71 pailit 2009 pn.niaga.jkt.pst

Upload: hulu

Post on 01-Mar-2016

30 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    P U T U S A NNOMOR : 71/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang

    memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat pertama

    telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

    1. PT. CAKRAWALA GUNA USAHA, berkedudukan di Jalan Irida Barat Dalam IV Blok C.9/25 Bekasi 17112, selanjutnya disebut

    sebagai PEMOHON PAILIT I ;

    2. CV. INSAN PERDANA TEKNIK, berkedudukan di Desa Sleman Rt.07/14, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, selanjutnya

    disebut sebagai PEMOHON PAILIT II ;

    Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.

    YUNASRIL YUZAR, SH., 2. SUWANDI, SH., 3. MUTAHAR, SH. Advokat yang

    beralamat kantor di Jalan Raya Pangeran Diponegoro No.26 Kesenden Kota

    Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 30 September 2009,

    disebut PARA PEMOHON PAILIT ;

    L a w a n :

    YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN DAN PELAYANAN MEDIS (YPKPM) DHARMA NUSANTARA JAYA, berkedudukan di Jalan Perjuangan Majasem Kota Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai

    TERMOHON PAILIT ;

    Pengadilan Niaga tersebut ; ----------------------------------------------------------

    Setelah membaca berkas perkara ; -------------------------------------------------

    Setelah mendengar kedua belah pihak ; -------------------------------------------

    Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    --------------------------------- TENTANG DUDUK PERKARA ------------------------------

    Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

    18 Nopember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga

    Jakarta Pusat pada tanggal 19 Nopember 2009 dibawah register Nomor :

    71/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. yang mengemukakan hal-hal sebagai

    berikut :

    I. Termohon Pailit Memiliki Hutang Kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II Yang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

    A. Hutang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit I

    1. Bahwa, pada tanggal 01 April 2009 telah terjadi Kontrak Kerja /

    Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter

    Kampus Akper Dharma Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya

    No.034/SPPP-TK/IV/09 tanggal 01 April 2009 yang ditanda tangani oleh

    Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit hal mana Surat Perjanjian

    tersebut di selanjutnya di WARMERKING oleh Notaris KOMARUDIN, SH,

    dengan Nomor Warmerking : 553/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009, untuk

    Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus

    Akper Dharma Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya Tahap I (satu)

    sebanyak 5 (lima) Unit, dengan Nilai Total Borongan sebesar Rp.

    3.847.500.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta

    Lima ratus Ribu Rupiah) ; ---------------------------------- Bukti : P-1 -------------

    2. Bahwa, dari Kontrak Kerja / Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rumah

    Tinggal Dosen dan Dokter Kampus Akper Dharma Husada Yayasan

    Dharma Nusantara Jaya No.034/SPPP-TK/IV/09 tanggal 01 April 2009

    sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dibuatlah Surat Perintah Kerja,

    sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : 031/SPK/Y.DNJ/2009

    tertanggal 14 April 2009 ; --------------------------------------- Bukti : P-2 --------

    3. Bahwa, selanjutnya Pemohon Pailit I melaksanakan Pekerjaan

    sebagaimana Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja, sampai akhirnya

    pada tanggal 01 Juni 2009 telah dilakukan OPNAME PEKERJAAN yang

    hasilnya dituangkan dalam BERITA ACARA OPNAME PEKERJAAN

    No.001-BA/CGN-Y.DNJ/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 yang pada

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Pailit I telah melaksanakan

    Pekerjaan dimaksud telah mencapai progress pekerjaan sampai dengan

    36,53 % (tiga puluh enam koma lima puluh tiga persen), oleh karena-nya

    Pemohon Pailit I berhak atas pembayaran progress kerja tahap pertama

    sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Total Nilai Kontrak, sehinggal

    dapat dihitung sebesar : 30 % X Rp. 3.847.500.000,- = Rp.

    1.154.250.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus

    Lima Puluh Ribu Rupiah). ; ------------------------------------------- Bukti : P-3 -

    4. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Termohon Pailit mempunyai

    hutang kepada Pemohon Pailit I yang sudah jatuh tempo dan belum

    dibayar serta sudah dapat ditagih, sebesar Rp. 1.154.250.000,- (Satu

    Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

    Rupiah).;

    5. Bahwa, disamping itu berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya No.035/SP/Y.DNJ/IV/09 tanggal 01

    April 2009 yang ditanda tangani oleh Pemohon Pailit I dengan Termohon

    Pailit, hal mana Surat Perjanjian tersebut selanjutnya di WARMERKING

    oleh Notaris KOMARUDIN, SH, dengan Nomor Warmerking :

    552/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009, yaitu Perjanjian Pekerjaan

    Pengadaan Laptop H P sebanyak 200 (Duaratus) Unit untuk keperluan

    Termohon Pailit, dengan Total Nilai Kontrak sebesar Rp.2.856.000.000,-

    (Dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) ; ----- Bukti : P-4 ;

    6. Bahwa, untuk melaksanakan sebagaimana yang terurai dalamn Surat

    Perjanjian Pengadaan Barang Yayasan Dharma Nusantara Jaya

    No.035/SP/Y.DNJ/IV/09 tanggal 01 April 2009 yang ditanda tangani oleh

    Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, Pemohon Pailit I telah

    melaksanakan sebanyak 2 (dua) kali Pengiriman Barang, yaitu

    PERTAMA pada tanggal 17 April 2009 sebanyak 50 (lima puluh) unit

    Laptop H P sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 01

    April 2009 yang ditanda-tangani oleh Termohon Pailit dengan Pemohon

    Pailit I, dan KEDUA pada tanggal 23 April 2009 sebanyak 50 (lima puluh)

    unit Laptop H P sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang

    tertanggal 01 April 2009 yang ditanda-tangani oleh Termohon Pailit

    dengan Pemohon Pailit I ; ---------------------- Bukti : P-5, dan P-6 ; -----------

    3

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    7. Bahwa, harga Laptop per-Unit adalah Rp.14.280.000,- (Empat belas juta

    dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka berdasarkan INVOICE yang

    dikirim Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit yaitu INVOICE No :

    01/Inv/CGN-Keu/IV/09 tanggal 17 April 2009 senilai Rp.714.000.000,-

    (Tujuh ratus empat belas juta rupiah), dan INVOICE No : 02/Inv/CGN-

    Keu/IV/09 tanggal 23 April 2009 senilai Rp.714.000.000,- (Tujuh ratus

    empat belas juta rupiah), sehingga Total Tagihan Pemohon Pailit I

    terhadap Termohon Pailit berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan

    Barang Yayasan Dharma Nusantara Jaya No.035/SP/Y.DNJ/IV/09

    tanggal 01 April 2009 adalah sebesar Rp.1.428.000.000,- (Satu Milyar

    Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah); ----- Bukti : P-7, dan P-8 ;

