87009572 panduan due diligence legal audit legal opinion legal reasoning

PANDUAN DUE DILIGENCE(Legal Audit, Legal Opinion, Legal Reasoning)

Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia

ROPAUN RAMBETANDRY LD

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, ter-masuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit. Cetakan Pertama, Desember 2011, PANDUAN DUE DILIGENCE (Legal Audit, Legal Opinion, Legal Reasoning) oleh Ropaun Rambe & Tandry LD

Penerbit :CV. Varia AdvokatJalan Daan Mogot Nomor 19 C, Grogol - Jakarta BaratTelepon: (021) 5670892 - 5671304, Fax (021) 5672285e-mail: [email protected]

- � -

KATA PENGANTAR

Unifikasi profesi advokat (dh. penasehat hukum, konsultan hukum, penga-cara) di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah membawa kepada suatu milieu lahirnya peran baru (new role) dari tugas dan fungsi profesi advokat yang lebih mengarah dan bersinggungan dengan isu-isu strategis manajerial badan hukum privat maupun publik

Oleh karena itu LPAI sebagai suatu lembaga pendidikan yang memiliki konsentrasi dalam menciptakan profesionalisme advokat menangkap pentingnya penyampaian Due Diligence dalam kurikulum pendidikannya untuk membekali pola pikir pendekatan Due Diligence yang dapat diaplikasikan pada setiap penan-ganan sengketa hukum (legal contentious) dan tidak hanya terbatas pada ranah hukum perusahaan.

Buku Panduan Due Diligence ini dimaksudkan untuk menjadi semacam in-struksi manual yang memuat langkah rinci demi langkah yang harus diikuti dan terbatas pada panduan praktis dengan prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam pemeriksaan Uji Tuntas bagi profesi advokat dalam memberikan jasa hukum berupa Sertifikasi Due Diligence kepada klien baik itu perusahaan perorangan maupun pe-rusahaan publik.

Due Diligence sendiri tidak dapat dipisahkan dari adanya proses Legal Audit, Legal Opinion, dan Legal Reasoning yang dilakukan secara konvergen dengan materi yang begitu kompleks karena tidak hanya menyangkut kajian ilmu hukum tetapi juga lintas disiplin keilmuan untuk memperoleh gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu hubungan hukum tertentu.

Demikian tujuan penulisan buku Panduan Due Diligence sebagai materi yang disampaikan dalam kurikulum pendidikan profesi advokat (DIKPA) dan akan berterima kasih atas saran pembaca yang bertujuan meningkatkan mutu buku ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 24 Desember 2011

Penulis

- �� -

DAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN 1

PENGERTIAN 1MANFAAT 4

BAB II PERSIAPAN UJI TUNTAS 6

Tim Kerja Uji Tuntas 6Program Kerja Uji Tuntas 12Daftar Uji 14Laporan Uji Tuntas 27Hal Lainnya 28

BAB III TAHAPAN UJI TUNTAS 29

Legal Audit 29Legal Opinion 37Legal Reasoning 42

BAB IV CONTOH RANCANGAN 46

CATATAN PERUSAHAAN DAN CATATAN BERDASARKAN PERATURAN 46

KONTRAK 48ASURANSI 51CONTOH SURAT UNTUK KANTOR HUKUM 52

D1: CONTOH SURAT KEPADA BANK 53 D2: CONTOH SURAT DARI PERUSAHAAN KEPADA CABANG PERUSAHAAN 54

CONTOH PROGRAM KERJA 57 1. SISTEM UJI TUNTAS 57

1.1. Cakupan Pemeriksaan 581.2. Tanggung Jawab 581.3. Tim Kerja 591.4. Dewan Direksi 591.5. Pembagian Waktu 61

I.II.

1.2.3.4.5.

A.B.C.

A.

B.C.D.

E.

- �� -

PENGAWASAN 62TIM KERJA UJI TUNTAS 623.1. Persetujuan Tim Kerja dan Sistem Uji Tuntas 623.2. Eksekutif 623.3. Melaporkan Tanggung Jawab Eksekutif Senior 623.4. Komposisi Tim Kerja 623.5. Status Anggota 633.6. Peran Tim Kerja 63FREKUENSI PERTEMUAN DAN PROSEDUR 644.1. Pertemuan Tim Kerja 64METODOLOGI 655.1. Proses 655.2. Pembuatan Keputusan 655.3. Tingkat Kepentingan 665.4. Pembagian Tugas 665.5. Komunikasi 675.6. Pelaporan 675.7. Kerahasiaan 67BUKTI DOKUMENTASI 68PENYAMPAIAN LAPORAN UJI TUNTAS 68MELANJUTKAN PEMERIKSAAN UJI TUNTAS 68

CONTOH DAFTAR PERMINTAAN 69CONTOH LAPORAN UJI TUNTAS 85

LAMPIRAN A 99LAMPIRAN B 100LAMPIRAN C 101

CONTOH PERJANJIAN RAHASIA 104

CONTOH MEMORANDUM INFORMASI PERUSAHAAN (KLIEN) 105

CONTOH PEMERIKSAAN UJI TUNTAS 111

CONTOH PEMERIKSAAN UJI TUNTAS DALAM KASUS KONKRET 125

DAFTAR PUSTAKA 146

2.3.

4.

5.

6.7.8.

F.G.

- � -

Panduan Due Diligence Pengertian

BAB I PENDAHULUAN

“When superior people hear of the Way, they carry it out with diligence. When middling people hear of the Way, it sometimes seems to be there, some-times not. When lesser people hear of the Way, they ridicule it greatly. If they

didn’t laugh at it, it wouldn’t be the Way”. (Lao Tzu, 604 – 531 SM)

I. PENGERTIANDue Diligence1 sebagai suatu terminologi hukum merupakan konsep yang

pertama kali disebutkan dalam U.S. Securities Act of 1933 (American Securities Law) yaitu suatu undang-undang yang diberlakukan di negara Amerika Serikat saat menghadapi kehancuran pasar saham yang terjadi di New York Stock Exchange pada Oktober 1929 dan dikenal masyarakat dunia sebagai “the great depression” yang ditandai dengan meruginya ribuan pemilik saham akibat menurunnya nilai asset penjualan dan ketidak-sanggupan pihak bank untuk membayar (insolvensi). The Great Depression menjadi pemicu kemerosotan ekonomi di seluruh dunia karena diawali oleh adanya gelombang pengangguran secara massif.

American Securities Law merupakan suatu hukum yang memaksakan kewa-jiban yang sangat ketat sebelum para emiten yang menjual efek di dalam suatu penawaran umum2 dan semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk melaksanakan pemeriksaan Uji Tuntas. Menurut James P. Duffy, III seorang mantan Ketua

1 Selanjutnya Uji Tuntas sebagaimana yang sudah secara umum diterima pemakaiannya sebagai istilah hukum di dalam Bahasa Indonesia.

2 Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya (Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum berupa surat berharga yang diterbitkan, misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right (right issue), waran (warrant), unit penyertaan kontrak, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap turunan (derivatif) dari efek kepada masyarakat, berdasar tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan penawaran umum ini lebih populer dikenal dengan istilah go public atau Initial Public Offering (IPO).

- � -


Bidang Internasional Organisasi Advokat di New York dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Some Thought on Due Diligence” menyebutkan bahwa lembaga peradilan di Amerika Serikat pernah menggoreskan sejarah dengan memutus suatu perkara yang membebankan sebuah tanggung jawab kepada perusahaan untuk memenuhi adanya standar keterbukaan yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut.

Standar keterbukaan inilah yang kemudian disebut dengan Due Diligence dan dengan cepat diterima sebagai term dimana penggunaannya kini telah me-luas kepada semua kegiatan transaksi di dalam hukum bisnis seperti jual-beli saham dan efek lainnya, jual-beli komoditas, tagihan atau piutang (anjak piutang, piutang bank, piutang kartu kredit atau yang dikenal dengan istilah sekuritisasi asset), dll. Semua transaksi tersebut merupakan bentuk perikatan yang terjadi akibat perkembangan hukum bisnis di Indonesia karena pengaruh globalisasi ekonomi yang menjadi stimulan globalisasi hukum melalui praktek hukum inter-nasional dalam berbagai bidang seperti kontrak internasional, penanaman modal, perbankan, anti monopoli, arbitrase, pajak dan perdagangan.

Sebagai contoh transaksi akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam perkembangannya saat ini terjadi tidak saja dilakukan antar perusahaan-perusahaan nasional/domestik, tetapi telah berkembang juga bentuk akuisisi oleh perusahaan asing terhadap saham perusahaan nasional. Hal tersebut diper-bolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai penanaman modal. Akuisisi lintas batas negara yang saat ini sedang berkembang pesat bertujuan tidak lain untuk meningkatkan kekuatan pasar (negara lain), menutup biaya-biaya pengembangan produk baru, mempercepat pemasukan produk ke pasar, dan lebih besarnya diversifikasi3.

