7. perbup spm edit

112
BUPATI GARUT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PASUNDAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Garut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Garut tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pasundan Kabupaten Garut; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

Upload: iwakart

Post on 10-Apr-2016

62 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

spm

TRANSCRIPT

BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS PASUNDAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Garut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Garut tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pasundan Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

2

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanann Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89)

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun

3

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, (Reg Nomor 70 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat).

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Garut.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Garut.5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

8. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

4

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah

10. Puskesmas Pasundan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Puskesmas Pasundan merupakan institusi Pelayanann kesehatan masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan Pelayanann kesehatan masyarakat.

11. Kepala UPTD / Puskesmas Pasundan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Puskesmas Pasundan Kabupaten Garut.

12. 13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah

setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

14. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanann kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

15. Penanggungjawab jaringan Pelayanan Puskesmas adalah penanggungjawab puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa.

16. Penanggungjawab jejaring fasilitas Pelayanann kesehatan adalah penanggungjawab koordinasi atas rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas Pelayanann kesehatan lainnya.

17. Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KIA-KB adalah Pelayanann kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, melahirkan, nipas, bayi, balita dan anak pra sekolah serta Pelayanann keluarga berencana.

18. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.

19. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.

20. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraanya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

21. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO.

22. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu

23. organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan

5

atau barang kepada pelanggan.24. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap.

25. Perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif /kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

26. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

27. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.

28. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.

29. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.

30. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.

31. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

32. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

33. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2(1) Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman Puskesmas

dalam menyelenggarakan Pelayanan.(2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu

pelayanan Kesehatan.

BAB IIIPENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS

Pasal 3(1) Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berdasarkan

SPM.(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam

penyelenggaraan pelayanan Puskesmas meliputi : a. Pelayanan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat

yang membawahkan :1) Pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS

6

2) Pelayanan kesehatan lingkungan3) Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM4) Pelayanan Gzi yang bersifat UKM5) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit6) Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

b. Pelayanan UKM Pengembangan Membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas antara lain:1) Pelayanan kesehatan jiwa2) Pelayanan kesehatan gigi masyarakat3) Pelayanan kesehatan tradisional komplometer4) Pelayanan kesehatan olahraga5) Pelayanan kesehatan indera6) Pelayanan kesehatan lansia7) Pelayanan kesehatan kerja8) Pelayanan kesehatan lainnya

c. Pelayanan UKP, kefarmasian, dan laboratorium Membawahi beberapa kegiatan yaitu :1) Pelayanan pemeriksaan umum2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut3) Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP4) Pelayanan gawat darurat5) Pelayanan gizi yang bersifat UKP6) Pelayanan persalinan7) Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan

pelayanan rawat inap8) Pelayanan kefarmasian9) Pelayanan Laboratorium

d. Pelayanan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang membawahi :1) Puskesmas Pembantu2) Puskesmas Keliling3) Bidan Desa

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan.

BAB V PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 5(1) Pemerintah Pusat dan Daerah memfasilitasi penyelenggaraan

pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas sesuai SPM.(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk

pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :

7

a. perhitungan kebutuhan pelayanan Kesehatan sesuai SPM;

b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;c. penilaian pengukuran kinerja; dand. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan

SPM.

BAB VIPENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6(1) Pimpinan BLUD melaksanakan pengawasan dalam

menyelenggarakan pelayanan Kesehatan di BLUD sesuai SPM.(2) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan pencapaian kinerja

pelayanan BLUD Puskesmas sesuai SPM kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan SPM yang ditetapkan.

(2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun.

BAB VIIPEMBIAYAAN

Pasal 8Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pelayanan BLUD Puskesmas untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas.

BAB VIIIKETENTUAN LAIN

Pasal 9Hal–hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Pimpinan BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 10Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garutpada tanggal 11 - 4 2013B U P A T I G A R U T,

t t d

H RUDY GUNAWANDiundangkan di Garutpada tanggal 11 - 4 - 2013SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUTTAHUN 2013 NOMOR

9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR : TAHUN 2014TENTANG :

INDIKATOR DAN TARGET SPM

Indikator dan Target Upaya Kesehatan Wajib

No

Jenis Pelayanan Indikator Target

1 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB

a. Cakupan kunjungan ibu hamil K-1b. Cakupan kunjungan ibu hamil K-4c. DO K1 K1- K4d. Cakupan Deteksi dini Resiko Tinggi (DDRT) Ibu

Hamile. Ibu Hamil resiko tinggi yang dirujukf. Cakupan kunjungan Neonatusg. Cakupan persalinan oleh Tenaga kesehatanh. Cakupan kunjungan bayii. Cakupan BBLR Yang ditanganij. Cakupan deteksi dini anak Balita dan Pra

Sekolahk. Cakupan Peserta KB Barul. Cakupan Peserta KB Aktif

100 %95 %

< 10 %20 %

100 %90 %90 %90 %

100 %90 %

80 %70 %

2 Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Cakupan balita terdaftar dan memiliki KMSb. Tingkat partisipasi Balita datang nimbang ke

Posyandu satu bulan sekali (D/S)c. Balita yang naik Berat Badannya (N/D)d. Balita Bawah Garis Merah (BGM)e. Balita Gizi kurang tertanganif. Balita Gizi Buruk tertanganig. Balita mendapat Vit A 2 kali pertahunh. Pelaksanaan PSG Posyandui. Pemantauan KADARZIj. Ibu hamil yang diukur LILA (lingkar lengan atas)k. Ibu Hamil KEK ( kekurangan energi kronik)l. Ibu nipas dapat Vitamin Am. Ibu Hamil dapat tablet Besi (fe) 90 tablet

100 %80 %

80 %5 %

100 %100 %90 %10 %65 %

100 %100 %100 %90 %

10

n. MP-ASI pada Bayi BGM dari miskin 90 %3 Upaya

Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular

a. Imunisasi1) Cakupan imunisasi HB-O < 7 hari2) Cakupan imunisasi BCG3) Cakupan imunisasi DPT HIB14) Cakupan imunisasi DPT HIB35) Cakupan imunisasi Polio 46) Cakupan imunisasi Campak7) DO DPT HIB1 – Campak8) Desa UCI (Universal Child Imunisasi)9) Status T5 Ibu Hamil10) Cakupan BIAS Campak kelas 1 SD11) Cakupan BIAS DT kls 1 Td kls 2-3 SD

b. Pemberantasan Penyakit (P2)1) Desa mengalami KLB yang ditangani < 24

Jam2) Desa bebas rawan Gizi3) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 Tahun4) Penemuan suspek TB Paru5) Penemuan TB Paru BTA +6) Kesembuhan penderita TB Paru BTA +7) Pemeriksaan kontak serumah TB Paru BTA +8) Cakupan Balita dengan Pnemonia yang

ditangani9) Klien yang mendapat penanganan HIV-AIDS10) Penderita DBD yang ditangani11) Balita dengan diare yang ditangani12) Penderita malaria yang diobati13) Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT)14) Infeksi Menular Seksual yang diobati15) Kasus gigitan hewan penular rabies

ditangani

90 %100 %100%90 %90 %90 %

< 10 %100 %95 %

100 %100 %

100 %

80 %>1

60 %10 %85 %

100 %100 %

100 %80 %

100 %100 %100 %100 %100 %

4 Upaya Kesehatan Lingkungan

a. Institusi yang dibinab. Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedesc. Tempat Umum (TTU/TPM) yang diawasid. Tempat Umum (TTU/TPM) yang memenuhi

syarate. Cakupan Sarana Air bersih :

1) Perkotaan 2) Pedesaan

f. Cakupan Jamban Keluarga1) Perkotaan2) Pedesaan

70 %95 %85 %85 %

100 %90 %

100 %84 %

11

g. Cakupan SPAL1) Perkotaan2) Pedesaan

h. Cakupan klinik sanitasii. Tata kelola limbah non Medis

1) TPS 1 tiap ruangan dan tempat lain yang strategis

2) Mobilisasi harian ke TPS II (Pusk)3) Mobilisasi harian ke TPA4) Pembuangan limbah non medis ke TP5) Pengangkuatan limbah non medis oleh truk

sampahj. Tata kelola limbah Medis

1) TPS limbah medis padat dengan tempat khusus dan strategis

2) Tempat limbah medis cair dengan septic tank

3) Mobilisasi dari jejaring ke TPS Puskesmas minimal 1 kali/minggu

4) Mobilisasi/packing dari masing-masing ruang pelayanan ke TPS khusus tiap hari

5) Mobilisasi ke tempat pemusnahan (incerenator) minimal 1 kali / minggu

6) Pembakaran limbah medis ke incenerator

95 %85 %80 %

100 %

100 %100 %100 %100 %

100 %

100 %100 %

100 %

100 %

100 %

5 Upaya Promosi Kesehatan

a. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (Rumah tangga sehat)

b. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (Bayi yang mendapat ASI ekslusif)

c. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (Desa dengan garam beryodium baik)

d. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (POSYANDU Purnama)

e. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (Penyuluhan NAPZA oleh NAKES)

f. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Pra bayar

g. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (Jamkesmas)

65 %

80 %

90 %

40 %

15 %

80 %

100 %

6 Upaya Pengobatan a. Rawat Jalan1) Cakupan Rawat jalan2) Pemberi pelayanan medis :

a) Dokter Umum (12 jam)b) Dokter Gigi (pada hari kerja)

3) Pemberi pelayanan medis tingkat Pustu4) Pemberi pelayanan medis rawat jalan

dengan Puskesmas Keliling5) Jam buka pelayanan6) Kepuasan pelanggan7) Pelayanan Konseling (pojok Gizi, Pojok

15 %

100 %100 %50 %30 %

24 jam80 %

12

laktasi, Pojok Oralit)b. Rawat Darurat tingkat Pertama

1) Jam Buka2) Pemberi pelayanan Medis rawat Darurat

tingkat Pertama3) Waktu tanggap Pelayanan

4) Penanganan rujukan5) Ketersediaan sarana, prasarana dan

Penunjang life saving6) Kematian pasien < 24 jam7) Kepuasan pelanggan

1 Unit

24 jam12 jam

5 Mnt stlh

pasien datang

100 %100 %

0 %80

13

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TAHUN 2014TENTANG :

Indikator dan Target Upaya Kesehatan Pengembangan

No Jenis Pelayanan Indikator Target

1 Upaya Kesehatan Sekolah

a. Cakupan pemeriksaan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan/guru UKS/Dokter kecil

b. Pembentukan dokter kecil tingkat SDc. Cakupan pelayanan kesehatan Remaja

100 %

50 %

100 %

2 Upaya kesehatan khusus

a. Upaya Kesehatan Pralansia dan Lansia1) Cakupan Pelayanan2) Puskesmas Santun Lansia3) Posyandu Lansia

b. Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat1) Pendataan gangguan jiwa berat di

masyarakat2) Pelayanan gangguan jiwa di Puskesmas

c. Upaya Kesehatan Mata1) Screening (Hunting) penderita mata

katarak2) Penemuan penderita mata katarak3) Penderita mata katarak yang dioperasi

d. Upaya kesehatan Kerjae. Upaya Kesehatan Olahragaf. Upaya Pengobatan Tradisional