    8. Bahwa, hal tagihan tersebut adalah terhadap Pengadaan LAPTOP 100

    Unit yang telah dikirim Pemohon Pailit I dan telah diterima oleh

    Termohon Pailit, maka Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian

    Pengadaan Barang Yayasan Dharma Nusantara Jaya

    No.035/SP/Y.DNJ/IV/09 tanggal 01 April 2009 hutang Termohon Pailit

    tersebut belum dibayar dan sudah dapat ditagih serta telah jatuh tempo

    terhitung sejak 01 Juni 2009 ;

    9. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Kontrak Kerja / Perjanjian

    Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus

    Akper Dharma Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya

    No.051/SPPP/Y.DNJ-CGN/IV/09 tanggal 23 April 2009 yang ditanda

    tangani oleh Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit hal mana Surat

    Perjanjian tersebut di LEGALISASI oleh Notaris KOMARUDIN, SH,

    dengan Nomor Legalisasi : 561/L/IV/2009 tanggal 23 April 2009, untuk

    Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus

    Akper Dharma Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya Tahap II (dua)

    sebanyak 5 (lima) Unit, dengan Nilai Total Proyek sebesar

    Rp.4.275.000.000,- (Empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

    ------------ Bukti : P-9 ------------

    10. Bahwa, hal Pekerjaan Pemborongan sebagaimana Surat Perjanjian

    tersebut tidak dapat berjalan karena Termohon Pailit Belum

    menyelesaikan pembayaran pekerjaan Tahap I (satu) maka untuk hal ini

    Termohon Pailit terkena Klaim Progres Kerja Pekerjaan Rumah Tinggal

    Dosen dan Dokter Kampus Akper Dharma Husada Yayasan Dharma

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Nusantara Jaya No.051/SPPP/Y.DNJ-CGN/IV/09 tanggal 23 April 2009,

    berdasarkan perhitungan Pemohon Pailit I adalah sebesar

    Rp.29.547.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh

    Tujuh Ribu Rupiah). Hal Klaim Progres kerja merupakan hutang

    Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I yang sudah jatuh tempo dan

    belum dibayar serta sudah dapat ditagih, sebesar Rp.29.547.000,- (Dua

    Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

    ---------------------------------- Bukti : P-10 ; ---------------------

    11. Bahwa, disamping Termohon Pailit terkena beban Klaim Progres Kerja

    sebagaimana tersebut di atas, karena Pemohon Pailit I telah memesan

    beberapa Material yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan

    pemborongan tersebut maka Termohon Pailit juga terkena beban Klaim

    Pengembalian Dana Deposit Material sebesar Rp.84.600.000,- (Delapan

    Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Hal Klaim Pengembalian

    Dana Deposit Material merupakan hutang Termohon Pailit kepada

    Pemohon Pailit I yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar serta sudah

    dapat ditagih, sebesar Rp.84.600.000,- (Delapan Puluh Empat Juta

    Enam Ratus Ribu Rupiah) ; ---------------- Vide Bukti : P-10 --------------------

    12. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2009 telah dibuat dan ditanda-tangani Surat

    Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Termohon Pailit dengan

    Pemohon Pailit I yaitu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor :

    045/SPPP/Y.DNJ-TK/V/2009 tentang Proyek Pembangunan Rumah Kos

    3 lantai untuk Akper Dharma Husada YAYASAN PENDIDIKAN

    KESEHATAN DAN PELAYANAN MEDIS (YPKPM) DHARMA

    NUSANTARA JAYA dengan Total Nilai Kontrak Pekerjaan sebesar

    Rp.7.884.000.000,- (Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh empat juta

    rupiah) ; --------------------------------- Bukti : P-11 ---------------------

    13. Bahwa, hal pekerjaan Pembangunan Rumah Kos 3 lantai tersebut belum

    dapat berjalan yang disebabkan bukan karena kesalahan Pemohon Pailit

    I, akan tetapi karena Perbuatan Termohon Pailit sendiri, maka sangat

    beralasan apabila Termohon Pailit juga terkena beban Klaim

    Pengembalian Dana Pekerjaan Rumah Kost 3 (tiga) lantai sebesar

    Rp.384.300.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus

    Ribu Rupiah). Hal Klaim Pengembalian Dana Pekerjaan Rumah Kost 3

    (tiga) lantai merupakan hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I

    5

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar serta sudah dapat ditagih,

    sebesar Rp.384.300.000,- (tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga

    Ratus Ribu Rupiah) ; --------- Vide Bukti : P-10 ----------

    14. Bahwa, Termohon Pailit juga terkena beban Klaim Pengembalian Dana

    Pekerjaan Rumah Kost 3 (tiga) lantai berdasarkan Kontrak / Perjanjian

    No.045/SPPP/Y.DNJ/V/09 tanggal 12 Mei 2009 sebesar Rp.20.000.000,-

    (Dua Puluh Juta Rupiah). Hal Klaim Pengembalian Dana Pekerjaan

    Rumah Kost 3 (tiga) lantai merupakan hutang Termohon Pailit kepada

    Pemohon Pailit I yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar serta sudah

    dapat ditagih, sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

    --------------------- Vide Bukti : P-10 ----------

    15. Bahwa, akibat Termohon Pailit belum membayar kepada Pemohon Pailit

    I atas hutang-hutang Termohon Pailit sebagaimana terurai di atas, maka

    Pemohon Pailit I merasa sangat dirugikan oleh Termohon Pailit, baik

    kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil. Untuk kerugian Immateriil

    yang diderita Pemohon Pailit I dapat dihitung sebesar Rp.200.000.000,-

    (Dua Ratus Juta Rupiah). Karena kerugian-kerugian yang diderita

    Pemohon Pailit I disebabkan karena perbuatan Termohon Pailit, maka

    kerugian Immateriil Pemohon Pailit sebesar Rp.200.000.000,- (Dua

    Ratus Juta Rupiah) harus dibebankan kepada Termohon Pailit dan

    merupakan hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang telah

    jatuh tempo dan belum dibayar ; ------ Vide Bukti : P-10 ------

    16. Bahwa, oleh karena-nya dapatlah dihitung , Termohon Pailit mempunyai

    Hutang kepada Pemohon Pailit I yang sudah dapat ditagih dan telah jatuh

    tempo adalah sebagai berikut :- Tagihan Pekerjaan Rumah : Rp.1.154.250.000,-

    - Tagihan Pengadaan Laptop : Rp.1.428.000.000,-

    - Klaim Progres Kerja Pekerjaan Rumah : Rp. 29.547.000,-

    - Klaim Pengembalian Dana Deposit Material : Rp. 84.600.000,-

    - Klaim Pengembalian Dana Pekerjaan Rumah Kost : Rp. 384.300.000,-

    - Klaim Pengembalian Dana Pekerjaan Rumah Kost : Rp. 20.000.000,-

    - Klaim Kerugian Immateriil : Rp. 200.000.000,- (+)

    Total Tagihan / Klaim : Rp.3.300.697.000,-

    17.Bahwa, hingga Pemohon Pailit I mengajukan Permohonan Pernyataan

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Pailit ini, Termohon Pailit Tidak Membayar Kewajiban-nya yang telah

    jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar Rp.3.300.697.000,- (Tiga

    Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

    Bahwa, karena TERMOHON PAILIT tidak pernah lagi melakukan

    pembayaran baik secara mengangsur maupun secara keseluruhan terhadap

    hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.3.300.697.000,-

    (Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu

    Rupiah), maka TERMOHON PAILIT telah terbukti secara sah menurut

    hukum mempunyai hutang kepada PEMOHON PAILIT I.

