9. DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

9. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. GAMBARAN UMUM

1. Keadaan Daerah

Jakarta sebagai daerah perkotaan dengan status Ibukota

Negara (Undang-undang No. 10 tahun 1964), mempunyai fungsi

yang bersifat lokal, Regional, Nasional dan Internasional,

dengan masyarakatnya yang terdiri dari kelompok-kelompok so-

sial yang bermacam-macam dengan jenis kehidupan yang berbeda-

beda. Demikian pula kualitas hidup manusia sebagian besar di-

tentukan oleh tingkat pendapatannya dan kondisi pemukimannya,

termasuk lingkungan hidupnya.

Wilayah Jakarta adalah seluas + 656,34 km2, termasuk Ke-

pulauan Seribu, mempunyai iklim tropis dengan suhu rata-rata

sepanjang tahun 27° C dan kelembaban 80% sampai dengan 90%.

Arah angin di kota ini dipengaruhi oleh angin muson. Dari bu-

lan Nopember sampai dengan bulan April bertiup angin Muson

Barat, dan dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober bertiup

angin Muson Timur. Keadaan sehari-hari dipengaruhi oleh angin

laut. Curah hujan sepanjang tahun adalah rata-rata 2.000 mm.

Curah hujan tertinggi terjadi di sekitar bulan Januari dan

yang terendah sekitar bulan September.

Wilayah DKI Jakarta letaknya landai dengan ketinggian ku-

rang dari 7 meter dari permukaan laut, bahkan di daerah bagi-

an pantai rata-rata merupakan daerah rawa-rawa atau daerah

yang selalu tergenang air pada musim hujan. Di tengah kota

mengalir sungai Ciliwung yang membagi wilayah DKI Jakarta

257

menjadi bagian Timur dan Barat. Letak yang landai ini kurang menguntungkan terhadap pembangunan drainase dan saluran air buangan sehingga sering terjadi banjir di musim hujan.

Daerah khusus Ibukota Jakarta secara administratif adalah setingkat dengan Propinsi/Daerah Tingkat I. Berbeda dengan Propinsi/Daerah Tingkat I yang lain, DKI Jakarta tidak terba- gi atas daerah Otonom Tk. II, melainkan hanya terbagi atas 5 Wilayah Kota yang masing-masing dipimpin oleh seorang Waliko- ta yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan terdiri dari 30 kecamatan dan 236 kelurahan.

Pada tahun 1980 jumlah penduduk DKI Jakarta adalah seki-

tar 6.503.449 jiwa, dengan pertambahan penduduknya selama pe-

riode 9 tahun terakhir sebesar 4% per tahun (2,3% kenaikan

alami dan 1,7% kenaikan migrasi). Kepadatan penduduk rata-ra-

ta adalah 9.909 jiwa per km2; kepadatan yang tertinggi adalah

di wilayah Jakarta Pusat, yaitu sebesar 22.682 jiwa per km2,

sedang kepadatan yang paling rendah terdapat di wilayah Ja-

karta Utara, yaitu sebesar 7.011 jiwa per km2.

Berdasarkan sensus 1980 jumlah angkatan kerja di DKI Ja-

karta adalah sebesar 1.952.988 orang, yaitu sebanyak 1.781.160

orang bekerja dan 171.828 orang pencari kerja, berarti ting-

kat pengangguran adalah 8,8%.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator Produk

Domestik Regional Bruto, selama 5 tahun terakhir (1975-1980)

adalah menggembirakan, yaitu hampir 10% rata-rata per tahun-

nya. Tingkat pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata

pertumbuhan tingkat nasional. Disadari bahwa banyak faktor

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain ke-

bijaksanaan ekonomi dan moneter Pemerintah, baik secara na-

258

sional maupun daerah, situasi ekonomi internasional dan seba-

gainya. Berdasarkan prospek perekonomian nasional untuk waktu

mendatang laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam Repelita

IV direncanakan sebesar 5,5% per tahun.

Terlepas dari tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekono-

mi DKI Jakarta, sektor Perdagangan dan Jasa tetap paling be-

sar sumbangannya kepada perekonomian kota ini. Tingginya

tingkat pertumbuhan dan besarnya peranan sektor tersebut da-

lam tata ekonomi kota, akan dipadukan dan dibarengi dengan

peningkatan kemampuan penyerapan tenaga kerja.

2. Masalah-masalah yang dihadapi

Pembangunan yang telah dilaksanakan dalam Repelita III,

secara keseluruhan telah menunjukkan hasil-hasil positif yang

telah dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, walaupun harus

diakui bahwa di sana sini masih terdapat kekurangan-kekurang-

an. Stabilitas sosial, politik, dan keamanan yang merupakan

prasyarat pembangunan dalam Repelita III telah dapat dicapai

dan dilalui dengan memuaskan, walaupun diakui bahwa selama

Repelita III tersebut masih terdapat gangguan sosial dan ke-

amanan yang berupa kenakalan remaja, peristiwa-peristiwa kri-

minil, kerusuhan menjelang Pemilu 1982, namun semuanya dapat

diatasi dan telah dapat dilokalisir sehingga tidak menimbul-

kan kegoncangan-kegoncangan yang mengganggu jalannya Pemerin-

tahan dan Pembangunan.

Usaha-usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah dapat

dicapai dan cukup mengesankan. Tingkat pertumbuhan ekonomi

daerah selama periode 1975-1980 telah mencapai rata-rata ham-

pir 10 % per tahun. Sedang bila diukur dengan tingkat kemak-

muran rata-rata per tahun, pendapatan per kapita pada tahun

259

1981 mencapai Rp 739.580,- atau US $ 757, atau sama dengan

tingkat kemakmuran negara-negara yang berpenghasilan mene-

ngah. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 1979 telah ter-

dapat peningkatan sebesar 37,5%.