70 %

100 %

4 Klp

80 %

15 %

10 %

10 %

80 %

80 %

3 Perawatan Kesehatan

a. Perkesmas untuk Bumil Restib. Perkesmas untuk Neonatal Restic. Perkesmas untuk Balita Resti

100 %

14

Masyarakat d. Perkesmas untuk penderita TB Paru 100 %

100 %

100 %

4 Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Cakupan penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

b. Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

c. Cakupan desa binaan UKGMDd. Ratio penambalan dan pencabutan gigie. Lama waktu pelayanan kesehatan gigi dan

mulut :1) Perawatan2) Pencabutan3) Scaling4) Curatage5) Pencabutan sulung6) Penambalan permanen7) Pengobatan oral

3 %

80 %

10 %

2 : 1

10 Mnt

30 Mnt

60 Mnt

10 Mnt

10 Mnt

30 Mnt

10 Mnt

5 Upaya Pelayanan rawat Inap

a. Rawat Inap Tingkat Pertama1) Cakupan Rawat Inap2) Rata-rata BOR3) Rata-rata hari rawat4) Penanganan Rujukan5) Pemberi pelayanan Dokter Umum6) Pemberi pelayanan Paramedis

Perawat/Bidan7) Jam Visite Dokter Umum

8) Kematian Pasien9) Kejadian pulang paksa10) Kepuasan pelanggan

b. Persalinan (PONED)1) Pemberi Pelayanan Persalinan Normal2) Pemberi Pelayanan Persalinan dengan

Penyulit

1,5 %

80 %

2 hari

100 %

12 Jam

24 Jam

08.00 s/d 13.00

0%

0 %

80 %

15

3) Penanganan Rujukan4) Kejadian Kematian Ibu karena

Persalinan5) Kepuasan Pelanggan

Dokter

Bidan

TIM PONED

100 %

0 %

80

16

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI NOMOR : TAHUN 2014TENTANG :

Indikator dan Target Upaya Kesehatan Penunjang

No

Jenis Pelayanan Indikator Target

1 Upaya Farmasi a. Ketersediaan obat sesuai kebutuhanb. Ketersediaan obat esensialc. Ketersediaan obat Generikd. Tata kelola obat sesuai standare. Waktu tunggu pelayanan obat jadif. Waktui tunggu pelayanan obat racikang. Penulisan resep sesuai formulariumh. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian

obati. Tata kelola dokumen resep

90 %

100 %

80 %

100 %

5 Mnt

7 Mnt

100 %

100 %

100 %

2 Pemeriksaan Laboratorium

a. Durasi waktu pemeriksaan spesimen laboratorium sederhana :1) Spesimen sputum2) HB sahli3) Spesimen faeces cacing4) Gula darah kapiler5) Spesimen urine6) Cholesterol darah kapiler7) Uric Acid darah kapiler

b. Hasil lab terkonfirmasi kepada petugas medis/berkompoten

30 Mnt

10 Mnt

15 mnt

5 Mnt

10 Mnt

5 Mnt

5 Mnt

100 %

17

3 Upaya pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas

a. Tepat waktu laporan1) Laporan kegiatan KIA & KB2) Laporan kegiatan Gizi3) Laporan kegiatan imunisasi4) Laporan kegiatan P2PM5) Laporan kegiatan Promkes6) Laporan kegiatan Kesling7) Laporan SP2TP8) Laporan Obat (LPLPO)9) Laporan surveilan10) Laporan lansia11) Laporan Jiwa12) Laporan Perkesmas13) Laporan Gigi/UKGS14) Laporan UKK

b. Registrasi Pasien dan catatan medik1) Lama waktu pendaftaran pasien2) Waktu pembuatan dan penemuan catatan

medik3) Lama waktu distribusi catatan medik ke poli

pelayanan4) Kelengkapan pengisian dan penataan

kembali rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan

5) Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas

6) Waktu tunggu pasien rawat jalan7) Kenyamanan ruang tunggu8) Tata kelola rekam medik

Tanggal

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 Mnt

10 Mnt

3 Mnt

100 %

100 %

5 Mnt

80 %

100 %

18

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Upaya Kesehatan Wajib1. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta KB

a. Cakupan K1 Ibu Hamil (Bumil)Judul Cakupan K-1 Ibu HamilDimensi Mutu KeselamatanTujuan Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam

mengakses pelayanan Ibu hamilDefinisi Operasional

Cakupan K-1 Bumil adalah Bumil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal satu kali pada triwulan pertama di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif Bumil yang telah memperoleh

pelayanan antenatal sesuai standar minimal satu kali pada triwulan pertama di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah sasaran Bumil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS dan KOHORT IBUTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan Bumil,Pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal,pencatatan dan pelaporan, MONEV dan PWS

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA

19

b. Cakupan K4 Ibu hamil (Bumil)Judul Cakupan K-4 Ibu HamilDimensi Mutu KeselamatanTujuan Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam

mengakses pelayanan Ibu hamilDefinisi Operasional

Cakupan K-4 Bumil adalah Bumil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali pada triwulan keempat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif Bumil yang telah memperoleh

pelayanan antenatal sesuai standar minimal empat kali pada triwulan keempat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah sasaran Bumil di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS dan KOHORT IBUTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan Bumil,Pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal,pencatatan dan pelaporan, MONEV dan PWS

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA

20

c. Drop Out (DO) K1 – K4Judul Drop Out (DO) K1 – K4Dimensi Mutu Kontinuitas dan kualitasTujuan Agar Bumil memenuhi standar antenatal minimal

empat kali selama kehamilanDefinisi Operasional

DO K1 – K4 adalah Bumil yang telah mencapai K1 dikurangi Bumil yang telah mencapai K4 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Bumil yang telah mencapaimemperoleh K1

dikurangi Bumil yang telah mencapai K4 disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah kumulatif Bumil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal satu kali pada triwulan pertama (K1) di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS dan KOHORT IBUTarget , 10 %Langkah kegiatan

Pendataan Bumil,Pembuatan kantong persalinan, pelayanan antenatal,pencatatan dan pelaporan, MONEV dan PWS

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA

21

d. Cakupan Deteksi Dini ibu Hamil Resiko TinggiJudul Cakupan Deteksi Dini ibu Hamil Resiko TinggiDimensi Mutu Keselamatan

Tujuan Terdeteksinya faktor resiko yang menyertai BumilDefinisi Operasional

Cakupan Deteksi Dini ibu Hamil Resiko Tinggi adalah cakupan deteksi Bumil yang mempunyai faktor resiko tinggi (anemia, Hipertensi, oedema mata, ekslampsia, perdarahan pervaginam, ketuban pecah dini, letak lintang pada usia > 32 minggu, sungsang pada primigravida, infeksi berat/sepsis,prematur) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif Bumil yang dideteksi resiko tinggi di

suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentuDenominator Jumlah sasaran Bumil di stu wilayah kerja pada kurun

waktu yang samaSumber data SIMPUS dan KOHORT IBUTarget 20 %Langkah kegiatan

Pendataan Bumil, persiapan paelayanan antenatal, pertolongan persalinan, deteksi Bumil Resti/komplikasi,PWS

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA

22

e. Ibu Hamil Resiko Tinggi yang DirujukJudul Ibu Hamil Resiko Tinggi yang DirujukDimensi Mutu Keselamatan

Tujuan Terselamatkannya Bumil Resiko tinggi dari ancaman komplikasi yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayinya

Definisi Operasional

Ibu Hamil Resiko Tinggi yang Dirujuk adalah Bumil resiko tinggi/komplikasi yang dirujuk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif Bumil resiko tinggi/komplikasi yang

dirujuk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Denominator Jumlah Bumil resiko tinggi/komplikasi yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Sumber data SIMPUS dan KOHORT IBUTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan Bumil, persiapan paelayanan antenatal, pertolongan persalinan, deteksi Bumil Resti/komplikasi,PWS

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA

23

f. Cakupan Kunjungan NeonatusJudul Cakupan Kunjungan NeonatusDimensi Mutu Keselamatan dan kontinuitasTujuan Terpeliharanya kesehatan bayi umur 0-28 hari melalui

pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah

Definisi Operasional

Cakupan kunjungan Neonatus adalah cakupan neonatus yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan neonatal paling sedikit 3 kali (Kn I 6-48 jam, KN II 3-7 hari dan KN III 8-28 hari) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif neonatus yang memperoleh

pelayanan kesehatan sesuai standar paling sedikit 3 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS, KOHORT IBU, KOHORT BayiTarget 90 %Langkah kegiatan

Pemantauan pasca persalinan dan MTBM, pelayanan kunjungan neonatus didalam gedung dan luar gedung, pelayanan rujukan neonatus, audit kesakitan dan kematian neonatus, PWS

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA

24

g. Cakupan Persal inan Oleh Tenaga KesehatanJudul Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatanDimensi Mutu Keselamatan dan efektifitasTujuan Untuk mengurangi AKI dan AKB dari proses kehamilan

dan persalinanDefinisi Operasional

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif persalianan disatu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu, yang persalinannya memperoleh pertolongan dari tenaga kesehatan yang memiliki kompotensi kebidanan

Denominator Jumlah seluruh sasaran persalianan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS, KohortT IBU dan Kohort BayiTarget 90 %Langkah kegiatan

Pelayanan persalinan,perawatan nifas, monitoring dan evaluasi serta PWS

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA

25

h. Cakupan Kunjungan BayiJudul Cakupan kunjungan BayiDimensi Mutu Keselamatan dan kontinuitasTujuan Agar terpantauDefinisi Operasional

Cakupan kunjungan Bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan

sesuai standar, paling sedikit 4 kali di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Sumber data SIMPUS dan Kohort Bayi, SIRS dan KlinikTarget 90 %Langkah kegiatan

Peningkatan kompetensi, MTBS,SDIDTK kunjungan bayi dalam dan luar gedung, rujukan audit kematian dan kesakitan

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA dan Koordinator MTBM

26

i . Cakupan BBLR yang DitanganiJudul Cakupan BBLR yang ditanganiDimensi Mutu Keselamatan dan kontinuitasTujuan Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi

akibat BBLRDefinisi Operasional

Cakupan BBLR yang ditangani adalah cakupan BBLR (BBL < 2500gr) yang ditangani ssesuai standar oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompotensi klinis kesehatan neonatal dan penanganan bblr disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif BBLR yang ditangagni sesuai standar

oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah kumulatif BBLR yang ada di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu

Sumber data SIMPUS, Kohort IBU, kohort bayiTarget 100 %Langkah kegiatan

Pemantauan BBLR, pelayanan Rujukan dan pembahasan Audit

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA

27

j . Cakupan Deteksi Dini Bal ita dan anak Pra

SekolahJudul Cakupan deteksi dini Balita dan anak Pra SekolahDimensi Mutu Keselamatan dan kontinuitasTujuan Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan

kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada Balita dan Pra sekolah

Definisi Operasional

Cakupan deteksi dini Balita dan anak Pra Sekolah adalah cakupan kumulatif bayi umur 29 hari – 11 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter,bidan dan perawat paling sedikit 4 kali pertahun dan cakupan deteksi dini anak umur 12 – 72 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter,bidan dan perawat paling sedikit 2 kali pertahun di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif bayi umur 29 hari – 11 bulan yang

dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter,bidan dan perawat paling sedikit 4 kali pertahun dan cakupan deteksi dini anak umur 12 – 72 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter,bidan dan perawat paling sedikit 2 kali pertahun di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah Balita dan anak Pra sekolah yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS, kohort Balita, Buku KIA dan KMSTarget 90 %Langkah kegiatan

Peningkatan kompotensi kesehatan Balita (MTBM,MTBS,DIDTK) pelayanan kunjungan Balita dan Pra sekolah didalam maupun luar gedung serta pelayanan rujukan

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA, koordinator MTBM, MTBS

28

k. Cakupan Peserta KB BaruJudul Cakupan peserta KB BaruDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Menjarangkan dan atau menunda kehamilan di antara

pasangan usia subur (PUS)Definisi Operasional

Cakupan peserta KB Baru adalah cakupan kumulatif PUS yang baru pertama kali menggunakan kontrasepsi termasuk mereka yang pasca keguguran, sesudah melahirkan atau pasca istirahat minimal 3 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif peserta KB baru, disatu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentuDenominator Jumlah PUS yang ada di satu wilayah kerja pada kurun

waktu yang samaSumber data Hasil pencatatan dan pelaporan KBTarget 80 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, pemberian pelayanan yang berkualitas dan PWS

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA –KB

29

l . Cakupan Peserta KB aktifJudul Cakupan peserta KB aktifDimensi Mutu Kualitas dan kontinuitasTujuan Untuk menunjukan berapa besar pasangan Usia Subur

(PUS) yang berpotensi hamil yang terlindungi dari kejadian kehamilan dan untuk menilai kinerja program KB

Definisi Operasional

Cakupan peserta KB aktifu adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan usia Subur (PUS) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi, disatu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh PUS yang ada di satu wilayah kerja

pada kurun waktu yang samaSumber data SIMPUS dan Hasil pencatatan dan pelaporan KBTarget 80 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, pemberian pelayanan yang berkualitas dan konseling KB

Penanggung jawab

Bidan Koordinator KIA –KB

30

2. Upaya Gizi Masyarakat

a. Cakupan Balita terdaftar di Posyandu dan

memiliki KMSJudul Cakupan balita terdaftar di Posyandu dan memiliki

KMSDimensi Mutu Keselamatan dan kualitas kesehatanTujuan Agar di ketahui jumlah Balita yang ada di setiap

Posyandu untuk akses pemantauan tumbuh kembangnya

Definisi Operasional

Cakupan balita terdaftar di Posyandu dan memiliki KMS adalah Balita (0-59 Bulan) yang ada di setiap Posyandu tercatat dalam kohort Balita dan memiliki KMS

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Balita yang terdaftar di Posyandu dan memiliki

KMS/buku KIADenominator Jumlah seluruh Balita yang ada dan tinggal tetap di

wilayah PosyanduSumber data SIMPUS, Kohort BalitaTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan Balita, pengadaan KMS/buku KIA dan distribusinya

Penanggung jawab

Koordinator Gizi dan Bidan Desa

31

b. Cakupan partisifasi Balita Datang ke

Posyandu (D/S)Judul Cakupan Balita datang Nimbang Berat badan ke

Posyandu (D/S)Dimensi Mutu Keselamatan dan KualitasTujuan Mengetahui tumbuh kembang kesehatan BalitaDefinisi Operasional

Cakupan Balita datang Nimbang Berat badan ke Posyandu (D/S) adalah jumlah Balita yang hadir nimbang setiap bulan di Posyandu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Balita yang hadir nimbang di PosyanduDenominator Jumlah Balita yang ada tercatat di PosyanduSumber data Kohort Balita, data kelahiran dan KMS/buku KIATarget 80 %Langkah kegiatan

Pembinaan kader dan pelayanan kesehatan Balita di Posyandu

Penanggung jawab

Koordinator Gizi dan Bidan desa

32

c. Cakupan Balita Naik Berat badannya setiap

Bulan (N/D)Judul Cakupan Balita yang naik Berat badannya setiap bulan

(N/D)Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitas kesehatanTujuan Mengetahui tingkat tumbuh kembang kesehatan BalitaDefinisi Operasional

Cakupan balita yang naik BB nya setiap bulan adalah jumlah balita yang naik BB nya setiap bulannya

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Balita yang naik Berat BadannyaDenominator Jumlah Balita yang datang nimbang BB di posyanduSumber data Kohort Balita dan KMS/buku KIATarget 80 %Langkah kegiatan

Pembinaan Kader, pelayanan kesehatan Balita di Posyandu

Penanggung jawab

Koordinator Gizi dan Bidan desa

33

d. Balita yang berat badannya di Bawah Garis

Merah (BGM)Judul Balita yang BB nya pada KMS/Buku KIA di bawah Garis

Merah (BGM)Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Mengetahui tingkat tumbuh kembang BalitaDefinisi Operasional

Balita yang BB nya pada KMS/Buku KIA di bawah Garis Merah (BGM) adalah jumlah Balita yang BB nya berada di bawah garis Merah (BGM) pada KMS/buku KIA

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif Balita yang berat badannya di bawah

garis merah pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah balita yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Sumber data Kohort Balita, KMS/buku KIATarget 5 %Langkah kegiatan

Pembinaan Kader, pelayanan kesehatan Balita di Posyandu

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

34

e. Balita Gizi kurang yang ditanganiJudul Balita gizi Kurang yang tertanganiDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan status gizi balita menjadi gizi baikDefinisi Operasional

Balita gizi Kurang yang tertangani adalah jumlah Balita gizi kurang yang ditangani dengan melakuakan KIE, diagnostik dan atau intervensi dengan PMT

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Balita gizi kurang yang ditangani di

satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah kumulatif Balita yang ada di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu tertentuSumber data LB3- SIMPUS, Kohort Balita, KMS/buku KIATarget 100 %Langkah kegiatan

Verifikasi status Gizi, KIE, intervensi dengan PMT pemulihan

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

35

f. Balita gizi buruk yang ditanganiJudul Balita gizi buruk tertanganiDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan status gizi balita menjadi gizi baikDefinisi Operasional

Balita gizi buruk tertangani adalah jumlah Balita gizi buruk yang ditangani dengan melakuakan KIE, diagnostik dan atau intervensi dengan PMT

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Balita gizi kurang yang ditangani di

satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah kumulatif Balita gizi kurang yang ditangani di

satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuSumber data LB3- SIMPUS, Kohort Balita, KMS/buku KIATarget 100 %Langkah kegiatan

Verifikasi status Gizi, KIE, intervensi dengan PMT pemulihan

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

36

g. Balita mendapat Vitamin A 2 kali pertahunJudul Balita mendapat Vitamin A 2 kali pertahunDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Mencegah terjadinya kasus kekurangan Vitamin A

pada BalitaDefinisi Operasional

Balita mendapat Vitamin A 2 kali pertahun pemberiaan Vitamin A dosis tinggi setiap bulan Februari dan Agustus

Frekuensi pengumpulan data

2 Kali Setahun

Periode Analisa 2 Kali setahunNumerator Jumlah Balita yang mendapat Vitamin A di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah Balita yang ada di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu tertentuSumber data LB3- SIMPUS, Kohort Balita, KMS/buku KIATarget 90 %Langkah kegiatan

Pendataan Balita dan logistik, distribusi ke posyandu serta Sweeping

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

37

h. Pemantauan Status Gizi (PSG) PosyanduJudul Pelaksanaan PSG PosyanduDimensi Mutu Kualitas dan KontinuitasTujuan memantau status tumbuh kembang balita di

PosyanduDefinisi Operasional

Pelaksanaan PSG Posyandu adalah suatu upaya pemantauan status gizi balita yang dilakukan di Posyandu oleh petugas kesehatan dan kader

Frekuensi pengumpulan data

1 kali setahun

Periode Analisa 1 kali setahunNumerator Jumlah Posyandu yang melaksanakan PSGDenominator Jumlah PosyanduSumber data Data UKBMTarget 10 %Langkah kegiatan

Penentuan sample posyandu, pelaksanaan PSG dana analisa data

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

38

i . Pemantauan keluarga sadar Gizi (Kadarzi)Judul Pemantauan KADARZIDimensi Mutu Kualitas dan KontinuitasTujuan Memantau dan membina keluarga agar sadar giziDefinisi Operasional

Pemantauan KADARZI adalah suatu upaya pemantauan perilaku akan pola konsumsi melalui survey keluarga yang dilakukan oleh petugas kesehatan

Frekuensi pengumpulan data

1 kali setahun

Periode Analisa 1 kali setahunNumerator Jumlah keluarga sadar giziDenominator Jumlah keluarga yang disurveySumber data Data keluargaTarget 65 %Langkah kegiatan

Penentuan cluster KK, pelaksanaan kadarzi, analisa data

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

39

j . Bumil yang diukur LILAJudul Bumil yang di ukur LILADimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan memantau status gizi Bumil (Tingkat pemenuhan

kalori)Definisi Operasional

Pengukukuran LILA Bumil adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan mengukur lingkar lengan atas Bumil agar diketahui tingkat pemenuhan kalori

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Bumil yang diukur LILA nya di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah kumulatif Bumil yang ada di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu yang samaSumber data LB3- SIMPUS, Kohort BUMIL, buku KIATarget 100 %Langkah kegiatan

Verifikasi status Gizi, KIE, intervensi dengan PMT pemulihan

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

40

k. Bumil KEK yang tertanganiJudul Bumil KEK yang ditanganiDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan status gizi BUmil selama KehamilanDefinisi Operasional

Bumil KEK tertangani adalah jumlah Bumil KEK yang ditangani dengan melakukan KIE, diagnostik dan atau intervensi dengan PMT

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Bumil KEK yang ditangani di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah Bumil yang ada di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu tertentuSumber data LB3- SIMPUS, Kohort Bumil, buku KIATarget 100 %Langkah kegiatan

Verifikasi status Gizi, KIE, intervensi dengan PMT pemulihan

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

41

l . Ibu Nipas yang mendapat Vitamin AJudul Ibu Nifas yang dapat Vitamin ADimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan pemenuhan Vitamin A bagi ibu dan

bayinya sehingga terhindar dari gangguan penyakit akibat dari defisiensi Vitamin A

