas materi dan agenda terkait percepatan penyiapan dokumen BKPG Tahun 2014. Evaluasi progress PNPM/BKPG tahun 2013, Feedback kunjungan lapangan serta informasi hasil rakor provinsi.

1. Kunjungan dan Peninjauan Kegiatan ke Kecamatan.

Kunjungan dan peninjauan kegiatan ke kecamatan pada bulan Mei selain untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dibeberapa kecamatan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM - BKPG. Pada Bulan ini dilakukan kunjungan oleh Pjoprov dan Tim RMC dari SP2M

2.2. Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan.

Pada dasarnya Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku di kecamatan dan pelaku di desa selain dilakukan pada saat pertemuan bulanan juga pada saat kunjungan ke kecamatan dan desa. Pembinaan yang dilakukan pada bulan Juni 14 lebih diarahkan pada Percepatan pelaksanaan progres, penataan manajemen sanksi terhadap Fasilitator di tingkat Kecamatan yang lemah dalam kinerja maupun yang diduga terlibat dalam pelanggaran kode etik. Bagi konsultan lapangan yang dinilai berpotensi untuk masuk dalam kedua kategori tersebut, maka pembinaan dilakukan dalam bentuk arahan tentang dasar hukum pelaksanaan kinerja Standar Operasional Prosudur (SOP) dan peraturan lainnya serta rekonsiliasi terhadap ketidak selasaran atau ketidak harmonisan didalam kinerja Tim (disharmoni dan desoliditas).

2.3. Penyelenggaraan Pelatihan}

Pada bulan ini tidak seluruh kecamatan melakukan pelatihan pelaku, hanya kecamatan Mutiara, Muara Tiga, Keumala, Simpang Tiga, Kembang Tanjong, Geulumpang Baro, Tangse, Padang Tiji, Grong-Grong, Indra Jaya, Delima rata-rata untuk pelatihan TPK, sementara untuk pelatihan Tim Monitoring banyak yang belum melakukan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Form. Capacity Building. 2.4. Pengendalian Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dan Desa.

Secara umum pelaksanaan kegiatan di lapangan menunjukkan perkembangan yang baik dan adanya peningkatan kualitas pendampingan, mutu fisik dan tertib administrasi sudah mulai baik.Pengendalian yang dilakukan adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Juga memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan program.

1. Pemantauan / Monitoring.

Kegiatan supervisi yang dilakukan secara rutin tiap bulannya bertujuan untuk pembinaan dan mengawasi jalannya proses kegiatan di lapangan, sehingga pada bulan berikutnya jangan sempat terjadi deviasi progres pelaksanaan kegiatan sesuai RKTL yang telah disepakati. Keterlibatan masyarakat dalam hal pemantauan sangat didorong untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Pemantauan oleh pelaku kabupaten untuk 22 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie. Rekap kunjungan lapangan dapat dilihat pada masing masing laporan kunjungan lapangan.

1. Supervisi / Pengawasan Kegiatan.

Kegiatan supervisi yang dilakukan secara rutin tiap bulannya bertujuan untuk pembinaan dan mengawasi jalannya proses kegiatan di lapangan, sehingga pada bulan berikutnya jangan sempat terjadi deviasi progres pelaksanaan kegiatan sesuai RKTL yang telah disepakati. Pengawasan lebih di fokuskan pada tingkat pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh fasilitator, kondisi fisik serta administrasi yang diterapkan. Disamping itu pengawasan terhadap penyaluran dana ke TPK yang harus memenuhi syarat administrasi yang benar sesuai tuntutan program.

1. Pelaksanaan Audit Internal.Pelaksanaan audit internal tahun 2013 dilaksanakan dengan melihat pada beberapa factor penilaian, yaitu: audit proses perencanaan, audit proses pelaksanaan, Audit keuangan BLM, Audit dana DOK, Audit dana bergulir, audit pengadaan barang dan jasa, audit proses pelestarian. Hingga bulan ini hasil scoring rata-rata pelaksanaan Audit Internal untuk tahun 2013 sudah mencapai kurang lebih 68,91%.

Bab-3 KEMAJUAN pElaksanaAN kegiatan Program

K

emajuan pelaksanaan kegiatan program adalah pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh dan rincian pelaksanaan komponen-komponen kegiatan.

3.1. Pelaksanaan Kegiatan secara Menyeluruh.

Pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh meliputi informasi umum skala dan cakupan kegiatan serta informasi umum tentang capaian kinerja kegiatan.Pada umumnya kegiatan PNPM di Seluruh kecamatan telah menyalurkan dana ke desa 100%, progress kegiatan sudah pada tahap akhir, dimana sebagian telah melaksanakan Musyawarah serah terima dan penyeselaian Dokumen Akhir.

1. Informasi Umum Skala dan Cakupan Kegiatan.

Pada anggaran tahun 2014 Kabupaten Pidie memperoleh dana total Rp. 46.777.307.000,- dengan rincian; APBN Rp. 42.047.500.000, DDUB Rp. 2.202.500.000,- DOK Rp. 2.476.442.000, DOK PL Rp. 48.000.000,- untuk 4 (empat kecamatan yaitu; Delima, Indrajaya, Sakti dan Mutiara Timur, Kegiatan MP3KI Rp. 2.865.000.000,- untuk kecamatan Tangse.

