7. sub bagian keuangan dan pelaporan filepegawai nama-nama pegawai yang akan dibayarkan gaji...
TRANSCRIPT
7.
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-02/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP P E L AK S AN A AN AN G G AR AN GAJI SUSULAN / KEKURANGAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pertanggung Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2012 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer(ADK) Surat Perintah Membayar (SPM)
1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 2. SOP Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 3. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Induk Aparatur Sipil Negara (ASN)
1. Daftar Pegawai 2. Laptop/PC
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka gaji susulan/kekurangan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan terbayar/tertunda. Dilaksanakan jika ada SK Kenaikan Gaji Berkala/Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlambat diterima.
1. Surat Setoran Pajak (SSP) 2. Daftar Perubahan Data Pegawai 3. Daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji Untuk Para
Pegawai 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 6. Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) 7. Surat Perintah Membayar (SPM)
No.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Pengelola
Administrasi
Belanja
Pegawai
(PPABP )
Pejabat
Pembuat
Komitmen
( PPK )
Pejabat
Penandatangan
Surat Perintah
Membayar
( PPSPM )
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1. Memeriksa daftar gaji
pegawai
Daftar gaji bulan
sebelumnya
1 (satu)
hari
Nama-nama pegawai
yang akan dibayarkan
gaji susulan/
kekurangan gaji/beras
2. Memproses, menghitung
dan mengirimkan gaji
susulan/kekurangan
gaji/beras yang akan diuji
oleh PPSPM
Laptop/pc yang
terinstal Aplikasi
GPP
ADK gaji susulan/
kekurangan gaji/beras
yang akan diuji
PPSPM beserta
berkas-berkas
pegawai
3. Mengkoreksi file ADK gaji,
gaji susulan/kekurangan
gaji/beras yang telah dibuat
oleh PPABP
ADK file GPP,
berkas pegawai
yang mengalami
perubahan
1 (satu)
hari
ADK gaji susulan/
kekurangan gaji/beras
yang telah diuji
4. Mencetak daftar gaji
susulan/kekurangan
gaji/beras dan Surat
Setoran Pajak (SSP) yang
telah diuji PPSPM
ADK Gaji
susulan/kekuran
gan gaji/beras
yang telah diuji
1 (satu)
hari
Daftar gaji gaji
susulan/ kekurangan
gaji/beras yang akan
dibuatkan SPP
5. Membuat SPP gaji
susulan/kekurangan
gaji/beras serta membuat
dan menanda tangani
SPTJM
ADK gaji induk ADK SPPdan
hardcopy SPP serta
SPTJM yang telah
ditanda tangani PPK
6. Membuat SPM dan
mencetak SPM
ADK SPP,
hardcopy SPP,
daftar gaji,
SPTJM
Hardcopy SPM yang
telah ditanda tangani
PPSPM
7. Menginjek PIN untuk file
SPM
ADK SPP,
hardcopy SPP
ADK SPM dan
hardcopy
8. Mengantar SPM dan daftar
gaji induk ke KPPN
Daftar gaji dan
SPM yang telah
di injek PIN
1 (satu)
hari
Tanda terima SPM
dan SP2D yang
diterbitkan KPPN
Tidak
Ya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-01/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAKSANAAN ANGGARAN GAJI INDUK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pertanggung Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2012 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer (ADK) Surat Perintah Membayar (SPM)
Kualifikasi Pelaksana :
1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi
Keterkaitan : - SOPKenaikan Gaji Berkala (KGB)
- SOP Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
Peralatan / Perlengkapan :
1. Daftar Pegawai 2. Komputer/Laptop
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan
terbayar/tertunda. Dilaksanakan paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran
1. Surat Setoran Pajak (SSP) 2. Daftar Perubahan Data Pegawai 3. Daftar Gaji Induk Untuk Para Pegawai 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 5. Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) 6. Surat Perintah Membayar (SPM)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Petugas
Pengelola
Administrasi
Belanja Pegawai
(PPABP )
Pejabat
Pembuat
Komitmen
( PPK )
Pejabat
Penandatangan
Surat Perintah
Membayar
( PPSPM )
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Membuat file Aplikasi
GPP
Laptop/Pc yang telah
terinstal aplikasi GPP
1 (satu)
hari
Aplikasi gaji GPP
satker yang telah
siap dioperasikan
2. Menginput data
pegawai yang
mengalami perubahan
(KGP, KP, Perubahan
status, dll.)
Berkas-berkas pegawai
yang mengalami
perubahan
(KGB,KP,dll.)