Definisi Operasional

Ibu Nifas yang dapat Vitamin A adalah Vitamin A diberikan pada Ibu nipas (0-42 hari) setelah melahirkan segera 1 kapsul Vitamin A (200.000 IU) warna merah dan satu kapsul lagi diberikan dengan selang waktu 24 jam

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif ibu nifas yang mendapat Vitamin A

di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah kumulatif ibu nifas yang ada di satu wilayah

kerja dalam kurun waktu yang samaSumber data SIMPUS, Kohort Bumil, buku KIATarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan kelahiran, distribusi Vitamin A melalui kunjungan neonatus

Penanggung jawab

Koordinator Gizi dan koordinator KIA

42

m. Bumil yang mendapat Tablet Besi (Fe) 90

tabletJudul Bumil dapat Tablet Besi (Fe) 90 TabletDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan pemenuhan zat besi bagi ibu hamil

sehingga terhindar dari gangguan penyakit akibat dari defisiensi zat besi (anemia)

Definisi Operasional

Bumil dapat Tablet Besi (Fe) 90 Tablet adalah Bumil yang selama kehamilannya telah mengkonsumsi tambahan zat besi dengan meminum tablet fe minimal 90 tablet

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Bumil yang mendapat Fe 90 tablet di

satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah kumulatif Bumil yang ada di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu yang samaSumber data SIMPUS, Kohort Bumil, buku KIA dan PWSTarget 90 %Langkah kegiatan

Antenatal care, perencanaan dan distribusi tablet Fe

Penanggung jawab

Koordinator Gizi dan Koordinator KIA

43

n. MP-ASI pada Bayi BGM dari masyarakat

miskin (Maskin)Judul MP-ASI pada bayi BGM dari MaskinDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan status gizi bayi BGM dari Maskin Definisi Operasional

MP-ASI pada bayi BGM dari Maskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada bayi (6-11 bulan) BGM dari Maskin dengan porsi 100 gram perhari selama 90 hari

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Balita gizi kurang yang ditangani di

satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah kumulatif Bayi BGM dari Maskin yang

mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Sumber data SIMPUS, Kohort Balita, KMS/buku KIA serta pendataan Maskin

Target 90 %Langkah kegiatan

Verifikasi status Gizi, KIE, intervensi dengan MP-ASI

Penanggung jawab

Koordinator Gizi

44

3. Upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menulara. Pelayanan Imunisasi

1) Cakupan Imunisasi HB-O bayi baru lahir < 7

hariJudul Cakupan Imunisasi HB-O Bayi lahir hidup < 7 hariDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan perlindungan sedini mungkin kepada bayi

lahir hidup dari ancaman penularan dan komplikasi berat penyakit Hepatitis B

Definisi Operasional

Cakupan Imunisasi HB-O Bayi lahir hidup < 7 hari adalah imunisasi Hepatitis B yang diberikan pertama kali kepada bayi lahir hidupsebelum berumur 7 hari dengan cara menyuntikan disalah satu paha bayi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Imunisasi HB-O < 7 hari di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah sasaran bayi (0-12 bulan) yang ada di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuSumber data SIMPUS, Kohort Bayi, KMS/buku KIA serta buku

catatan ImunisasiTarget 90 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik, pelayanan imunisasi dan PWS Imunisasi

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

45

2) Cakupan imunisasi BCGJudul Cakupan Imunisasi BCGDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan perlindungan sedini mungkin kepada bayi

lahir hidup dari ancaman penularan dan komplikasi berat penyakit TBC

Definisi Operasional

Cakupan Imunisasi BCG adalah imunisasi BCG yang diberikan satu kali kepada bayi lahir hidup seawal mungkin dengan cara menyuntikan disalah satu lengan atas bayi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Imunisasi BCG di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah sasaran bayi (0-12 bulan) yang ada di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuSumber data SIMPUS, Kohort Bayi, KMS/buku KIA serta buku

catatan ImunisasiTarget 98 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik, pelayanan Imunisasi dan PWS Imunisasi

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

46

3) Cakupan imunisasi DPT HiB1Judul Cakupan Imunisasi DPT HiB1Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan perlindungan sedini mungkin kepada bayi

lahir hidup dari ancaman penularan dan komplikasi berat penyakit Hepatitis B, Dipteri, pertusis, tetanus dan Haemophilus influenza

Definisi Operasional

Cakupan Imunisasi DPT HiB1adalah imunisasi kombinasi HiB dan DPT yang diberikan pertama pada bayi berumur 2 bulan dengan cara menyuntikan disalah satu paha bayi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif DPT HiB1di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu tertentuDenominator Jumlah sasaran bayi (0-12 bulan) yang ada di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuSumber data SIMPUS, Kohort Bayi, KMS/buku KIA serta buku

catatan ImunisasiTarget 98 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS Imunisasi

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

47

4) Cakupan imunisasi DPT HiB3Judul Cakupan Imunisasi DPT HiB3Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan perlindungan sedini mungkin kepada bayi

lahir hidup dari ancaman penularan dan komplikasi berat penyakit Hepatitis B, Dipteri, pertusis, tetanus dan Haemophilus influenza

Definisi Operasional

Cakupan Imunisasi DPT HiB3 adalah imunisasi kombinasi HiB dan DPT lanjutan yang diberikan pada bayi berumur 4 bulan dengan cara menyuntikan disalah satu paha bayi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Imunisasi DPT HiB3 di satu wilayah

kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah sasaran bayi (0-12 bulan) yang ada di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuSumber data SIMPUS, Kohort Bayi, KMS/buku KIA serta buku

catatan ImunisasiTarget 93 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS Imunisasi

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

48

5) Cakupan imunisasi Polio 4Judul Cakupan Imunisasi Polio 4Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan perlindungan sedini mungkin kepada bayi

lahir hidup dari ancaman penularan dan komplikasi berat penyakit Polio

Definisi Operasional

Cakupan Imunisasi Polio 4 adalah imunisasi Polio lanjutan yang diberikan pertama kali kepada bayi berumur 4 bulan dengan cara meneteskan sebanyak 2 tetes dosis di mulut bayi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Polio 4 di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu tertentuDenominator Jumlah sasaran bayi (0-12 bulan) yang ada di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuSumber data SIMPUS, Kohort Bayi, KMS/buku KIA serta buku

catatan ImunisasiTarget 90 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS Imunisasi

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

49

6) Cakupan Imunisasi CampakJudul Cakupan Imunisasi CampakDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan perlindungan sedini mungkin kepada bayi

lahir hidup dari ancaman penularan dan komplikasi berat penyakit Campak

Definisi Operasional

Cakupan Imunisasi campak adalah imunisasi campak yang diberikan kepada bayi berumur 9 bulan dengan cara menyuntikan dilengan kiri bayi, disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif campak di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu tertentuDenominator Jumlah sasaran bayi (0-12 bulan) yang ada di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuSumber data SIMPUS, Kohort Bayi, KMS/buku KIA serta buku

catatan ImunisasiTarget 90 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS Imunisasi

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

50

7) DO DPT HB1 – CampakJudul DO DPT HiB1 - CampakDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Mengetahui kelengkapan dan intensitas imunitas yang

didapatkan terhadap seluruh sasaran bayi (0-12 bulan)

Definisi Operasional

DO DPT HiB1 - Campak adalah DO (drop Out) yang terjadidari pemberian imunisasi DPT HiB1 (kontak II) pada bayi dengan kelengkapan pemberian imunisasi campak) sebelum berumur 12 bulan, disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif imunisasi DPT HiB1 dikurangi jumlah

kumulatif imunisasi campak di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah kumulatif imunisasi DPT HiB1 di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Sumber data SIMPUS, Kohort Bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan Imunisasi

Target < 10 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS Imunisasi

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

51

8) Cakupan Desa UCI (Universal Child Imunization)Judul Cakupan Desa UCIDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Mengetahui akses wilayah terhadap kelengakapan dan

intensitas imunitas yang didapatkan terhadap sasaran bayi (0-12 bulan)

Definisi Operasional

Cakupan Desa UCI adalah desa dimana > 80 % dari jumlah bayi yang ada didesa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam satu tahun

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah Desa UCI di satu wilayah kerja dalam kurun

waktu tertentuDenominator Jumlah Desa yang ada di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu tertentuSumber data SIMPUS, Kohort Bayi, KMS/buku KIA serta buku

catatan ImunisasiTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan , pelayanan Imunisasi yang berkualitas, PWS Imunisasi dan Monev

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

52

9) Status T5 BumilJudul Status T5 BumilDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan kekebalan seumur hidup pada ibu usia

Subur dari ancaman penyakit Tetanus yang menyerang neonatus yang dikandung dan dilahirkan

Definisi Operasional

Status T5 Bumil adalah wanita sampai dengan usia subur dan selama kehamilan mendapatkan imunisasi TT sesuai standar

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan

Periode Analisa Setiap BulanNumerator Jumlah kumulatif Bumil yang yang sudah T5 di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah Bumil yang ada di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu tertentuSumber data SIMPUS, Kohort Bumil, KMS/buku KIA serta buku

catatan ImunisasiTarget 95 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS Imunisasi

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi dan Bidan penanggung jawab desa

53

10) Cakupan BIAS campak kelas I SDJudul Cakupan BIAS Campak kelas I SDDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan boster campak kepada anak usia 6

tahun/kelas I sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit campak dan komplikasi campak

Definisi Operasional

Cakupan BIAS campak Kelas I SD adalah kegiatan imunisasi anak SD dan sederajat dengan memberikan suntikan campak di lengan kiri pada anak SD kelas

Frekuensi pengumpulan data

Setiap Bulan september

Periode Analisa Setiap Bulan septemberNumerator Jumlah murid kelas I SD yang mendapat imunisasi

campak di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah murid kelas I SD yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Sumber data Data anak SD kelas I, absensi kelasTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi

54

11) Cakupan BIAS DT kelas I dan Td kelas I I – I I I

SDJudul Cakupan BIAS DT kelas I dan Td kelas II-III SDDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan boster DT, Td kepada anak usia 6 – 8

tahun/kelas II-III SD sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit dipteri dan tetanus maupun komplikasinya

Definisi Operasional

Cakupan BIAS DT kelas I dan Td kelas II-III SD adalah kegiatan imunisasi anak SD dan sederajat dengan memberikan suntikan DT pada murid kelas I SD dan Td pada murid kelas II-III SD

Frekuensi pengumpulan data

Satu kali satu tahun

Periode Analisa Satu kali satu tahunNumerator Jumlah murid kelas I SD yang mendapat imunisasi DT

dan Jumlah murid kelas II-III SD yang mendapat imunisasi Td di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah murid kelas I SD dan jumlah murid kelas II-III yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Sumber data Data anak SD kelas I,II dan Kelas III, absensi kelasTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik

Penanggung jawab

Koordinator Imunisasi

55

b. Pemberantasan penyakit

1) Desa yang mengalami KLB yang ditangani < 24

jamJudul Desa yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jamDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meminimalkan penyebaran wabah dan dampak

penyakit Definisi Operasional

Desa yang mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani <24 Jam pada suatu desa di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap hari kerja

Periode Analisa Satu bulanNumerator Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24

Jam di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi dalam

satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang samaSumber data Laporan KLB 24 jam (W1) masyarakat dan media

massaTarget 100 %Langkah kegiatan

Pemastian KLB, investigasi, penanggulangan, memutus mata rantai dan pengamatan pasca KLB

Penanggung jawab

Koordinator P2M

56

2) Acute Flacid Paral isys (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tahunJudul Acute Flacid Paralisys (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tahunDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Mengetahui / penemuan virus polio liarDefinisi Operasional

Acute Flacid Paralisys (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun adalah jumlah kasus AFP non polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Acute Flacid Paralisys (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah penduduk < 15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan suveilan AFPTarget 1%Langkah kegiatan

Sosialisasi, pencarian kasus, pengamatan spesimen, kunjungan ulang dan pencarian kontak ( teman bermain)

Penanggung jawab

Koordinator P2M dan surveilen

57

3) Penemuan TB Paru BTA +Judul Penemuan TB Paru BTA +Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Menemukan kasus TB Paru dengan BTA + pada

penderita Suspek TB ParuDefinisi Operasional

Penemuan TB Paru BTA + adalah jumlah penderita TB Paru BTA + pada penderita dengan gejala batuk berdahak/berdarah > 2 minggu di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah penderita TB Paru BTA + yang ditemukan di

satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah penderita suspek TB Paru di satu wilayah

kerja dalam kurun waktu yang samaSumber data Laporan TBTarget 100 %Langkah kegiatan

Tatalaksana TB Baru, pemeriksaan Sputum, penyuluhan, pencatatan pelaporan dan monitoring serta evaluasi

Penanggung jawab

Koordinator P2M

58

4) Cakupan Balita dengan Pnemonia yang

ditanganiJudul Cakupan Balita dengan Pnemonia yang ditangani Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Balita yang menderita Pnemonia mendapatkan

tatalaksana penanganan sesuai standarDefinisi Operasional

Cakupan Balita dengan Pnemonia yang ditangani adalah cakupan balita dengan pnemonia yang ditangani sesuai standar di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Balita dengan Pnemonia yang ditangani di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah perkiraan kasus pnemonia balita di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu yang samaSumber data Laporan P2 ISPATarget 100 % (10 % dari populasi balita)Langkah kegiatan

Penemuan pendereita, pengobatan, kunjungan rumah, promkes dan monev

Penanggung jawab

Koordinator P2M

59

5) Penderita DBD yang ditanganiJudul Penderita DBD yang ditanganiDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Penderita kasus DBD mendapatkan tatalaksana

penangan sesuai standarDefinisi Operasional

Penderita DBD yang ditangani adalah penderita DBD yang penanganannya sesuai standar di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai standar

di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh penderita DBD yang ada di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu yang samaSumber data Laporan P2 DBD, SP2TPTarget 80 %Langkah kegiatan

Penegakan diagnosa, tatalaksana, Monev dan PROMKES

Penanggung jawab

Koordinator P2M dan surveilen

60

6) Cakupan bal ita dengan Diare yang ditanganiJudul Balita dengan diare yang ditanganiDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Balita dengan diare mendapatkan tatalaksana

penangan sesuai standar sehingga tidak berakibat dehidrasi

Definisi Operasional

Balita dengan diare yang ditangani adalah Balita dengan diare yang penanganannya sesuai standar di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Balita dengan diare yang ditangani sesuai

standar di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh Balita dengan diare yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan P2 diare, SP2TPTarget 100 %Langkah kegiatan

Penegakan diagnosa, tatalaksana, Monev dan PROMKES

Penanggung jawab

Koordinator P2M dan surveilen

61

7) Penderita kusta yang selesai berobat (RFT)Judul Penderita kusta yang selesai berobat (RFT)Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Penderita kusta mendapatkan tatalaksana penangan

sesuai standar sehingga tidak relaps dan menimbulkan kecacatan

Definisi Operasional

Penderita kusta yang selesai berobat (RFT) adalah penderita kusta PB/MB yang penanganannya sesuai standar di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Penderita Kusta PB/MB yang ditangani sesuai

standar di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah penderita Kusta yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan P2 kusta, SP2TPTarget 100 %Langkah kegiatan

Penegakan diagnosa, tatalaksana,pemeriksaan kontak serumah, Monev dan PROMKES

Penanggung jawab

Koordinator P2M Kusta

62

8) Infeksi Menular Seksual ( IMS) yang diobatiJudul Infeksi Menular Seksual yang diobatiDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Penderita IMS mendapatkan tatalaksana penangan

sesuai standar sehingga tidak terjadi penyebaran dan resistensi obat

Definisi Operasional

Penderita IMS yang diobati adalah penderita Penderita IMS yang penanganannya sesuai standar di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Penderita IMS yang ditangani sesuai standar

di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh penderita IMS yang ada di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu yang samaSumber data Laporan P2 IMS, SP2TPTarget 100 %Langkah kegiatan

Penegakan diagnosa, tatalaksana,perilaku seksual aman , Monev dan PROMKES

Penanggung jawab

Koordinator P2M

63

9) Kasus gigitan Hewan penular Rabies ditanganiJudul Kasus gigitan Hewan penular Rabies ditanganiDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Penderita gigitan Hewan penular Rabies

mendapatkan tatalaksana penangan sesuai standar

Definisi Operasional

Kasus gigitan Hewan penular Rabies ditangani adalah penderita yang digigit hewan penular rabies (anjing, kera, dan Kucing) yang penanganannya sesuai standar di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah Penderita gigitan hewan penular rabies yang

ditangani sesuai standar di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh penderita gigitan penular rabies yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan gigitanTarget 100 %Langkah kegiatan

Sosialisasi Protap, VAR, investigasi serta pencatatan dan pelaporan,

Penanggung jawab

Koordinator P2M

64

4. Upaya Kesehatan Lingkungan

a. Rumah /banguna bebas jentik Nyamuk AedesJudul Rumah bebas jentik nyamuk AedesDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Menekan kepadatan jentik nyamuk Aedes

sehingga siklus penularan penyakit melalui vektor bisa dikurangi

Definisi Operasional

Rumah bebas jentik nyamuk Aedes adalah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aedes di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah rumah/banguna yang bebas jenti nyamuk

Aedes di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah rumah/bangunan yang diperiksa di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan inspeksi SanitasiTarget 95 %Langkah kegiatan

Surveilans, pengendalian vektor, promkes dan Monev

Penanggung jawab

Koordinator Kesling

65

b. Cakupan sarana air bersihJudul Cakupan sarana Air bersihDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Terpenuhinya akses sanitasi dasar terhadap air

bersih

Definisi Operasional

Cakupan sarana Air bersih adalah sarana air bersih untuk kebutuhan rumah tangga yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai standar di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah jiwa yang terakses air untuk kebutuhan rumah

tangga yang memenuhi sarat hygiene sanitasi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah jiwa yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan KeslingTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan,sosialisasi dan inpeksi sanitasi

Penanggung jawab

Koordinator Kesling

66

c. Cakupan SPAL (Saluran Pembuangan Air

Limbah)Judul Cakupan SPALDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Terpenuhinya akses sanitasi dasar terhadap

pembuangan limbah rumah tangga

Definisi Operasional

Cakupan SPAL adalah sarana SPAL untuk kebutuhan rumah tangga yang memenuhi syarat hygiene samitasi di satu wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah KK yang terakses SPAL untuk kebutuhan rumah

tangga yang memenuhi syarat hygiene sanitasi di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah KK yang ada di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan keslingTarget 95 %Langkah kegiatan

Pendataan, sosialisasi dfan inspeksi Sanitasi

Penanggung jawab

Koordinator Kesling

67

d. Tata kelola l imbah Non MedisJudul Tata kelola limbah Non MedisDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan penampilan puskesmas

Definisi Operasional

Tata kelola limbah Non Medis adalah pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktifitas non medis baik organik maupun anorganik yang bersumber dari lingkungan pegawai, pengunjung puskesmas

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Kondisi limbah non medis yang dikelolaDenominator Kondisi limbah non medisSumber data Tempat penampungan limbah non medisTarget 100 %Langkah kegiatan

Pengadaan dan penataan tempat penampungan sementara limbah non medis,peningkatan kegiatan Jumsih

Penanggung jawab

Koordinator Kesling

68

e. Tata kelola l imbah MedisJudul Tatakelola limbah medis Dimensi Mutu keselamatanTujuan Menghindari dampak yang di akibatkan oleh limbah

medis terhadap lingkunganDefinisi Operasional

Tatakelola limbah medis adalah pengelolaan limbahyang di hasilkan dari aktipitas medis baik bersumber dari kegiatan medis teknis atau alat penunjang medis

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Kondisi medis yang di kelolaDenominator Kondisi limbah mrdisSumber data TPS limbah medisTarget 100%Langkah kegiatan

Pengadaan dan penataan tempat penampungan sementara limbah medis, packing harian dan pemusnahan di incenerator

Penanggung jawab

Koordinatos kesling

69

5. Upaya Promkes

a. Penyuluhan pri laku hidup bersih dan

sehat(rumah tangga PHBS) Judul Penyuluhan prilaku hidup bersih dan sehat (rumah

tangga PHBS) Dimensi Mutu Kualitas dan keselamatanTujuan Di ketahui tatanan tentang indikator rumah tangga

sehatDefinisi Operasional

Rumah tangga PHBS adalah proporsi rumah tangga yang memenihi 10 indikator yaitu: persalinan oleh nakes, balita di beri ASI esklusif, timbang bayi dan balita, tidak meroko, aktipitas pisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari, tersedia air bersih, tersedianya jamban, berantas jentik, cuci tangan dengan sabun

Frekuensi pengumpulan data

Satu tahun satu kali

Periode Analisa Satu tahun satu kaliNumerator Jumlah rumah tangga PHBS di satu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh rumah tangga yang di survei di satu

wilayah kerja pada kurun waktu yang samaSumber data Peng kajian kuantitatip survai rumah tangga PHBS Target 65%Langkah kegiatan

Penentuan RT yang di survai, kunjungan rumah,pengkajian, analisa, tindak lanjut

Penanggung jawab

Koordinator Promkes

70

b. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan

keluarga miskin (Jamkesmas)Judul JPKM (Jamkesmas)Dimensi Mutu Kualitas dan keselamatanTujuan Penduduk miskin terlindungi dari pembiayaan

kesehatan sebagai peserta JPKM Definisi Operasional

Cakupan JPKN gakin adalah proposi penduduk gakin terlindungi JPK (subsidi pemetrintah dan pemda) disuatu wilayah kerja pad kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah penduduk gakin yang memiliki kartu peserta