Upaya penciptaan iklim yang baik bagi kegiatan usaha/eko-

nomi juga telah berhasil. Di samping berhasil mencapai per-

tumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Jakarta juga berhasil me-

narik investasi luar negeri hingga mencapai jumlah sebesar

47,91% dan investasi nasional sebesar 18,87% dari jumlah

investasi di Indonesia.Tingkat kesejahteraan yang diukur dengan pola konsum-

si masyarakat juga menunjukkan kemajuan. Pada tahun 1977 penda-

patan masyarakat yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan

makanan sebesar 50,59% sedangkan kebutuhan non makanan 49,41%.

Pada tahun 1982 keadaannya adalah 46,2% untuk kebutuhan ma-

kanan dan 53,8% untuk kebutuhan non makanan.

Tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunan berdasarkan

penelitian yang dilakukan juga menampakkan hasil-hasil yang

lebih baik dari pada periode sebelumnya (tahun 1981 Gini Ra-

tio adalah 0,2176 dan tahun 1978 adalah 0,35498, di mana ra-

tio yang mendekati 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang le-

bih baik).

Stabilitas ekonomi di Jakarta yang menyangkut perdagangan

terutama dalam usaha memperlancar arus barang dari produsen

ke konsumen serta penyediaan bahan-bahan pokok kebutuhan se-

hari-hari selama periode Repelita III relatif baik. Tingkat

260

inflasi selama periode Repelita III di Jakarta rata-rata ada-

lah 11,12% per tahun yaitu suatu angka yang lebih rendah dari

angka nasional.

Perkembangan struktur ekonomi daerah menunjukkan bahwa

sektor perdagangan dan jasa termasuk jasa perbankan masih te-

tap memegang peranan utama, yaitu 60 % dari produk domestik

regional bruto. Sektor industri baik besar, sedang, maupun

kecil menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Suasana kerukunan kehidupan beragama telah dapat diwujud-

kan melalui berbagai kegiatan selama Repelita III. Pola pe-

nyediaan tempat-tempat beribadah maupun pembangunan fasilitas-

fasilitas keagamaan lainnya menunjukkan peningkatan, ka-

rena adanya partisipasi masyarakat yang nyata di samping ban-

tuan yang diberikan pemerintah.

Pembangunan bidang pendidikan selama Repelita III telah menunjukkan adanya peningkatan yang meliputi antara lain mutu pendidikan yang erat kaitannya dengan penyebaran pelayanan, khususnya bagi anak usia sekolah 7 - 12 tahun. Sampai dengan akhir Repelita III pengadaan Gedung SD telah mampu menyerap 98 $ anak didik. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan te-lah diadakan penataran-penataran untuk guru-guru serta penye-diaan alat-alat peraga dan alat-alat bantu pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda secara umum te-

lah berhasil menambah bekal idealisme, kepemimpinan, patriot-

isme, disiplin pribadi, berbudi luhur, kepeloporan, serta ke-

segaran jasmani dan daya kreasi, di samping berbagai keteram-

pilan. Kegiatan-kegiatan pembinaannya dilaksanakan melalui

berbagai jalan seperti : OSIS, Karang Taruna, Gelanggang

261

Remaja, dan lain-lain.Pembangunan bidang kesehatan selama Repelita III yang di-

arahkan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-ting-

ginya bagi warga kota DKI dirasakan sudah semakin baik, de-

ngan jangkauan rumah sakit dan Puskesmas dalam rujukan medik

yang makin meningkat dan semakin merata ke seluruh pelosok

kota.

Kebijaksanaan kependudukan dan keluarga berencana di wi-

layah DKI Jakarta selama ini hasilnya juga menggembirakan.

Angka kelahiran pada tahun 1971 masih 4,4 %, sedangkan pada

tahun 1980 angka itu turun menjadi 3,4 %.

Di bidang usaha-usaha penyempurnaan dan peningkatan pe-

laksanaan tugas pemerintah antara lain telah diusahakan pe-

ningkatan mutu pelayanan. Di samping itu diusahakan pula un-

tuk meratakan dan mendekatkan pelayanan masyarakat melalui

sistem terpadu dalam berbagai jenis pelayanan yang sejenis

atau saling berkaitan.

Usaha-usaha penyempurnaan dan peningkatan fungsi pembina-

an wilayah yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan

penyelenggaraan koordinasi terhadap instansi vertikal, pe-

ningkatan pembinaan wilayah kota, kecamatan, dan kelurahan

termasuk perangkatnya akan dilanjutkan.

Pendapatan daerah terutama yang berasal dari daerah sen-

diri telah dapat ditingkatkan dengan memuaskan, demikian pula

pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat telah dapat di-

realisasikan dengan selalu meningkat sesuai dengan kondisi

keuangan negara. Realisasi pendapatan daerah baik yang ber-

asal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sendiri

262

selama Repelita III telah mencapai perkembangan yang menggem-

birakan, yakni terdapat kenaikan rata-rata 32 % per tahun.

Mengenai belanja daerah, dalam Repelita III selalu diusa-

hakan agar belanja pembangunan lebih besar dari belanja ru-

tin. Prioritas belanja rutin diberikan pada belanja pegawai,

barang, dan kemudian menyusul pemeliharaan, sedangkan dalam

belanja pembangunan, skala prioritas terletak pada bidang so-

sial, kemudian menyusul bidang ekonomi dan bidang umum.

Untuk belanja rutin alokasi anggaran rata-rata setiap ta-

hun naik dengan 16,38 %, sedangkan belanja pembangunan selama

Repelita III naik dengan rata-rata 10,29 % tiap tahunnya. Un-

tuk belanja pembangunan setiap tahun realisasinya antara 75-

80 %.

Pertumbuhan dan arah perkembangan fisik kota Jakarta se-lama 15 tahun tidak sepenuhnya mengikuti pola pentahapan per-kembangan fisik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk 1965 - 1985, melainkan banyak ditentukan oleh pola kemudahan-kemudahan prasarana yang ada. Demikian pula perkembangan jum-lah penduduk yang belum diimbangi dengan peningkatan sosial ekonominya mengakibatkan timbulnya konsentrasi-konsentrasi pemukiman yang padat tanpa didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Hambatan-hambatan juga disebabkan oleh karena belum sepenuhnya tercapai keterpaduan pelaksanaan rencana dan pembangunan dengan daerah-daerah sekitarnya (BOTABEK).