Perubahan data
pegawai yang
telah terinput
dalam Aplikasi
GPP
3. Memproses menghitung
dan mengirimkan gaji
pegawai yang akan diuji
PPSPM
Laptop/Pc yang telah
terinstal aplikasi GPP
1 (satu)
hari
ADK gaji yang
akan diuji oleh
PPSPM beserta
berkas-berkas
pegawai
4. Mengkoreksi file ADK
danpengujuanGaji yang
telah dibuat oleh
PPABP
ADK gaji induk yang
telah diuji, laptop/pc,
kertas hasil print
ADK gaji yang
telah diuji dalam
bentuk daftar
perubahan
5. Mencetak daftar gaji
induk dan Surat Setoran
Pajak (SSP) yang telah
diuji oleh PPSPM
ADK gaji induk yang
telah diuji, laptop/pc,
kertas hasil print
1 (satu)
hari
Daftar gaji, SSP
Pajak dan ADK
gaji yang akan
dibuatkan SPP
6. Membuat SPP gaji
induk berdasarkan ADK
gaji yang dikirim PPABP
serta membuat dan
menanda tangani
SPTJM
ADK gaji induk yang
telah diuji, laptop/pc,
kertas hasil print
ADK SPPdan
hardcopy SPP
serta SPTJM yang
telah ditanda
tangani oleh PPK
7. Membuat SPM dan
mencetak SPM
ADK SPP, hasil print
SPP daftar gaji,
SPTJM, laptop/pc,
printer, kertas hasil
print, flashdisk
Hardcopy SPM
yang telah ditanda
tangani PPSPM
8. Tandatangan elektronik
(inject) PIN untuk SPM
gaji yang akan dikirim
ke KPPN
ADK SPP Hardcopy SPM
yang telah ditanda
tangani oleh
PPSPM
9. Mengantar SPM dan
daftar rekapitulasi gaji
induk ke KPPN
Daftar gaji dan SPM
yang telah diinject PIN
oleh PPSPM
1 (satu)
hari
ADK SPM yang
telah diinject oleh
PPSPM
Ya
Tidak
FORMUL-6/ PROKSI-1/KEU
Inject PIN PPSPM
FORMUL-1/ PROKSI-1/KEU
DaftarGajiInduk
FORMUL-2/ PROKSI-1/KEU
PenggujianPerubahan Data Gaji
FORMUL-3/ PROKSI-1/KEU
SuratPermintaanPembayaran (SPP Gaji)
SuratSetoranPajak
FORMUL-1/ PROKSI-2/KEU
GajiSususlan / KekuranganGaji
FORMUL-4/PROKSI-1/KEU
SuratPermintaanPembayaran (SPP Gaji)
FORMUL-5/ PROKSI-1/KEU
TandaTanganElektronik (PIN PPSPM)
SuratPerintahMembayar (SPM Gaji)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-03/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP P E L AK S AN A AN AN G G AR AN GAJI KE-13 ( Ke tiga belas ) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pertanggung Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer(ADK) Surat
Perintah Membayar (SPM)
1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Induk Aparatur Sipil Negara (ASN) 1.Daftar Pegawai
2. Laptop/PC
Peringatan: Pencatatandan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan
terbayar/tertunda. Dilaksanakan jika sudah ada petunjuk pelaksanaan mengenai
pembayaran gaji bulan ke-13.
1. Surat Setoran Pajak (SSP) 2. Daftar Perubahan Data Pegawai 3. Daftar Gaji Ke-13Untuk Para Pegawai 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 6. Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)
7. Surat Perintah Membayar (SPM)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Petugas
Pengelola
Administrasi
Belanja Pegawai
(PPABP )
Pejabat
Pembuat
Komitmen
( PPK )
Pejabat
Penandatangan
Surat Perintah
Membayar
( PPSPM )
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Meng-up date petunjuk
mengenai pembayaran
gaji ke-13
Laptop/Pc yang
terkoneksi
dengan internet
1 (satu)
hari
Petunjuk mengenai
pembayaran gaji
ke-13
2. Memproses,
menghitung dan
mengirimkan gaji ke-13
Laptop/pc yang
terinstal Aplikasi
GPP
ADK gaji ke-13
yang akan diuji
PPSPM beserta
berkas-berkas
pegawai
3. Menkoreksi file ADK
gaji ke-13 yang telah
dibuat oleh PPABP
ADK file GPP,
berkas pegawai
yang
mengalami
perubahan
1 (satu)
hari
ADK gaji ke-13
yang telah diuji
dalam bentuk
perubahan
4. Mencetak daftar gaji
ke-13 yang telah diuji
PPSPM dan SSP Pajak
ADK Gaji Ke-13
yang telah diuji
Daftar gaji gaji ke-
13 yang akan
dibuatkan SPP
serta SPTJM dan
hardcopy
5. Membuat SPP gaji ke-
13 berdasarkan ADK
gaji ke-13
ADK gaji ke-13
yang telah
diprint
1 (satu)
hari
ADK SPP dan
hardcopy SPP
serta SPTJM yang
telah ditanda
tangani PPK
6. Membuat SPM dan
mencetak SPM
ADK SPP,
hardcopy SPP,
daftar gaji,
SPTJM
Hardcopy SPM
yang telah ditanda
tangani PPSPM
7. Menginjek PIN untuk
file SPM
ADK SPP,
hardcopy SPP
ADK SPM yang
telah di injek PIN
oleh PPSPM dan
hardcopy
8. Mengantar SPM dan
daftar gaji ke-13 (ketiga
belas) ke KPPN
Daftar gaji ke-
13 dan SPM
yang telah di
injek PIN oleh
PPSPM
1 (satu)
hari
Tanda terima SPM
dan SP2D yang
diterbitkan oleh
KPPN
Tidak
Ya
FORMUL-1/ PROKSI-3/KEU
DaftarGajike-13
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-07/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA (REMUNERASI)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8
Agustus 2014 perihal Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 224A-1/SEK/KU.01/8/2014
tanggal 28 Agustus 2014 perihal Implementasi Aplikasi Komunikasi Data
Nasional (KOMDANAS) dalam Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. .Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP R ek ap i t u l as i A b s e n s i Pegawai Peralatan Komputer, Jaringan Telepon dan Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka tunjangan khusus kinerja (remunerasi) tidak
dapat terbayar/tertunda. Dilaksanakan setiap bulan.
