a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Upload: achmad-ozumaki

Post on 15-Jul-2015

196 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PertanianBelum Diperiksa

Gambaran klasik pertanian di Indonesia

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.

Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungan ilmu-ilmu pendukungnya. Inti dari ilmu-ilmu pertanian adalah biologi dan ekonomi. Karena pertanian selalu terikat dengan ruang dan waktu, ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tanah, meteorologi, permesinan pertanian, biokimia, dan statistika, juga dipelajari dalam pertanian. Usaha tani (farming) adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani adalah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh "petani tembakau" atau "petani ikan". Pelaku budidaya hewan ternak (livestock) secara khusus disebut sebagai peternak.

Daftar isi

1 Cakupan pertanian

2 Sejarah singkat pertanian dunia

3 Lihat pula

4 Referensi

5 Catatan Kaki

6 Pranala luar

[sunting] Cakupan pertanianPertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatbudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (intensive farming). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Sisi pertanian industrial yang memperhatikan lingkungannya adalah pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). Pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan variasinya seperti pertanian organik atau permakultur, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya. Akibatnya, pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industrial.

Pertanian modern masa kini biasanya menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub "ideologi" pertanian yang disebutkan di atas. Selain keduanya, dikenal pula bentuk pertanian ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional akan berbentuk pertanian subsisten, yaitu hanya dilakukan tanpa motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya.

Sebagai suatu usaha, pertanian memiliki dua ciri penting: selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki risiko yang relatif tinggi. Dua ciri khas ini muncul karena pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Beberapa bentuk pertanian modern (misalnya budidaya alga, hidroponika) telah dapat mengurangi ciri-ciri ini tetapi sebagian besar usaha pertanian dunia masih tetap demikian.

[sunting] Sejarah singkat pertanian duniaLihat pula artikel utama tentang Sejarah pertanian.

Daerah "bulan sabit yang subur" di Timur Tengah. Di tempat ini ditemukan bukti-bukti awal pertanian, seperti biji-bijian dan alat-alat pengolahnya.

Domestikasi anjing diduga telah dilakukan bahkan pada saat manusia belum mengenal budidaya (masyarakat berburu dan peramu) dan merupakan kegiatan peternakan yang pertama kali.

Kegiatan pertanian (budidaya tanaman dan ternak) merupakan salah satu kegiatan yang paling awal dikenal peradaban manusia dan mengubah total bentuk kebudayaan. Para ahli prasejarah umumnya bersepakat bahwa pertanian pertama kali berkembang sekitar 12.000 tahun yang lalu dari kebudayaan di daerah "bulan sabit yang subur" di Timur Tengah, yang meliputi daerah lembah Sungai Tigris dan Eufrat terus memanjang ke barat hingga daerah Suriah dan Yordania sekarang. Bukti-bukti yang pertama kali dijumpai menunjukkan adanya budidaya tanaman biji-bijian (serealia, terutama gandum kuna seperti emmer) dan polong-polongan di daerah tersebut. Pada saat itu, 2000 tahun setelah berakhirnya Zaman Es terakhir di era Pleistosen, di dearah ini banyak dijumpai hutan dan padang yang sangat cocok bagi mulainya pertanian. Pertanian telah dikenal oleh masyarakat yang telah mencapai kebudayaan batu muda (neolitikum), perunggu dan megalitikum. Pertanian mengubah bentuk-bentuk kepercayaan, dari pemujaan terhadap dewa-dewa perburuan menjadi pemujaan terhadap dewa-dewa perlambang kesuburan dan ketersediaan pangan.

Teknik budidaya tanaman lalu meluas ke barat (Eropa dan Afrika Utara, pada saat itu Sahara belum sepenuhnya menjadi gurun) dan ke timur (hingga Asia Timur dan Asia Tenggara). Bukti-bukti di Tiongkok menunjukkan adanya budidaya jewawut (millet) dan padi sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Asia Tenggara telah mengenal budidaya padi sawah paling tidak pada saat 3000 tahun SM dan Jepang serta Korea sejak 1000 tahun SM. Sementara itu, masyarakat benua Amerika mengembangkan tanaman dan hewan budidaya yang sejak awal sama sekali berbeda.

Hewan ternak yang pertama kali didomestikasi adalah kambing/domba (7000 tahun SM) serta babi (6000 tahun SM), bersama-sama dengan domestikasi kucing. Sapi, kuda, kerbau, yak mulai dikembangkan antara 6000 hingga 3000 tahun SM. Unggas mulai dibudidayakan lebih kemudian. Ulat sutera diketahui telah diternakkan 2000 tahun SM. Budidaya ikan air tawar baru dikenal semenjak 2000 tahun yang lalu di daerah Tiongkok dan Jepang. Budidaya ikan laut bahkan baru dikenal manusia pada abad ke-20 ini.

Budidaya sayur-sayuran dan buah-buahan juga dikenal manusia telah lama. Masyarakat Mesir Kuna (4000 tahun SM) dan Yunani Kuna (3000 tahun SM) telah mengenal baik budidaya anggur dan zaitun.

PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi Pertanian merupakan cabang ilmu yang relatif baru. Bila ilmu ekonomi modern dianggap lahir bersamaan dengan penerbitan karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776 di Inggris, maka ilmu ekonomi pertanian baru dicetuskan untuk pertamakalinya pada awal abad 20, tepatnya setelah terjadi depresi pertanian di Amerika pada tahun 1890. Di Amerika Serikat

sendiri mata kuliah Rural Economics mula-mula diajarkan di Universitas Ohio pada tahun 1892, menyusul kemudian Universitas Cornell yang memberikan mata kuliah Economics of Agriculture pada tahun 1901 dan Farm Management pada tahun 1903. Sejak tahun 1910 beberapa universitas di Amerika Serikat telah memberikan kuliah-kuliah ekonomi pertanian secara sistematis. Di Eropa ekonomi pertanian dikenal sebagai cabang dari ilmu pertanian. Penggubah ilmu ekonomi pertanian di Eropa adalah Von Der Goltz yang menuliskan buku Handbuch der Landwirtshaftlichen Bertriebslehre pada tahun 1885 (Mubyarto, 1979).

Di Indonesia mata kuliah ekonomi pertanian pada awalnya diberikan pada fakultas-fakultas pertanian dengan tradisi pengajaran Eropa oleh para Guru Besar Ilmu Pertanian antara lain Prof. Iso Reksohadiprojo dan Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo. Pada perkembangan berikutnya ilmu ekonomi pertanian semakin memperoleh tempat setelah pembentukan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) pada bulan Februari 1969 di Ciawi, Bogor. Sejak itu pengakuan atas profesi baru ini berlangsung makin cepat sejalan dengan dilaksanakannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I) yang dicanangkan pada tanggal 1 April 1969.

Karakteristik Ilmu Ekonomi Pertanian

Dari ilustrasi historis di atas diperoleh dua gambaran utama ialah bahwa ilmu ekonomi pertanian bersumber pada dua jenis cabang ilmu: Ilmu Pertanian atau usahatani dan Ilmu Ekonomi. Dengan demikian saat makna konseptual ilmu ekonomi pertanian dipertanyakan, ada beberapa alternatif jawaban. Salah satu jawaban yang paling sering dilontarkan adalah bahwa ekonomi pertanian merupakan aplikasi prinsip-prinsip ilmu ekonomi di bidang pertanian. Jawaban ini benar meski dalam pengertian yang sempit. Mengapa? Sebab definisi di atas tidak mampu merepresentasikan muatan ekonomi, sosial serta isu-isu lingkungan hidup yang sebagaimana kita ketahui sangat lekat dengan masalah-masalah ekonomi pertanian. Persepsi bahwa ekonomi pertanian semata-mata mencakup praktek-praktek produksi pertanian dan peternakan tidak dapat dibenarkan sebab ruang lingkup ekonomi pertanian juga menyentuh aktivitas perekonomian yang jauh lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan industri bahan pangan dan serat. Oleh karena itu sebelum mendefinisikan ekonomi pertanian perlu dikaji terlebih dahulu ruang lingkup ilmu ekonomi dan peran sektor pertanian dalam perekonomian secara umum. Selanjutnya karena ekonomi pertanian dapat dipandang sekaligus sebagai cabang ilmu-ilmu pertanian dan ilmu ekonomi, maka ekonomi pertanian haruslah mencakup analisis ekonomi dari proses teknis produksi serta hubungan-hubungan sosial dalam produksi pertanian.

Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Pertanian

Ekonomi: Makna Terminologis

Makna terminologis ilmu ekonomi yang utama berkaitan dengan masalah pilihan. Konsumen misalnya harus menetapkan pilihan atas beberapa jenis barang yang ingin dikonsumsinya. Konsumen senantiasa berupaya memaksimalkan kepuasan dengan keterbatasan sumberdaya finansial yang mereka miliki. Kita semua, terlepas dari siapa dan apa peran kita harus mengambil keputusan mengalokasikan waktu yang kita miliki untuk bekerja atau tidak. Kita juga harus mengambil keputusan apakah akan membelanjakan uang kita atau menabung saja. Produsen di sisi lain juga harus mengambil keputusan dalam aktivitas produksinya. Tujuan produsen adalah memaksimalkan profit dengan keterbatasan modal usaha yang mereka punyai pada tingkat harga jual produk mereka di pasar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik konsumen maupun produsen selalu menggunakan analisis biaya dan manfaat dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan yang bermotif ekonomi. Ada dua alasan yang melatarbelakangi perilaku ini yaitu:

1. Kelangkaan Sumberdaya

Konsep kelangkaan merujuk pada terbatasnya kuantitas ketersediaan sumberdaya dibandingkan dengan kebutuhan relatif masyarakat. Sumberdaya yang langka dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu:

Sumberdaya alam dan biologis : lahan, deposit mineral dan minyak bumi adalah beberapa contoh sumberdaya alam. Kualitas sumberdaya ini berbeda antar wilayah. Di beberapa wilayah misalnya, lahan yang tersedia sangat subur, namun di wilayah lain hampir tidak dapat ditanami apapun meski lahan tersebut mengandung deposit mineral. Contoh lain dapat diamati pada kasus meningkatnya keresahan masyarakat meresp

. 2 - April 2003]

N PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN

panel bertopik Isyu dan Agenda Kebijakan Publik dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan telah

ogor, tanggal 13 Februari 2003 lalu, atas kerjasama UNSFIR, Jakarta (United Nations Support Facility for

covery) dan Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Panel itu menampilkan dua orang

Hermanto Siregar dari Fak. Pertanian dan Prof. Dr. Tridoyo dari Fak. Perikanan/Kelautan, dan seorang

Penyakit Pertanian, Dr. Damayanti Buchori yang punya pengalaman dalam bekerjasama dengan LSM

mpingi petani.

bahas oleh ekonom tersebut pertama adalah hal nilai tukar pertanian berdasar data BPS dalam

2000 disimpulkan bahwa nilai tukar pertanian (secara keseluruhan) menunjukkan garis menurun.

juk data yang membanding Indonesia bagian Barat (menurun) dibanding dengan Indonesia

r (khususnya Sulawesi dan Kalimantan) yang mengalami peningkatan, dimana diduga petani

s ekspor yang sedang membaik. Dalam pada itu nilai tukar net barter bagi petani (proxy

gkat kesejahteraan petani) umumnya tak menunjukkan perkembangan negatif. Agenda yang

erlu suatu program pembangunan sistematis, tak cukup suatu program bantuan darurat jangka model yang dipakai, jelas bahwa ekspor pertanian Indonesia ditentukan oleh supply, dimana

atasi kendala dalam supply itu (mencakup peningkatan tehnologi) yang dapat menurunkan

ksi mesti diusahakan. Ada lagi suatu pengamatan bahwa nilai tukar nyata (real) Rupiah yang

tabil lebih berpengaruh baik bagi kesejahteraan petani; sebaliknya jika terjadi depresiasi dalam

tu.

berdasar model yang dipilih mengisi sebagian besar makalah, tapi ada rujukan singkat yang menarik data

eraca Sosial Ekonomi Indonesia (SNSE atau SAM social accounting matriks merujuk terbitan BPS, data

banding 1999) karena mengandung pengertian lebih mendalam untuk pembaca yang mengartikan

n petani dan lain golongan penduduk, mencakup hal sebaliknya yaitu ke-tidak-sejahteraan atau

Apa lagi membanding SNSE tahun 1995 dan 1999 berarti membanding kondisi sebelum dan sesudah

E adalah suatu konstruk yang dibuat ekonom untuk meneropong perkembangan pola pencarian nafkah

n (satuan rumahtangga) yaitu:

ertanian dibedakan antara buruhtani, petani gurem (kurang 0,5 ha), petani (0,5-1,0 ha) dan petani lebih 1,0

ar pertanian dibedakan antara rumahtangga pedesaan (dibagi atas penghasilan rendah,

silan tinggi dan bukan pencari nafkah (non-labor force). Rumahtangga kota dibagi atas tiga

ongan serupa. (Catatan: dalam acuan yang lebih rinci, golongan luar pertanian dibagi sesuai

ika golongan pencari nafkah, mengikuti model rujukan PBB).

ngkap dari membanding data SNSE tahun 1995 dan 1999? Kami kutip saja dari makalah Dr. H. Siregar,

u tabel.

trend in the terms of trade after the crisis may manifest in changes in distribution of the number of farm

y land ownerships. As can be seen from Teble 2, the number of landless farm households increased from

llion in 1995 to 7.1 million in 1999. In terms of percentage to the total number of households, this means

om 11,1% to 14,1% during those years. Likewise, the number of farm households with less than 0,5 ha of

rom 8.0 million (17.6%) to 10.1 million (20.0% of the total number of households) through the same years. in the figures above may originate from: (a) natural growth (i.e. new households emerge from within the

ch no data are available, (b) farm downsizing, as implied by the decreases in the number of farm

wning 0.5-1.0 ha of land from around 3.1 million in 1995 to 2.9 million in 1999, and (c) flow back of some of

ced unemployment from urban to rural areas. Although there is no published data on unemployment,

e 2 may support this conjecture. The numbers of households classified as farm labourer and as those

a of land grew by 40.2% and 25.8%, respectively, from 1995 to 1999.11,12 Each of these is much higher

ective figure for the total number of households, i.e. 10.6%, which may be grossly assumed as the natural is a possibility that the unemployment entered non-agricultural activities in rural areas. This possibility is,

e small because the number of households involved in these activites, especially those earning low

ncreased by 6.8% (i.e.from 6.8 million in 1995 to 7.3 million in 1999). This may provide evidence that, with

Asian crisis, agriculture has served as an employment sink for the economy.

e growth is not of annual but total between 1995 and 1999.

e total number of wealthier farm households (own 0.5-1.0 and >1.0 ha of land) tended to be

nged, i.e. around 5.3 million (Table 2). In 1999, these households gained average annual per capita

sable income of between Rp 2.65 and Rp 3.42 millions, which are considerably higher than those

d by tha labourers and the households with less than 0.5 ha farm land (i.e. between Rp 1.63 and

millions). The closeness of the latter pair of figures is more than proportional to the corresponding

s in 1995, i.e.Rp 0.62 and Rp 0.93 millions. This may occur because, among the farm labourers in

the new entrants use their saving that was obtained from working in urban sectors.

an ini dilengkapi juga lampiran 4 tabel, appendix pada makalah tersebut: sajian tantangan bagi

aca berupa angka-nagka dalam tabel. Silahkan bertanya pada rekan ekonom yang biasa membaca

SE, terbitan BPS lima tahun sekali, sambil menguji sampai mana SNSE mampu menyoroti kondisi

mi rakyat dengan baik).

ngkap dari membanding data SNSE tahun 1995 dan 1999? Kami kutip saja dari makalah Dr. H. Siregar,

u tabel.

a juga dari seorang ekonom (Prof. Dr. Trodoyo) yang mendambakan kita mampu membuat suatu

bijakan Nasional Kelautan (Ocean Policy) dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

rupakan negara kepulauan (arsipel) terbesar di dunia: 75% luas Indonesia adalah lautan. Arti pentingnya

n di dalam perekonomian Indonesia meningkat dan merupakan dasar bagi pertumbuhan dan

an sektor-sektor terkait kelautan (perikanan, pariwisata lingkungan, pertambangan (a.l. minyak dan gas),

ransportasi, konstruksi dan jasa-jasa kelautan. Sektor seluas itu menyumbang 20.06% (tahun 1998) GDP diramalkan dapat mencapai 24.18% GDP. Masalahnya: kebijakan untuk menata dan mengembangkan

n berbasis kelautan kita tidak mendapat perhatian dan dukungan yang kuat. Tidak ada payung berupa

an nasional kelautan (ocean policy); koordinasi sektoral dan antar-sektor dan masalah manajemen telah tumpang-tindih jurisdiksi, konflik antar beragam jenis pemanfaatan SDA, duplikasi tindakan,

n strategi tak-berfokus sedangkan dijumpai permasalahan lingkungan yang berat dalam ekosistem pantai

membangun kebijakan kelautan yang kuat dalam pemulihan perekonomian Indonesia, serta memperbaiki masyarakat pedesaan pantai dalam beragam pola pembangunan berkelanjutan di wilayah itu.

akhiri dengan seruan: Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia harus memiliki Ocean

uat yang dijabarkan dalam visi Ocean Economics (Oceanomics) dan dilaksanakan dengan Ocean

ang baik dan diharapkan dapat bersinergi dalam pembangunan dunia guna mencapai kesejahteraan

sia, khususnya bangsa Indonesia.

memang punya potensi untuk memimpin dalam membantu menyiapkan blueprint pembangunan

ngan kelautan kita, yang termasuk kedaulatan nasional. Pakar yang memperjuangkan segi-segi hukum

eroleh pengakuan internasional atas kedaulatan kita atas wilayah kelautan itu (Prof. Muchtar

dja) sudah kita akui jasa-jasanya. Tapi mengisi kedaulatan rakyat atas wilayah dan lingkungan dan

elautan itu, mengapa dari segi politik ekonomi masih belum juga terjangkau? Tak lain itu cerminan daya

asi, privatisasi dalam globalisasi) dimana kelembagaan permodalan besar yang mampu mempersiapkan

snis yang tak kenal batas-batas sesuatu negara. Misal: dibanding dengan ikatan dalam Uni Eropa yang

atur kepentingan bersama (atas sepakat) diantara negara-negara anggotanya, di lingkungan ASEAN

tan bebas atas potensi sumberdaya lingkungan, baik di lautan maupun di daratan (contoh: kekayaan

ta). Dalam kasus potensi SDA (hutan alami) bukankah negara juga yang membuka pintu bagi perusahaan

ng? (sejak 1967: undang-undang kehutanan).

ni mitra di IPB (salah satu contoh mitra kampus) sudah lama pusing dalam upaya mempertemukan para

akan di tataran Pertanian/Perkebunan/Perhutanan/Perikanan, penghasil pangan dan bahan baku industri.

terkaitan saling-dukung sekian banyak mitra-punya-kepentingan berbeda (stakeholders) pemain di

an, yang diharapkan sudi bergotong-royong oleh Prof. Tridoyo demi kebijakan kelautan untuk sebesar

rakyat kita lebih berat lagi tantangannya.

rasi pemerintahan, misalnya, di dalam satu Kabinet Presiden bagaimana para menteri mencapai sepakat

n sama? Tambahan pula di zaman Otonomi Daerah, ada tatanan baru dalam membagi tanggungjawab

ntah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dan terakhir (tak kalah penting:) satuan komunitas Desa. Mitra-

i pihak modal-dan-bisnis punya jajaran yang kokoh, termasuk jajaran mitra di negara lain. Sama halnya sumber pinjaman modal (bagi budget negara) dan berupa bantuan tahniknya, tak bebas dari LPG itu.

an struktur kekuasaan/pengaruh global-antara-negara/antara swasta sampai mana ada tempat bagi

h lapisan bawah mayoritas di pedesaan kita?

, Dr. Damayanti memperkenalkan pendekatan baru mengenai proses pembuatan kebijakan publik (dalam

n pertanian dan pedesaan) yang dikaitkan dengan upaya menjamin keberlanjutan dalam pemanfaatan

alam. (Sustainable intensification): pakar yang punya pengalaman dalam mengatasi ekses revolusi hijau

hususnya, di satu pihak menghadapi tantangan lingkungan alam yang direkayasa orang (demi produksi

dan dilain pihak dalam upaya membuka peluang bagi petani untuk ikut berupaya mengelola usaha sawah, atas dasar belajar bersama petani lain. (Sekolah Lapangan PHT). Sebagai contoh cerminan

ipasi petani dirujuk olehnya laporan dari Andhra Pradesh di India: satu eksperimen yang melibatkan wakil-

ari lapisan miskin (termasuk petani wanita) di dalam menilai mana skenario pembangunan pertanian

baik-baiknya bagi masa depan mereka, berdasar pengalaman mereka di masa lalu.

nario yang dinilai (dibuat oleh pihak-pihak dari luar desa) kelompok penilai (jury) petani kecil itu terbukti

atakan pola pilihan mereka sendiri, sebaliknya tak setuju atas 2 visi lain yang dibuat Orang Luar. Inilah

a satu Box dari makalah itu,

eerpu : Masa Depan Pangan di (negara bagian) Andhra Pradesh, India

dalah bahasa India yang berarti putusan rakyat, adalah sebuah proses citizen jury untuk menentukan

an dan pertanian masa depan di negara Andhra Pradesh (AP). Proses ini merupakan sebuah experimen

iberatif yang melibatkan petani miskin dan marginal dari daerah di AP. Citizen Jury dipilih dari perwakilan

dan marginal, pedagang kecil, pemilik mesin pengolah pertanian dan konsumen. Jury dipilih oleh tim

dengan syarat merupakan masyarakat miskin dan marginal, dan tidak ada keterkaitan dengan pemerintah,

tai politik. Prajateerpu dilakukan atas kerjasama International Institute for Enviroment and Development

sama dengan AP Coalition in Defence of Diversity, University of Hyderabad dan India National Biodiversity

Action Plan. Jury juga melibatkan masyarakat tradisional Adivasi dan wanita. Kepada Jury melalui video

an tiga skenario pangan dan pertanian masa depan yang berbeda, dilengkapi dengan penjelasan logis hal-

nario tersebut. Beberapa saksi terlibat untuk menjaga akuntabilitas proses, dari perwakilan akademisi,

ansnasional (Syngeta), pemerintah daerah, NGO dan organisasi masyarakat. Mereka menjadi saksi benar-benar fair, tidak ada prasangka buruk dan memiliki akuntabilitas.

memilih satu dari tiga skenario pangan dan pertanian 2020, yang memungkinkan mereka untuk

kan sumber-sumber penghidupan, ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

ebut adalah:

on 2020. Skenario ini merupakan program pemerintah Andhra Pradesh yang didukung oleh Bank Dunia.

mengusulkan konsolidasi lahan petani kecil dan mendorong peningkatan mekanisasi dan modernisasi

oduksi akan dipacu dengan penggunaan rekayasa genetika (GMO) untuk produksi dan pengolahan

mengurangi jumlah tenaga kerja pertanian dari 70% menjadi 49% pada tahun 2020.

export-based cash crop model of organic production. Visi ini berbasis pada proposal dari Internasional

rganic Agriculture (IFO-AM) dan International Trade Centre (UNCTAD/WTO) untuk pengembangan

wawasan lingkungan pada skala nasional dan internasional. Visi ini menekankan pada respon atas

mintaan dari supermarket di pasaran negara-negara Utara untuk mendapatkan supply produk organik murah dan dilengkapi dengan standard ecolabeling.

sed Food System. Skenario masa depan yang berdasarkan pada swasembada masyarakat pedesaan,

gan input luar rendah, reorientasi menuju sistem pangan, pasar dan ekonomi lokal, dimana perdagangan dilakukan hanya jika ada surplus atau tidak diproduksi lokal.

ang didapatkan oleh Jury (-visi dari Jury-) adalah mereka setuju:

dan pertanian untuk swasembada/keswadayaan dan kontrol masyarakat atas semua sumberdaya yang

ra kesuburan tanah, keragaman tanaman, pohon dan ternak, dan membangun indegenous knowledge,

n praktis dan institusi lokal

setuju dengan:

ntuk mengurangi tenaga kerja pertanian yang membuat mereka bisa hidup, dari 70% menjadi 40% pada

hun 2020

si lahan dan pemarginalan masyarakat pedesaan

arming

an tenaga menusia menjadi mekanisasi

s-termasuk padi dengan Vitamin A dan kapas Bt

n kontrol terhadap tanaman obat termasuk eksportnya

enunjukkan bahwa masyarakat miskin dan marginal dapat terlibat dalam perumusan kebijakan. Hasil dari

merupakan bentuk partisipasi publik dalam pembangunan pertanian dan landasan bagi kebijakan pangan

di Andhra Pradesh, sebagai faktor penting menuju democratic and participatory governance. (Sumber:

and Wakeford, T (2002) : Prajateerpu: A Citizen Jury/Scenario Workshop on Food and Farming Futures

adesh, India., IIED, London, Sussex)

perimen, jika itu dinilai berhasil (ternyata rakyat lebih tahu apa yang baik bagi dirinya), memang

satu pelajaran penting bagi kita yang condong memihak pada rakyat banyak. Tapi bagaimana di dalam

esaan kita, peluang itu terbuka dalam praktek demokrasi kita jika pemuka lokal (umumnya dari lapisan

nduduk di aras lokal itu) yang lebih menentukan.

a ini membantu agar orang/rumahtangga di lapisan bawah (termasuk golongan perempuan) mampu

sama dalam kelompok masing-masing (belajar berorganisasi) bertujuan agar golongan itu tak mudah

am politik lokal (desa/antar-Desa). Catatan ini dimaksud sebagai peringatan agar kita (Orang Luar yang

embantu dalam proses pemberdayaan diri orang kecil tidak mengabaikan adanya kontradiksi internal di

deal adalah jika kita berhasil meyakinkan golongan lapisan atas (Pemuka) di desa, bahwa membantu

kin, akan lebih menguntungkan bagi mereka dalam jangka panjang.

budaya lokal di pedesaan Indonesia beragam, maka peluang reformasi di aras lokal desa juga beragam.

mbangan pemikiran dari para ilmuwan politik/sosiologi/antropologi/hukum (dan juga pemikir kebudayaan)

Majalah JER terbuka untuk diskusi itu!

arta (sponsor seminar tanggal 13 Februari 2003 di Bogor) mengajak untuk bergabung dalam lingkaran

disebut JAJAKI (Jaringan Kerjasama Kebijakan Publik Indonesia). Pihak tuan rumah, PSP-IPB, Bogor, seminar juga berjanji akan mengajak lain-lain pusat kajian di berbagai kampus, agar proses pematangan

kebijakan publik lebih jauh berkembang.

gyo Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB

.:[Close][Klik 2x]:.

MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU

INVESTASI 95 RIBU HASIL 30 JUTA/BULAN, MAU ?

OLES HERBAL UTK TAHAN LAMA SEX REKOMENDASI BOYKE!

MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU

INVESTASI 95 RIBU HASIL 30 JUTA/BULAN, MAU ?

PENIS BESAR PANJANG METODE ARAB SUDAN DISC 60%

GASA UTK EREKSI KERAS LEBIH KENCENG, ISTRI PUAS!

SEX LEBIH KUAT & TAHAN LAMA ISTRI MAKIN KETAGIHAN!

FOREDI BIKIN ISTRI KETAGIHAN MLULU!

MAU KUAT TAHAN LAMA SEX?

INDIKATOR FOREX TERBAIK 2012

KumpulBlogger.com

Sunday, March 15, 2009PERTANIAN INDONESIA DALAM DOMINASI POLITIK GLOBAL

MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU

INVESTASI 95 RIBU HASIL 30 JUTA/BULAN, MAU ?

OLES HERBAL UTK TAHAN LAMA SEX REKOMENDASI BOYKE!

MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU

INVESTASI 95 RIBU HASIL 30 JUTA/BULAN, MAU ?

PENIS BESAR PANJANG METODE ARAB SUDAN DISC 60%

GASA UTK EREKSI KERAS LEBIH KENCENG, ISTRI PUAS!

SEX LEBIH KUAT & TAHAN LAMA ISTRI MAKIN KETAGIHAN!

FOREDI BIKIN ISTRI KETAGIHAN MLULU!

MAU KUAT TAHAN LAMA SEX?

INDIKATOR FOREX TERBAIK 2012

KumpulBlogger.com

Latar Belakang

Kondisi pertanian Indonesia yang berhadapan dengan pertanian Negara lain, menimbulkan kegundahan hati bagi para pakar yang bergerak dibidang pertanian. Yang lebih disorotkan diseputar kebijakan ekonomi makro baik fiskal, moneter, investasi maupun perdagangan yang kurang, bahkan sama sekali tidak memihak dan mengorbankan kepentingan pembangunan sektor pertanian. Kebijakan yang diterapkan terlalu bias perkotaan, jasa dan industri, seperti otomotif, petrokimia, tekstil, baja, properti, dll. Dimana

terus mendorong proses konglomerasi yang merapuhkan pondasi perekonomian nasional.

Diskriminasi politik terhadap sektor pertanian tersebut sangat paradoksal, padahal disadari atau tidak perekonomian nasional masih bertumpu kepada sektor pertanian. Peran agrobisnis pertanian yang sangat strategis, jelas dapat dilihat dari sumbangannya pada tahun 2003 sebesar 12% kepada PDB nasional serta menyediakan kesempatan kerja kurang lebih 60% dari total tenaga kerja keseluruhan, juga sebagai penyedia pangan bagi 220 juta penduduk, bahan baku industri, sumber devisa, sekaligus menjadi pasar potensial bagi produk-produk sektor manufaktur. Lebih dari itu sektor pertanian khususnya petani pangan memberikan kontribusi yang sangat siknifikan kepada stabilitas nasional melalui penciptaan ketahanan pangan.

Lambannya percepatan pembangunan pertanian selama 60 tahun, merdeka menyebabkan pertanian kita tertinggal 5 15 tahun dari kemajuan beberapa negara berkembang lainnya, bahkan 30 40 tahun dari negara-negara maju. Dan kedepan menjadi lebih tertinggal lagi, jika percepatan pembangunan pertanian di negeri ini tidak mampu melampaui bangsa-bangsa lain. Sebagai bangsa yang besar dalam artian populasi penduduk dan potensi sumber daya alam, belum terlalu terlambat untuk mereposisi dan mendesain strategi dan kebijakan nasional guna meraih mimpi 20 tahun mendatang untuk mewujudkan Pertanian Industrial Moderen Yang Tangguh Dan Berkelanjutan.

Peran dan Sosok Pertanian Indonesia

1. Peran Strategis Sektor Pertanian

Pertanian di Indonesia abad 21 harus dipandang sebagai suatu sektor ekonomi yang sejajar dengan sektor lainnya. Sektor ini tidak boleh lagi hanya berperan sebagai aktor pembantu apalagi figuran bagi pembangunan nasional seperti selama ini diperlakukan, tetapi harus menjadi pemeran utama yang sejajar dengan sektor industri. Karena itu sektor pertanian harus menjadi sektor moderen, efisien dan berdaya saing, dan tidak boleh dipandang hanya sebagai faktor pengaman untuk menampung tenaga kerja tidak terdidik yang melimpah atau pun penyedia pangan yang murah agar sektor industri mampu bersaing dengan hanya mengandalkan upah rendah.

Terpuruknya perekonomian nasional pada tahun 1997 yang dampaknya masih berkepanjangan hingga saat ini membuktikan rapuhnya fundamental ekonomi kita yang kurang bersandar kepada potensi sumber daya domestik. Pengalaman pahit krisis moneter dan ekonomi tersebut memberikan bukti empiris bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling tangguh menghadapi terpaan yang pada gilirannya memaksa kesadaran publik untuk mengakui bahwa sektor pertanian merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan sektor andalan dan pilar pertahanan dan penggerak ekonomi nasional. Kekeliruan mendasar selama ini karena sektor pertanian hanya diperlakukan sebagai sektor pendukung yang mengemban peran konvensionalnya dengan berbagai misi titipan yang cenderung hanya untuk mengamankan kepentingan makro yaitu dalam kaitan dengan stabilitas ekonomi nasional melalui swasembada beras dalam konteks ketahanan pangan nasional.

Secara implisit sebenarnya stabilitas nasional negeri ini di bebankan kepada petani yang sebagian besar masih tetap berada di dalam perangkap keseimbangan lingkaran kemiskinan jangka panjang (the low level equilibrium trap). Pada hakekatnya sosok pertanian yang harus dibangun adalah berwujud pertanian modern yang tangguh, efisien yang dikelola secara profesional dan memiliki keunggulan memenangkan persaingan di pasar global baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (sumber devisa). Dengan semakin terintegrasinya perekonomian indonesia ke dalam perekonomian dunia, menuntut pengembangan produk pertanian harus siap menghadapi persaingan terbuka yang semakin ketat agar tidak tergilas oleh pesaing-pesaing luar negeri. Untuk itu paradigma pembangunan pertanian yang menekankan pada peningkatan

produksi semata harus bergeser ke arah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani dan aktor pertanian lainnya dengan sektor agroindustri sebagai sektor pemacunya (leverage factor).

2.1.2 Agroindsutri Sebagai Sektor Yang Memimpin Ada tiga jalur pilihan memacu industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi: (a) industrialisasi yang mengandalkan industri berbasis luas (broad-based industry), (b) industri berteknologi canggih dan rumit (hi-tech industry) dan bernilai tambah tinggi, (c) industrialisasi berbasis pertanian yang didukung pertanian tangguh(agro-industry).

Agroindusti dapat menjadi suatu sektor yang memimpin dengan dasar: Memiliki keterkaitan (linkages) yang besar baik ke hulu maupun ke hilir. Produknya mempunyai nilai elastisitas permintaan akan pendapatan yang relatif tinggi (elastis) sehingga makin besar pendapatan masyarakat, akan makin terbuka pasar bagi produk agroindustri. kegiatannya bersifat resource base industrysehingga dukungan dengan potensi sumberdaya alam yang besar merupakan keung-gulan komparatif dan kompetitif dengan pasar global. Menggunakan input yang renewable sehingga keberlangsungan (sustainability) kegiatannya lebih terjamin. Memiliki basis di pedesaan sehingga lebih berakar pada kegiatan ekonomi desa.

Dengan demikian pengembangan agroindustri tidak hanya ditujukan untuk pengembangan kegiatan agroindustri itu sendiri, tetapi sekaligus untuk mendorong kegiatan budidaya (on-farm agribusiness) dan kegiatan-kegiatan lain dalam sistem agribisnis secara keseluruhan melalui efek multiplier (direct, indirect and induced). Hal ini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pencapaian berbagai tujuan pembangunan.

Wujud Agroindustri yang kuat dan maju mempunyai ciri : (a) Berdaya saing tinggi dan bertumpu pada sumber sdaya manusia industrial yang berkualitas dan kemampuan pengusahaan teknologi yang tinggi sehingga mampu menghasilkan produk unggulan yang bernilai tambah tinggi; (b) Struktur industri yang kukuh dan seimbang dengan keterkaitan yang erat, baik antar industri maupun antar sektor industri dengan sektor lainnya, sehingga mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap gejolak perubahan; (c) Industri yang semakin tersebar keseluruh wilayah tanah air dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dan posisi geografis Indonesia secara serasi sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan akses ke pasar dunia; (d) Industri kecil dan menengah yang berkembang semakin andal sebagai tulang punggung pembangunan industri, terutama industri kecil dan menengah sebagai pemasok dan penopang industri unggulan; (e) Prasarana fisik dan kelembagaan yang andal dan mendukung kelangsungan proses inovasi serta pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

2.1.3 Kritik Terhadap Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro selama ini kurang mendukung kepentingan pembangunan sektor pertanian karena terlalu bias ke sektor industri manufaktur, jasa dan perkotaan. Ini jelas terlihat baik dalam konteks moneter, fiskal, perdagangan maupun industri.

Walaupun ekonomi Indonesia berbasis agraris akan tetapi tidak mempunyai Bank Pertanian, tidak memiliki pabrik alat dan mesin pertanian yang mampu mendorong mekanisasi pertanian, dukungan terhadap temuan teknologi tinggi di bidang pertanian sangat lamban khususnya rekayasa bioteknologi, upaya pengembangan industri hasil pengolahan sangat tidak memadai Setelah swasembada pangan (beras) dicapai pada tahun 1984, kebijakan makro pembangunan ekonomi langsung melompat (jumping-up) dari pertanian tradisional kepada broad base and hi-tech industry dan tahapan agro-based industry diabaikan atau dilewati. Kebijakan ini merupakan suatu kekeliruan yang mendasar karena tidak sesuai dengan teori keilmuan.

Kesemuanya itu karena terbawa arus liberalisasi atau permainan politik bisnis internasional sehingga Indonesia semakin tergantung kepada negara-negara maju. Politik ekonomi pertanian seakan telah mati. Ini tercermin juga dengan diturutinya desakan IMF menurunkan bea masuk beras hanya 30 35 % bahkan sempat 0 % sementara Jepang sebagai negara industri menerapkan bea masuk beras sebesar 480 % untuk melindungi petaninya. Demikian pula subsidi pupuk dan pestisida dicabut menyebabkan daya saing produk dalam negeri semakin melemah. Padahal negara-negara maju sekalipun hingga saat ini masih mensubsidi pertaniannya dan sangat protektif terhadap produk pertaniannya sebagai cerminan nasionalisme yang tinggi. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Indonesia merupakan buah kekeliruan desain dari strategi dan perangkat kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan pendekatan neoklasik. Dan ini jelas tidak dapat dipisahkan dari visi serta derajat pemahaman ekonomi pertanian para politisi dan mind-set dari pemimpin nasional.

2.2 Dampak Globalisasi Terhadap Ekonomi Negara Berkembang

Jika hingga PD II 1944 keinginan ekspansi teritorial suatu negara dilakukan melalui adu kekuatan fisik dan senjata, maka dalam abad 20 21 ini beralih ke perang dagang melalui liberalisasi ekonomi/ perdagangan dalam kancah global trade war. Struktur perekonomian global secara fundamental telah berubah sejak awal 1980-an. Sistem ekonomi global dicirikan oleh 2 (dua) kekuatan yang kontra-diktif, yaitu :

Konsolidasi ekonomi global dengan tenaga kerja murah di satu sisi; Menciptakan pasar-pasar konsumen baru disisi lain.

Ekspansi pasar dari perusahaan global (Trans National Corporation) memerlukan pelemahan perekonomian domestik dari negara yang akan dimasukinya. Hambatan (barriers) pergerakan uang dan barang cenderung dihapuskan, sistem kredit dideregulasi, sebagian lahan dan aset-aset pemerintah beralih ke kapital internasional. Selain globalisasi memiliki dampak di bidang pertanian, globalisasi juga memiliki pengaruh lain terhadap Negara berkembang antara lain : Dampak positif : a) Mempercepat alih teknologi b) Penggunaan sumber daya semakin wfektif dan efisien c) Barang-barang di pasar semakin luas d) Industri yang efisien mempunyai pasae yang semakin luas

Dampak negatif : a) Industri yang baru tumbuh akan kalah bersaing b) Negara yang kurang efisien akan kalah bersaing dengan negara maju

v Mesin Globalisasi Ada 2 (dua) institusi yang berperan dalam promosi globalisasi ekonomi, yaitu : Perusahaan Trans Nasional Dunia (TNCs) yang mengontrol sebagian besar keputusan-keputusan investasi, perdagangan dan kesempatan kerja dari perekonomian global. Kelompok yang dibentuk oleh institusi pembiayaan internasional yang diciptakan untuk mengawasi dan mengatur manajemen ekonomi global yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO. Lembaga The Bretton Woods yang berbasis di Washington mempunyai peran kunci dalam proses restrukturisasi ekonomi. Bank Dunia membangun birokrasi internasional yang sangat powerful, dibawah dukungan lintas pemerintah, dengan pemegang saham terbesar negara-negara maju.

IMF, Bank Dunia dan WTO adalah struktur administratif. Mereka merupakan badan pengatur operasional dalam sistem kapitalis yang mensupervisi perekonomian nasional melalui manipulasi kekuatan-kekuatan pasar dan dikendalikan oleh negara-negara maju. Restrukturisasi dan desain perekonomian dunia berlangsung dibawah acuan lembaga-lembaga pembiayaan tersebut mentransfer interna-sionalisasi kebijakan ekonomi makro ke negara-negara berkembang.

Pada dasarnya mandat WTO adalah pengaturan ekonomi dunia, akan tetapi cenderung menguntungkan bank-bank internasional dan perusahaan-perusahaan transnasional.

WTO mensupervisi pelaksanaan kebijakan perdagangan nasional, terutama dalam bidang investasi luar negeri, biodiversity dan hak kepemilikan intelektual. Ada kolaborasi yang erat dari IMF, Bank Dunia dan WTO untuk mengamati dan mengontrol kebijakan ekonomi negara-negara berkembang.

IMF biasanya menyodorkan menu yang sama kepada negara berkembang yaitu pengetatan budget, devaluasi, liberalisasi perdagangan dan privatisasi yang diterapkan secara simultan di lebih 100 negara pengutang. Reformasi tersebut bagi negara yang tidak siap cenderung kondusif kepada proses pemiskinan global melalui rekayasa dan manipulasi kekuatan pasar.

Program-program perbaikan struktural (structural adjustment program) mempengaruhi secara langsung kehidupan lebih dari 4 milyar penduduk dunia. Penerapan program perbaikan struktural dari banyak negara pengutang sangat memudahkan internasionalilasi kebijakan ekonomi makro dibawah kendali IMF dan Bank Dunia atas nama kewenangan pembiayaan dan kepentingan politik seperti Paris and London Clubs dan G-7.

v Kalah dan Menang : Siapa Memperoleh Apa ? Free trade dan integrasi perekonomian mondorong mobilitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan global sementara pada saat yang sama terjadi penekanan pergerakan modal usaha skala kecil di negara berkembang. Disintegrasi perekonomian riil berlangsung dibawah panji reformasi ekonomi makro dari sistem finansial global yang sangat tidak stabil. Ada ketidak adilan dari globalisasi yang berimplikasi integrasi seluruh negara ke dalam satu entiti tunggal global, yang membebaskan aliran modal/investasi dan tenaga kerja/teknologi tanpa batas negara antara negara kuat dengan negara lemah dan miskin. Jelas negara miskin akan didominasi negara kuat, termasuk Indonesia.

Dr. Mahathir dari Malaysia memberi kritiknya, Globalization is a Concept dursid by and made use of by powerful coutries to open up the economies of weaker countries. The products, big componies and banks of the develope countries can then enter the developing countris and take control of then as local products and small local firms fall under the onslought of trade and investment liberalization. IMF as actor on behalf of the rich countries for its disastrous policies and its meddling in local affairs. Globalization can therefore result in loss of economic, political and social independence. The fact that globalisation has come does not mean we should just sit by and watct as the predators destroy us.

Uang adalah senjata baru negara kaya. Banyak negara-negara miskin tidak dipersiapkan agar mampu menangani aliran modal luar negeri yang masuk dalam jumlah sangat besar yang mendorong nilai tukar negara-negara miskin tersebut tidak stabil pada tingkat yang tinggi, mengganggu kinerja perekonomian sehingga stabilitas nasional rawan. Inilah yang memicu krisis nilai tukar uang dan hutang luar negeri Asia pada perekonomian Malaysia, Thailand, Singapura, Taiwan, Indonesia, Korea Selatan, Philippina termasuk Rusia. Bedanya, kecuali Indonesia, negara-negara tersebut cepat berhasil dalam menangani pemulihan ekonominya.

Bagaimana IMF, Bank Dunia, WTO ke Depan ?

Ada kelompok yang menginginkan perlunya reformasi lembaga WTO tersebut sedemikian rupa sehingga lebih akuntabel dengan bentuk lembaga desentralisasi. Ini bertujuan untuk memproteksi dan meningkatkan kondisi sosial dan lingkungan serta memperkuat kemandirian region-region dimana individu komunitas memperoleh apa yang mereka inginkan.

Bentuk baru tersebut dapat berupa World Localization Organization yang akan memperbaharui secara radikal peraturan-peraturan persaingan dibawah perjanjian perdagangan global yang disebut General Agreement for Sustainable Trade.

Birokrasi perdagangan global dan lembaga pembiayaan internasional seharusnya tidak mempunyai kewenangan melebihi negara atau pembuat keputusan nasional. IMF dan Bank Dunia juga perlu direformasi sehingga lebih pluralis dimasa yang akan datang dalam manajemen ekonomi dunia. Dalam sistem pembiayaan internasional, uang jangan dijadikan komoditi pemilik, tetapi sistem dimana uang dikembalikan pada peran media pertukaran.

Sudah tiba waktunya untuk memperbaharui sistem ekonomi global dibawah UN. IMF dan Bank Dunia diganti dengan Lembaga/Badan Regional dan fungsi-fungsi pengatur ekonomi global yang penting diserahkan ke Organisasi Pembiayaan Internasional UN yang menjaga keseimbangan dan stabilitas lembaga-lembaga keuangan internasional.

v Skenario Politik Ekonomi Global Krisis dibanyak negara dewasa ini jauh lebih kompleks yang membawa konsekwensi sosial, ekonomi dengan implikasi geopolitik. Gelombang ekonomi global diatur dan dikendalikan oleh suatu proses debt collection yang mendunia dan cenderung merusak tatanan ekonomi yang ada. Reformasi ekonomi makro merupakan refleksi konkrit dari sistem kapitalis yang berperan sentral dalam tatanan baru ekonomi global. Sistem pasar bebas dengan motto demokratisasi didukung oleh neoliberal dengan program perbaikan struktural yang disponsori oleh Lembaga Bretton Woods.

2.2 Kebijakan Ekonomi Makro Bias Pertanian : Prasyarat Sustainabilitas Pembangunan Nasional

v Memudarnya Politik Ekonomi Pertanian di Indonesia Kecenderungannya ekonomi Indonesia berkembang terlepas dari basis sumberdaya yang ada. Industri dikembangkan dengan dasar relokasi dari luar yang mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap barang modal dan bahan baku impor yang justru menguras sumber devisa. Reformasi ekonomi yang digulirkan seharusnya tidak bisa meninggalkan sektor pertanian yang menjadi kegiatan ekonomi yang paling banyak digeluti rakyat. Selama ini dimensi kebijakan makro yang memper-hatikan sektor pertanian melemah dalam kurun waktu lebih dari dua dekade setelah swasembada beras. Mungkin karena merasa ekonomi nasional dapat didukung oleh sektor industri walaupun tanpa disadari berkembang dengan fondasi yang rapuh. Pada hakekatnya pertanian adalah sumber utama dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi bahkan sebagai batu penjuru (cornerstone) dari pengurangan kemiskinan.

Revitalisasi pertanian perlu ditekankan pada peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran pertanian (market driven) dengan meningkatkan (a) akses terhadap teknologi dan pengetahuan, (b) akses pengusaha dan petani terhadap kapital, (c) kapasitas jaringan komoditi untuk memfasilitasi perluasan perdagangan.

Kita menyadari tujuan-tujuan pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pertumbuhan yang luas, ketahanan pangan dan manajemen sumberdaya alam yang sustainable tidak dapat diwujudkan tanpa pembangunan pedesaan serta perbaikan ekonomi pertanian. Oleh karena itu petani miskin yang merupakan pelaku ekonomi dengan jumlah terbesar harus diberdayakan, bukan justru dianggap tidak ada atau perlu dihilangkan. Sejalan dengan itu tuntutan keliru Badan Internasional yang berimplikasi pada meredupnya daya saing pertanian Indonesia dengan mengikuti hukum-hukum persaingan internasional yang mengharamkan subsidi harus dicermati dengan cerdas.

Kebijakan yang mempajak pertanian dalam rangka memperoleh surplus yang lebih besar secara implisit dan eksplisit telah terbukti counter productive untuk mendorong pertumbuhan dan penyediaan kesempatan kerja. Demikian pula kebijakan pangan murah sangat buruk dalam jangka panjang. Dengan berkembangnya iklim liberalisasi perdagangan dan investasi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan WTO, AFTA, APEC menyebabkan Indonesia harus mengijinkan impor berbagai komoditi pertanian tanpa bea masuk atau bea masuk rendah yang nyaris menghancurkan pasar dalam negeri komoditi-komoditi pertanian Indonesia.

Nasib Indonesia seperti halnya Asia Timur, krisis keuangan disebabkan free exit of capital yang dimulai dengan devaluasi yang manipulatif dari nilai tukar. Devaluasi menyebabkan investasi luar negeri merosot nilainya sehingga kapital luar negeri ditarik keluar, pasar kolaps menyebabkan peningkatan cepat dari NPL (non-performing loans), kerugian bank, bankrut yang berakhir pada kegagalan sistem perbaikan struktural. Devaluasi mata uang mempengaruhi fundamental hubungan Supply Demand dalam sistem perekonomian nasional.

Kurang optimalnya kinerja sektor pertanian dalam 20 tahun terakhir harus menjadi pengalaman pahit bagi Indonesia yang harus dijadikan pelajaran berharga untuk mereorientasi dan mereformasi platform kebijakan pembangunan ekonomi dan pertanian nasional.

v Menyimak Politik Pertanian Bangsa Lain Dalam konteks WTO terdapat paradoks yang sangat mencolok yaitu di satu pihak negara-negara maju seperti AS, Uni Eropa dan Negara G-7 lainnya yang mengandalkan industri

MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU

INVESTASI 95 RIBU HASIL 30 JUTA/BULAN, MAU ?

OLES HERBAL UTK TAHAN LAMA SEX REKOMENDASI BOYKE!

MAU GAJI 20 JUTA ? KERJA 2 JAM MODAL CUMA 95RIBU

INVESTASI 95 RIBU HASIL 30 JUTA/BULAN, MAU ?

PENIS BESAR PANJANG METODE ARAB SUDAN DISC 60%

GASA UTK EREKSI KERAS LEBIH KENCENG, ISTRI PUAS!

SEX LEBIH KUAT & TAHAN LAMA ISTRI MAKIN KETAGIHAN!

FOREDI BIKIN ISTRI KETAGIHAN MLULU!

MAU KUAT TAHAN LAMA SEX?

INDIKATOR FOREX TERBAIK 2012

KumpulBlogger.com

You might also like:

Peran Ilmu Ekonomi Pertanian Dalam Pembangunan Peradaban Dampak Krisis AS di Indonesia Dan Kebijakan Yang Diambil Pemerintah Indonesia

Teori Perdagangan Internasional Istilah Istilah Bank Visi, Misi dan Strategy IMFLinkWithin

di 12:35 AM

Label: Makro Ekonomi

4 komentar:

PENGANTAR EKONOMI PERTANIAN

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi Pertanian merupakan cabang ilmu yang relatif baru. Bila ilmu ekonomi modern dianggap lahir bersamaan dengan penerbitan karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776 di Inggris, maka ilmu ekonomi pertanian baru dicetuskan untuk pertamakalinya pada awal abad 20, tepatnya setelah terjadi depresi pertanian di Amerika pada tahun 1890. Di Amerika Serikat sendiri mata kuliah Rural Economics mula-mula diajarkan di Universitas Ohio pada tahun 1892, menyusul kemudian Universitas Cornell yang memberikan mata kuliah Economics of Agriculture pada tahun 1901 dan Farm Management pada tahun 1903. Sejak tahun 1910 beberapa universitas di Amerika Serikat telah memberikan kuliah-kuliah ekonomi pertanian secara sistematis. Di Eropa ekonomi pertanian dikenal sebagai cabang dari ilmu pertanian. Penggubah ilmu ekonomi pertanian di Eropa adalah Von Der Goltz yang menuliskan buku Handbuch der Landwirtshaftlichen Bertriebslehre pada tahun 1885 (Mubyarto, 1979).

Di Indonesia mata kuliah ekonomi pertanian pada awalnya diberikan pada fakultas-fakultas pertanian dengan tradisi pengajaran Eropa oleh para Guru Besar Ilmu Pertanian antara lain Prof. Iso Reksohadiprojo dan Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo. Pada perkembangan berikutnya ilmu ekonomi pertanian semakin memperoleh tempat setelah pembentukan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) pada bulan Februari 1969 di Ciawi, Bogor. Sejak itu pengakuan atas profesi baru ini berlangsung makin cepat sejalan dengan dilaksanakannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I) yang dicanangkan pada tanggal 1 April 1969.

Karakteristik Ilmu Ekonomi Pertanian

Dari ilustrasi historis di atas diperoleh dua gambaran utama ialah bahwa ilmu ekonomi pertanian bersumber pada dua jenis cabang ilmu: Ilmu Pertanian atau usahatani dan Ilmu Ekonomi. Dengan demikian saat makna konseptual ilmu ekonomi pertanian dipertanyakan, ada beberapa alternatif jawaban. Salah satu jawaban yang paling sering dilontarkan adalah bahwa ekonomi pertanian merupakan aplikasi prinsip-prinsip ilmu ekonomi di bidang pertanian. Jawaban ini benar meski dalam pengertian yang sempit. Mengapa? Sebab definisi di atas tidak mampu merepresentasikan muatan ekonomi, sosial serta isu-isu lingkungan hidup yang sebagaimana kita ketahui sangat lekat dengan masalah-masalah ekonomi pertanian. Persepsi bahwa ekonomi pertanian semata-mata mencakup praktek-praktek produksi pertanian dan peternakan tidak dapat dibenarkan sebab ruang lingkup ekonomi pertanian juga menyentuh aktivitas perekonomian yang jauh lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan industri bahan pangan dan serat. Oleh karena itu sebelum mendefinisikan ekonomi pertanian perlu dikaji terlebih dahulu ruang lingkup ilmu ekonomi dan peran sektor pertanian dalam perekonomian secara umum.

Selanjutnya karena ekonomi pertanian dapat dipandang sekaligus sebagai cabang ilmu-ilmu pertanian dan ilmu ekonomi, maka ekonomi pertanian haruslah mencakup analisis ekonomi dari proses teknis produksi serta hubungan-hubungan sosial dalam produksi pertanian.

Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Pertanian

Ekonomi: Makna Terminologis

Makna terminologis ilmu ekonomi yang utama berkaitan dengan masalah pilihan. Konsumen misalnya harus menetapkan pilihan atas beberapa jenis barang yang ingin dikonsumsinya. Konsumen senantiasa berupaya memaksimalkan kepuasan dengan keterbatasan sumberdaya finansial yang mereka miliki. Kita semua, terlepas dari siapa dan apa peran kita harus mengambil keputusan mengalokasikan waktu yang kita miliki untuk bekerja atau tidak. Kita juga harus mengambil keputusan apakah akan membelanjakan uang kita atau menabung saja. Produsen di sisi lain juga harus mengambil keputusan dalam aktivitas produksinya. Tujuan produsen adalah memaksimalkan profit dengan keterbatasan modal usaha yang mereka punyai pada tingkat harga jual produk mereka di pasar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik konsumen maupun produsen selalu menggunakan analisis biaya dan manfaat dalam proses pengambilan keputusan atas tindakan yang bermotif ekonomi. Ada dua alasan yang melatarbelakangi perilaku ini yaitu:

1. Kelangkaan Sumberdaya

Konsep kelangkaan merujuk pada terbatasnya kuantitas ketersediaan sumberdaya dibandingkan dengan kebutuhan relatif masyarakat. Sumberdaya yang langka dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu:

Sumberdaya alam dan biologis : lahan, deposit mineral dan minyak bumi adalah beberapa contoh sumberdaya alam. Kualitas sumberdaya ini berbeda antar wilayah. Di beberapa wilayah misalnya, lahan yang tersedia sangat subur, namun di wilayah lain hampir tidak dapat ditanami apapun meski lahan tersebut mengandung deposit mineral. Contoh lain dapat diamati pada kasus meningkatnya keresahan masyarakat merespon ketersediaan air yang semakin langka. Isu-isu sumberdaya alam lain dihubungkan dengan keterbatasan sumberdaya biologi seperti ternak, satwa liar, serta keragaman hayati.

Sumberdaya manusia: merujuk pada jasa yang disediakan oleh tenaga kerja termasuk ketrampilan wirausaha dan manajemen. Sumberdaya manusia hingga batas tertentu termasuk sumberdaya yang langka meskipun angka pengangguran di negara yang bersangkutan tidak sama dengan nol. Suplai jasa tenaga kerja merupakan fungsi tingkat upah dan penggunaan waktu luang (leisure). Sektor agrobisinis tidak akan mampu mempekerjakan seluruh jasa tenaga kerja yang tersedia pada tingkat upah yang dikehendaki. Bentuk formasi sumberdaya manusia lainnya adalah kemampuan manajemen yang antara lain menyediakan jasa kewirausahaan, misalnya membentuk perusahaan baru, renovasi dan atau ekspansi perusahaan yang telah ada, proses pengambilan resiko, supervisi atas alokasi sumberdaya finansial perusahaan, dan sebagainya.

Sumberdaya olahan: kategori sumberdaya yang ketiga ini disebut juga sebagai sumberdaya kapital (modal). Sumberdaya kapital meliputi mesin-mesin dan peralatan produksi, yang tidak habis sekali pakai.

Kelangkaan merupakan konsep yang relatif. Negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi pun harus menghadapi masalah kelangkaan sumberdaya sebagaimana halnya negara-negara miskin. Perbedaannya terletak pada seberapa besar kelangkaan sumberdaya yang mereka hadapi dan kemampuan untuk mengatasi problematika yang timbul akibat kelangkaan tersebut.

Penanganan yang tepat atas kelangkaan sumberdaya relatif ini kemudian melahirkan konsep spesialisasi. Melalui pemilikan sumberdaya yang spesifik, dapat diproduksi output unggulan yang relevan, yang selanjutnya dapat saling dipertukarkan dalam perekonomian pasar.

1. Proses pengambilan keputusan atas beberapa alternatif pilihan

Kelangkaan sumberdaya memaksa konsumen dan produsen untuk menetapkan pilihan. Penetapan pilihan mengandung dimensi waktu. Pilihan konsumen yang ditetapkan hari ini akan berdampak pada kehidupan mereka di masa mendatang. Demikian pula bagi pengusaha. Keputusan yang mereka tetapkan saat ini akan sangat mempengaruhi profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang.

Selain itu proses pengambilan keputusan juga erat kaitannya dengan biaya peluang (opportunity cost). Biaya peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya adalah sama dengan nilai pendapatan yang seharusnya diperoleh bila seseorang memilih bekerja dan tidak melanjutkan pendidikannya. Biaya peluang seorang konsumen yang membeli stereo set seharga satu juta rupiah sama dengan suku bunga yang ia terima dari bank seandainya ia mendepositokan uang tersebut.

Di luar waktu, kelangkaan sumberdaya dan biaya peluang, adakalanya proses pengambilan keputusan juga dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan non ekonomi misalnya aspek politik, hukum dan moralitas serta etika.

DEFINSI ILMU EKONOMI

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku konsumen, produsen dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan pilihan atas sejumlah alternatif pemanfaatan sumberdaya dalam proses produksi, perdagangan, serta konsumsi barang dan jEkonomi Pertanian: Antara

Perspektif Mikro dan Makro Ekonomi serta Ekonomi Positif dan Normatif

Setelah pengertian mengenai ilmu ekonomi diberikan, hal lain yang perlu diketahui adalah pembagian ilmu ekonomi menjadi dua bidang utama yaitu ilmu ekonomi makro dan mikro. Mikro ekonomi mempelajari perilaku ekonomi individual atau kelompok pelaku ekonomi yang spesifik. Misalnya ekonomi mikro mengkaji bagaimana perilaku produsen telur, konsumen beras, bagaimana harga telur di pasar ditetapkan. Mikroekonomi mengabaikan keterkaitan antar pasar dengan mengasumsikan bahwa semua determinan di luar lingkup analisis tidak berubah (ceteris paribus). Makro ekonomi di sisi lain memusatkan kajiannya pada perekonomian secara agregat, seperti pertumbuhan produk domestik bruto, kesenjangan antara PDB potensial dan PDB aktual, trade off antara pengangguran dan inflasi, dan sebagainya. Meskipun ekonomi makro dan mikro mempelajari perilaku pelaku ekonomi dari sudut yang berbeda, tak ada pertentangan di antara keduanya.

Baik analisis makro ekonomi maupun mikro ekonomi keduanya digunakan dalam ekonomi pertanian. Beberapa pokok bahasan ekonomi pertanian yang dipelajari dari perspektif mikro ekonomi adalah teori perilaku konsumen, teori produksi, perilaku pasar, teori biaya dan analisis distorsi harga. Sedangkan aspek makro ekonomi yang dipelajari dalam ekonomi pertanian antara lain adalah pasar barang dan output nasional,siklus bisnis, pasar uang dan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan perimbangan APBN serta teori-teori tentang perdagangan internasional.

Karena bidang kajian ekonomi pertanian mencakup spektrum masalah yang cukup luas, di mana aspek kebijakan, isu-isu lingkungan dan sosial juga dipelajari maka ilmu ekonomi kemudian dibedakan menjadi ilmu ekonomi positif dan normatif. Ilmu ekonomi positif mempelajari realitas ekonomi apa adanya atau dengan kata lain menjawab pertanyaan what is?, sementara ilmu ekonomi normatif mencoba menjawab what should be? apa yang seharusnya dilakukan? Kedua proposisi ilmiah tersebut, baik positif maupun normatif sangat diperlukan terutama dalam kaitannya dengan berbagai upaya formulasi kebijakan di sektor agrobisnis.

Definisi dan Ruang Lingkup Pertanian

Pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Pemanfaatan sumberdaya yang efisien pada tahap-tahap awal proses pembangunan menciptakan surplus ekonomi melalui sediaan tenagakerja dan formasi kapital yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun sektor industri.

Pertanian atau usahatani hakekatnya merupakan proses produksi di mana input alamiah berupa lahan dan unsur hara yang terkandung di dalamnya, sinar matahari serta faktor klimatologis (suhu, kelembaban udara, curah hujan, topografi dsb) berinteraksi melalui proses tumbuh kembang tanaman dan ternak untuk menghasilkan output primer yaitu bahan pangan dan serat alam.

Ada beberapa jenis pertanian berdasarkan perkembangannya yaitu:

1. Pertanian ekstraktif, yaitu pertanian yang dilakukan dengan hanya mengambil atau mengumpulkan hasil alam tanpa upaya reproduksi. Pertanian semacam ini meliputi sektor perikanan dan

ekstraksi hasil hutan.

2. Jenis pertanian kedua adalah pertanian generatifyaitu corak pertanian yang memerlukan usaha pembibitan atau pembenihan, pengolahan, pemeliharaan dan tindakan agronomis lainnya.

Berdasarkan tahapan perkembangannya pertanian generatif dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Perladangan berpindah (shifting cultivation), merupakan salah satu corak usahatani primitif di mana hutan ditebang-bakar kemudian ditanami tanpa melalui proses pengolahan tanah. Corak

usahatani ini umumnya muncul wilayah-wilayah yang memiliki kawasan hutan cukup luas di daerah tropik. Sistem perladangan berpindah dilakukan sebelum orang mengenal cara mengolah tanah.

2. Pertanian menetap (settled agricultured) yaitu corak usahatani yang pada awalnya dilakukan di kawasan yang memiliki kesuburan tanah cukup tinggi sehingga dapat ditanami terus menerus

dengan memberakan secara periodik.

Selanjutnya berdasarkan ciri ekonomis yang lekat pada masing-masing corak pertanian dikenal dua kategori pertanian yakni pertanian subsisten dan pertanian komersial. Pertanian subsisten ditandai oleh ketiadaan akses terhadap pasar. Dengan kata lain produk pertanian yang dihasilkan hanya untuk memenuhi konsumsi keluarga, tidak dijual. Pertanian komersial berada pada sisi dikotomis pertanian subsisten. Umumnya pertanian komersial menjadi karakter perusahaan pertanian (farm) di mana pengelola usahatani telah berorientasi pasar. Dengan demikian seluruh output pertanian yang dihasilkan seluruhnya dijual dan tidak dikonsumsi sendiri.

Selain karakteristik pertanian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, berdasarkan ciri pengelolaannya dikenal adanya konsep pertanian dalam arti luas dan sempit.

Pertanian dalam arti luas mencakup:

1. Pertanian dalam arti sempit yaitu pertanian rakyat dan

2. Perkebunan

3. Kehutanan

4. Peternakan

5. Perikanan

Pertanian dalam makna sempit atau pertanian rakyat adalah usahatani yang dikelola oleh petani dan keluarganya. Umumnya mereka mengelola lahan milik sendiri atau lahan sewa yang tidak terlalu luas dan menanam berbagai macam tanaman pangan, palawija dan atau hortikultura. Usahatani tersebut dapat diusahakan di tanah sawah, ladang dan pekarangan. Hasil yang mereka panen biasanya digunakan untuk konsumsi keluarga, jika hasil panen mereka lebih banyak dari jumlah yang mereka konsumsi mereka akan menjualnya ke pasar tradisional. Jadi pertanian dalam arti sempit dapat dicirikan oleh sifat subsistensi atau semi komersial. Ciri lain pertanian rakyat adalah tidak adanya spesifikasi dan spesialisasi. Mereka biasa menanam berbagai macam komoditi. Dalam satu tahun musim tanam petani dapat memutuskan untuk menanam tanaman bahan pangan atau tanaman perdagangan.

Keputusan petani untuk menanam bahan pangan terutama didasarkan atas kebutuhan pangan keluarga, sedangkan bila mereka memutuskan untuk menanam tanaman perdagangan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut antara lain adalah iklim, ada tidaknya modal, tujuan penggunaan hasil penjualan tanaman tersebut dan ekspektasi harga. Jenis komoditi perdagangan rakyat meliputi tembakau, tebu rakyat, kopi, lada, karet, kelapa, teh, cengkeh, vanili, buah-buahan, bunga-bungaan dan sayuran.

Di samping mengusahakan komoditi-komoditi di atas, pertanian rakyat juga mencakup usahatani sampingan yaitu peternakan, perikanan dan pencarian hasil hutan. Bila pendapatan seorang petani sebagian besar diperoleh dari sektor perikanan maka ia disebut nelayan. Namun demikian ciri subsistensi atau semi komersial tetap lekat pada pertanian rakyat baik usahatani tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan.

Adapun bila usahatani, perkebunanan, peternakan, perikanan dan kehutanan telah dilakukan secara efisien dalam skala besar dengan menerapkan konsep spesialisasi komoditi maka karakteristik pertanian bergeser ke arah komersialisasi dan dikenal dengan istilah perusahaan pertanian atau farm. Perkebunan yang dikelola secara komersial dikenal sebagai plantation. Dalam peternakan dikenal istilah ranch untuk peternakan sapi yang dikelola secara profesional, demikian seterusnya.

Dari latar belakang historis dan karakteristik ilmu ekonomi pertanian di atas, maka ilmu ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku petani tidak saja dalam kehidupan profesionalnya namun juga mencakup persoalan ekonomi lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran dan konsumsi petani atau kelompok-kelompok tani.

DEFINISI ILMU EKONOMI PERTANIAN:

Ilmu Ekonomi Pertanian adalah bagian ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena serta persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro

Peran Ekonomi Pertanian

Aplikasi ilmu ekonomi di sektor pertanian dalam kompleksitas perekonomian pasar tentunya melibatkan beragam aktivitas baik di level mikro maupun makro ekonomi. Pada level mikro pakar ekonomi produksi pertanian umumnya memberikan kontribusi dengan meneliti permintaan input dan respon suplai. Bidang kajian pakar pemasaran pertanian terfokus pada rantai pemasaran bahan pangan dan serat dan penetapan harga pada masing-masing tahap. Pakar pembiayaan ekonomi pertanian mempelajari isu-isu yang erat kaitannya dengan pembiayaan bisnis dan suplai modal pada perusahaan agrobisnis. Sedangkan pakar ekonomi sumberdaya pertanian berperan pada bidang kajian tentang pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam. Pakar ekonomi lainnya mempelajari penyusunan program pemerintah atas suatu komoditi dan dampak penetapan kebijakan pemerintah baik terhadap konsumen maupun produsen produk pertanian.

Pada level makro minat para pakar terarah pada bagaimana agribisnis dan sektor pertanian pada umumnya mempengaruhi perekonomian domestik dan dunia. Selain itu juga dipelajari bagaimana kejadiankejadian khusus atau penetapan kebijakan tertentu di pasar uang dapat mempengaruhi fluktuasi harga bahan pangan dan serat alam. Untuk kepentingan ini, biasanya ekonom menggunakan pendekatan formulasi model berbasis analisis komputerisasi.

11 November 2011:

Catatan penulis: Pada Program Studi Agribisnis, Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Pertanian diberikan untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini juga diambil oleh mahasiswa Program Studi Agroekoteknologi.

[Artikel - Pemikiran Mubyarto - Juli 2007]

Rudi Wibowo

STATE OF THE ART ILMU EKONOMI PERTANIAN INDONESIA: KILAS BALIK KERISAUAN MUBYARTO

Kita di Indonesia nampaknya membuat kekeliruan yang sama dengan yang dibuat oleh banyak negara berkembang lainnya........ Meskipun perhatian kita terhadap pertanian pangan sudah amat besar sehingga tercapai swasembada pangan, namun dana yang dicurahkan bagi industrialisasi jauh melebihi kewajaran dengan sekaligus kurang memper-hatikan pengembangan agribisnis dan agroindustri yang seharusnya merupakan bagian tak terpisahkan dari proses industrialisasi berwawasan pengembangan sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Kini perekonomian perdesaan kita masih dalam keadaan

lemah. Ada semacam dualisme yang tetap bertahan, lebih-lebih dengan serbuan teknologi maju di segala bidang. Penduduk perdesaan dewasa ini bekerja dan berjuang keras semata-mata agar bisa bertahan menghadapi arus komersialisasi yang amat kuat menekan kehidupan mereka. Maka tidaklah menghe-rankan apabila kemiskinan perdesaan masih tetap cukup memprihatinkan..............

Demikianlah cuplikan tulisan Prof. Mubyarto di tahun 1995, 1) pada saat beliau mengingatkan kita semua dalam menempatkan posisi para pemikir di bidang ekonomi pertanian. Ada keresahan, ada keprihatinan, dan ada gugatan di dalamnya.

1) Mubyarto, 1995. State of The Art Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia. Mimeograph. Artikel ini ditulis untuk merefleksikan kembali tulisan Prof. Mubyarto dalam mimeograph tersebut.

Dalam banyak hal, ilmu ekonomi pertanian memang dianggap telah banyak berjasa dalam mengungkapkan

dan menganalisis berbagai masalah ekonomi dalam sektor dan bidang pertanian, memberikan andil pada pemahaman masalah-masalah produktivitas dan efisiensi produksi pertanian serta sikap pemihakan pada petani. Akan tetapi, sampai saat ini ilmu ekonomi pertanian tersebut masih belum cukup mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keadilan sosial. Bahkan di lain sisi, pengangguran tersembunyi yang merupakan salah satu sebab kemiskinan perdesaan, sering masih membingungkan ahli-ahli ekonomi pertanian.

Jauh sebelum itu, Prof. Mubyarto dalam konteks yang lebih luas telah mengungkapkan kerisauannya tentang hari depan sistem perekonomian Indonesia. Kala itu di bulan Mei tahun 1979, dalam orasi ilmiah pengukuhan gurubesarnya di depan Rapat Senat Terbuka Universitas Gadjah Mada, dipertanyakan: Tidakkah sudah tiba saatnya ekonom Indonesia mulai mawas diri dan mempertanyakan relevansi teori ekonomi NeoKlasik Orthodox sebagai ilmu yang mendasari berbagai kebijaksanaan dan strategi ekonomi?. Bahkan dihipotesakannya bahwa teori ekonomi Neo-klasik yang terbentuk di dunia Barat satu abad lalu hanyalah relevan untuk menganalisa sebagian kecil perekonomian kita dan tidak relevan bagi sebagian besar yang lain. Mengapa? Karena teori ekonomi tersebut tidak mempunyai moral pemihakan pada rakyat miskin. Teori ekonomi Neo-klasik dinilai telah tidak begitu berkembang sebagai ilmu di negara kita, tetapi lebih kelihatan berkembang sebagai seni.

Kerisauan ini menjadi sangat relevan diungkapkan kembali, ---pada saat perekonomian kita berada disimpang jalan antara pertumbuhan dan keadilan---, mengingat bahwa teori-teori ekonomi Neo-klasik yang banyak menggantungkan pada kekuatan pasar untuk melaksanakan alokasi sumberdaya dalam masyarakat, justru telah mendorong dan menumbuhkan golongan ekonomi kuat, akan tetapi kurang mampu meningkatkan peran golongan ekonomi lemah.

Ungkapan di atas pada dasarnya merupakan kerisauan para ekonom pertanian di Indonesia, yang selain bekerja dalam aspek-aspek produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan, senantiasa memulai peker-jaannya dengan masalah-masalah mendasar seputar kemiskinan, pemerataan dan keadilan sosial, yang (seharusnya) merupakan tema sentral studi-studi ekonomi pertanian dan perdesaan.

REFLEKSI PERJALANAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA

Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia oleh Prof. Mubyarto dianggap lahir tepat pada saat berdirinya Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) di 13 Februari 1969. Sebagai wadah berkumpulnya

profesi ahli-ahli dan peminat ekonomi pertanian, anggota PERHEPI tidak harus berlatar belakang sarjana ekonomi pertanian (agricultural economists), akan tetapi lebih merupakan perhimpunan profesi ekonomi pertanian (society of agricultural economics). Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia memang berkembang atas jasa berbagai cabang ilmu yang berkaitan dengannya, selain dari berbagai pengalaman para praktisi (peneliti, penyuluh, pengusaha, aktivis LSM, petani, nelayan, dan sebagainya), yang terutama berkecimpung dan belajar dengan dunia ekonomi pertanian dan perdesaan.

Mulai saat itu, Ilmu ekonomi pertanian di Indonesia yang berkembang dan dikembangkan melalui perhimpunan profesi ekonomi pertanian dianggap sebagai ilmu perjuangan. Berjuang melalui pemikiranpemikiran dan tulisan-tulisan dalam membela petani yang tidak memperoleh simpati dan perlindungan dari pemerintah serta masyarakat lainnya. Sangat banyak ilustrasi perjuangan pemikiran ekonomi pertanian tersebut. Di tahun 70-an misalnya, diperkenalkan pemikiran melalui Rumus Tani berkenaan dengan penetapan harga padi/gabah terendah, yang dianggap dapat melindungi para petani produsen padi. Pada saat itu, pemerintah dianggap terlampau memihak masyarakat konsumen beras, sementara harga tidak menguntungkan petani sebagai produsen. Dalam hal komoditas tebu misalnya, ketidaktepatan Inpres 9 Tahun 1975 sebagai instrumen perlindungan petani banyak digugat oleh para peneliti ekonomi pertanian kala itu. Inpres tersebut pada dasarnya melarang pabrik-pabrik gula menyewa tanah dari petani dengan maksud

agar petani terlindungi, akan tetapi sempitnya lahan petani dianggap sebagai kendala pencapaian tujuan Inpres tersebut. Baru dua dekade kemudian pemikiran para ekonom pertanian tersebut dianggap tepat sehingga mampu merevisi Inpres tersebut dengan sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan petani tebu.

Studi-studi ekonomi pertanian juga banyak dilakukan dengan mengambil lingkup perekonomian perdesaan. Hal ini wajar mengingat perdesaan senantiasa identik dengan pertanian, dimana para petani berada. Sejak Boeke menuliskan disertasinya di tahun 1910 yang berjudul The Problems of Tropical Colonial Economy, maka ketertarikan para peneliti kepada masalah dualistic pada perekonomian perdesaan menjadi sangat besar. Masalah-masalah tersebut pada hakekatnya bermuara pada relatif terabaikannya sektor pertanian dan perdesaan, akibat keyakinan akan mujarabnya teori pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, setelah Perang Dunia Kedua. Industrialisasi seakan-akan menjadi satu-satunya obat mujarab (panacea) untuk membangun perekonomian negara-negara bekas jajahan. Dengan industrialisasi, struktur ekonomi suatu negara akan semakin seimbang. Padahal, dengan ketidaksiapan (dan ketidakcukupan) sumberdaya modal, teknologi, ketrampilan dan keahlian, proses tersebut dianggap hanya akan menciptakan ketergantungan baru dari negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju (the second generation of dependency). Tampaknya, itulah hakekat dari kerisauan Mubyarto, sebagaimana terungkap dalam awal tulisan ini.

Pertanian di Indonesia pada awalnya merupakan sektor utama dalam perekonomian nasional. Hal ini terlihat pada sumbangannya dalam pendapatan nasional maupun jumlah penduduk yang bermata-pencaharian darinya. Di tahun 1960-an, hampir 60% pendapatan nasional berasal dari pertanian, dengan pangsa tenaga kerja sekitar 60-65%. Dengan posisi sedemikian, tidak dapat disangkal bahwa pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian nasional. Selain itu, perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa sektor ini beberapa kali membuktikan dirinya sebagai buffer perekonomian nasional pada saat resesi maupun krisis ekonomi dunia.

Demikian pentingnya sektor pertanian bagi Indonesia, berbagai tahapan pembangunan nasional lima tahunan kala itu memberikan prioritas pada pembangunan sektor ini, khususnya dalam upaya mencapai dan mempertahankan swasembada pangan (beras). Dilema kemudian terjadi, ---sebagaimana sifat-sifat pertanian di banyak negara--, akibat prioritas pembangunan pada sektor pertanian tersebut tidak senantiasa memberikan resultan sebagaimana dikehendaki, baik dalam pencapaian produksi, produktivitas maupun pendapatan petani. Mengapa demikian? Ada semacam perangkap kemiskinan struktural yang teramat berat di dalam sektor ini, sehingga dorongan pertumbuhan dari luar tidak selalu memperoleh respon petani. 2) Mubyarto mencontohkan bahwa pada tahun 1980-an, sektor pertanian yang pangsanya 30% PDB nasional hanya mampu menyerap 7% kredit perbankan, sementara sektor industri menyerap 28% dan jasa 12%. Pada tahun 1994, penyerapan kredit di sektor pertanian tetap rendah, sekitar 8%, sementara industri mampu menyerap 33% kredit, dan jasa

menyerap 24% kredit. Bagi Mubyarto, sangat sulit dicari penyebabnya jika hanya menyandarkan pada analisis ekonomi pertanian semata. Dilema pertanian subsisten dan kemiskinan perdesaan, dengan demikian, memerlukan analisis multidisiplin (misalnya sosiologi perdesaan, antropologi, dst) untuk dapat memahami persoalan secara menyeluruh.

2) Untuk pemahaman tingkat responsiveness pertanian dari petani yang sifatnya subsisten, dapat dilihat pada Clifton.R.Wharton (Ed)., Subsistence Agriculture and Economic Development. Chicago, 1969.

Dalam perkembangannya, pemikiran-pemikiran multidisiplin mulai mengemuka dalam upaya memahami masalah-masalah pemba-ngunan pertanian di Indonesia. Tampaknya, kala itu para ekonom (pertanian) mulai merasa prihatin akan semakin perlunya mendalami masalah-masalah keadilan yang sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar manusia, disamping sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sementara itu, ilmu ekonomi Neo Klasik yang dipergunakan sebagai alat analisis dianggap tumpul dalam menganalisis dilema tersebut. Oleh karena itulah, para peneliti ekonomi pertanian mulai mengintroduksi studi-studi multidisiplin dan memandang peran moral dalam perilaku petani subsisten.

Beberapa contoh misalnya yang dilakukan oleh Dr. David H. Penny dan Masri Singarimbun dalam Population and Poverty in Rural Java: Some Economic Arithmatic from Sriharjo., Prof. Sajogyo dengan Garis Kemiskinan Sajogyo yang terkenal itu, dan Prof. Mubyarto dalam bukunya Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan. Selain itu, terjemahan buku James Scott The Moral Economy of Peasant menjadi sangat terkenal di Indonesia, Moral Ekonomi Petani.

Sejak itu, studi-studi ekonomi perdesaan yang dilakukan para peneliti ekonomi pertanian Indonesia mulai menjangkau ranah ekonomi kelembagaan, sebagaimana pendekatan yang dikembangkan oleh Gunnar Myrdal. Tampaknya para ekonom pertanian mulai meyakini bahwa pendekatan ekonomi Neo Klasik walaupun diperlukan, akan tetapi tidaklah cukup, karena terlampau mengandalkan pada mekanisme persaingan pasar bebas (free market competition), yang dalam kenyataannya memang sulit dijumpai bentuk murninya pada ekonomi perdesaan. Ekonomi kelembagaan perdesaan dapat menyangkut kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja, kelembagaan perkreditan, kelembagaan sarana produksi, dan sebagainya. Kelembagaan perdesaan dianggap sangat penting untuk menjelaskan fenomena transaksi dalam kegiatankegiatan ekonomi perdesaan, mengingat kurang berkembangnya ekonomi pasar. Berbagai studi yang dilakukan kelompok-kelompok peneliti di SAE (Survey Agro Ekonomi), dan kemudian SDP (Studi Dinamika Pedesaan), dan peneliti-peneliti lain di berbagai universitas menunjukkan dinamika tersebut.

Selaras dengan itu, dalam konteks yang lebih makro, Prof. Mubyarto pada dasarnya telah meletakkan pandangannya dalam konsepsi Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ilmu ekonomi kelembagaan. Pelaksanaan sistem ekonomi demikian harus berdasar etika dan moral Pancasila dan harus dilakukan melalui sistem ekonomi koperasi, ekonomi berdasar kerjasama, dan bukan ekonomi berdasar persaingan bebas. Hanya dengan cara demikian, ekonomi rakyat akan dapat bangkit, dilema kemiskinan, dualistic dan keadilan sosial dapat diatasi.

Ekonomi kelembagaan adalah pendekatan ekonomi yang mengakui bahwa dasar perilaku ekonomi tidaklah selalu merupakan kepentingan-kepentingan yang serasi, tetapi justru merupakan kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan. Pendekatan ini secara jujur mengakui adanya kelangkaan (sebagai masalah) dan tidak hanya memandang kelangkaan itu sebagai data belaka. (Namun) pandangan ekonom kelembagaan adalah bahwa kelangkaan tidak hanya menimbulkan kemungkinan terjadinya pertentangan, tetapi juga bisa berupa (ajakan) tindakan kolektif ( collective action) yang membangun tatanan berdasar hubungan saling ketergantungan. Ekonomi kelembagaan menganggap efisiensi sebagai prinsip yang bersifat universal, karena ia memecahkan masalah kelangkaan melalui cara kerja-sama.... (yang) pasti tidak akan terjadi bila keserasian kepentingan justru sudah dianggap ada..... kerjasama timbul karena kebutuhan akan terciptanya

keserasian baru dari berbagai kepentingan yang berbeda-beda. 3)

3) Mubyarto, Ekonomi Pancasila : Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM. PUSTEP UGM, Yogyakarta, 9 Desember 2003. Halaman 10-11.

Dalam konteks ekonomi pertanian dan perdesaan, kuatnya perhatian dan pemihakan para ekonom pertanian pada petani telah mendorong berbagai studi, baik secara langsung maupun tidak langsung senantiasa berkaitan dengan upaya menemukenali tentang penanggulangan kemiskinan mereka, dalam suatu kerangka yang lebih merata dan berkeadilan. Sekedar beberapa contoh, hal itu tampak dalam berbagai pembahasan ekonom pertanian, misalnya tentang Growth and Equity in Indonesian Agricultural Development (Perhepi, 1982), Pembangunan Pertanian dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perhepi, 1993), Kemiskinan : Peranan Sistem Pasar (DH.Penny, Sajogyo, UI Press, 1990), Pertanian dan Pedesaan Indonesia Dalam Transisi (Perhepi, 1996), serta berbagai studi dan tulisan yang berkenaan dengan Program Inpres Desa Tertinggal (Mubyarto, Sajogyo, dan lainnya). Secara khusus, Agus Pakpahan mengung-kapkan keprihatinannya terhadap dinamika kehidupan petani (perkebunan) yang senantiasa bergelimang dalam kemiskinan dan keterbelakangan, dalam

Petani Menggugat (2004). Bahkan, beberapa bulan sebelum wafat, Prof. Mubyarto masih sempat mengingatkan akan rapuhnya teori ekonomi Neo Klasik dalam menganalisis dilema kemiskinan, dengan mengambil ilustrasi Grameen Bank-nya Prof. Muhammad Yunus di Bangladesh, dalam Teori Ekonomi dan Kemiskinan (2004).

Dari refleksi singkat perjalanan pemikiran-pemikiran para ekonom pertanian Indonesia tersebut, terlihat jelas upaya-upaya penerapan pendekatan yang semakin kritis dalam mendalami persoalan ekonomi pertanian nasional. Di lain pihak ada benang merah dari pemikiran-pemikiran tersebut, bahwa masalah kemiskinan, pemerataan dan keadilan sosial merupakan dilema utama pembangunan pertanian dan perdesaan. Kunci pemecahan masalah kemiskinan di perdesaan tidaklah mungkin diatasi dengan mengabaikan upaya pembangunan pertanian dan perdesaan.

MENYONGSONG ESOK :

KERISAUAN EKONOMI PERTANIAN KITA

Banyak hal telah difikirkan, dirujuk, dianalisis dan didiskusikan oleh para ekonom pertanian Indonesia, dan beberapa telah diamalkan dalam berbagai kebijakan. Namun demikian, banyak hal masih menjadi keprihatinan. Adakah yang salah dengannya?

Keprihatinan utama saat ini pada dasarnya bertumpu pada masih tetap tertinggalnya tingkat hidup dan kesejahteraan petani-petani di perdesaan. Dinamika ekonomi nasional selama ini ternyata masih belum memberikan iklim yang baik bagi berkembangnya usaha pertanian perdesaan. Nilai tukar tidak semakin baik, bahkan semakin menjauh dari harapan mereka.

Di bulan Mei 2004, Konperensi Nasional para ekonom pertanian yang tergabung dalam PERHEPI telah mengkristalkan pemikiran akan kebutuhan untuk segera merekonstruksi dan merestrukturisasi pembangunan pertanian, menyongsong hari depan petani dan pertanian menjadi lebih baik. Bagi petani, hari depan yang lebih baik adalah kehidupan yang lebih produktif, bermartabat dan lebih sejahtera. Bagi pertanian,

pembangunan yang lebih baik adalah kegiatan yang lebih berdaya saing (produktif dan efisien).

Sampai saat ini, para ekonom pertanian sangat prihatin terhadap dinamika yang terjadi, khususnya dengan apa yang menjadi resultan dalam pembangunan pertanian selama ini. Negara ini pada dasarnya adalah negara agraris, negara dengan sumberdaya dasar pertanian. Akan tetapi mainstream pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini masih belum mendasarkan pada upaya-upaya peningkatan kapabilitas sumberdaya pertaniannya. Agribisnis hanyalah tetap sebagai jargon peningkatan daya saing pertanian yang tidak dilakukan dalam arah yang jelas. Petani, pekebun dan nelayan sebagai aktor utama pembangunan pertanian tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih produktif, lebih bermartabat dan lebih sejahtera, bahkan cenderung semakin tertinggal dibandingkan aktor pembangunan lainnya. Indikator-indikator sosial ekonomi menunjukkan keprihatinan itu.

Pemerintah telah menetapkan Perpres No.7/2005 tentang RPJMN 2004-2009 sebagai komitmen politik pembangunan jangka menengah yang akan dilakukan pemerintahan baru tersebut. Pembangunan pertanianpun dalam Bab 19 diletakkan landasan pembangunannya dalam tajuk Revitalisasi Pertanian. Bahkan di bulan Juni 2005 lalu beberapa rancangan untuk mengimplementasikan revitalisasi pertanian dicanangkan oleh Presiden di Jatiluhur. Dalam rencana tersebut, revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk

mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja terutama di perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk maksud tersebut, diletakkan sasaran, arah kebijakan dan berbagai program kebijakan serta program-program pendukungnya.

Secara akademik, pertanyaan penting yang perlu didiskusikan adalah: Apakah pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan dalam RPJMN tersebut diyakini mampu mengatasi akar permasalahan pertanian? Akankah program-program tersebut benar-benar mampu menjadi instrumen yang tepat dan mujarab bagi upaya untuk merevitalisasi pertanian yang sesungguhnya? Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat penting untuk didiskusikan secara akademik untuk memperoleh perspektif arah yang tepat bagi pembangunan (pertanian) ke depan.

Bagi para ekonom pertanian, sebagai negara yang tumbuh dengan bagian terbesar sumberdaya dasar pertanian dan penduduk dengan mata pencaharian utama pertanian, maka pembangunan pertanian seyogyanya menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Tidaklah salah jika pertanian mengemban fungsi ekonomi, sosial dan ketenagakerjaan serta fungsi ekologi. Akan tetapi, menjadi persoalan besar manakala kedudukan dan fungsi yang sangat penting pada pertanian tersebut tidak lagi mampu merefleksikan hal-hal mendasar yang diharapkan. Hal-hal mendasar tersebut adalah: (a) Dalam perspektif makro, pertanian tidak mampu

menunjukkan dirinya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang produktif dan kompetitif; (b) Secara mikro, kegiatan-kegiatan pertanian menjadi semakin jauh dari harapan bagian terbesar pelakunya, para petanipekebun-peternak-nelayan, menjadi tumpuan kehidupan menjanjikan yang memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya. (c) Bahkan dari aspek-aspek wilayah (spasial), kegiatan-kegiatan pertanian dalam lingkup luas tidak mampu menjadi daya dorong pembangunan wilayah dan perdesaan, yang justru bagian terbesar pelaku dan kegiatan tersebut berada di dalamnya.

Mencermati potret pertanian kita saat ini, tampaknya dinamika yang memprihatinkan tersebut di atas sedang kita alami. Keunggulan komparatif bidang pertanian yang dimiliki tidak mampu diterjemahkan oleh sistem ekonomi yang dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif. Dalam kurun lebih empat dekade, data makro nasional menunjukkan bahwa pergeseran struktur ekonomi makro (penurunan PDB pertanian) yang secara cepat terjadi, tidak secara harmonis diikuti dengan penurunan