JPK di satu wilayah kerja pada waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh penduduk gakin di satu wilayah kerja

pada waktu yang samaSumber data Laporan JPK Target 100%Langkah kegiatan

Identipikasi, sosialisasi, pelaksanaan

Penanggung jawab

Koordinator Promkes

71

6. Upaya Pengobatana. Rawat Jalan

1) Pemberi pelayanan Medis Rawat Jalan

tingkat PuskesmasJudul Pemberi pelayanan Medis Rawat Jalan tingkat

PuskesmasDimensi Mutu Kompotensi Tujuan Tersedianya pelayanan rawat jalan oleh tenaga dokter

umum dan dokter gigi Definisi Operasional

Pemberi pelayanan Medis Rawat Jalan tingkat Puskesmas adalah pelayanan yang di berikan oleh tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi) sesuai dengan setandar pelayanan ke sehatan dasar

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kunjungan pasen rawat jalan yang di berikan

oleh tenaga medis di tingkat puskesmas pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh kunjungan pasen rawat jalan di tingkat puskesmas pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS, laporan kunjungan, Target Dokter umum: 100% (12 jam perhari)

Dokter gigi: 100% (pada hari jam kerja)Langkah kegiatan

Pembentukan komite medik, pengaturan jadwal tugas, monitoring dan evaluasi

Penanggung jawab

Koordinator rawat jalan

72

2) Pemberi pelayanan Medis rawat jalan tingkat

PustuJudul Pemberi pelayanan rawat jalan tingkat PustuDimensi Mutu kompotensiTujuan Tersedia pelayanan poliklinik rawat jalan oleh tenaga

dokter umum di tingkat pustuDefinisi Operasional

Pemberi pelayanan poliklinik rawat jalan tingkat pustu adalah pelayanan yang di berikan oleh tenaga medis (dokter umum) sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dasar

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang di berikan

pelayanan oleh tenaga medis (dokter umum) di tingkat pustu pada kurun waktu teryentu

Denominator Jumlah seluruh kunjungan pasien rawat jalan di tingkat pustu pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS, Laporan KunjunganTarget 50%Langkah kegiatan

Pembentukan komite medik, pengaturanjadwal tugas, monitoring dan evaluasi

Penanggung jawab

Koordinator rawat jalan

73

3) Pemberi pelayanan Medis rawat jalan

dengan Puskesmas Keli l ingJudul Pemberi pelayanan rawat jalan dengan Puskesmas

KelilingDimensi Mutu Akses, kompotensiTujuan Untuk menjangkau wilayah RW terhadap pelayanan

poliklinik rawat jalan oleh tenaga dokter umum di wilayah kerja yang jauh dari fasilitas kesehatan

Definisi Operasional

Pemberi pelayanan rawat jalan dengan puskesmas keliling adalah pelayanan yang di berikan oleh tenaga medis (dokter umum) dengan puskesmas keliling sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dasar di wilayah RW

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah RW yang mendapat pelayanan kesehatan

dasar dengan puskesmas keliling oleh tenaga medis (dokter umum) pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh RW yang ada pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS Laporan kunjungan,Target 30%Langkah kegiatan

Pembentukan komite medik, pengaturan jadwal tugas, monitiring

Penanggung jawab

Koordinator rawat jalan

74

b. Rawat Darurat Tingkat pertama

1) Penberi Pelayanan Medis Rawat Darurat

Tingkat PertamaJudul Pemberi pelayanan rawat Darurat Tingkat pertamaDimensi Mutu kompotensiTujuan Tersedianya pelayanan rawat darurat oleh dokter

umumDefinisi Operasional

Pemberi pelayanan rawat darurat adalah pelayanan yang di berikan oleh tenaga medis (dokter umum) dengan puskesmas keliling sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dasar

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah jam /hari pelayanan rawat darurat yang

diberikan pelayananya oleh kompotensi dokter umum pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah jam/hari buka pelayanan rawat darurat puskesmas a pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS Laporan kunjungan,Target 12 jam/hariLangkah kegiatan

Pembentukan komite medik, pengaturan jadwal tugas, monitiring

Penanggung jawab

Koordinator UGD

75

2) Waktu tanggap pelayananJudul Waktu tanggap pelayananDimensi Mutu Keselamatan dan efektifitasTujuan Agar terselenggaranya pelayanan yang cepat,

tanggap, responsiv sehingga mampu meyelamatkan pasien

Definisi Operasional

Waktu tanggap pelayanan adalah ketenggangan waktu sejenak pasien itu datang sampai mendapatkan penanganan sesuai dengan standar kegawatan darurat

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif waktu yang di perlukan sejak

kedatangan semua pasien yang di sampling secara acak sampai dengan mendapatkan pelayanan

Denominator Jumlah seluruh pasien yang di sampling (n=25)Sumber data Data sampling pasien UGDTarget 5 menit terlayani setelah pasien datangLangkah kegiatan

Pembentukan tim jaga, pengaturan jadwal tugas, melengkapi sarana dan prasarana

Penanggung jawab

Kepala UGD

76

3) Penanganan rujukanJudul Penanganan RujukanDimensi Mutu Keselamatan dan efektifitasTujuan Agar terselenggaranya mekanisme rujukan yang

cepat, tanggap,responsive sehingga mampu menyelamatkan pasien

Definisi Operasional

Penanganan rujukan adalah pasien yang karena diagnose dan indikasi tidak mampu ditangani di pelayanan tingkat UPT Kesmas yang selanjutnya di reveral ke pelayanan tingkat dua (RSU)

Frekuensi pengumpulan data

Aetiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumolatif pasien yang karena diagnose dan

indikasi di rujuk k fasilitas RS pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah pasien yang ada karena diagnose dan indikasi di rujuk

Sumber data SIMPUS, SP2TPTarget 100%Langkah kegiatan

Peningkatan kompotensi SDM, penyediaan sarana dan prasarana

Penanggung jawab

Kepala UGD

77

4) Kematian pasen < 24 jamJudul Kematian pasien <24 jam di UGDDimensi Mutu Keselamatan dan efektifitasTujuan Agar terselenggara pelayanan di UGD yang kompoten,

cepat, tanggap, responsiv sehingga mampu menyelamatkan pasien

Definisi Operasional

Kematian pasien<24 jam adalah kematianpasein di UGD sejak periode datang sampai mendapat penanganan yang komprohesif < 24 jam dalam kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulan Numerator Jumlah kumulatif pasien yang meninggal < 24 jam di

UGD sejak periode datang pada kurun waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh pasien yang di tangani di UGD pada

kurun waktu yang samaSumber data SIMPUS, SP2TPTarget 0%Langkah kegiatan

Peningkatan kompotemsi SDM, penyediaan sarana dan prasarana

Penanggung jawab

Kepala UGD

78

B. Upaya Kesehatan Pengembangan

1. Upaya kesehatan sekolahJudul Cakupan pemeriksaan siswa SD dan setingkat oeh

tenaga kesehatan/guru UKS/Dokter kecilDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk

perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah

Definisi Operasional

Cakupan pemeriksaan siswa SD dan setingkat oeh tenaga kesehatan/guru UKS/Dokter kecil adalah cakupan siswa kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih melalui penjaringan di satu wilayah kerja pada kuru waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

1 kali setahun

Periode Analisa 1 kali setahun Numerator Jumlah siswa kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa

kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih melalui penjaringan di satu wilayah kerja pada kuru waktu tertentu

Denominator Jumlah murid kelas 1 SD dan sederajat pada kurun waktu yang sama

Sumber data Data Diknas dan laporan UKSTarget 100 %Langkah kegiatan

Persiapan sarana dan prasarana, perencanaan, pelaksanaan,pencatatan dan pelaporan

Penanggung jawab

Kordinator UKS

79

2. Upaya pelayanan Kesehatan remajaJudul Cakupan pelayanan kesehatan remajaDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk

perilaku hidup sehat anak anak remaja yang berada di sekolah

Definisi Operasional

Cakupan pelayanan kesehatan remaja adalah cakupan siswa kelas 1 SMP/sederajat dan siswa kelas 1 SMU/sederajat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih melalui penjaringan di satu wilayah kerja pada kuru waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

1 kali setahun

Periode Analisa 1 kali setahun Numerator Jumlah siswa kelas 1 SMP/sederajat dan siswa kelas 1

SMU/sederajat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih melalui penjaringan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah siswa kelas 1 SMP/sederajat dan siswa kelas 1 SMU/sederajat pada kurun waktu yang sama

Sumber data Data Diknas dan laporan UKSTarget 100 %Langkah kegiatan

Persiapan sarana dan prasarana, perencanaan, pelaksanaan,pencatatan dan pelaporan

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Uks dan Kesehatan Remaja

80

3. Upaya kesehatan pralansia dan lansia

a. Cakupan pelayanan kesehatan Pra lansia dan

lansiaJudul Cakupan pelayanan kesehatan Pra lansia dan LansiaDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk

perilaku hidup sehat pada Pra lansia dan LansiaDefinisi Operasional

Cakupan pelayanan kesehatan Pra lansia dan Lansia adalah pra lansia dan Lansia yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada pada pedoman di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa setiap bulanNumerator Jumlah pra lansia dan Lansia yang memperoleh

pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada pada pedoman di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh penduduk pra lansi dan Usila pada kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan pra lansia dan Usila dan data kependudukanTarget 70 %Langkah kegiatan

Pendataan , perencanaan kegiatan, pelayanan

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator kesehatan khusus Lansia

81

b. Posyandu lansiaJudul Posyandu lansiaDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk

perilaku hidup sehat Pra lansia dan UsilaDefinisi Operasional

Posyandu lansia adalah Posyandu yang melakuakan pelayanan kepada Pra lansia dan Usila yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping kuratif dan rehabilitatif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulan Numerator Jumlah posyandu lansia yang dibentuk masing-masing

desa di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh Desa di satu wilayah pada kurun

waktu yang samaSumber data Data Desa dan data PosyanduTarget 4 kelompok/DesaLangkah kegiatan

Sosialisasi, peningkatan SDM, pendataan lansia, pembentukan Posyandu lansia, pelayana Lansia, monitiring dan evaluasi

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator kesehatan khusus Lansia

82

4. Upaya kesehatan j iwa MasyarakatJudul Pelayanan gangguan Jiwa di PuskesmasDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada gangguan mental emosional,psikomatik dan pskotik

Definisi Operasional

Pelayanan gangguan Jiwa di Puskesmas adalah kasus gangguan jiwa yang dilayani di Puskesmas dan jejaringnya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa setiap bulanNumerator Jumlah kunjungan gangguan jiwa yang dilayani di