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) 2. Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja 3. Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan
Khusus Kinerja 4. Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja
Berdasarkan Job Grade 5. Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka 6. Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja 7. Bukti Pembayaran
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Pengelola
Administrasi
Belanja
Pegawai
( PPABP
)
KuasaPenggunaAnggaran ( KPA )
KETUA
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1. Download data dari
aplikasi komdanas
rekapan absen bulan
sebelumnya dari
bagian kepegawaian
Rekapan absen
pegawai dari bagian
kepegawaian data
pendukungnya
1
(satu)
hari
Rekapan absen yang
akan digunakan
sebagai dasar
perhitungan
remunerasi
2. Menyusun data
kelengkapan sebagai
dasar perhitungan
remunerasi
Rekapan absen
pegawai dan bagian
kepegawaian serta
data pendukungnya
Tersusun data
pendukung untuk
dasar pembuatan
daftar nominatif
remunerasi pegawai
3. Memproses,
menghitung dan
mencetak daftar
nominatif serta
kelengkapannya
untuk remunerasi
pegawai
Laptop, rekapan
absen printer, kertas
1
(satu)
hari
Daftar nominatif
remunerasi dan data
dukung perhitungan
remunerasi lainnya
yang akan ditindak
lanjuti atasan
4. Meneliti Daftar
Nominatif remunerasi
pegawai yang
disesuaikan dengan
data dukungnya
Daftar nominatif dan
pertanggungjawaban
remunerasi pegawai
1
(satu)
hari
Daftar nominatif
remunerasi pegawai
5. Mengedarkan daftar
pertanggungjawaban
di muka untuk
ditandatangani oleh
seluruh pegawai
Daftar nominatif
remunerasi dan data
pendukung
remunerasi
2
(dua)
hari
Daftar Nominatif dan
pertanggungjawaban
dimuka remunerasi
pegawai yang telah
ditandatangani
6. Menandatangani
usulan remunerasi
pegawai
Daftar nominatif
remunerasi dan data
pendukung
remunerasi
1
(satu)
hari
Draft Nominal dan
pertanggungjawaban
dimuka remunerasi
7. Mengirimkan Draft
nominal remunerasi
pegawai dan data
pendukungnya ke
BUA MARI
Daftar nominatif
remunerasi dan data
pendukung
remunerasi
Tersimpannya hasil
akhir daftar nominatif
remunerasi pegawai
dan dikirim sampai
tempat tujuan
Ya
Tidak
FORMUL-2/ PROKSI-14/KEU
POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)
FORMUL-1/ PROKSI-4/KEU
(RekapitulasiAbsensiPegawai)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-04/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAKSANAAN ANGGARAN UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pertanggung Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2012 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer (ADK) Surat Perintah Membayar (SPM)
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
1. S-1 Hukum 2. S-1 Ekonomi
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP R ek a p i t u l as i A b s e n s i P e g a w a i 1.DaftarPegawai 2. Laptop/PC
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat terbayar/tertunda. Dilaksanakan setiap bulan.
1. Surat Setoran Pajak (SSP) 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 4. Daftar Perhitungan Uang Makan 5. Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) 6. Surat Perintah Membayar (SPM)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Petugas
Pengelola
Administrasi
Belanja Pegawai
(PPABP )
Pejabat
Pembuat
Komitmen
( PPK )
Pejabat
Penandatangan
Surat Perintah
Membayar
( PPSPM )
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1. Mengupload data dari
aplikasi Komdanas
Kepegawaian rekapitulasi
absensi dari Sub Bagian
Kepegawaian
Rekapitulasi
absensi bulan
sebelumnya
1 (satu)
hari
Hasil
rekapitulasi
absensi file
ADK
2. Memproses, menghitung
dan mencetak daftar uang
makan pegawai
Laptop/pc, printer
dan kertas kerja
Daftar uang
makan yang
akan diteliti
oleh PPSPM
3. Mengkoreksi serta meneliti
kembali daftar uang makan
pegawai
Daftar uang
makan laptop/pc,
printer dan kertas
kerja
Daftar uang
makan yang
akan
dibuatkan SPP
4. Membuat dan mencetak
SPP uang makan pegawai
Daftar uang
makan laptop/pc,
printer dan kertas
kerja
1 (satu)
hari
ADK SPP dan
hardcopy SPP
uang makan
pegawai
5. Membuat SPM dan
mencetak SPM
ADK SPP,
hardcopy SPP,
daftar ang makan
laptop/pc, printer,
kertas kerja dan
flashdisk
Hardcopy
SPM yang
telah ditanda
tangani
PPSPM dan
ADK SPM
6. Menginjek PIN untuk file
SPM
ADK SPP dan
hardcopy SPP
Hardcopy
SPM yang
telah ditanda
tangani
PPSPM dan
ADK SPM
7. Mengantar SPM dan daftar
perhitungan uang makan
pegawai ke KPPN
Daftar perhitungan
uang makan dan
SPM yang telah
diinjek PIN oleh
PPSPM
1 (satu)
hari
Tanda terima
SPM dan
SP2D
diterbitkan
oleh KPPN
Ya
Tidak
FORMUL-1/ PROKSI-7/KEU
Rekening Koran
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-06/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAKSANAAN ANGGARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pertanggung Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer(ADK) Surat
Perintah Membayar (SPM)
1. S-1 Ekonomi
2. D-3 Akutansi
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pelaksanaan Anggaran Uang Persediaan Peralatan Komputer, Jaringan Telepon dan Internet, Buku
referensi
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakanmaka perencanaan anggaran t idak berhasil dengan baik,
realisasi penyerapan anggaran akan terhambat. Dilaksanakan apabila Anggaran
Uang Persediaan telah terpakai minimal 50% dari Uang Persediaan.
1. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3. Surat Perintah Membayar (SPM)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
BENDAHARA
PENGELUARAN
Pejabat
Pembuat
Komitmen
( PPK )
Pejabat
Penandatangan
Surat Perintah
Membayar
( PPSPM )
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1. Mengumpulkan bukti-
bukti transaksi dan
kwitansi UP
Nota, Kwitansi
pembayaran
1 (dua)
hari
Diperoleh informasi
mengenai jumlah
pengeluaran yang
dilakukan selama
priode tertentu
2. Menyetor pajak dari
potongan pajak yang
akan di GU-kan
Nota,Kwitansi
pembayaran 1 (dua)
hari
Data kelengkapan
pengajuan UP
tersusun dengan
rapi
3. Meneliti jenis belanja
kwitansi dan dokumen
lainnya pendukung GU
Nota, Kwitansi
pembayaran, SSP
2 (dua)
hari
GU telah siap untuk
dibuatkan SPP
4. Membuat dan mencetak
SPP GU
Surat setoran
pajak
1 (dua)
hari
ADK SPP dan
Hardcopy SPP GU
5. Membuat SPM dan
mencetak file SPM
ADK SPP,
Hardcopy, SPP,
Laptop,
printer,kertas dan
flasdisk
Hardcopy SPM
yang telah
ditandatangani
PPSPM dan
ADKSPM yang
telah diinjek oleh
PPSPM
6. Menginjek Pin untuk file
SPM UP yang akan
dikirimkan ke KPPN
ADK SPP,
Hardcopy, SPP,
Laptop
ADK SPM yang
telah di Injek
7. Mengantar SPM GU ke
KPPN
ADK SPM GU dan
flashdisk yang
telah diinjek 1 (dua)
hari
Tanda terima SPM
dan SP2D
diterbitkan oleh
KKPN
Tidak
Ya
FORMUL-2/ PROKSI-4/KEU
Daftar Perhitungan Uang makan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-05/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAKSANAAN ANGGARAN UANG PERSEDIAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pertanggung Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2012 Tentang Petunjuk
Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer(ADK) Surat
Perintah Membayar (SPM)
1. S-1 Ekonomi
2.D-3 Akutansi
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan dan Pengusulan Rencana Kerja danAnggaran Peralatan Komputer, Jaringan Telepon dan Internet, Buku
referensi
Peringatan: Pencatatandan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakanmaka perencanaan anggaran t idak berhasil dengan baik,
realisasi penyerapan anggaran akan terhambat. Dilaksanakan setiap awal tahun
anggaran.
1. Surat Pernyataan 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3. Surat Perintah Membayar (SPM)
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
BENDAHARA
PENGELUARAN
Pejabat
Pembuat
Komitmen
( PPK )
Pejabat
Penandatangan
Surat Perintah
Membayar
( PPSPM )
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1. Mengumpulkan data-
data dan berkas untuk
pengajuan UP
Persetujuan
pembukuan
rekening, SK
pengelola keuangan,
speciemen tanda
tangan
1 (satu)
hari
Data
pendukung
pengajuan UP
tersusun
dengan rapi
2. Meneliti data
pendukung pengajuan
UP
Data pendukung
pengajuan UP
Data
pendukung
telah siap
dibuatkan SPM
3. Membuat dan
mencetak SPP UP
Laptop/pc, printer
dan kertas kerja
1 (satu)
hari
ADK SPP dan
hardcopy SPP
UP
4. Menginjek PIN untuk
file SPM UPyang
dikirim ke KPPN
ADK, SPP, hardcopy
SPP, laptop/Pc,
printer, kertas kerja
dan flashdisk
Hardcopy SPM
yang telah
ditanda tangani
PPSPM dan
ADK SPM yang
telah diinjek
PIN oleh
PPSPM
5. Mengantar SPM UP
ke KPPN
ADK SPM, flashdisk
dan KIPS 1 (satu)
hari
Tanda terima
SPM dan SP2D
diterbitkan oleh
KPPN
Tidak
Ya
FORMUL-1/ PROKSI-5/KEU
Tanda Tangan Elektronik (PIN PPSPM)
Surat Perintah Membayar (SPM UP)
FORMUL-1/ PROKSI-6/KEU
Tanda Tangan Elektronik (PIN PPSPM)
Surat Perintah Membayar (SPM GUP)
FORMUL-2/ PROKSI-7/KEU
DaftarPermintaanRemunerasi
FORMUL-3/ PROKSI-7/KEU
DaftarKehadiran
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-08/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP ) DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pertanggung
Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di Bawahnya
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara
Secara Elektronik
1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara Peralatan Komputer, Jaringan Telepon dan Internet, Buku referensi
Peringatan: Pencatatandan Pendataan:
JikaSOPtidakdilaksanakanmakaakan merugikan keuangan negara. Dilaksanakan setiap minggu 1. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Bukti Penerimaan Negara
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
BENDAHARA
PENERIMA
KASUB
BAG.KEU
Dan
PELAPORAN
KuasaPenggunaAnggaran ( KPA )
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima dan
membukukan PNBP
yang berasal dari
pengelola biaya
perkara baik dari
panmud hukum
maupun panmud
perkara
Data
penerimaan
PNBP
pengelola
biaya perkara
1 (satu)
hari
Jenis
penerimaan
telah dibukukan
dengan rapi
dalam register
2. Menyetorkan PNBP
yang diterima ke
bank persepsi
Uang yang
disetor oleh
pengelola
biaya perkara
1 (satu)
hari
SSBP yang
diterbitkan oleh
Bank persepsi
3. Meneliti pembukuan
dan bukti setor yang
telah dibuat oleh
bendahara penerima
Register
PNBP, SSBP
yang
diterbitkan
oleh bank
persepsi
1 (satu)
hari
Pembukuan dan
SSBP telah
sesuai
4. Membuat laporan
PNBP
SSBP ,
Laptop,
Kertas, Printer
Draft laporan
PNBP yang
akan ditindak
lanjuti oleh
atasan
5. Meneliti laporan
PNBP yang dibuat
oleh bendahara
penerima untuk
ditanda tangani oleh
panses
Draft laporan
PNBP
1 (satu)
hari
Draft laporan
PNBP yang
akan
ditindaklanjuti
oleh atasan
6. Laporan PNBP
ditandatangani oleh
atasan (Panitera/
Sekretaris)
Draft laporan
PNBP 1 (satu)
hari
Draf laporan
PNBP yang
sudah disetujui
7. Mengirimkan
Laporan PNBP ke
MARI dan
DITJENMILTUN
Laporan PNBP
beserta
lampirannya
Tersimpan arsip
laporan PNBP
dan dikirim
sampai ditujuan
Ya
Tidak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-12/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAPORAN BMN ( Barang Milik Negara )
Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:
1. Perdirjen Kekayaan Negara No. PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN 2. PMK No. 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan
BMN 3. PMK No. 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan PMK No. 244/PMK.06/2012, tentang
Tata cara Pelaksanaan Pengawasan & Pengendalian BMN
1. S1 – Hukum 2. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
Mahkamah Agung dan KPKNL sebagai instansi terkait dalam hal pelaporan asset BMN yang ada dalam kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
1. Computer 2. Aplikasi SIMAK BMN 3. Daftar laporan jumlah asset yang dimiliki 4. ATK
Peringatan: PencatatanDanPendataan:
Apabila asset tidak dilaporkan secara baik dan teratur menurut peraturan dari Kementrian Keuangan dan MA maka tidak dapat direkonsiliasikan ke KPKNL dan MA untuk pendataan asset BMN dariLembaga MA sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pengelolaan asset BMN
1. Pendataan dengan melakukan opname fisik BMN 2. Draft BMN yang akan dilaporkan 3. Input data BMN kedalam Aplikasi SIMAK BMN 4. Daftar hardcopy jumlah BMN yang akan dilaporkan 5. ATK 6. Pembuatan soft copy laporan rekonsiliasi ke MA dan
KPKNL
No. Aktivitas
Pelaksana Mutubaku
STAF
Kasubag Keuangan
dan Pelaporan
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Sekretaris Persyaratan/ kelengkapan
Waktu Output
1.
Staf/petugas SIMAK BMN menerima SPM dan SP2D kemudian diinput ke aplikasi BMN selanjutnya diprintout berupa laporan dan diteruskan kepala sub bagian Keuangan dan Pelaporan untuk dikoreksi dan diparaf
SPM
SP2D
Cetak laporan Aplikasi SIMAK BMN
Soft copy SIMAK BMN
3 (tiga) Hari
Dimasukkannya daftar belanja modal atau persediaan sesuai dengan bukti pembayaran oleh bendahara kedalam soft copy dan hardcopy aplikasi SIMAK BMN
2.
Mengkoreksi dan memaraf draft laporan SIMAK BMN dan meneruskan kepada kepala bagian untuk dikoreksi dan diparaf
Cetak laporan Aplikasi SIMAK BMN
1 (Satu) Hari
Terparaf danTerkoreksinya draft laporan SIMAK BMN
Mengkoreksi dan memaraf draft laporan SIMAK BMN dan meneruskan kepada sekretaris untuk dimintakan tandatangan
Cetak laporan Aplikasi SIMAK BMN
1 (Satu) Hari
Terparaf dan Terkoreksinya draft laporan SIMAK BMN
3.
Menandatangani laporan simak bmn
ditandatangani selaku Kuasa Pengguna Barang, dan dikembalikan kepada staf/petugas operator BMN
Cetak laporan Aplikasi SIMAK BMN
1 (Satu) Hari
Ditandatanganinya laporan SIMAK BMN
4.
Petugas simak BMN
untuk melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL melalui email maupun langsung ke KPKNL baik berupa soft copy maupun hardcopy
Cetak laporan Aplikasi SIMAK BMN yang sudah ditandatangani
1 (Satu) Hari
Memberikan perintah kepada petugas SIMAK BMN/ staf untuk melakukan rekonsiliasi
5.
Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL melalui email maupun langsung ke KPKNL baik berupa soft copy maupun hardcopy
Cetak laporan Aplikasi SIMAK BMN yang sudah ditandatangani Soft copy SIMAK BMN
2 (dua) Hari
Melakukan rekonsiliasi
Tidak
Tidak
Ya
Ya
FORMUL-2/ PROKSI-12/KEU
LaporanBarangMilik Negara (BMN)
FORMUL-1/ PROKSI-8/KEU
AplikasiSimponi (BuktiTagihan)
FORMUL-2/ PROKSI-8/KEU
Aplikasi SIMARI (Laporan PNBP)
FORMUL-3/ PROKSI-8/KEU
BuktiSetor
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-11/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAPORAN REALISASI ANGGARAN ( KOMDANAS )
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pertanggung Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
1. S-1 Ekonomi
2. D-3 Akutansi
Keterkaitan: Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Pelaporan SAIBA ( Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) Peralatan Komputer, Jaringan Telepon dan Internet, Printer
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakanmaka Laporan Keuangan tidak Akuntabel.
Dilaksanakan setiap bulan.
1. Laporan Realisasi Anggaran
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
( Operator )
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
Persyaratan/
perlengkapan Waktu Output
1.
Mengumpulkan data
Realisasi Anggaran dan
Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) Belanja dari Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual (SAIBA)
Data realisasi
anggaran dan Laporan
Realisasi Anggaran
(LRA) Belanja Sistem
Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual
(SAIBA)
1 (Satu)
Hari
Data realisasi anggaran
dan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)
Belanja Sistem
Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual (SAIBA)
yang sudah lengkap
2.
