adart pokmaswas

7/16/2019 ADART POKMASWAS

http://slidepdf.com/reader/full/adart-pokmaswas 1/9

AD/ART

LANDASAN OPERASIONAL

KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWASSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BINA SAMUDRA

A. Landasan Hukum.

1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI

)

3. Undang –

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati danEkosistemnya

4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau –

Pulau Kecil.

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.30/MEN/2001 tentang Organisasi

Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.58/MEN/2001 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Ssitem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber

Daya Perikanan dan Kelautan.

7. Surat Pengukuhan POKMASWAS dariDinasKelautan danPerikanan Kabupaten blitar

No.523/655.1/409.114/2010 TGL 11 Oktober 2010 TENTANG Perubahan Kepengurusan

dan Keanggotaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Wonotirto, Wates,

Bakung, Panggungrejo Kabupaten Blitar

ANGGARAN DASAR POKMASWAS BINA SAMUDRA

BAB I

NAMA , WAKTU, KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Kelompok Masyarakat Pengawas “Bina Samudra” Pantai Serang Kecamatan

Panggungrejo Kabupaten Blitar

Pasal 2

WAKTU



Organisasi ini didirikan sejak 5 Januari 2010 untuk jangka waktu yang tidak

ditentukan.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Samudra berkedudukan di Desa Serang,

Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

DASAR

Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Samudra yang berkedudukan di Desa Serang,

Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar berazaskan Pancasila dan Undang-Undang

1945 serta Iman dan Taqwa.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Samudra yang berkedudukan di Desa Serang,Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar didirikan dengan maksud agar potensi

sumberdaya yang ada diwilayah pesisir dan laut Desa Serang Kecamatan Panggungrejo

Kabupaten Blitar terjaga kelestariannya

Adapun tujuannya adalah agar potensi sumberdaya yang ada diwilayah pesisir dan laut

Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar bisa dikelola dan

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat

Pasal 6

KEGIATAN ORGANISASI

Untuk mencapai tujuan diatas, Kelompok Masyarakat Pengawas Bina Samudra

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan

diwilayah pantai serang dan sekitarnya.

2. Memantau kegiatan perikanan.

3. Mencatat adanya dugaan tindak pidana perikanan

4. Melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana perikanan, kepadapengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat.



5. Mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuan perundang-

undangan dibidang perikanan.

6. Mengiventarisir data potensi sumberdaya perikanan dan kelautandiwilayah

serang dan sekitarnya

BAB III

Pasal 7

SIFAT

Kelompok ini bersifat dinamis, fleksibel, sosial kemasyarakatan dan tidak mengejar

keuntungan. Kelompok ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat Desa

Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang bersifat terbuka, independen,

serta menghindari sikap-sikap anarkis atau mengintimidasi Hak-hak Azasi Manusia(HAM).

BAB IV

Pasal 8

KEKAYAAN

Kekayaan Kelompok ini terdiri dari :

1. Penghasilan dari usaha-usaha Kelompok.

2. Donatur-donatur tetap / tidak tetap Kelompok.

3. Hibah, wakap, zakat, dan shadaqah.

4. Sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang tidak

mengikat. Dana yang masuk ke Kelompok disimpan disalah satu Bank atau atas nama

Kelompok, atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Pengurus ataspersetujuan Anggota. Pengajuan dana sosial dari Kelompok sosial lain ke Kelompok ini

harus mengajukan proposal, dan proposal tersebut diajukan ke rapat Pengurus serta

disetujui oleh RapatAnggota.

BAB V

Pasal 9

KEANGGOTAAN DAN PENGURUS



Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

PENGURUS

1. Kelompok ini diurus oleh Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih,

dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa

orang pembantu menurut bidang usaha dan keahliannya

2. Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta

ditentukan oleh hasil rapat/musyawarah anggota untuk 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk waktu yang sama.

3. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, Pengurus sewaktu-waktu dapatdiberhentikan melalui rapat/musyawarah anggota

BAB VI

Pasal 11

TUGAS DAN PERAN SERTA KEWENANGAN PENGURUS

TUGASPokmaswas adalah :

1. 1. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan

diwilayah pantai serang dan sekitarnya.

2. 2. Memantau kegiatan perikanan;

3. 3. Mencatat adanya dugaan tindak pidana perikanan

4. 4. Melaporkan dalam hal adanya dugaan tindak pidana perikanan, kepada

pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat.

5. 5. Mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuanperundang-undangan dibidang perikanan,

6. 6. Mengiventarisir data potensi sumberdaya perikanan dan

kelautandiwilayah serang dan sekitarnya.

KEWENANGAN Pokmaswas adalah :



1. Dalam hal tertangkap tangan, POKMASWAS dapat melakukan penangkapan

dan selanjutnya menyerahkan kepada POSKAMLADU, atau aparat penegak

hukum setempat

2. Mengusulkan kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi terhadap pelaku

kegiatan perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan dengan tembusan

kepada Institusi yang memberi ijin.

PERAN Pokmaswas adalah :

1. Sebagai bagian dari sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

secara keseluruhan. 2. Sebagai kepanjangan tangan dan mitra petugas pengawas perikanan/PPNS

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil), POLAIR, POSKAMLADU

3. Pemantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan

perikanan.

4. Sebagai sumber informasi dini terjadinya pelanggaran/tindak pidana perikanan.

5. Sebagi contoh dan pelopor pelaksanaan tertib usaha bagi masyarakat

sekitarnya.

6. Bukan sebagai hakim atau pelaku pelanggaran.

7. Sebagai ibadah kepada sesama umat dan menjalankan amanah.

LARANGAN Pokmaswas adalah :

1. Dilarang menghakimi pelaku pelanggaran/tindak pidana.

2. Dilarang bertindak sebagai aparat penegak hukum.

3. 3. Dilarang memanfaatkan peran sebagai POKMASWAS untuk

keuntungan/kepentingan pribadi/kelompok.

4. 4. Dilarang membiarkan pelanggaran/tindak pidana berlangsung tanpa

adanya respon/upaya yang dapat mencegah/menghentikan pelanggaran/tindak

pidana perikanan.

BAB VII

Pasal 12

RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau

setiap waktu jika dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi dan keterangan

singkat tentang hal;hal yang dibicarakan. Semua rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua,

jika tidak hadir diwakili oleh Sekretaris atau Bendahara.. Dengan tidak mengurangiketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini, maka rapat anggota gurus



dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah

anggota Pengurus. Keputusan-keputusan rapat Pengurus dianggap sah apabila

disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota yang hadir.

Dalam rapat anggota Pengurus, tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk

mengeluarkan pendapat. Apabila salah satu Pengurus tidak hadir dalam rapat

Pengurus maka yang bersangkutan memberi kuasa kepada Pengurus yang hadir.

BAB VIII

PASAL 13

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Keputusan untuk merubah dan menambah peraturan Kelompok ini hanya sah jika

diambil dalam suatu rapat anggota sekurang-kurangnyaLimapuluhpersen lebih satu

dari jumlah anggota yang hadir. Rapat yang dimaksud dipimpin oleh Pengurus,

apabila Pengurus tidak hadir maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih darianggota yang hadir. Setiap mengadakan rapat anggota harus melalui undangan secara

tertulis. Keputusan untuk membubarkan Kelompok ini hanya dapat dilaksanakan oleh

rapat anggota berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan Kelompok tidak layak untuk

operasional.

BAB IX

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Dasardananggaranrumahtanggaadalah merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar

akan di aturdalam Anggaran Rumah Tangga.

Serang , 1 Mei 2012

Ketua Sekretaris,

SUJARWO DADANG



ANGGARAN RUMAH TANGGA

POKMASWAS BINA SAMUDRA

BAB I

Pasal 1

KEANGGOTAAN

Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Kelompok

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) BINA SAMUDRA harus mematuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

* Mempunyai identitas yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

* Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Kelompok Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) BINA SAMUDRA, menerima dan memperjuangkan

anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum dan peraturan-peraturan

organisasi.

* Menyatakan diri untuk menjadi anggota

* Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh rapat/musayawarah anggota

BAB II

Pasal 2

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Setiap anggota berkewajiban :

* Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART

organisasi.

* Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota.

* Melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi.

* Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas.

* Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan

organisasi.

* Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat.

Pasal 3

Setiap anggota berhak :



* Memperoleh perlakuan yang sama dari POKMASWAS BINA SAMUDRA.

* Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.

* Memilih dan dipilih sebagai pengurus.

* Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan

bimbingan sebagai kader.

* Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturanorganisasi.

Pasal 4

Anggota berhenti karena :

1. 1. Meninggal dunia

2. Atas permintaan sendiri

3. Diberhentikan

4. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan

organisasi.

BAB III

Pasal 5

K A D E R

Kader Organisasi POKMASWAS BINA SAMUDRA adalah tenaga inti penggerak

organisasi disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :

1. Mental ideologi

2. Prestasi

3. Kepemimpinan

4. Kemampuan berdiri sendiri

5. Kemampuan pengembangan diri

6. Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan

7. Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan organisasi

BAB IV

Pasal6

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL

Hubungan kerjasama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) BINA

SAMUDRA dengan organisasi kemasyarakatan, dilakukan berdasarkan kesamaan visi,

misi, dan dalam program perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan dan

kedaulatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VI



Pasal 7

HAK SUARA DAN HAK BICARA

* Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur

sebaga berikut :

* Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diaturdalam peraturan organisasi.

* Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki

oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII

Pasal 8

KEUANGAN

* Iuran anggota ditentukan oleh peraturan Kelompok Masyarakat

Pengawas(POKMASWAS) BINA SAMUDRA.

* Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) BINA SAMUDRA wajibdipertanggungjawabkan dalam forum yang ditentukan oleh peraturan organisasi.

* Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua

pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada

rapat/musyawarah anggota

BAB VIII

Pasal 9

P E N U T U P

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturanorganisasi

Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Serang, 01 Mei 2012

adart pokmaswas

Documents