a. tugas pembantuan yang diterima - wonosobokab.go.id filepeningkatan produksi, produktivitas dan...
TRANSCRIPT
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 291
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:
“Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas-tugas tertentu”.
Pada tahun 2013 tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah
Kabupaten Wonosobo dan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada desa adalah sebagai
berikut :
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
URUSAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
1. Bantuan Operasional Kesehatan
Realisasi Anggaran: Rp 2.001.450.000,00
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA-024.03.4.039575/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Departeman Kesehatan RI
c. Realisasi/Output:
Bantuan Operasional Kesehatan untuk 23 Puskesmas
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen
Bina Upaya Kesehatan
Realisasi Anggaran: Rp 14.000.000.000,00
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA-024.04.4.032134/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Departeman Kesehatan RI
c. Realisasi/Output:
Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sejumlah 7 unit; Layanan Perkantoran ( 9 bulan)
dan 1 unit Gedung seluas 2745,95 (m2)
RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen
Bina Upaya Kesehatan
Realisasi Anggaran: Rp 20.000.000.000,00
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA-/024-04..//2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Departeman Kesehatan RI
c. Realisasi/Output:
Layanan Perkantoran 9 bulan dan Gedung 3162 m2
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 292
URUSAN KETENAGAKERJAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Realisasi Anggaran: Rp 796.931.000,00
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA-026.04.4.039570/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Departeman tenaga Kerja dan Transmigrasi
c. Realisasi/Output:
Layanan Perkantoran 6 bulan dan Padat Karya infra struktur dengan melibatkan 264
orang
URUSAN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
Realisasi Anggaran: Rp 750.000.000,00
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.04.4.039574/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian
c. Realisasi/Output:
Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura seluas 5.000 M2; Sekolah Lapang GAP
untuk 1 kelompok; Sekolah Lapang GHP untuk 1 kelompok; Sarana Prasarana
Pascapanen 4 unit.
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman
Obat Berkelanjutan
Realisasi Anggaran: Rp 525.000.000
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.04.4.039574/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian
c. Realisasi/Output:
Sekolah Lapang GAP 1,00 Kelompok; Pemberdayaan Kelembagaan Usaha
Pemberdayaan Kelembagaan Usaha; Sekolah Lapang GHP 1,00 Kelompok; Sarana
Prasarana Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat 1,00 Unit; Pengembangan Kawasan
Tanaman Obat 20,00 Ha
3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Realisasi Anggaran: Rp 110.000.000
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.04.4.039574/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian
c. Realisasi/Output:
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 293
Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan
Hortikultura 1,00 Laporan; Penataan dan Pengelolaan Perencanaan, keuangan dan
Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura 1,00 Dokumen;
Layanan Perkantoran 12,00 Bulan Layanan
4. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
Realisasi Anggaran: Rp 1.521.800.000
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.03.4.039125/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian
c. Realisasi/Output:
Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia
10.000,00 Hektar; Laporan Pengelolaan Produksi Serealia 3 laporan
5. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Realisasi Anggaran: Rp 104.955.000 ,00
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.03.4.039125/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian
c. Realisasi/Output:
Laporan kegiatan pembenihan 1 laporan
6. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
Realisasi Anggaran: Rp 345.000.000,00
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.03.4.039125/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian
c. Realisasi/Output:
Laporan Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan, Jumlah Kelompok Tani
yang Mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan 2 kelompok ;
7. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Realisasi Anggaran: Rp 105.507.000
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-018.03.4.039125/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pertanian
c. Realisasi/Output:
Rancangan Program, Kegiatan dan Rencana Kerja Tanaman Pangan 1 rancangan ;
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Tanaman Pangan 12 bulan ; Laporan
Pelaksanaan Manajemen Tanaman Pangan 3 laporan; Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi 1 unit.
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 294
URUSAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1. Dukungan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
Realisasi Anggaran: Rp 1.000.000.000,00
a. Dasar Hukum: Surat Pengesahan DIPA APBN Nomor DIPA-040.05.4.032133/2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Kementrian Pariwisata dan Pengembangan
Ekonomi Kreatif
c. Realisasi/Output:
Fasilitasi /Pendulungan Amenitas/Fasilitas Pariwisata 1 lokasi
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Alokasi Dana Desa (ADD)
Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah, maka perlu
direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Hal
tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005
tentang Desa.
Di Kabupaten Wonosobo, kebijakan memberikan ruang adanya desentralisasi keuangan ke
desa beserta wewenang pengelolaannya melalui kebijakan daerah sudah dimulai sejak
tahun 2004 yaitu yang dikenal Dana Perimbangan Desa (DPD).
Tabel V.1
Perkembangan Dana Perimbangan Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2004 – 2013
Tahun Besaran (Rp)
2004 21.228.426.000*
2005 21.228.426.000*
2006 21.228.426.000*
2007 21.228.426.000
2008 40.000.000.000
2009 33.000.000.000
2010 27.000.000.000
2012 27.000.000.000
2013 27.000.000.000
*) Dana Perimbangan Desa
Sumber : Bapermasdes
Dana tersebut dapat direalisasikan untuk pembangunan sumber daya manusia dan
prasarana penunjang yang dibutuhkan serta mendorong otonomi desa sekaligus sebagai
upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat. Pemerintah kabupaten berperan
sebagai fasilitator dalam memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 295
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD.
Pada tahun 2013 alokasi dana desa untuk 236 desa sebesar Rp 27.000.000.000,-. Sesuai
dengan Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa, pengalokasian keuangan ADD untuk masing – masing desa diberikan
berdasarkan asas pemerataan dan keadilan. Artinya 50% dana ADD dibagi rata kepada
semua desa sedangkan 50% sisanya dibagi berdasarkan nilai bobot tiap desa yang dihitung
berdasarkan indikator – indikator yang telah ditentukan. Adapun indikaor yang digunakan
dalam menghitung ADD tahun 2013 berdasarkan faktor berikut :
Jumlah penduduk;
Luas wilayah;
Prosentase pemasukan PBB;
Kondisi masyarakatnya miskin;
Letaknya terpencil (keterjangkauan);
Keterbelakangan pendidikan;
Sarana dan prasarana yang terbatas;
Perencanaan ADD;
Pelaksanaan ADD
Pertanggungjawaban ADD;
a. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa.
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Dana
Perimbangan Desa.
5) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa.
6) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2013.
b. Tujuan
Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :
1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya;
2) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengembangan
sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
3) meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi
masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa;
4) meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
5) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
6) meningkatkan keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 296
7) meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan
kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
8) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju
kemandirian desa;
9) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik
Desa (BUM Des).
c. Penggunaan Dana
Dana ADD digunakan untuk mendanai kegiatan desa dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan prioritas desa
1) Kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat
Kegiatan ini diprioritas untuk melaksanakan urusan kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, pertanian dan ketahanan pangan, ESDM,
kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM,
penanaman modal, ketenagakerjaan dan transmigrasi, lingkungan hidup dan
perumahan dan permukiman.
2) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Meliputi bidang politik dalam negeri dan administrasi desa; otonomi desa;
pariwisata; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil ; kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat; perencanaan; penerangan informasi dan komunikasi,
pemuda dan olahraga; statistik; arsip.
3) Kegiatan pembangunan infrastruktur
Meliputi bidang penataan ruang; pekerjaan umum; perhubungan.
Dalam rangka memberikan mewujudkan tertib administrasi keuangan pengelolaan ADD
dan untuk memberikan penghargaan bagi desa dengan administrasi keuangan
pengelolaan ADD tepat waktu dan sesuai ketentuan, sejak tahun 2012 diberikan
mekanisme sanksi dan penghargaan sebagai berikut:
a) Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Bupati lebih dari
bulan Juni tahun berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada
tahun berikutnya sebesar 15% (lima belas persen).
b) Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Bupati lebih dari
bulan Oktober tahun berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima
pada tahun berikutnya sebesar 15% (lima belas persen).
c) Desa yang mengirimkan SPJ ADD Tahap II lebih dari tanggal 10 Januari tahun
berikutnya, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun
berikutnya sebesar 5% (lima persen).
d) Desa yang sama sekali tidak mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati
dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar
40% (empat puluh persen).