Menganalisa dan menginput
Data Realisasi Anggaran
dan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Belanja
Sistem Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual (SAIBA)
Data realisasi
anggaran dan Laporan
Realisasi Anggaran
(LRA) Belanja Sistem
Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual
(SAIBA) yang sudah
lengkap
Draft Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)
3. Meneliti draft Laporan
Realisasi Anggaran (LRA)
Draft Laporan
Realisasi Anggaran
(LRA)
Draft Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) yang
sudah ditelit
4. Menandatangani Laporan
Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) yang
telah ditandatangani
5.
Mengarsipkan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA)
dan mengirimkannya ke
Biro Keuangan Mahkamah
Agung RI beserta
tembusannya
Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) yang
telah ditandatangani
1 (Satu) Hari
Tersimpannya Laporan
Realisasi Anggaran
(LRA) dan terkirimnya
ke Mahkamah Agung RI
beserta tembusannya
Tidak
Ya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-09/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBAYARAN LANGSUNG DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana:
Undang-Undang Nomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara
Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pertanggung
Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2012 Tentang Petunjuk Teknis
Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer(ADK) Surat Perintah Membayar
(SPM)
1. S-1 Ekonomi
2. D-3 Akutansi
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOPPelaksanaanAnggaran Uang Persediaan 2. SOP Bagian Umum
Peralatan Komputer, Jaringan Telepon dan Internet, Buku referensi
Peringatan: Pencatatandan Pendataan:
JikaSOPtidakdilaksanakanmakaperencanaan anggarantidakberhasil denganbaik, realisasi
penyerapan anggaran akan terhambat. Dilaksanakan apabila anggaran yang akan diajukan
jumlah pengeluarannya sudah pasti.
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 2. Surat Perintah Membayar (SPM)
N
o.
Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
VENDOR BENDAHARA
PENGELUARAN
Pejabat
Pembuat
Komitmen
( PPK )
Pejabat
Penandatangan
Surat Perintah
Membayar
( PPSPM )
Persyaratan /
Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima
permintaan
tagihan
vendor dari
PPK
Data kontrak,
SSP, Faktur
pajak, tagihan
dari pihak
vendor
1 (satu)
hari
Diperoleh
informasi
mengenai
vendor dan
nilai kontrak
2.
Menginput
data kontrak
Laptop, kertas,
printer
Data kontrak
telah terinput
dalam aplikasi
SPM
3. Meneliti data
kontrak yang
terinput
ADK kontrak,
tagihan dari
pihak vendor
1 (satu)
hari
Data kontrak
yang telah siap
dibuatkan SPP
4. Membuat dan
mencetak
SPP LS
ADK kontrak,
laptop, printer,
kertas
1 (satu)
hari
ADK SPP dan
Hardcopy SPP
LS
5. Membuat
SPM dan
menginjek pin
untuk file
SPM LS yang
akan
dikirimkan ke
KPPN
ADK, SPP,
Hardcopy SPP,
daftar uang
makan, laptop,
printer, kertas
Hardcopy SPM
yang telah
ditandatangani
PPSPM
6. Mengantar
SPM dan
daftar
perhitungan
uang makan
pegawai ke
KPPN
Daftar Gaji dan
SPM yang telah
diinjek pin oleh
PPSPM
1 (satu)
hari
Tanda terima
SPM dan
SP2D
diterbitkan oleh
KPPN
Tidak
Ya
FORMUL-1/ PROKSI-10/KEU
Laporan SAIBA
FORMUL-1/ PROKSI-9/KEU
Data Kontrak (Aplikasi SAS)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-10/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAPORAN SAIBA (SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL) DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pertanggung
Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
1. S-1 Ekonomi
2. D-3 Akutansi
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Induk ASN 3. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Susulan/Kekurangan Gaji ASN 4. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Ke-13 ASN 5. SOPPelaksanaanAnggaran Uang Makan ASN 6. SOP Pelaksanaan Anggaran Uang Persediaan 7. SOP Pelaksanaan Anggaran Ganti Uang Persediaan 8. SOP Pelaksanaan Anggaran Pembayaran Langsung 9. SOP Penyusunan Laporan SIMAK BMN
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
3. Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM /
SP2D)
Peringatan: Pencatatandan Pendataan:
JikaSOPtidakdilaksanakanmakaLaporan Keuangan tidak Akuntabel. Dilaksanakan setiap bulan. 1. Neraca Percobaan 2. Neraca 3. Laporan Realisasi Anggaran 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Laporan Operasional
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Operator
SAIBA
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
( KPPN )
Kepala
Bagian
Umum dan
Keuangan
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
Persyaratan/
perlengkapan
Wak
tu Output
1. Mengumpulkan data
keuangan : Surat Setoran
Bukan Pajak (SSBP),
Surat Perintah Membayar
(SPM),Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D),
Laporan Barang dari Unit
Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang
(UAKPB)
Lembar Surat
Setoran Bukan Pajak
(SSBP), Surat
Perintah Membayar
(SPM),Surat Perintah
Pencairan Dana
(SP2D), Laporan
Barang dari Unit
Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang
(UAKPB)
2 (dua)
Hari
Lembar Surat Setoran
Bukan Pajak (SSBP),
Surat Perintah Membayar
(SPM),Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D),
Laporan Barang dari Unit
Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang
(UAKPB) telah lengkap
terkumpul
2. Menginput seluruh bukti
transaksi : Surat Setoran
Bukan Pajak (SSBP),
Surat Perintah Membayar
(SPM),Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D),
Laporan Barang dari Unit
Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang
(UAKPB) ke dalam
aplikasi Sistem Akuntansi
Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA)
Lembar Surat
Setoran Bukan Pajak
(SSBP), Surat
Perintah Membayar
(SPM),Surat Perintah
Pencairan Dana
(SP2D), Laporan
Barang dari Unit
Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang
(UAKPB) telah
lengkap terkumpul
1 (satu)
Hari
Arsip Data Komputer
(ADK) e-rekon Laporan
Keuangan (LK)
3. Melakukan Rekonsiliasi
belanja dan pendapatan
dengan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN) melalui e-rekon
Laporan Keuangan (LK)
Arsip Data Komputer
(ADK) e-rekon
Laporan Keuangan
(LK)
Berita Acara Rekonsiliasi
(BAR) beserta
lampirannya Neraca
Percobaan, Neraca,
Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan
Perubahan Ekuitas dan
Laporan Operasional
4. Menerima Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR)
beserta lampirannya
Neraca Percobaan,
Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan
Ekuitas dan Laporan
Operasional
Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR)
beserta lampirannya
Neraca Percobaan,
Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan
Ekuitas dan Laporan
Operasional
Lampiran Neraca
Percobaan, Neraca,
Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan
Perubahan Ekuitas dan
Laporan Operasional
yang akan diparaf Kabag
Umum dan Keuangan
5. Memparaf lampiran
Neraca Percobaan,
Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan
Ekuitas dan Laporan
Operasional
Lampiran Neraca
Percobaan, Neraca,
Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan
Perubahan Ekuitas
dan Laporan
Operasional yang
akan diparaf Kabag
Umum dan
Keuangan
Lampiran Neraca
Percobaan, Neraca,
Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan
Perubahan Ekuitas dan
Laporan Operasional
yang sudah diparaf
Kabag Umum dan
Keuangan serta akan
ditandatangani Kuasa
Pengguna Anggaran
(KPA)
6. Menandatangani lampiran
Neraca Percobaan,
Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan
Ekuitas dan Laporan
Operasional
Lampiran Neraca
Percobaan, Neraca,
Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan
Perubahan Ekuitas
dan Laporan
Operasional yang
sudah diparaf
Kabag. Umum dan
Keuangan serta akan
ditandatangani
Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)
1 (satu)
Hari
Lampiran Neraca
Percobaan, Neraca,
Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan
Perubahan Ekuitas dan
Laporan Operasional
yang sudah diparaf
Kabag. Umum dan
Keuangan serta sudah
ditandatangani Kuasa
Pengguna Anggaran
(KPA)
7. Mengirimkan Arsip Data
Komputer (ADK) e-rekon
Laporan Keuangan (LK)
ke Pengadilan Tinggi
Jawa Timur dan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung
RI
Arsip Data Komputer
(ADK) e-rekon
Laporan Keuangan
(LK)
1 (satu)
Hari
Tersimpannya hasil
Laporan Keuangan dan
dikirim ke Pengadilan
Tinggi Jawa Timur dan
Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata
Usaha NegaraMahkamah
Agung RI
FORMUL-1/ PROKSI-11/KEU
AplikasiKomdanas
FORMUL-1/ PROKSI-12/KEU
Neraca BMN
FORMUL-1/ PROKSI-14/KEU
Dokumen DIPA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-13/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP LAPORAN e-MONEV ( Monitoring dan Evaluasi )
Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pertanggung Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
1. S1 – Hukum 2. D-3 Akutansi 3. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
Aplikasi e-monev Bappenasdan e-monev Anggaran 1. Komputer 2. Aplikasi e-Monev 3. Laporan Realisasi Anggaran
Peringatan: PencatatanDanPendataan:
Apabila tidak dilaporkan secara baik dan teratur menurut peraturan dari Kementrian Keuangan dan Bappenas maka hasil laporan keuangan Mahkamah Agung tidak baik.
1. Hasil rekonsiliasi saiba 2. Laporan realisasi anggaran
No. Aktivitas
Pelaksana Mutubaku
Staf
KasubagKeuangandanPelapora
n
KepalaBagianUmumdanKeuang
an
KuasaPenggunaAnggaran
( KPA )
Persyaratan/ kelengkapan
Waktu Output
1.
Mempersiapkan bahan laporan realisasi anggaran dan hasil rekonsiliasi terakhir sebagai bahan laporan untuk laporan e-monev
SPM
SP2D
1(hari) Hari
Hasil laporan reallisasi anggaran dan laporan hasil rekonsiliasi
2.
Mengkoreksi serta meneliti dan memaraf draft laporan realisasi anggaran dan meneruskan kepada kepala bagian untuk dikoreksi dan diparaf dan meneruskan ke KPA
Draft Laporan Realisasi Anggaran
1 (Satu) Hari
Terparaf dan Terkoreksinya draft laporan Realisasi Anggaran
Mengkoreksi serta meneliti dan memaraf draft laporan realisasi anggaran dan meneruskan kepada KPA untuk dimintakan tandatangan
Draft Laporan Realisasi Anggaran
Terparaf dan terkoreksinya draft Laporan Realisasi Anggaran
3.
Memeriksa meneliti dan menandatangani laporan realisasi anggaran dan ditandatangan sebagai
laporan untuk disampaikan melalui e-monev
Draft Laporan Realisasi
Anggaran
DitandatanganinyaLaporan Realisasi Anggaran
4.
Membuat laporan e-monev berdasarkan hasil laporan realisasi anggaran secara online pada aplikasi e-monev
Draft Laporan Realisasi Anggaran yang sudah ditandatangani
1 (Satu) Hari
Hasil laporan Realisasi Anggaran
5.
Mencetak hasil laporan e-monev yang telah disampaikan melalui aplikasi e-monev
Cetak laporan e-monev dari aplikasi e-monev
Hasil e-Monev
Tidak
Ya
FORMUL-1/ PROKSI-13/KEU
Aplikasi e-Monev
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-14/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP PELAKSANAN ANGGARAN DIPA (DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN) DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pertanggung
Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
1. S-1 Ekonomi
2. D-3 Akutansi
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Induk ASN 2. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Susulan/Kekurangan Gaji ASN 3. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Ke-13 ASN 4. SOPPelaksanaanAnggaran Uang Makan ASN 5. SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 6. SOP Pelaksanaan Anggaran Uang Persediaan 7. SOP Pelaksanaan Anggaran Ganti Uang Persediaan 8. SOP Pelaksanaan Anggaran Pembayaran Langsung
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Peringatan: Pencatatandan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan Keuangan tidak Akuntabel. Dilaksanakan setiap bulan. 1. Aplikaasi SAS 2. Aplikasi SAIBA 3. Aplikasi Komdanas 4. Aplikasi e-Monev
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bagian
Rencana
Program
dan
Anggaran
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
Kasubbag.
Keuangan
dan
Pelaporan
Staf /
Oprator
SAS dan
SAIBA
Persyaratan/
perlengkapan Waktu Output
1. Mengiput pagu DIPA dari
DIPA online yang telah
disahkan oleh Kementrian
Keuangan serta mencetak
POK (Petunjuk Operasional
Kegiatan)
Back up pagu
DIPA dalam
bentuk arsip
data computer
(ADK)
1 (satu)
Hari
Pagu dipa
dalam
bentuk ADK
(backup)
2. Mengirimkan Dokumen
DIPA dan POK yang telah
disahkan dan ADK ke Sub
Bag Keuangan dan
Pelaporan
Dokumen DIPA
dan ADK DIPA
1 (satu)
Hari
Dokumen
DIPA dan ADK
DIPA serta
POK
3. Menerima Dokumen DIPA
dan ADK DIPA serta POK
untuk selanjutnya di restore
pada aplikasi SAS oleh
Staf/Oprator SAS
Dokumen DIPA
dan ADK DIPA
serta POK
Dokumen
DIPA dan ADK
DIPA serta
POK
4. Menginput pagu DIPA yang
diterima berupa ADK ke
Aplikasi SAS dan SAIBA
serta mengarsipkan
Dokumen DIPA
Dokumen DIPA
dan ADK DIPA
serta POK
Pagu DIPA
dan POK
(Petunjuk
Operasional
Kegiatan)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT BANDING
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Jalan Peratun Kompleks Medan Estate –Kec Percut Sei Tuan
Telp. (061) 6617552 Fax. (061) 6617552 Medan – Sumatera Utara
Nomor SOP PROKSI-15/KEU
Tanggal Pembuatan
1 Maret 2016
Tanggal Revisi 1 September 2017
Tanggal Efektif 1 September 2017
Disahkan Oleh KETUA PTTUN MEDAN
PEDOMAN MUTU PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SOP USULAN REVISI ANGGARAN BELANJA DIPA DasarHukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pertanggung
Jawaban Realisasi APBN Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
1. S-1 Ekonomi
2. D-3 Akutansi
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Induk ASN 2. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Susulan/Kekurangan Gaji ASN 3. SOP Pelaksanaan Anggaran Gaji Ke-13 ASN 4. SOPPelaksanaanAnggaran Uang Makan ASN 5. SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 6. SOP Pelaksanaan Anggaran Uang Persediaan 7. SOP Pelaksanaan Anggaran Ganti Uang Persediaan 8. SOP Pelaksanaan Anggaran Pembayaran Langsung
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. Rencana Kerja Anggaran – Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Peringatan: Pencatatandan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Laporan Keuangan tidak Akuntabel. Dilaksanakan setiap bulan. 9. Aplikaasi SAS 10. Aplikasi SAIBA 11. Aplikasi Komdanas 12. Aplikasi e-Monev
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf /
Oprator
SAS dan
SAIBA
Kasubbag.
Keuangan
dan
Pelaporan
Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)
Sub Bagian
Rencana
Program
dan
Anggaran
Persyaratan/
perlengkapan Waktu Output
1. Melengkapi data pagu
belanja dana data dukung
yang akan direvisi sesuai
kebutuhan anggaran belanja
Data dukung
sesuai jenis
belanja yang
akan direvisi
1 (satu)
Hari
Dokumen data
dukung revisi
2. Meneliti usulan dan
kelengkapan data dukung
untuk revisi yang akan
diajukan sesuai kebutuhan
belanja
Data dukung
sesuai jenis
belanja yang
akan direvisi
1 (satu)
Hari
Dokumen data
dukung revisi
3. Menandatangani usulan dan
kelengkapan data dukung
untuk revisi yang akan
diajukan sesuai kebutuhan
belanja yang akan
diteruskan ke subbag
Rencana Program dan
Anggaran
Data dukung
sesuai jenis
belanja yang
akan direvisi
dan telah
ditandatangani
Dokumen data
dukung revisi
yang telah
ditandatangani
4. Mengirimkan data usulan
dan kelengkapan data
dukung untuk revisi yang
akan diajukan sesuai
kebutuhan belanja untuk
diproses lebih lanjut
Data dukung
sesuai jenis
belanja yang
akan direvisi
dan telah
ditandatangani
Dokumen data
dukung revisi
yang telah
ditandatangani
5. Menerima usulan revisi
anggaran belanja yang telah
ditanda tangani oleh
PPK/KPA untuk kemudian
diajukan ke Eselon I
Mahkamah Agung atau
Direktorat Jenderal
Anggaran Propinsi
Data dukung
sesuai jenis
belanja yang
akan direvisi
dan telah
ditandatangani
1
(satu)
Hari
Usulan Revisi
anggaran
belanja dan
arsip data
komputer
(ADK)
FORMUL-1/ PROKSI-15/KEU
Aplikasi SILABI