    B. Hutang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit II

    1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2009 telah terjadi Perjanjian Pengadaan

    Note Book antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit II

    sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 036/SPPP/Y.DNJ-IPT/III/2009,

    yang berisi Pengadaan Note Book / Laptop sebanyak 617 Unit dengan

    nilai total seharga Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), Bukti P-12;

    2. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2009 Temohon Pailit telah menerbitkan

    pesanan barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kepada

    Pemohon Pailit II ; ------------------------------------ Bukti : P-13 ------------------

    3. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2009, Pemohon Pailit II telah mengirim

    barang pesanan Termohon Pailit yaitu 50 (lima puluh) Unit Laptop merk

    Dell berikut dengan Tas-nya, yang telah diterima secara baik oleh

    Termohon Pailit dengan bukti Surat Serah Terima ------------ Bukti : P-14 ;

    4. Bahwa, harga barang pesanan Termohon Pailit 50 (lima puluh) Unit

    Laptop merk Dell berikut dengan Tas-nya yaitu sebesar 50 X @

    Rp.13.000.000,- = Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

    5. Bahwa, dari Tagihan Pemohon Pailit II terhadap Termohon Pailit sebesar

    Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Pemohon

    Pailit II merasa telah menerima Pembayaran dari Termohon Pailit melalui

    Transfer Bank ke rekening Pemohon Pailit II sebesar Rp.170.000.000,-

    (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga hutang Termohon Pailit

    kepada Pemohon Pailit II adalah sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus

    7

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    delapan puluh juta rupiah) ;

    6. Bahwa, pada tanggal 04 April 2009 telah diterbitkan Surat Pernyataan

    dari Termohon Pailit dengan Nomor Surat, No. 015/SP/Y-DNJ/III/2009.,

    pada pokok-nya berisi Pernyataan termohon Pailit akan melunasi

    pembayaran atas pembelian Laptoptersebut kepada Pemohon Pailit II

    pada hari RABU tanggal 8 April 2009, dan apabila tidak dapat memenuhi

    sebagaimana tersebut di atas maka Termohon Pailit bersedia dituntut

    baik pidana maupun perdata ; ------ Bukti : P-15 ------

    7. Bahwa, alat-alat pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Termohon

    Pailit untuk pelunasan kepada Pemohon Pailit II yaitu dengan CEK, akan

    tetapi ternyata CEK yang digunakan oleh Termohon Pailit untuk

    membayar hutang-hutang-nya kepada Pemohon Pailit II ternyata adalah

    CEK kosong tidak ada dana-nya dan atas nama orang lain Bukti : P-16 ;

    8. Bahwa, disamping pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Pailit

    menggunakan CEK yang ternyata CEK kosong, Termohon Pailit pun

    menjanjikan pembayaran dengan Bank Garansi (BG) dari PT. Bank

    Mandiri (Persero), Tbk., akan tetapi akhirnya diketahui bahwa Bank

    Garansi yang dinyatakan Termohon Pailit setelah dimintakan Konfirmasi

    Kebenaran Bank Garansi kepada Bank dimaksud ternyata Bank Garansi

    dimaksud Tidak Pernah Diterbitkan dan Tidak Tercatat pada Administrasi

    PT. Bank Mandiri (persero), Tbk.; ---------------------- Bukti : P-17 ------------

    9. Bahwa, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Nomor :

    036/SPPP/Y.DNJ-IPT/III/2009 tanggal 10 Maret 2009, menentukan

    bahwa : Cara Pembayaran Pengadaan Note Book Yayasan Dharma

    Nusantara Jaya Cirebon adalah dengan cara pembayran dibayarkan

    setelah 45 (empat puluh lima) hari dari penerimaan barang . ;

    10. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian

    Nomor : 036/SPPP/Y.DNJ-IPT/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 dan Surat

    Pernyataan dari Termohon Pailit dengan Nomor Surat, No. 015/SP/Y-

    DNJ/III/2009 tanggal 04 April 2009, maka hal tersebut merupakan hutang

    Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II yang telah jatuh tempo dan

    telah dapat ditagih ;

    Bahwa, karena TERMOHON PAILIT tidak pernah lagi melakukan pembayaran

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    baik secara mengangsur maupun secara keseluruhan terhadap hutang yang

    telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. Rp.480.000.000,- (empat ratus

    delapan puluh juta rupiah), maka TERMOHON PAILIT telah terbukti secara sah

    menurut hukum mempunyai hutang kepada PEMOHON PAILIT II.

    II. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PAILIT

    1. Bahwa, Permohonan Pernyataan Pailit A quo telah sesuai dengan

    ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor : 37 Tahun

    2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

    yang mengatur mengenai syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit ;

    2. Bahwa, Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

    Pembayaran Utang Nomor : 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa :

    Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar

    lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

    dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya

    sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

    Bahwa, berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang telah kami

    uraikan di atas, yang mana TERMOHON PAILIT telah terbukti

    mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikit-

    pun satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka

    TERMOHON PAILIT dapat dinyatakan pailit dengan mengingat kepada

    ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

    dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

    3. Bahwa, selanjutnya Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor : 37 Tahun 2004 tentang

    Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan :

    Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta

    atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

    dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU

    Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

    Pembayaran Utang, telah dipenuhi.

    Bahwa, berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang telah kami

    uraikan di atas, dimana telah terbukti bahwa TERMOHON PAILIT

    disamping mempunyai 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas sedikit-

    9

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    nya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya

    fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON

    PAILIT belum melunasi seluruh hutangnya, sehingga Tindakan

    TERMOHON PAILIT tersebut telah memenuhi syarat ketentuan yang di

    atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor : 37 Tahun

    2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

    Maka oleh karena itu Permohonan Pernyataan Pailit A quo patut dan pantas

    serta selayaknya DIKABULKAN, dan karena-nya PEMOHON PAILIT I dan

    PEMOHON PAILIT II / PARA PEMOHON PAILIT Mohon Kepada Pengadilan

    Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim yang

    Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa :

    TERMOHON PAILIT PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.

