9 prinsip pakta integritas
TRANSCRIPT
Disusun atas kerjasama :
1. KOMITMEN PIMPINAN DAN STAF KPU
2. KOMITMEN PELAKU USAHA
3. KOMITMEN KPU DAN PELAKU USAHA
4. PEMANTAU INDEPENDEN
5. MEKANISME PENGADUAN
6. MEKANISME RESOLUSI KONFLIK
7. PERLINDUNGAN SAKSI
8. PENERAPAN HUKUMAN DAN PENGHARGAAN
9. KESEPAKATAN BATASAN RAHASIA
9 PRINSIPPAKTA INTEGRITAS
Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan KorupsiPengadaan
Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Penulis :Putut Aryo Saputro
Editor :Heni Yulianto
Cetakan Pertama, September 2009ISBN.......................
Diterbitkan Oleh :Transparency International Indonesia
Jl. Senayan Bawah No.17Jakarta 12180
Indonesia
Telp: (021) 7208515Fax : (021) 7267815Website : www.ti.or.idEmail : [email protected]
Pakta Integritas Sebagai Langkah AwalPencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
di Komisi Pemilihan Umum
Disusun atas kerjasama :
Secara umum buku pembelajaran ini berisi kumpulaninformasi dan fakta-fakta berkaitan dengan proses, dinamika,serta berbagai pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan PaktaIntegritas di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Upaya Transparansi International Indonesia untukmempromosikan transparansi dan akuntabilitas PengadaanBarang dan Jasa Logistik Pemilu 2009 di Komisi PemilihanUmum belum berlangsung lama. Sejak dirintis bulan April 2008hingga pendeklarasian komitmen pada Oktober 2008, PaktaIntegritas diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat membantuKomisi Pemilihan Umum dalam pencegahan korupsi prosesPengadaan Barang dan Jasa. Hal ini tentu saja tidak bisaberlangsung instan, karena perubahan sikap dan perilakumerupakan proses yang panjang dan memerlukan energi yangtidak sedikit. Kekuatan dan kelemahan penerapan Pakta Integritasperlu dikenali sejak dini agar langkah pencegahan korupsi tidakberjalan di tempat, atau bahkan berhenti untuk berjalan.
Transparency International Indonesia menganggappendeklarasian Pakta Integritas di Komisi Pemilihan Umumsebagai langkah awal yang sangat strategis sebagai upayapencegahan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu2009. Langkah berikutnya agar upaya pencegahan ini berjalan
Kata P engantar
efektif adalah bekerjanya prinsip-prinsip Pakta Integritas, pertamakomitmen korupsi anggota KPU, Sekjen, dan seluruh stafSekretariat Jendral KPU. Kedua, komitmen anti korupsi daripelaku usaha penyedia barang dan jasa Logistik Pemilu 2009.Ketiga komitmen KPU dan pelaku usaha atas peran sertamasyarakat. Keempat dibukanya ruang partisipasi bagimasyarakat melalui Lembaga Pemantau Independen (LPI).Kelima dibentuknya mekanisme pengelolaan pengaduan. Keenammekanisme penyelesaian perselisihan. Ketujuh mekanismepemberian penghargaan dan sanksi. Kedelapan mekanismeperlindungan saksi dan pelapor. Kesembilan adanya batasanrahasia. Jadi, perlu kami tekankan bahwa penandatangananPakta Integritas adalah awal dari rangkaian aktivitas yang panjang,terutama untuk menjamin sistem pencegahan korupsi yang telahdisusun sesuai dengan jalurnya.
Dengan membaca buku ini, yang mengacu dari pengalaman-pengalaman KPU dalam menerapkan Pakta Integritas diharapkanmembuka mata dan hati bahwa proses pengadaan barang danjasa adalah titik paling rawan terjadinya Korupsi, Kolusi, danNepotisme. Selain itu, pembelajaran yang dapat kita perolehadalah perbandingan normatif Pakta Integritas dan faktual ketikaditerapkan di KPU, seperti apa lembaga ini sebelum dan sesudahmenerapkan Pakta Integritas, dan berbagai kendala dantangangan ketika mekanisme pencegahan ini diterapkan.
Kata P engantar
iiiPakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum iv Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Kepada pembaca yang terhormat, semoga buku pembelajaranini memberikan sumbangan terhadap gerakan pemberantasankorupsi di Indonesia khususnya di sektor pengadaan barangdan jasa pemerintah.
Jakarta, September 2009
Teten MasdukiSekretaris JendralTransparency International Indonesia
Kata P engantar
vPakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum vi Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
D aftar Isi
BAB IPENDAHULUANDeklarasi Pakta Integritas Sebagai Langkah AwalPencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di KomisiPemilihan Umum
BAB IIPENGARUH PAKTA INTEGRITAS DALAMMEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI DANAKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASALOGISTIK PEMILU 2009
KPU Telah Mengembangkan Sistem Pencegahan KorupsiPBJ Melalui Pakta Integritas dan Mempublikasikan DeklarasiSebagai Bentuk Komitmen
Pelatihan penerapan Pakta Integritas untuk PanitiaPengadaan Logistik di KPU, Media, dan CSO
Relevansi dan Efektivitas Pelatihan/Workshop yangDilakukan TII Terhadap Media Massa dan CSO
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Civil Society Organization(CSO) Aktif Melakukan Pengawasan Pengadaan Barangdan Jasa Pemilu 2009
Kata Pengantar
Daftar Isi
iii
iv
1 - 5
7 - 15
16 - 22
23 - 28
29 - 36
37 - 40
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU MendapatkanPendampingan Agar Proses Pengadaan Barang dan JasaSesuai dengan Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlakudalam Pengadaan Barang dan Jasa (Keppres No.80/Tahun2003)
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU TerhadapPelaku Usaha/Vendor
Mekanisme Pemberian Penghargaan dan PenerapanSanksi
BAB IIITANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAANBARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Mekanisme Pengaduan (Complaint Handling Mechanism)
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflict Resolution)
Batasan Rahasia
41 - 44
45 - 56
57
58 - 61
65
67 - 70
71 - 72
73 - 74
65 - 66
viiPakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum viii Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
D aftar Isi
75 - 76
Daftar RujukanSumber PustakaPerundang-undanganSumber MediaWawancara
APPENDIX
Pakta Integritas
Pengadaan Barang dan Jasa
Bahan dan Hasil Workshop
77 - 80
80 - 82
80 - 82
75 - 76
1Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 2 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
B AB I
PENDAHULUAN
Deklarasi Pakta Integritas
Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa
di Komisi Pemilihan Umum
seluruh Kepala Biro berikut Wakilnya, staf Inspektorat KPU, pejabatSekretariat KPU, panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkunganSetjen KPU, serta anggota KPU Gusti Putu Artha, Andi Nurpati,Endang Sulastri. Pihak luar selain KPU yang turut hadir dalamdeklarasi ini adalah Ketua Dewan Pengurus TransparencyInternational Indonesia Todung Mulya Lubis dan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Tauf iq Effendi .
Komitmen Ketua, Sekretaris Jenderal dan staf KomisiPemilihan Umum untuk mencegah korupsi dalam prosesPengadaan Barang dan Jasa logistik Pemilu melalui deklarasiPakta Integritas secara langsung maupun tidak langsung telahmemberikan kepercayaan diri dan rasa optimis bahwa korupsibisa dicegahsecara bertahap. Selain itu menjadi pintu masuk bagiterbangunnya mekanisme kontrol masyarakat sehingga dapatmeningkatkan kredibilitas pelaksanaan Pemilu.
PENDAHULUAN
Deklarasi Pakta IntegritasSebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi
Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Sebagai upaya mewujudkan proses Pengadaan Barangdan Jasa Pemilu 2009 secara efisien, efektif, transparan, bersaing,tidak diskriminatif, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum (KPU)telah berkomitmen untuk memperbaiki diri dengan melakukanlangkah awal yang cukup strategis, yaitu mendeklarasikanpenerapan prinsip-prinsip Pakta Integritas secara menyeluruhpada tanggal 21 Oktober 2008 di Kantor Pusat KPU Jl. ImamBonjol No. 29 Jakarta.
Keseriusan KPU untuk melakukan perubahan ke arah yanglebih baik tersebut tampak dari hampir seluruh staf KPU ikut sertasebagai pendukung deklarasi. Para pendukung deklarasi antaralain: Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Sekretaris Jenderal KPUSuripto Bambang Setyadi, Wakil Sekretaris Jendral Asrudi Trijono,
B AB I
3Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 4 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Deklarasi
Transparency International Indonesia mendorong danmenjaga dengan ketat agar Pakta Integritas yang telahdideklarasikan KPU tidak menjadi sebuah formalitaspenandatanganan saja. Deklarasi Pakta Integritas bukanlahsertifikat pengakuan bahwa institusi yang bersangkutan telahbersih dari praktik KKN, melainkan ungkapan niat institusi tersebutuntuk bersiap melaksanakan prinsip-prinsip Pakta Integritas.
Melalui penerapan prinsip-prinsip Pakta Integritas secarabertahap, serta pengaruh dari penerapan tersebut, dukungan daripublik dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta kepuasanmasyarakat sebagai penerima manfaat dapat menjadi jembatantercapainya tujuan Pemilu 2009 yang demokratis, transparan,akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
B AB I I
PENGARUH PAKTA INTEGRITAS
DALAM MEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN
BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILU 2009
5Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 6 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
7Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 8 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
B AB I I
PENGARUH PAKTA INTEGRITAS DALAMMEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITASPENGADAAN BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILU 2009
Upaya Transparency International Indonesia untukmempromosikan Pakta Integritas di KPU memerlukan prosesyang cukup panjang. Pada tahap awal, pengenalan Pakta Integritasdi KPU mendapat ganjalan karena dianggap akan menjebak dirisendiri dan merepotkan mereka di kemudian hari. Melaluikomunikasi yang intensif antara KPU dan TII, kesan ini berangsur-angsur hilang. Secara bertahap KPU mulai dapat menerimaprinsip-prinsip PI karena selaras dengan harapan mereka,misalnya: tidak ingin mengulangi peristiwa kasus korupsiPengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemilu yang terjadi padaPemilu tahun 2004.
Kasus korupsi logistik Pemilu 2004 pada dasarnya telahmendorong berbagai pihak untuk merumuskan strategi pencegahankasus yang sama
Empat anggota KPU divonis bersalah dan harus menjalani hukuman terkait dengan korupsi pengadaanlogistik Pemilu.
1
1
di kemudian hari. Salah satu perubahan strategis dan mendasaratas institusi KPU dalam proses Pengadaan Barang dan Jasaadalah perubahan posisi Pejabat yang memegang mandat danotoritas kebijakan terkait kebijakan PBJ. Perubahan tersebutterlihat dalam Table 2.1 di bawah.
Dengan perubahan tersebut, secara formal, KomisionerKPU sesungguhnya telah dibantu supaya terhindar dari praktikpenyimpangan otoritas kebijakan dalam PBJ, karena setiapanggota dan atau para Komisioner tidak membubuhkan tandatangan dalam dokumen PBJ Pemilu, serta tidak diperbolehkanlagi menjadi panitia tender atau pejabat panitia tender. Dengandemikian, jika terdapat kasus KKN dalam PBJ maka peluangterseretnya Komisioner adalah berdasarkan Kesimpulan HasilRapat Pleno Komisioner yang bersifat kolegial. Untuk pemilu2009, komisioner KPU tidak memiliki otoritas kebijakan pengadaan,namun demikian tetap berfungsi sebagai Pengarah dan atauRujukan bagi Sekjen dalam setiap aktivitas penyelenggaraanpemilu, termasuk dalam pelaksanaan logistic pemilu. Kecualiditemukan adanya intervensi personal oleh oknum KPU (komisionermaupun staf KPU pusat) kepada kontraktor yang kemudianmenjadi konflik kepentingan dalam proses PBJ baik di tingkatKPU Nasional maupun di tingkat daerah (KPUD Provinsi maupunKPUD Kabupaten / Kota).
9Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 10 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Tabel 2.1Perubahan Mendasar Otoritas Pemegang Kebijakan atas
pelaksanaan PBJ Pemilu antara PBJ Pemilu 2004dengan PBJ Pemilu 2009
Otoritas dalam PBJ
PA (Pengguna Anggaran)
KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
2004
Sekjen
Wa Sekjen
Kepala Biro
2009
Menteri Keuangan
Sekjen
Wasekjen
Akuntabilitas KPU dalam pengadaan barang dan jasa dipemilu 2009 oleh KPU sendiri dirasakan sangat meningkatdibanding 2004, karena prosedurnya dilakukan dengan benarsehingga tidak mudah di intervensi. Seperti misalnya keberhasilanuntuk melakukan efisiensi dalam pengadaan logistik di KPU,penyusunan HPS dilaksanakan dengan spesifikasi barang yanglebih realistis dengan standard kualitas yang memenuhi kebutuhan,misalnya seperti kertas suara tidak perlu menggunakan kertasbagus, tetapi yang paling penting kualitas cetakannya bagus(tidak mengurangi nilai keabsahan), dan proses evaluasi yangfair dan lebih melihat pada harga yang terendah dari HPS sertakesanggupan memenuhi spesifikasi yang diminta sehinggahasilnya bisa menghemat anggaran. Hal ini secara langsungmaupun tidak langsung merupakan dampak dari pemahamanuntuk menerapkan secara konsisten ketentuan dalam Keppres80/2003
dan penerapan Pakta Integritas sebagai sebuah janji untuk tidakmelanggar ketentuan yang ada.
Perubahan kebijakan dalam struktur KPU dimanakomisioner tidak lagi terlibat langsung dalam aktivitas pengadaanbarang dan jasa, untuk Pemilu 2009, tercermin seperti dalampenuturan staff KPU berikut:
”Kalau dulu komisioner bisa mengintervensi. Sekarang panitialebih mandiri, lebih berani menolak/menyatakan tidak kalau itutidak sejalan apalagi untuk barang-barang pokok Pemilu, dengankonsekuensi apapun”
Perubahan tersebut disatu pihak mengurangi intervensikomisioner seperti yang terjadi dalam pemilu 2004 lalu, tetapi dilain pihak memberikan ekses politis lain, yakni komisioner dapatsaja bermain (mengarahkan, intimidasi dll) dan dengan mudahbisa lari dari tanggungjawab karena bersembunyi dibalik keputusankomisioner yang bersifat kolegial sehingga hal tersebut cukupsulit untuk dibuktikan. Kasus pengunduran diri dari salah satuKepala Biro di KPU sebelumnya dirasakan sebagai suatu indikasikearah sana.
Pengalaman terjadinya korupsi dalam pengadaan logistikpada Pemilu tahun 2004 yang menyebabkan beberapa pejabatdan staf KPU pada waktu itu dimasukkan ke penjara menjadikanprogram Pakta Integritas
11Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 12 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
dengan KPU menjadi sangat relevan dengan kebutuhan KPUuntuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelaksana Pemilusecara lebih transparan dan akuntabel. Kesadaran terhadappengalaman tersebut telah menjadi catatan sekaligus doronganyang cukup kuat bagi pimpinan dan staff KPU untuk mengadopsiPakta Integritas yang didorong oleh TII sebagai sebuah tuntutan,selaras dengan amanat dari Keputusan Presiden No 80 tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana juga diatur tentang Pakta Integritas bagipengguna barang/jasa. Langkah KPU dalam pencegahan korupsitampak bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Sistem pencegahan korupsiPengadaan Barang danJasa me la lu i Pak taI n t e g r i t a s b e l u md i k e m b a n g k a n d a nditandatangani
1. Telah dikembangkan sistemp e n c e g a h a n k o r u p s iPengadaan Barang dan Jasamelalui penerapan PaktaI n t e g r i t a s d e n g a npenandatanganan sebagaiformalitas bentuk menyatakankomitmen
P e m i l u 2 0 0 4 P e m i l u 2 0 0 9No.
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
Tabel 2.2Perbandingan Langkah KPU dalam Pencegahan Korupsi
pada Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009
1.
No.
Tidak ada pelatihan untukpeningkatan kapasitas CivilSociety Organization (CSO),media massa, dan panitiapengadaan logistik Pemiludi Komisi Pemilihan Umum(KPU)
A d a p e l a t i h a n u n t u kpeningkatan kapasitas CivilSociety Organization (CSO),media bagi kepentinganpemantauan yang lebih efektifdan panitia pengadaan logistikPemilu di Komisi PemilihanUmum (KPU) agar prosespengadaan logistik Pemilusesuai peraturan yang berlaku,dilaksanakan secara efektif danefisien.
2.
Tidak ada in fo rma lOrganisasi MasyarakatSipil / OMS (Civil SocietyOrganization / CSO) yangmenjadi pendamping KPUdalam proses PengadaanBarang dan Jasa
TII dan LKPP memfasilitasiKPU untuk mendapatkanpendampingan agar prosesPengadaan Barang danJasa sesuai dengan prinsip-prinsip PI dan aturan yangberlaku (Keppres No. 80 /Tahun 2003).
4.
Tidak ada monitoring CSOs e c a r a a k t i f d a l a mPengadaan Barang danJasa Pemilu 2009
CSO dan media massa aktifmelakukan pengawasansecara khusus terhadapproses Pengadaan Barangdan Jasa Pemilu 2009
3.
Keppres No. 80/ Tahun2003 tidak diterapkansecara konsisten olehKPU
KPU konsisten menerapkandan menjadikan KeppresNo. 80 / Tahun 2003 sebagairujukan dan peraturan yangberlaku dalam PengadaanBarang dan Jasa.
13Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 14 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
5.
KPU Telah MengembangkanSistem Pencegahan Korupsi PBJ
Melalui Pakta Integritas dan Mempublikasikan DeklarasiSebagai Bentuk Komitmen
Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari berbagai kasuskorupsi yang menimpa KPU pada pelaksanaan Pemilu 2004 laluadalah; proses Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bagianyang paling rawan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan.Sebagai contoh pada Pemilu 2004, pengumuman pemenangtender Pengadaan Barang dan Jasa logistik ditengarai oleh banyakpihak sejak awal secara sengaja “sudah diatur” oleh KPU.Pengumuman pemenang pada dasarnya merupakan akhir dariproses tender dan awal dari proses aktivitas Pengadaan Barangdan Jasa. Pada tahap inilah KPU ditengarai mulai menjalinhubungan dengan para pihak luar (rekanan) dari KPU yang dapatmenjadi ruang bagi timbulnya rekayasa dan persekongkolan.
Berikut ini beberapa contoh lain kecurangan yang dilakukan KPUpada pelaksanaan Pemilu 2004:
Mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin divonis bersalahdalam aktivitas pengadaan jasa asuransi anggota KPU danpengumpulan dana taktis dari rekanan KPU.
15Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 16 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah dan mantan KepalaBiro Logistik KPU Richard Manusun Purba divonis penjarakarena kasus pengadaan kotak suara. Dalam kasus itu, rekananKPU, mantan Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi SiholManulang, divonis empattahun penjara. Mulyana juga pernah dipenjara dalam kasussuap terhadap auditor Badan Pemeriksa KeuanganKhairiansyah Salman. Dalam kasus itu, Pelaksana HarianSekjen KPU Sussongko Suhardjo juga divonis bersalah.
Dalam pengadaan segel sampul suara untuk Pemilu 2004,mantan anggota KPU Daan Dimara divonis bersalah karenamenunjuk langsung PT Royal Standard. Pengadilan tindakpidana korupsi juga memvonis mantan Direktur PT RoyalStandard Untung Sastrawijaya.
Mantan anggota KPU Rusadi Kantaprawira divonis PengadilanTipikor dalam pengadaan tinta sidik jari Pemilu 2004. Rusadidinilai melakukan pekerjaan tanpa ada penjelasan mengenaiHarga Perkiraan Sendiri (HPS). Rusadi juga dinilai telahmenunjuk langsung empat rekanan untuk pengadaan tintaimpor.
Mantan Sekjen KPU Safder Yusacc dipenjara dalam kasuspenggelembungan dana pengadaan buku.
Tercatat pada Pemilu 2004, enam orang terbukti atas dakwaankorupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa, dengan hukumanberkisar antara 3 tahun 10 bulan (Mulyana, anggota KPU 2004)s/d 7 tahun (Nazaruddin Sjamsuddin, Ketua KPU 2004) dandenda sebesar minimal Rp. 50 juta (Mulyana) s/d maksimalRp. 300 juta (Nazaruddin dan Hamdani Amin)
Potret Penyimpangan di KPU Daerah;
2004 Kabupaten Gresik. Dugaan korupsi pada prosespengadaan 24.143 baju batik senilai Rp. 2,4 miliar, dengannilai kerugian hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Rp. 906 juta. Pengadaan batik bagianggota KPUD, PPK dan PPS, itu pun tanpa melalui prosestender, dengan alasan mendesaknya waktu, sehingga KPUGresik langsung menunjuk kepada CV Karunia Agung sebagaitim pengadaan batik. Hal inilah yang menjadi sorotan pihakKejari Gresik tentang adanya ketidakberesan dalam pengadaanpakaian batik yang dianggap melanggar ketentuan KeppresNo. 80/ Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah. Selain itu adanya indikasi markup anggaran hingga menimbulkan kerugian negara sebesarRp.906.588.000,00.
2006 Propinsi Banten. Mantan Ketua KPUD dan mantan KetuaPengadaan Barang dan Jasa KPUD Banten yang telah terbukti
17Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 18 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
menyelewengkan dana Pengadaan logistik Pilkada Banten2006 yang merugikan negara sebesar Rp 984,4 juta.
2006 Propinsi Jawa Timur. Sekretaris KPU Jawa Timur,Haribowo Sukotjo didakwa merugikan negara Rp 7,1 miliardalam kasus selisih antara permintaan dan penggunaan jumlahkertas. Selisih jumlah kertas tersebut sebanyak 920 ton yangjika dinominalkan dalam bentuk uang senilai Rp 7,1 miliar.
2007 Propinsi Jawa Timur. Ketua KPU Jawa Timur, WahyudiPurnomo, dituntut hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta dalam kasus penjualan sisa kertas ke CV Sidoyoso,Surabaya, dengan harga Rp 7,1 miliar. Penjualan limbah kertasseberat 148.869 kilogram itu dilakukan oleh Sekretaris KPUHaribowo Sukotjo.
2008 Provinsi Banten. Bekas Kepala Bagian Umum KPUProvinsi Banten Gaos S. Misbach tersangkut kasus dugaankorupsi pengadaan barang berupa 3 jenis logistik PilkadaBanten. Dia divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 jutaoleh Pengadilan Negeri Serang pada 6 Mei 2008. Kemudian,bersama mantan Kepala Sub Bagian Keuangan Nana Mulyana,Gaos juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi Uang UntukDipertanggungjawabkan (UUDP) di KPU Banten lebih dari Rp500 juta.
19Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 20 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Mantan bendahara KPU Kota Makassar, Ashari resmi ditahankarena terbukti melakukan korupsi dana pengadaan logistikPilwalkot tahun 2008.
Berbagai contoh di atas menunjukkan adanyapenyalahgunaan kewenangan (abuse of power) di mana berbagaikeputusan penting demi kepentingan bangsa dan negara diambilberdasarkan pertimbangan dan kepentingan pribadi tanpamempertimbangkan akibat hukum dan akibat sosialnya.
Kejadian tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi jikapimpinan KPU secara tegas menegakkan integritas dan mengikutiregulasi peraturan yang ada, terutama Keppres No. 80 / Tahun2003 yang secara jelas menjadi rujukan serta mengatur penerapanPakta Integritas dalam proses Pengadaan Barang dan Jasapemerintah. Apalagi jika dilihat visinya, Komisi Pemilihan Umumsebagai penyelenggara Pemilihan Umum pada dasarnya mandiri,non-partisan, tidak memihak, transparan, profesional, berdasarkanasas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkanpartisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercayamasyarakat.
Deklarasi Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum yangdipublikasikan secara luas pada dasarnya merupakan salah satupengejawantahan sebuah niat untuk tidak mengulang kembalikesalahan prosedur dalam logistik Pemilu sebelumnya.
http://www.kpu.go.id/Visi/Visi_Misi.htm.3
3
Kepercayaan diri yang telah terbangun ini sudah sepantasnyatidak dibiarkan menguap begitu saja karena Komisi PemilihanUmum memiliki kegiatan berskala nasional dan dampak yangluar biasa dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Niat KPU untuk melaksanakan prinsip-prinsip pencegahankorupsi telah membuka wacana baru bahwa Pengadaan Barangdan Jasa Pemilu bukan hal yang tertutup dan haram diketahuipublik. Dengan kata lain, institusi KPU pada dasarnya telahmemiliki instrument untuk membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam mendapatkan (akses) datadan informasi guna mendukung aktivitas pemantauan.
Keterbukaan Komisi Pemilihan Umum telah memberikanangin segar bagi upaya mewujudkan sistem pemerintahan yangbersih (clean government) dan tata pemerintahan yang baik (goodgovernance). Tahapan pengadaan logistik yang oleh berbagaipihak dinilai tidak terbuka, terutama pada Pemilu 2004, merupakansalah satu sumber korupsi potensial. Sedikit demi sedikit, aksespublik terhadap informasi Pengadaan Barang dan Jasa logistikPemilu 2009 mulai terbuka. Indikator kerterbukaan ini menjadicukup relevan di mana pada waktu saat penulisan pembelajaranini dilakukan, muncul berbagai masalah yang akhirnya menjadikonsumsi publik dimana hampir terus menerus menghiasipemberitaan di media massa seperti kasus IT, dugaan kasuspenyimpangan tender yang lain
21Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 22 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
dan lain sebagainya. Secara positif hal ini menunjukkan adanyaperhatian public sehingga dapat menjadi modal untukmeningkatkan aktivitas pemantauan guna meminimalkankebocoran anggaran, menghindari praktek tercela, doronganmembatalkan perencanaan PBJ yang buruk dan sebagainya.
Pelatihan Penerapan Pakta Integritas untukPanitia Pengadaan Logistik Pemilu di KPU, Media, dan CSO
Sebagai upaya mematangkan penerapan Pakta Integritas,TII memfasilitasi Seminar dan Workshop kepada staf KPU yangakan menjadi panitia dalam pengadaan logistik. Seminar danWorkshop tersebut dilakukan pada tanggal 11-12 September 2008di sebuah Hotel di Jakarta. Tujuan pelatihan ini adalah untukmelakukan pemetaan masalah dan solusinya agar dalampelaksanaan pengadaan logistik KPU tidak mengalami kesalahanseperti pada tahun 2004 lalu. Mengingat jadwal pelaksanaanPemilu yang semakin dekat sedangkan banyak persiapan yangbelum tuntas, sementara jadwal seluruh staf maupun KomisionerKPU juga begitu padat. Proses persiapan menuju pelaksanaanworkshop benar-benar membutuhkan energi dan kesabaran yangtinggi. Fakta tidak adanya koordinasi antara Biro di institusi KPUtidak dapat dihindari. Pada gilirannya untuk pelaksanaan lokakaryaini, lobby dan pendekatan harus dilakukan kepada semua leveldi KPU dan kepada hampir semua Biro di KPU.
Fenomena persiapan ini sangat potensial menjadipembelajaran bagi KPU. Hal paling krusial adalah ketiadaanpenanggung jawab utama yang ditunjuk oleh KPU untukberhubungan dengan pihak dari luar KPU. Bahwa
23Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 24 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
telah ada bagian kehumasan (sejak di Komisioner, Biro hinggastaf) pada kenyataannya koordinasi lintas biro dan fungsikehumasan tidak ada (tidak berjalan dengan baik). Untuk persiapanworkshop tersebut (yang terkait dengan PBJ), jika hanyaberkoordinasi dengan Biro Logistik saja, sangatlah tidak cukup.Biro Logistik sangat memerlukan izin dan penunjukan (disposisi)terlebih dulu dari Sekjen, sementara Sekjen juga membutuhkanizin dan persetujuan dari Komisioner. Sedangkan jadwal Komisionerbegitu padat dan sangat sulit untuk mencari celah jadwal merekauntuk ditemui. Karenanya, lobby dilakukan secara maraton, terusmenerus dan bertingkat secara parallel kepada semua tingkatan.Itupun belum tuntas jika tidak melakukan koordinasi dengan BiroSDM, yang memiliki otoritas untuk mengatur jadwal dan alokasiSDM yang akan melakukan kegiatan di luar kantor. Di sampingitu karena secara paralel UNDP juga sedang melakukanpendampingan kepada KPU dengan kegiatan yang hampir sama,koordinasi juga dilakukan dengan UNDP untuk menghindariduplikasi dan pengulangan, baik secara tematik kegiatan maupunkepesertaan dari staf KPU. Pengalaman melakukan lobby danpendekatan ini sungguh melelahkan.
Workshop ini dihadiri oleh 46 peserta, yang berasal dari7 Biro dan Inspektorat yang ada di KPU. Acara dibuka oleh KetuaKPU, yang pada kesempatan tersebut, menegaskan bahwa KPUakan bekerjasama dengan TII yang akan melakukanpendampingan kepada KPU dalam pengadaan
logistik. Hasil workshop kerjasama antara KPU – TI Indonesiaantara lain adalah tersusunnya 4 Rencana Pengadaan yaitu :
a. Draft Rencana Pengadaan Kertas Suarab. Draft Rencana Pengadaan Kertas Segelc. Draft Rencana Pengadaan ITd. Draft Rencana Pengadaan Tinta Penanda
Berdasarkan hasil workshop tersebut, beberapa penjelasan daribeberapa terminologi sesuai Keppres No. 80 / Tahun 2003 adalah:
Metode Pelelangan UmumPengadaan barang dilakukan dengan cara membandingkan
di antara penawaran-penawaran dari calon penyedia barangyang memenuhi persyaratan. Metode ini paling banyak digunakandalam pengadaan barang. Metode ini dipilih karena akanmendapatkan atau menjaring calon penyedia barang sebanyak-banyaknya, sehingga akan terjadi persaingan yang luas di antaracalon penyedia barang. Agar dapat memperoleh atau menjaringcalon peserta sebanyak-banyaknya, maka pelaksanaanpengadaan harus diumumkan secara luas dan terbuka bagisemua penyedia barang yang berminat dan memenuhi syarat.Penyedia barang yang memenuhi persyaratan akan diberikesempatan yang sama untuk mengajukan penawaran.
4
Bahan dan hasil workshop silahkan lihat di appendix halaman4
25Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 26 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Metode Pelelangan TerbatasPelelangan terbatas dilakukan jika pekerjaan adalah
kompleks dan penyedia yang mampu melakukannya (se-Indonesia)dinilai terbatas. Melalui cara ini, pengumuman Pengadaan Barangdan Jasa mencantumkan nama penyedia.
Metode Seleksi (Pemilihan) LangsungPengadaan barang dilakukan dengan memilih langsung
dari daftar calon penyedia barang yang tersedia dan memenuhipersyaratan. Metode ini dipilih sesuai untuk pengadaan barangyang pagunya tidak lebih dari Rp. 100 Juta. Menurut ketentuanKeppres No. 80/ Tahun 2003 dalam hal pelelangan ulang gagalkarena peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3, maka prosespengadaan dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung.Kepada penyedia barang yang dipilih diberi kesempatan untukmengajukan penawaran dan selanjutnya akan dievaluasi sesuaiketentuan dalam dokumen pengadaan
Metode Penunjukan LangsungMemilih dengan menunjuk langsung kepada satu penyedia
barang. Metode ini digunakan apabila diyakini bahwa hanyapenyedia barang yang bersangkutan yang dapat menyediakanbarang yang dibutuhkan. Umumnya penunjukan langsungdilakukan untuk pengadaan barang yang bersifat sangatmendesak,keadaan tertentu, keadan khusus, atau karena biayayang digunakan relatif kecil (Rp. 50 Juta). Penyedia barang yang
ditunjuk diminta untuk menyampaikan penawaran. Usulan tersebutkemudian dievaluasi dan dinegosiasi oleh pelaksana pengadaan.Menurut Keppres No. 80/ Tahun 2003, penunjukan langsungdapat dilakukan dalam hal terjadi pelelangan ulang gagal danpeserta yang memenuhi syarat hanya satu.
Diperlukan waktu yang tidak singkat untuk mendorongpemahaman yang sama mengenai keseluruhan proses PengadaanBarang dan Jasa. Mengingat banyaknya hal teknis yang rumitdalam proses Pengadaan Barang dan Jasa yang belumsepenuhnya dikuasai masyarakat sipil maupun KPU (staf KPU)sendiri. Oleh karenanya pemberdayaan harus terjadi terhadapkeduanya. Atau dengan kata lain, masing-masing pihakmemerlukan penguatan yang sinergis. Langkah ini tidak mungkinterwujud jika KPU tidak terbuka dan memberi ruang kepada CSO.Begitu juga sebaliknya. Seperti yang telah diungkapkansebelumnya, dalam beberapa hal, KPU menyatakan sudah mulaiterbuka mengenai berbagai informasi dan mengkomunikasikanpermasalahannya dengan CSO agar tidak terjebak padapengalaman 2004.
Peserta pelatihan-pelatihan pengadaan logistik tersebutjuga menghasilkan 4 rekomendasi kompetensi dasar yang harusdimiliki oleh staf Sekretariat KPU dalam mempersiapkan PBJuntuk Pemilu 2009 yaitu: (1) Harus memiliki pengetahuan secarabenar prosedur tentang Pengadaan Barang dan Jasa. (2) Harusmemiliki pengetahuan untuk menyusun spesifikasi barang. (3)
27Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 28 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Harus mengetahui pemasok-pemasok barang yang dibutuhkanoleh KPU; bukan saja data perusahaan, tetapi juga menyangkutkapasitas, kemampuan dan rekam jejak perusahaan secara detil.Hal ini merupakan pembelajaran dari kasus Pemilu 2004 yanglalu. Berdasarkan dokumen yang disampaikan, ternyata banyakperusahaan yang fiktif. Sehingga kejelian dan kecermatan harusdimiliki. (4) Kemampuan staf dalam mengolah data dan informasiterhadap kebutuhan barang untuk Pemilu, sekaligus pengetahuantentang distribusi, pengemasan barang (packing) dan pergudangan.
Pelaksanaan pengadaan logistik pemilu 2009 sebagianbesar menggunakan metode gugur. Dengan metode tersebutmaka pemenang tender adalah mereka yang memenuhipersyaratan administratif tetapi mengajukan penawaran denganharga paling murah (tanpa mengorbankan kualitas produk), yangakan memenangkan tender. Oleh karena itu mekanisme inidiharapkan benar – benar fair, dan hanya perusahaan yangefisien dan kompetitif saja yang mampu memberikan penawarandengan harga paling rendah. Hal tersebut biasanya memangberdampak pada banyaknya sanggahan/pengaduan yang masukdari perusahaan yang merasa mampu tetapi tidak menang dalamtender.
Relevansi dan Efektivitas Pelatihan/Workshopyang Dilakukan TII Terhadap Media Massa dan CSO
Selain melakukan workshop dengan panitia PengadaanBarang dan Jasa lositik KPU, TII juga memberikan pelatihan-pelatihan pemantauan aktivitas PBJ dan Pakta Integritas kepadakalangan Media dan CSO. Kegiatan ini merupakan kerjasama TIIdengan The Jakarta Post untuk mengakomodir kebutuhan mediaterhadap pemberitaan dan penerapan Pakta Integritas dalam PBJpemilu di KPU, sekaligus sebagai media kampanye agar konsepdan prinsip Pakta Integritas dapat secara luas diketahui publik.Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 September 2008di kantor The Jakarta Post dengan 30 peserta dari kalanganmedia dan CSO.
Dukungan TII dalam bentuk pelatihan tentang PaktaIntegritas kepada media massa dirasakan banyak membantumereka dalam peliputan aktivitas PBJ di KPU. Pekerja mediamerasa menjadi lebih paham bagaimana satu keputusan dalampengadaan logistik diambil, bagaimana tahapan prosesnya danyang paling penting dengan pemahaman tersebut sangatmembantu wartawan untuk bagaimana menyampaikan pertanyaanpada titik-titik kritis. Hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau mediatidak memahami secara benar konsep Pakta Integritas itu sendiri.Dukungan lain dari TII yang juga dirasakan oleh wartawan adalahbanyak membantu memberikan data-data dan informasi. Ataudengan kata lain pemberian pelatihan Pakta Integritas untukkalangan media sangat positif bagi peningkatan pengetahuandan pemahaman pencegahan korupsi Pengadaan Barang danJasa pemilu melalui penerapan prinsip-prinsip pakta integritas.
Dampak dari keberadaan Pakta Integritas di KPU kepadawartawan/reporter juga terasa dalam kerja-kerja liputan danpemberitaan tentang pengadaan barang dan jasa di KPU. Mediamerasa diberikan akses yang cukup mudah di KPU, termasukjuga dengan adanya media center. Dengan adanya penerimaanPakta Integritas oleh KPU, media dalam banyak kesempatanselalu memakai alasan tersebut untuk menekan (mendorong)KPU untuk terbuka, walaupun KPU sendiri sebenarnya telahbersikap cukup terbuka dan sadar bahwa lembaganya sedangdisoroti oleh banyak pihak. Semua proses pengadaan barang
29Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 30 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
GUEST
SPEA
KER
TII’s i
ntegri
ty pact
faces
both
accept
ance
and r
esista
nceTra
nspare
ncy In
terna
tiona
l Indo
nesia
(TII)
releas
ed the
resul
ts fro
m the
ircor
ruptio
n perc
eption
index
last w
eek, w
hich s
aw bu
siness
comm
unitie
s nam
ethe
polic
e forc
e the
most c
orrup
t state
instit
ution
in th
e cou
ntry. T
he an
ti-graf
twa
tchdog
is cur
rently
prom
oting
an in
tegrity
pact
amon
g pub
lic of
ficials
, busi
-nes
ses an
d tho
se inv
olved
in con
tract
projec
ts at g
overnm
ent ag
encies
to co
m-ba
t corr
uptio
n. Th
e Jaka
rta Po
st’s D
icky C
hrista
nto in
tervie
wed T
II pro
-gra
m ma
nager
Heny
Yulia
nto an
d proj
ect of
ficer
Jonny
Oeyo
en ab
out th
isiss
ue in
Jakart
a last
Frida
y.
Quest
ion :
In wh
at sit
uatio
ndo
es cor
ruptio
n occu
r the m
ost in
In-
dones
ia?He
ny :
Acco
rding
to th
e most
recen
t TII
report
s, the
proc
ess be
-hin
d orga
nizing
contr
acts f
or the
purch
ase of
equip
ment
is the
most
suscep
tivel
to cor
rupt p
ractic
es. U
pto
40 pe
rcent
of cor
rupt a
ctivit
y that
occurs
in In
dones
ia is li
nked
in som
ewa
y with
proc
ureme
nt pro
jects.
In 20
03, T
II be
gan
adop
ting
teh in
tegrity
pact
progra
m wh
ichis
desig
ned t
o assi
st go
vernm
ent
offici
als in
avoid
ing co
rrupti
on in
these
contra
cts by
allow
ing th
e pub
-lic
to di
rectly
mon
itor t
he w
hole
proces
s.(Th
e Inte
grity
pact p
rogram
costs
betwe
en Rp
. 500 a
nd Rp
. 800 m
illion
,
with
most o
f the b
udget
being
used
to fin
ance
dozen
s of i
ntrod
uctio
nsem
inars
and w
orksho
ps. W
hile i
tva
ries f
rom re
gion t
o reg
ion, u
su-all
y it t
akes
month
s of d
elibe
ra-tio
n and
educ
ation
befor
e both
the
local
admi
nistra
tion a
nd bu
siness
-peo
ple ag
ree on
the s
pecific
s of th
epro
gram]
.Jo
nny:
We re
ceive
fundin
g from
many
part
ner o
rganiz
ation
s and
gover
nment
s worl
dwide
who
share
our c
oncer
n ove
r corr
uptio
n. Se
v-era
l local
admi
nistra
tions
have a
lsomo
ney to
this p
rogram
.Wa
s anyo
ne int
ereste
d in t
he ide
a?He
nny:
To ou
r surp
rise,
in 20
03the
n West
Suma
tran r
egen
t Gam
a-wa
n Fa
uzi o
ffered
his
regen
cy,
Solok
, to be
the f
irst a
rea to
test t
hepro
gram.
Whil
e Fauz
i was
relati
vely
willin
g to h
elp ge
t the i
dea of
an in
-teg
rity pa
ct off
the f
round
, we f
aced
some r
esista
nce.
What
kind o
f resis
tance?
Jonn
y : A
t first
we o
rganiz
ed a
meeti
ng w
ith of
ficial
s and
busin
ess-
peop
le inv
olved
in p
rocure
ment
projec
ts. Th
e meet
ing w
as aim
ed at
introd
ucing
the i
dea of
an in
tegrity
pact
and h
ow it
could
bring
abou
tma
ximum
long
-term
bene
fits f
orbo
th cit
izens
and of
ficals
. But
fairly
quick
ly we
were
hit w
ith so
me su
r-pri
sing q
uestio
ns. It
turned
out th
atbo
th the
offic
ials a
nd lo
cal bu
siness
comm
unitie
s susp
ected
us of
hav-
ing so
me hi
dden
agend
a behi
nd th
epro
ject. T
hey s
crutin
ized o
ur po
si-tio
n, inq
uiring
as to
what
our b
ack-
groun
ds we
re and
what
benef
its we
stood
to ga
in fro
m the
proje
ct. So
onen
ough
we w
ere re
ceivin
g deat
hthr
eats,
our c
ars w
ere ta
rgeted
byroc
ks an
d our
tires
myste
riousl
ydef
lated.