Kegiatan transaksi tersebut mengharuskan adanya suatu pemeriksaan Uji Tuntas guna memberikan kelayakan informasi material oleh pialang saham sehubungan dengan penjualan atau pembelian surat berharga kepada penanam modal (investor) dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat mengenai prospektus, keamanan bisnis dalam jangka panjang termasuk laporan keuangan yang diaudit sehingga investor dapat membuat keputusan investasi.

Keharusan adanya pemeriksaan Uji Tuntas ini secara lengkap ditegaskan dalam U.S. Securities Act of 1933 Sec. 7 Information Required in Registration Statement Subsec. c. Disclosure Requirements Par. 2 Content of Regulations clause b :

3 Joni Emirzon, Analisis Hukum Pengalihan Saham PT. Alfa Retailindo, Tbk oleh PT. Carrefour Indonesia dari Perspektif UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Anti Monopoli dan UU Penanaman Modal, Jurnal Hukum Bisnis Vol 27 No. 1 Tahun 2008.

- � -


“Require issuers of asset-backed securities, at a minimum, to disclose asset-level or loan-level data, if such data are necessary for investors to independently perform Due Diligence, including—

data having unique identifiers relating to loan brokers or originators;the nature and extent of the compensation of the broker or originator of the assets backing the security; andthe amount of risk retention by the originator and the securitizer of such assets”.

Penerbit Efek Beragun Asset diharuskan, minimal, untuk mengungkapkan data tingkat asset atau tingkat pinjaman, jika data tersebut diperlukan bagi penanam modal untuk secara mandiri melakukan pemeriksaan Uji Tuntas, termasuk —

data yang memiliki identifikasi khusus yang berhubungan dengan broker pinjaman atau pencetusnya;sifat dan tingkat kompensasi dari broker atau pencetus aset yang diagunkan sebagai jaminan, danjumlah retensi risiko oleh pencetus dan penjamin asset tersebut. (Terj., Penulis)

Uji Tuntas merupakan suatu permintaan yang dapat berasal dari suatu lem-baga privat (maupun publik) kepada “seseorang” yang menguasai keterampilan dan kemahiran terkait dengan suatu aspek hukum dalam rangka pemenuhan suatu ketentuan hukum atau untuk melepaskan kewajiban.

Pemahaman khusus tentang substansi pengertian due diligence, menurut Henry Campbell Black adalah sebagai4 :

“The diligence reasonably expected from, and ordinarily exercised by, a person who seeks to satisfy a legal requirement or to discharge an obligation.”Persyaratan hukum (legal requirement) dalam pengertian diatas tentu harus

dilakukan oleh “seseorang” yang memang memenuhi kualifikasi untuk itu, oleh karenanya jika dikaitkan dengan pengertian “Advokat” sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum5, maka profesi Advokat sangat representatif dan kompeten untuk melakukan Uji Tuntas. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia6 Uji Tuntas berdasarkan arti katanya masing-masing yaitu Uji adalah “cobaan untuk mengetahui kualitas sesuatu (ketulenan, kecakapan,

4 Henry Campbell Black, Blak’s Law Dictionary, Seventh Edition, Editor oleh Bryan A. Garner, (St. Paul Minnesota : West Group, 1999), hlm. 468

5 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Cet. 3, (Jakarta : Balai Pustaka , 1990), hlm. 974 dan 983.

i.ii.

iii.

i.

ii.

iii.

- � -


ketahanan, dsb)” dan Tuntas sendiri diartikan sebagai “habis (setelah dicurahkan); tidak mengalir lagi; selesai; menyeluruh; sempurna (sama sekali); singkat dan tegas (jelas)”. Maka secara harfiah merujuk kepada arti yang diberikan tersebut Uji Tuntas dapat diartikan sebagai pemeriksaan yang menyeluruh.

Pemeriksaan Uji Tuntas terdiri dari dua gabungan proses konseptual yang berbeda yaitu proses penyelidikan terhadap fakta (Investigasi) dan proses evaluasi atas fakta yang relevan berdasarkan standar pemeriksaan (Analisis)7. Logika investigasi-analisis ini mensyaratkan bahwa sekali fakta diidentifikasi, pertanyaan berikutnya menjadi bagaimana fakta-fakta tersebut diukur berdasarkan standar pemeriksaan Uji Tuntas yang dilakukan melalui berbagai macam pendekatan guna mendapatkan suatu kesimpulan terhadap kualitas dan jangkauan suatu dampak yang diakibatkan oleh penerapan manajemen perusahaan (baik manifes maupun laten) serta menemukan cara untuk mengurangi dampak yang merugikan tersebut, merancang solusi terbaik untuk melakukan adaptasi atau revisi kebijakan perusahaan dan berbagai praktek lainnya yang diperlukan melalui upaya kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stake holders).

Teknik investigasi yang digunakan dalam pemeriksaan Uji Tuntas dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan seperti yang digunakan dalam mengungkap korupsi dan pencucian uang melalui pendekatan follow the money yaitu mengikuti aliran atau pergerakan uang ataupun pendekatan follow the wood yang digunakan dalam kejahatan kehutanan yaitu mengikuti aliran atau pergerakan kayu (mengikuti pihak yang dicurigai)8. Maka teknik investigasi yang digunakan dalam buku panduan ini mengadopsi kedua pendekatan tersebut melalui pendekatan follow the facts yang memungkinkan Tim Kerja menemukan permasalahan hukum (legal fact finding) sekaligus mengendalikannya.

II. MANFAATUji Tuntas adalah tahapan pemeriksaan yang tersistematisir, serangkaian

analisa terhadap temuan yang berkaitan dengan rincian manajemen perusahaan, para pemegang saham (stake holders), keuangan, kinerja, dokumen kontrak, asset-asset yang dimiliki perusahaan, hutang piutang perusahaan, asset yang dijaminkan maupun sengketa hukum yang sedang dihadapai perusahaan dan setiap

7 Mark B. Taylor, Luc Zandvliet, dan Mitra Forouhar, Due Diligence for Human Right: A Risk Based Approach, Working Paper No. 53, October 2009, Corporate Social Responsibility Initiative, hlm. 3.

8 Dwi Hartoyo, Panduan Audit Investigatif Korupsi di Bidang Kehutanan, CIFOR, Bogor, Indonesia, hlm. 4.

- � -


rincian lain yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan bidang usahanya meliputi kesesuaian antara asset yang dimiliki perusahaan terhadap maksud penggunaannya, kebutuhan terhadap pembiayaan jangka panjang dan kewajiban lainnya.

Kepentingan pemeriksaan Uji Tuntas tidak hanya dalam konteks untuk menjamin bahwa pemeriksaan menyeluruh terhadap manajerial perusahaan (klien) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, melainkan juga sebagai upaya penang-gulangan resiko terhadap potensi permasalahan hukum yang mungkin akan timbul akibat kelalaian atau kerugian yang ditimbulkan kepada pihak ketiga. Dengan kata lain, pemeriksaan Uji Tuntas adalah suatu tindakan preventif untuk mereduksi dan meminimalisir resiko sekecil mungkin dari potensi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mungkin akan timbul sekiranya manajerial yang dilakukan oleh perusahaan (klien) tersebut berdampak pada kerugian pihak lain.

Hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang dilakukan oleh Advokat profesional bersama Tim Kerjanya diwujudkan dalam bentuk “Sertifikasi Due Diligence” yaitu berupa penilaian terhadap perusahaan (klien) yang diperiksa dalam kategori Baik (A), Cukup Baik (B) atau Cukup (C) dan menjadi semacam maxim caveat emptor yang berlaku dalam dunia perdagangan yaitu tanpa adanya garansi (baca: sertifikasi) maka pembeli yang akan menanggung resiko.

Oleh karena itu Sertifikasi Due Diligence bermanfaat sebagai pedoman bagi para pihak antara lain oleh Investor sebagai pemahaman awal terhadap aspek hukum atas perusahaan, mulai dari pendirian sampai dengan kondisi terakhir perusahaan tersebut; oleh Internal Perusahaan digunakan untuk memahami secara menyeluruh terhadap kontrol jangka panjang atas izin-izin yang dimiliki perusahaan, sertifikat kepemilikan asset seperti sertifikat tanah atau asuransi, maupun tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika perusahaan tersebut mempunyai perjanjian kredit serta koreksi positif atas hal-hal yang harus dilengkapi oleh perusahaan; dan bagi masyarakat umum sebagai bahan informasi tentang perusahaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membeli saham atau produk lainnya jika ingin menginvestasikan modalnya dalam perusahaan tersebut.