Akumulasi pengurangan nilai ADD atas sanksi di atas, digunakan untuk memberikan
penghargaan kepada desa yang berhasil dalam mengelola ADD pada tahun sebelumnya.
Penghargaan kepada desa diwujudkan dalam penambahan jumlah ADD tahun berjalan
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 297
yang besarannya berdasarkan indikator kualitas perencanaan, pengelolaan,
pertanggungjawaban serta dengan mempertimbangkan hasil penilaian Tim Pendamping
Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
Salah satu hal yang ingin dicapai dalam pengelolaan ADD adalah meningkatnya peran serta
masyarakat dalam pembangunan, yang salah indikatornya adalah meningkatnya partisipasi
dan swadaya masyarakat.
Selengkapnya data tentang penerimaan masing-masing desa, jumlah swadaya dan hasil
pembangunan menggunakan dana ADD bisa dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:
Tabel V.2
Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2012 – 2013 dan Dana Swadaya per Desa
No. Kecamatan/Desa Penerimaan Swadaya
2012 2013 2012 2013
A Wonosobo 737.210.500 737.210.500 242.000.000 529.270.000
1 Wonolelo 110.004.900 112.510.400 20.000.000 86.400.000
2 Jogoyitnan 94.445.700 100.848.900 53.000.000 225.000.000
3 Sariyoso 123.706.200 119.170.700 45.000.000 54.720.000
4 Pancurwening 106.912.700 110.075.900 10.000.000 13.150.000
5 Bomerto 109.864.400 119.227.000 75.000.000 55.000.000
6 Wonosari 85.101.400 102.264.200 16.000.000
7 Tlogojati 107.175.200 106.454.600 23.000.000 95.000.000
B Kertek 2.211.369.700 2.207.440.600 1.895.656.000 2.743.831.012
1 Banjar 101.344.600 113.189.400 27.000.000 52.200.000
2 Bejiarum 105.350.300 110.057.800 125.000.000 300.000.000
3 Bojasari 114.177.500 108.377.900 145.000.000
4 Candiyasan 124.763.100 120.329.500 419.656.000 633.560.000
5 Candimulyo 116.564.100 116.756.000 40.000.000 85.800.000
6 Damarkasian 107.264.200 110.359.200 10.000.000 20.000.000
7 Kapencar 115.498.400 121.398.000 246.500.000 202.000.000
8 Karangluhur 123.063.400 121.964.100 67.500.000
9 Ngadikusuman 129.468.900 126.869.300 30.500.000
10 Pagerejo 136.307.700 134.794.500 60.000.000
11 Purwojati 113.706.200 111.604.600 73.000.000 345.000.000
12 Purbosono 110.023.800 114.718.100 70.000.000 70.000.000
13 Reco 122.561.100 128.813.800 151.000.000 185.000.000
14 Sindupaten 110.098.600 102.152.300 87.500.000
15 Sudungdewo 110.660.900 106.792.900 15.000.000 307.771.012
16 Sumberdalem 109.578.700 116.982.500 158.000.000 183.000.000
17 Surengede 128.859.800 126.416.400 14.000.000 259.500.000
18 Tlogodalem 126.283.000 112.797.700 100.000.000 100.000.000
19 Tlogomulyo 105.795.400 103.066.600 56.000.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 298
No. Kecamatan/Desa Penerimaan Swadaya
2012 2013 2012 2013
C Leksono 1.509.156.700 1.487.379.300 2.746.430.000 2.410.135.000
1 Pacarmulyo 111.129.400 113.302.900 226.400.000 228.000.000
2 Lipursari 109.133.600 107.906.700 180.000.000
3 Sawangan 113.378.200 123.284.500 468.500.000 43.000.000
