x

ABSTRACT

Protocol is a set of activities related to the rules of formal state occasions oreventa that includes grammar place, rites and ordinances tribute of respect to theperson’s suitability for the position and or position in the state. Government or society.Protocol services for the regent and deputy regent Blora as officials of the regionaladministration Blora regency, this time is not maximized, so it requires a greater effortin implementing the protocol services based on law number 9 of 2010 on protocol.

The purpose of this study was to determine the protocol for the implementationof service policies regent and deputy regent in Blora district within the framework ofregional autonomy, knowing the obstacles faced and solutions as well as to determinethe future policy of the protocol in Blora district.

The method used in this study is juridical sociological. Specifications of thisresearch is descriptive analysis, which is expected to give a detailed descrip-tion,systematic, and thorough on all matters relating to the object to be examined. The dataused in this study are primary data and secondary data, data obtained through interviewsand literature of materials collected through the study of literature, which is thenanalyzed qualitatively.

The results of this study are: (1) Implementation of protocol services for theregent Blora under an autonomy based on Law Number 9 of 2010 concerning protocol,has not been implemented to the fullest. (2) barriers faced was no revision of the rulesregent Blora No.30 of 2011 concerning the duties and functions of sub-section protocol,poor management and coordination of protocol procedures conducted by the agencyofficial event organizers and budget constraints to carry out activities to increase humanresources in the form technical assistance, education and training for personnel agencyprotocol event organizers. (3) Solution’s to overcome obstacles is the revision regenBlora No.30 of 2011 concerning the duties and functions of sub-section protocol,additional budget to implement activities to increase human resources in the form oftechnical assistance. The future policy related to the implementation of the proytocol isthe establishment of regional head regulation as autonomous regulation on the authorityof Law No.9 of 2010.

Keywords : State Officials, Local Officials and Protocol

xi

ABSTRAK

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalamacara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan TataPenghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatandan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Pelayanankeprotokolan bagi Bupati dan Wakil Bupati Blora selaku Pejabat atau PenyelenggaraPemerintahan Daerah Kabupaten Blora, saat ini belum maksimal, sehingga diperlukanupaya yang lebih baik dalam mengimplementasikan pelayanan keprotokolanberdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakanpelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora dalamkerangka otonomi daerah, mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusinya dan untukmengetahui kebijakan ke depan tentang protokoler di Kabupaten Blora.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridissosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampumemberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yangberhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian iniadalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dandari bahan-bahan pustaka yang dikumpul-kan melalui studi kepustakaan, yangkemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Implementasi pelayanan keprotokolan bagiBupati dan Wakil Bupati Blora dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, belum dilaksanakan secaramaksimal. (2) Hambatan yang dihadapi adalah belum ada revisi Peraturan Bupati BloraNomor 30 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Sub Bagian Protokol,lemahnya manajemen dan koordinasi tata protokoler yang dilakukan oleh SKPD/Instansi penyelenggara Acara Resmi dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakankegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu berupa Bintek, Diklat Keprotokolanbagi tenaga protokoler dan SKPD/ Instansi/ Organisasi penyelenggara acara. (3) Solusiuntuk mengatasi hambatan adalah Revisi Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2011tentang Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Sub Bagian Protokol, penambahan anggaranuntuk melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu berupa Bintek,Diklat Keprotokolan bagi tenaga protokoler dan SKPD/ Instansi/ Organisasipenyelenggara acara. Kebijakan ke depan terkait penyelenggaraan protokoler adalahditetapkannya Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan otonom atas kuasa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tersebut.

Kata kunci : Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Keprotokolan