Kebutuhan tanah/lahan untuk pembangunan baik perumahan,

fasilitas umum, prasarana, dan kebutuhan lainnya semakin me-

ningkat dengan angka rata-rata bruto 600 ha per tahun. Seja-

lan dengan ini maka terjadi pula perkembangan nilai-nilai da-

lam kota, baik nilai tanah maupun nilai-nilai pasar lainnya.

263

Perkembangan nilai tanah (land value) tidak dibarengi dengan

perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat terbanyak, se-

hingga menimbulkan penggunaan-penggunaan tanah atau peman-

faatan tanah yang tidak efisien dan efektif. Ketentuan-keten-

tuan yuridis formal yang menyangkut pengaturan, pengendalian

dan pengawasan atas tanah/lahan perkotaan inipun sepenuhnya

mantap. Bagian-bagian kota tertentu digunakan secara intensif

atau berlebihan (padat, tidak sehat, lahan sempit), sedang

bagian lain digunakan secara tidak optimal, bahkan beberapa

bagian masih belum dimanfaatkan. Perkembangan nilai-nilai de-

mikian telah menimbulkan masalah-masalah yang mendasar dalam

pengadaan tanah untuk pembangunan.

Kondisi perumahan di Jakarta menunjukkan kurang lebih 50%

merupakan lingkungan perumahan dengan bangunan rumah-rumah

buruk, yang lokasinya justru pada bagian-bagian kota yang

membutuhkan investasi sarana dan prasarana yang tinggi untuk

pencegahan banjir, air tercemar, dan sebagainya. Dari segi

sistem pengadaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan,

baru sekitar kurang lebih 25% yang dapat dilayani oleh sek-

tor-sektor formal, yakni Real Estate, Perumnas, Bank Tabungan

Negara, instansi-instansi Pemerintah dan ABRI. Selebihnya

(75 %) dipenuhi oleh kemampuan pengadaan secara perorangan,

yang sebagian terbesar terdiri dari kelompok yang tingkat

sosial ekonominya lemah. Persyaratan formal atas ketentuan

teknis bangunan rumah (peraturan bangunan, prosedur perizinan

dan sebagainya) dirasakan masih belum terjangkau kelompok

tingkat sosial-ekonomi lemah, sehingga mengakibatkan tumbuh-

nya perkembangan perumahan yang tidak terkontrol.

Masalah pengadaan tanah yang belum terpecahkan secara

mendasar telah mengakibatkan belum terwujudnya pola jaringan

264

jalan sebagaimana direncanakan untuk seluruh kota (penambahan

jalan 0,4 % per tahun), sedangkan dalam waktu yang bersamaan

telah tercatat pertambahan kendaraan bermotor sebesar 15 %

per tahun. Hal ini telah mengakibatkan penggunaan jalur-jalur

prasarana yang ada di luar batas kemampuan yang direncanakan.

Di samping itu arah perkembangan yang terjadi telah mengabur-

kan fungsi-fungsi dan peranan dari setiap jalur yang ada dan

juga perkembangan itu telah menimbulkan masalah pengelolaan

lalu-lintas yang kompleks.

Dalam segi angkutan umum penumpang, peranan angkutan ke-

reta api kota masih sangat kecil peningkatannya dibandingkan

dengan populasi yang harus terangkut (baru + 1 %). Dengan de-

mikian angkutan kota yang utama masih tetap angkutan umum ja-

lan raya.

Dalam angkutan umum barang, peranan angkutan kereta api-

pun masih belum menonjol dibandingkan dengan peranan angkutan

jalan raya. Keterbatasan-keterbatasan ruang gerak pada ja-

lur/jaringan jalan yang ada bukan saja merupakan masalah pe-

ngelolaan lalu-lintas dalam kota melainkan juga dalam angkut-

an barang regional atau antar kota. Pemadatan-pemadatan di

sekitar pintu keluar masuk pada pinggiran kota telah merang-

sang pertumbuhan yang tidak terkendali yang mempengaruhi

struktur kota.

Masalah fasilitas parkir di dalam kota sementara ini be-

lum terpecahkan secara terpadu dan mendasar, sehingga masih

merupakan masalah bagi kelancaran lalu-lintas.

Penyebaran pusat-pusat kegiatan masih belum mengikuti po-

la peranan dan fungsi pelayanannya, baik dilihat dari tingkat

pelayanan nasional, regional, lokal maupun jenis-jenis kegi-

265

atannya. Hambatan-hambatan yang masih dirasakan dalam menum-

buhkan pusat-pusat perdagangan dan jasa yang baru, yang ter-

padu dengan pola pemukiman dan transportasinya, telah memper-

kuat kecenderungan-kecenderungan tumbuhnya pusat-pusat perda-

gangan dan jasa pada konsentrasi pemadatan dan kemudahan-

kemudahan yang ada. Pusat-pusat industri baik formal maupun

informal juga akan merangsang timbulnya pemukiman-pemukiman

yang tidak terkendali.

Dalam segi banjir, drainase dan sanitasi kota, kondisi

topografi sebagian besar wilayah DKI Jakarta masih merupakan

faktor utama yang tidak menguntungkan. Masalah pokok yang

timbul adalah belum terpenuhinya realisasi sistem pengendali-

an banjir secara makro. Pemecahan yang telah dilakukan lebih

banyak bersifat pemecahan lokal dan belum secara menyeluruh.

Di samping aspek sistem makronya maka sistem mikro di wilayah

perkotaan dihadapkan pada masalah semakin padatnya bangunan,

sempitnya jalur-jalur resapan ditambah pula oleh kenyataan-

kenyataan tingkah laku sosial masyarakat, dan hal tersebut

menambah kurang membantunya penyelesaian sistem makro baik

aspek banjir, drainase maupun sanitasi kota.