    III. PENUNJUKAN KURATOR

    Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (3) UU Nomor : 37

    Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

    Utang, yang mengatur tentang Pengangkatan Kurator, maka PARA

    PEMOHON PAILIT (Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II) Mohon Kepada

    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis

    Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara A quo untuk menunjuk dan

    mengangkat KURATOR PAILIT, serta mengangkat Hakim Pengawas untuk

    mengawasi proses Pengurusan dan Pemberesan Harta TERMOHON

    PAILIT ;

    Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PEMOHON PAILIT (Pemohon Pailit I

    dan Pemohon Pailit II) dengan segala kerendahan hati Mohon Kepada

    Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim

    yang Memeriksa dan Mengadili perkara A quo agar berkenan memberikan

    PUTUSAN / PENETAPAN sebagai berikut :

    1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PAILIT I dan PEMOHON PAILIT

    II untuk seluruhnya ;

    2. Menyatakan TERMOHON PAILIT PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT

    HUKUMNYA ;

    3. Menunjuk dan Mengangkat KURATOR PAILIT TERMOHON PAILIT ;

    4. Menghukum TERMOHON PAILIT untuk membayar seluruh biaya yang timbul

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    akibat perkara ini ;

    A t a u :

    Apabila Majelis Hakim Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    berpendapat lain, Mohon Putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo et Bono)

    Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para

    Pemohon datang diwakili oleh kuasanya yaitu, YUNASRIL YUZAR, SH.,

    SUWANDI, SH., MUTAHAR, SH. sedangkan Termohon datang menghadap

    kuasanya : UGI HIKMAT SUGIA, SH., Advokat-advokat pada Law Office

    HIKMAT SUGIA & Partners, berdomisili kantor di Jalan Kesepuhan Timur

    Nomor 08, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

    tertanggal 30 Nopember 2009 ;

    Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Surat Permohonan Pailit dan

    atas permohonan tersebut kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada

    permohonannya ;

    Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,

    Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 15 Desember 2009, dengan

    mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

    Terhadap : Pendahuluan

    1. Bahwa, memang benar berdasarkan Akta Yayasan Dharma Nusantara

    Jaya tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 63 dinyatakan bahwa MOHAMAD

    ADI GIPRA, SH. adalah menjabat sebagai Sekretaris, namun sejak

    tanggal 3 Agustus 2009 telah diberhentikan dengan tidak hormat ;

    Bahwa, berdasakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun

    2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

    tentang Yayasan, dapat disimpulkan bahwa kepengurusan yayasan adalah

    bersifat kolektif kolegial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Akta Yayasan Dharma Nusantara Jaya tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 63,

    yang menyatakan bahwa :

    Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus

    lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta

    mewakili Yayasan ;

    Bahwa, walaupun seandainya benar Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 16

    Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris KOMARUDIN, SH. itu ada,

    11

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    maka MOHAMAD ADI GIPRA, SH., selaku Penerima Kuasa hanyalah

    bertindak untuk dan atas nama Drs. TARMIDI ARIA SENA selaku Pemberi

    Kuasa ;

    Bahwa, karena sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Akta Yayasan

    Dharma Nusantara Jaya tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 63, agar dapat

    bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan haruslah

    dengan salah seorang nggota Pengurus lainnya, tidak bisa MOHAMAD ADI

    GIPRA, SH. sendirian ;

    Bahwa, apabila mencermati Kontrak Kerja/ Perjanjian Pemborongan

    Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus Akper Dharma

    Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya Nomor 034/SPPP-TK/IV/09

    tanggal 1 April 2009 yang diwarmerking oleh Notaris KOMARUDIN, SH.,

    Nomor : 553/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009 (P-1) dan Surat Perintah

    Kerja Nomor : 031/SPK/Y.DNJ/2009 tanggal 14 April 2009 (P-2), maka

    dapat dilihat bahwa yang menandatangani Surat-surat tersebut hanyalah

    MOHAMAD ADI GIPRA, SH., tanpa disertai salah seorang anggota

    Pengurus lainnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang-

    undang Yayasan jo Pasal 18 ayat (1) Akta Yayasan Dharma Nusantara

    Jaya tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 63 ;

    Bahwa, dengan demikian Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit kepada

    Termohon Pailit adalah keliru, karena seharusnya diajukan kepada

    MOHAMAD ADI GIPRA, SH., bukan kepada Termohon Pailit, oleh karena

    itu Permohonan Pailit Nomor 71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan

    Niaga Jakarta Pusat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

    diterima ;

    2. Bahwa, ternyata Pemohon Pailit I tidak konsisten, ambivalen dan menerapkan standar ganda dalam melakukan upaya hukum ini ;

    Bahwa, ternyata Pemohon Pailit I dalam perkara Nomor :

    71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini

    adalah juga selaku salah satu Penggugat dalam perkara gugatan perdata

    Nomor : 58/Pdt.G/2009/ PN.Cn. di Pengadilan Negeri Cirebon, yang sampai

    saat ini masih dalam proses persidangan dan belum mempunyai putusan

    yang telah berkekuatan hukum tetap ;

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Bahwa, Permohonan Pailit dan Gugatan Perdata adalah sama-sama

    merupakan upaya hukum, namun apabila melihat sifatnya kedua upaya hukum tersebut bersifat fakultatif, pilihan upaya hukum salah satu telah menggugurkan hak untuk melakukan upaya hukum lainnya ;

    Bahwa, gugatan perdata Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Cn. di Pengadilan

    Negeri Cirebon didaftarkan pada tanggal 3 November 2009, sedangkan

    Permohonan Pailit Nomor 71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan

    Niaga Jakarta Pusat didaftarkan pada tanggal 19 November 2009 ;

    Bahwa, dengan demikian Permohonan Pailit Nomor : 71/

    Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat haruslah

    ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

    3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 37

    tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang

    dipertegas oleh pendapat RAHAYU HARTINI, SH., MSi., M.Hum., dalam

    Bukunya HUKUM KEPAILITAN halaman 27 menjelaskan bahwa salah satu

    syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit adalah harus terhadap debitur

    yang benar-benar tidak mampu membayar bukan debitur yang tidak mau

    membayar kemudian minta dijatuhi kepailitan ;

    Bahwa, Termohon Pailit sampai saat ini tidak pernah mengakui memiliki dan

    tidak pernah mau membayar utang kepada Para Pemohon Pailit, karena Termohon Pailit menganggap kerugian yang diderita oleh Para Pemohon

    Pailit adalah perbuatan melawan hukum penipuan dan penggelapan yang

    dilakukan secara pribadi oleh MOHAMAD ADI GIPRA, SH., bukan atas

    nama Termohon Pailit ;

    Bahwa, oleh karena itu Permohonan Pailit Nomor : 71/ Pailit/2009/PN.

    Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah tidak memenuhi

    syarat formil sebuah permohonan pailit, sehingga sudah seharusnya

    Permohonan Pailit Nomor : 71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt. Pst. di Pengadilan

    Niaga Jakarta Pusat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

    diterima.