Heny
: Ther
e were
also
some o
f-fic
ials w
ho ad
mitte
d to r
eceivi
ng
bribe
s from
their
supe
riors
durin
gpa
st pro
curem
ent p
rocess
es, b
utsai
d the
y were
powe
rless
to res
istit.
Such
action
, they
argued
, wou
ldhav
e been
seen
as ins
olent
and im
-po
lite an
d wou
ld ha
ve th
reaten
edthe
ir ca
reers
as civ
il ser
vants
.Wh
at did
you d
o to c
onvic
e them
?He
ny : W
ell I w
arned
them
that
what
they h
ad do
ne in
the p
ast --
receiv
ing br
ibes -
- was
still re
cord -
ed so
mewh
ere in
their
offic
es an
dcou
ld be
easily
be lea
ked to
the K
PK(th
e Corr
uptio
n Erad
ivatio
n Com
-mi
ssion
) whe
n it n
eeded
evide
nce.
Nobo
dy w
ants
to en
d the
ir car
eerby
freez
ing to
death
in pr
ison a
ndsha
ming
their
fami
ly. L
arge-s
cale
media
cove
rage o
f key
cases
atthe
KPU
(Gen
eral E
lectio
ns Co
m-mi
ssion
) inv
olving
proc
ureme
ntpro
jects h
elped
us exp
lain h
ow da
n-ge
rous t
he si
tuatio
n real
ly wa
s.An
d it w
orked.
The o
fficial
s and
busin
esspeo
ple be
gan al
lowing
me
to gu
ide th
em th
rough
the r
est of
the pr
ocess.
Soon
enou
gh, th
ey we
rebeg
inning
to co
nduct
their
contr
actpro
cesses
for o
btaini
ng eq
uipme
ntin
a tran
sparen
t mann
er.Wh
at ha
ppene
d next
?He
ny : T
o cut
a lon
g stor
y sho
rt,we
mana
ged to
encou
rage b
oth of
fi-cia
ls and
busin
esspeo
ple to
sign t
hepac
t, then
we h
eld a
plenar
y meet
-ing
at th
e reg
ent o
ffice
hall
with
civil r
eprese
ntativ
es.Di
d the
prog
ram e
nd th
ere?
Heny
: No,
actual
ly tha
t was
only
the be
ginnin
g of th
e who
le ide
a. Af-
ter sig
ning t
he agr
eement
, we o
rgan-
ized a
joint
comm
ittee c
ompri
sing
of ma
ny lo
cal an
ticorr
uptio
n bod
iesbo
th fro
m the
local
admi
nistra
tion
and civ
il grou
ps. Th
e com
mitte
e was
respo
nsible
for m
onito
ring e
very
procu
remen
t proc
ess ve
ry clo
sely.
Curre
ntly t
here a
re 25
regen
cies
and m
unici
palitie
s that
have
signed
integr
ity pa
cts. W
hile s
ome o
f them
,inc
luding
the D
harma
sraya
regenc
yin
West S
umatr
a and
the B
anjarb
arureg
ency i
n Sou
th Ka
limant
an, ha
vebee
n succ
essful
, non
e of th
em co
uldbe
a role
mod
el for
a sta
nce ag
ainst
corrup
tion.
Heny
: We a
lso un
derst
and t
hat
some r
egenci
es ma
y be j
oining
the
pact
in an
attem
pt to
cove
r up t
hetra
cks of
past c
orrup
t acti
vities
they
have b
een en
gaged
in, Al
so, de
spite
all ou
r effo
rts, s
ome r
egenci
es lik
eBa
nten a
nd L
ampu
ng co
ntinu
e, to
stron
gly re
sist th
e prop
ositio
n of
joinin
g the
pact.
Heny
Yuli
anto
Jonn
y Oe
yoen
JP/D
ICKY
CHR
ISTA
NTO
JP/D
ICKY
CHR
ISTA
NTO
31Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 32 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
dan jasa di KPU dinilai lebih transparan, contohnya setiap informasitentang tender terbuka kepada wartawan. Mereka merasa lebihmudah untuk mendapatkan informasi yang lebih detil termasukdokumen. Walaupun demikian dirasakan ada perbedaan perlakuandisaat pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden. Dalampemilu presiden, media tidak lagi mengeksplorasi masalah dalamproses logistik pilpres di KPU tetapi lebih fokus pada masalahpolitik dan dana politik para kandidat. Pada pilpres semua fihakpada dasarnya juga menaruh perhatian kepada pundi – pundikeuangan kandidat untuk maju dalam pilpres sehingga sensitivitaspolitiknya pada dasarnya lebih tinggi, Dengan situasi tersebut,disadar atau tidak, menjadikan KPU menjadi makin tertutup dariakses media.
Menurut salah satu media cetak -Media Indonesia, dimanayang bersangkutan tidak terlibat dalam pelatihan/workshop yangdifasilitasi oleh TII, terlihat ada perbedaan pandangan terhadaptransparansi KPU. Dalam beberapa hal terkait dengan dokumenPengadaan logistik KPU memang terbuka melalui websitenya,tetapi berkenaan dengan hal-hal yang krusial misalnya dokumenpengadaan surat suara, tinta dan lain sebagainya, kadang-kadangmemang sulit untuk mendapatkan informasinya. Terkesanwartawan harus berjuang keras untuk mendapatkan informasiyang seharusnya dibuka oleh KPU, misalnya data tentangspesifikasi, rincian angka di APBN dan rincian Harga PerkiraanSendiri (HPS), termasuk data tentang peta distribusi logistik pemilumisalnya peta distribusi surat suara dan sebagainya.
Faktanya para pekerja media sulit mendapatkan dokumen-dokumen resmi seperti itu. Mereka hanya memperoleh dari proseswawancara. Walaupun pada akhirnya data tersebut dapat diperolehdari oknum-oknum tertentu (dengan cara membayar biaya fotocopy) di KPU. Data dan informasi seperti itulah yang juga di bagi ke beberapa Organisasi Masyarakat Sipil, terutama yang memilikiagenda pemantauan.
Namun demikian, jika dibandingan dengan Pemilu 2004memang ada perubahan yang signifikan, pertama, karenaperubahan undang-undang, dimana komisioner tidak lagimenangani langsung logistik, yang kedua, kalau dicermati diPemilu 2004, banyak penunjukan langsung, pemilu 2009 tidakada lagi, yang ada hanya pemilihan langsung dengan nilai projectdi bawah 200 juta rupiah. Dari sini memang menunjukkan kemajuanyang cukup baik dalam pengadaan barang dan jasa. Hal yangsama, pelaksanaan PBJ logistik pemilu di tingkat nasional relatiflebih baik daripada pelaksanaan PBJ KPU Daerah. Dari uraiantersebut, sangat jelas terlihat adanya keterbatasan pemahamandari banyak kalangan, termasuk pekerja media terhadap konsepPakta integritas dan juga pemahaman terhadap aturan perundang-undangan dalam ketentuan batasan rahasia.
Kalangan CSO juga menyatakan bahwa melalui pelatihanpemahaman PBJ dan Pakta Integritas, membantu meningkatkanpemahaman secara lebih mendalam mengenai hubungan antaraPakta Integritas dengan aktivitas Pengadaan Barang dan Jasaserta meningkatnya kemampuan untuk melakukan pemantauandalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu 2009.
33Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 34 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Mekanisme pemantauan terhadap pengadaan barang danjasa di KPU dilakukan secara berbeda antara satu lembagadengan yang lainnya. Namun secara umum mekanisme yangdigunakan adalah: (1) Menggunakan jaringan/koalisi sepertiIndependent Monitoring Organizations (IMO) atau dan KoalisiMasyarakat Peduli Pemilu (KMPP) untuk sharing informasi dansinergi gerakan, (2) Menempatkan staff untuk aktivitas pemantauansehari – hari (day to day monitoring) & investigasi, (3) Melakukanriset /survey. Hasilnya berupa laporan dan rekomendasi yangmenjadi agenda advokasi bersama yang didorong kepada pihakterkait dan dipublikasikan/dikampanyekan untuk menggalangdukungan publik. Hasil pemantauan yang ada indikasi korupsiakan dilaporkan ke lembaga terkait atau ke KPK untuk di tindaklanjuti.
Pelatihan media dan CSO
Pelatihan media dan CSO
35Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 36 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/ Civil S ociety Organization (CSO) Aktif Melakukan Pengawasan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemilu 2009
Esensi dan fungsi dari OMS/ CSO adalah melakukanpemantauan pemilu termasuk di dalamnya pemantauan proseslogistik di KPU. Sistem dan kebijakan transparansi informasi diKPU pada dasarnya tidak ada. Pada gilirannya pelaksanaan asasketerbukaan informasi (transparansi) menjadi sangat tergantungpada fungsi kehumasan dan kecakapan/ kapasitas individu (badan)yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat termasukmedia dalam kaitannya dengan transparansi kebijakan.Transparansi dapat berjalan optimum jika digawangi oleh individuyang cakap, sebaliknya pengejawantahan transparansi menjaditidak optimum jika pelaksananya tidak cakap.
Sudahlah jamak adanya karena Pemilu adalah pestademokrasi, gairah masyarakat pemantau yang akan mengawasiseluruh proses dan aktivitas pesta demokrasi juga meningkat.Sangat disayangkan, dalam pemilu 2009 ini, KPU belum jugasiap mengantisipasi hal ini. Dalam perspektif Pakta Integritas,keberadaan pengawas independen (Independent MonitoringOrganization / IMO) adalah keharusan. Namun dalam praktiknya,
di manapun promosi PI dilakukan, realisasi IMO mengalamipenyesuaian kondisi institusi atau wilayah. Dalam konteks PI diKPU, keberadaan IMO sangat mengikuti kondisi KPU sebagaiaktor utama yang akan diawasi. Prinsip dasarnya adalahindependen dan tidak eksklusif. Sebagai ilustrasi, terhadap KPUyang saat ini sebagai pelaksana Pemilu 2009—di mana padadasarnya belum terlalu siap untuk diawasi—strategi keberadaan Panel Ahli (Tim Ahli) yang membantu KPU di dalam prosespersiapan Pemilu yang bersinergi dengan IMO (di mana TII jugatergabung di dalamnya) sangatlah penting untuk dilakukan.Persyaratan utamanya adalah kepercayaan, bersinergi dan berbagiperan. Jika prasyarat ini tidak dipenuhi, maka pemantauan tidakefektif karena berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi antarasatu dengan yang lain.
Independensi bermakna, seluruh pemantauan (termasukpemantaunya) harus independen dan bebas kepentingan darisiapa saja dalam semua aktivitas pemantauannya. Dengan katalain pemantau yang aktif melakukan pemantauan tidak memilikimotif tertentu. Misalnya: mengharapkan imbalan—antara lain jikaatas aktivitas pemantauannya kemudian mereka dibayar/dibungkam/ disuap—kemudian tidak melakukan pemantauan lagi.Tidak eksklusif, artinya siapa saja boleh dan berhak menjadipemantau tanpa harus mengikuti persyaratan tertentu, ataupuntanpa pengesahan dari pihak tertentu.
37Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 38 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Pada dasarnya setiap anggota masyarakat baik secaraperorangan, maupun kelembagaan dapat melakukan prosespemantauan/monitoring dalam aktivitas pengadaan barang/jasapublik. Untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam melakukanpemantauan proses PBJ, KPU dapat bekerjasama danmemfasilitasi Pemantau Independen yang terdiri dari unsurmasyarakat dan lembaga masyarakat yang peduli dan berkehendakmemahami pengadaan barang/jasa yang baik dan benar.Pemantauan penerapan PI dalam proses Pengadaan Barang danJasa ditujukan untuk memastikan agar prinsip-prinsip PI dijalankansecara konsisten sehingga proses PBJ tersebut terhindar dariKKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penting dalamkonsep Pakta Integritas yaitu adanya pengakuan terhadapkeberadaan Pengawas/Pemantau Independen (IndependentMonitoring). Langkah yang dapat dilakukan KPU dalammemastikan pelaksanaan prinsip PI sudah berjalan atau tidakadalah mengundang Independent Monitoring Organization untukmelakukan pemantauan selama proses tender yang berasal darilembaga swadaya masyarakat (LSM) dan individu/orangperseorangan. Fokus pemantauan adalah proses-proses dalamPBJ dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan sampai denganserah terima (terutama pada 15 tahap krusial PBJ yang rawanKKN). Pemantauan ini harus dilakukan secara menyeluruh karenasetiap tahap mempunyai peluang untuk terjadi penyimpangan.
Tugas yang di jalankan pemantau antara lainmerekomendasikan proses PBJ apakah cacat atau tidak, di manahasil ini kemudian dilaporkan kepada KPU dan wewenang untukmemberikan tindakan atas kesalahan tersebut juga ada di tanganpimpinan KPU. Kegiatan ini pada dasarnya belum terlaksanadengan optimal karena belum sinerginya perspektif penerapanPI terutama dalam prinsip pemantauan antara KPU denganmasyarakat. Secara jadwal, pada saat tender KPU telah mengikutijadwal yang ada, namun perubahan paradigma secara mendasardalam hal transparansi maksimum belum melembaga di KPU.Sehingga pada saat proses tender ini, di mana sangat terbukabagi publik, KPU dapat saja terlupa tidak mengundang lembaganon-pemerintah strategis yang selama ini memantau kinerjamereka untuk hadir. Meskipun bisa juga ditengarai KPU masihbelum siap untuk melaksanakan transparansi maksimum.Pada sisi yang lain prinsip transparansi maksimum tersebut jugabelum seirama dengan perspektif transparansi maksimum darikalangan masyarakat/ LSM dan juga media massa. Pada gilirannyabelum adanya titik temu dalam prinsip transparansi yangdilaksanakan selama proses tender—dalam beberapa kesempatanjadwal tender tidak dihadiri oleh pemantau dari luar. Selain itu,media massa juga terkesan kurang tertarik untuk memantau 15proses pengadaan secara keseluruhan. Jadi dapat dikatakanbelum ada titik temu konsep dan mekanisme pemantauan antaraKPU dengan pemantau selama proses tender dilakukan yangberdampak cukup signifikan dalam menambah tabungankesalahpahaman di kemudian hari.
39Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 40 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
TII dan LKPP Memfasilitasi KPU Mendapatkan PendampinganAgar Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan
Prinsip-Prinsip PI dan Aturan yang Berlaku
Perubahan ke arah keterbukaan menjadi sebuah langkahnyata ketika KPU meminta LKPP dan TII untuk melakukanpendampingan secara secara rutin dalam proses pengadaanlogistik Pemilu, baik sejak perencanaan hingga tahap penyerahanbarang dan sistem pelaporannya. Hal ini dilakukan untukmengantisipasi kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi dalampelaksanaan tender. Menyikapi hal ini, hasil koordinasi antarapimpinan TII (board) dengan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati melakukanpendampingan melalui Bapak Harmawan Kaeni sebagai KonsultanIndependen bagi para panitia lelang di KPU, untuk memberikandukungan moril kepada KPU agar tidak mengulang kembalipengalaman buruk 2004. Selain itu, melakukan pemetaan masalahPBJ dan solusinya agar dalam pelaksanaan pengadaan logistikKPU sesuai dengan yang diharapkan.
Melalui tim ahli yang direkomendasikan LKPP dan TIItersebut, KPU diajak bekerja sama untuk melakukan perbaikandalam perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa logistik Pemilu2009. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya
peny impangan seka l igusmelakukan monitoring agarpelaksanaan pengadaan sesuaidengan ketentuan yang berlaku,serta mengidentifikasi masalahyang mungkin timbul dalamPengadaan Barang dan Jasalogistik KPU untuk Pemilu 2009.
A t a s d a s a r t e l a hditerapkannya Pakta Integtritasdan pengalaman buruk Pemilu2004, KPU bekerja lebih hati-hati dengan mengikuti aturanyang yang telah diatur dalamKeppres No. 80/ Tahun 2003 danp e r u b a h a n n y a . S e t i a pmengadakan kontrak, KPUselalu melakukan konsultasidengan tim ahli dari LKPPtersebut. Peran pendampinganini sangat penting karena saatKPU mengalami kebuntuan dankebimbangan, konsultan akanmemberikan pertimbangansetiap pilihan yang diambil.Misalnya, pada saat KPU
Proses Pengadaan Barangdan Jasa di KPU pusatboleh dikatakan sudahberjalan dengan bagus,sudah bisa menghematanggaran. Indikatornya tidakterjadi KKN dan adanyakonsultasi dengan tim ahliP B J y a n gdirekomendasikan LKPP.Penghematan yang hampirmencapai 60% dari totalanggaran sering dianggaps e b a g a i b e n t u kpenganggaran yang tidakbaik, hal ini bisa saja terjadinamun harus diketahui KPUmenggunakan acuanP e m i l u 2 0 0 4 u n t u kpengadaan logistik Pemilu2009. Artinya Pemilu tahun2004 memang seharusnyamenghemat juga, namunkenyataannya kan tidak.(pernyataan dar i BpkHarmawan Kaeni).
mengalami permasalahan penentuan harga dalam pengadaankertas suara, konsultan memberikan pertimbangan teknis danpendampingan agar tidak kuatir dalam melaksanakan pekerjaandan menghindari risiko yang muncul di kemudian hari.
Dengan adanya proses pendampingan pada prosesPengadaan Barang dan Jasa Pemilu Legislatif 2009, KPU telahmengamankan uang negara yang cukup besar, yaituRp.1.184.450.237.795,- (satu trilyun seratus delapan puluh empatmiliar empat ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ributujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Anggaran Negara yangberhasil diamankan ini berasal dari pengadaan surat suara Rp.595,7 miliar; distribusi surat suara Rp. 534,2 miliar; tinta Rp. 25,8miliar; dan sisanya dari pengadaan DCT, segel, dan formulir.Sedangkan dalam Pemilu Presiden pengamanan anggaran yangtelah dilakukan KPU juga sangat besar, yakni Rp.619.850.995.601,- (enam ratus sembilan belas miliar delapanratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribuenam ratus satu rupiah). Anggaran yang berhasil diamankanberasal dari surat suara Rp. 92.708.711.773,- (sembilan puluhdua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus sebelas ribu tujuhratus tujuh puluh tiga rupiah); distribusi surat suara Rp.497.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar); tintaRp. 26.920.825.194 (dua puluh enam miliar sembilan ratus duapuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilanpuluh empat rupiah); segel Rp.2.338.538.000,- (dua miliar tigaratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu
41Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 42 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
rupiah); template Rp. 882.920.634,- (delapan ratus delapan puluhdua juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluhempat rupiah). Terkait dengan besarnya angka yang dicapai,BPKP mengatakan penghematan dikarenakan adanya disparitasharga yang ekstrim pada saat perencanaan.
Selain itu penghematan tersebut juga berasal dari distribusi.Adanya penghematan juga berasal dari penetapan harga tahun2004, harga-harga mulai turun ketika Pemilu 2009 akan digelar.Ada juga soal security paper dan film yang tidak digunakan lagipada Pemilu 2009.
Sehubungan dengan keputusanMahkamah Konstitusi yangmenyatakan pemenang adalahcaleg dengan perolehan suaraterbanyak (hal ini berbedadengan Pemilu 2004 bahwapemenang adalah caleg yangditetapkan atas keputusanparpol ) , maka akan adapemantauan oleh caleg langsung.Security paper kemudian digantidengan tanda tangan KPPS, inidirasakan cukup. Seluruh danayang berhasil diselamatkantersebut akan dikembalikan keNegara karena pelaksanaanPemilu menggunakan uangrakyat.
KPU sebena rnya j ugamenganggarkan pengadaanfilm sebesar 24 Miliar, sekarangpercetakan besar t idakmenggunakan lagi karenacukup dengan soft copy. KPUberf ik i r, mengapa t idakmembikin soft copy sendiri agaruang 24 Miliar tersebut tidakkeluar. Langkah yang ditempuhKPU adalah memanggi lseorang ahli yang benar-benarmau membantu membuatkanaplikasi yang dapat dikerjakansendir i . Berkat bantuantersebut, KPU kini sudah bisamembuat soft copy sendiri.( W a k i l K e p a l a B i r oKepegawaian dan SDM)
KPU Konsisten Menerapkan Peraturan yang Berlaku dalamPengadaan Barang dan Jasa (Keppres No. 80/ Tahun 2003)
Sebagai pendekatan moral dan budaya, Pakta Integritastidak menambah/mengurangi peraturan formal (hukum) yang
berlaku. PI di KPU padagi l i rannya telah menjadipegangan personal daninst i tusional untuk t idakmelakukan korupsi secaralangsung maupun t idaklangsung. Seperti penuturanWakaro Logistik KPU bahwapada ta ta ran persona l ,pemahaman PI sudah mulaidipraktikkan dalam menghadapigratifikasi. Secara keseluruhanmemang belum terukur sejauhmana komitmen ini berjalan,namun secara berkelanjutanupaya ini terus didorong sepertisaling mengingatkan jika adayang tergoda untuk memintaatau menerima gratifikasi.
43Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 44 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Dalam pengadaan Logistik Pemilu2009 KPU memberlakukanperaturan untuk mencantumkantanda tangan direktur perusahaanyang ber is i bahwa yangb e r s a n g k u t a n a k a nmelaksanakan Pakta Integritaspada saat pengambilan dokumenpra-kualifikasi. Sedangkan untukPemi lu Pres iden d i rekturdiwajibkan menandatanganiPakta Integr i tas sebelummemasukkan penawaran.Terobosan ini dinilai telahmenciptakan persaingan yangsehat antar perusahaan pesertatender Pengadaan Barang danJasa Pemilu 2009. (PernyataanBapak Boradi, Wakaro LogistikKPU)
Jadi dapat disimpulkan bahwa di KPU telah terjadiperubahan dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahamantentang konsep Pakta Integritas sebagai benteng moral dalamupaya pencegahan korupsi dari sebagian pejabat dan staf KPU.Dengan kata lain PI telah menjelma menjadi keyakinan integritaspersonal dalam diri staf KPU tersebut (meskipun belum semuastaf memilikinya). Selain itu peningkatan dalam transparansi danakuntabilitas proses Pengadaan Barang dan Jasa juga terlihatdari komitmen anti korupsi yang cukup kuat dari pejabat dan staflogistik, yakni makin terbuka ruang partisipasi publik dan aksesterhadap data dan informasi dalam seluruh proses (kecualievaluasi) pengadaan logistik, dan semakin terbukanya ruangpertangunggugatan.
Agar langkah ini semakin kuat, sesuai Keppres No. 80/Tahun 2003, penyedia barang dan jasa (kontraktor) diwajibkanmelampirkan komitmen untuk menerapkan Pakta Integritas dalamsetiap dokumen tender yang ditandatangani direktur, wakil direktur,atau perwakilan perusahaan. Secara garis besar, penyedia barangdan jasa berkomitmen untuk tidak: (1).Memberi atau menawarkangratifikasi dalam bentuk apapun (secara langsung maupun tidaklangsung) kepada pejabat KPU, (2).Tidak akan berkolusi denganpihak lain baik sesama penyedia barang dan jasa maupun pejabatyang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa serta pemantauindependen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses
45Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 46 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
pengadaan dan hasil-hasilnya, (3).Bersedia mengungkapkanapabila keikutsertaannya dalam Pengadaan Barang dan Jasadiduga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan, (4).Selainitu juga mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepadapihak-pihak terkait atau perantaranya melalui mekanismepengaduan yang ada, (5).Bersedia menerima sanksi apabilamelakukan pelanggaran Pakta Integritas, baik secara administratifdan hukum yang berlaku, (6).Melaporkan pemantau independenyang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proses PengadaanBarang dan Jasa. Berbagai tahap inilah yang sedikit-demi sedikitmulai diupayakan untuk mewujudkan Pengadaan Barang danJasa yang bebas dari KKN.
Berikut contoh Pakta Integritas yang ditandatangani panitia tenderPengadaan Barang dan Jasa dan penyedia barang untukkebutuhan logistik Pemilu 2009.
47Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 48 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
49Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 50 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Efek tsunami politik 2004 (meminjam istilah KPU) jugaberdampak pada minimnya orang-orang yang berminat menjadipanitia Pengadaan Barang dan Jasa. Akibatnya, tenaga SDM(Sumber Daya Manusia) yang dilengkapi sertifikasi (sebagaipersyaratan untuk menjadi panitia pengadaan) sangat minim dancenderung jarang ada yang mau. Keengganan ini diperparahdengan honor yang kecil dibandingkan risiko hukum jika terjadikesalahan. Menurut KPU, setiap kali proses tender senilai 500Miliar, panitia hanya mendapatkan honor 500 ribu rupiah. Berbagaiupaya telah dilakukan oleh KPU, di antaranya melakukan pelatihandengan meningkatkan kapasitas untuk memahami PBJ. Memangbelum memuaskan. Dari kegiatan terakhir pelatihan, dari 70 orangpeserta hanya 35 orang yang lulus. Ada indikasi peserta sengajatidak meluluskan diri karena pekerjaan pengadaan memilikitekanan (pressure ) dan risiko yang besar . Diharapkan setelahPemilu 2009 selesai, kapasitas ini akan lebih ditingkatkan.
Informasi ini diperoleh dari staf KPU pada saat Focus Group Discussion (FGD) tentang implementasipenerapan Pakta Integritas dalam pengadaan logistik Pemilu 2009 di Komisi Pemilihan Umum; FGDdilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2009 di hotel Santika, Jakarta.
5
5
Dulu ada usulan untuk menggunakan kertas pengaman, namunyang harganya mahal. Kami dari sekretariat KPU menyatakan tidakperlu security paper, yang penting tandatangan dari KPPS. Sehinggadigunakan non security, namun percetakan diwajibkan memasangmicro teks (besar nya kurang lebih satu titik pensil) di kertas sebagaipengaman apakah kertas tersebut dipesan KPU atau tidak. Selainitu juga sebagai kode khusus untuk melacak jika kertas tersebuttercecer (Pernyataan Bapak Boradi, Wakaro Logistik KPU)
51Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 52 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Mengingat jumlah logistik yang beraneka dengan volumeyang juga besar, salah satu langkah strategis yang ditempuh olehKPU untuk mengatasi kekurangan tenaga di panitia pengadaantersebut adalah melakukan kerja sama dengan LKPP untukmerekrut tenaga dari luar KPU. Ketika sebagian besar anggotaKPU merasa frustrasi, maka kerja sama ini penting untukpendampingan. Dengan bantuan dari lembaga lain—dalam halini LKPP yang dinilai efektif—hal-hal yang tidak diharapkan dapatdicegah dan dikontrol sejak dini. Upaya lain adalah bekerja samadengan Bappenas untuk memberikan pelatihan terus-meneruskepada staf pengadaan KPU yang dulu belum memiliki sertifikatkeahlian.
Sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi maksimum,informasi tender barang dan jasa logistik KPU terbuka secaraluas. Hal ini memungkinkan ruang bagi masyarakat untukmelakukan pemantauan dalam proses tender. Pengumumantender selalu dilakukan melalui media massa lengkap dengantanggal pelaksanaan, besaran nilai proyek dan urutan prosestender. Pada saat verifikasi lapangan, KPU membuka kesempatanbagi perwakilan lembaga masyarakat untuk ikut melakukanverifikasi lapangan. Meskipun telah ada keterbukaan proses
Kalau 2004, pengadaan dan distribusi dipisah, sehingga biayanyalebih besar. Kalau sekarang dengan pengadaan dan distribusisatu paket. Ada yang mengecam, tapi terbukti lebih efisien. Kalaudari percetakan lebih realistis. (Pernyataan Staf KPU bagianpengadaan logistik Pemilu 2009)
tender, pemantauan langsung yang dilakukan masih minim dankalangan media juga dirasa kurang tertarik mengikuti prosestender yang dilaksanakan KPU.