Kemampuan pengadaan air bersih hingga saat ini baru men-

capai 6,5 m3/detik, atau dalam pelayanan baru mencapai 85

liter/orang/hari, sedangkan selebihnya didapat dari sumber-

sumber lain (air tanah, sungai, dan sebagainya). Pelayanan

air bersih belum dapat merata pada seluruh bagian kota. Ba-

gian utara wilayah DKI Jakarta merupakan daerah rawan air

bersih, karena air tanah pada daerah ini telah mengalami pro-

ses salinasi air laut. Di segi lain justru daerah ini merupa-

kan pemukiman yang padat dari golongan masyarakat golongan

ekonomi lemah.

266

Sebagian sungai-sungai yang mengalir di dalam kota Jakar-

ta telah mengalami pencemaran baik akibat buangan industri

dan rumah tangga maupun akibat pencemaran yang terjadi di da-

erah atasnya (upstream). Dengan demikian bukan saja kualitas-

nya yang cenderung menurun, bahkan pada musim kemarau ku-

antitasnya juga sangat kecil. Mengingat hal tersebut di atas

maka pemenuhan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat kota

Jakarta masih akan sangat tergantung pada sumber-sumber air

di luar wilayah administrasi DKI Jakarta, dan hal ini memer-

lukan pemecahan secara regional.

Masalah-masalah sampah dan air limbah pada saat ini belum

dapat ditanggulangi secara tuntas, hal ini disebabkan karena

kurangnya sarana yang tersedia dan juga karena masih kurang-

nya kesadaran masyarakat akan anti kebersihan. Sampai saat ini

kemampuan untuk menanggulangi sampah baru mencapai kira-

kira 17.000 m3 per hari. Untuk menanggulanginya

secara keseluruhan diperlukan sistem recycling/pabrik kompos

dan pabrik hasil sampingan.

Usaha koordinasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik

dan dirasakan masih ada instansi pusat di daerah yang belum

menyadari perlunya berkoordinasi dengan instansi-instansi di

daerah. Adanya koordinasi antar daerah, sudah merupakan ke-

butuhan yang mendesak khususnya dalam rangka perencanaan re-

gional JABOTABEK, bukan saja keterpaduan perencanaan antar

daerah (DKI Jakarta dan Jawa Barat) melainkan juga keterpa-

duan dengan program-program sektoral pusat di kawasan terse-

but.

267

II. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Arah Pembangunan Daerah dalam rangka Pembangunan Nasional.

Secara nasional arah dan kebijaksanaan pembangunan untuk DKI Jakarta akan tetap mengikuti kebijaksanaan nasional se- perti tercantum dalam GBHN, khususnya Trilogi Pembangunan. Usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya akan diikuti kebijaksanaan delapan jalur pemerataan. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan faktor-faktor obyektif yang mendukungnya.

Dalam Repelita IV pembangunan DKI diarahkan pada tercip-tanya kerangka landasan bagi bangsa Indonesia umumnya dan warga DKI Jakarta pada khususnya untuk tumbuh dan berkembang terus, yang kemudian akan dimantapkan dalam Repelita V, se-hingga pada Repelita VI pembangunan sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam pelaksanaan pembangunan peran serta segenap lapisan masyarakat akan lebih ditingkatkan.

Juga akan diarahkan usaha-usaha untuk memperbaiki kese-

jahteraan rakyat baik lahir maupun bathin, mendorong pemba-

gian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesem-

patan kerja. Di samping itu pembangunan DKI Jakarta haruslah

sejalan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pembangunan Wila-

yah JABOTABEK, sehingga pembangunan DKI Jakarta sekaligus da-

pat mendorong pembangunan di daerah sekitarnya.

2. Kebijaksanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan DKI Jakarta akan diarahkan pada pengembangan

268

aspek manusia antara lain yang menyangkut peningkatan penda-

yagunaan sumber daya manusia yang mencakup kemantapan mental,

ideologi dan tingkat kesadaran yang mantap. Di samping itu

pembangunan juga akan diarahkan pada peningkatan kesejahte-

raan masyarakat yang meliputi aspek-aspek kuantitas, kemam-

puan pribadi masing-masing serta lingkungan kehidupan perko-

taannya. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut maka peningkatan

kemampuan aparatur pemerintah akan lebih ditingkatkan.

Dalam pengembangan fisiknya, pertumbuhan kota akan dia-rahkan ke barat dan timur sehingga dapat terwujud keseimbang-

an lingkungan dan alamnya untuk mencapai suatu kehidupan kota yang lestari, harmonis dan berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa usaha perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat mau- pun penyediaan prasarana dan sarana akan terus ditingkatkan sampai dapat memenuhi kebutuhan yang memadai.

Hambatan-hambatan pembangunan khususnya yang menyangkut

koordinasi dalam rangka keterpaduan pelaksanaan rencana dan

pembangunan dengan daerah lainnya (BOTABEK), dalam Repelita

IV hares sudah dapat diatasi.

Dalam rangka efisiensi penggunaan dan pemanfaatan tanah

di wilayah DKI Jakarta, maka ketentuan-ketentuan yuridis for-

mal yang menyangkut pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas tanah/lahan perkotaan perlu lebih ditingkatkan dan dite-

tapkan, sehingga usaha-usaha pembangunan fisik maupun pening-

katan keadaan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Untuk menanggulangi masalah tekanan penduduk di kota Ja-

karta khususnya, karena adanya arus pendatang dari luar, maka

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan "JABOTABEK", harus

lebih dimantapkan di dalam Repelita IV.