    4. Bahwa, kaidah hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan adalah bahwa

    secara esensia penerapan kepailitan harus dilakukan atau diselesaikan

    13

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai

    debitur atau kepentingan kreditur secara seimbang ;

    Bahwa, lebih lanjut RAHAYU HARTINI, SH., MSi., M.Hum., dalam Bukunya

    HUKUM KEPAILITAN halaman 195 alinea pertama menerangkan bahwa

    potensi dan prospek dari usaha debitur harus pula dipertimbangkan secara

    baik. Jika Debitur masih memiliki potensi dan prospek, sehingga merupakan

    tunas-tunas yang masih berkembang, seharusnya masih diberi kesempatan

    untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit harus

    ULTIRUM REMIDIUM ;

    Bahwa, Termohon Pailit saat ini masih mengelola Akper Dharma Husada

    dengan tidak kurang dari 500 mahasiswa dan mahasiswi yang masih aktif

    mengikuti kegiatan belajar dan mengajar, bahkan Termohon Pailit melihat

    perkembangan Akademi Keperawatan sudah merencanakan akan

    membuka program studi baru ;

    Bahwa, oleh karena Termohon Pailit masih memiliki prospek untuk

    berkembang maka sudah seharusnya Permohonan Pailit Nomor::

    71/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut

    ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

    Terhadap : I. Termohon Pailit Memiliki Utang kepada Pemohon Pailit I dan

    Pemohon Pailit II yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

    A. Terhadap utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I ;

    1. Bahwa, Termohon Pailit mohon agar hal-hal yang sudah terurai pada

    Bagian Pendahuluan sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian

    ini, mohon agar dapat diangap termuat kembali dan menjadi Bagian yang

    tidak terpisahkan pada Bagian ini ;

    2. Bahwa, Termohon Pailit menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali

    yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini ;

    3. Bahwa, setiap akhir semester Akper Dharma Husada selalu membuat

    rencana program kerja dan anggaran belanja untuk semester berikutnya ;

    Bahwa, baik dalam semester ganjil dan genap tahun ajaran 2008/2009

    dan 2009/2010, Termohon Pailit tidak memiliki program kerja dan

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    anggaran belanja untuk membangun rumah tinggal Dosen dan Dokter

    Tahap I tersebut, berdasarkan Kontrak Kerja/ Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal Dosen dan Dokter Kampus Akper Dharma

    Husada Yayasan Dharma Nusantara Jaya, No.034/SPPP-TK/IV/09

    tanggal 1 April 2009, yang diwarmerking oleh Notaris KOMARUDIN, SH.,

    No : 553/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009 (Bukti P-1) dan Tahap II

    No.051/SPPP/Y.DNJ-CGN/IV/09 tanggal 23 April 2009, yang dilegalisasi

    oleh Notaris KOMARUDIN, SH., No : 561/W/IV/2009 tanggal 23 April

    2009;

    Bahwa, selain itu pembangunan rumah tinggal untuk dosen dan

    karyawan bukan merupakan prioritas program kerja Termohon Pailit,

    karena apabila dilihat dari nilai unit bangunan rumah yang dibangun oleh

    Pemohon Pailit I ternyata termasuk dalam kategori rumah mewah yang

    masing-masing unitnya berharga ratusan juta rupiah, yang sangat tidak

    terjangkau oleh para dosen Termohon Pailit ;

    Bahwa, pembangunan rumah tinggal tersebut juga tidak masuk akal

    karena, Termohon Pailit sampai saat ini tidak memiliki dokter baik profesi

    dokter maupun dosen yang bergelar dokter ;

    4. Bahwa, demikian pula pengadaan 200 (dua ratus) unit laptop berdasarkan

    Surat Perjanjian Pengadaan Barang Yayasan Dharma Nusantara Jaya

    No.035/SP/Y.DNJ/IV/09 tanggal 01 April 2009, yang diwarmerking oleh

    Notaris KOMARUDIN, SH., No : 552/W/IV/2009 tanggal 14 April 2009

    (Bukti P-4) adalah bukan merupakan program kerja dan prioritas

    Termohon Pailit ;

    5. Bahwa, demikian pula pembangunan rumah kos 3 lantai berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.045/SPPP/Y.DNJ/IV/09

    tanggal 12 Mei 2009 (Bukti P-11) adalah bukan merupakan program kerja

    dan prioritas Termohon Pailit ;

    6. Bahwa, karena pembangunan rumah tinggal dosen dan dokter, pengadaan

    laptop dan pembangunan rumah kos bukan merupakan program kerja

    dan prioritas Termohon Pailit, maka merupakan agenda pribadi

    MOHAMAD ADI GIPRA, SH., sehingga Termohon Pailit menolak untuk

    membayar utang-utang tersebut ;

    15

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    B. Terhadap utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II ;

    1. Bahwa, Termohon Pailit mohon agar hal-hal yang sudah terurai pada lain

    sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian ini, mohon agar dapat

    diangap termuat kembali dan menjadi Bagian yang tidak terpisahkan

    pada Bagian ini ;

    2. Bahwa, Termohon Pailit menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali

    yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini ;

    3. Bahwa, setiap akhir semester Akper Dharma Husada selalu membuat

    rencana program kerja dan anggaran belanja untuk semester

    berikutnya ;

    Bahwa, baik dalam semester ganjil dan genap tahun ajaran 2008/2009

    dan 2009/2010, Termohon Pailit tidak memiliki program kerja dan

    anggaran belanja untuk Pengadaan Note Book/ Laptop tersebut,

    berdasarkan Surat Perjanjian No.036/SPPP/Y.DNJ-IPT/III/09 tanggal 10

    Maret 2009 (Bukti P-12) ;

    Bahwa, selain itu pengadaan Note Book bukan merupakan prioritas

    program kerja Termohon Pailit, karena apabila dilihat dari nilai unit Note

    Book sebesar Rp.13.000.000,00. (tiga belas juta rupiah) ternyata

    termasuk dalam kategori mahal, yang sangat tidak terjangkau oleh para

    mahasiswa-mahasiswi Termohon Pailit ;

    4. Bahwa, adanya Surat Pernyataan Nomor : 015/SP/Y-DNJ/III/2009 dari

    MOHAMAD ADI GIPRA, SH., tanggal 04 April 2009, yang menyatakan

    akan melunasi pembayaran atas laptop tersebut kepada Pemohon Pailit

    II pada hari Rabu, tanggal 8 April 2009, dan apabila tidak dapat

    memenuhi sebagaimana tersebut di atas, maka MOHAMAD ADI

    GIPRA, SH., bersedia dituntut baik pidana maupun perdata ;

    Bahwa, dalam Surat Pernyataan tersebut telah ditentukan adanya

    pilihan hukum yang dapat ditempuh apabila MOHAMAD ADI GIPRA, SH. tidak memenuhi isi Surat Pernyataan tersebut, yaitu melaporkan

    pidana atau mengajukan gugatan perdata ;

    Bahwa, ternyata Pemohon Pailit II tidak melakukan pilihan hukum untuk

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    melaporkan pidana maupun untuk mengajukan gugatan perdata, namun

    lebih memilih mengajukan permohonan pailit bersama-sama dengan

    Pemohon Pailit I, yang nyata-nyata bukan termasuk pilihan hukum yang

    diatur dalam Surat Pernyataan tersebut ;

    5. Bahwa, karena pengadaan Note Book bukan merupakan program kerja

    dan prioritas Termohon Pailit, maka merupakan agenda pribadi

    MOHAMAD ADI GIPRA, SH., sehingga Termohon Pailit menolak untuk

    membayar utang-utang tersebut ;

    Terhadap : II. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

    1. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Pendahuluan, Termohon

    Pailit menganggap Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit tidak

    memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil yang diatur dalam

    Undang-undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

    Penaundaan Pembayaran Kewajiban Utang ;

    2. Bahwa, Termohon Pailit menolak mengakui seluruh utang-utang yang telah

    diuraikan oleh Para Pemohon Pailit dalam Permohonannya, karena

    seharusnya diajukan kepailitan diajukan kepada MOHAMAD ADI GIPRA,

    SH., bukan kepada Termohon Pailit ;

    3. Bahwa, oleh karenanya Termohon Pailit menolak dan tidak mau membayar

    utang-utang tersebut ;

    4. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, maka Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

    Terhadap : III. Penunjukkan Kurator.

