6. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan ... · peraturan pemerintah nomor 17...

JDIH Provinsi Sulawesi Barat

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan HukumPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan LuarBiasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan LuarSekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang PendidikanAgama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4769);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4864);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelanggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5105);


21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentangPendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 88);

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentangPedoman Pendirian Sekolah;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentangStandar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar danMenengah;

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan PendidikanDasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan UntukSatuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar IsiUntuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang StandarKompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007tentang Standar Pengawas Sekolah;

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentangStandar Kepala Sekolah/Madrasah;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentangKualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentangStandar Pengelolaan Pendidikan;

32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007tentang Standar Penilaian Pendidikan;

33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SekolahDasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah MenengahAtas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndunesia Tahun 2011 Nomor 694);

35. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional PengawasSekolah dan Angka Kreditnya;

36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi KewenanganPemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran DaerahProvinsi Sulawesi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiSulawesi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiSulawesi Barat Nomor 50);


38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiSulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah ProvinsiSulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Sulawesi Barat 51).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARATdan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN DAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan Provinsi.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerahyang bertanggung jawab menyelenggaraan urusan pendidikan dankebudayaan.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secaraformal, nonformal dan informal untuk mewujudkan suasana belajar danproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yangdiperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

9. Kota Pendidikan adalah kota/kabupaten yang ditetapkan dan dibina secarakhusus sebagai wilayah penyelenggaraan dan pemberian pelayananpendidikan berkualitas dan berbasis keunggulan di Provinsi Sulawesi Barat.

10. Fasilitasi/memfasilitasi yang dimaksud adalah seluruh upaya yangdilakukan oleh P emerintah P r o v i n s i dalam memberikan kemudahanpelayanan pendidikan dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme,prasarana, sarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan dan penelitian.

11. Masyarakat adalah penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tuaatau wali peserta didik dan pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranandalam bidang pendidikan.


12. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawabpenuh atas peserta didik.

13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkanpotensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjangdan jenis pendidikan tertentu.

14. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus,baik temporer maupun permanen yang diakibatkan oleh kondisi politik,sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikanpendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

15. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkantingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dankemampuan yang akan dikembangkan.

16. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untukmengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan yang sesuai dengantujuan pendidikan.

17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informalpada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjangyang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikantinggi.

19. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yangdapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

20. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

21. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yangmemberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainandan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikutipendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secarabersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

22. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikanmenengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa(SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kejar Paket A atau bentuklain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), SekolahMenengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiya (MTs), ProgramKejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat seperti pendidikankomunitas (homeschooling).

23. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri ataspendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yangberbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas LuarBiasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Program Kejar Paket C ataubentuk lain yang sederajat.

24. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikanmenengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruantinggi.

25. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memilikitingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainanfisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasandan bakat istimewa.


26. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerahterpencil atau tertinggal, masyarakat adat yang terpencil, masyarakat yangmengalami bencana alam dan bencana sosial dan masyarakat yang tidakmampu dari segi ekonomi.

27. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah pembinaanyang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun,yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untukmembantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agaranak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yangdiselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudlatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober),Kelompok Bermain Luar Biasa (KBLB), Taman Penitipan Anak (TPA) danTaman Penitipan Anak Luar Biasa (TPALB) atau satuan pendidikan yangsejenis.

28. Pendidikan Kejuruan (Vocational Education) adalah pendidikan pada jenjangpendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuanpeserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuanberadaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, mengembangkan diridi kemudian hari, dan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebihtinggi sesuai dengan program keahliannya.

29. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakanproses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

30. Sekolah Luar Biasa (SLB) atau Sekolah Khusus adalah sekolah yangmemberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus(PDBK) yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti prosespembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosialpada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah sertapendidikan anak usia dini yang bersifat segregatif.

31. Sekolah unggulan atau sebutan lain adalah Sekolah yang dibina khusus olehPemerintah Provinsi dan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten untukmenjadi model atau percontohan dalam wilayah provinsi

32. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan prosespembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi,politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

33. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraansistem pendidikan oleh Pemerintah maupun masyarakat agar proses pendidikandapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

34. Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya dan proses memfasilitasi pendidikanyang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hakwarga negara dalam memperoleh pendidikan.

35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsurmasyarakat yang peduli pendidikan.

36. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yangpeduli pendidikan, dibentuk dan berperan serta dalam peningkatan mutupelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungantenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuanpendidikan.

37. Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan (Vocational Training Center) adalahlembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi guru, siswa danmasyarakat sesuai program keahlian tertentu.


38. Lembaga Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikandan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenagakependidikan yang professional.

39. Lembaga Pendukung Pendidikan atau Pusat Sumber (Resources Center) adalahlembaga yang dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat, yangmanajemennya dikelola secara independen serta memberikan dukungankekuatan (supporting power) dan dukungan profesional (professional support) bagikelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

40. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah danmasyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formaldan nonformal.

41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atausatuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dandilakukan oleh lembaga independen.

42. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalahkriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku secara nasional.

43. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yangdiperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

44. Guru/tenaga pendidik yang selanjutnya disingkat Tendik adalah pendidikprofesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik padapendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, danpendidikan menengah.

45. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dandiangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

46. Pengawas Sekolah adalah Tendik yang diberi tugas tambahan, tanggung jawabdan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untukmelaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

47. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas secara khususuntuk mengkoordinir kegiatan pendidikan non formal.

48. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang danmenjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau normatertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

49. Buta aksara adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai 55 tahun yangtidak pernah menjadi warga belajar baik pada pendidikan formal maupunnonformal sehingga yang bersangkutan tidak dapat membaca, menulis danberhitung.

50. Keaksaraan fungsional adalah upaya atau kegiatan pendidikan non formaluntuk mengajar membaca, menulis dan berhitung disertai keterampilantertentu sesuai bakat minat warga belajar.

51. Siswa putus sekolah adalah siswa yang meninggalkan sekolah sebelummenamatkan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah.

52. Perjanjian kerja sama atau kesepakatan bersama adalah perjanjian tertulisantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memuatsyarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsipkesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

53. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harusdimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuanpendidikan formal di tempat penugasan.


54. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yangharus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalammelaksanakan tugas keprofesionalan.

55. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikankepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

56. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yangdiperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

57. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IIDASAR, RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian KesatuDasar

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Barat merupakan bagian dari PendidikanNasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

Bagian KeduaRuang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan PeyelenggaraanPendidikan, meliputi:

a. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi;

b. peyelenggaraan pendidikan, yang terdiri atas:

1. Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal(PAUDNI).

2. Pendidikan dasar.

3. Pendidikan menengah.

4. Pengembalian anak putus sekolah.

5. Pendidikan luar biasa (pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus).

6. Pendidikan tinggi.

7. Penganggaran pendidikan.

8. Pendidik dan tenaga kependidikan.

9. Pemberian beasiswa.

10. Kerjasama kemitraan dalam peyelenggaraan pendidikan.

11. Penetapan pusat pengembangan pendidikan.

12. Peran serta masyarakat dalam peyelenggaraan pendidikan.

13. Akreditasi dan evaluasi.

14. Pengawasan.


Bagian KetigaFungsi

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai dasar dan arah perencanaan, pelaksanaan,koordinasi, monitoring dan evaluasi peyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkanpelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di wilayah ProvinsiSulawesi Barat.

Bagian KeempatTujuan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan mengakselerasi tercapainya akses dan kualitaspelayanan Pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sesuai standar NasionalPendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang terdidikberbudaya dan malaqbi.

BAB IIIPENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 6

Pemerintah Provinsi mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, termasukpembinaan tenaga kependidikan, memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraanpendidikan lintas Kabupaten/Kota pada jenjang pendidikan anak usia dini, NonFormal Informal (PAUDNI), jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengahserta koordinasi/kerjasama jenjang pendidikan tinggi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan nasional bidang pendidikan.

Pasal 7

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar danpendidikan menengah, dan pendidikan kebutuhan layanan khusus (PKLK)dilaksanakan secara terkoordinasi berdasarkan standar pelayanan minimal denganprinsip manajemen berbasis sekolah.

Pasal 8

Koordinasi/kerjasama pendidikan tinggi diselenggarakan dalam rangka akselerasipeningkatan kualitas pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuaidengan tri darma perguruan tinggi.

Bagian KeduaTanggung Jawab Pengelolaan Pendidikan

Pasal 9

Gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di Provinsi sertamerumuskan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuaikewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 10

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan luar biasa(pendidikan khusus/pendidikan layanan khusus), termasuk pemenuhan saranadan prasarana, pembinaan dan pengembangan Tendik serta penganggaran sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi peningkatan kualitas pengelolaanpendidikan di Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Fasilitasi peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikansebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi dapat membina dan mengembangkan sedikitnya satusatuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (taman kanak-kanak negeri pembina, sekolah dasar negeri pembina, sekolah menengah atausekolah menengah kejuruan) berbasis unggulan sebagai model untuk menjadirujukan bagi sekolah lainnya dalam wilayah provinsi.