269

Untuk mengurangi tekanan lalu-lintas di jalan-jalan raya

maka dalam segi angkutan umum penumpang maupun barang, peran-

an angkutan kereta api kota harus lebih ditingkatkan baik

kualitas maupun kuantitasnya, termasuk usaha-usaha perbaikan

jalur-jalur jalan agar tidak mengganggu jalur lalu-lintas ko-

ta. Demikian pula pembentukan pengelolaan lalu-lintas di ja-

lan-jalan raya perlu lebih ditingkatkan sehingga pola peng-

angkutan orang dan barang lebih efisien.Dalam rangka penanggulangan banjir dan perbaikan saluran

pembuangan air dan sanitasi kota, maka dalam Repelita IV re-

alisasi sistem pengendalian banjir secara makro harus sudah

dirintis.

III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN SELAMA REPELITA IV

Di bidang pertanian, diusahakan pengembangan usaha pem-bangunan yang sesuai dengan sifat pertanian perkotaan yang akan lebih menekankan pada usaha intensifikasi produksi meng-ingat keterbatasan lahan. Jenis usaha yang akan dikembangkan diarahkan untuk jenis komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, khususnya tanaman jenis hortikultura/tanaman hias yang selanjutnya didorong untuk diekspor. Khusus untuk komo-diti sayuran akan dikembangkan 17 komoditi sayuran yang mem-punyai nilai ekonomis yang tinggi.

Di bidang perikanan khususnya perikanan laut akan terus

dikembangkan terutama dengan membangun pusat kegiatan peri-

kanan di pelabuhan perikanan Samudera Jakarta dan pangkalan

pendaratan ikan Muara Angke. Dengan sarana usaha tersebut

diharapkan kondisi nelayan/petani ikan akan dapat lebih

ditingkatkan.

270

Pembangunan peternakan akan terus dikembangkan, yaitu pe-

ternakan sapi perah dan jenis ternak besar dan kecil lainnya

serta unggas, khusus di daerah-daerah pinggiran/jalur hijau.

Peningkatan produksi melalui usaha pokok intensifikasi dan

diversifikasi usaha, pembinaan mutu basil ternak dan pema-

sarannya akan terus ditingkatkan sehingga dapat membantu me-

ningkatkan pendapatan atau kehidupan peternak.

Di bidang kehutanan usaha pembinaan kelestarian dan suaka alam perlu terus diintensifkan. Sedangkan dalam rangka mendo-rong pemasaran kayu dan tersedianya bahan bangunan, terutama dari kayu, baik untuk kepentingan daerah maupun nasional akan diteruskan pembangunan pelabuhan kayu di Marunda.

Pembangunan di bidang pengairan terutama dalam rangka

penanggulangan banjir akan dilanjutkan dengan pembangunan

sistem pengendalian banjir di bagian Barat, Pusat dan Timur

kota. Pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi untuk me-

nunjang pertanian dan perikanan akan terus dilanjutkan dan

diserasikan dengan usaha-usaha penanggulangan banjir, serta

pembangunan drainase kota.

Pembangunan di bidang industri akan terus digalakkan se-

hingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. In-

dustri yang akan dikembangkan di Jakarta akan diutamakan in-

dustri yang bersifat padat modal atau industri teknologi

tinggi yang mempunyai derajat polusi rendah dan industri de-

ngan derajat polusi relatif tinggi akan diarahkan di luar

wilayah Jakarta. Dalam rangka membina para industri kecil

diharapkan akan ditangani melalui pembangunan sentra-sentra

terutama seperti pembangunan perkampungan industri kecil

271

seperti di Penggilingan, sehingga mempermudah pembinaannya

secara terpadu.

Usaha sistem pembinaan anak angkat-bapak angkat juga akan terus digalakkan sehingga dapat saling mendorong dan membantu pertumbuhan industri besar dan kecil. Peningkatan promosi hasil-hasil industri melalui berbagai arena juga akan diting-katkan. Peningkatan keterampilan, manajemen, maupun bantuan lainnya seperti permodalan yang disalurkan melalui KIK dan KMKP dan bentuk kredit lainnya akan terus ditingkatkan.

Di bidang pertambangan akan dilanjutkan penyelidikan geo-

logi tata lingkungan antara lain memonitor keadaan air tanah,

penyelidikan gejala penurunan-penurunan permukaan tanah dan

intrusi air laut.

Untuk meningkatkan bidang kelistrikan akan dilanjutkan

pembangunan gardu induk sebanyak 9 buah, gardu distribusi se-

banyak 2.300 buah, gardu hubung sebanyak 15 buah, jaringan

distribusi primer sepanjang 1.400 km, jaringan distribusi se-

kunder 5.500 km dan tambahan fasilitas pelayanan tempat pem-

bayaran rekening sebanyak 700 buah serta tempat pelayanan

gangguan sebanyak 16 buah.

Di bidang pelabuhan akan dilanjutkan perluasan pelabuhan

Tanjung Priok, peningkatan fasilitas pelabuhan lokal di pela-

buhan Sunda Kelapa dan pelabuhan Kayu Marunda serta pemba-

ngunan fasilitas pelabuhan untuk angkutan antar pulau. Untuk

menampung makin meningkatnya arus lalu-lintas angkutan barang

dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok maka akan dibangun fasi-

litas terminal untuk peti kemas (container).

272

Di bidang angkutan udara diharapkan sudah bisa mulai dio-perasikan pelabuhan udara internasional yang baru di Cengka-reng.

Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi akan ditambah kapasitas STO baru sebesar 220.000 ss, sehingga pada akhir Repelita IV diharapkan kapasitas STO terpasang menjadi 858.750 ss. Begitu pula dengan kapasitas telex akan ditingkatkan sebesar 9.400 ss, sehingga pada akhir Repelita IV menjadi 15.300 ss. Untuk pemerataan pelayanan telepon bagi masyarakat dan untuk meluaskan rangkaian pelayanannya maka akan dipasang tambahan telepon umum baru sebanyak + 1.700 buah.

Di bidang pos dan giro, akan ditambah kantor pos, khusus- nya pada pusat-pusat kegiatan kota yang diintegrasikan ke da- lam gedung-gedung yang melayani kegiatan umum, penyediaan fa-silitas pelayanan pos di pelabuhan udara Cengkareng serta penggunaan mesin elektronik di loket-loket.

Dalam pembinaan pariwisata diharapkan daerah dapat menun-jang sasaran serta target wisatawan nasional dan luar negeri. Promosi pariwisata harus dilakukan lebih intensif dan eksten- sif sehingga diharapkan akan lebih banyak menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia. Untuk wisatawan domestik maupun a- sing diharapkan setiap tahunnya akan naik rata-rata 14%. Ke-butuhan akan kamar hotel diharapkan dapat menampung jumlah wisatawan, yang dalam Repelita IV diperkirakan perlu 12.700 kamar hotel.

Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan akan dilak-sanakan melalui penyempurnaan sistem administrasi termasuk

273

penyempurnaan perundang-undangan dan peraturannya, penyeder-hanaan sistem perizinan, pengembangan bonded ware house serta usaha-usaha penyempurnaan lembaga perdagangan dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran sa- rana produksi serta pemasaran hasil-hasil produksi. Demikian pula akan dilanjutkan usaha-usaha perluasan pasaran barang-barang produksi dalam negeri melalui pameran-pameran dagang dan penyebarluasan informasi pasar, perlindungan konsumen serta. peningkatan dan pengembangan peranan pedagang golongan ekonomi lemah melalui penataran, penyuluhan dan pusat-pusat pembinaan/pelayanan pengusaha golongan ekonomi lemah. Usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor non migas akan terns dilan-jutkan dalam rangka pengembangan perdagangan luar negeri me-lalui pengendalian mutu, penggarapan komoditi potensial, pe-ningkatan koordinasi yang lebih terpadu antar instansi dan penyuluhan eksportir dan pengendalian impor.

Dalam bidang perkoperasian di DKI Jakarta, upaya peningka- tan kemampuan organisasi, tatalaksana, dan usaha akan di-lanjutkan. Upaya peningkatan itu tetap akan diprioritaskan pada koperasi primer, khususnya koperasi serba usaha (KSU) yang melaksanakan usaha dalam bidang perdagangan barang kon-sumsi, peternakan rakyat, perikanan rakyat, pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, industri kecil, perkreditan/sim-pan pinjam, kelistrikan, jasa angkutan, dan berbagai jenis komoditi ekspor yang diproduksi masyarakat DKI Jakarta seper- ti barang konpeksi, makanan dalam kaleng, dan barang kerajin-an/industri kecil dari kayu, tekstil, rotan, bambu, tanah, dan logam. Lain dari pada itu, mutu dan intensitas pelayanan

Koperasi kepada anggotanya juga akan ditingkatkan.

274

Untuk mendukung upaya peningkatan di atas, akan diusaha-

kan adanya penyempurnaan dalam metoda, materi dan penyeleng-

garaan pendidikan, penataran dan latihan keterampilan pengu-

rus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi serta

penyempurnaan cara pemberian bantuan tenaga manajemen yang

terdidik/terlatih kepada KUD yang dianggap masih memerlukan

bantuan yang dimaksud. Untuk menciptakan iklim masyarakat

yang mendukung pengembangan kehidupan koperasi yang sehat,

penerangan dan penyuluhan perkoperasian akan dilanjutkan dan

ditingkatkan.

Pengembangan dunia usaha dan investasi bersifat lebih

memberikan dorongan dan rangsangan, agar usaha swasta dapat

bertumbuh dan berkembang dengan baik dan saling menunjang.

Dorongan dan rangsangan tersebut meliputi seluruh aspek ke-

giatan baik yang formal maupun yang non formal. Usaha ter-

sebut antara lain mengadakan kerjasama dengan KADIN dan

asosiasi pengusaha untuk bersama-sama membina sektor swasta

akan ditingkatkan. Di samping itu usaha untuk promosi menarik

investasi juga akan digalakkan sehingga kehidupan perekonomi-

an daerah dapat terus berkembang.

Di bidang ketenagakerjaan akan dilaksanakan kegiatan ter-

padu antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pro-

gram pendidikan dan latihan tenaga kerja yang dapat mengha-

silkan angkatan kerja yang berkualitas tinggi guna memenuhi

persyaratan yang diminta oleh pasar kerja Jakarta. Di samping

itu tetap diusahakan pendekatan keseimbangan antara penawaran

dan permintaan tenaga kerja yang berkembang sebagai akibat

dari pertumbuhan penduduk DKI Jakarta. Mekanisme pasar kerja

yang efektif akan ditunjang oleh sistem informasi tenaga ker-

ja yang luas dan menjangkau seluruh strata sosial ekonomi di

275

DKI Jakarta. Selain itu lebih ditingkatkan perencanaan tenaga

kerja yang menyeluruh, terkoordinasi dan terpadu mencakup se-mua sektor pembangunan pemerintah dan swasta.

Selama Repelita IV selain transmigrasi umum usaha untuk

mendorong lebih ditingkatkannya transmigrasi swakarsa (spon-

tan) akan lebih digalakkan. Diperkirakan selama Repelita IV

akan dapat dipindahkan sejumlah + 10.000 kepala keluarga atau

sekitar + 50.000 jiwa, ke daerah-daerah luar Jawa.

Dalam rangka peningkatan daya tampung di bidang pendidik-

an untuk tingkat sekolah dasar akan dibangun tambahan sekitar

2.860 ruang kelas baru, perbaikan sekitar 17.990 gedung seko-

lah. Pada tingkat SMTP, untuk SMP akan dibangun sekitar 80

unit sekolah baru, penambahan sekitar 1.020 ruang kelas baru,

rehabilitasi 100 sekolah, serta pengembangan sejumlah SMTP

kejuruan dan teknologi. Pada tingkat SMA akan dibangun seki-

tar 15 unit SMA barn, penambahan 467 ruang kelas bare untuk

SMA dan pengembangan 7 SPG, serta rehabilitasi 38 gedung SMA,

sekolah kejuruan dan teknologi Negeri, 1 SGO serta 10 sekolah

kejuruan dan teknologi swasta. Untuk pelaksanaan dan peman-

tapan wajib belajar akan dibangun Kantor Pengelolaan Pembina-

an Pendidikan Dasar pada 7 Kecamatan.