    Bahwa, mengingat Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit tidak memenuhi

    persyaratan baik formil maupun materiil, maka permohonan penunjukkan

    kurator a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

    Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Termohon Pailit

    mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan

    17

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    sebagai berikut :

    1. Menolak Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;

    2. Menolak menyatakan Termohon Pailit pailit dengan segala akibat

    hukumnya ;

    3. Menolak penunjukkan dan pengangkatan curator pailit Termohon Pailit ;

    4. Menghukum Para Pemohon Pailit untk membayar seluruh biaya yang timbul

    dalam persidangan ini.

    A t a uApabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-

    adilnya ;

    Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

    tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

    1. Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

    Proyek Pembangunan Rumah Tinggal dokter & Dosen Kampus Akper

    Dharma Husada Cirebon, Nomor :034/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009,

    tertanggal 01 April 2009, diberi tanda P-1 ;

    2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah kerja dalam rangka

    pembangunan rumah tinggal dokter dan Dosen Akper Dharma Husada,

    Nomor 031/SPK/Y.DNJ/2009, tertanggal 14 April 2009, diberi tanda P-

    2 ;

    3. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Opname Pekerjaan,

    Nomor : 001-BA/CGN-Y-DNJ/VI/2009 atas kontrak kerja Nomor :

    034/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009 tertanggal 01 April 2009, diberi tanda P-3 ;

    4. Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice dari PT. Cakrawala Guna Nusa

    kepada Yayasan Dharma Nusantara Jaya sebesar Rp.1.154.250.000,-

    (satu milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu

    rupiah), diberi tanda P-3A ;

    5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan atas

    pembayaran dari Yayasan Dharma Nusantara Jaya berupa satu lembar

    Cek No. EAA.01.961716 dari Bank Jabar Banten sebesar

    Rp.1.154.250.000,- ternyata rekening telah ditutup, diberi tanda P-3B ;

    6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Barang

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya Nomor :035/SP/Y.DNJ/IV/2009, diberi

    tanda P-4 ;

    7. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Barang pada

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    tanggal 17 April 2009 berupa Laptop sebanyak 50 buah berdasarkan

    perjanjian Nomor :035/SP/Y.DNJ/IV/2009, diberi tanda P-5 ;

    8. Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice tertanggal 17 April 2009 kepada

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya yaitu sejumlah Rp.714.000.000,-,

    diberi tanda P-6 ;

    9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan atas

    pembayaran dari Yayasan Dharma Nusantara Jaya berupa satu lembar

    Cek No. EAA.01 961709 dari Bank Jabar Banten sebesar

    Rp.357.000.000,-ternyata rekening telah tutup, diberi tanda P-6 A ;

    10.Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan atas

    pembayaran dari Yayasan Dharma Nusantara Jaya berupa satu lembar

    Cek No. EAA.01 961710 dari Bank Jabar Banten sebesar

    Rp.357.000.000,- ternyata rekening telah tutup, diberi tanda P-6 B ;

    11.Foto copy Berita Acara Penyerahan Barang pada tanggal 23 April 2009

    berupa Laptop sebanyak 50 unit berdasarkan perjanjian Nomor :

    035/SP/Y.DNJ/IV/ 2009, diberi tanda P-7 ;

    12. Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice tertanggal 23 April 2009

    kepada Yayasan Dharma Nusantara Jaya yaitu sejumlah

    Rp.714.000.000,-, diberi tanda P-8 ;

    13. Foto copy sesuai dengan aslinya Pembayaran dari Yayasan Dharma

    Nusantara Jaya berupa 2 lembar Cek No. EAA.01 961703 dan Cek No.

    EAA.01.961715 dengan nilai nominal masing-masing Cek sejumlah

    Rp.357.000.000,- jadi 2 lembar cek berjumlah Rp.714.000.000,- akan

    tetapu kedua cek tersebut kosong tidak ada dananya, diberi tanda P-8

    A ;

    14. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan

    Pekerjaan Proyek Rumah Tinggal dokter dan Dosen Kampus Akper

    Dharma Husada Cirebon, Nomor : 051/SPPP/Y.DNJ-CGN/IV/2009,

    tertanggal 23 April 2009, diberi tanda P-9 ;

    15. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan

    Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Kos 3 lantai, Nomor :

    045/SPPP/Y.DNJ-TK/V/2009, tertanggal 12 Mei 2009, diberi tanda P-10 ;

    16. Foto copy sesuai dengan aslinya Rincian tagihan klaim PT.

    CAKRAWALA GUNA NUSA sejumlah Rp.3.300.697.00,-, diberi tanda P-

    11 ;

    19

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    17. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pengadaan Note Book

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya Cirebon, Nomor :036/SPPP/Y.DNJ-

    IPT/III/2009, antara Ketua Yayasan Dharma Nusantara Jaya dengan

    Direktur CV. Insan Perdana Teknik, diberi tanda P-12 ;

    18. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Barang dengan

    Nomor :036/B/SPK/-DNJ/III/2009, yaitu Pengadaan Note Book untuk

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya Cirebon kepada Direktur CV. Insan

    Perdana Teknik, diberi tanda P-13 ;

    19. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Serah Terima barang Laptop

    DELL berikut tas Laptop DELL sebanyak 50 unit yaitu dari CV. Insan

    Perdana Teknik kepada pihak penerima yaitu Yayasan Dharma

    Nusantara Jaya, diberi tanda P-14 ;

    20. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Nomor :015/SP/Y-

    DNJ/III/09 yang dibuat oleh Ketua Yayasan Dharma Nusantara Jaya,

    yaitu pernyataan untuk melunasi sisa pembayaran pada tanggal 8 April

    2009, diberi tanda P-15 ;

    21. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan dari Bank

    Jabar Banten atas 1 buah cek dengan No. DAA. 769755 dengan nilai

    Rp.200.000.000,-, diberi tanda P-16 ;

    22. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan dari Bank

    Jabar Banten atas 1 buah cek dengan No. EAA.01. 960102 dengan nilai

    Rp.100.000.000,-, diberi tanda P-16 A ;