(2) Pembinaan satuan pendidikan/sekolah berbasis unggulan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan PemerintahKabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan sekolahUnggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdalam Peraturan Gubernur.

BAB IVPENYELENGGRAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

NONFORMAL DAN INFORMAL

Bagian KesatuPendidikan Anak Usia Dini

Pasal 13

Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuanpendidikan PAUD holistik integratif sebagai model/percontohan di Provinsi denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan PAUDmodel/percontohan di setiap Kabupaten/Kota sesuai kemampuan daerahberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyelenggaraan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi danPemerintah Kabupaten/Kota.


Bagian KeduaPendidikan Nonformal

Pasal 16

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan percontohan lembaga pendidikannonformal berupa lembaga kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)dan satuan pendidikan yang sejenis dengan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan nonformalpercontohan di setiap Kabupaten/Kota sesuai kemampuan keuangandaerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dituangkandalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota.

Bagian KetigaPendidikan Informal

Pasal 19

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentukkegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 20

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasaranapendidikan informal berdasarkan standar nasional pendidikan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KeempatPendidikan Keaksaraan/Pengentasan Buta Aksara

Pasal 21

(1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraanprogram penuntasan buta aksara dalam wilayah provinsi.

(2) Penyelenggaraan program penuntasan buta akasara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui program pendidikan keaksaraan fungsionalyang diintegrasikan dengan program pendidikan non formal.

(3) Biaya penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan fungsionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain bersumber dari APBNdisiapkan bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotamelalui APBD masing-masing.

(4) Kegiatan operasional Penuntasan buta aksara sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilasanakan oleh penanggung jawab teknispendidikan pada tingkat kecamatan dan dapat bekerja sama dengan PusatKegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Persatuan Guru Republik Indonesia


(PGRI), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kelompokbelajar dan/atau kelompok lainnya yang berkompoten.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang penuntasan buta/tuna aksara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dalamPeraturan Gubernur.

BAB VPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian KesatuUmum

Pasal 23

Pemerintah Provinsi membina dan mengkoordinasikan pengelolaan danpenyelenggaraan pendidikan dasar berdasarkan kewenangannya sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kotadalam rangka memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasarunggulan/sekolah model sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 25

Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 dan Pasal 24 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antaraPemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/kota.

Bagian KeduaKesiswaan

Pasal 26

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesiswaan padajenjang Pendidikan Dasar dalam bentuk dukungan pendanaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Bagian KesatuPenyelenggaraan

Pasal 27

Pemerintah Provinsi membina dan memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraanpendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 28

Pemerintah Provinsi dapat mengelola dan menyelenggarakan sedikitnya 1 (satu)satuan pendidikan sebagai model/percontohan di tingkat Provinsi yang terdiri atas:a. SMA berbasis unggulan binaan provinsi;b. SMK berbasis keunggulan lokal binaan provinsi.

Pasal 29

Pemerintah Provinsi dapat membina pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikanmenengah model/unggulan di Kabupaten/Kota sesuai kemampuankeuangan daerah, apabila kewenangan penyelenggaraannya diserahkan olehPemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 harusdituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsidengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian KeduaKegiatan Kesiswaan

Pasal 31

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesiswaan padapendidikan menengah, dalam bentuk dukungan pendanaan berdasarkankemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaPendidikan Menengah Universal

Pasal 32

(1) Pemerintah Provinsi mengkoordinir penyelenggaraan program PendidikanMenengah Universal (PMU).

(2) Setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan programpendidikan menengah universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Pemerintah Provinsi memfasilitasi secara bertahap tersedianya dana, sarana danprasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraanprogram pendidikan menengah universal.

Pasal 34

(1) Dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan menengah universalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), setiap Satuan Pendidikantidak diperkenankan memungut biaya operasional pendidikan.

(2) Dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah universal, setiapSatuan Pendidikan dapat menerima sumbangan operasional, baik dariperorangan maupun organisasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.


BAB VIIPENGEMBALIAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Pasal 35

(1) Pemerintah Provinsi menyiapkan program dan bantuan dana operasionalkegiatan penanganan siswa putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar danmenengah.

(2) Pemerintah Provinsi dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) membentuk tim koordinasi/kelompok kerja yang terdiri dari unsurpemerintah, masyarakat dan swasta.

(3) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah membantu melakukan pendataan, melakukan validasi data secaraberkala dan melaporkan hasil pendataan dimaksud kepada PemerintahProvinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan siswa putus sekolah pada tingkatpendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengenaiteknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIIIPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian KesatuUmum

Pasal 37

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Satuan Pendidikan Khusus dan PendidikanLayanan Khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bagian KeduaPendidikan Khusus

Pasal 38

(1) Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan fisikdan/atau mental dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus berupaSekolah Khusus dan Sekolah Luar Biasa atau di sekolah umum/regulardengan cara inklusif.

(2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan daerahpada setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan fisikdan/atau mental dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ataubakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam PeraturanGubernur.


Bagian KetigaPendidikan Layanan Khusus

Pasal 39

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagipeserta didik di daerah :a. terpencil atau terbelakang;b. masyarakat adat yang terpencil;c. yang mengalami bencana alam;d. yang mengalami bencana sosial; dan/ataue. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagipeserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 40

(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikanformal, nonformal dan informal.

(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakandengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasaranapembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau sumber dayapembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 berpedoman pada peraturanperundang-undangan.

Bagian KeempatKegiatan Kesiswaan

Pasal 42

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesiswaan padapendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dalam bentuk dukunganpendanaan.

BAB IXPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian KesatuPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 43

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraandan pengelolaan pendidikan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun PerguruanTinggi Swasta sesuai kemampuan keuangan daerah dan dalam bentuk kemitraan.

Pasal 44

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat wajib mendapat izinoperasional dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.


Bagian KeduaKemahasiswaan

Pasal 45

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaanpada jenjang pendidikan tinggi dalam bentuk dukungan pendanaan sesuaikemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XPENGANGGARAN PENDIDIKAN

Bagian KesatuTanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah Provinsi wajib menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit20% (dua puluh persen) dari APBD.

Bagian KeduaPengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 47

Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dana pendidikan, berdasarkan pada prinsipkeadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian KetigaPengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 48

(1) Dana pendidikan dari APBD, masing-masing meliputi:a. belanja untuk kegiatan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan pada dinas pendidikan;b. hibah untuk fungsi pendidikan;c. bantuan khusus untuk fungsi pendidikan;d. bantuan sosial;e. penanganan pemulihan pasca bencana alam.

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan antaralain :a. fasilitas penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal (PMU);b. fasilitas penyelenggaraan pendidikan khusus/pendidikan layanan khusus;c. peningkatan mutu pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur

pendidikan;d. biaya pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah unggulan/sekolah binaan

atau sebutan lain yang menjadi binaan provinsi;e. penuntasan buta aksara dan pembinaannya;f. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikaan;


g. pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi dansiswa/mahasiswa miskin.

h. uang penghargaan bagi pendidik/tenaga kependidikan berprestasi;i. bantuan biaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru dan tenaga

kependidikan lainnya;j. peningkatan fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana);k. akreditasi satuan/program pendidikan;l. peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan;m. peningkatan standar pelayanan minimal pendidikan;n. peningkatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; dano. hal-hal lain yang terkait.

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah Provinsi untuk satuan pendidikanberdasarkan pada proposal/permohonan satuan pendidikan bersangkutanyang direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, diberikan dandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 49

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan jenjang pendidikanmerupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru, pamongbelajar, tutor, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengankekhususannya serta berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pendidikan.

(3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolasatuan pendidikan, pengawas, penilik, peneliti, pengembang, pustakawan,laboran dan teknisi sumber belajar.

(4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendidik profesional dengantugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalurpendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(5) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenagakependidikan yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pejabat yangberwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial padasatuan pendidikan SLB, Sekolah inklusif dan Sekolah Negeri yang ditunjukdan ditetapkan sebagai Sekolah Model/Binaan Provinsi.

(6) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jabatan karieryang hanya dapat diduduki oleh Guru berprestasi dan berdedikasi yangberstatus sebagai PNS.

(7) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) direkrut daripengawas sekolah Kabupaten/Kota yang ditugaskan pada Pemerintah Provinsi.


Bagian KeduaRekruitmen Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 50

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi rekruitmen guru dan tenaga kependidikanuntuk kebutuhan pada sekolah pendidikan khusus/pendidikan layanankhusus.