4 Jlamprang 121.985.800 120.019.900 172.285.000
5 Kalimendong 120.405.900 114.563.600 303.330.000 456.935.000
6 Wonokerto 100.454.400 111.208.100 25.000.000 43.300.000
7 Selokromo 112.206.900 113.189.700 76.000.000 70.000.000
8 Sojokerto 127.514.300 111.992.400 326.500.000 229.000.000
9 Besani 127.688.600 115.755.500 550.025.000
10 Jonggolsari 129.154.000 125.831.900 115.500.000
11 Manggis 109.489.700 111.208.400 15.000.000 975.000.000
12 Durensawit 108.552.500 100.377.700 62.840.000
13 Timbang 118.063.400 118.738.000 225.050.000 364.900.000
D Garung 1.577.618.000 1.653.602.400 678.110.000 492.350.001
1 Lengkong 122.814.500 121.360.100 26.000.000
2 Larangan Lor 68.579.700 104.528.500 21.400.000 52.750.000
3 Kayugiyang 112.605.300 108.874.700 30.000.000 25.000.001
4 Sitiharjo 119.562.600 119.242.300 15.000.000
5 Siwuran 116.388.500 118.567.500 6.000.000
6 Menjer 110.602.400 123.548.900 266.960.000
7 Maron 112.694.300 115.567.300 50.000.000
8 Tlogo 106.463.000 109.906.400 143.500.000 50.000.000
9 Sendangsari 129.045.700 130.096.300 500.000
10 Mlandi 109.489.700 118.284.500 12.000.000 22.000.000
11 Tegalsari 124.763.100 125.247.400
12 Gemblengan 123.357.600 131.077.900 30.000.000 52.600.000
13 Kuripan 107.756.100 110.359.200 10.250.000 17.500.000
14 Jengkol 113.495.500 116.941.400 116.500.000 222.500.000
E Sapuran 1.583.876.700 1.600.096.400 818.863.400 1.145.660.000
1 Bogoran 119.643.200 117.076.200 65.000.000
2 Karangsari 110.895.100 108.208.100 30.000.000 144.900.000
3 Pecekelan 124.716.300 135.587.300 75.000.000 152.450.000
4 Glagah 109.255.300 110.642.300 45.000.000
5 Surojoyo 97.249.700 85.384.800 73.000.000
6 Talunombo 98.713.700 103.679.400 73.000.000 32.000.000
7 Tempursari 109.723.800 113.377.900 20.000.000 43.300.000
8 Jolontoro 121.174.700 117.528.800 45.000.000 214.085.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 299
No. Kecamatan/Desa Penerimaan Swadaya
2012 2013 2012 2013
9 Sedayu 122.561.100 121.624.200 80.000.000 30.000.000
10 Ngadisalam 96.893.700 104.415.300 44.000.000 6.625.000
11 Tempuranduwur 111.597.900 114.321.900 75.000.000 9.000.000
12 Marongsari 112.300.700 116.057.200 70.000.000 220.000.000
13 Batursari 118.063.400 117.322.100 40.063.400 254.000.000
14 Banyumudal 131.088.100 134.870.900 83.800.000 39.300.000
15 Ngadikerso 129.562.600 130.096.000 65.000.000 78.059.000
16 Rimpak 108.243.400 111.944.300 20.000.000
F Kalikajar 2.033.319.600 2.040.414.900 539.855.000 734.300.000
1 Mangunrejo 123.892.100 124.718.400 50.000.000 50.000.000
2 Mungkung 103.867.400 80.905.600 7.000.000 0
3 Perboto 116.892.100 122.982.800 10.000.000 10.000.000
4 Kedalon 87.141.900 89.102.600 0 0
5 Rejosari 109.267.100 108.874.700 30.000.000 80.000.000
6 Simbang 89.282.900 97.419.800 0 -
7 Karangduwur 111.363.600 107.637.800 0 0
8 Kwadungan 141.836.200 141.304.800 105.505.000 196.550.000
9 Purwojiwo 115.720.800 107.799.100 0 15.000.000
10 Wonosari 104.008.000 95.698.900 0 -