    23. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan dari Bank

    Jabar Banten atas 1 buah cek dengan No. EAA.01.960104 dengan nilai

    Rp.195.000.000,-, diberi tanda P-16 B ;

    24. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan dari Bank

    Jabar Banten atas 1 buah cek dengan No. EAA.01. 960105 dengan nilai

    Rp.455.000.000,-, diberi tanda P-16 C ;

    25. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Konfirmasi kebenaran Bank

    Garansi Mandiri, Nomor : 6.CB.IPN/RM/037/2009, tanggal 30 Maret

    2009, diberi tanda P-17 ;

    26. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2009 yang dibuat

    dihadapan Notaris Komarudin, SH., diberi tanda P-18 ;

    27. Foto copy Akta Berita Acara alih kelola Yayasan Pendidikan Kesehatan

    dan Pelayanan Medis Dharma Husada kepada Yayasan Dharma

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Nusantara Jaya, diberi tanda P-19 ;

    Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon

    telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah

    diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

    1. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Yayasan

    Dharma Nusantara Jaya tanggal 26 Agustus 2008

    Nomor 63 Pasal 18 ayat (1), diberi tanda T-1 ;

    2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan

    Pembina Yayasan Dharma Nusantara Jaya

    Nomor :KEP-03/P/YDNJ/VIII/2009, tanggal 3

    Agustus 2009, diberi tanda T- 2 ;

    3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda

    Penerimaan Laporan No. Pol.

    :LP/1067/B/VIII/2009/JBR/WIL/CRB-RESTA, tanggal

    19 Agustus 2009, diberi tanda T- 3 ;

    4. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik

    Nomor : 1577/Karya Mulya, Surat Ukur, tanggal 13

    April 2009, Nomor : 48/Karya Mulya/2009, atas

    nama Drs. TARMIDI ARIA SENA, diberi tanda T- 4 ;

    5. Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Anggaran

    Biaya dan Realisasi Akper Dharma Husada Cirebon

    semester ganjil tahun ajaran 2008/2009, tanggal 31

    Juli 2008, diberi tanda T- 5 ;

    6. Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Anggaran

    Biaya dan Realisasi Akper Dharma Husada Cirebon

    semester genap tahun ajaran 2008/2009, tanggal 31

    Januari 2009, diberi tanda T- 6 ;

    7. Foto copy sesuai dengan aslinya Rencara Anggaran

    Biaya dan Realisasi Akper Dharna Husada Cirebon

    semester ganjil tahun ajaran 2009/2010 tanggal 31

    Juli 2009, diberi tanda T- 7 ;

    8. Foto copy Gugatan Perdata perkara No.

    32/Pdt.G/2009/PN.Cn., diberi tanda T- 8 ;

    21

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    9. Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan Perdata

    perkara Nomor :35/ Pdt.G/2009/PN.Cn. di

    Pengadilan Negeri Cirebon, diberi tanda T- 9 ;

    10.Tidak diajukan ;

    11.Foto copy sesuai dengan aslinya Gugatan Perdata

    perkara Nomor :62/Pdt.G/2009/PN.Cn. di Pengadilan

    Negeri Cirebon, diberi tanda T- 11 ;

    12.Foto copy sesuai dengan aslinyaGugatan Perdata

    perkara Nomor : 58/Pdt.G/2009/PN.Cn. di

    Pengadilan Negeri Cirebon, diberi tanda T- 12 ;

    Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 06 Januari

    2010 datang 4 (empat) orang Kreditur Lain dan mengajukan bukti-bukti tertulis

    masing-masing sebagai berikut :

    I. Kreditur Lain (KL-I) ABDUL HAKIM SIREGAR, mengajukan bukti sbb. :

    1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

    Proyek Pembangunan Rumah Tinggal dokter & Dosen Kampus Akper

    Dharma Husada Cirebon, perjanjian Nomor :063/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009,

    tanggal 28 Mei 2009, diberi tanda KL-I-1 ;

    2. Tidak diajukan

    3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja No. 056/SPK/

    Y.DNJ/V/2009 untuk pembangunan rumah tinggal 285, sebanyak 2 unit di

    Jalan Raya Sumber Kemantren, Kabupaten Cirebon, diberi tanda KL-I-3;

    4. Foto copy sesuai dengan aslinya slip setoran dari CV. Kreasi Utama ke

    sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juni

    2009, diberi tanda KL-I-4 ;

    5. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti-bukti pengeluaran selama proyek

    berlangsung, diberi tanda KL-I-5 ;

    II. Kreditur Lain (KL-II) PUGUH YUDIANTO, SE. mengajukan bukti sbb.:

    1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian

    Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah

    Tinggal dokter dan Dosen Kampus Akper Dharma Husada

    Cirebon, Nomor : 042/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009 pada tanggal

    25 April 2009, diberi tanda KL-II-1 ;

    2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja Nomor :

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    038/SPK/Y.DNJ/2009, tanggal 25 April 2009, jenis pekerjaan

    Pembangunan Rumah Tinggal T.285 sebanyak 2 (dua) unit,

    diberi tanda KL-II-2 A ;

    3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Lapangan

    Nomor : 040/SPL/Y.DNJ/IV/2009, tanggal 25 April 2009, diberi

    tanda KL-II-2 B ;

    4. Foto copy Tagihan Pekerjaan (Invoice) Nomor 01/P-

    Term/265/VI/2009, pertanggal 19 Juni 2009 kepada Yayasan

    Dharma Nusantara Jaya untuk pembayaran Termin I, diberi

    tanda KL-II-3 A ;

    5. Foto copy Tagihan Pengambilan Deposit Material, Nomor

    02/P-Term/265/VI/2009 pertanggal 19 Juni 2009 kepada

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya untuk pengembalian uang

    pembelian material, diberi tanda KL-II-3 B ;

    6. Foto copy Akta Nomor 10 pertanggal 15 Januari 2009 yang

    dibuat dihadapan Notaris Komarudin, SH. di Cirebon mengenai

    Kuasa dari Drs. Tarmidi Arta Sena sebagai Ketua Yayasan

    Dharma Nusantara Jaya memberikan kuasa kepada Mohamad

    Adi Gipra, SH. selaku Sekretaris Yayasan Dharma Nusantara

    Jaya, diberi tanda KL-II-4 ;

    7. Foto copy Akta Nomor 11 pertanggal 16 Januari 2009 yang

    dibuat dihadapan Notaris Komarudin, SH. di Cirebon mengenai

    Berita Acara Alih Kelola Yayasan Pendidikan Kesehatan dan

    Pelayanan Medis Dharma Husada kepada Yayasan Dharma

    Nusantara Jaya, diberi tanda KL-II-5 ;

    III. Kreditur Lain (KL-III) Christyo Sarwogo, mengajukan bukti sbb.:

    1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian

    Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah

    Tinggal dokter dan Dosen Kampus Akper Dharma Husada

    Cirebon, Nomor : 020/SPPP/Y.DNJ-TK/III/2009 pada tanggal

    24 Maret 2009, diberi tanda KL-III-1 ;

    2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja Nomor :