- � -

Panduan Due Diligence Persiapan Uji Tuntas

BAB IIPERSIAPAN UJI TUNTAS

“The expectations of life depend upon diligence; the mechanic that would perfect his work must first sharpen his tools”. (Confucius, 551 SM)

1. Tim Kerja Uji Tuntas Keterlibatan para profesional dalam Tim Kerja (Due Diligence Working

Group) merupakan suatu keharusan yang dibutuhkan karena adanya spesialisasi bidang kerja di dalam pemeriksaan Uji Tuntas yang tunduk pada kode etik pro-fesinya masing-masing dan mencakup tidak hanya profesi Advokat, tetapi juga Akuntan Publik, Konsultan Pajak, dll. Disamping itu terdapat beberapa pihak yang juga harus bersinergi dengan Tim Kerja yaitu pihak yang memiliki kompe-tensi di dalam manajerial perusahaan (klien) itu sendiri yang memiliki pandangan strategi di dalam perusahaan dan para fungsionalis manajer yang membidangi keahlian teknis.

Komposisi personil dalam Tim Kerja Uji Tuntas tidak memiliki format baku yang dapat ditetapkan terlebih dahulu akan tetapi bergantung kepada kebutuhan Pemeriksaan Uji Tuntas yang diajukan oleh perusahaan (klien) berdasarkan permasalahan hukumnya yang spesifik dan strategi penyelesaian sengketa (dispute resolution) yang akan ditempuh oleh Tim Kerja. Pemeriksaan Uji Tuntas adalah jasa hukum yang diberikan oleh suatu profesi hukum (legal profession) oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa Tim Kerja Uji Tuntas dibidani oleh seorang Advokat melalui manajemen Kantor Hukum-nya (law firm).

Jasa hukum yang diberikan Advokat melalui kantor hukumnya meliputi liti-gasi dalam perkara pidana yaitu mendampingi seseorang Tersangka maupun Saksi mulai tahap Penyelidikan dan Penyidikan sampai proses Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung sampai Pelaksanaan Eksekusi dan dalam perkara perdata yaitu mewakili seseorang atau badan hukum dalam perkara Permohonan (volunteer) atau Perselisihan (eigenrichting) dan jasa hu-kum non litigasi yang meliputi memberikan pelayanan hukum, nasehat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, membuat/mempersiapkan kontrak, membela hak asasi manusia dan memberikan bantuan hukum secara prodeo9.

9 Ropaun Rambe & Martiman Prodjohamidjojo, Management Advokasi, hlm. 10.

- � -


Kedua klasifikasi jasa hukum tersebut memerlukan adanya manajemen advokasi yaitu tata kelola Kantor Advokat yang diarahkan untuk menjalankan kegiatan penanganan masalah hukum baik bersifat litigasi maupun non litigasi bagi kepentingan hukum pemberi kuasa. Manajemen advokasi terhadap suatu kasus yang ditangani oleh seorang Partner pada Kantor Advokat relatif dik-erjakan berdasarkan pembagian kapasitas keahlian yang terdiri dari level senior, level menengah dan level junior dengan perbandingan pekerjaan yang terdiri dari tiga tipe10 : Brains projects, Grey Hair projects, dan Procedure projects. Manaje-men advokasi adalah kombinasi dari ketiga tipe pekerjaan tersebut.

Tipe pertama yaitu Brains projects ada pada level senior, mengkhususkan pada permasalahan klien yang memiliki kompleksitas tinggi, advokasi pada level ini menuntut kreativitas, inovasi, pendekatan konsep dan teknik yang baru. Pola ker-ja pada level ini memerlukan data yang signifikan yang berasal dari pengumpu-lan dan analisis yang dikerjakan pada level junior dan membutuhkan keterlibatan aktif dari level menengah secara terus menerus.

Tipe kedua yaitu Grey Hair projects terbiasa dengan kerja-kerja aktual yang cenderung tidak menuntut kreativitas dan inovasi. Secara umum hanya memberikan solusi terapan pada permasalahan klien dan kegiatan yang diperlu-kan untuk menyelesaikannya bisa jadi serupa dengan yang dilakukan pada perka-ra-perkara lain yang pernah ditanganinya.

Sedangkan tipe ketiga yaitu Procedure projects adalah yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang sudah terpogram. Masalah-masalah yang harus ditangani dalam perkara klien dan langkah-langkah yang diperlukan un-tuk melengkapi analisis, diagnosis, dan kesimpulan biasanya didelegasikan pada level ini. Ilustrasi proporsi tipe pekerjaan dalam manajemen advokasi dapat dilihat pada bagain dibawah ini :

10 David H. Maister, Managing The Professional Service Firm, (New York : Free Press Paperbacks, 1993), hlm. 4

- � -


Pemahaman yang jelas terhadap permintaan Uji Tuntas dari suatu perusahaan (klien) menjadi syarat utama keberhasilan laporan Uji Tuntas yang diselesaikan oleh Advokat bersama Tim Kerjanya sehingga dibutuhkan para spesialis pada bidang konsentrasinya masing-masing yang tergabung di dalam Kantor Advokat jika hal itu memang tersedia.

Ketersediaan para spesialis ini tidak akan terjangkau di dalam kantor advokat yang hanya mengkhususkan pada praktek hukum tertentu saja e.g. perlindungan konsumen, hukum perpajakan, hukum ketenaga-kerjaan, dll. melainkan hanya tersedia pada kantor-kantor advokat yang dimensi manajemennya ikut dipenga-ruhi oleh tuntutan pasar dengan memfokuskan pada kebutuhan klien dan perkem-bangan industri11.

Manajemen Kantor Advokat seperti yang terlihat pada bagan diatas dalam prakteknya secara prinsip umumnya demikian dan bergantung kepada spesial-isasi yang tersedia pada Kantor Advokat yang dapat meliputi bidang keuangan, ketenagakerjaan (hubungan industrial), anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perpajakan, lingkungan hidup sebagai profesi yang tunduk pada kode etiknya masing-masing antara lain Akuntan Publik, Konsultan Pajak, Kon-siliator dan/atau Arbiter dalam hubungan industrial, juga profesi Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Pada dasarnya seorang partner pada Kantor Advokat dapat menjadi salah satu maupun sekaligus profesi tersebut sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan hal ini dimung-kinkan asalkan tidak memegang suatu jabatan di dalam asosiasi profesi terkait12.

11 Susan Raridon Lambreth, How Do Client and Industry Teams Fit Into Our Practice Management Structure? Artikel pada www.americanbar.org

12 Pasal 20 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang larangan memegang

- � -


Sebagai contoh seorang Partner dapat menjadi Akuntan Publik apabila me-menuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No-mor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik diantaranya adalah telah memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik yang sah dan berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, oleh karena itu seorang Partner yang bertindak dalam kapasitasnya (qualitate qua) sebagai Akuntan Publik tetap dapat memberikan penilaian audit-nya sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai Rekan pada Kantor Akuntan Publik (KAP)14.

Disamping itu dapat juga menjadi Konsultan Pajak untuk melakukan pengu-rusan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan (klien) berdasarkan Surat Kuasa yang harus memenuhi syarat bahwa kuasa tersebut diterima oleh seseorang yang memiliki ijin praktek sebagai Konsultan Pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpa-jakan bahwa, “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yaitu memiliki ijin praktek sebagai Konsultan Pajak”.

Tim Kerja Uji Tuntas dikoordinasi langsung oleh seorang senior partner dengan komposisi yang terdiri dari para partner pada Kantor Advokat yang dapat memiliki spesialisasi dalam profesi sebagai berikut :

(a) Akuntan Publik;(b) Konsultan Pajak;(c) Konsultan Hukum Pasar Modal;

Memenuhi persyaratan keahlian yang ditempuh melalui Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar

jabatan yang meminta pengabdian sedemikian rupa.13 Meliputi : a) jasa audit atas informasi keuangan historis, b) jasa reviu atas informasi

keuangan historis; dan c) jasa asurans lainnya. Yang dimaksud dengan ”jasa asurans” adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Yang dimaksud dengan “jasa reviu atas informasi keuangan historis” adalah perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negatif.

14 Pasal 25 ayat 1 huruf c jo. ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

- �0 -


Modal dan berkedudukan sebagai Rekan pada Kantor Konsultan Hukum seperti yang disebutkan mengenai persyaratan Konsultan Hukum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-261/BL/2008 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Keg-iatan Di Pasar Modal tanggal 3 Juli 2008.

(d) Profesi Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal;Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan Lembaga Keuangan serta memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-42/BL/2008 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal yang disebutkan pada Angka 4 Lampiran Surat Keputusan.

(e) Konsiliator dan/atau Arbiter dalam hubungan industrial;Kedua profesi ini terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Ta-hun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial den-gan perbedaan kewenangannya masing-masing. Seorang Arbiter terbatas pada menangani perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tidak berhak menangani perselisihan Pemu-tusan Hubungan Kerja dan putusannya bersifat final dan mengikat serta mempunyai wilayah kewenangan secara nasional. Sedangkan Konsiliator menangani perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh kecuali perselisihan Hak yang hanya boleh ditangani oleh seorang Mediator yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan putusan konsiliasi bersifat anjuran bagi para pihak.