Untuk meningkatkan mutu pada TK, SLB, SD, SMTP dan SMTA

akan diadakan penataran guru, kepala sekolah, dan pembina.

Khusus pada tingkat SMTP dan SMTA akan dibangun 179 ruang la-boratorium ilmu-ilmu alam untuk SMP, dan 62 ruang untuk SMA,

ruang keterampilan 159 ruang untuk SMP, dan 35 ruang untuk

SMA. Dalam hal ini, penelusuran bakat dan kemampuan siswa akan

terus ditingkatkan.

Dalam rangka peningkatan pendidikan tinggi Universitas

276

Indonesia akan ditingkatkan khususnya untuk bidang-bidang teknik, sains, ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial, dan akan dibuka bidang komputer dan ilmu hukum, serta politeknik teknologi dan tata-niaga; IKIP Jakarta akan ditingkatkan terutama pro-gram pengadaan guru untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Di samping itu pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta akan terus ditingkatkan.

Dalam rangka pembangunan kebudayaan antara lain akan di-tempuh kebijaksanaan pola pengembangan perpustakaan nasional, pembangunan wisma seni yang dimaksudkan untuk pengembangan kebudayaan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap ke-kayaan kebudayaan nasional, di samping peningkatan dan pembi-naan kesenian tradisional. Sedangkan dari segi pelestarian, penyelamatan serta pemugaran nilai-nilai seni budaya bangsa ditempuh melalui pemeliharaan penggalian-penggalian arkeologi dan lain sebagainya.

Pembinaan dan pengembangan kepada generasi muda tetap di-laksanakan melalui berbagai sarana/wadah kepemudaan yang ada, di samping pembinaan yang dilaksanakan melalui jalur-jalur khusus seperti penataran-penataran kepemimpinan dan organisa- si OSIS, konsolidasi pelajar, dan penataran pemuka pemuda. Di segi lain dilaksanakan pula penataran-penataran melalui jalur-jalur umum seperti kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dengan pengembangan beberapa kegiatan antara lain keterampilan, kesenian dan olah raga.

Adapun pembinaan peningkatan olah raga dilaksanakan mela-lui program-program pembinaan prestasi pelajar, permasalahan olah raga di seluruh wilayah serta penyelenggaraan-penyeleng-garaan pekan olah raga dan lain sebagainya. Pembangunan di

277

bidang olah raga ini dimaksudkan untuk dapat mencapai presta-si olah raga di dunia nasional maupun internasional, di sam-ping memasyarakatkan olah raga dan mengolah-ragakan masyara-kat.

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kesehatan ma-syarakat melalui Puskesmas akan dilakukan pembangunan 10 Pus-kesmas dan 100 Puskesmas Pembantu dengan standar khusus yang disesuaikan dengan pelayanan kesehatan bagi daerah berpendu-duk padat. Untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan jang-kauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pening-katan fungsi Puskesmas dan peranserta masyarakat akan di-tingkatkan pula penyuluhan kesehatan dengan menggunakan pen-dekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD). Selain itu akan ditingkatkan berbagai kegiatan yang terutama ditu-jukan untuk kelompok ibu dan anak yaitu kesejahteraan ibu dan anak, imunisasi, gizi, keluarga berencana dan pencegahan de-hidrasi pada bayi dan anak serta usaha kesehatan sekolah.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan akan ditingkatkan dan dikembangkan RSU dr. Cipto Mangunkusumo, RSU Persahabatan, RSU Fatmawati, RSU yang ada, dan di samping itu akan dilaksanakan peningkatan RS Sunter dart kelas C menjadi kelas C+, pembangunan sebuah RSU bare, serta akan dibangun RS Kanker. Selanjutnya akan ditingkatkan pula pelayanan kese-hatan jiwa terutama melalui pelayanan rawat jalan dan pening-katan pelayanan laboratorium kesehatan.

Untuk menjamin tercapainya sistem pengadaan dan distribu- si ubat pada unit-unit pelayanan kesehatan dibangun beberapa sarana penyimpanan obat, alat dan perbekalan kesehatan.

Peningkatan upaya kesehatan lainnya adalah pencegahan dan

278

pemberantasan penyakit menular antara lain diare, demam ber-darah, tbc paru-paru, penggalakan imunisasi serta pengawasan penyakit menular dan tak menular, peningkatan pengendalian, pengadaan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kese-hatan, dan bahan berbahaya. Selain itu juga dilakukan pening-katan perbaikan gizi melalui usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK), peningkatan pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A, serta anemi gizi. Di samping itu pula akan diting-katkan kesehatan lingkungan bagi semua penduduk. Dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana air bersih, terutama untuk penduduk daerah pedesaan pinggiran akan dibangun 10 buah su-mur artesis, 700 buah penampungan air hujan, 7.920 buah sumur pompa tangan dangkal dan dalam serta sejumlah sarana air ber-sih jenis lainnya.

Untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan khususnya te-naga paramedis akan dilakukan peningkatan jumlah lulusan, de-ngan melipat gandakan jumlah penerimaan bagi sekolah/akademi yang ada dengan kelas paralel, dan pendidikan cepat pekarya kesehatan serta meningkatkan sarana pendidikan dan pembangun-an berbagai sekolah/akademi kesehatan sesuai keperluannya.

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan meningkat-kan kesejahteraan keluarga, kegiatan program keluarga beren-cana dilanjutkan. Diharapkan dapat dicapai sejumlah kurang lebih 1.402.000 peserta baru dan sekitar 705.000 peserta les-tari. Di samping itu dilanjutkan pembinaan untuk menjaga ke-langsungan peserta program keluarga berencana yang sudah ada.