Puskesmas dan jejaringnya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh seluruh kunjungan ke Puskesmas dan jejaring pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,SIK,Rekam medik, laporan Program JiwaTarget 15 %Langkah kegiatan

Penemuan kasus (ICD X), pelayanan, kunjungan rumah, pencatatan dan pelaporan, rujukan dan Monev

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator kesehatan khusus Jiwa Masyarakat

83

5. Upaya kesehatan mata

a. Penemuan penderita katarakJudul Penemuan penderita katarakDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Menemukan sedini mungkin gangguan matakarena

katarakDefinisi Operasional

Penemuan penderita katarak adalah ditemukannya katarak mature pada kegiatan screening (hunting)

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa setiap bulan Numerator Jumlah kumulatif penderita katarak mature

ditemukan dalam screening di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh penderita yang discreening ke Puskesmas dan jejaring pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,SIK,Rekam medikTarget 10 %Langkah kegiatan

Persiapan pra pelayanan, kompotensi tenaga, waktu pelayanan, rujukan, pencatatan dan pelaporan

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator kesehatan khusus Mata

84

b. Penderita mata katarak yang di operasiJudul Penderita mata yang dioperasiDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Menurunkan angka kebutaan akibat gangguan mata

karena katarakDefinisi Operasional

Penderita mata yang dioperasi adalah penderita karena indikasi medis dilakukan operasi

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa setiap bulann Numerator Jumlah kumulatif penderita katarak yang dilakukan

operasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah penderita katarak yang ada dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Data kunjungan ,SIK,Rekam medikTarget 80 %Langkah kegiatan

Persiapan pra pelayanan, kompotensi tenaga, waktu pelayanan, rujukan dan kerja sama dengan Dinkes bagian kesehatan Mata

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator kesehatan Mata

85

6. Upaya kesehatan kerjaJudul Cakupan pelayanan kesehatan Kerja pada pekerja

formalDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan derajat kesehatan pekerja formal baik

yang menyangkut penyakit akibat kerja (PAK) maupun penyakit akibat hubungan kerja (PAHK)

Definisi Operasional

Cakupan pelayanan kesehatan Kerja pada pekerja formal adalah pekerja formal ( Instansi/unit usaha yang mempunyai izin dan terstruktur) yang memperoleh pelayanan kesehatan kerja baik kegiatan promotif,preventif kuratif dan rehabilitatif sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Satu kali setahun

Periode Analisa Satu kali setahunNumerator Jumlah pekerja formal yang memperoleh pelayanan

kesehatan kerja di puskesmas sesuai standar yang ada pada pedoman di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh pekerja formal yang adapada wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data Laporan ketenagaan instansi/unit usaha,SIMPUS dan laporan kegiatan kesehatan kerja

Target 80 %Langkah kegiatan

Pendataan , sosialisasi, perencanaan kegiatan, pelayanan dan Monev

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator kesehatan Kerja

86

7. Upaya Perawatan kesehatan MasyarakatJudul Perawatan kesehatan Masyarakat dengan keluarga

Resiko Tinggi kesehatan (Bumil Resti, Neonatal Resti, Balita Resti, TB Paru)

Dimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Memberikan pelayanan (promotif,preventif,kuratif dan

rehabilitatif) kepada keluarga Resti KesehatanDefinisi Operasional

Perawatan kesehatan Masyarakat dengan keluarga Resiko Tinggi kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada keluarga Resti dengan cara perawatan kesehatan melalui kunjungan rumah

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah keluarga Resti yang memperoleh pelayanan

kesehatan dengan Perkesmas di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh keluarga Resti yang ada pada wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data Kohort ibu,PWS KIA dan laporan TBTarget 100 %Langkah kegiatan

Pendataan , perencanaan kegiatan, pelayanan dan rujukan

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Perkesmas

87

8. Upaya kesehatan gigi dan MulutJudul Cakupan penduduk mendapatkan pelayanan

kesehatan Gigi dan MulutDimensi Mutu Keselamatan dan kualitasTujuan Meningkatkan akses pelayanan kesehatan gigi dan

mulut kepada pendudukDefinisi Operasional

Cakupan penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut adalah kunjungan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar di Puskesmas pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa setiap 3 bulanNumerator Jumlah kunjungan baru yang pelayanan kesehatan

gigi dan mulut di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah penduduk yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,SIK,Rekam medik, data kependudukanTarget 3 %Langkah kegiatan

Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan dan pencatatan pelaporan

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator kesehatan gigi dan mulut

88

9. Upaya pelayanan rawat Inap

a. Cakupan Rawat InapJudul Cakupan Rawat InapDimensi Mutu Kompotensi dan kualitasTujuan Mengetahui akses masyarakat terhadap pelayann

kesehatan tingkat pertamaDefinisi Operasional

Cakupan Rawat Inap adalah jumlah kunjungan kasus baru rawat inap di Puskesmas pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif kunjungan Pasien rawat inap di

Puskesmas pada kurun waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh penduduk yang ada di satu wilayah

kerja pada kurun waktu yang samaSumber data SIMPUS,laporan kunjunganTarget 1,5 %Langkah kegiatan

Pendataan penduduk,sarana kesehatan dan peningkatan SDM

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Rawat Inap

89

b. Penanganan RujukanJudul Penanganan RujukanDimensi Mutu Kompotensi ,keselamatan dan efektifitasTujuan Terselenggaranya mekanisme rujukan yang cepat,

tanggap dan responsiv sehingga mampu menyelamatkan pasien

Definisi Operasional

Penanganan rujukan adalah pasien karena diagnosa dan indikasi tidak mampu ditangani di pelayanan tingkat I Puskesmas yang selanjutnya di rujuk ke pelayanan tingkat II (Rumah sakit)

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif pasien yang karena diagnosa dan

indikasi di rujuk ke fasilitas Rumah Sakit pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh pasien yang dirawat di Puskesmas pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,laporan Rawat Inap dan SP2TPTarget 100 %Langkah kegiatan

Peningkatan Kompotensi SDM, penyediaan sarana dan prasarana

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Rawat Inap

90

c. Pemberi Pelayanan Dokter UmumJudul Pemberi Pelayanan Rawat Inap oleh dokter UmumDimensi Mutu Kompotensi Tujuan Mengetahui pelayanan Rawat Inap oleh tenaga dokter

UmumDefinisi Operasional

Pemberi pelayanan Rawat Inap tingkat Puskesmas oleh dokter Umum adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis(dokter umum) di tingkat Puskesmas pada kurun waktu tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kunjungan Pasien rawat inap yang diberikan

oleh tenaga medis (dokter umum) di Puskesmas pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh kunjungan pasien rawat inap di Puskesmas pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,laporan kunjunganTarget 12 jam/hariLangkah kegiatan

Pembentukan komite medik, pengaturan jadwal tugas, monitoring dan evaluasi

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Rawat Inap

91

d. Pemberi Pelayanan Paramedis Perawat dan

BidanJudul Pemberi Pelayanan Rawat Inap oleh paramedis

perawatan (Perawat dan Bidan)Dimensi Mutu Kompotensi Tujuan Mengetahui pelayanan Rawat Inap oleh tenaga

Paramedis (Perawat dan Bidan)Definisi Operasional

Pemberi pelayanan Rawat Inap tingkat Puskesmas oleh Paramedis adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga Paramedis(Perawat dan Bidan) di tingkat Puskesmas pada sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Dasar

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kunjungan Pasien rawat inap yang diberikan

oleh tenaga Paramedis (Perawat dan Bidan) di Puskesmas pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh kunjungan pasien rawat inap di Puskesmas pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,laporan kunjunganTarget 24 jam/hariLangkah kegiatan

Pembentukan komite medik, pengaturan jadwal tugas, monitoring dan evaluasi

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Rawat Inap

92

e. Kejadian Pulang PaksaJudul Kejadian Pulang Paksa di Rawat InapDimensi Mutu Kualitas dan KenyamananTujuan Menentukan penilaian pasien terhadap kualitas

pelayanan yang diberikan/diterimaDefinisi Operasional

Pasien pulang paksa adalah suatu keadaan dimana pasien pulang atas permintaan sendiri dan atau keluarganya sebelum komite medik memutuskan pulang

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah seluruh Pasien rawat inap yang pulang paksa

pada kurun waktu tertentuDenominator Jumlah seluruh pasien rawat inap di Puskesmas pada

kurun waktu yang samaSumber data SIMPUS,laporan Rawat Inap dan SP2TPTarget 0 %Langkah kegiatan

Peningkatan kompotensi SDM, Penyediaan sarana dan Prasarana, konseling dan pelayanan yang optimal

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Rawat Inap

93

10. Persalinan (PONED)

a. Pemberi Pelayanan Persal inan NormalJudul Pemberi Pelayanan Persalinan NormalDimensi Mutu Kompotensi, keselamatan dan kualitasTujuan Terselenggaranya persalinan normal yang dilakukan

oleh tenaga dokter umum dan bidanDefinisi Operasional

Pemberi pelayanan persalinan Normal adalah persalinan normal yang dilakukan oleh tenaga dengan kompotensi dokter umum dan Bidan

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif persalinan normal yang ditolong

oleh dokter umum dan bidan pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh Persalinan normal pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,laporan kunjunganTarget Dokter umum : 50 %

Bidan : 50 %Langkah kegiatan

Peningkatan SDM, Pengaturan jadwal petugas dan kelengkapan sarana dan Prasarana

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator PONED

94

b. Pemberi pelayanan Persalinan dengan

Penyul itJudul Pemberi Pelayanan Persalinan dengan penyulitDimensi Mutu Kompotensi, keselamatan dan kualitasTujuan Terselenggaranya persalinan dengan penyulit yang

dilakukan oleh tenaga dengan Kompetitif PONED (secaraTim)

Definisi Operasional

Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah persalinan dengan Penyulit yang dilakukan oleh tenaga dengan kompotensi PONED

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif persalinan dengan Penyulit yang

ditolong oleh tenaga dengan kompotensi PONED pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh Persalinan dengan penyulit pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,laporan kunjunganTarget 100 % Tim PONEDLangkah kegiatan

Peningkatan SDM, Pengaturan jadwal petugas dan kelengkapan sarana dan Prasarana

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator PONED

95

c. Penanganan Rujukan PersalinanJudul Penanganan Rujukan PersalinanDimensi Mutu Kompotensi ,keselamatan dan efektifitasTujuan Terselenggaranya mekanisme rujukan persalinan yang

cepat, tanggap dan responsiv sehingga mampu menyelamatkan pasien

Definisi Operasional

Penanganan rujukan Persalinan adalah pasien Persalinan karena diagnosa dan indikasi tidak mampu ditangani di pelayanan tingkat I Puskesmas yang selanjutnya di rujuk ke pelayanan tingkat II (Rumah sakit)