(2) Pemerintah Provinsi memfasilitasi rekruitmen guru dan tenaga kependidikanuntuk kebutuhan pada sekolah unggulan binaan Pemerintah Provinsi.

(3) Rekruitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan guru dantenaga kependidikan untuk ditempatkan pada lembaga pendidikan layanankhusus, melalui seleksi sesuai standar kualitas yang dibutuhkan berdasarkanperaturan perundang-undangan.

(4) Rekruitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerimaan guru dantenaga kependidikan yang berprestasi melalui seleksi khusus sesuai standarkompetensi dan kualitas yang dibutuhkan untuk ditempatkan pada sekolahunggulan binaan Pemerintah Provinsi.

(5) Rekruitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bekerja sama denganPemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian KetigaPeningkatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 51

(1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembinaan karier pendidik dan tenagakependidikan pada semua jenjang, jenis dan satuan pendidikan yangdilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/ataupeningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa tugas belajar, izin belajar dan kegiatanlain yang sejenis.

(3) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan lainyang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : seminar,lokakarya, workshop, simposium peningkatan kompetensi akademik bagi gurumata pelajaran pada pendidikan formal maupun nonformal dan workshoppeningkatan kompetensi manajerial bagi pengawas sekolah maupun kepalasekolah.

Bagian KeempatKegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 52

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidik dantenaga kependidikan dalam bentuk dukungan pendanaan.

Pasal 53

Kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal52, berupa Porseni Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya pada semua jalur danjenjang pendidikan, Porseni Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan NonFormal (PTK PNF), Pemberian Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PTK PAUDNI) Berprestasi,Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), PemilihanPendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi/berdedikasi dan kegiatan lain yangsejenis baik tingkat provinsi maupun partisipasi ketingkat regional dan nasional.

Pasal 54

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan piagam penghargaan kepada pendidikdan tenaga kependidikan lainnya yang berprestasi/berdedikasi.

(2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganKeputusan Gubernur.

BAB XIIPEMBERIAN BEASISWA

Pasal 55

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan beasiswa berupa bantuan biayapendidikan kepada siswa maupun mahasiswa, meliputi:

a. beasiswa prestasi;

b. beasiswa miskin.

(2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan siswa padajenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah umum/kejuruan danjenjang pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkanketentuan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan beasiswa bagi pendidik dan tenagakependidikan dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikannya.

(2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untukjenjang pendidikan strata satu (S1), strata dua (S2) dan strata tiga (S3).

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara dan persyaratan pemberianbeasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, diatur dalamPeraturan Gubernur.

BAB XIIIKERJASAMA DAN KEMITRAAN

DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian KesatuKerjasama

Pasal 58

(1) Pemerintah Provinsi mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalamrangka penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanantara Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota,


Pemerintah Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Dunia Perbankan (BANKPemerintah/Bank Swasta), dunia usaha dan industri (BUMN/BUMD),dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatberbentuk:a. bantuan pendanaan pendidikan;b. bantuan tenaga ahli;c. bantuan sarana dan prasarana;d. pendidikan dan pelatihan;e. pengembangan ilmu dan teknologi;f. penelitian dan pengembangan;g. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;h. kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak.

(4) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkandalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 59

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, satuan pendidikan dapatmelakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB XIVPENETAPAN PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 60

(1) Pemerintah Provinsi menetapkan Kabupaten Majene sebagai pusatpengembangan dan pelayanan pendidikan berbasis unggulan pada berbagaijenis dan jenjang pendidikan.

(2) Pusat pengembangan dan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah wilayah kabupaten yang dibina khusus oleh PemerintahProvinsi dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasiskeunggulan untuk menjadi rujukan dalam hal pengelolaan danpenyelenggaraan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Pasal 61

(1) Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran pembiayaan shering denganPemerintah Kabupaten Majene untuk berbagai program dan kegiatanakselerasi kependidikan.

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakankegiatan percepatan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan padaberbagai jenis dan jenjang pendidikan.

(3) Pengelolaan anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsidengan Kabupaten Majene sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan program dan kegiatanpada Pusat Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.


BAB XVPERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Pasal 62

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan,kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasikemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan serta pengendalianmutu pelayanan pendidikan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuksumber daya, fasilitator, partisifasi finansial dalam penyelenggaraan programdan kegiatan kependidikan, penilaian, pengawasan, dan/atau pengguna hasilpendidikan.

