abstrak - unissula repositoryrepository.unissula.ac.id/6921/2/abstrak_1.pdf · 2017. 1. 13. ·...

2
v ABSTRAK Praktek Alternative Dispute Resolution (ADR) belum menjadi mainstream dalam program Polmas di Polri, meskipun telah ada best practice di berbagai sektor. Penelitian deskriptif hukum ini bertujuan untuk mendapatkan informasi praktek ADR, hambatan, solusi serta konsep ideal ADR/Polmas di lingkungan Polres Salatiga. Hasilnya pertama praktek ADR dalam Program Berteman/door to door service, Program Koordinator Bantuan (KOBAN) dan Program Safe House dikombinasikan dengan program quick respons, hasilnya efektif menurunkan angka kejahatan. Kedua, Hambatan penerapan ADR terdapat pada kelemahan praktek penegakan hukum pidana Indonesia, keterbatasan dukungan operasional ADR, keterbatasan sumber daya Polri, inkonsistensi kebijakan ADR/Polmas, dan minimnya dukungan anggaran operasional Polri. Sementara solusi atas hambatan meliputi penguatan filosofi dasar ADR/Polmas; Penguatan kebijakan implementasi ADR/Polmas; Penguatan sumber daya aparat Kepolisian; serta Strategi Implementasi ADR/Polmas fokus bagi jaminan kebutuhan rasa aman masyarakat. Ketiga, rumusan pelaksanaan Ideal ADR adalah pemahaman filosofi ADR/Polmas, kebutuhan rasa aman masyarakat, perlindungan hukum aparat, political will, penguatan SDM kepolisian, pemahaman strategy ADR/Polmas dan dukungan angggaran. Kata Kunci : Penerapan, Alternative Dispute Resolution (ADR), Program Pemolisian Masyarakat.

Upload: others

Post on 01-Feb-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • v

    ABSTRAK

    Praktek Alternative Dispute Resolution (ADR) belum menjadi mainstreamdalam program Polmas di Polri, meskipun telah ada best practice di berbagaisektor. Penelitian deskriptif hukum ini bertujuan untuk mendapatkan informasipraktek ADR, hambatan, solusi serta konsep ideal ADR/Polmas di lingkunganPolres Salatiga. Hasilnya pertama praktek ADR dalam Program Berteman/door todoor service, Program Koordinator Bantuan (KOBAN) dan Program Safe Housedikombinasikan dengan program quick respons, hasilnya efektif menurunkanangka kejahatan. Kedua, Hambatan penerapan ADR terdapat pada kelemahanpraktek penegakan hukum pidana Indonesia, keterbatasan dukungan operasionalADR, keterbatasan sumber daya Polri, inkonsistensi kebijakan ADR/Polmas, danminimnya dukungan anggaran operasional Polri. Sementara solusi atas hambatanmeliputi penguatan filosofi dasar ADR/Polmas; Penguatan kebijakanimplementasi ADR/Polmas; Penguatan sumber daya aparat Kepolisian; sertaStrategi Implementasi ADR/Polmas fokus bagi jaminan kebutuhan rasa amanmasyarakat. Ketiga, rumusan pelaksanaan Ideal ADR adalah pemahaman filosofiADR/Polmas, kebutuhan rasa aman masyarakat, perlindungan hukum aparat,political will, penguatan SDM kepolisian, pemahaman strategy ADR/Polmas dandukungan angggaran.

    Kata Kunci : Penerapan, Alternative Dispute Resolution (ADR),Program Pemolisian Masyarakat.

  • vi

    ABSTRACT

    Practice of ADR has not yet been the mainstream practice in IndonesianPolice Department of community policing (POLMAS) although this practicesproven tobe best practices in several sectors. This research focuses on thefollowing issues: descriptive law being practiced in ADR; challenges andhindracences in implementing ADR in Salatiga Police Dept. The Results are First,ADR has impelemented in Friends Program/door to door service, ProgramService Coordinator (Koban), Safe House and combining with Quick Respons.Those are efective to reduce criminal rates. Second, obstacles in practicing lawenforcement, implementing non-operational ADR due to the limited sources ofBhabinkamtibmas, gap of ADR policy, and the limitation of financial supportfrom the state. Meanwhile solution of ADR implementation are empowering of thebasic phylosophy of ADR/Polmas; supporting of ADR Implementations roles,human resources development of Polri officers; implementation strategy ofADR/Polmas must be focused on people need of social security. Third, idealpractice of ADR based on basic concept of ADR, the local community socialsecurity needs, protection of police officers, political will from the state, human-capacity empowerment, ADR program strategies and financial support.

    Key words : Practicing, Alternative Dispute Resolution (ADR), CommunityPolicing Program.