(f) Pembuat keputusan dalam Tim Kerja (senior partner as a leading team).Tim Kerja juga tidak dapat terlepas dari pihak yang memiliki kompetensi

di dalam manajerial perusahaan (klien) sebagai penghubung dalam pemeriksaan Uji Tuntas yaitu pihak yang berada dalam Sistem Pengawasan Intern yang secara umum dikenal dengan Pengawas Intern15 di dalam perusahaan itu sendiri. Begitu juga membutuhkan jasa hukum yang diberikan profesi Notaris yang akan mem-bantu perusahaan dalam memproses pengesahan anggaran dasar perusahaan yang baru dan melegalisasi perjanjian-perjanjian yang melibatkan perusahaan (klien).

Dalam makalah yang disiapkan oleh American Institute of Certified Public

15 Merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata aslinya yaitu internal control. Penulis dalam buku panduan ini menerjemahkannya sebagai Pengawas Intern dan hal ini tidak menjadi masalah karena tidak mengurangi pengertian Sistem Pengawasan Intern yang diterima secara umum.

- �� -


Accountants (AICPA)16 untuk publikasi Audit and Attestation Standards and Pro-fessional memberikan definisi internal control sebagai berikut17* :

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : a) effectiveness and efficiency of operations, b) reliability of financial reporting, and c) compliance with applicable laws and regulations.” Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris

manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pel-aporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Terj., Ikatan Akuntan Indonesia)

Sistem Pengawasan Intern diperlukan bagi perusahaan sebagai jaminan dalam pencapaian kegiatan usaha, pelaporan keuangan, dan tujuan kepatuhan (hukum); dengan kata lain untuk membantu perusahaan berhasil dalam misinya, membantu memastikan bahwa arah, kebijakan, prosedur, dan kegiatan usaha dirancang dan disetujui oleh manajemen dan dewan direksi berfungsi seperti yang diinginkan18. Sistem Pengawasan Intern tidak dapat menjadi suatu sistem yang berlaku secara universal untuk diterapkan pada semua perusahaan termasuk dalam bidang usaha yang sejenis sekalipun namun begitu sistem pengawasan intern yang memadai ditandai dengan adanya empat unsur sebagai berikut19 :

Suatu bagan organisasi yang menungkinkan pemisahan fungsi secara tepat.Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak agar tercapai pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, hasil dan biaya.Praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi

16 Organinsasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar (certified public accountants) saja. Organisasi ini menerbitkan jurnal bulanan The Journal of Accountancy dan berpengaruh kuat bagi perkembangan prinsip-prinsip akuntansi serta standar audit di Amerika Serikat.

17 Thomas A. Ratcliffe & Charles E. Landes, Understanding Internal Control and Internal Control Services. White Paper.

* Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengutip definisi yang sama dalam Standar Auditing yang ditetapkannya yaitu dalam Standar Pekerjaan Lapangan Seksi 319 tentang Pertimbangan Atas Pengendalian Intern Dalam Audit Laporan Keuangan, hlm. 319.2.

18 Committee of Sponsoring Organizations, Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies • FAQ, June, 2006

19 S. Hadibroto dan Oemar Witarsa, Sistem Pengawasan Intern, (LPFE UI :Jakarta, 1984), hlm. 6.

1.2.

3.

- �� -


setiap bagian organisasi.Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawab.

Apabila posisi atau kedudukan Pengawas Intern itu perlu digambarkan dalam skema maka letak kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut :

Saat membentuk Tim Kerja Uji Tuntas sekaligus juga menetapkan Program Kerja dengan tepat untuk memastikan semua yang terlibat dalam pemeriksaan Uji Tuntas memiliki pandangan yang sama. Program Kerja dilakukan secara sistematis dengan menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak yang ada dalam Tim Kerja.

2. Program Kerja Uji TuntasTim Kerja harus menanamkan pemahaman bahwa dalam pemeriksaan Uji

Tuntas terhadap perusahaan (klien) tidak dapat dilakukan tanpa arah dan fokus yang jelas serta tujuannya. Program Kerja Uji Tuntas dilakukan dengan menetapkan batas atau ambang kepentingan yang akan digunakan dalam pemer-iksaan Uji Tuntas. Batas kepentingan akan memastikan bahwa tidak ada hal

4.

- �� -


yang terlewatkan terutama masalah-masalah yang penting bagi pemeriksaan dan tindak lanjutnya dan daftar pertanyaan dirancang sedemikian rupa dan disusun dalam bentuk Daftar Uji untuk memverifikasi atau memastikan hal-hal dibawah ini apakah :

Informasi yang dibuat atau diberikan oleh perusahaan palsu atau me-nyesatkan;Ada material penting dalam informasi yang relevan namun tidak ikut disertakan;Kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan perusahaan (mau-pun yang Tim Kerja temukan sendiri saat melakukan pemeriksaan); danAda tindakan penyesatan atau penipuan yang dilakukan dan bahwa semua pernyataan dan informasi yang disediakan sudah diverifikasi secara tepat dan tidak tergolong informasi yang menyesatkan;

Sangatlah penting untuk memastikan bahwa sistem yang baik telah diterap-kan dan terdapat pengawasan serta tata kelola yang memadai pada saat pemerik-saan Uji Tuntas untuk fokus terhadap beberapa pertanyaan dibawah ini :

Semua dokumen, kontrak dan materi informasi yang berhubungan dan memiliki sangkut paut dengan transaksi sudah diperiksa;Semua bukti yang melawan maupun mendukung tuntutan dan pembelaan perusahaan (klien) sudah diperoleh.Semua salinan izin, persetujuan dan perjanjian yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha sudah didapatkan;Semua hutang, beban dan jaminan yang diberikan oleh perusahaan (klien) sudah diperiksa; danSemua properti riil dan hak milik sudah diidentifikasi.

Seringkali perusahaan (klien) mendapatkan pemeriksaan Uji Tuntas dilaku-kan tanpa adanya Program Kerja dan masing-masing anggota Tim Kerja bekerja dan melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri tanpa adanya komunikasi dengan anggota tim lainnya, hal ini seringkali berujung pada ketidak-konsistenan dan tumpang tindihnya (overlap) informasi yang diperoleh. Akibatnya, perusahaan (klien) tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan yang tepat dalam suatu transaksi maupun investasi.

Program Kerja20 seharusnya memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:Pembentukan Tim Kerja Uji Tuntas;

20 Contoh Program Kerja diberikan pada bagian Contoh Rancangan dalam Buku ini

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

- �� -


Kesepakatan tentang ruang lingkup pemeriksaan Uji Tuntas;Pembagian tanggung jawab Tim Kerja dalam pemeriksaan Uji Tuntas;Penentuan batas materi Uji Tuntas; danPersetujuan masing-masing pihak tentang dokumentasi dan daftar per-mintaan informasi.

3. Daftar UjiDaftar Uji dalam pemeriksaan Uji Tuntas dirancang tidak terlalu mendetail

dan hanya bersifat umum, hal ini karena tidaklah mungkin untuk membuat semua daftar pertanyaan yang relevan dalam pengumpulan informasi. Sebagai catatan, Daftar Uji hanyalah alat untuk memastikan semua pertanyaan yang ber-hubungan dengan pemeriksaan Uji Tuntas dan semua dokumen yang berhubun-gan dalam pemeriksaan Uji Tuntas sudah dikaji atau diminta.

Biasanya ada daftar uji umum yang sudah dilakukan perusahaan dan dapat digunakan sebagai pegangan Tim Kerja namun konsekuensinya akan ada permintaan untuk informasi dan dokumen tambahan yang diperlukan dalam membedakan satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya. Oleh karena itu Tim Kerja harus meminta bantuan dari Pengawas Intern dalam perusahaan (klien) yang bersangkutan untuk memastikan semua bidang yang berkaitan den-gan pemeriksaan Uji Tuntas sudah tercakup.

Daftar Uji yang tercakup dalam pemeriksaan Uji Tuntas terdiri dari beberapa aspek meliputi : 1) Catatan Perusahaan; 2) Pembukuan; 3) Izin; 4) Karyawan; 5) Asuransi; 6) Properti, Bangunan, Peralatan; 7) Kontrak; 8) Hutang; 9) Bantuan Keuangan; 10) Hak Kekayaan Intelektual; 11) Litigasi; 12) Bidang Lingkungan hidup; 13) Pajak; dan 14) Lain-lain.