1. Informasi Umum tentang Capaian Kinerja Kegiatan. Tahapan kegiatan PNPM 2013 sampai akhir bulan ini dari 331 desa yang terdanai, telah melaksanakan MD serah terima, hanya 8 desa yang belum menyelesaikan laporan akhir.Perkembangan Tahapan Kegiatan tahun 2014 sampai dengan akhir bulanJuni 2014 sudah pada tahap pelaksanaan kegiatan, dimana 22 kecamatan telah mengajukan dana BLM 35%, DOK. Saat ini sedang dalam proses pengajuan dana DDUB. Untuk kegiatan fisik PNPM tahun 2013 beberapa kecamatan sedang dalam proses penyusunan laporan akhir.

3.2. Rincian Pelaksanaan Komponen-komponen Kegiatan.

Rincian pelaksanaan komponen-komponen kegiatan meliputi informasi perkembangan kegiatan PNPM reguler, informasi pelaksanaan kegiatan pendukung progran dan informasi perkembangan kegiatan program pilot.

1. Informasi Perkembangan Kegiatan PNPM Reguler.

Hingga akhir bulan April 2014 Pencairan dana BLM untuk kegiatan 2014 sudah disalurkan keseluruh desa yang berpartisipasi. Pelaksanaan kegiatan se-Kabupaten Pidie berdasarkan data protan dapat dilihat pada table berikut:NoKegiatanAlokasiRealisasi

1 Sarana Prasarana38.118.672.0003.499.060.500

2Simpan Pinjam Perempuan3.653,300.0002.333.625.000

3Pendidikan169.920.00074.920.000

4Kesehatan

5Peningkatan Kapasitas95.638.000-

6Operasional TPK1,327.485,000187.640,000

7Operasional UPK884,985,0005.107,000

TOTAL44,250,000,0006.100.352.500

1. Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Program.

Alokasi BKPG TA 2013 sebesar Rp. 1.100 milyar yang direncanakan dengan pemanfaatan untuk 712 Gampong, masing-masing Rp. 70 juta, Kecamatan yang telah mengajukan Pengajuan dana BKPG ke Kabupaten berjumlah 677 gampong dari 22 kecamatan yang direncanakan.Bulan Juni ini dari 673 desa yang terdanai, sudah disalurkan semua ke GampongProgress Fisik dengan rata-rata tertimbang 100% . ada 3 desa lagi yang belum MDST

Bab-4 PERmASALAHAN, HAMBaTAN DAN kenDALA ProgramBab-4 PERmASALAHAN, HAMBaTAN DAN kenDALA Program

P

ermasalahan, hambatan dan kendala pada pelaksanaan PNPM-MP meliputi perkembangan dan pengelolaan pengaduan, penanganan masalah dan kasus besar, indikasi penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan dana serta kualitas dan kinerja program.

4.1. Perkembangan dan Pengelolaan Pengaduan.Pada bulan ini ada beberapa pengaduan yang masuk terkait dengan emplentasi program, bila adaTim Faskab akan mencatat dan memilah pengaduan yang masuk, observasi dan mengecek kebenaran pengaduan baik secara langsung kelapangan dan juga mengumpulkan Informasi terkait dengan aduan yang masuk. . Informasi baik melalui SMS ke 0821121095 atau 085710301234, telpon 0217988940, 02179988918, 02170417954 atau email : pengaduan@ppk.or.id.

4.2. Penanganan Masalah dan Kasus Besar.

Proses penanganan masalah pada bulan ini ada perubahan yang berarti, uraian tentang kasus tersebut dapat dilihat pada lampiran F.70.c.

4.3. Indikasi Penyimpangan Prosedur dan Penyalahgunaan Dana.

Secara umum penyimpangan prosedur terjadi pada kegiatan SPP, kelemahan Verifikasi ke kelompok. Seperti yang terjadi di beberapa kecamatan. Penyebabnya adalah belum optimalnya bimbingan dari Fasilitator Kecamatan dan waktu yang sangat terbatas untuk mengejar tahapan.

4.4. Kualitas dan Kinerja Program.

Pelaku ditingkat kecamatan dan Desa telah mulai aktif melaporkan masalah implementasi dan manajerial walau penguasaan aplikasi penanganan pengaduan masalah masih belum memuaskan. Contoh penanganan pengaduan masalah yang sudah mulai membaik adalah laporan KPMD dalam fom 70.a, laporan Fasilitator Kecamatan form 70.b yang sudah mulai diisi. Namun masih ditemukan hal-hal yang terkait dengan rendahnya perhatian Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitatsi KPMD melaporkan form 70a setiap bulan.

Bab-5 KESimpulan DAN RekomenDAsi

B

eberapa hal penting termasuk prioritas tindak lanjut di bulan mendatang yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut.5.1. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan kegiatan tahun 2013 Kabupaten Pidie sampai dengan bulan April telah mencapai kemajuan progress untuk penyaluran dana PNPM 100 %. sedangkan progress fisik juga sudah mencapai 99.9%.1. Tahapan perencanaan PNPM 2014 sudah pada tahap pelaksanaaan kegiatan, 1. Pelaksanaan kegiatan BKPG, progress penyaluran dana 99% dan fisik mencapai 94%.

5.2. Rekomendasi Tindak Lanjut.

1. Perlu dilakukan pengendalian dan pembinaan yang lebih lagi untuk pengarsipan dokumen di kecamatan, baik keuangan maupun non keuangan.1. Proses 2013 yang sedang berjalan harus dikawal dengan baik oleh semua pihak agar kualitasnya baik dan berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan.1. Fasilitator harus meningkatkan kemampuan fasilitasi dan kualitas pendampingannya agar pemahaman program di masyarakat dan lembaga baik pemerintah maupun swasta menjadi lebih baik dan tidak ada terjadi kesalahpahaman.1. Terhadap kasus yang tidak selesai secara khususnya permasalahan SPP masih perlu pendekatan yang intensif.