Beberapa kalangan menyebutkan PI belum menyentuhteknis Pengadaan Barang dan Jasa, hanya keterbukaan aksesdokumen-dengan tender saja. Pernyataan ini tidak sepenuhnyasalah, karena belajar dari berbagai pengalaman, promosipenerapan PI memang bertahap dan tidak dapat diterapkan secarasporadik, mengingat penerapan PI selalu akan melibatkan adanyapenambahan (tanpa mengubah) regulasi dan kebijakan, perbaikansistem dan institusi terkait proses pengadaan serta adanyabenturan psikologis aparatur pemerintah yang selama ini terbiasamanajemen tertutup tiba-tiba harus selalu terbuka kepada publik.
Pada saat pengadaan tinta Pemilu 2009 kami berkonsultasi dengankonsultan ahli kimia dari UI. Tahun 2004 hal ini bermasalah karenaada syarat formula tertentu dan mengarah pada sebuah produkyang hanya ada di perusahaan tertentu. Saat pengadaan ada 7yang masuk saat pra-kualifikasi dan aneh-aneh. Bentuk keanehantersebut nampak dalam Company Profile bagus, saat dicek dilapangan perusahaan tersebut hanya memiliki satu tong danpengaduk. Padahal saat verifikasi, perusahaan mengatakansebagian besar Pilkada itu dari mereka. Setelah ditinjau lebihlanjut ternyata ada broker. (Ketua pengadaan tinta sidik jari dansurat suara dan bahan-bahan sosialisasi Pemilu 2009)
53Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 54 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Sesuai rencana dan target program, penerapan PaktaIntegritas memang difokuskan di KPU tingkat pusat (Nasional)tidak sampai pada KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal inimengingat kemampuan TI Indonesia sendiri yang sangat terbatas.Dengan pertimbangan sebagai strategi percontohan (pilot),pembelajaran penerapan PI di tingkat nasional dapat menjadibekal untuk pendampingan dalam mendorong penerapan PI ditingkat daerah.
Selama ini selain pendampingan yang dilakukan oleh TIIterhadap penerapan PI di KPU, lembaga lain seperti Partnershipfor Governance Reform (PGR) juga melakukan bantuan untukmenerapkan e-logistik (electronic logistic) dengan memberikanpelatihan kepada 2 orang KPU dari setiap Kota/ Kabupaten.Meskipun telah diberikan pelatihan, namun karena infrastrukturyabelum siap (tidak didukung jaringan internet yang memadai),upaya yang dilakukan tidak ada hasilnya atau dengan kata lainkurang ada kemajuan yang berarti.
Pengumuman rencana Pengadaan Barang dan JasaKebutuhan Logistik Pemilu 2009 sesuai dengan anggaran dalamAPBN yang telah disahkan adalah langkah yang ditempuh olehKetua dan Anggota KPU dalam mendukung komitmen PaktaIntegritas. Setelah tahap tersebut dilaksanakan berikutnya adalahmelakukan peninjauan standar harga barang dan standar biayakomponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif.
Harus diakui memang, penerapan PI yang baru 10 bulan inimemang belum menghasilkan suatu regulasi tentang transparansidan partisipasi atau peraturan lain yang mendukung penerapanPakta Integritas di Komisi Pemilihan Umum.
Pengaruh PI di KPU sudah mulai terasa, misalkan saja pada tahappra-kualifikasi ada rekanan yang memberikan cek senilai satu jutarupiah kepada panitia tender langsung dilaporkan ke bagian logistikKPU.
Ada juga fenomena yang sangat menarik, sebagai dampak atastrauma masa lalu dan mengingat beratnya tanggung jawab atasPBJ Pemilu, di mana jika terjadi kesalahan, sangat potensialmembawa setiap staf KPU ke penjara, terdapat staf KPU yangsetiap hari selalu mengantongi Surat Pengunduran Diri Bermeteraidan selalu dibawa kemanapun staf tersebut beraktivitas, yangsiap kapan saja untuk ditanda tangani sebagai tanda telahmengundurkan diri dari KPU, jika staf tersebut menilai dirinyatelah dan segera akan masuk pada tahap rawan KKN atas prosesPBJ yang ditanganinya.
55Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 56 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Dampak Dari Penerapan Pakta Integritas di KPU
Terhadap Pelaku Usaha/Vendor
Dengan menandatangani pakta integritas pelaku usahamerasakan tahapan proses kualifikasi, tender lebih tranparandan fair. Dalam hal sanggahan yang disampaikan oleh perusahaanyang kalah, pihak KPU dapat menjelaskan dengan baik denganargumentasi yang didasarkan pada persyaratan secaraadministratif dan teknis disertai dengan bukti dokumen sehinggamereka bisa menerima dengan baik.
Salah satu perusahaan yang menang dalam pengadaansurat suara mengatakan bahwa mereka baru pertama kalibekerjasama dengan KPU dan walaupun awalnya mereka cukupragu tidak punya kenalan pejabat KPU (orang dalam), tetapimereka merasakan suasana kompetisinya lebih fair berdasarkanpenawara terendah dan terbuka sehingga tidak ada bebantambahan (moral), dibandingkan dengan pengalaman merekabekerjasama dengan departemen lain saat ini. Jadi bisa dikatakanbahwa konsistensi penerapan komitmen anti korupsi dari pejabatdan staff KPU, menegaskan perilaku, pola dan sifat relasi denganvendor.
Mekanisme Pemberian Penghargaandan Penerapan Sanksi
Untuk mewujudkan PI secara utuh dan konsisten,Penghargaan (reward) dan Hukuman (punishment) yang menjadisalah satu prinsip dalam naskah PI harus didorong untuk diterapkansecara konsisten. Penghargaan dan Hukuman tersebut, berlakuterhadap: Pejabat di lingkup Komisi Pemilihan Umum Pelaku Bisnis Masyarakat Sipil
Menyangkut mekanisme dan bentuk pelaksanaannya,adalah mengacu pada rumusan yang sudah ada dalam naskahdokumen PI. Tetapi yang juga perlu dicermati adalah bahwaresistensi dalam penerapan penghargaan dan hukuman ini pastiakan sangat tinggi khususnya bagi para kontraktor (pelaku bisnis).
Agar Pakta Integritas diterapkan secara konsisten dan utuholeh semua pihak, maka perumusan dan pemberlakuan sanksimerupakan prinsip penting yang tidak bisa diabaikan. Terutamakepada KPU (pengguna jasa) dan pelaku usaha (penyedia jasa)sebagai pihak utama dalam penerapan sanksi.
57Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 58 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Penerapan punishment terhadap perusahaan perusahaanyang bermasalah antara lain mulai berlaku dan diterapkan denganmember ikan black l is t dan pembata lan kontrak.
59Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 60 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
B AB I I I
TANTANGAN KE DEPAN UNTUK
MEMPROMOSIKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMILU
61Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 62 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
63Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 64 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
TANTANGAN KE DEPAN UNTUK MEMPROMOSIKANTRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMILU
Mekanisme Perlindungan Saksi
Perlindungan saksi menjadi salah satu prinsip dasar PIyang harus di implementasikan. Kasus korupsi atau penyelewenganlain dalam proses PBJ sering tidak terungkap karena orang tidakmerasa terlindungi secara hukum dalam kapasitasnya sebagaisaksi dan pelapor. Misalnya staf KPU yang takut dengan risikodipecat jika melaporkan kasus korupsi di lembaganya, atau pelaporyang justru dituntut balik dengan pasal pencemaran nama baik,atau pada kasus tertentu status saksi menjadi tersangka. Selainitu adanya keraguan mengenai suatu tindakan yang termasukkorup atau bukan, sikap pesimis bahwa hukum sulit membuktikandan memberi sanksi kepada pelaku korupsi, kekuatiran terhadapancaman dari pelaku, dan kedudukan yang lebih rendah dalamsebuah organisasi.
Dalam hal perlindungan saksi ini, Indonesia pada dasarnyatelah memiliki UU No. 13/ Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.Namun sangat disayangkan, saksi yang diatur dalam undang-
undang tersebut adalah saksi yang terkait dengan prosespersidangan, sedangkan Saksi Korban maupun Saksi Pelaportidak diatur di sana. Upaya mendorong Undang-undangPerlindungan Saksi dalam kerangka PI menjadi sangat penting,yakni memberikan jaminan kepada mereka yang memberikanpelaporan atas penyimpangan pelaksanaan PBJ. Targetnya adalahadanya kepastian hukum tentang perlindungan saksi dalamkerangka penerapan PI.
Pada sisi lain, masyarakat sipil pada dasarnya dapatmelakukan fungsi mediasi dengan cara menyampaikan adanyaindikasi kecurangan atau penyimpangan kepada pihak-pihak yangberwenang untuk mengaudit. Masalahnya hal tersebut tidak diatursecara tegas dalam perundang–undangan Pemilu. Masyarakatsipil tidak mempunyai mandat untuk itu kecuali diminta KPU. Auditbukanlah ranah masyarakat sipil. Ranah yang dijalankan adalahmelakukan pemotretan. Dengan adanya penerapan Pakta Integritasdi KPU, TI Indonesia mendorong adanya partisipasi secara luasserta menegaskan agar data-data yang berkaitan dengan prosesPengadaan Barang dan Jasa juga dapat diakses publik.
B AB I I
65Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 66 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Mekanisme Pengaduan (Com plain t Handling Mechanis m )
Dalam hal pengaduan belum ada unit khusus yang dikelolaoleh sebuah Tim Pengelola Pengaduan. KPU mengakui belumada wadah khusus untuk menangani pengaduan tersebut. Namundi beberapa daerah telah diambil tindakan seperti pembatalanpenetapan pemenang tender karena memang berlawanan dengankaidah yang ada dalam Keppres No. 80/ Tahun 2003. Penerimaandan penanganan pengaduan masih bergantung pada orang-perorang di KPU. Namun demikian KPU dapat menyelesikannyasecara berjenjang. Pada umumnya sanggahan dan pengaduanyang berasal dari pelaku usaha dan masyarakat dapat dijelaskandengan bukti-buktinya dan terselesikan dengan baik. Keberadaankonsultan LKPP di KPU dirasakan sangat membantu dalammenyelesaikan berbagai pengaduan/sanggahan yang masuk.
Hambatan lain yang menyebabkan pengaduan ini belumteralokasi dengan baik adalah belum tercatatnya pengaduan diKPU. Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan keterbukaanbagi media untuk mengikuti proses pengadaan. Mereka bisamerekam apa saja yang dilakukan dan memberikan masukanpada panitia saat evaluasi. Secara individual, keterbukaan sudahada seperti mempersilahkan kalangan media untuk
datang ke ruang kerja salah seorang staf logistik untuk memintadata, menyampaikan keluhan, atau penjelasan mengenai berbagaihal menyangkut KPU.
Pengaduan yang masuk dari masyarakat harus memilikiwadah yang dapat menjadi jembatan dan membantu untukmemfasilitasi dalam pemecahan masalah yang diadukan. Badanyang akan mengelola pengaduan dibutuhkan untuk dapatmengelola pengaduan yang masuk. Badan ini harus independen,keputusan atau hasil analisa yang diperoleh tidak memihak, dandapat menilai menurut sistem hukum tertulis. Walaupun sifatbadan ini independen, namun keanggotaannya dapat saja dariunsur pemerintah.
Salah satu indikator penerapan mekanisme pengaduanadalah sejauh mana mekanisme pengaduan tersebut telahtersosialisasi kepada peserta tender dan masyarakat. Fakta dilapangan menunjukkan proses pengaduan dan sanggahan datanghanya dari peserta tender yang pencatatannya tersebar di setiappanitia pengadaan, sehingga tidak terekam dengan baik.Pengaduan dari peserta tender pada umumnya langsung dijawabdan ditanggapi oleh panitia tender. Sanggahan daripeserta tender ada yang diproses di LKPP dan KPK sebagaibentuk pertanggungjawaban proses pengadaan. Setelahpengaduan, langkah KPU adalah melakukan pengecekan apakahdatanya ini benar atau tidak.
Arsip dokumen pengaduan ini tersimpan di KPU,masyarakat boleh mengaksesnya. Pengaduan yang berasal darimasyarakat belum mempunyai wadah di KPU sehingga masyarakatmasih kesulitan melakukan pengaduan ke KPU. Seperti yangtelah dijelaskan sebelumnya, KPU membangun sebuah sistempengaduan untuk urusan PBJ. Pembentukan Inspektorat masihberkutat kepada inspeksi terhadap laporan audit, sedangkansistem monitoring belum ada. Posisi Inspektorat yang sejajardengan Kepala Biro menjadi salah satu penyebab inspeksidilakukan tidak maksimal.
Tim ahli PBJ yang direkomendasikan LKPP dan TII untukmendampingi KPU memberikan keterangan bahwa kalau sajapanitia ada yang melakukan KKN, tim ini akan menjadi orangpertama yang akan menangkap pelakunya. Sebagai upayatransparansi, masyarakat dipersilakan untuk melihat keseluruhanproses pengadaan yang harus melewati 15 tahap, kalau adapenyimpangan silakan melaporkan pada KPK atau pihak yangberwajib. Pada proses tender barang tertentu Polisi juga dihadirkan,kalau ada yang KKN langsung dibawa saja. Pada pengadaantinta ada satu perusahaan yang diserahkan ke Polisi untukdilakukan penyelidikan karena memalsukan dokumen dan alatproduksi. Namun permasalahannya, Polisi juga tidak memahamiproses PBJ.
67Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 68 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
LATAR BELAKANG1. Pengalaman pelaksanaan Pemilu 2004 yang membawa
petinggi KPU terjerat hukum2. Minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terhadap
perkembangan kinerja KPU dalam pelaksanaan Pemilu3. Seringnya pengaduan yang datang dari masyarakat tidak
tepat sasaran.4. Penanganan pengaduan yang tidak terselesaikan karena
adanya kebuntuan jalur penanganan
MEKANISME ALUR PENANGANAN PENGADUAN
Permasalahan :1. Makin dekatnya Pemilu sehingga masing-masing biro
atau bagian berkonsentrasi terhadap pekerjaan masing-masing
2. Tidak adanya media/wadah yang dapat menampungpengaduan yang datang dari masyarakat
3. Pengaduan yang datang tidak tertangani dengan cepatsehingga sering terjadi keterlambatan pengambilankeputusan untuk penanganan pengaduan.
TUJUANMewadahi keluhan, sanggahan, dan pengaduan yangditujukan ke KPU dapat tepat sasaran, tepat waktu pencariansolusi yang mendorong kesuksesan pelaksanaan Pemilu2009 sehingga pandangan stakeholder terhadap pencitraanKPU dapat membaik.
Alur pengaduan
Alur Pengaduan dibagi kedalam empat bagian besar, yaitu :1. sumber pengaduan dan wadah pengaduan2. distribusi pengaduan3. evaluasi dan klarifikasi pengaduan4. media sosialisasi solusi
69Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 70 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Biro Perencanaandan Data
Komisioner
Sekjen / Wasekjen
Biro Keuangan
Biro Hukum
Biro Umum
Biro SDM
Biro Teknis dan Hubmas
Biro Logistik
Inspektorat
Panitia Pengadaan
Masyarakatdan CSO
Bisnis danPelaku Usaha
LembagaPemerintahan
Kotak PengaduanKPU Distribusi
Bukan masalahKPU/pengaduan
yang tidakmemiliki data
akurat
EVALUASI/ANALISIS
Verifikasi LaporanSOLUSIHubmas
Kotak pengaduan Kotak pengaduan berfungsi sebagai saluran masuk semua
kendala, aduan, keluhan, sanggahan, dan permasalahanyang ditujukan kepada KPU.
disini semua complain yang datang, dimasukan kedalamdata base untuk mempermudah penelusuran data tentangpengaduan yang masuk
Distribusi Fungsi d istr ibusi berfungsi untuk menentukan
bagian/departemen/divisi apa yang dapat menjawab atauberhubungan dengan permasalahan yang diajukan.
Diperlukan kemampuan untuk pengklasifikasian complainyang datang sehingga distribusi tersebut dapat tepat sasaran,termasuk mengeksekusi, apakah complain tersebut tepatatau tidak ditujukan kepada KPU.
evaluasi dan klarifikasi pengaduan Penanganan complain yang masuk dan melakukan verifikasi
laporan yang datang untuk dasar penanganan masalah yangdiadukan.
Hubungan Masyarakat Bagian yang berfungsi untuk memberikan jawaban kepada
Publik terhadap semua complain hasil verifikasi setiap bagian.
71Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 72 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan (Conflic t Res olu tion )
Untuk penyelesaian konflik, salah satu contoh konflik dalampengadaan logistik Pemilu yang belum terselesikan sampaisekarang adalah proses lelang formulir tahun 2008 dimana terjadibanyak perubahan tetapi sudah dilelang. Dalam dokumen kontrakditetapkan sekian puluh juta lembar. Setelah waktu pelaksanaanada perubahan mengikuti formulir yang baku untuk digunakandan jumlahnya turun. Konflik ini mengalami jalan buntu dalampenyelesaian secara musyawarah dan diusulkan untuk diselesaikanmelalui jalur hukum. Hal tersebut di atas menunjukan bahwawalaupun belum adanya mekanisme penyelesaian konflik sesuaiprinsip konflik resolusi yang diadopsi KPU dalam Pakta Integritas,namun proses penyelesaian konflik sudah mulai diupayakanselaras dengan prinsip tersebut.
Pelaksanaan PI yang melibatkan tiga kelompok yang adadi masyarakat (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat) akansangat rawan terhadap terjadinya pertentangan kepentinganapabila dalam pelaksanaannya tidak didasari dengan ketulusanhati masing-masing pihak, serta harus mampu mengubahparadigma yang selama ini dianut. Konflik kepentingan terjadi jikaseorang pejabat publik tidak mampu membuat batas yang jelasantara pertimbangan berdasarkan kepentingan bersama dan
kepentingan pribadi. Ada motif-motif pribadi yang ikut mewarnaidi balik sebuah pengambilan keputusan publik. Konflikkepentingan terjadi jika seorang pejabat publik mulai menimbang-nimbang dan menghitung keuntungan yang bakal diraih secarapribadi jika dia menetapkan kebijakan untuk kepentingan publik.
Upaya penting yang dilakukan untuk menguji ada tidaknyakonflik kepentingan adalah membuat catatan lengkap dan akurattentang proses pengambilan keputusan. Ada keterbukaandengan menerbitkan informasi mengenai proses ketikakepentingan dan tindakan itu mulai diambil. Konflik kepentinganjuga bisa terjadi ketika seorang pegawai negeri yang telahpensiun masuk ke sektor swasta.
73Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 74 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Batasan Rahasia
Adanya batasan rahasia telah tertuang dalam naskah PaktaIntegritas membuka ruang bagi KPU untuk melakukan evaluasiterhadap penilaian jalannya proses tender. Meskipun demikianinformasi batasan rahasia tidak tersosialisasi dengan baik kemasyarakat sehingga masyarakat ketika meminta informasi yangberada pada ranah batasan rahasia dan tidak memperolehnyamenganggap KPU tidak transparan.
Batasan rahasia yang diterapkan oleh KPU hanya dalamhal proses evaluasi dan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS),sedangkan hasilnya evaluasi dan nilai total dari HPS bukanrahasia dan dapat diketahui publik. Namun demikian, karenabelum adanya kesepakatan tentang batasan rahasia sesuaidengan prinsip Pakta Integritas, dalam kenyataannya batasan itu bergantung pada pemahaman individu/staff di KPU terhadapaturan. Akibat dari kondisi tersebut dalam prakteknya berpengaruhpada akses masyarakat dan media terhadap informasi dandokumen pengadaan logistik. Dampak yang lebih jauh dari haltersebut adalah akses terhadap informasi dan dokumen dalampengadaan logistik Pemilu oleh publik kemudian ditentukan olehpola relasi dan komunikasi yang terbangun dengan staff KPU.
Penentuan aspek yang dirahasiakan dalam lingkup PaktaIntegritas mengacu kepada Keppres No. 80/ Tahun 2003 danperubahan-perubahannya seperti dokumen penawaran—kecualipada saat acara pembukaan penawaran—detil perhitunganHarga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum pembukaan penawarandinyatakan sah, pekerjaan yang menurut sifatnya memangharus dirahasiakan menurut Keppres No. 80/ Tahun 2003 danperubahan-perubahan tentang pedoman Pengadaan Barangdan Jasa pemerintah. Jika ada yang meminta data pra-kualifikasi,KPU memang tidak bisa memberikan, tetapi data mengenaiaspek-aspek yang harus terbuka dalam Pakta Integritas, KPUdapat memberikannya. Aspek tersebut adalah (1).Seluruh paketpekerjaan yang akan dilaksanakan melalui lelang umum atauseleksi langsung, pemilihan langsung, atau seleksi langsung,penunjukan langsung atau seleksi. (2).Jadwal tender/ pemilihanlangsung/ penunjukan langsung dan informasi kualifikasi yangakan diselenggarakan. (3).Dokumen pengadaan. (4).Hasilevaluasi setelah kontrak penyedia barang dan jasa ditandatangani(5).Pengumuman hasil prakualifikasi, peringkat dan nilai hasilseleksi jasa konsultansi, dan pemenang lelang (6).Total hargaperkiraan sendiri (HPS). (7).Perincian HPS setelah kontrakditandatangani (8).Informasi tentang setiap kegiatan pengerjaanfisik yang akan dan atau sedang dilaksanakan yang berisi namapelaksana pekerjaan, sumber dana, penanggung jawabpekerjaan, nomor telepon pengaduan. (9).Detil spesifikasipekerjaan dapat diketahui dan diminta setelah penetapanpemenang lelang, baik kepada pengguna barang dan jasamaupun penyedia barang dan jasa.
75Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 76 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Daftar Rujukan
Sumber PustakaTim TII, 2006. Buku Panduan Mencegah Korupsi DalamPengadaan Barang dan Jasa Publik, terjemahan dari Handbook–Curbing Corruption in Public Procurement, TI Berlin dan Jakarta
Tim Penyusun TII, 2009. Pedoman Umum, Pengendalian AktivitasPengadaan Barang / Jasa (PBJ) Kebutuhan Pemilu 2009 melaluiPenerapan Pakta Integritas (PI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).Transparency International Indonesia. Jakarta
Tim Penyusun TII, 2009. Modul Strategi Mendorong PenerapanPakta Integritas; Pengalaman Penerapan Pakta Integritas diWilayah Pilot Project Transparency International Indonesia.Transparency International Indonesia. Jakarta
Perundang-UndanganInpres No.5/ Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi
Keppres No. 80/ Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Tap MPR VIII/ Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah KebijakanPemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
UU No. 20/ Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undangNo.31/ Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
UU No. 30/ Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi
Sumber Mediahttp://www.kpu.go.id/Visi/Visi_Misi.htmKoran Tempo, 30 Juni 2007The Jakarta Post. Tuesday, January 27, 2009, page 5
WawancaraBerbagai stakeholder yang terkait dengan program penerapanPI di KPU dan Pengadaan barang dan Jasa Logistik Pemilu2009
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ImplementasiPakta Integritas dalam Pengadaan Logistik Pemilu 2009 diKomisi Pemilihan Umum. Jakarta 15 Juli 2009. TransparencyInternational Indonesia
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema EvaluasiPenerapan Pakta Integritas untuk Pengadaan Barang dan Jasadi Komisi Pemilihan Umum. Jakarta 24 Juli 2009. TransparencyInternational Indonesia
77Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 78 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Dalam perspektif Pakta Integritas, seluruh prosesPengadaan Barang dan Jasa pemerintah, pada dasarnya semuapihak yang terkait dengan proses dan aktivitas tender harusmenolak semua bentuk komisi dan pembayaran tidak resmikepada para pihak yang terkait dengan pelaksanaan tendertersebut, serta siap dengan penerapan sanksi bila terjadipelanggaran. Sanksi ini mulai dari penghentian kontrak, pembatalanatau pemutusan kontrak atau pembayaran ganti rugi atas kerugianyang ditimbulkan, sampai dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist)dalam kurun waktu tertentu, serta sanksi disiplin atau pidanakepada pejabat pemerintahan
Pakta Integritas menetapkan hak dan kewajiban seluruhpihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa tanpa mengurangikualitas, penerapan dan penegakan hukum pidana dan perdatadi wilayah bersangkutan. Ini berarti bahwa penerapan konsepPakta Integritas tidak pernah mengubah hukum yang sudah adadi masing-masing wilayah. Jika hukum setempat mengatur tentangbeberapa aspek Pakta Integritas, maka Pakta Integritas dapatmerujuk pada hukum tersebut. Atau dengan kata lain PaktaIntegritas mampu menimbulkan hak dan kewajiban, tanpamengubah hukum setempat.
Sebagai sebuah kesepakatan tertulis yang mengikat untuktidak memberikan dan menerima suap dalam bentuk apapun,baik langsung maupun tidak langsung di antara semua pihakyang terkait Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Pakta
APPENDIX
Pakta Integritas
Salah satu panduan (tools) yang diperkenalkanTransparency International (TI) untuk pencegahan korupsi dalamproses Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pakta Integritas (PI).Panduan ini mulai dikembangkan TI sejak tahun 1990-an sebagaiupaya membangun pulau-pulau integritas (island of integrity)melalui komitmen dan kesepakatan tertulis yang mengikat untuktidak memberikan dan menerima suap dalam bentuk apapun.Pakta Integritas merupakan sebuah sistem yang didalamnyaterkandung makna integrity, yakni moralitas atau komitmenmenjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, danakuntabilitas. Nilai-nilai integritas inilah yang kemudian diikatmenjadi sebuah komitmen bersama (pact) oleh pihak-pihak yangterkait dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
Pakta Integritas tidak hanya sekadar sebuah janji untuktidak melakukan korupsi, namun sebuah komitmen komprehensifyang melibatkan sanksi hukum dan legal formal tentangmekanisme pengawasan.
Beberapa peraturan yang terkait dengan Pakta Integritas adalah;• UU No. 20/ Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31/ Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi• UU No. 30/ Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi• Tap MPR VIII/ Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme• Keppres No. 80/ Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah• Inpres No.5/ Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi
6
6
79Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 80 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Integritas juga mendorong perusahaan untuk menolakmelakukan suap karena mekanisme serupa juga diterapkankepada peserta tender lainnya, serta meyakini bahwa lembagapemerintah juga tidak akan meminta suap. Hal ini sesuai denganfilosofi dasar Pakta Integritas, yakni membuat transaksi bisnis diantara peserta tender menjadi lebih fair, tidak diskriminatif,transparan, dan akuntabel. Selain itu, memberikan akses informasiyang terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasiseluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Melaluimekanisme inilah, Pakta Integritas membantu pemerintah untukmenurunkan angka kebocoran akibat korupsi dalam PengadaanBarang dan Jasa.
Sebagai pendekatan budaya dan moral, Pakta Integritas(PI) memang tergolong longgar, sederhana dan mudah dipahamioleh semua kalangan. Alat ini memang dirancang untuk digunakanketika penggunaan instrumen hukum mengalami kebuntuan dalampencegahan dan pemberantasan korupsi. Apalagi keberadaanmafia peradilan di hampir semua negara sedemikian kuatnya.Melalui pendekatan moral, pada dasarnya PI mencobamenjembatani aktivitas transaksi moral antara dua fihak ataulebih, saling menjajaki siapakah di antara mereka yang lebihbermoral dan bermartabat dengan mempertaruhkan tegaknyaIntegritas Bangsa dan Negara mereka sendiri. Kelemahan PaktaIntegritas terutama terletak pada sifatnya yang longgar, para
Longgar dalam arti Pakta Integritas bukanlah produk hukum, konsekuensinya adalahtidak memberikan sanksi hukum jika Pakta Integritas tidak diterapkan secara benar.Sanksi yang diberikan adalah sanksi moral
7
7
koruptor pun (terutama yang gagal dibuktikan delikkorupsinya di hadapan pengadilan) dapat juga menandatanganidokumen PI ini. Apalagi jika penandatanganan dokumen PI tidakdisertai dengan penerapan secara komprehensif sembilan prinsipdasar PI, yaitu: Komitmen Antikorupsi dari Pemerintah, Swasta,Komitmen Kedua Pihak (pemerintah dan swasta secarabersama–sama), Transparansi Maksimum, MekanismePerlindungan Saksi, Pemberian Penghargaan dan Hukuman(reward dan punishment), Resolusi Konflik, Pemberian Sanksidan Keberadaan Lembaga Pengawas Independen.8
Lihat modul penerapan PI yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia.8
81Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 82 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
transparansi, non-diskriminatif, dan akuntabilitas. Korupsi telahmemperbesar biaya untuk Pengadaan Barang dan Jasa,memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan kualitasstandar barang. Kerjasama yang sinergis antara CSO dan lembagapengawas seperti Bawaslu adalah memastikan apakah prosesPengadaan Barang dan Jasa logistik Pemilu 2009 telah diterapkanberdasarkan prinsip pengadaan yang benar. Jika proses yangharus dilalui adalah melalui tender, maka dapat mencegah indikasiyang mengarah pada penunjukan langsung. Hal ini penting untukmenghindari proses tender yang direkayasa.
EfisiensiMenggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang danjasa dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan, serta diperolehwaktu yang optimal.
EfektifSumber daya yang tersedia diperoleh dari barang dan jasa yangmempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.
Persaingan SehatAdanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasaberdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidakterjadi kecurangan dan praktik KKN.
Buku panduan PBJ dari Bappenas.10
10
9
Pengadaan Barang dan Jasa
Secara umum pengadaan barang adalah rangkaiankegiatan untuk mencapai kesepakatan harga dan kesepakatanlainnya dalam rangka memperoleh barang .Kesepakatan yangtelah tercapai tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjianyang lazimnya disebut kontrak. Adapun lingkup pengadaan barangadalah pengadaan berbagai bentuk barang, baik barang yangmewujud maupun barang yang masih dalam keadaan terurai,yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi.Proses pengadaan dilakukan dengan beberapa tahapan yangdiawali dengan tahap perencanaan (planning), pembuatan program(programming), dan kemudian diakhiri dengan penganggaran(budgeting). Berdasarkan dokumen perencanaan, pembuatanprogram, dan penganggaran tersebut kemudian disusunlahrencana pengadaan barang. Rencana pengadaan barang meliputibeberapa rangkaian sebagai berikut: mengumpulkan danmempelajari dokumen yang menjadi dasar pelaksanaanpengadaan; menyusun paket, program, dan jadwal pengadaan;menyusun petunjuk pengadaan, serta menyusun biayapengadaanAdapun yang menjadi prinsip Pengadaan Barang danJasa adalah: efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan,
Keppres No.80/ Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang melaksanakan PengadaanBarang dan Jasa adalah instansi pemerintah baik instansi pemerintah pusat, pemerintahprovinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, maka pihak pengguna jasa adalahkepala kantor/ satuan kerja atau pemimpin proyek/ bagian proyek..
9
TerbukaMemberikan kesempatan kepada semua penyedia barang danjasa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pengadaan.
TransparansiPemberian informasi yang lengkap tentang aturan mainpelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa kepada semua calonpenyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.
Non-DiskriminatifPemberian perlakuan dan informasi yang sama kepada semuacalon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikutiPengadaan Barang dan Jasa.
AkuntabilitasPertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasakepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika,norma, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia secara umum mengenalbeberapa cara untuk memilih penyedia barang yang akan ditunjukuntuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang. Keppres No.80/ Tahun 2003 menyebutkan beberapa metode, yakni pelelangan(umum dan terbatas), seleksi (pemilihan) langsung, dan penunjukanlangsung.
83Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 84 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Bahan dan Hasil Workshop
ACUAN PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK
”Implementasi Kesepakatan Penegakan Integritas, Pengendalian,dan Perlindungan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum”
Nama KelompokNama KegiatanPengadaanJadual pelaksanaanpekerjaanMetoda pemilihanpenyedia barang/jasaMetoda penyampaiandokumen penawaran,Metoda evaluasipenawaranJenis kontrakStruktur Tim (KPA, PPK,Tim Pengadaan, TimTeknis, Tim PenerimaBarang, AdministrasiKeuangan, dstnya)
Proses/Alur Pengadaan(sampai dengan saatdistribusi danpemanfaatan)Identifikasi Risiko
KELOMPOK IIPengadaan IT PEMILU 2009
Terlampir
Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi
Satu Sampul
Metoda Evaluasi Gugur
Kontrak harga satuanKPA : Sekjen KPUPPK : Wasekjen KPUPanitia : 5 orang termasuk ketua dan sekretarisTim Ahli/Teknis : Ahli Pengadaan dan Ahli GrafikaPanitia Pemeriksa dan Penerima barang di KPU : 5 orangKPU Prov/Kab/Kota membentuk Tim Penerima BarangBAPB dari daerah menjadi dasar pembuatan BAST olehpanitia penerima KPU PusatGambarkan alur proses pengadaan,sampai KPUD dan pemanfaatannya, jikadiperlukan.- Kekurangan pengiriman- Gangguan transportasi- Sabotase- Keadaan faktor geografis dankeadaan cuaca yang tidak mendukung
85Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 86 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Strategi MenanganiRisiko
Nama Ketua kelompok:Nama SekretarisKelompok:Nama AnggotaKelompok:
Diisi antisipasi untuk meminimalkan risikotersebut.- Menyediakan cadangan ± 1 %- Penambahan waktu pengiriman- Bekerjasama dengan AparatKeamanan
Drs. Oktovianus WaelauruwSri Parkhatin, SH., M.Si.
Terlampir
NO123456789
10111213141516171819202122
NAMADra.Farida Fauzia,M.SiSri Parkhatin,SH,M.SiDra.Nanik Karsini,M.SiMuhammad Thoras Baharudin,SE,MMTri Euis Sartika,S.IPDra.Sekarlinasti,MM,MADrs.Oktovianus WaelauruwAgus Setyono,Spt,MTEndah Purnamawati,S.KomSri WidodoPinto Octavianus Barus,SHLindawaty Ambarita,SHAtiyah,SHDenny Danu Miharja,STRossy Erdiana,SSDeny Cryswanto,SHEddy Purwanto,SHDra.Titik Priharti Wahyuningsih,MPSuwarno,SEDelisma MunteIswantoro,SEDian Oktaviani
Daftar Nama Anggota Kelompok II
DRAFTPENYUSUNAN KEGIATAN PENGADAAN
PENGADAAN SURAT SUARA KPU
Nama Kelompok
Nama KegiatanPengadaan
Jadual pelaksanaanpekerjaan
Kelompok 1
Pengadaan Surat Suara
1. Desain surat suara; September 20082. Penetapan DCT ; 9-26 Oktober 20083. Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap);
Oktober 20084. Pembuatan Film surat suara & validasi
dummy surat suara.5. Membuat Spesifikasi (Ukuran kertas,
Jenis kertas, Sparasi warna, Berat kertas,dst)
6. Menentukan volume pekerjaan7. Penyusunan paket-paket pekerjaan8. Pemilihan metode/sistem9. Menentukan syarat-syarat10. Penjadwalan distribusi11. Persiapan bahan-bahan12. Penyusunan HPS13. Penyusunan dokumen lelang14. Pengumuman lelang15. Proses prakualifikasi16. Pendaftaran peserta lelang dan
pengambilan dokumen17. Penjelasan pekerjaan18. Pemasukan dokumen penawaran19. Pembukaan penawaran20. Evaluasi administrasi21. Evaluasi teknis22. Evaluasi harga23. Usulan penetapan24. Penetapan pemenang25. Pengumuman pemenang26. Masa sanggah
87Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 88 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
1. Kerjasama dengan Asosiasi Pabrik KertasIndonesia (APKI), minta percetakanantisipasi untuk import kertas
2. Mengelompokkan kemampuan mesinuntuk bisa terdistribusi dan mintapemerintah menetapkan harga dasarcetakan
3. Mengelompokkan 1 Provinsi untuk 1vendor
4. Lelang lebih awal dan sistem anggarantahun jamak
5. Lelang lebih awal dan sistem anggarantahun jamak
6. Meningkatkan kualitas pengawas7. Menentukan skala prioritas pengiriman
(mendahulukan pengiriman untuk daerahtertentu), mengimplementasikan sistemaplikasi logistik dan distribusi.
8. Kerjasama dengan TNI dan instansi terkait(dephub).
9. Dilaksanakan secara sistem parsial10. Memprioritaskan pencetakan dan
distribusi untuk daerah-daerah khusus
27. Penunjukan pemenang28. Penandatanganan kontrak29. Penyerahan SPMK30. Pelaksanaan pekerjaan; pencetakan
terakhir pertengahan Februari 200931. Distribusi32. Serah terima pekerjaan; paling lambat
akhir Februari 200933. Pembayaran
Metoda pemilihanpenyedia barang/jasaMetoda penyampaiandokumen penawaran,Metoda evaluasipenawaranJenis kontrakStruktur Tim (KPA,PPK, Tim Pengadaan,Tim Teknis, TimPenerima Barang,AdministrasiKeuangan, dstnya)
Proses/AlurPengadaan (sampaidengan saat distribusidan pemanfaatan)Identifikasi Risiko
Prakualifikasi
Dua sampul
Sistem gugur
Harga satuan1. KPA2. PPK3. Staf PPK/administrasi4. Tim pengadaan5. Tim teknis6. Tim penerima barang pusat7. Tim penerima barang daerah8. Verifikator9. Bendaharawan10. Tim pengawas lapangan
1. Ketersediaan kertas2. Ketersediaan mesin dengan spesifikasi
khusus terbatas3. Salah kirim4. Pekerjaan tidak selesai pada akhir tahun
anggaran ini5. Resiko vendor tidak terbayar karena
penyelesaian pekerjaan lewat tahunanggaran
6. Hasil cetakan buruk7. Masalah cuaca & kondisi geografis8. Resiko distribusi (alat transportasi rusak)9. Keterlambatan validasi film surat suara10. Penyampaian surat suara tidak tepat
waktu
Strategi MenanganiRisiko
Nama Ketuakelompok:
Nama SekretarisKelompok:
Nama AnggotaKelompok:
Dayat Parluhutan, ST
Diana Sari Dewi Kosasi, S.Sos
Terlampir
89Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 90 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Rencana Pengadaan – Tinta Sidik JariKelompok - I
Nama KelompokNama KegiatanPengadaanJadual pelaksanaanpekerjaan
Kelompok 1Pengadaan Tinta Sidik Jari KeperluanPemilu 20091. Membuat spesifikasi teknis tinta yang
mengacu pada ketentuan yang tidakmenimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.
2. Menentukan volume pekerjaan3. Penyusunan paket-paket pekerjaan4. Pemilihan metode/sistem5. Menentukan syarat-syarat6. Penjadwalan distribusi7. Persiapan bahan-bahan8. Penyusunan HPS9. Penyusunan dokumen lelang10. Proses prakualifikasi11. Undangan terhadap peserta lelang12. Pendaftaran peserta lelang dan pengambilan
dokumen13. Penjelasan pekerjaan14. Pemasukan dokumen penawaran15. Pembukaan penawaran16. Evaluasi administrasi17. Evaluasi teknis18. Evaluasi harga19. Usulan penetapan20. Penetapan pemenang21. Pengumuman pemenang22. Masa sanggah23. Penunjukan pemenang24. Penandatanganan kontrak25. Penyerahan SPMK26. Pelaksanaan pekerjaan27. Distribusi28. Serah terima pekerjaan29. Pembayaran
Metoda pemilihanpenyedia barang/jasaMetoda penyampaiandokumen penawaran,
Metoda evaluasipenawaranJenis kontrakStruktur Tim (KPA, PPK,Tim Pengadaan,Tim Teknis,Tim Penerima Barang,AdministrasiKeuangan, dstnya)
Prakualifikasi
Dua sampul
Sistem gugur
Harga satuan1. KPA2. PPK3. Staf PPK/administrasi4. Tim pengadaan5. Tim teknis6. Tim penerima barang pusat7. Tim penerima barang daerah8. Verifikator9. Bendaharawan10. Tim pengawas lapangan
Proses/Alur Pengadaan(sampai dengan saatdistribusi danpemanfaatan)Identifikasi Risiko
Strategi MenanganiRisiko
1. Ketersediaan bahan baku (diutamakanproduksi dalam negeri)
2. Pekerjaan tidak selesai pada akhir tahunanggaran ini
3. Resiko vendor tidak terbayar karenapenyelesaian pekerjaan lewat tahunanggaran
4. Masalah cuaca & kondisi geografis5. Resiko distribusi (alat transportasi rusak)6. Keterlambatan: sampling tinta sidik jari7. Penyampaian tinta sidik jari tidak tepat waktu
1. Antisipasi untuk import tinta2. Lelang lebih awal dan sistem anggaran tahun
jamak3. Lelang lebih awal dan sistem anggaran tahun
jamak4. Menentukan skala prioritas pengiriman
(mendahulukan pengiriman untuk daerahtertentu), mengimplementasikan sistemaplikasi logistik dan distribusi.
5. Kerjasama dengan TNI dan instansi terkait(dephub).
6. Dilaksanakan secara sistem parsial7. Memprioritaskan pencetakan dan distribusi
untuk daerah-daerah khusus
91Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum 92 Pakta Integritas Sebagai Langkah Awal Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Komisi Pemilihan Umum
Nama Ketua kelompok:
Nama Sekretaris Kelompok:
Nama Anggota Kelompok:
Dayat Parluhutan, ST
Diana Sari Dewi Kosasi, S.Sos
Terlampir