11 Kalikuning 114.381.300 118.887.700 64.000.000 73.500.000
12 Maduretno 108.154.400 106.185.700 10.500.000 33.000.000
13 Tegalombo 129.562.600 131.794.300 45.000.000 43.000.000
14 Kembaran 129.937.400 131.398.000 72.350.000 73.250.000
15 Lamuk 97.486.600 117.039.100 50.000.000 50.000.000
16 Bowongso 118.203.900 113.069.400 7.500.000 33.000.000
17 Butuh Kidul 96.092.700 112.963.000 6.000.000 0
18 Butuh 136.228.600 132.633.200 82.000.000 77.000.000
G Kepil 2.274.834.700 2.341.136.900 520.715.000 554.313.000
1 Gondowulan 111.626.100 110.380.500
2 Jangkrikan 111.270.000 124.416.700 226500000 142.475.000
3 Tegeswetan 106.151.500 112.340.600 20000000 30.000.000,00
4 Gadingsukuh 106.908.200 95.826.300 20.000.000,00
5 Burat 124.952.000 129.964.400 27000000 27.000.000
6 Bener 116.329.900 119.303.500 33000000 33.000.000
7 Gadingrejo 122.664.300 131.644.200 28000000 39.000.000
8 Beran 120.078.000 124.567.800 39700000 56.200.000
9 Kapulogo 114.315.300 119.586.200 3000000 3.000.000
10 Kagungan 109.958.100 112.906.400 22000000 22.000.000
11 Randusari 104.682.700 109.906.400 44500000 118.638.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 300
No. Kecamatan/Desa Penerimaan Swadaya
2012 2013 2012 2013
12 Rejosari 116.457.300 117.019.600 8500000 9.000.000
13 Ngalian 110.366.600 117.302.600 4000000 4.000.000
14 Kalipuru 106.537.900 109.453.500 4000000 10.000.000
15 Tanjunganom 110.023.800 115.850.300 30000000 30.000.000
16 Kaliwuluh 117.829.100 116.586.200 10000000 10.000.000
17 Tegalgot 106.444.200 104.679.900 10000000
18 Warangan 103.792.500 111.321.600
19 Ropoh 123.451.300 125.643.700
20 Pulosaren 130.995.900 132.436.500 10515000
H Kaliwiro 2.239.314.280 2.166.239.700 1.036.370.000 236.540.000
1 Ngadisono 125.465.900 128.643.900 50.000.000
2 Medono 50.036.280 62.792.100
3 Bendungan 100.587.800 106.509.800 35.000.000
4 Selomanik 114.783.800 113.642.300 91.650.000 114.540.000
5 Kauman 104.504.700 111.661.200 82.600.000
6 Tracap 122.922.800 120.704.500 89.000.000
7 Grugu 119.783.800 115.944.000 25.000.000
8 Purwosari 110.895.100 106.509.800 50.000.000
9 Lebak 113.846.700 113.094.900 10.000.000
10 Ngasinan 104.570.200 104.245.500 10.000.000 12.000.000
11 Kaliguwo 115.720.800 109.793.100 65.000.000
12 Pesodongan 118.391.400 121.964.100 80.000.000 45.000.000
13 Lamuk 140.010.500 124.114.900 96.800.000
14 Pucungkerep 124.829.100 144.701.100 70.000.000
15 Gambaran 116.069.400 105.603.000 15.000.000
16 Tanjunganom 117.946.300 119.092.600 139.500.000
17 Kemiriombo 122.580.200 120.302.900 36.820.000
18 Sukoreno 100.142.800 67.146.800 5.000.000
19 Winongsari 114.608.200 106.723.500 90.000.000 60.000.000
20 Cledok 101.618.500 63.049.700
I Wadaslintang 1.953.699.400 1.932.023.500 430.925.000 530.540.000
1 Kaligowong 135.136.400 131.492.800 60.000.000
2 Sumbersari 114.943.500 109.518.600 6.200.000 2.000.000
3 Sumberejo 115.769.200 114.623.300 37.500.000 7.500.000
4 Erorejo 112.300.700 112.453.800 18.100.000 13.500.000
5 Karanganyar 119.048.800 117.897.900 18.500.000 12.150.000
6 Panerusan 112.441.200 123.869.300 9.500.000 3.000.000
7 Plunjaran 113.471.900 106.293.300 16.785.000 38.750.000
8 Kumejing 115.955.100 121.567.500 4.000.000 4.000.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 301
No. Kecamatan/Desa Penerimaan Swadaya
2012 2013 2012 2013
9 Lancar 136.382.300 140.022.100 6.000.000 6.000.000
10 Trimulyo 133.042.700 123.825.100 5.000.000
11 Tirip 130.619.600 124.362.900 71.000.000 250.000.000
12 Besuki 134.622.600 139.606.300 91.440.000 91.440.000
13 Gumelar 119.703.200 119.699.700 45.800.000 68.600.000
14 Ngalian 127.480.500 119.146.400 11.000.000 13.500.000
15 Kalidadap 116.704.700 112.692.900 10.000.000
16 Somogede 116.077.000 114.951.600 20.100.000 20.100.000
J Kejajar 1.705.221.400 1.733.995.300 800.700.000 1.862.160.000
1 Buntu 112.441.200 120.171.000 32.000.000 125.000.000
2 Sigedang 120.111.700 116.585.900 10.000.000 85.000.000
3 Tambi 126.202.400 124.548.600
4 Kreo 116.912.700 121.887.700 107.500.000 159.500.000
5 Serang 125.312.200 128.549.100 125.000.000 363.520.000
6 Igirmranak 110.213.000 112.943.500 59.700.000 187.140.000
7 Surengede 115.018.000 120.718.400 10.000.000 170.000.000
8 Tieng 121.531.800 126.945.400
9 Parikesit 104.008.000 110.642.300 64.000.000 70.000.000
10 Sembungan 106.022.600 100.622.500 17.500.000 159.000.000
11 Jojogan 102.696.100 104.528.500 78.000.000
12 Patakbanteng 113.612.500 118.001.500 250.000.000 250.000.000
13 Dieng 105.179.200 106.396.600
14 Sikunang 109.630.100 104.132.200 70.000.000
15 Campursari 116.329.900 117.322.100 55.000.000 215.000.000
K Sukoharjo 1.974.359.500 1.940.555.900 696.545.500 726.340.000
1 Sempol 113.318.300 118.038.500 16.350.000 33.500.000
2 Karanganyar 112.958.100 116.302.900 11.000.000 11.000.000
3 Rogojati 123.143.900 117.245.700 10.000.000 10.000.000
4 Sukoharjo 122.703.200 119.888.000 15.000.000 10.000.000
5 Mergosari 117.300.700 117.359.000 148.000.000 149.000.000
6 Kupangan 106.537.900 103.396.100 14.000.000 14.000.000
7 Kajeksan 116.751.500 121.114.700 2.620.500 85.000.000
8 Gunungtugel 119.409.000 120.284.200 5.000.000 7.000.000
9 Gumiwang 113.003.400 113.755.500 31.000.000 37.000.000
10 Plodongan 108.786.800 109.264.200 22.675.000 12.370.000
11 Suroyudan 112.300.700 99.302.100 38.500.000 25.000.000
12 Pulus 117.079.500 116.340.000 85.000.000 20.720.000
13 Pucungwetan 114.174.700 110.642.000 65.750.000 68.000.000
14 Tlogo 130.385.300 125.530.500 115.800.000 115.800.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 302
No. Kecamatan/Desa Penerimaan Swadaya
2012 2013 2012 2013
15 Kalibening 116.517.300 110.864.500 55.000.000 67.000.000
16 Garunglor 117.454.300 111.887.700 27.000.000 7.000.000
17 Jebengplampitan 112.534.900 109.340.300 33.850.000 53.950.000
L Selomerto 2.472.863.600 2.504.952.100 1.348.181.800 914.887.200
1 Kecis 117.240.600 120.585.700 19.000.000 25.000.000
2 Kaliputih 116.817.500 119.850.000 51.900.000 138.865.000
3 Candi 106.772.200 101.560.800 66.000.000 0
4 Balekambang 117.895.100 119.453.800 60.000.000 60.000.000
5 Karangrejo 118.003.400 114.718.100 47.000.000 47.000.000
6 Krasak 115.111.700 109.057.200 35.000.000 35.500.000
7 Gunungtawang 101.344.600 122.850.000 172.000.000
8 Pakuncen 116.537.900 114.152.000 51.156.800 52.072.200
9 Sumberwulan 112.534.900 122.000.900 114.500.000 137.600.000
10 Plobangan 115.880.500 118.434.800 61.575.000
11 Simbarejo 115.646.200 104.679.900 18.900.000 18.900.000
12 Wulungsari 108.552.500 104.811.600 45.000.000
13 Bumitirto 105.741.500 102.797.700 7.500.000
14 Semayu 98.896.600 108.774.200 10.000.000 10.000.000
15 Adiwarno 105.975.700 112.908.100 21.000.000
16 Kadipaten 117.360.600 112.908.100 177.200.000 185.000.000
17 Sinduagung 106.678.500 109.340.300 9.000.000 15.000.000
18 Wilayu 108.880.500 109.736.500 54.000.000 54.000.000
19 Kalierang 116.657.800 116.403.700 134.950.000 121.950.000
20 Sidorejo 104.195.400 109.170.400 14.000.000 14.000.000
21 Tumenggungan 125.091.100 127.341.900 164.000.000
22 Ngadimulyo 121.048.800 123.416.400 14.500.000
M Mojotengah 1.576.814.540 1.607.645.000 949.402.000 1.353.550.000
1 Guntur Madu 125.405.900 130.643.700 31.824.000 113.700.000
2 Pungangan 105.038.800 113.472.700 30.000.000 12.000.000
3 Larangan Kulon 93.867.100 102.660.400
4 Candirejo 101.524.800 94.462.000 5.850.000
5 Mojosari 125.766.100 70.515.000 530.500.000 447.850.000
6 Keseneng 119.769.200 116.623.300 190.000.000 305.000.000
7 Bumirejo 120.940.400 121.435.100
8 Kebrengan 106.444.200 110.113.300 29.028.000
9 Blederan 123.237.600 124.152.000
10 Wonokromo 107.147.000 82.943.500 14.500.000 15.500.000
11 Krasak 109.489.600 102.797.700
12 Sukorejo 55.482.500 48.000.000
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 303
No. Kecamatan/Desa Penerimaan Swadaya
2012 2013 2012 2013
13 Sojopuro 50.373.600 70.515.000
14 Derongisor 49.856.340 65.919.800
15 Deroduwur 119.562.600 121.114.700 4.000.000 411.500.000
16 Slukatan 118.391.300 124.794.300 113.700.000
N Watumalang 1.793.646.100 1.780.979.700 692.992.300 707.050.000
1 Wonosroyo 120.546.500 117.039.100
2 Gumawang Kidul 114.643.200 121.491.400 55.000.000 57.000.000
3 Banyukembar 128.577.200 130.265.800 110.000.000
4 Kuripan 115.486.500 117.888.000 15.000.000
5 Limbangan 111.269.900 103.496.800 36.000.000 36.000.000
6 Gondang 117.521.700 121.321.600 15.000.000
7 Bumiroso 110.192.300 109.057.200 110.192.300
8 Pasuruhan 124.234.700 118.554.800 124.000.000 184.000.000
9 Watumalang 114.549.500 111.294.700 124.000.000
10 Binangun 136.228.600 127.482.000 50.000.000 142.500.000
11 Lumajang 125.531.900 135.643.700 114.000.000 97.000.000
12 Wonokampir 116.504.200 118.284.500 19.000.000 19.000.000
13 Krinjing 126.028.100 128.775.600 27.800.000 29.300.000
14 Mutisari 118.157.100 110.326.700 3.000.000 31.000.000
15 Kalidesel 114.174.700 110.057.800 1.250.000
O Kalibawang 970.108.700 924.856.700 86.750.000 120.660.000
1 Kalikarung 130.947.500 134.323.300 7.500.000 7.500.000
2 Pengarengan 116.423.600 117.453.800 7.500.000 7.500.000
3 Tempurejo 129.448.300 118.716.100 6.500.000 61.160.000
4 Dempel 121.640.600 119.791.700 15.000.000 10.000.000
5 Karangsambung 121.952.000 131.681.300 7.500.000 7.500.000
6 Depok 108.020.900 84.755.000 15.250.000
7 Kalialang 125.955.000 129.982.800 20.000.000 27.000.000
8 Mergolangu 115.720.800 88.152.700 7.500.000
Jumlah Total 26.613.413.420 26.658.528.900 13.483.496.000 15.061.586.213
Sumber: Bapermasdes(2014)
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 304
Tabel V.3
Data Hasil pembangunan menggunakan dana ADD Tahun 2013
No. Jenis Kegiatan Jumlah Satuan
1 Jalan telasah / rolak 14.255 m2
2 Rabat beton 27.660 m
3 Talud / senderan 3.154 m
4 Jembatan 102 unit
5 Aspal 100 m
6 Air bersih 28 unit
7 Irigasi 344 m
8 Pavingisasi 8.140 m
9 Pemugaran rumah 102 rumah
10 Bantuan sosial masyarakat miskin 1.633 KK
11 Bantuan ke TK/PAUD 404 lembaga
12 Bantuan ke TPQ 524 lembaga
13 Bantuan ke SD/MI 65 lembaga
14 Bantuan/fasilitasi sarpras perpustakaan desa 22 unit
15 Beasiswa bagi siswa kurang mampu 1.323 orang
16 Bantuan kesehatan/ untuk Polindes 136 unit
17 Pelayanan kesehatan (posyandu-PMT) 3.889 kali
18 Bantuan Penyandang Masalah Sosial 1.828 orang
19 Fasilitasi KB bagi warga miskin 131 orang
20 Fasilitasi kelas ibu hamil 156 kelompok
21 Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS 60 kali
22 Pengadaan Papan Senja Keluarga 49 unit
23 Pembuatan MCK 10 unit
24 Pembuatan bak sampah 79 unit
25 Jambanisasi 15 unit
26 Rehab gedung balai desa 58 buah
27 Fasilitasi penerangan jalan 11 unit
28 Gapura Desa 60 buah
29 Tugu Batas Desa 43 buah
30 Rehab kantor Desa 23 unit
31 Pengadaan Sepeda motor 9 unit
32 Pengadaan tanah kas desa 225 m2
33 Pelatihan tentang pemerintahan desa 1.025 orang
34 Rehabilitasi Lapangan OR 50 buah
35 Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan OR 21 kelompok
36 Bantuan alat kesenian 217 kelompok
37 Pelatihan keterampilan usaha 65 kelompok
38 Penguatan modal koperasi/ kelompok usaha/
BUMDes
99 lembaga
39 Fasilitasi pengadaan bibit tanaman 43.774 buah
40 Fasilitasi pengadaan bibit ternak 174 ekor
LKPJ 2013 Bab V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 305
No. Jenis Kegiatan Jumlah Satuan
41 Fasilitasi kepada Gapoktan 22 kelompok
42 Bantuan sarpras pertanian 3 unit
Sumber: Bapermasdes (analisis, 2014)
Ke depan, mekanisme pengelolaan ADD perlu didorong untuk memberikan keleluasaan
bagi desa dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan agar berdasarkan
kebutuhan/ permasalahan serta prioritas dan fokus pembangunan yang dimiliki masing-
masing desa. Sehingga hasil capaian kegiatan bisa menjadi lebih efektif dan efisien.
Pendampingan oleh kecamatan dan kabupaten dalam bentuk monitoring dan evaluasi
intensif berkelanjutan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang
direncanakan dan dilaksanakan tepat sasaran dan tujuan.