Pasal 63

(1) Untuk mewujudkan peran serata masyarakat dalam penyelenggaraan danpengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, dibentuk KomiteSekolah.

(2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadahpartisifasi masyarakat berupa lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalampeningkatan mutu pelayanan, memberikan saran dan pertimbangan,dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan masyarakat padatingkat satuan pendidikan.

(3) Komite Sekolah dapat terdiri atas satu satuan pendidikan atau beberapasatuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikanyang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan atau satuanpendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

Pasal 64

(1) Untuk mewujudkan peran serata masyarakat dalam penyelenggaraan danpengelolaan pendidikan di wilayah Provinsi, dibentuk Dewan Pendidikan.

(2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadahpartisifasi masyarakat berupa lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalampeningkatan mutu pelayanan, memberikan saran dan pertimbangan,dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan masyarakatterhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara umum dalamwilayah Provinsi.

BAB XVIAKREDITASI DAN EVALUASI

Bagian KesatuAkreditasi

Pasal 65

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuanpendidikan pada setiap jenis dan jenjang, yang dilakukan oleh lembagamandiri yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitaspengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitaspublik.

(2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian KeduaEvaluasi

Pasal 66

(1) Evaluasi pendidikan dilakukan guna mengetahui kemajuan peserta didik,lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformalpada setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka pengendalian mutupendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

(2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberdasarkan standar kualitas pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantaupelaksanaan pendidikan, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didiksecara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukanoleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematisuntuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

BAB XVIIPENGAWASAN

Pasal 68

(1) Pemerintah Provinsi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukanpengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenispendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkanprinsip transparansi dan akuntabilitas publik dan dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan denganpengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi sepanjang belum digantidan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 70

(1) Dalam hal terjadi bencana alam, Pemerintah Provinsi wajib memfasilitasipemulihan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan informal, formal dannon formal dalam wilayah provinsi.

(2) Pemulihan penyelenggaraan pendidikan akibat bencana alam sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dan bekerjasamadengan Pemerintah Kabupaten/Kota.


PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARATNOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANGSISTEM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUMPendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggunjawab.

Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan, perlu adanyapenyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan diProvinsi Sulawesi Barat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakanmelalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar,pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalahjalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secaraterstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikankeluarga dan lingkungan.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dannonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungikeberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadappenyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadapmasyarakat serta peserta didik.

Penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tersebutdimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layananpenyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataanpenyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban PemerintahProvinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa danmeningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus mampumenjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untukmengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis,berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasimanusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan pada umumnyatelah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasidan merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikanyang responsive dan memaksimalkan terselenggaranya pendidikan di ProvinsiSulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.


Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.


Pasal 12Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan ”pendidikan berbasis keunggulan lokal” adalahpendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Stándar NasionalPendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ataukomparatif daerah.

Ayat (3)Cukup jelas.


Pasal 13Yang dimaksud “holistik integratif” adalah optimalisasi potensi anak didiksecara menyeluruh (potensi akademik, potensi spiritual, potensi emosi,potensi fisik, potensi kreatif dan intuitif, dan potensi sosial budaya).



Pasal 16Yang dimaksud dengan “Pusat kegiatan belajar masyarakat” (PKBM) adalahsatuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan


belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari,oleh, dan untuk masyarakat.






Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar unggulan” adalah pendidikanyang diselenggarakan setelah memenuhi Stándar Nasional Pendidikan dandiperkaya dengan keunggulan kompetitif dan / atau komparatif daerah.

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Yang dimaksud dengan “kegiatan kesiswaan” antara lain adalah PorseniPendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), Gebyar Anak Usia Dini dankegiatan lain yang sejenis baik tingkat provinsi maupun partisipasi ketingkat regional dan nasional.

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Huruf a

Yang dimaksud dengan “SMA unggulan binaan Provinsi” adalah satuSekolah Menengah Atas yang memenuhi persyaratan untukmemfasilitasi anak-anak yang berprestasi/unggul yang berasal dariKabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.

Huruf bYang dimaksud dengan “SMK unggulan berbasis lokal” adalah satusekolah binaan Provinsi yang diharapkan untiuk mengelola bahan bakusesuai dengan potensi daerah menjadi produk unggulan.

Pasal 29Yang dimaksud dengan “sekolah binaan” adalah sebagai salah satu sekolahunggulan untuk menjadi rujukan bagi sekolah lainnya baik secara internalmaupun secara eksternal provinsi.

Pasal 30Cukup jelas


Pasal 31Yang dimaksud dengan “Kegiatan kesiswaan” antara lain berupa lomba-lomba keilmuan seperti : Olympiade Science Nasional (OSN), OlympiadeOlahraga Siswa Nasional (O2SN), Debat Bahasa, Pelatihan Jurnalistik,Pelatihan Palang Merah Remaja (PMR), dan kegiatan lain yang sejenis padaskala provinsi maupun nasional dan global.

Pasal 32Cukup jelas

Pasal 33Cukup jelas

Pasal 34Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah sumbangan yang diberikanatas inisiatif dan kesadaran dari pihak pemberi sumbangan gunapeningkatan mutu pendidikan, baik dari perorangan maupunorganisasi. Dengan alasan apapun, Sekolah dan/atau Komite Sekolahdilarang memprakarsai pertemuan orangtua/wali siswa untukmenetapkan besarnya sumbangan kepada sekolah.

Pasal 35Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kegiatan penanganan siswa putus sekolah”antara lain dapat berupa Olympiade Science Nasional (OSN),Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N), Debat Bahasa, dan kegiatan lain yang sejenisbaik tingkat provinsi maupun partisipasi ke tingkat regional dannasional.



Pasal 36Cukup jelas

Pasal 37Cukup jelas

Pasal 38Cukup jelas

Pasal 39Cukup jelas

Pasal 40Cukup jelas

Pasal 41Cukup jelas


Pasal 42Yang dimaksud dengan “kegiatan kesiswaan pada pendidikan khusus”antara lain dapat berupa Olympiade Science Nasional (OSN), OlympiadeOlahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N), Debat Bahasa, dan kegiatan lain yang sejenis baik tingkatProvinsi maupun partisipasi ke tingkat regional dan nasional.

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47Cukup jelas

Pasal 48Cukup jelas

Pasal 49Ayat (1)

Rekruitmen guru dilakukan melalui seleksi umum CPNS berdasarkanstandar kompetensi.

Ayat (2)Rekruitmen guru untuk kebutuhan pada sekolah unggulan adalahuntuk guru dari Kabupaten yang dilakukan secara khusus karenayang bersangkutan berprestasi dan pantas ditempatkan pada sekolahunggulan.



Ayat (5)Sekolah Model/Binaan Provinsi terdiri dari: TK Negeri Pembina, SDNegeri Pembina,SMP Negeri Pembina, SMA Negeri Pembina/SMAcerdas istimewa berbakat istimewa, SMK Negeri Model/Pembina dansekolah inklusif.



Pasal 50Ayat (1)

Rekruitmen guru dilakukan melalui seleksi umum CPNS berdasarkanstandar kompetensi.


Ayat (2)Rekruitmen guru untuk kebutuhan pada sekolah unggulan adalahuntuk guru dari Kabupaten yang dilakukan secara khusus karenayang bersangkutan berprestasi dan pantas ditempatkan pada sekolahunggulan.




Pasal 51Cukup jelas

Pasal 52Cukup jelas

Pasal 53Yang dimaksud dengan “pendidik” adalah tenaga profesional yang bertugasmerencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasilpembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannyaserta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah tenaga profesionalyang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikanpada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Kepala Sekolah,Pengawas Sekolah, Penilik, Laboran, Pustakawan, dan sebutan lain yangsesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraanpendidikan.

Pasal 54Cukup jelas

Pasal 55Cukup jelas

Pasal 56Cukup jelas

Pasal 57Cukup jelas

Pasal 58Cukup jelas

Pasal 59Cukup jelas

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “anggaran pembiayaan shering denganPemerintah Kabupaten Majene untuk berbagai program dan kegiatanakselerasi kependidikan” adalah pemanfaatan anggaran program dankegiatan pada pusat pelayanan pendidikan terutama diperuntukkandalam rangka pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuaistandar kualitas, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenagakependidikan, pemberian beasiswa, pengembangan sekolah unggulandan lain-lain.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 62Cukup jelas

Pasal 63Cukup jelas

Pasal 64Cukup jelas

Pasal 65Cukup jelas

Pasal 66Cukup jelas

Pasal 67Cukup jelas

Pasal 68Cukup jelas

Pasal 69Cukup jelas

Pasal 70Cukup jelas

Pasal 71Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR

6. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan ... · peraturan pemerintah nomor 17...

Documents