3.1. Catatan Perusahaan Catatan perusahaan yang biasanya dikerjakan sekretaris perusahaan memuat

hal-hal sebagai berikut :Formulir yang membuktikan pengembalian pembagian saham yaitu for-mulir yang menjelaskan rincian setiap pembagian saham terutama tentang jumlah saham yang dibagikan, imbalan yang dibayarkan untuk pemba-gian tersebut dan kepada siapa saham tersebut dibagikan;Formulir pemindah-tanganan surat berharga21 yaitu formulir yang menjelas-

21 Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual-belikan dengan beberapa unsurnya yaitu : 1) Surat disini ialah akta, akta ialah surat yang ditandatangani,

2.3.4.5.

1.

2.

- �� -


kan rincian peralihan saham dan imbalan yang dibayarkan untuk peralihan tersebut;Pernyataan rincian biaya yang dibuat oleh perusahaan (klien) yang mengin-formasikan bahwa perusahaan telah menyisihkan biaya untuk asset-asset yang dimilikinya dengan tujuan untuk mengamankan pembayaran hutang yang dimilikinya atau keperluan lain; danPengembaliannya memberikan data dalam pembukuan para manajer dan/atau sekretaris dan perubahan data yang merupakan suatu formulir yg ter-diri dari data para pejabat perusahaan.

3.2. Pembukuan22

Sebagai langkah awal dipastikan terlebih dahulu bahwa pembukuan yang su-dah diaudit atau laporan keuangan tahunan terakhir atau laporan keuangan tahun yang sedang berjalan sudah memadai. Hal ini akan memberikan Tim Kerja pen-getahuan awal tentang asset dan hutang yang dimiliki oleh perusahaan (klien).

3.3. Izin, dsbTim Kerja terlebih dahulu mencermati Anggaran Dasar perusahaan (klien)

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan periz-inan sebelum melakukan pemeriksaan Uji Tuntas yang meliputi :

Dokumen yang menyangkut izin-izin yang dimiliki perusahaan (klien), an-tara lain:

Tanda Daftar Perusahaan beserta perpanjangannya (TDP);Surat keterangan domisili perusahaan;

sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti 2) Pembawa hak (dragen van recht) ialah hak untuk menuntut suatu kepada debitur. Unsur “pembawa hak” semacam ini tampak jelas adanya pada “uang kertas bank” yang merupakan surat berharga jenis promes kepada-pembawa (promesse aan toonder); dan 3) mudah dijualbelikan, agar surat berharga itu mudah dijual-belikan harus diberi bentuk “kepada-pengganti” (aan order, to order) atau bentuk “kepada-pembawa” (aan toonder, to bearer). (Purwosucipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII : Hukum Surat Berharga, Cet. 4, (Jakarta : Djambatan, 1994), hlm. 5-6)

22 Pembukuan menurut ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) merupakan kewajiban yang harus diselenggarakan berisi tentang keadaan harta dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaan dan memiliki beban pembuktian yang kuat yang dari padanya Hakim bebas mengambil kesimpulan nmenurut pendapat yang layak harus diambilnya apabila permintaan Hakim untuk melihat catatan pembukuan ini tidak dipenuhi oleh para pihak dalam perkara.

3.

4.

i.

••

- �� -


Surat Izin Usaha;Angka Pengenalan Importir Terbatas (jika ada).

Izin Usaha dari Departemen terkait sehubungan dengan kegiatan usaha an-tara lain :

Peraturan Perusahaan;Keanggotaan dalam SPSI;Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja;Bukti pembayaran iuran ASTEK (Kuitansi terakhir);Perjanjian kerja;Upah Minimum Regional (UMR).

Izin mengenai Dampak Lingkungan antara lain :Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);Kerangka Acuan Studi Evaluasi Lingkungan (KASEL);Studi Evaluasi Lingkungan (SEL);Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);Perizinan dari Departemen Perdagangan;Izin Tempat Usaha berdasarkan UU gangguan (HO).

Izin yang berhubungan dengan kepemilikan asset antara lain :Laporan Profesi Penilai;Neraca tahun terakhir;Daftar asset perusahaan;Surat-surat tanah (sertifikat, akta pengikatan, akta peralihan hak, dll);Bukti pemilikan benda bergerak (BPKB kendaraan serta invoice bukti);Daftar inventaris dan aktiva;Izin lokasi;Izin pembebasan tanah;Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Izin Penggunaan Bangunan (IPB).

Izin lainnya antara lain :

••

ii.

•••••••

iii.••••••••

iv.••••••••••

v.

- �� -


Izin Bank Indonesia jika menyangkut bank;Izin Menteri Keuangan dan menteri terkait jika menyangkut BUMN;Izin atau pemberitahuan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;(BKPM) jika menyangkut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau perusahasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sangat penting untuk memastikan semua izin, surat-surat dan persetujuan yang diperlukan sudah diterima oleh Tim Kerja. Izin dan persetujuan pent-ing yang harus dikaji antara lain adalah izin dan persetujuan dari pemerintah setempat bagi perusahaan (klien) dalam mendirikan bangunan dimana kegiatan usaha dilakukan. Apabila gedung tersebut dibangun tanpa adanya izin yang sesuai, pemerintah setempat berkuasa untuk menghancurkan bangunan tersebut atau memberi hukuman kepada pelaku usaha.

Izin-izin yang diperlukan dalam melakukan usaha atau pabrik dapat diperoleh dari pemerintah setempat dan perusahaan diminta untuk tunduk pada hukum dan peraturan lain, antara lain izin yang diperlukan untuk menyimpan bahan yang masuk dalam daftar bahan beracun; keselamatan kerja dan masalah kesehatan; yang berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti contohnya asap, air limbah dan limbah padat yang dihasilkan perusahaan (klien).

Disarankan untuk memastikan tentang:setiap pemeriksaan yang menyangkut perusahaan (klien) yang pernah atau sedang dilakukan oleh badan pemerintah yang memiliki yuridiksi untuk memeriksa pelanggaran izin atau surat-surat yang dimiliki perusa-haan (klien); atauKegagalan perusahaan (klien) dalam bentuk apapun dapat ditindak secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugian material; atauTindakan apapun yang dilakukan oleh otoritas lokal yang berwenang ter-hadap perusahaan (klien) sehubungan dengan kegagalannya untuk men-taati hukum lokal yang berlaku.

3.4. KaryawanHal-hal yang perlu diperiksa mengenai ketenaga-kerjaan:

Dokumen penerimaan karyawan perusahaan;Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan;Penggunaan tenaga kerja asing;Jaminan sosial tenaga kerja dan keikutsertaan dalam program Jaminan So-

••••

a.

b.

c.

a.b.c.d.

- �� -


sial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);Program dana pensiun untuk karyawan;Pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR);Izin-izin khusus di bidang ketenagakerjaan (misalnya untuk mempeker-jakan karyawan di malam hari).

Syarat-syarat penting yang ada dalam kontrak tenaga kerja harus diketahui untuk menanggulangi adanya tindakan restrukturisasi sebagai akibat akuisisi. Perhatian lebih harus diberikan kepada semua klausul yang ada dalam kontrak kerja mereka yang menyatakan tentang remunerasi, relokasi, pergantian kepemilikan, uang pesangon, pembagian keuntungan, gaji, lembur, pemutusan hubungan kerja, peringatan dan jam kerja.

3.5. AsuransiAda banyak polis23 asuransi yang harus dimiliki oleh perusahaan (klien) un-

tuk melakukan usaha dan seringnya polis asuransi yang didapatkan mencakup resiko-resiko di bawah ini:

Kebakaran dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran;Pencurian, perampokan atau hilangnya properti;Kesehatan dan perawatan;Gangguan usaha;Kewajiban pihak ketiga;Pertanggung-jawaban produk;Semua resiko (untuk pabrik dan mesin produksi);Uang yang hilang dalam masa transisi; danKerusakan kendaraan;

Oleh karena itu disarankan untuk memeriksa daftar asuransi yang dimiliki perusahaan (klien) mencakup : Penanggung, Jenis asuransi, Resiko yang ditang-gung, Obyek yang diasuransikan, Jumlah pertanggungan, Jangka waktu asuransi dan Klausula bank (jika ada).

3.6. Properti, Bangunan dan PeralatanTim Kerja harus memeriksa daftar semua asset berupa bangunan, lahan, pabrik

dan mesin produksi yang dimiliki perusahaan (klien), salinan dokumen kepemi-

23 “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”. (Pasal 255 KUHD)

e.f.g.

a.b.c.d.e.f.g.h.i.

- �� -


likan asset perusahaan dan melakukan pencarian tentang akte lahan, memeriksa juga apakah perusahaan (klien) mendapatkan pinjaman untuk mendapatkan asset mereka atau apakah ada asset yang dimiliki yang dapat dikenai biaya oleh lem-baga keuangan yang dihitung sebagai keuntungan pihak ketiga. Tim Kerja juga harus memeriksa apakah ada larangan, izin khusus dan/atau persetujuan yang dibutuhkan oleh otoritas pemerintah setempat untuk memindahkan barang tidak bergerak dari perusahaan (klien).

3.7. Kontrak Setelah menentukan batas materi kegiatan transaksi, Tim Kerja harus

menentukan apakah perjanjian atau kontrak transaksi tersebut didasarkan pada asset nyata yang dimiliki perusahaan dan keuntungan setelah dipotong pajak yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan batasan ini, Tim Kerja dapat meminta perusahaan untuk mem-berikan daftar kontrak yang dimilikinya dan memberikan salinan kontrak-kon-trak tersebut serta mencermati semua kontrak yang dimiliki oleh perusahaan (klien) namun hanya kontrak yang mulai berlaku lima tahun belakangan dan kontrak yang masih belum dibayarkan sepenuhnya di mana kewajiban dan keru-giannya akan menjadi tanggung jawab Tim Kerja Uji Tuntas setelah akui-sisi berhasil dilaksanakan.

Dokumen kerjasama kontraktual antara perusahaan dengan pihak ketiga an-tara lain :

Perjanjian Kredit;Perjanjian Sewa Guna Usaha;Perjanjian Kerjasama;Perjanjian Pengelolaan/Managemen;Perjanjian Kerjasama Operasional (joint operation/concortium)Perjanjian Kerjasama Pembagian Keuntungan (Profit Sharing);Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (Modal Ventura, Anjak Piutang, dll);Perjanjian Penggunaan Merek (bila ada);Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknik;Perjanjian Distribusi/Kontrak Keagenan;Perjanjian Pemasokan Bahan Baku;Kontrak Produksi;Perjanjian Sewa Menyewa;

•••••••••••••

- �0 -


Perjanjian Jual Beli;Perjanjian Material yang mengikat perusahaan (klien).

3.8. HutangDalam menjalankan usahanya, seringkali perusahaan (klien) harus meminjam

dana untuk membiayai kegiatan hariannya, investasi, dan akuisisi pabrik, mesin produksi dan bangunan. Oleh karena itu, akan sangat bijak untuk mendapatkan daftar pinjaman yang ada dan perjanjian dagang yang dilakukan oleh perusahaan dengan lembaga keuangan yang relevan dan juga salinan dari perjanjian tersebut. Hal ini untuk memastikan jumlah yang diperlukan oleh perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya dan apakah nilai tersebut sebanding dengan asset, kegiatan usaha dan niat baik perusahaan.

Hal ini juga akan menentukan apakah ada perjanjian yang tidak sebanding yang diberikan perusahaan dalam hubungannya dengan kepemilikan saham di perusahaan. Lembaga keuangan dapat saja memutuskan untuk memberikan pin-jaman kepada perusahaan tertentu hanya berdasarkan kepada hubungan yang dimilikinya dengan perusahaan induknya dan apabila terjadi pergantian kepemi-likan, perjanjian pinjaman atau pembiayaan akan dibatalkan. Dalam kondisi semacam ini, perusahaan harus mencari cara lain untuk membiayai perusahaan dan temuan seperti ini sangatlah penting untuk digaris-bawahi.

Selain hal di atas, juga sangat disarankan untuk memiliki daftar jaminan dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada lembaga keuangan guna mengamankan pembayaran hutang atau pinjaman dari pihak ketiga. Hal ini adalah aktiva tambahan yang akan diwariskan setelah akuisisi berhasil dilakukan.

Tim Kerja Uji Tuntas juga dapat meminta:Daftar lengkap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya yang masih belum dilunasi.Jumlah pinjaman yang belum dilunasi (beserta pertambahan bunganya) sampai saat dilakukannya pemeriksaan Uji Tuntas,Rincian tentang semua jaminan yang dibuat oleh perusahaan yang ber-sangkutan, termasuk tapi tidak terbatas pada, setiap jaminan perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan;Semua hal yang diketahui oleh dewan direksi yang dapat menimbulkan masalah yang belum terpecahkan, seperti yang tertera pada dokumen sekuritas yang bersangkutan; atau dapat menyebabkan surat berharga yang diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan dapat ditarik kembali.

••

•

•

•

•

- �� -


3.9. Bantuan KeuanganTindakan perusahaan memberikan bantuan kepada pihak-pihak tertentu den-

gan tujuan untuk mendapatkan sahamnya dapat memberikan pengaruh besar ter-hadap nilai saham dan asset perusahaan tersebut. Tim Kerja sangat berkepent-ingan untuk menyelidiki transaksi semacam itu yang dapat dilihat dari catatan perusahaan terutama berita acara rapat para pemegang saham dan dewan direksi. Pemeriksaan laporan keuangan juga akan mengindikasikan adanya keanehan sehubungan dengan pemindah-tanganan asset atau uang milik perusahaan.

Bentuk bantuan keuangan lain yang juga memerlukan pemeriksaan secara seksama adalah bantuan yang diteruskan oleh para pemegang saham perusahaan. Tim Kerja melalui Akuntan Publik harus memastikan semuanya tercatat dengan baik sehingga tidak ada uang tambahan yang harus dikeluarkan.

3.10. Hak Kekayaan IntelektualIni merupakan salah satu bidang yang seringkali terlupakan. Daftar merek, nama

dagang, merek dagang, formula, rencana, penemuan dan proses yang diciptakan oleh perusahaan melalui para karyawannya harus Tim Kerja peroleh. Hal ini akan memastikan bahwa Tim Kerja dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan (klien).

Sebagai tambahan dari hal-hal di atas, akan sangat bijak untuk memeriksa apakah ada perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penciptaan suatu produk dan apakah perusahaan memegang hak kekayaan intetektual atas penemuan tersebut.

Pendaftaran merek dagang atau nama dagang seringkali diasosiasikan dengan upaya perusahaan untuk melindungi niat baik perusahaan tersebut dari eksploi-tasi. Oleh karena itu, Tim Kerja harus memeriksa apakah perusahaan telah me-nyerahkan nama dagang, merek dagang atau hak cipta guna didaftarkan pada pemerintah. Salinan masing-masing aplikasi atau sertifikat harus dimiliki guna memverifikasi catatan. Sebagai tambahan, Tim Kerja harus melakukan pencar-ian di catatan pendaftaran yang relevan. Tim Kerja juga harus memastikan nama dagang dan merk dagang sudah terdaftar.

Perusahaan (klien) dapat saja merupakan pemegang ijin waralaba atau memproduksi barang yang didaftarkan oleh perusahaan lain yang memiliki hak kekayaan intelektual atas barang tersebut. Oleh karena itu, daftar semua barang tersebut dan masing-masing hak kekayaan intelektual yang diberikan atau di-daftarkan kepada perusahaan harus didapatkan. Dalam situasi di mana ada per-janjian yang mengatur hal tersebut, sangat disarankan untuk mendapatkan salinan

- �� -


perjanjian tersebut. Tim Kerja harus memperhatikan apakah perjanjian tersebut mengandung pasal-pasal yang melarang atau membatasi perubahan dalam kepe-milikan saham perusahaan atau perubahan manajemen perusahaan.

Perhatikan juga pasal-pasal dalam perjanjian untuk memastikan apakah hak atas izin tersebut berlaku untuk jangka waktu atau tujuan terbatas. Sebagai contoh, sangat umum bagi perusahaan untuk diberikan hak terbatas untuk memproduksi, menyalurkan, memasarkan dan menjual merek tertentu dari suatu produk di dae-rah tertentu saja.

Terakhir adalah memastikan untuk mengkonfirmasikan apakah ada investi-gasi tentang pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan perusahaan yang pernah atau sedang dilakukan badan pemerintah manapun yang memiliki yurisdiksi atau kegagalan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan dalam mentaati ketentuan hukum yang berlaku, dimana kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugian material.

3.11. LitigasiDalam pemeriksaan Uji Tuntas, Tim Kerja melalui tim litigasinya mewakili

perusahaan dalam proses hukum yang dilakukan oleh atau terhadap perusahaan. Selanjutnya Tim Kerja meminta kepada bagian hukum pada perusahaan (legal de-partment) untuk memperoleh laporan tentang masalah hukum perusahaan yang di-hadapinya, informasi yang diminta dapat mencakup bidang-bidang di bawah ini:

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara;Materi perkara proses hukum;Status proses hukum;Opini hukum yang menangani perkara tentang hasil akhir proses hukum; danRingkasan singkat tentang fakta-fakta dalam kasus.

Tim Kerja diharuskan untuk mendapatkan konfirmasi dari direksi apakah direksi mengetahui proses hukum yang sedang berjalan, menunggu putusan maupun akan dilakukan terhadap perusahaan, atau fakta apapun yang mungkin akan mengakibatkan proses hukum yang dapat mempengaruhi perusahaan secara materiil baik terhadap posisi atau usaha maupun keuangan perusahaan.3.12. Bidang Lingkungan Hidup

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak dapat diabaikan karena hal ini yang paling menyita perhatian publik. Saat ini peraturan yang ketat sudah diberlakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan pengawasan agar peraturan tersebut ditaati dengan tidak mencemari dan menghancurkan lingkungan hidup.

a.b.c.d.

e.

- �� -


Tim Kerja harus mencari studi mengenai dampak lingkungan dan ketentuan yang berlaku untuk memastikan semua regulasi dan peraturan sudah ditaati.

Kuncinya adalah dengan memeriksa peraturan dan regulasi lingkungan hidup yang mengatur emisi asap, pembuangan limbah padat, pembuangan limbah cair ke saluran air, tingkat kebisingan, debu yang ditimbulkan kegiatan industri dan pengolahan limbah yang dihasilkan kegiatan perusahaan.

Sangat disarankan untuk melakukan konfirmasi apakah ada investigasi yang melibatkan perusahaan yang telah atau sedang dilakukan oleh badan pemerintah manapun yang memiliki yuridiksi terhadap perusahaan tersebut terkait pelang-garan peraturan mengenai lingkungan hidup atau kegagalan perusahaan dalam bentuk apapun untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugiaan.

3.13. PajakPerusahaan diharuskan untuk membayar sejumlah pajak sebagai akibat

pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas, jasa dan bea masuk serta pajak untuk barang impor dan ekspornya, termasuk tapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Disarankan untuk mendapatkan semua konfirmasi dari Konsultan Pajak dalam Tim Kerja Uji Tuntas maupun Konsultan Pajak yang berada dan/atau bekerja sama dengan Pengawas Intern dalam perusahaan (klien) yang menyatakan bahwa semua pajak, beban dan tarif sudah dibayarkan tepat pada waktunya untuk meng-hindari pinalti dan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam peraturan perun-dang-undangan dan memperhatikan dewan direksi bahwa semua pengembalian, penghitungan dan pembayaran yang harus oleh perusahaan untuk tujuan-tujuan pajak telah dijalankan tepat pada waktunya; dan apakah perusahaan terlibat dalam perselisihan apapun dengan otoritas pajak menyangkut masalah-masalah yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan.

Daftar Uji diatas hanyalah panduan untuk bidang-bidang yang mungkin perlu dicakup dalam pemeriksaan Uji Tuntas. Mungkin ada bidang-bidang lain yang tidak bisa ditemui dalam suatu perusahaan (klien). Oleh karena itu, sangat disarankan untuk meneliti usaha dan aktivitas perusahaan (klien) sehingga se-buah gambaran besar dapat diperoleh sebelum uji tuntas dilakukan.

Tim Kerja mungkin ingin mendapatkan informasi tentang cabang perusahaan dan perusahaan terkait lainnya, terutama sebagai kelompok usaha yang termasuk tapi tidak terbatas pada :

Data lahan yang dimiliki oleh cabang perusahaan dan perusahaan terkait a.

- �� -


lainnya, jika ada, termasuk juga akte kepemilikan lahan yang akan dibeli oleh perusahaan tersebut.Rincian setiap perjanjian jasa yang diadakan oleh setiap anggota grup perusahaan atau dengan setiap direksi kelompok usaha atau perusahaan.Daftar lengkap asset, saham dan properti (hak kepemilikan) yang dimil-iki oleh kelompok usaha.Daftar lengkap pinjaman bank dan fasilitas kredit lain yang dimiliki oleh kelompok usaha dan rincian surat berharga yang berhubungan yang dibuat oleh kelompok usaha. Pilihan terinci yang diberikan kepada para direktur atau pejabat lain dalam kelompok usaha, apabila ada.Daftar lengkap izin yang ada yang dikeluarkan oleh kuasa yang ber-wenang dan dimiliki oleh kelompok usaha.Keterangan-keterangan rinci tentang masing-masing direktur dan peme-gang saham penting perusahaan dan cabang perusahaan serta perusahaan terkait.Semua bahan-bahan kontrak yang ditandatangani oleh setiap ang-gota kelompok usaha dalam 5 tahun terakhir sebelum pemeriksaan Uji Tuntas, yang mencakup bidang di luar kegiatan usahanya.Proses litigasi yang sedang berjalan yang melibatkan anggota mana saja dari kelompok usaha baik sebagai penggugat maupun tergugat, dan apakah direksi mengetahui jalannya proses hukum, baik yang tertunda maupun yang akan dilaksanakan, terhadap perusahaan, cabang perusa-haan maupun perusahaan terkait, atau fakta apapun yang mungkin akan mengakibatkan proses hukum yang dapat mempengaruhi posisi atau ke-lompok usaha secara materiil, baik secara finansial maupun yang lain.Disarankan untuk mengkonfirmasikan apabila ada investigasi yang meli-batkan perusahaan, cabang perusahaan atau perusahaan terkait yang telah atau sedang dilakukan oleh badan pemerintah yang memiliki yurisdik-si atas kelompok usaha atau kegagalan kelompok usaha dalam bentuk apapun untuk mentaati hukum setempat yang berlaku, dimana kegagalan tersebut dapat berujung pada kerugian meteriil.Akan sangat bijak untuk mendapatkan konfirmasi dari dewan direksi bahwa semua laba, penghitungan dan pembayaran yang harus, atau se-harusnya, dilakukan oleh kelompok usaha untuk kepentingan pajak telah dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan tepat waktu;

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

- �� -


dan apakah kelompok usaha terlibat dalam perselisihan dalam bentuk apa-pun dengan otoritas pajak manapun tentang masalah yang mungkin akan mempengaruhi pertanggung-jawaban dengan cara apapun yang dimiliki perusahaan tersebut tentang masalah pajak.

Daftar permintaan yang diserahkan berupa permintaan untuk laporan tertu-lis tentang semua item yang ada dalam daftar. Hal ini akan memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang telah diminta pada saat pemeriksaan Uji Tuntas berhasil diserahkan atau didapatkan.

Melihat adanya tren yang terjadi saat ini dimana banyak perusahaan men-empatkan ruang data berjauhan dengan tempat usaha guna mengendalikan akses informasi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan mengambil-alih mereka, Tim Kerja yang mewakili perusahaan pengambil-alih harus berusaha lebih keras dan lebih gigih dalam menemukan ketidak-sesuaian dan informasi yang sensitif se-hingga pada waktunya dokumen transaksi dibuat, pernyataan, jaminan dan tang-gunggan tersebut dapat digunakan untuk melindungi perusahaan pengambil-alih.

3.14. Lain-lainDaftar Uji diatas hanyalah panduan untuk bidang-bidang yang mungkin perlu

dicakup dalam pemeriksaan Uji Tuntas. Mungkin ada bidang-bidang lain yang tidak biasa ditemui dalam suatu industri. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk meneliti usaha dan aktivitas perusahaan sehingga sebuah gambaran besar dapat diperoleh sebelum pemeriksaan dilakukan. Anda mungkin ingin mendapatkan informasi tentang cabang perusahaan dan perusahaan terkait, sebagai keterangan- keterangan tentang kelompok usaha yang termasuk tapi tidak terbatas pada :

Data lahan yang dimiliki oleh cabang perusahaan dan perusahaan terkait perusahaan target, jika ada, termasuk juga akte kepemilikan lahan yang akan dibeli oleh perusahaan-perusahaan tersebut.Rincian setiap perjanjian jasa yang diadakan oleh setiap anggota grup peru-sahaan termasuk dengan setiap direksi kelompok usaha atau perusahaan.Daftar lengkap asset, saham dan kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok usaha.Daftar lengkap pinjaman bank dan fasilitas kredit lain yang dimiliki oleh kelompok usaha dan rincian surat berharga yang berhubungan yang dibuat oleh kelompok usaha.Pilihan terperinci yang diberikan kepada para direktur atau pejabat lain dalam kelompok usaha, apabila ada.

a.

b.

c.

d.

e.

- �� -


Daftar lengkap izin yang ada yang dikeluarkan oleh kuasa yang berwenang dan dimiliki oleh kelompok usaha.Keterangan-keterangan rinci tentang masing-masing direktur dan pemegang saham penting perusahaan, cabang perusahaan dan perusahaan terkait.Semua kontrak yang ditandatangani oleh setiap anggota kelompok usaha dalam 5 tahun terakhir sebelum uji tuntas, yang mencakup bidang di luar kegiatan usahanya.Proses litigasi yang sedang berjalan yang melibatkan anggota mana saja dari kelompok usaha baik sebagai penggugat maupun tergugat, dan apakah direksi mengetahui jalannya proses pengadilan, baik yang tertunda maupun yang akan dilaksanakan, terhadap perusahaan, cabang perusahaan maupun perusahaan terkait, atau fakta apapun yang mungkin akan mengakibatkan proses hukum yang dapat mempengaruhi posisi atau kelompok usaha secara materiil, baik secara finansial maupun yang lain.Disarankan untuk mengkonfirmasikan apabila (i) ada investigasi yang melibatkan perusahaan, cabang perusahaan atau perusahaan terkait yang telah atau sedang dilakukan oleh badan pemerintah yang memiliki yuris-diksi atas kelompok usaha atau (ii) kegagalan kelompok usaha dalam ben-tuk apapun untuk mentaati hukum setempat yang berlaku, di mana kega-galan tersebut dapat berujung pada kerugian meteriil.Akan sangat bijak untuk mendapatkan konfirmasi dari dewan direksi bahwa semua laba, penghitungan dan pembayaran yang harus, atau seharusnya, dilakukan oleh kelompok usaha untuk kepentingan pajak telah dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan tepat waktu; dan apakah kelompok usaha terlibat dalam perselisihan dalam bentuk apapun dengan otoritas pajak manapun tentang masalah yang mungkin akan mempenga-ruhi pertanggung-jawaban dengan cara apapun yang dimiliki perusahaan tersebut tentang masalah pajak.

Sebagai tambahan Daftar Uji, anggota Tim Kerja yang melakukan pemerik-saan harus memiliki daftar permintaan yang berfungsi sebagai Daftar Uji untuk semua dokumen dan informasi yang disediakan oleh perusahaan (klien) guna pemeriksaan Uji Tuntas perusahaan sehubungan dengan pengambil-alihan asset perusahaan yang akan direncanakan. Daftar permintaan yang dis-erahkan, akan berupa permintaan untuk laporan tertulis tentang semua item yang ada dalam daftar. Hal ini akan memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang telah diminta pada saat pemeriksaan berhasil diserahkan atau didapatkan.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

- �� -


Melihat adanya tren yang terjadi saat ini di mana banyak perusahaan menem-patkan ruang data berjauhan dengan tempat usaha mereka guna mengendalikan akses informasi yang dimiliki oleh perusahaan yang akan mengambil-alih mereka, Tim Kerja yang mewakili perusahaan pengambil-alih harus berusaha lebih keras dan lebih gigih dalam menemukan ketidak-sesuaian dan informasi yang sensitif sehingga pada waktunya dokumen transaksi dibuat, pernyataan, jaminan dan tang-gunggan tersebut dapat digunakan untuk melindungi perusahaan pengambil-alih.

4. Laporan Uji TuntasSetelah menyelesaikan pemeriksaan Uji Tuntas, selanjutnya Laporan Uji

Tuntas harus disusun oleh anggota Tim Kerja yang dibebani tanggung jawab untuk itu.

Laporan Uji Tuntas dapat dibagi ke dalam beberapa bagian dan poin-poin yang harus diketahui secara jelas oleh perusahaan (klien), antara lain:

Persoalan yang dapat secara komersial mempengaruhi harga penawaran atau harga pembelian;Persoalan hak, keuntungan dan manfaat terhadap kepemilikan nyata yang dapat terpengaruh oleh pergantian kepemilikan;Pesoalan hak-hak, keuntungan dan manfaat yang ada di dalam kontrak manapun yang dapat terpengaruh oleh pergantian kepemilikan;Persoalan hak-hak, keuntungan dan manfaat yang berhubungan dengan penggunaan merek dagang, paten dan hak cipta yang ada dalam perjanjian lisensi yang dapat terpengaruh oleh pergantian kepemilikan;Kewajiban terhadap debitur dan pemodal yang dapat berubah dengan ad-anya pergantian kepemilikan;Kurangnya izin, surat-surat dan persetujuan dari otoritas yang ber-wenang;Peringatan-peringatan yang harus diurus kepada otoritas yang berwenang; danMasalah keuangan dan pembukuan lain yang dianggap penting.

Laporan Uji Tuntas harus menyertakan kesimpulan pemeriksaan Uji Tuntas tentang persoalan-persoalan yang timbul dari pemeriksaan dan kajian terhadap dokumen-dokumen tertentu yang disediakan. Laporan Uji Tuntas juga harus menyertakan analisis tentang persoalan-persoalan yang timbul dari dokumen yang diterima dan dikaji.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

- �� -


Pada dasarnya, Laporan Uji Tuntas berisikan hal-hal seperti di bawah ini:(a) Instruksi yang diberikan klien;(b) Struktur laporan;(c) Tujuan laporan;(d) Diskusi tentang prosedur; dan (e) Metodologi dan materi yang digunakan pada saat pemeriksaan Uji

Tuntas.

5. Hal LainnyaSeringkali saat melakukan pemeriksaan Uji Tuntas, Tim Kerja diminta untuk

mendapatkan informasi yang pada saat itu tidak tersedia. Walaupun demikian, informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara dan jalan lain. Salah satu kejadian seperti ini adalah saat catatan pemegang saham atau anggota perusahaan tidak di-perbaharui dengan catatan terbaru tentang saham dam kepemilikan saham. Pada saat kejadian semacam itu, Tim Kerja dapat memperoleh konfirmasi tentang saham yang dimiliki oleh direksi atau para pemegang saham dengan meminta para pemegang saham dan/atau direksi untuk menyediakan kepada Tim Kerja Uji Tuntas konfirmasi tertulis tentang kepentingan mereka dan saham yang mereka miliki pada perusahaan.

Sebagai tambahan, Tim Kerja mungkin ingin memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada Tim Kerja disaat perusahaan diminta untuk menyediakan informasi semacam itu agar tetap dijaga kerahasiaannya. Contoh perjanjian raha-sia juga turut disertakan.

Sudah merupakan tren yang terjadi saat ini dimana perusahaan (klien) menye-diakan catatan informasi tentang perusahaannya dan membuat pusat data dimana akses ke dalamnya dibatasi dan dikontrol. Dalam situasi semacam itu, akan sangat bijaksana untuk merencanakan agar pemeriksaan Uji Tuntas dapat memverifikasi setiap pernyataan yang dibuat dan mendokumentasikan setiap perjanjian, sertifi-kat dan kontrak yang tersedia di pusat data. Contoh catatan informasi dengan in-formasi beberapa pusat data didalamnya juga disertakan disini untuk memberikan Tim Kerja gambaran tentang bagaimana melakukan verifikasi.

- �� -

Panduan Due Diligence Tahapan Uji Tuntas

BAB IIITAHAPAN UJI TUNTAS

“He who labors diligently need never despair; for all things are accomplished by diligence and labor.” (Menander of Athens, 342 – 292 SM)

Pemeriksaan Uji Tuntas mengacu kepada berbagai kewajiban mutlak dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan meru-pakan standar untuk penyelidkan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses persiapan penawaran umum yang akan dilakukan oleh perusahaan (klien), oleh karena itu sebagian pihak menafsirkan pemeriksan Uji Tuntas dilakukan dengan “penelitian mendalam”24. Pemeriksaan Uji Tuntas dilakukan secara hirarkis yang dimulai dengan tahapan legal audit yaitu kemampuan intelengensi terkait penelusuran dokumen hukum dalam semua ruang lingkupnya yang ha-sil pemeriksaannya menjadi acuan dalam tahapan legal opinion dengan me-manfaatkan referensi sumber hukum melalui teknik dan strategi analisa untuk memberikan pendapat hukum dan dilanjutkan dengan legal reasoning, yaitu ke-mampuan rasio dalam menilai fakta dan peristiwa hukum terhadap sumber hu-kumnya guna mencapai pertimbangan hukum.

A. Legal Audit Yaitu kemampuan intelegensi dalam melakukan tindakan preventif melalui

tata cara dan metode penelusuran dokumen hukum dalam semua ruang ling-kup permasalahannya guna menemukan solusi praktis mengenai penerapan perselisihan (dispute) antara manajerial dengan pihak ketiga yang dilakukan dengan jalan membuat daftar pemeriksaan yang terdiri dari inventarisasi ma-salah menyangkut antara lain prosedur pendirian perusahaan lengkap dengan per-izinannya, kedudukan share holder, perpajakan, perjanjian kredit, prestasi dan wanprestasi, kewajiban persero, dsb. Ringkasnya legal audit merupakan langkah investigasi terhadap semua peristiwa hukum yang sudah terjadi dan ke-mungkinannya yang akan terjadi berdasarkan dokumen-dokumen hukum dalam manajerial suatu perusahaan (privat maupun badan usaha publik).

Kata kunci dalam legal audit ini adalah investigasi yaitu kegiatan pengumpu-

24 Asril Sitompul, Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 25.

87009572 panduan due diligence legal audit legal opinion legal reasoning

Documents

buku panduan due diligence

ropaun rambe tandry

menyangkut kajian ilmu

informasi aspek hukum

cara penggunaan mesin

dimaksudkan untuk menjadi

sistem uji tuntas 571