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah kumulatif pasien Persalinan yang karena

diagnosa dan indikasi di rujuk ke fasilitas Rumah Sakit pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh pasien Persalinan yang dirawat di Puskesmas pada kurun waktu yang sama

Sumber data SIMPUS,laporan PONED dan SP2TPTarget 100 %Langkah kegiatan

Peningkatan Kompotensi SDM, penyediaan sarana dan prasarana

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator PONED

96

C. Upaya Kesehatan Penunjang1. Upaya Farmasi

a. Ketersediaan obat sesuai kebutuhanJudul Ketersediaan obat sesuai kebutuhanDimensi Mutu Kompotensi, kualitas dan keselamatanTujuan Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar sesuai

dengan kebutuhanDefinisi Operasional

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan adalah ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar di Apotek Puskesmas

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah dan jenis obat yang tersedia untuk pelayanan

kesehatan dasar yang di Apotek pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas pada kurun waktu yang sama

Sumber data LPPOTarget 90 %Langkah kegiatan

Perencanaan Obat, permintaan dan penerimaan obat, monitoring dan evaluasi

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Farmasi (Apotek)

97

b. Tata kelola obat sesuai StandarJudul Tata kelola obat sesuai standarDimensi Mutu Kompotensi, kualitas dan keselamatanTujuan Pengelolaan obat sesuai standarDefinisi Operasional

Tata kelola obat sesuai standar adalah Proses perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi sesuai dengan standar tata kelola obat dan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk katagori obat tertentu

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah dan jenis obat yang dikelola sesuai standar

tatakelola obatDenominator Jumlah dan jenis obat yang adaSumber data LPPO, SIK, register obat dan laporan ApotekTarget 100 %Langkah kegiatan

Stok opname obat, kartu stok obat, gudang penyimpanan obat dan lemari obat

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Farmasi (Apotek)

98

c. Waktu tunggu pelayanan obatJudul Waktu tunggu pelayanan obatDimensi Mutu Kompotensi, kualitas dan keselamatanTujuan Memberikan kepastian rentang waktu pelayanan obatDefinisi Operasional

Waktu tunggu pelayanan obat adalah waktu yang diperlukan dari penyerahan resep samapai diterimanya obat jadi yang terinformasi dengan jelas dengan aturan pemakaian obat

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah waktu rata-rata pelayanan obat jadiDenominator Jumlah pasien yang mendapatkan resep obatSumber data SIK dan resepTarget Obat jadi : 5 Menit

Obat racikan : 10 menitLangkah kegiatan

Optimalisasi SIK,Pengadaan resep,pelayanan, sampling survey, monitoring dan evaluasi

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Farmasi (Apotek) dan Tim Gugus Kendali Mutu

99

d. Tata Kelola Dokumen ResepJudul Tata kelola dokumen resepDimensi Mutu Keamanan dan kesinambunganTujuan Dokumen resep tersimpan dan boleh dimusnahkan

sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

Definisi Operasional

Tata kelola dokumen resep adalah penyimpanan dan pemusnahan dokumen resep sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

Frekuensi pengumpulan data

Setiap tahun

Periode Analisa Setiap tahunNumerator Jumlah dokumen resep yang disimpan dan

dimusnahkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku pada kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah seluruh dokumen resep yang ada dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Family folder, SIKTarget 5 tahun (100 %)Langkah kegiatan

Monitoring dokumen resep sesuai waktu penyimpanan, pemilahan, pemusnahan dengan berita acara tertulis

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Farmasi (Apotek)

100

2. Upaya Pemeriksaan Laboratorium SederhanaJudul Durasi waktu pemeriksaan spesimen LaboratoriumDimensi Mutu Kualitas, keselamatan dan kesinambunganTujuan Tergambar kualitas kinerja petugas dalam

memberikan pelayanan penunjang laboratoriumDefinisi Operasional

Durasi waktu pemeriksaan spesimen Laboratorium adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakuakan proses pemeriksaan spesimen laboratorium sederhana yang meliputi persiapan, KIE, memproses spesimen, membaca dan menginformasikan hasil kepada pasien

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah rata-rata waktu pemeriksaan setiap jenis

spesimenDenominator Jumlah jenis spesimen yang diperiksaSumber data Register Laboratorium, SIKTarget 1. Spesimen Sputum : 30 menit/sputum

2. Hb sahli : 10 menit/orang3. Spesimen feces : 15 menit/orang4. Gula darah kafiler : 5 menit/orang5. Cholesterol darah kafiler : 5 menit/orang6. Uric acid darah kafiler : 5 menit/orang7. Spesimen urine : 10 menit/orang

Langkah kegiatan

Persiapan sarana dan prasarana, peningkatan kompotensi petugas, pecatatan, pelaporan dan Monev

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Laboratorium

101

3. Upaya Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)

a. Tepat waktu laporanJudul Tepat waktu laporanDimensi Mutu Kualitas, dan kesinambunganTujuan Hasil kegiatan terlaporkan tepat waktu secara

berjenjangDefinisi Operasional

Tepat waktu laporan adalah diterimanya laporan hasil kegiatan (mingguan, bulanan, triwulan,semester dan tahunan) oleh jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan tanggal/waktu yang sudah ditetapkan

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap 3 bulanNumerator Jenis laporan kegiatan yang diterima tepat waktu dan

dengan tanda bukti oleh jenjang yang lebih tinggiDenominator Jenis laporan kegiatan yang diterima dan dengan

tanda bukti oleh jenjang yang lebih tinggiSumber data Buku ekspedisiTarget 1. Laporan KIA & KB : tanggal 5

2. Laporan Gizi : tanggal 53. Laporan Imunisasi : tanggal 54. Laporan P2M : tanggal 55. Laporan Promkes : tanggal 56. Laporan Kesling : tanggal 57. LPPO : tanggal 58. Laporan Lansia : tanggal 59. Laporan Jiwa : tanggal 510. Laporan Perkesmas : tanggal 511. Laporan Gigi : tanggal 5

Langkah kegiatan

Kordinasi lintas program dan pengadaan administrasi surat menyurat

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator SP2TP

102

b. Register Pasien dan catatan medik

1) Lama waktu pendaftaranJudul Lama waktu pendaftaranDimensi Mutu Kualitas, dan keamananTujuan Teregistrasinya pasien sesuai dengan standar waktu

yang ditetapkan (cepat, tepat dan akurat)Definisi Operasional

Lama waktu pendaftaran adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari pasien diidentifikasi sampai selesai sesuai dengan standar SIK

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk

regitrasi sesuai standar SIK dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah kunjungan yang teregistrasi dalam kurun waktu yang sama

Sumber data Registrasi kunjunganTarget 5 menitLangkah kegiatan

Persiapan sarana, prasarana, pengaturan tenaga dan sampling survei

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator SP2TP dan tim gugus kendali Mutu

103

2) Waktu pembuatan dan penemuan Catatan

MedikJudul Waktu pembuatan dan penemuan Catatan MedikDimensi Mutu kualitas dan keamananTujuan Pembuatan dan penemuan catatan medik pasien

sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan (cepat,tepat dan akurat)

Definisi Operasional

Waktu pembuatan dan penemuan Catatan medik adalah waktu yang diperlukan mulai dari pasien teridentifikasi sesuai dengan standar SIK sampai mempunyai lembar catatan medik

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk

pembuatan dan penemuan catatan medik pasien sesuai standar SIK dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah kunjungan yang teregistrasi dalam kurun waktu yang sama

Sumber data SIK dan family folderTarget 10 menitLangkah kegiatan

Penataan family folder, persiapan sarana dan prasarana,pengaturan tenaga dan sampling survei

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator Farmasi (Apotek) dan Tim Gugus Kendali Mutu

104

3) Kelengkapan pengisian dan penataan kembali

Rekam Medik setelah selesai pelayananJudul Kelengkapan pengisian dan penataan/penyimpanan

rekam medik setelah selesai pelayananDimensi Mutu kualitas dan keamananTujuan Catatan medik pasien bisa memberikan informasi

yang bisa dipertanggung jawabkan secara teknis dan dijaga kerahasiaannya dan keamanannya

Definisi Operasional

Kelengkapan pengisian dan penataan/penyimpanan rekam medik setelah selesai pelayanan adalah catatan medik yang sudah teridentifikasi secara teknis medis dan ditata kembalai dalam family folder dalam waktu maksimal 24 jam setelah pasien mendapatkan pelayanan

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah pasien yang catatan mediknya terisi lengkap

sesuai standar dan tertata/tersimpan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu

Denominator Jumlah kunjungan yang teridentifikasi dalam catatan medik

Sumber data SIK dan register pelayananTarget 100 %Langkah kegiatan

Kompotensi tenaga, sosialisasi tentang catatan medik, penataan family folder

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator SP2TP dan Tim Gugus Kendali Mutu

105

4) Waktu tunggu pasien dirawat jalanJudul Waktu tunggu di rawat jalanDimensi Mutu kualitas dan keamananTujuan Mengetahui lama waktu tunggu di ruang tunggu

sampai mendapat pelayananDefinisi Operasional

Waktu tunggu dirawat jalan adalah waktu yang diperlukan oleh pasien mulai dari adanya catatan medik di unit pelayanan sampai dengan pemanggilan mendapatkan pelayanan

Frekuensi pengumpulan data

Setiap bulan

Periode Analisa Setiap bulanNumerator Jumlah waktu rata-rata yang dibutuhkan mulai dari

adanya catatan medik diunit pelayanan sampai pemanggilan untuk dilayani

Denominator Jumlah seluruh pasien yang obat mendapatkan rescatatan mediknya sudah terdistribusi di unit pelayanan

Sumber data SIK dan register pelayananTarget 5 menitLangkah kegiatan

Sosialisasi, peningkatan motivasi pelayanan dan sampling survei

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator SP2TP dan Tim Gugus Kendali Mutu

106

5) Tata kelola Rekam MedikJudul Tata kelola rekam medikDimensi Mutu Keamanan Tujuan Rekam medik tersimpan dan boleh dimusnahkan

sesuai aturan perundang-undangan yang berlakuDefinisi Operasional

Tata kelola rekam medik adalah penyimpanan dan pemusnahan rekam medik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

Frekuensi pengumpulan data

Setiap tahun

Periode Analisa Setiap tahunNumerator Jumlah rekam medik pasien yang disimpan dan

dimusnahkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam kurun waktyu tertentu

Denominator Jumlah seluruh rekam medik yang ada dalam kurun waktu yang sama

Sumber data SIK dan family folderTarget 5 tahun (100 %)Langkah kegiatan

Monitoring rekam medik sesuai waktu penyimpanan, pemilahan, pemusnahan dengan berita acara tertulis

Penanggung jawab pengumpul data

Koordinator SP2TP