    21/SPK/Y.DN/2009, diberi tanda KL-III-2 ;

    3. Foto copy sesuai dengan aslinya Tagihan Pekerjaan (Invoice)

    Nomor : 01/ACA/VI/2009 pertanggal 23 Juni 2009 kepada

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya untuk pembayaran Termin

    I , diberi tanda KL-III-3 A ;

    23

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    4. Foto copy sesuai dengan aslinya Tagihan Pengembalian

    Deposit Material Nomor 02/ACA/VI/2009/e pertanggal 23 Juni

    2009 kepada Yayasan Dharma Nusantara Jaya untuk

    pengembalian uang pembelian material yang belum

    dilaksanakan sebesar Rp.100.687.000,- dengan periode waktu

    pembayaran sampai dengan 30 Juni 2009, diberi tanda KL-III-

    3 B ;

    5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penolakan

    (SKP) dari Bank Jabar Banten atas jaminan pembayaran

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya dengan Cek Nomor :

    EAA.01960116 atas nama CV. Arum Bangkit dari Bank Jabar

    Banten sebesar Rp.1.282.500.000,- dengan alasan saldo tidak

    mencukupi, diberi tanda KL-III-4 ;

    6. Foto copy Akta Nomor 10 pertanggal 15 Januari 2009 yang

    dibuat dihadapan Notaris Komarudin, SH. di Cirebon,

    mengenai Kuasa dari Drs. Tarmidi Arta Sena sebagai Ketua

    Yayasan Dharma Nusantara Jaya memberikan kuasa kepada

    Mohamad Adi Gipra, SH. selaku Sekretaris Yayasan Dharma

    Nusantara Jaya, diberi tanda KL-III-5 ;

    7. Foto copy Akta Nomor 11 pertanggal 16 Januari 2009 yang

    dibuat dihadapan Notaris Komarudin, SH. di Cirebon mengenai

    Berita Acara Alih Kelola Yayasan Pendidikan Kesehatan dan

    Pelayanan Medis Dharma Husada kepada Yayasan Dharma

    Nusantara Jaya, diberi tanda KL-III-6 ;

    IV. Kreditur Lain (KL) BUDI SETYANTO, mengajukan bukti sebagai berikut :

    1. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan

    Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

    Dokter & Dosen Kampus Akper Darma Husada

    Cirebon No.062/SPPP/Y.DNJ-TK/IV/2009,

    tertanggal 28 Mei 2009, diberi tanda KL-IV- 1 ;

    2. Foto copy Surat Perintah Kerja dalam rangka

    pembangunan rumah tinggal Dokter & Dosen

    Akper Dharma Husada dengan No.

    055/SPK/Y.DNJ/V/2009, tertanggal 28 Mei 2009,

    diberi tanda KL-IV- 2 ;

    3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    Penyerahan Lapangan dengan No.

    054/SPL/Y.DNJ/V/2009, tertanggal 28 Mei 2009,

    diberi tanda KL-IV- 3 ;

    4. Foto copy sesuai dengan aslinya Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Dosen & Dokter Akper Dharma Husada, Nomor : 054/ADD/Y-DNJ/V/2009, diberi tanda Bukti KL-IV-4 ;

    5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian

    Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan

    Rumah Tinggal Dokter & Dosen Akper Dharma

    Husada Cirebon, No. 065/SPPP/Y.DNJ-

    TK/IV/2009, tertanggal 02 Juni 2009, diberi tanda

    KL-IV- 5 ;

    6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah

    Kerja No. 058/SPK/Y.DNJ-TK/VI/2009, diberi

    tanda KL-IV- 6 ;

    7. Foto copy sesuai dengan aslinya Addendum Surat

    Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Nomor :

    057/ADD/Y-DNJ/VI/2009, diberi tanda KL-IV- 7 ;

    8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi

    Penyerahan Uang ke Pihak Yayasan, diberi tanda

    KL-IV- 8 ;

    9. Foto copy sesuai dengan aslinya Invoice

    pengeluaran uang dari CV. Vitaria Intan Pesona,

    diberi tanda P-IV- 9 ;

    10.Foto copy sesuai dengan aslinya hasil OPNAME

    pekerjaan, tahun Anggaran 2009, diberi tanda KL-

    IV- 10 ;

    Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan

    kesimpulan ;

    Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu

    yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak

    terpisah dari putusan ini ;

    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

    Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut

    25

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

  • Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Mahk

    amah

    Agun

    g Rep

    ublik

    Indo

    nesia

    Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

    diatas ;

    Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon Pailit pada

    pokoknya sebagai berikut :

    1. Adanya utang termohon pailit kepada pemohon pailit I.

    - Bahwa telah terjadi kontrak kerja/pemborongan pekerjaan rumah tinggal

    dosen dan dokter kampus Akper Dharma Husada Yayasan Dharma

    Nusantara Jaya dengan nilai total borongan sebesar Rp.3.847.500.000,-

    - Bahwa pemohon berhak atas pembayaran progress kerja tahap pertama

    sebesar Rp.1.154.250.000,- ;

    - Bahwa disamping itu ada perjanjian antara pemohon pailit dengan

    termohon pailit untuk perjanjian pekerjaan pengadaan laptop HP

    sebanyak 200 unit dengan total kontrak sebesar Rp.2.856.000.000,- ;

    - Bahwa total tagihan pemohon pailit kepada termohon pailit berdasarkan

    perjanjian tersebut adalah sebesar Rp.1.428.000.000,- ;

    - Bahwa hingga pemohon pailit I mengajukukan permohonan pernyataan

    pailir, termohon pailit tidak membayar kewajibannya yang telah jatuh

    tempo dan dapat ditagih yaitu sebesar Rp.3.300.697.000,-

    - Bahwa karena termohon pailit tidak pernah lagi melakukan pembayaran

    baik secara mengangsur maupun secara keseluruhan terhadap utang

    yang telahjatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.3.300.697.000,-,

    maka termohon pailit telah terbukti secara sah menurut hukum

    mempunyai utang kepada pemohon pailit ;

    2. Utang termohon pailit kepada pemohon pailit II.

    - Bahwa telah terjadi perjanjian pengadaan Notebook antara

    termohon pailit dengan pemohon pailit II sebanyak 617 unit

    dengan total harga Rp.8.000.000.000,- ;

    - Bahwa dari tagihan pemohon pailit II terhadap termohon pailit

    sebesar Rp.650.000.000,- pemohon pailit merasa telah menerima

    pembayaran dari termohon pailit melalui transfer bank sebesar

    Rp.170.000.000,- sehingga utang termohon pailit kepada

    pemohon pailit II sebesar Rp.480.000.000,- ;

    - Bahwa karena termohon pailit tidak pernah lagi melakukan

    pembayaran maka secara keseluruhan utang yang telah jatuh

    tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.480.000.000,-

    DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini