o Senin o Sabtu 0 Minggu• Setasa 0 Rabu oKamis 0 Jumat2 3

17 18 19456 720 21 22

8 9 10 @23 24 25 26

12 13 14 1527 28 29 30 31

OJan OPeb .• Sep. 0Old 0Nov 0DesoMar 0Apr OMei oJun 0Jut OAgs

Densus 88 clan Peristiwa Politik

MURADI

Pengejaran dan PenyergapanDensus 88 AT pada pelaku terrordan penembakan Pos Polisi di Su-rakarta menjadi penegas prestasidan kemampuan Densus 88 AT da-lam pemberantasan terorisme di In-donesia. Namun, peristiwa yangmenewaskan dua pelaku terror dansatu anggota pasukan elite anti ter-ror Polri tersebut masih menyisakanpertanyaan: mengapa aksi Densus88 AT dalam pengerjaan dan pe-nyergapan pelaku terror di Solo ter-sebuthampir selalu terjadi saat pe-ristiwa politik yang menyudutkanpemerintah dan atau Polri.

Sebagaimana diketahui, dalamsatu bulan terakhir, KPK tengahmengintensifkan penyidikan terha-dap sejumlah perwira Polri dalamkasus korupsi di Korps Lalu Lintas.Sementara, penyidikan terkait de-ngan kasus korupsi pembangunankompleks Olah Raga, Hambalangmengarah pada salah satu petinggiPartai Demokrat yang juga menteridi kabinet pimpinan Presiden SusiloBambang Yudhoyono. Selain duahal tersebut, upaya merusak citracalon Gubernur DKI Jakarta, yangjuga Walikota Solo, Joko Widodo(Jokowi) disinyalir juga menjadibagian dari skenario teror tersebut.

Bisa jadi hal tersebut dianggapsebagai kebetulan, tapi dalam peng-amatan penulis sejak Densus 88 ATberdiri tahun 2003, tak bisa lepasdari kepentingan politik penguasa.Densus 88 AT didirikan pada eraKapolri Da'i Bachtiar sebagai bagi-an dari respons atas perang globalmelawan teror. Sejak awal, Densus88 AT diposisikan sebagai kekuatankeempat di luar tiga unit anti teroryang miliki oleh tiga matra angkat-an bersenjata. Saat militer dianggaptidak bersih dari pelanggaran HAMdi masa lalu, yang membuat negara-negara Barat yang concern terhadappemberantasan terorisme pasca pe-ristiwa pengeboman Menara Kem-bar WTC enggan memberikan du-kungan pembangunan dan penguat-an anti teror yang ada, Densus 88

___ AT menjadi alternatif pilihan.Berbeda dengan tiga unit anti te-

ror miIiter yang relatif jauh dari po-

litisasi penguasa, Densus 88 AT jus-tru kebalikannya. Kemudahan un-tuk mengendalikan Densus 88 ATyang pendiriannya berdasarkanSkep Kapolri No.30NI/2003, danlangsung di bawah kontrol Kapolrimenjadi titik lemah Densus 88 AT.Sepanjang tahun 2003 hingga saat i-ni, selain menjalankan fungsi seba-gai unit anti teror sebagaimana yangditegaskan dalam VV Anti TerorNo. 15/2003 dengan sejumlah pres-tasinya, Densus 88 AT juga diman-faatkan untuk pengalihan sejurnlahisu politik yang menyerang peme-rintah dan Polri. Dua peristiwa poli-tik yang sukses dialihkan oleh Den-sus dengan penangkapan sejurnlahgembong teroris adalah Kasus BankCentury, dan Kasus "Cicak versusBuaya", yang menyeret mantan Ka-bareskrim, Susno Duadji ke balikjeruji.

Tersandera Kepentingan PolitikSebagai unit anti terror yang sa-

rat prestasi, Densus 88 AT seharus-nya tidak tersandera oleh kepen-tingan politik,baik kepen-tingan Polriatau pemerin-tah. Hal iniperIu ditegas-kan agar ke-beradaanDensus 88 ATtidak hanyasekadar men-jadi kepan-jangantanganinstitusi in-duknya, porriataupun pe-merintah, me-Iainkan mam-pu sejajar de-ngan unit anti teror yang dimiIikirniliter seperti Detasemen Penang-gulangan Teror (Den Gultor) TNIAD, Detasemen Jalamangkara(Denjaka), Marinir TNI AL, danDetasemen Bravo (Den Bravo),TNI AV yang telah lama eksis. Se-bab salah satu prasyarat agar Den-sus 88 AT menjadi lebih profesionaladalah dengan menjauhkannya daripemanfaatan untuk kepentingan po-litik, yang mana selama hampir satudekade usia Densus 88 AT terjadi.

Kondisi tersebut hanya dapat di-lakukan apabila VU Anti Teror No.'15/2003 yang selama ini menjadi"Iandasan hukum bagi Densus 88 ATdirevisi. Penambahan pasaI dan per-ubahan pada sejumlah pasaI dalamVV terse but akan memungkinkanpengawasan dan kontrol secara ke-

tat oleh badan yang berwenang da- .lam pengerahan Densus 88 AT olehPolri. Hal ini akan meminimalisirpemanfaatan Densus 88 AT oleh ke-pentingan politik, baik oleh Polrimaupun pemerintah. Badan berwe-nang tersebut bisa saja dilakukanoleh Badan Nasional Pemberantas-an Terorisme (BNPT) atau badanlain seperti Komisi Kepolisian Na-sional (Kompolnas).

Namun bukan tidak mungkin,revisi VV Anti Teror tersebut secaraekstrim akan mencabut kewenang-an Kapolri dalam pengerahan Den-sus 88 AT sebagaimana yang di-inginkan oleh BNPT. BNPT meng-inginkan pengerahan Densus 88 ATdan tiga unit anti terror militer ber-ada di bawah kewenangan institusitersebut. Sebagaimana diketahuibahwa pendirian BNPT adalah un-tuk mengakomodir keinginan mili-ter untuk terlibat langsung dalampemberantasan terorisme. Dengankata lain, apabila Densus 88 AT ber-ada di bawah kewenangan BNPT,maka institusi tersebut akan memi-

liki kewe-nangan untukmelakukanpenangkapandalam pembe-rantasan tero-risme, kewe-nangan yangselama inimelekat padaDensus 88 AT.

D a I a mpandanganpenulis, duakemungkinanterse but diatas apabilaVU Anti TerorNo. 15/2003

direvisi adalah konsekuensi dariupaya menjauhkan Densus 88 ATdimanfaatkan oleh kepentingan po-litik. Karenanya, dibutuhkan niatbaik langkah-langkah politik efektifdari parlemen maupun pemerintahuntuk sesegera mungkin mengaju-kan revisi.terhadap VV tersebut, ji-ka tidak, maka aksi penyergapan te-roris oleh Densus 88 AT di Solo se-bagai pengalihan isu dan peristiwapolitik bukanlah yang terakhir.Akan ada aksi-aksi heroik Densus88 AT yang merupakan pencitraanatau pengalihan isu semata dari pe-ristiwa politik yang di alami olehpemerintah maupun Polri.

PENULlS ADALAH DOSEN JURUSAN ----

ILMU PEMERlNTAHAN, FISIP

UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG