=a [e[ bw [^[zs` g g =stgbsfw` esda^s`yg`kpu-sarolangunkab.go.id/download/laporan penyelenggaraan...
TRANSCRIPT
Page | 1
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2015
KPU KABUPATEN SAROLANGUN
Disusun oleh :
Subbag Program dan Anggaran
Subbag Teknis dan Hubmas
Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Subbag Hukum
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
2016
Page | 2
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis telah disuratkan
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Sesuai Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi “Penyelenggaraan Pemilihan
menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan kata
lain KPU sebagai institusi resmi pengemban amanah sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
Berdasarkan amanah tersebut KPU khususnya KPU Kabupaten Sarolangun setelah
menyelenggarakan semua tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU, perlu
melaporkan dan menyampaikan hasil penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Jambi Tahun 2015 kepada KPU Provinsi Jambi. Penyampaian laporan ini juga diatur
dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 11 huruf m.
Selain itu laporan ini disusun guna memenuhi hak masyarakat khususnya warga Jambi
untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi yang melekat pada setiap diri warga Negara ini
dijamin oleh Konstitusi. Pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk memgembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak atas informasi ini
kemudian diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepada setiap warga
negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan politik.
B. Maksud dan Tujuan
- Maksud
Laporan ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan hasil
penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 dimulai
dari proses persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi penyelenggaraannya.
Page | 3
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
- Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari laporan ini adalah :
1. Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun
2015;
2. Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam
mengaktualisasikan setiap program dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Jambi Tahun 2015;
3. Terciptanya kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan informasi penyelenggaraan
Pemelihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015, sekaligus sebagai
dokumentasi KPU Kabuopaten Sarolangun;
4. Terpenuhinya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sarolangun kepada KPU Provinsi Jambi.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup laporan ini terbatas pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun
mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan.
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang
5. Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Page | 4
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota
10. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota
11. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
13. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
14. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
15. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota
16. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota
17. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Page | 5
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
18. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 309/KEP.GUB/BPKAD-5.2/2015 tentang Standar Biaya
Khusus Honorarium Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jambi untuk Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2015
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-005/2015
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2015
Page | 6
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
BAB II
KEGIATAN
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, bahwa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun
2015 dibagi 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
Berikut ini akan dipaparkan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan tahapan masing-masing
yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun :
A. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun membentuk badan
penyelenggara pemilu untuk tingkatan
kecamatan dan desa dengan melakukan
pengumuman pendaftaran calon Panitia
Pemilihan Kecamatan dan Panitia
Pemungutan Suara pada tanggal 06 Mei
2015 melalui surat Nomor : 21/KPU-kab-005.435316/IV/2015 dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Tanggal/ Waktu 1. Waktu Penerimaan
Pendaftaran 30 April s.d 14 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00
WIB
2. Tes Tertulis 10 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00 WIB
3. Pengumuman Tes Tertulis 13 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00 WIB
4. Tes Wawancara 15 s.d 16 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00 WIB
5. Pengumuman Hasil Tes Seleksi
18 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00 WIB
6. Pelantikan 01 Juni 2015 s.d 03 Juni 2015
Pukul 08:00-16:00 WIB
Tes Wawancara calon PPK oleh komisioner
Page | 7
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Dari proses seleksi 130-an orang yang memasukkan berkas ke KPU Kabupaten
Sarolangun, setelah berkas-berkas tersebut diseleksi
maka tinggal 98 orang yang bisa mengikuti seleksi tes
tertulis dan wawancara pada tanggal 10 Mei 2015
mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Setelah
pemeriksaan hasil seleksi tes tertulis maka nama-
nama yang lulus tes tertulis di umumkan pada tanggal
13 Mei 2015 untuk bisa mengikuti seleksi melalui tes wawancara. Pada tanggal 15 s/d 16 Mei
2015 dilakukanlah seleksi wawancara, dan hasil seleksi tersebut dimusyawarahkan oleh
komisioner untuk di umumkan pada tanggal 18 Mei 2015. Nama-nama calon PPK yang lulus tes
wawancara tersebut kemudian di undang oleh KPU Kabupaten Sarolangun untuk kemudian di
lantik dan di bimtek di aula KPU Kabupaten
Sarolangun pada tanggal 1 Juni 2015. PPS juga
dibentuk oleh KPU Kabupaten Sarolangun yang
berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi
syarat berdasarkan peraturan yang berlaku. PPS
berjumlah 3 (tiga) orang di setiap desa/kelurahan
yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah PPS se-Kabupaten
Sarolangun adalah 3 (tiga) orang dikali 158 desa/kelurahan jadi berjumlah 474 orang.
2. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Melakukan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dimulai
pada tanggal 9 September sampai dengan 8 November 2015. Sebanyak 3.892 orang (7 orang x
556 TPS) KPPS ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
Ditambah dengan Satlinmas pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2 orang
pada masing– masing TPS yang berjumlah 1.112 orang.
B. Pengolahan Data dan Daftar Pemilih
1. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Analisis Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota dikatakan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk
Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sarolangun
Pelantikan Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Cermin Nan Gedang
Page | 8
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau
Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual Data Pemilih dan selanjutnya
digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
Untuk mewujudkan Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat maka kegitan ini di dukung oleh
suatu sistem yaitu Sistem Informasi Data Pemilih. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu
atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
Proses pemutakhiran data pemilih ini di awali dengan penyerahan Data Agregat
Kependudukan per Kecamatan (DAK2) oleh Menteri Dalam Negeri RI kepada KPU RI pada
tanggal 17 April 2015 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 3 Juni
2015. Kemudian KPU RI membagikan DAK2 dan DP4 tersebut kepada masing-masing KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun Rekap DAK2 untuk Kabupaten Sarolangun tersebut adalah :
Rekap hasil analisis DP4 Kabupaten Sarolangun pada portal sidalih yaitu :
Kecamatan
Jumlah
Dibawah Umur
Dibawah Umur
Umur diatas
90 tahun
Pemilih Pemula
Disabilitas Pria Wanita Total Belum Kawin
Sudah Kawin
AIR HITAM 0 2 22 262 22 11.946 10.465 22.411
BATANG ASAI 0 0 24 291 36 7.805 7.678 15.483
BATHIN VIII 0 0 15 233 18 9.073 8.432 17.505
CERMIN NAN GEDANG
0 1 27 147 5 5.330 5.090 10.420
LIMUN 0 0 36 225 21 7.562 7.120 14.682
MANDIANGIN 0 2 40 388 33 15.281 13.681 28.962
Page | 9
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
PAUH 0 0 21 261 10 11.268 10.105 21.373
PELAWAN 0 1 56 410 28 14.839 13.571 28.410
SAROLANGUN 0 0 52 742 25 22.025 20.749 42.774
SINGKUT 0 0 65 396 16 15.573 14.324 29.897
TOTAL 0 6 358 3.355 214 120.702 111.215 231.917
Pada tanggal 27 April 2015 Ketua KPU RI melayangkan Surat Edaran Nomor
186/KPU/IV/2015 tentang Pengangkatan Operator SIDALIH. Menindaklanjuti SK Ketua KPU di
atas, diterbitkan SK Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun Nomor
15/Kpts/SesKab/005.435316/Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pengangkatan Operator
SIDALIH KPU Kabupaten Sarolangun. Adapun Operator tersebut terdiri dari :
No Nama Operator Kecamatan 1 Dede Riky Satrya Sarolangun & Bathin VIII 2 Fauzil Hidayat Pelawan & Singkut 3 Arif Hamdun Mandiangin & Air Hitam 4 Rivo Hardino Limun & Pauh 5 Andri Gusnadi Cermin Nan Gedang & Batang Asai
Untuk menambah pengetahuan operator yang telah ditunjuk, maka Ketua KPU
mengundang operator SIDALIH dalam bimbingan teknis aplikasi SIDALIH berdasarkan surat
Ketua KPU Nomor 591/UND/X/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Undangan Bimbingan Teknis
Aplikasi SIDALIH yang diadakan pada tanggal 8 s/d 10 Juni 2015 bertempat di hotel Novotel
Mangga Dua Square Jakarta. Acara ini dihadiri oleh saudara Dede Riky Satriya. Setelah
pelaksanaan bimtek ini maka KPU Kabupaten Sarolangun juga mengadakan Bimbingan Teknis
Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPK (Panitia Pemilihan Kegiatan) pada tanggal 16 Juni 2015
yang bertempat di aula KPU Kabupaten Sarolangun. Kemudian pada tanggal 24 s/d 25 Juni 2015
KPU Provinsi Jambi juga melakukan kegiatan yang sama yang diperuntukkan kepada KPU
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Sementara KPU Provinsi melaksanakan kegiatan, KPU
Kabupaten Sarolangun juga melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data untuk Panitia
Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada tanggal 24 s/d
26 Juni 2015.
Pada tanggal 25 Juni 2015 KPU Kabupaten Sarolangun menerima data pemilih hasil
sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir pada portal SIDALIH dan selanjutnya tanggal 26 Juni 2015
operator mulai mengolah data tersebut untuk menyusun daftar pemilih (Model A-KPU). Hasil
penyusunan tersebut dirapatkan pada rapat Pokja Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 29
Page | 10
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Juni 2015 dan esoknya (tanggal 30 juni 2015) KPU Kabupaten Sarolangun melakukan koordinasi
dan penyerahan DP4 hasil sinkronisasi dengan PANWAS Kabupaten Sarolangun.
Melihat hasil dari sinkronisasi, maka pada tanggal 1 Juli 2015 KPU Kabupaten Sarolangun
melakukan Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dengan seluruh PPK dalam Kabupaten
Sarolangun yang menghasilkan penambahan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
dari 556 PPDP menjadi 595 PPDP. Kemudian, esoknya (tanggal 2 Juli 2015) KPU Kabupaten
Sarolangun mengundang pihak-pihak terkait dalam Rapat Pleno yang bertempat di Aula KPU
Kabupaten Sarolangun. Adapun hasil dari rapat pleno tersebut adalah menetapkan :
1. Penambahan jumlah PPDP dari 556 PPDP menjadi 595 PPDP
2. Standar Operation Prosedur (SOP) untuk PPDP terdiri dari :
a. Beri tanda centang di dalam kolom ketarangan A-KPU untuk pemilih yang telah sesuai
dan benar
b. Coret dengan spidol merah untuk pemilih yang tidak dikenal, belum berumur 17 tahun,
meninggal dunia, TNI/POLRI dan pindah domisili
c. Catat pemilih baru di formulir model AA.KPU untuk pemilih yang sudah berumur 17
tahun, TNI/POLRI yang sudah menjadi rakyat biasadan nama yang belum tercantum
dalam model A-KPU
d. PPDP tidak dibenarkan membuat data baru
e. Memberikan tanda bukti apabila telah melakukan pendataan daftar pemilih dengan
menyerahkan model AA.1-KWK KPU kepada daftar pemilih
f. Menempelkan stiker tanda terdaftar sebagai pemilih model AA.2-KWK KPU di rumah
yang telah selesai melakukan pendataan
g. Setelah selesai melakukan pendataan daftar pemilih/data yang sudah dicoklit, direkap
di dalam lembaran kendali internal dan diserahkan kepada PPS
3. Model A-KPU yang sudah digandakan diberikan plastik jilid untuk cover depan dan
belakang untuk setiap TPS agar tidak mudah rusak.
2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Pada tanggal 3 Juli 2015 operator SIDALIH telah selesai menyusun Daftar Pemilih (model
A-KPU) kemudian digandakan sebanyak 2 (dua) rangkap sampai tanggal 6 Juli 2015 untuk
diturunkan ke masing-masing kecamatan dalam kabupaten Sarolangun. Data tersebut kemudian
di adakan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP di lapangan. Pada tanggal 4 Juli 2015,
pengadaan stiker tanda terdaftar sebagai pemilih model AA.2 KWK KPU yang diadakan oleh KPU
Provinsi sampai di KPU Kabupaten Sarolangun. Stiker ini juga langsung didistribusikan untuk
Page | 11
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
proses pencoklitan. Untuk mengecek proses
distribusi stiker pencoklitan tersebut maka
KPU Sarolangun pada tanggal 4 dan 7 Juli
2015 langsung melakukan monitoring
langsung ke lapangan. Proses pencoklitan ini
berjalan sampai tanggal 19 Agustus 2015.
Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran
ini dimulai tanggal 20 s/d 26 Agustus 2015.
Daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPS) tersebut kemudian direkapitulasi di tingkat
desa/kelurahan dan disampaikan kepada PPK tanggal 27 s/d 29 Agustus 2015. Sementara
rekapitulasi ditingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2015.
Pada tanggal 31 Agustus 2015 KPU Kabupaten Sarolangun mengadakan rapat pleno
pemutakhiran data pemilih terkait dengan banyaknya data yang ganda dan hilang. Tanggal 1
September 2015, para operator sibuk membersihkan data-data yang ganda tersebut, setelah itu
barulah pada tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Sarolangun mengadakan Rapat Pleno
Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Adapun Rekapitulasi DPS
tersebut adalah :
NO KECAMATAN DESA TPS JUMLAH
JUMLAH LK PR
1 AIR HITAM 9 46 8.588 7.849
16.437
2 BATHIN VIII 15 42 7.344 7.123
14.467
3 BATANG ASAI 23 56 6.529 6.650
13.179
4 CERMIN NAN GEDANG 10 25 4.187 4.134
8.321
5 LIMUN 16 48 6.660 6.463
13.123
6 MANDIANGIN 28 75 12.573 11.666
24.239
7 PAUH 14 42 8.984 8.286
17.270
8 PELAWAN 14 59 10.541 10.218
20.759
9 SAROLANGUN 16 90 18.210 17.742
35.952
10 SINGKUT 13 73 13.572 13.138
26.710
JUMLAH 158 556 97.188 93.269
190.457
Monitoring pencoklitan oleh PPDP di Kecamatan Limun
Page | 12
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Setelah ditetapkan, DPS tersebut kemudian kembali diturunkan ke lapangan untuk
ditanggapi oleh masyarakat, hingga tanggal 12 September 2015 KPU Kabupaten Sarolangun
kembali melakukan monitoring terhadap kegiatan ini.
Dalam rangka menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pemutakhiran data pemilih
pada pemilihan serentak tahun 2015 maka KPU RI mengundang operator dan divisi pemutakhiran
data yang ada pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 16 s/d 17 September
2015 yang bertempat di Hotel Shangri La Surabaya.
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1)
Pada tanggal 20 s/d 22 September 2015 dilakukanlah perbaikan terhadap DPS yang sudah
diturunkan ke PPK PPS yang ada dilapangan, hingga pada tanggal 23 September 2015 KPU
Kabupaten Sarolangun melakukan rapat
koordinasi terhadap DPS perbaikan tersebut.
Setelah itu, tanggal 30 September, KPU
Kabupaten sarolangun mengadakan Monitoring
terhadap Rekapitulasi DPS hasil perbaikan
(DPSHP) di masing-masing kecamatan. Dari
hasil monitoring tersebut, PANWAS Kabupaten
Sarolangun memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan DPSHP tersebut.
Menyikapi hal tersebut maka tanggal 1 Oktober 2015 KPU Kabupaten Sarolangun
melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari PANWAS Kabupaten
Sarolangun tersebut. Setelah adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi PANWAS tersebut maka
pada tanggal 2 Oktober 2015 KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan (DPSHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Setelah penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) ini, tetap belum
bisa menjamin bahwa seluruh
masyarakat yang mempunyai hak
pilih sudah terdaftar sepenuhnya di
dalam DPT tersebut. Oleh sebab
itu, tanggal 13 s/d 20 Oktober 2015
dilakukannlah pendataan dan
penyusunan terhadap pemilih yang
belum terdaftar di dalam DPT untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1).
Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih
Rapat Pleno Penetapan DPTb-1
Page | 13
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Tanggal 21 Oktober 2015 KPU Kabupaten Sarolangun mengundang PPK dalam rangka Rapat
Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Tambahan.
Dari tanggal 22 s/d 26
Oktober 2015 DPTb-1 tersebut
di proses di tingkatan PPS dan
diserahkan ke PPK untuk
direkapitulasi. KPU Kabupaten
Sarolangun kemudian
melaksanakan Rekapitulasi
dan Penetapan DPTb-1 di
tingkat kabupaten tanggal 27
Oktober 2015 di Aula KPU
Kabupaten Sarolangun. Namun melihat masih banyaknya pemilih yang belum terdaftar kedalam
DPT yang berimbas pada menggendutnya DPTb-1, serta pengaruhnya terhadap
ketidaktersediaan surat suara dan memperhatikan partisipasi pemilih pada pemilih terakhir, maka
pada tanggal 4 November 2015 PANWAS Kabupaten Sarolangun meminta KPU Kabupaten
Sarolangun untuk melaksanakan penetapan ulang DPT dan DPTb1 berdasarkan surat
Rekomendasi Nomor 87/PANWAS/SRL/XI/2015.
Menindaklanjuti surat rekomendasi dari PANWAS tersebut, KPU Kabupaten Sarolangun
kemudian kembali melakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 perubahan
pada tanggal 7 November 2015. Adapun hasil rekapitulasi DPT perubahan tersebut adalah :
No. Nama Kecamatan Jumlah
Desa/Kel Jumlah
TPS
Jumlah Pemilih
L P L + P + N
1. AIR HITAM 9 46 8.659 7.929 16.588
2. BATANG ASAI 23 56 6.376 6.473 12.849
3. BATHIN VIII 15 42 7.463 7.240 14.703
4. CERMIN NAN GEDANG 10 25 4.172 4.127 8.299
5. LIMUN 16 48 6.428 6.269 12.697
6. MANDIANGIN 28 75 13.312 12.414 25.726
7. PAUH 14 42 8.688 8.091 16.779
8. PELAWAN 14 59 10.580 10.270 20.850
9. SAROLANGUN 16 90 17.527 17.173 34.700
10. SINGKUT 13 73 13.950 13.559 27.509
TOTAL 158 556 97.155 93.545 190.700
Rapat Koordinasi DPTb dengan PPK
Page | 14
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Sedangkan rekapitulasi DPTb-1 perubahan tersebut adalah :
No. Nama Kecamatan Jumlah Desa/K
el
Jumlah TPS
Jumlah Pemilih
L P Nihil L + P + N
1. AIR HITAM 6 10 18 16 0 34
2. BATANG ASAI 11 16 31 24 0 55
3. BATHIN VIII 6 8 10 9 0 19
4. CERMIN NAN GEDANG 3 3 5 3 0 8
5. LIMUN 8 11 23 10 0 33
6. MANDIANGIN 11 17 15 21 0 36
7. PAUH 5 8 9 12 0 21
8. PELAWAN 8 12 27 18 0 45
9. SAROLANGUN 6 17 51 36 0 87
10. SINGKUT 7 14 25 35 0 60
TOTAL 71 116 214 184 0 398
Data di atas tersebut kemudian diturunkan kepada PPK PPS sebagai bahan acuan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan 1 (DPTb-1) yang dipakai hingga pada hari
pencoblosan 9 Desember 2015.
C. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis
1. Persiapan Sosialisasi
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 KPU
Sarolangun berpegang pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan
Partisipasi masyarakat. Selain itu KPU Sarolangun juga bergantung pada anggaran yang telah di
anggarkan oleh KPU Provinsi Jambi.
KPU Kabupaten Sarolangun melakukan rapat persiapan sosialisasi pada tanggal 8 Oktober
2015 setelah anggaran sosialisasi di kirim
oleh KPU Provinsi Jambi. Dalam rapat
tersebut KPU menyusun segmentasi,
metode bentuk dan waktu pelaksanaan
sosialisasi. Dalam rapat tersebut
disepakatilah segmentasi sosialisasi KPU
Kabupaten Sarolangun adalah pemilih
pemula, pemilih keagamaan, pemilih
perempuan, organisasi kepemudaan, dan Sosialisasi pada Majlis Taklim Nurul Iman
Page | 15
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
kaum marjinal. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode tatap muka, bentuk sosialisasi
adalah kuliah umum dan waktu pelaksanaan sosialisasi yaitu mulai tanggal 13 Oktober 2015
sampai dengan 21 Oktober 2015.
Selain sosialisasi yang dilaksanakan langsung oleh KPU Sarolangun, sosialisasi juga
dilaksanakan oleh PPK. KPU Sarolangun hanya mengirimkan dana sosialisasi tingkat kecamatan
kepada PPK. Sedangkan segmentasi, metode, bentuk dan waktu sosialisasi ditentukan sendiri
oleh PPK. Peran KPU Kabupaten Sarolangun
hanya memonitoring pelaksanaan sosialisasi di
PPK.
Selain membahas bentuk sosialisasi tatap
muka, KPU Sarolangun juga membahas sosialisasi
dalam bentuk penyebaran bahan sosialisasi seperti
pamflet, poster dan leaflet. Penyebaran bahan ini
disepakati akan dilakukan di tempat-tempat
keramaian dan tempat-tempat umum yang banyak di kunjungi oleh khalayak ramai.
Selain hal diatas, KPU Sarolangun juga merencanakan sosialisasi yang berjudul “hit and
run”. Sosialisasi ini adalah ide terbaru dari KPU Provinsi Jambi dimana dalam sosialisasi ini KPU
mendatangi murid-murid sekolah dasar untuk diminta menulis surat kepada orang tua mereka
yang isinya meminta orang tua mereka datang ke TPS pada hari pemungutan suara yaitu 9
Desember 2015. Diharapkan dengan metode sosialisasi ini, para orang tua yang mendapatkan
surat dari anaknya akan tergerak hatinya untuk dating ke TPS pada hari pemungutan dan
penghitungan suara sehingga partisipasi pemilih pada pemilihan kali ini menjadi maksimal.
2. Pelaksanaan Sosialisasi
a. Sosialisasi Tatap Muka
Sesaat setelah
anggaran sosialisasi
dikucurkan oleh KPU
Provinsi Jambi, KPU
Kabupaten Sarolangun
segera melakukan
koordinasi internal dan
mempersiapkan kegiatan Sosialisasi Bersama Siswa Siswi SMA 1, SMA 7 dan SMK 13
Sarolangun
Sosialisasi pembagian poster pada pengguna jalan
Page | 16
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
sosialisasi tatap muka. Mulai dari menyiapkan undangan, administrasi, ruangan dan akomodasi
peserta.
Sosialisasi pertama dilakukan kepada wartawan se Kabupaten Sarolangun pada tanggal 13
Oktober 2015 di Aula Kabupaten Sarolangun. Sosialisasi ini bertujuan memberikan gambaran
kepada media massa di Kabupaten Sarolangun tentang proses pelaksanaan pemilukada agar
dalam memberitakan proses tahapan, wartawan dapat memberitakannya secara berimbang
melalui semua sudut pandang termasuk sudut pandang penyelenggara dan tahapan.
Sosialisasi ke dua dilaksanakan kepada majelis ta’lim Nurul Iman RT.8 Kelurahan
Aurgading pada tanggal 14 Oktober
2015. Sosialisasi ini merupakan
segmentasi pemilih wanita. Karena
anggota pengajian ini adalah para ibu-
ibu. Kemudian, sosialisasi dilaksanakan
di Aula KPU Kabupaten Sarolangun bagi
segmen pemilih pemula. Dalam hal ini
yang di undang adalah siswa-siswi kelas
tiga dari SMA 1, SMA 7 dan SMK 13 Sarolangun. Sosialisasi ini bertujuan untuk memicu pemilih
pemula untuk mengginakan hal pilihnya.
Sosialisasi berlanjut pada Majlis Ta’lim Darussalam Desa Bernai dengan segmentasi
pemilih keagamaan dan perempuan. Sosialisasi ini bertujuan agar para tokoh-tokoh keagamaan
yang berada di desa bernai dapat menyampaikan pesan pentingnya memilih kepada jamaah dan
masyarakat sekitar.
Selanjutnya KPU Sarolangun juga melakukan sosialisasi pada guru-guru Sekolah Dasar 03
dan 02 Sarolangun yang berlangsung pada 17 Oktober 2015. Pada hari dan tanggal yang sama
sosialisasi juga diberikan pada Majlis
Ta’lim Desa Lubuk Sepuh.
Sosialisasi juga dilakukan
kepada organisasi kepemudaan yang
menjadi ujung tombak masa depan
bangsa. Yakni organisasi seperti
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),
Persatuan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda
Ansor dan Gerakan Mahasiswa Sarolangun.
Sosialisasi Bersama Organisasi Kepemudaan
Sosialisasi Bersama Suku Anak Dalam
Page | 17
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
KPU Sarolangun melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula sebanyak dua kali. Yang
kedua ialah sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Aula KPU Kabupaten
Sarolangun yang di hadiri oleh siswa-siswi kelas 3 SMK 1, SMK 4 dan MAN Sarolangun.
Terakhir KPU Sarolangun melakukan sosialisasi khusus kepada warga Suku Anak Dalam di
Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang. Sosialisasi ini melibatkan KPU Provinsi Jambi
yang langsung turun memonitoring pelaksanaanya pada tanggal 21 Oktober 2015. Diharapkan
dari sosialisasi ini masyarakat suku anak dalam tidak merasa terpinggirkan. Agar suara mereka
juga ikut hadir dalam membangun Provinsi Jambi ke depan.
Berikut jadwal Sosialisasi tatap muka KPU Kabupaten Sarolangun:
NO PESERTA TEMPAT TANGGAL
1 Wartawan se-Kab. Sarolangun Aula kpu 13 Oktober 2015
2 Majlis ta`lim Langgar Nurul Iman Rt. 08 Kel. Aurgading 14 Oktober 2015
3 SMA1, SMA 7, SMK 13 Sarolangun Aula KPU 15 Oktober 2015
4 Majlis ta`lim Darussalam Bernai Desa Bernai 15 Oktober 2015
5 Guru SD 02 Sarolangun Kelurahan Dusun Sarolangun 17 Oktober 2015
6 Guru SD 03 Sarolangun Kelurahan Pasar Sarolangun 17 Oktober 2015
7 Majlis ta`lim Lubuk sepuh Desa lubuk Sepuh 17 Oktober 2015
8 HMI, PMI, GMS, GP ANSOR Aula KPU 19 Oktober 2015
9 SMK 4, SMK 1, MAN Aula KPU 21 Oktober 2015
10 Suku anak dalam Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang 21 Oktober 2015
b. Monitoring dan Supervisi Sosialisasi yang dilakukan oleh PKK
Selain melaksanakan sosialisasi KPU Kabupaten Sarolangun juga melakukan supervisi dan
monitoring sosialisasi yang dilakukan PPK. Sebanyak 10
PPK se-Kabupaten Sarolangun sudah di berikan anggaran
untuk melaksanakan sosialisasi.
Tahap awak KPU Sarolangun
menginstruksikan kepada setiap
PPK untuk menjadwalkan sosialisasi
tatap muka. Untuk segmentasi,
metode dan bentuk sosialisasi, KPU
membebaskan setiap PPK untuk berkreasi.
Berikut jadwal sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat PPK:
Sosialisasi Pemilih Pemula di Kecamatan Mandiangin
Sosialisasi Pemilih Pemula di Kecamatan Mandiangin
Page | 18
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
NO KECAMATAN TANGGAL TEMPAT
1 Sarolangun 5 November 2015 Aula Kantor Camat Sarolangun
2 Bathin VIII 3 November 2015 Aula Kantor Camat Bathin VIII
3 Mandiangin 28 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Mandiangin
4 Air Hitam 24 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Air Hitam
5 Pauh 26 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Pauh
6 Pelawan 28 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Pelawan
7 Singkut 24 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Singkut
8 Limun 1 November 2015 Aula Kantor Camat Limun
9 Cermin Nan Gedang 27 – 28 Oktober 2015 MAN Teluk Tigo dan Kantor Desa Lubuk Resam
10 Batang Asai 1 November 2015 Aula Kantor Camat Batang Asai
c. Penyebaran bahan Sosialisasi
Selain melaksanakan sosialisasi berbentuk tatap muka KPU Kabupaten Sarolangun juga
melaksanakan penyebaran
bahan sosialisasi. Bahan
sosialisasi berupa poster dan
stiker. Seluruh bahan sosialisasi
di desain dan dicetak oleh KPU
Provinsi Jambi. Tugas KPU
Sarolangun hanya membantu
menyebarkan bahan sosialisasi
tersebut.
KPU Kabupaten
Sarolangun menerima bahan
sosialisasi pada tanggal 21
Oktober 2015 sebanyak 2.180
buah stiker dan 2.180 buah
poster. Stiker dan poster ini
didistribusikan ke kecamatan
dan desa melalui PPK dengan
rincian 100 lembar stiker untuk
10 kecamatan dan 100 lembar
Penyebaran Bahan Sosialisasi
Penyebaran Bahan Sosialisasi
Page | 19
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
poster untuk 10 kecamatan serta 1.580 lembar stiker untuk 158 desa/kelurahan dan 1.580 lember
poster untuk 158 desa/kelurahan. Sedangkan sisanya sebanyak 500 lembar stiker dan 500 lembar
poster disebarkan langsung oleh KPU Kabupaten Sarolangun.
KPU Kabupaten Sarolangun membentuk tim untuk menyebarkan bahan sosialisasi.
Dikarenakan pada saat itu hampir seluruh komisioner dan sekretariat KPU sedang sibuk
melaksanakan tahapan sosialisasi tatap muka, maka tim yang dibentuk KPU adalah tim dari
mahasiswa dan siswa sekolah menengah kejuruan yang sedang melaksanakan praktek kerja
lapangan di KPU Kabupaten Sarolangun. Tim ini dikoordinir langsung oleh Kepala Subbagian
Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sarolangun. Tim bergerak mulai dari tanggal 1 – 5
November 2015.
d. Sosialisasi “Hit and Run”
Menjelang hari pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara, KPU Provinsi Jambi
menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Sarolangun
untuk melaksanakan sosialisasi yang simpel dan tidak
memerlukan anggaran dana yang banyak. Hal ini
merupakan suatu bentuk kreatifitas untuk
memaksimalkan sosialisasi meski minim
dana. KPU Provinsi Jambi menamai
sosialisasi ini dengan sebutan “hit and
run”.
Hit and run adalah sosialisasi
yang di tujukan untuk orang tua murid
sekolah dasar (SD) dan sekolah
menengah pertama (SMP) dengan cara
menyuruh murid SD dan SMP tersebut
membuat surat cinta untuk orang tua mereka yang isinya adalah ajakan datang ke TPS pada hari
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Diharapkan dengan adanya surat cinta ini
orang tua murid SD dan SMP tersebut dapat terenyuh hatinya dan mau datang ke TPS pada
tanggal pencoblosan.
Sosialisasi hit and run dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2015 di enam sekolah yaitu
SD 44, SD 02, SD 03 Sarolangun serta SMP 17, SMP 01 dan SMP 02 Sarolangun.
Sosialisasi Hit and Run di Sekolah Dasar
Sosialisasi Hit and Run di Sekolah Dasar
Page | 20
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
D. Kampanye
Kampanye adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Kepemiluan yang
merupakan bagian dari tahapan
penyelenggaraan Pemilu, Tahapan
kampanye sendiri terdiri dari
beberapa tahapan diantaranya
adalah tahapan persiapan kampanye
yang dawali dengan koordinasi
dengan Pemerintah Daerah,
Pendaftaran Pelaksana Kampanye,
Penyerahan Laporan Awal dana
Kampanye, Koordinasi Lembaga terkait dan Penyusunan Jadwal Kampanye.
Pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
diselenggarakan diseluruh wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dan tujuan kegiatan Kampanye
itu sendiri adalalah merupakan wujud dari pendidikan Politik masyarakat yang dilaksanakan
secara bertanggung jawab guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur.
Kegiatan kampanye dimulai 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan menjadi calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam
kegiatan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun hanyalah sebagai
perpanjangan tangan KPU Provinsi Jambi yang menjadi tuan rumah atau penyelenggara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, dan kabupaten Sarolangun hanya
memfasilitasi lokasi dan tempat kampanye, khususnya memfasilitasi tempat pemasangan alat
peraga Kampanye, sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum tidak dilaksanakan di
Sarolangun.
Sebelum menentukan lokasi atau tempat pemasangan alat peraga kampanye dan aturan
secara teknis yang harus ditaati oleh peserta kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun melaksanakan rapat kerja dan rapat koordinasi. Adapun tahapan pelaksanaan
kampanye di KPU Kabupaten Sarolangun terdiri dari :
1. Rapat Kerja Kampanye bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten
Sarolangun.
Rapat kerja ini bertujuan agar seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkoordinasi
dengan para camat dan jajarannya untuk menentukan lokasi dan tempat pemasangan alat peraga
Rapat Kerja Kampanye dan Sosialisasi
Page | 21
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
kampanye, dimana alat peraga kampanye dalam bentuk apapun di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU), baik jumlah, tempat, pemasangan dan teknis lainnya.
Rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 22 agustus 2015 bertempat di ruang aula Komisi
Pemilihan umum Kabupaten sarolangun, dalam rapat seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
telah berkoordinasi dengan camat dan menentukan lokasi pemasangan Alat peraga Kampanye
yang mana lokasi ini nantinYa KPU akan berkoordinasi dengan Tim kampanye, pihak Kepolisian
dan dinas instansi terkait lainnya guna menyepakati tempat pemasangan Alat peraga kampanye.
2. Rapat koordinasi dengan dinas instansi terkait, Panwaslu, Tim Kampanye pasangan
calon, pihak Kepolisian dan Panitia Pemilihan Kecamatan
Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2015, antara Komisi
Pemilihan umum Kabupaten Sarolangun dengan Tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan
wakil Gubernur Provinsi jambi disepakati tempat dan lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye
ditetapkan dengan keputusan KPU Sarolangun dan membuat kesepakatan bersama antara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Dan Tim Kampanye pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 dan disaksikan oleh Kapolres Sarolangun,
DANDIM 0420/SARKO, Ketua Panwaslu Kab. Sarolangun, Kasat SATPOL Kab. Sarolangun.
3. Tahapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Alat peraga Kampanye di distribusikan oleh KPU Provinsi Jambi pada tanggal 4 September
2015, dengan 3 Jenis yaitu Baliho ukuran 300 cm x 600 cm, jumlah 5 x 1 kab/kota x 2 pasangan
calon (10 buah), Spanduk 100 cm x 600 cm, jumlah 2 x 158 Desa/kel x 2 pasangan calon (632)
dan umbul-umbul dengan ukuran 400 cm x 85 cm berjumlah10x 10 kec x 2 pasangan calon( 200
buah).
Dan selanjutnya KPU
Kabupaten Sarolangun segera
memasang Alat peraga Kampanye
berupa Baliho yang menjadi
domainnya KPU di tempat-tempat
yang telah disepakati bersama dan
Mendistribusikan Umbul-umbul dan
Spanduk ke Tingkat PPK dan PPS
untuk disegera di pasang sesuai
dengan surat Edaran KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 24/Ses-Kab.005.435316/IX/2015
Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Page | 22
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
tanggal 5 September 2015 Perihal Petunjuk Teknis (Juknis) Pemasangan Spanduk dan Umbul-
umbul (alat Peraga Kampanye).
4. Penggantian Alat Peraga Kampanye
Pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 28 ayat 2
disebutkan Jenis Alat Peraga
kampanye, Ukuran dan jumlah
alat peraga kampanye, Namun
pada perkembanganny,
mengingat ada beberapa Alat
peraga kampanye yang
hilang/rusak, maka melalui surat
Edaran KPU Nomor
629/KPU/IX/2015, perihal Pemasangan dan penggantian Alat peraga kampanye yang rusak/hilang
dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan
Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 28 September 2015 dan selanjutnya KPU Provinsi Jambi dan
Panwaslu Provinsi Jambi menyepakati untuk mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak/hilang,
dan sesuai surat Edaran KPU Provinsi Jambi Nomor 449.2/KPU-Prov.005/X/2015 tanggal 12
Oktober 2015 perihal Laporan Iventarisasi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015. Dan KPU Kabupaten Sarolangun melalui surat Nomor
52/KPU-Kab.005.435316.X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Laporan Inventarisasi Alat
Peraga Kampanye yang rusak/hilang.
Berdasarkan Berita Acara bersama antara KPU Kabupaten Sarolangun dan Panwas
Kabupaten Sarolangun serta inventarisir dari seluruh PPK dalam kabupaten sarolangun
ditetapkan jumlah Alat Peraga yang hilang/rusak sebanyak 56 lembar dan tersebar di seluruh
kecamatan dalam kbupaten sarolangun dengan rincian sebagai berikut:
1. Umbul-umbul 4 Lembar hilang
2. Spanduk 50 Lembar hilang
3. Spanduk 2 lembar rusak
Maka setelah melalui proses pencetakan kembali Alat Peraga kampanye pada tanggal KPU
Provinsi mendistribusikan Pengganti Alat Peraga kampanye yang hilang dan selanjutnya KPU
Kabupaten Sarolangun segera mendistribusikan kembali ke PPK untuk dipsang kembali sesuai
aturan dan kesepakan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye.
Pembagian Alat Peraga Kampanye di Mandiangin
Page | 23
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
5. Masa Tenang
Masa tenang dimulai pada tanggal 6
Desember 2015, KPU Kabupaten
Sarolangun berkoordinasi dengan tim
Kampanye, Kepolisian, Satpol PP dan
Panwas Kabupaten Sarolangun
menurunkan seluruh Alat Peraga
Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi
Pemilihan Umum.
Diawali dengan penurunan Baliho di
seluruh titik pemasangan baliho pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 00.00 wib s.d selesai,
selanjutnya untuk Umbul-umbul dan spanduk diturunkan oleh PPK dan PPS pada hari yang sama.
E. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara
1. Pengadaan
Seuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar,
Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015.
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun harus melakukan pengadaan guna untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan dalam
melaksanakan Pemililihan, adapun pengadaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten sarolangun adalah sebagai berikut :
NO JENIS PENGADAAN/PEKERJAAN KUANTITAS METODE PEMILIHAN
1 ALAT KELENGKAPAN TPS
A PAKET 1 [ CV. Paru-Paru ] PENGADAAN
LANGSUNG 1. Tanda Pengenal 6670 2. Sticker nomor Kotak Suara 586
B PAKET 2 [ PENYEDIA TOKO DUA PUTRA] PENGADAAN
LANGSUNG
Penertiban Alat Peraga Kampanye
Pelipatan Surat Suara
Page | 24
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
1. Lem/perekat 566 2. Ballpoint (kecil) 2860 3. Spidol kecil KPPS 1768 4. Spidol besar TPS 576
C PAKET 3 [ TOKO BESI H. SANUSI] PENGADAAN
LANGSUNG
1. Gembok dan anak kunci 566 2. Alat Pencoblos/alat pemberi tanda pilihan 1668 3. Tali Pengikat Alat Coblos 556
4. Triplek/Papan Pengumuman 278
D PAKET 4 [ TOKO RESTU IBU ]
PENGADAAN LANGSUNG
1. Kantong Plastik besar 1270 2. Kantong Plastik Kecil 1112 3. Karet Pengikat Surat Suara 15 KG
E PAKET 5 [ YELVI FOTO ] PENGADAAN
LANGSUNG
1. Alas Pencoblos TPS 1668
Pengadaan alat kelengkapan pemilu lainnya langsung ditangani dari Komisi Pemilihan
Umum Provinsi seperti :
NO KELENGKAPAN LOGISTIK JENIS
1 TINTA PEMILIHAN 2015 TINTA PENANDA
2 SURAT SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2015
3 SEGEL DAN HOLOGRAM SEGEL PEMILU
HOLOGRAM PEMILU
4 ALAT BANTU TUNA NETRA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2015
5 FORMULIR MODEL – C MODEL – D MODEL – DA MODEL – DB 6 SAMPUL
TPS
1. Sampul II.S2 – KWK 2. Sampul V.S1 – KWK 3. Sampul V.S2.1 – KWK 4. Sampul V.S2.2 – KWK 5. Sampul V.S2.3 – KWK 6. Sampul V.S3 – KWK
7. Sampul DPT/DPT-b
Page | 25
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
8. Sampul Biasa (Sampul Kunci)
PPK 1. Sampul III.S1 – KWK
2. Sampul DAA – KWK
3. Sampul Biasa (Sampul Kunci)
KPU 1. Sampul II.S1 – KWK
2. Distribusi Logistik
Setelah Penerimaan, Pengadaan dan
pengelolaan selesai Komisi Pemilihan Umum
melakukan pendistribusian logistik Pemilu ke
Kecamatan dalam kabupaten Sarolangun.
Pendistribusian dari KPU Kabupaten ke PPK mulai
dari tanggal 06 Desember s.d 08 Desember 2015.
Adapun rinciannya sebagai berikut :
3. Pengembalian Logistik
Setelah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS dan PPK, maka
seluruh logistik yang didistribusikan dikembalikan lagi kepada KPU Kabupaten Sarolangun.
Pengembalian Logistik dari PPK ke KPU Kabupaten Sarolangun dimulai dari tanggal 10 Desember
2015. Adapun rinciannya sebagai berikut :
No Kecamatan Tanggal Distribusi
1 Mandiangin 10 Desember 2015
No Kecamatan Tanggal Distribusi
1 Mandiangin 06 Desember 2015
2 Pauh 06 Desember 2015
3 Batang Asai 06 Desember 2015
4 Limun 07 Desember 2015
5 Cermin Nan Gedang 07 Desember 2015
6 Air Hitam 07 Desember 2015
7 Singkut 08 Desember 2015
8 Pelawan 08 Desember 2015
9 Bathin VIII 08 Desember 2015
10 Sarolangun 08 Desember 2015
Rakor Distribusi Logistik dengan instansi terkait
Page | 26
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
2 Pauh 10 Desember 2015
3 Batang Asai 10 Desember 2015
4 Limun 10 Desember 2015
5 Cermin Nan Gedang 10 Desember 2015
6 Air Hitam 10 Desember 2015
7 Singkut 10 Desember 2015
8 Pelawan 10 Desember 2015
9 Bathin VIII 10 Desember 2015
10 Sarolangun 10 Desember 2015
F. Pemungutan dan penghitungan
1. Persiapan
a. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/kota berwenang
membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai garda terdepan dalam
pelaksanaan pemilukada. KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di
tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
KPPS Kabupaten Sarolangun di bentuk dari tanggal 9 September sampai dengan 8
November 2015. Pembentukan ini sempat mengalami kendala karena lambannya surat edaran
dari KPU Provinsi Jambi selaku pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Jambi Tahun 2015. Menindaklanjuti hal tersebut KPU Kabupaten Sarolangun berinisiatif untuk
menghubungi dan berkomunikasi secara instensif mengenai hal tersebut. Akhirnya rekrutmen
KPPS dapat berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang diamanatkan.
b. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, ada hal yang sangat penting
yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu tempat pemungutan suara (TPS). TPS adalah
tempat dimana masyarakat menggunakan hak pilihnya yang terdiri dari sebuah ruang dimana
kotak suara, surat suara dan petugas KPPS berada.
Page | 27
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
TPS dibuat paling lambat
satu hari menjelang pemungutan
dan penghitungan suara
berlangsung yaitu tanggal 8
Desember 2015. Untuk
memastikan kesiapan setiap TPS,
KPU Sarolangun telah
menginstruksikan seluruh PPK
dan PPS untuk memonitoring
pembutan TPS. KPU
Sarolangun sendiri sebagai koordonator penyelenggara yang berada di tingkat kabupaten/kota
juga terjun langsung dalam memonitoring pembuatan TPS tersebut.
Dari hasil pantauan KPU pembuatan TPS di semua titik hampir rampung dilaksanakan.
KPU pun sudah membagi beberapa tim untuk memonitoring pembuatan TPS ini. Seluruh
kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun tak luput dari pantauan.
Khusus di kecamatan singkut, terjadi suatu permasalahan, hal ini terkait dengan tapal batas
antara Kabupaten
Sarolangun Provinsi
Jambi dengan Kabupaten
Musi Rawas Utara
Provinsi Sumatera
Selatan. KPPS dari Musi
Rawas Utara membuat
TPS yang memasuki tapal
batas Kabupaten
Sarolangun sehingga
sedikit mengganggu
penyelenggaraan. Namun, hal ini tidak banyak berpengaruh pada proses pelaksanaan di
pemilihan di Kabupaten Sarolangun dikarenakan yang melanggar tapal batas adalah
penyelenggara dari Musi Rawas. Permasalahan ini pun dapat diselesaikan setelah KPU
Kabupaten Sarolangun berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan
dengan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara.
Monitoring Pembuatan TPS di Kecamatan Batin VIII
Penyelesaian Permasalahan TPS di Kecamatan Singkut
Page | 28
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
c. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara di Provinsi Jambi
Proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di awali
dengan rapat koordinasi dan bimbinngan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Jambi. Yang di undang pada saat itu adalah
seluruh komisioner KPU Kabupaten Sarolangun beserta sekretaris. Dalam rakor dan bimtek
tersebut dijabarkan bagaimana persiapan, strategi dan tata cara pemungutan dan penghitungan
suara sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015.
Selain memberikan materi tentang pemungutan dan penghitungan suara, pada rakor dan
bimtek tersebut di jelaskan pula tentang rekapitulasi penghitungan suara yang akan dilaksanakan
di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Kota. Poin-poin yang penting yang dijabarkan adalah
bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi hal-hal di luar perencanaan.
d. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPK, PPS dan KPPS
Setelah melaksanakan rakor dan bimtek pemungutan, penghitungan dan rekpaitulasi
penghitungan suara di
provinsi, KPU Kabupaten
Sarolangun di perintahkan
oleh KPU Provinsi Jambi
untuk melaksanakan bimtek
tingkat PPK kemudian PPK
melakukan bimtek terhadap
PPS serta PPS
melaksanakan bimtek di
tingkat KPPS.
KPU Sarolangun melaksanakan bimtek pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi
penghitungan suara terhadap PPK pada
tanggal 15 November 2015. pemateri
bimtek di isi oleh seluruh komisioner KPU
Kabupaten Sarolangun. Dalam bimtek
tersebut di jelaskan bagaimana cara
menghitung suara mulai dari daftar
pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan
surat suara hingga suara sah calon. Di bahas juga mengenai penyelesaian masalah jika terjadi
kekeliruan. Selain itu, KPU juga menginstruksikan kepada PPK untuk membuat jadwal bimtek
Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk PPK di Kabupaten Sarolangun
Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk PPK di Kec. Batang Asai
Page | 29
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
terhadap PPS dan KPPS. Dalam kesempatan itu juga di sepakati bahwa KPU Kabupaten
Sarolangun melakukan supervisi bimtek terhadap PPS dan KPPS sebagai tanggung jawab KPU
agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian materi oleh anggota PPK kepada PPS dan
KPPS.
Bimtek kepada PPS dan KPPS dilaksanakan mulai tanggal 18 November 2015 Sampai
dengan tanggal 5 Desember 2015. berikut tabel jadwal bimtek pemungutan, penghitungan dan
rekapitulasi penghitungan suara untuk PPS dan KPPS se-Kabupaten Sarolangun.
Jadwal Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan
Suara di tingkat PPS :
NO HARI TANGGAL KECAMATAN
1 RABU 18/11/2015 SINGKUT
2 KAMIS 19/11/2015 SAROLANGUN
3 SABTU 21/11/2015 BATHIN
4 SABTU 21/11/2015 CERMIN NAN GEDANG
5 MINGGU 22/11/2015 LIMUN
6 MINGGU 22/11/2015 PAUH
7 SENIN 23/11/2015 AIR HITAM
8 SENIN 23/11/2015 PELAWAN
9 SELASA 24/11/2015 MANDIANGIN
10 KAMIS, JUMAT 3, 4/12/2015 BATANG ASAI
Jadwal Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan
Suara di tingkat KPPS
NO HARI TANGGAL KECAMATAN
1 KAMIS 26/11/2015 AIR HITAM
2 SABTU 28/11/2015 SINGKUT
3 SABTU 28/11/2015 BATHIN VIII
Page | 30
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
4 MINGGU 29/11/2015 BATHIN VII
5 MINGGU 29/11/2015 MANDIANGIN
6 SENIN 30/11/2015 SAROLANGUN
7 SELASA 1/12/2015 PELAWAN
8 SELASA 1/12/2015 PAUH
9 RABU 2/12/2015 CNG
10 RABU 2/12/2015 LIMUN
11 MINGGU 5/12/2015 BATANG ASAI
2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2015, KPU
Sarolangun menyiapkan beberapa strategi dan pembagian tugas. Komisioner dan sekretaris
beserta kasubbag bertugas memonitoring proses pemungutan dan penghitungan suara. Staf
sekretariat bertugas menjemput formulir C, C1 dan Lampiran C1 yang diperuntukkan untuk KPU
agar disampaikan kepada operator scanner untuk di pindai dan dikirim ke portal KPU Pusat.
Sedangkan operator yang telah di tunjuk bertugas menuggu formulir C, C1 dan lampiran C1 untuk
sesegera mungkin di pindai ke dalam portal KPU RI.
Terdapat beberapa kendala yang harus di hadapi penyelenggara pada hari pemungutan
dan penghitungan suara.
Kendala pertama adalah
adanya perbedaan pengertian
oleh sesama penyelenggara di
tingkat KPPS mengenai
pemilihan dengan
menggunakan KTP. Perbedaan
itu terdapat pada pengertian
tentang KTP setempat. Salah
satu penyelenggara
berpendapat KTP setempat
adalah dengan alamat kelurahan atau desa setempat.
Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Oleh KPU Kabupaten Sarolangun
Page | 31
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Sedangkan penyelenggara yang lain berkeyakinan bahwa KTP Kabupaten Sarolangun
boleh mencoblos di TPS mana saja di sarolangun. Namun hal dapat terselesaikan setelah mereka
berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sarolangun.
Berbeda dengan masalah tadi yang hanya terjadi di beberapa TPS, kesalahan pengisian
formulir C, C1 dan lampiran
C1 banyak sekali terjadi.
Kesalahan tersebut
kebanyakan adalah
kesalahan dalam
penjumlahan yang tidak
dikoreksi kembali. Sehingga
berpengaruh pada jumlah
akhir baik daftar pemilih,
pengguna hak pilih maupun
jumlah surat suara yang di
gunakan. Selain itu KPPS juga banyak yang tidak mengisi jumlah laki-laki dan perempuan.
Kebanyakan mereka hanya mengisi total jumlah pemilih dan pengguna hak pilih saja. Kesalahan-
kesalahan ini tidak terpantau karena formulir-formulir tersebut baru diserahkan setelah
penghitungan suara selesai atau sore hari. Sehingga baru terdeteksi ketika opearator situng
menginput data ke portal. Namun jumlah ini tidak terlalu signifikan sehingga dapat segera
terselesaikan setelah operator berkoordinasi dengan PPK agar di perbaiki langsung oleh KPPS
yang bersangkutan hari itu juga.
Dalam memonotoring kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, tidak banyak kendala
yang di hadapi oleh tim dari KPU Kabupaten Sarolangun. Pemungutan dan penghitungan berjalan
lancar tanpa suatu kendala apapun. Namun proses penjemputan formulir C, C1 dan lampiran C1
tidak dapat segera dilaksanakan dikarenakan beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh
KPPS.
Terdapat beberapa KPPS yang masih belum memahami jenis-jenis formulir yang ada
sehingga proses penjemputan terhambat. Salah satu contohnya adalah ketidaktahuan KPPS akan
kegunaan fomulir berhologram yang seharusnya di masukkan kotak namun, malah sebaliknya
yang tidak berhologramlah yang masuk kedalam kotak. Contoh lainnya dari kesalahan KPPS
adalah memasukkan semua jenis formulir ke dalam kotak sehingga formulir yang seharusnya
dikirim ke KPU tidak bisa dikirim.
Suasana di Tempat Pemungutan Suara pada 9 Desember 2015
Page | 32
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Dari sekian banyak masalah tersebut, PPK bersama dengan PPS dan panitia pengawas
pemilihan (Panwas) yang menemui masalah dengan segera memberikan alternatif solusi yaitu
dengan memfotokopi formulir yang ada di panwas dan menyerahkannya kepada tim dari KPU.
G. Rekapitulasi hasil penghitungan suara
1. Persiapan
a. Bimtek Aplikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara (SITUNG)
Dalam menunjang pekerjaan KPU, PPK dan PPS, KPU RI membuat aplikasi penghitungan
suara yang bertujuan mempermudah proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara
baik di tingkat PPK, KPU Kabupaten/kota maupun KPU Provinsi. Kemudian KPU RI mengundang
divisi pemungutan dan penghitungan suara serta operator situng untuk menghadiri rapat
koordinasi sekaligus bimbingan
teknis. Rakor dan bimtek
dilaksanakan dua kali yaitu pada
11 – 13 November 2015
1182/und/X/2015 tanggal 27
Oktober 2015 tentang undangan
bimbingan teknis aplikasi pilkada
serentak Yang di hadiri divisi
pemungutan dan penghitungan
suara serta operator dan pada
27 – 29 November 2015
bertempat di mercure convention center Ancol berdasarkan surat undangan dari KPU RI nomor
815/KPU/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang hanya dihadiri oleh operator. Pada rakor dan
bimtek pertama dilakukan uji coba aplikasi situng dan alat scanner yang memindai form C dan C1
( sertifikat hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara di TPS) tahap satu. Kemudian
rakor dan bimtek kedua dilakukan ujicoba pemindaian tahap kedua.
b. Bimtek Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
Bimtek rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan bersamaan dengan bimtek
pemungutan dan penghitungan suara. Karena tidak ada bimtek khusus untuk ini. Bimtek tingkat
PPK dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015. Bimtek untuk PPS dilaksanakan pada
tanggal 18 sampai dengan 4 Desember 2015 sedangkan bimtek untuk KPPS dilaksanakan pada
Operator SITUNG lagi sibuk..
Page | 33
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
tanggal 26 Oktober sampai dengan 5 Desember 2015. Jadwal bimtek tersebut merupakan hasil
kesepakatan dengan PPK. KPU Sarolangun sengaja berkoordinasi dengan PPK untuk
menjadwalkan bimtek-bimtek tersebut. Dikarenakan dalam pelaksanaan bimtek untuk PPS dan
KPPS, KPU akan memonitoring sekaligus terjun langsung sebagai pemateri. hal ini dilakukan
untuk menghindari perbedaan pandangan mengenai aturan yang ada yaitu peraturan KPU nomor
11 tahun 2015 tentang rekapitulasi.
2. Pelaksanaan
a. Proses Rekapitulasi Formulir C1 Lampiran melalui Aplikasi Penghitungan Suara
(SITUNG)
Sebelum PPK melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat
kecamatan, KPU Sarolangun melalui operator situng sudah terlebih dahulu melakukan
penyekenan formulir C, C1 dan lampiran C1 serta merekap formulir C1 lampiran melalui aplikasi
situng.
Dalam prosesnya, operator
situng yang berjumlah empat orang,
menemui banyak kendala. Formulir
C, C1 dan C1 lampiran yang di kirim
KPPS melalui PPK bukan lah barang
bagus. Dalam artian, formulir itu
masih mentah memiliki banyak
kesalahan baik dalam hal
penjumlahan, penulisan maupun
kolom kosong. Untuk mengatasi hal
tersebut operator langsung melaporkan hal ini kepada KPU untuk dimintai kebijakan.
Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun berpendapat bahwa formulir tersebut harus di kirim
apa adanya meskipun ada kesalahan. Dalam proses pengiriman tersebut jika ada perbaikan maka
perbaikan itu di kirim kembali. Hal inilah yang menjadi dasar para operator untuk bekerja mengirim
data rekap dan menyeken formulir tersebut dan dimasukkan dalam porta KPU RI yang dapat di
akses melalui pilkada2015.kpu.go.id.
Setelah melalui proses penyekenan, perekapan dan pengiriman data formulir C, C1 dan
lampiran C1 selama 2 hari 2 malam akhirnya operator KPU Kabupaten Sarolangun dapat
menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan tuntas.
Proses Penyekenan, Perekapan dan Pengiriman Data Formulir C Pilgub dan Wagub Provinsi Jambi 2015
Page | 34
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
b. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK
Pada tanggal 10 Desember 2015 secara serentak PPK melaksanakan rekapitulasi
penghitungan perolehan suara. Bertempat di aula kantor camat masing-masing, PPK bersama
dengan PPS melakukan rekapitulasi secara simultan. Dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun
2015, memaksimalkan waktu rekapitulasi, PPK dapat melaksanakan rekapitulasi secara paralel
atau satu per satu. Beberapa PPK melaksanakan rekapitulasi secara paralel diantaranya adalah
PPK Pauh dan PPK Air Hitam.
Beberapa PPK dapat menyelesaikan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada
hari H yaitu Air Hitam, Pauh, Bathin VIII, Mandiangin, Singkut, Limun dan Cermin Nan Gedang
sementara itu tiga PPK lainnya menyelesaikan rapat rekapitulasi pada hari berikutnya. Yaitu
pelawan, Batang Asai dan Sarolangun.
Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan lancar dan tidak banyak masalah. Hanya
saja banyak catatan-catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi KPU kedepan. Salah
satunya adalah penggunaan aplikasi penghitungan suara (situng) yang masih belum di pahami
oleh PPK. Sehingga setelah data masuk kepada KPU Kabupaten Sarolangun masih banyak di
temukan kesalahan-kesalahan yang berakibat data tidak singkron.
c. Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabuapaten Sarolangun
Sebelum melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten
Sarolangun terlebih dahulu melakukan
persiapan yaitu dengan mengundang
setiap Ketua PPK untuk melakukan rapat
pra pleno yang bertujuan mengiventarisir
masalah-masalah yang ada.
Dalam rapat tersebut ditemukan
beberapa masalah. Yaitu masih
terdapatnya kesalahan input data pada
aplikasi situng. Diantaranya yang pertama adalah kesalahan mengisi data Daftar Pemilih Tetap
(DPT), Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih
Tambahan 2 (DPTb-2). Yang kedua adalah kesalahan dalam mengisi pengguna hak pilih.
Kesalahan ini pengisian ini ada pada penginputan yang terbalik. Data yang seharusnya di tulis di
DPTb 2 tertulis di DPPH dan sebaliknya. Begitu pula dengan DPTb 1 dan DPT.
KPU Kabupaten Sarolangun menginstruksikan seluruh PPK yang memiliki kesalahan dalam
penginputan untuk berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan dan saksi pasangan calon agar
Rekapitulasi Penghitungan Perolehaan Suara Tingkat Kabupaten Sarolangun
Page | 35
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
memperbaiki data tersebut. Sehingga pada rapat pelono rekapitulasi tidak ada lagi kesalahan-
kesalahan yang berarti.
Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 tingkat Kabupaten Sarolangun di laksanakan pada
tanggal 16 Desember 2015.
Dihadiri oleh 5 orang komisioner
dan Sekretaris KPU Kabupaten
Sarolangun serta para undangan
yaitu seluruh PPK dan Sekretaris
PPK se-Kabupaten Sarolangun,
Panwas Kabupaten Sarolangun
dan saksi dari 2 pasang calon
Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Jambi yaitu Jannatul Firdaus dari pasangan calon Hasan Basri Agus dan EdyPurwanto
serta Erick Abdullah dari pasangan calon Zumi Zola Zulkofli dan Fachrori Umar.
Dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Sarolangun, rapat pleno berjalan lancar. Satu persatu
PPK membacakan hasil rekapitulasi di tingkat PPK. Tidak banyak sanggahan yang berarti dari
saksi. Akan tetapi saksi banyak member masukan baik kepada PPK, KPU Kabupaten Sarolangun
maupun Paswas Kabupaten Sarolangun terkait kesalahan dalam penginputan data pada aplikasi.
Saksi berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi pada pemilihan – pemilihan selanjutnya.
Tepat pukul 17.00 rapat pleno berakhir dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita
acara dan sertifikasi hasil (formulir DB, DB1 dan lampiran DB1 KWK KPU). Dari hasil rekapitulasi
yang sudah dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Sarolangun diketahui bahwa pasangan calon
nomor urut 1 Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto unggul 86.7662 (70%) atas pasagan calon
nomor urut 2 Zumi Zola Zulkifli dan Fachrori Umar 36.774 (30%). Semua saksi pasangan calon
menerima hasil pleno rekapitulasi dengan catatan – catatan kecil sebagai masukan kepada KPU
Kabupaten Sarolangun kedepannya.
Jumlah daftar pemilih dan pengguna hak pilih
NO. URAIAN RINCIAN
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
AIR HITAM
BATANG ASAI
BATHIN VIII
CERMIN NAN
GEDANG LIMUN MANDI
ANGIN PAUH PELA
WAN
SAROLANGU
N
SING KUT
JUMLAH AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. DATA PEMILIH
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
LK 8,659 6,376 7,463 4,172 6,428 13,312 8,688 10,580 17,527 13,950 97,155 PR 7,929 6,473 7,240 4,127 6,269 12,414 8,091 10,270 17,173 13,559 93,545 JML 16,588 12,849 14,703 8,299 12,697 25,726 16,779 20,850 34,700 27,509 190,700
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)
LK 18 31 10 5 23 15 9 27 51 25 214 PR 16 24 9 3 10 21 12 18 36 35 184 JML 34 55 19 8 33 36 21 45 87 60 398
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan
LK 1 4 7 1 0 6 2 4 17 3 45 PR 0 2 1 1 0 2 0 2 1 3 12
Pengamanan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Sarolangun
Page | 36
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
(DPPh) JML 1 6 8 2 0 8 2 6 18 6 57
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya
LK 66 20 56 7 26 47 66 124 491 67 970 PR 47 11 55 14 21 39 44 158 518 57 964
JML 113 31 111 21 47 86 110 282 1,009 124 1,934
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)
LK 8,744 6,431 7,536 4,185 6,477 13,380 8,765 10,735 18,086 14,045 98,384 PR 7,992 6,510 7,305 4,145 6,300 12,476 8,147 10,448 17,728 13,654 94,705
JML 16,736 12,941 14,841 8,330 12,777 25,856 16,912 21,183 35,814 27,699 193,089
B. PENGGUNA HAK PILIH
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
LK 5,168 4,554 5,336 3,055 3,850 7,573 5,089 6,909 11,401 8,207 61,142 PR 4,933 5,333 5,325 3,319 4,175 7,571 4,838 7,355 11,618 8,577 63,044
JML 10,101 9,887 10,661 6,374 8,025 15,144 9,927 14,264 23,019 16,784 124,186
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)
LK 4 19 7 4 10 9 7 11 30 10 111 PR 4 17 6 2 6 13 5 11 15 15 94
JML 8 36 13 6 16 22 12 22 45 25 205
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
LK 1 4 7 1 0 6 2 4 17 3 45 PR 0 2 1 1 0 2 0 2 1 3 12
JML 1 6 8 2 0 8 2 6 18 6 57
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya
LK 66 20 56 7 26 47 66 124 491 67 970 PR 47 11 55 14 21 39 44 158 518 57 964
JML 113 31 111 21 47 86 110 282 1,009 124 1,934
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)
LK 5,239 4,597 5,406 3,067 3,886 7,635 5,164 7,048 11,939 8,287 62,268 PR 4,984 5,363 5,387 3,336 4,202 7,625 4,887 7,526 12,152 8,652 64,114
JML 10,223 9,960 10,793 6,403 8,088 15,260 10,051 14,574 24,091 16,939 126,382
Data Penggunaan Surat Suara NO. URAIAN
RINCIAN
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA AIR
HITAM BATANG
ASAI BATHIN
VIII
CERMIN NAN
GEDANG LIMUN
MANDIANGIN
PAUH PELAWAN
SAROLANGU
N
SING KUT
JUMLAH AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 17,024 13,198 15,070 8,516 13,037 26,412 17,220 21,402 35,613 28,234 195,726
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos
5 4 0 0 44 1 25 4 7 50 140
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 6,796 3,234 4,277 2,113 4,905 11,151 7,144 6,824 11,515 11,245 69,204
4 Jumlah surat suara yang digunakan 10,223 9,960 10,793 6,403 8,088 15,260 10,051 14,574 24,091 16,939 126,382
Data Surat suara Sah dan Tidak Sah NO. URAIAN RINCIAN
III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
AIR HITAM
BATANG ASAI
BATHIN VIII
CERMIN NAN
GEDANG LIMUN MANDIAN
GIN PAUH PELA
WAN
SAROLANGU
N
SINGKUT
JUMLAH AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 #REF!
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 9,903 9,749 10,557 6,348 7,867 14,839 9,782 14,286 23,714 16,495 123,540
2 Jumlah Suara Tidak Sah 320 211 236 55 221 421 269 288 377 444 2,842
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) 10,223 9,960 10,793 6,403 8,088 15,260 10,051 14,574 24,091 16,939 126,382
Data Pemilih Disabilitas NO. URAIAN RINCIAN
IV. DATA PEMILIH
DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR
HITAM BATANG
ASAI BATHIN
VIII
CERMIN NAN
GEDANG LIMUN
MANDIANGIN
PAUH PELAWAN
SAROLANGU
N
SING KUT
JUMLAH AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 #REF!
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 12 28 5 2 5 12 14 15 18 13 124
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 7 1 2 0 2 0 4 0 9 25
Rincian Perolehan Suara Sah Calon
NO. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
AIR HITAM
BATANG ASAI
BATHIN VIII
CERMIN NAN
GEDANG LIMUN MANDIAN
GIN PAUH PELA
WAN
SAROLANGU
N
SING KUT
JUMLAH AKHIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 #REF!
Page | 37
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
1 H. Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto, S.Hi., M.Si 6,024 8,463 8,513 5,832 4,220 8,201 6,971 11,060 18,244 9,238 86,766
2 H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP., MA dan Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum 3,879 1,286 2,044 516 3,647 6,638 2,811 3,226 5,470 7,257 36,774
Jumlah Suara Sah Calon 9,903 9,749 10,557 6,348 7,867 14,839 9,782 14,286 23,714 16,495 123,540
H. Evaluasi dan pelaporan
Berdasarkan UU no 8 Tahun 2015 bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan
gubernur dan wakil gubernur.
KPU Kabupaten Sarolangun
dalam hal ini telah melakukan Rapat
Eavaluasi Pelaksanaan pemilihan
gubernur dan wakil gubernir provinsi
Jambi Tahun 2016 pada tanggal 28
Januari 2016 yang dihadiri oleh
seluruh anggota PPK dan Sekretaris
PPK se Kabupaten Sarolangun.
Dalam rapat evaluasi tersebut
menghasilkan beberapa rekomendasi dari PPK se Kabupaten Sarolangun, antara lain sebagai
berikut :
1. Masih lemahnya SDM Penyelenggara baik ditingkat PPDP, KPPS dan KPPS
2. Harus adanaya perbaikan dalam perekrutan PPDP, PPS dan KPPS
3. Minimnya fasilitas PPK dan PPS
4. Kurangnya jumlah alat peraga kampenye yang disebarkan sehingga mengakibatkan
berkurangnya partisipasi pemilih
5. Daftar pemilih belum akurat
6. Ditambah waktu distribusi logistik untuk daerah yang terisolir
7. Minimnya anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi yang
mengakibatkan :
a. Sosialisasi tidak maksimal sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih
b. Bimtek penyelenggara tidak masksimal sehingga mengakibatkan minim pengetahuan bagi
penyelenggara terhadap peraturan dan tahapan pemilihan
Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pilgub dan Wagub Provinsi Jambi 2015
Page | 38
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 merupakan sebuah
proses seleksi dan legitimasi pasangan kepala daerah yang menghasilkan pemimpin Jambi 5 (lima)
tahun kedepan karena didukung dan dipilih langsung oleh masyarakat Jambi. Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 sebagaimana dijabarkan dalam laporan ini,
tentu menjadi tugas semua kalangan untuk selalu memantau kinerjanya selama 5 (lima) tahun ke
depan, semata-mata demi terwujudnya cita-cita Jambi khususnya dan secara umum di Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Saran
Dari sisi penyelenggaraan, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat KPU Kabupaten
Sarolangun dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya cukup baik walaupun masih terdapat
kesalahan namun itu dapat teratasi. Ada beberapa rekomendasi perlu juga untuk perbaikan pemilu
mendatang, diantaranya :
1. Alokasi anggaran yang cukup untuk bimtek pemungutan dan penghitungan suara di KPPS;
2. Penyempurnaan aplikasi sidalih ;dan
3. Pemilu selanjutnya menggunakan e-voting
Page | 39
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
BAB IV
PENUTUP
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 hingga tahapan penetapan dan pengumuman hasil
pemilihan telah berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Dari segi hukum, gugatan terkait
kecurangan yang dilakukan selama pemilihanpun alhamdulillah tidak ada. Aman aman saja.
Bagaimanapun juga KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak terlepas juga dari persepsi
dan tudingan-tudingan miring, namun sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menyukseskan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 yang merupakan wujud dari
demokrasi. Akan tetapi sebagai penyelenggara pemilu harus berani introspeksi diri bahwa
sebenarnya ada capaian yang lebih baik yang bisa digapai apabila kita benar-benar mengeluarkan
segala kemampuan yang dimiliki. Semoga kita dapat menebusnya dalam pelaksanaan pemilihan
kedepan. Amin.