Dalam rangka pembangunan di bidang agama akan dilanjutkan berbagai kegiatan yang pada dasarnya merupakan penunjang bagi

279

usaha-usaha pembinaan kehidupan beragama.

Dalam Repelita IV direncanakan antara lain akan disedia- kan kitab suci berbagai agama, diberikan bantuan kepada ma-syarakat untuk pembangunan/rehabilitasi 750 tempat ibadah berbagai agama.

Sebagai usaha peningkatan mutu perguruan agama, akan di-tingkatkan dan disempurnakan prasarana dan sarana pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri, serta Pendidikan Guru Agama Nege- ri. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi (terma- suk Madrasah Ibtidaiyah Swasta)/penambahan ruang kelas, pe-nyediaan antara lain alat peraga, buku pelajaran dan buku perpustakaan serta penataran guru berbagai bidang studi.

Usaha pembangunan di bidang hukum ditempuh langkah-lang- kah antara lain, pembangunan dan rehabilitasi sarana peradil- an, lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Selanjutnya penyelenggaraan penyuluhan hukum akan lebih ditingkatkan un- tuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam masya-rakat. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum untuk lapisan masyarakat yang kurang mampu akan lebih dimantapkan. Sementara itu pelaksanaan operasi yustisi dalam rangka penegakan hukum akan lebih ditingkatkan.

Di bidang penerangan yang bertujuan untuk mensukseskan pembangunan akan ditingkatkan penerangan tatap muka, pameran, serta melalui media elektronika yang berupa siaran radio dan TV, dan fungsi Puspenmas. Kesemuanya ini dimaksudkan guna me-nunjang kegiatan-kegiatan penyuluhan di berbagai bidang pem-bangunan.

280

Di bidang kesejahteraan sosial akan dilakukan kegiatan antara lain : meningkatkan pembinaan organisasi dan yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkat- kan partisipasi sosial masyarakat; meningkatkan penyantunan dan pengentasan gelandangan, korban narkotika, tuna susila, bekas narapidana dan anak nakal; memberikan pelayanan dan pe-nyantunan kepada lanjut usia, yatim piatu, anak terlantar, para cacat dan fakir miskin. Sebagai percontohan akan diba- ngun sebuah panti anak terlantar beserta fasilitas latihan- nya. Untuk menjangkau sasaran pelayanan dan pembangunan bi- dang kesejahteraan sosial di daerah pedesaan/ pinggiran akan dikembangkan dan dibina tenaga-tenaga pekerja sosial masyara-kat. Pembinaan karang taruna akan ditingkatkan dan kegiatan- nya akan dipadukan dengan program generasi muda dan di sam- ping itu ditingkatkan jumlah Karang Taruna baru. Peranan dan fungsi wanita akan lebih digairahkan untuk menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial.

Di bidang pembangunan perumahan rakyat akan dilanjutkan pembangunan perumahan sederhana, perumahan susun yang murah dan pengembangan lahan untuk pemukiman secara terarah khusus- nya di bagian barat dan timur kota.

Peningkatan lingkungan pemukiman, dilakukan melalui ke-giatan-kegiatan :

a. Pelaksanaan perbaikan lingkungan kota (MHT II) khusus-nya di daerah utara yang kondisi tanahnya rawan banjir dan rawan air minum.

b. Peningkatan pelaksanaan pengelolaan pembuangan sampah antara lain dengan komposting dan incinerator.

c. Melanjutkan pembangunan saluran air (drainase) dan sa-luran-saluran penggelontor.

281

d. Pengerukan sampah-sampah di sungai, pengerukan alur dan muara sungai serta waduk-waduk.

Di bidang air minum akan dilanjutkan pembangunan instala- si air minum Pulo Gadung phase II sampai kapasitas 3.000 It per detik, serta peningkatan kapasitas produksi instalasi Air Minum Pejompongan. Di samping itu akan dilaksanakan rehabili-tasi jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran.

Untuk pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup akan ditingkatkan antara lain pengamanan daerah-daerah aliran su-ngai dalam rangka pencegahan banjir, pengamanan air baku un- tuk air minum dan untuk pengairan. Dalam usaha pengamanan daerah resapan air akan dilakukan penghijauan serta pengenda-lian pembangunan dan kerjasama regional.

Dalam rangka mengkoordinasikan dan menyerasikan pelaksa-naan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sektoral da-lam berbagai program, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat, penyusunan rencana tata ruang kota dan wilayah akan dilanjutkan. Kualitas rencana ko-ta dan rencana wilayah akan ditingkatkan dan disempurnakan hingga dapat dipergunakan secara efektif baik sebagai landas-an pelaksanaan pembangunan kota dan wilayah maupun pembinaan tertib tata ruang kota dan tata ruang wilayah. Pembangunan DKI Jakarta diserasikan dalam rangka pembangunan wilayah pem-bangunan Jabotabek secara menyeluruh.

Untuk mengusahakan keserasian dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, maka pembangunan sektoral ditunjang dengan program-program bantuan kepada daerah. Program-program dimak-sud adalah Bantuan Pembangunan Desa, Bantuan Pembangunan Dae-rah Tingkat II, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Bantuan Sekolah Dasar, Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Bantuan Kredit Pembangunan/Pemugaran Pasar.

282

TABELLUAS WILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,TAHUN 1980

No. Wilayah WalikotaLuas

Wilayah(km2)

JumlahKecamatan

JumlahKelurahan

JumlahPenduduk

KepadatanPendudukper km2

1. Wil. Jakarta Pusat 54,89 7 41 1.245.030 22.682

2. Wil. Jakarta Barat 131,45 5 47 1.234.885 9.394

3. Wil. Jakarta Selatan 146,03 7 61 1.582.194 10.834

4. Wil. Jakarta Timur 184,01 5 29 1.460.068 7.935

S. Wil. Jakarta Utara*) 139,96 5 29 981.272 7.011

DKI JAKARTA : 656,34 30 236 6.503.449 9.909

A) Termasuk Kepulauan Seribu

283

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

P R O P I N S I J A W A B A R A T

285