adln perpustakaan universitas airlangga tesis …repository.unair.ac.id/30691/1/halaman...
TRANSCRIPT
-
i
TESIS
EKSEKUSI ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA
PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)
Oleh :
NAILY ULYA FAIQAH, S.H. NIM. 031324253070
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
ii
EKSEKUSI ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA
PERBANKAN SYARIAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)
TESIS
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Oleh :
NAILY ULYA FAIQAH, S.H. NIM. 031324253070
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
iii
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
iv
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 25 Januari 2016
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
2. Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M. H.
3. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
v
ABSTRAK
Adanya permohonan eksekusi atas obyek Hak Tanggungan yang belakangan semakin
banyak diajukan oleh Perbankan syariah kepada Pengadilan Agama telah memantik
respon beragam mulai adanya kegamangan menyangkut wilayah kewenangan
maupun menyangkut teknis pelaksanaan eksekusinya. Seperti yang tertulis di
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Undang – Undang Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-
X/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif. Objek Hak Tanggungan yang aktanya dibuat oleh PPAT eksekusinya dapat
di lakukan oleh Pengadilan Agama. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berikut penjelasannya mengatur cara-cara
penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui atau di luar proses peradilan,
dimana peradilan umum merupakan salah satunnya disamping forum musyawarah,
mediasi, dan arbitrase bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non
litigasi. Adapun tekhnik penyelesaian perkara perbankan syariah tersebut di
lingkungan peradilan agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : diselesaikan
melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan
melalui proses persidangan (litigasi). Sertipikat objek hak tanggungan yang dibuat
oleh PPAT dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan
(Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama) yang berkekuatan hukum tetap yang
objeknya belum pernah diletakkan sita jaminan. Sepanjang yang menyangkut
perbankan syariah maka eksekusinya oleh PA sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
atas undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut mempunyai
konsekuensi Hukum Bahwa Frasa yang menyangkut kewenangan Ketua Pengadilan
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
vi
Negeri pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dapat
diartikan pula bagi Ketua Pengadilan Agama. Undang-Undang Hak Tanggungan
berlaku untuk semua objek Hak Tanggungan baik di bank umum maupun bank
syariah. Ia lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang 21 Tahun 2008 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama atas
ekonomi syariah. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pilihan hukum dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dibatalkan, konsekuensinya eksekusi Hak
Tanggungan bukan hanya kewenangan Pengadilan Negeri tapi juga Pengadilan
Agama, sehingga frasa ketua PN dalam Undang-Undang Hak Tanggungan harus pula
dibaca sebagai ketua Pengadilan Agama sepanjang menyangkut perbankan syariah
atau yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama.
Kata Kunci :eksekusi,hak tanggungan,bank syariah, penyelesaian sengketa.
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
vii
ABSTRACK
The existence of the petition on the object Mortgage latter increasingly posed by
Islamic banks to Islamic Court has sparked a mixed response began the uncertainty
regarding the jurisdiction or regarding the technical implementation of execution. As
written in the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2006 on the
Amendment of Law - Law No. 7 of 1989 About the Religious Courts, Law Number
21 Year 2008 on Islamic Banking, and Law - Law No. 4 of 1996 on Mortgage Up
Along with the land Bodies Relating to the ground, with the Constitutional Court
Decision No. 93 / PUU-X / 2012. The method used in this study using normative
juridical method. Mortgage object that aktanya made by PPAT execution can be done
by a religious court. The provisions of Article 55 of Law No. 21 of 2008 concerning
Islamic Banking and describes regulate the ways of dispute resolution Islamic
banking through or outside the judicial process, where the general court is one
satunnya besides discussion forum, mediation, and arbitration for dispute resolution
sharia banking non-litigation. As for the technique for settling disputes of the Islamic
banking in the religious courts can be reached in two ways: solved through peace, or
peace if it does not succeed, it must be resolved through court proceedings
(litigation). Object of encumbrance certificate made by PPAT with irah-irah "SAKE
OF JUSTICE UNDER THE ONE ALMIGHTY GOD" has the same power by a court
decision (Court / Religious Court) and binding the object has never been put
sequestration. With regard to Islamic banking, the execution by the PA in accordance
Constitutional Court decision on Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking.
Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 The Law That phrase has
consequences regarding the authority of the Chairman of the District Court at Law
No. 4 of 1996 on Mortgage can be interpreted also to the Chairman of the Religious.
Mortgage Law applies to all objects Encumbrance both commercial banks and
Islamic banks. He was born before the enactment of Law No. 3 of 2006 and Act 21 of
2008 governing its jurisdiction over Islamic economics. With the decision of the
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
viii
Constitutional Court, the choice of law in Act No. 21 of 2008 was canceled, the
consequences of execution Encumbrance not only the authority of the District Court
but also religious court, so that the phrases head of PN in the Law on Mortgage
should also be read as the chairman of the Islamic Court insofar as it relates Islamic
banking or included within its jurisdiction.
Keywords: execution, encumbrance, Islamic banks, the settlement of disputes.
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
ix
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi segala rahmat, hidayah
dan ampunannya, sehingga penulis diberi kekuatan, kegigihan, serta semangat hingga
penulis dapat menyelesaikan tesisi dengan judul: “Eksekusi Atas Objek Hak
Tanggungan Pada Perbankan Syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga. Bersamaan dengan ini penulis menyampaikan penghargaan
dan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Eman , S.H., M.S., selaku pemimpin almamater atau Dekan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah
banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, semangat serta
ilmu yang sangat bermanfaat hingga penulis menyelesaikan tesis ini;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji
Tesis, yang telah menguji hasil penulisan tesis oleh penulis guna mencapai
kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan;
4. Bapak Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M. H. dan Bapak Faizal Kurniawan,
S.H., M.H., LL.M, selaku Anggota Panitia Penguji Tesis, yang telah menguji
hasil penulisan tesis oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat
memperoleh gelar Magister Kenotariatan;
5. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Pembantu Dekan I, Bapak
Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.,selaku Pembantu Dekan II; dan
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
x
Bapak Radian Salman S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan III, serta Bapak
Prof. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengajar
penulis berbagai ilmu hukum dari awal hingga akhir perkuliahan;
7. Bapak Eswanto, Bapak Munip, Bapak Wawan, Ibu Emi, serta seluruh
pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
terimakasih atas segala bantuan fasilitas yang telah diberikan;
8. Keluarga terkasih, Ayah Drs. M. Shaleh, M.Hum. dan Ibu Sri Hari Utami
terimaksih atas cinta, dukungan moril, doa, semangat, maupun materil;
9. Teman terkasih, Achmad Maulana Cholily, ST. terimakasih atas dukungan
moril dan semangat;
10. Sahabat - Sahabatku tercinta, Dwi Raya Nadila S.H., Irmadela Verdiana S.H.,
William Yudha Pratama S.H., Diah Ayu Intan, Ida Ayu, Sudhy Harjo S.,
Savira Rianda Ariani S.H., Rosari Yusnita S.Ikom., Rahmad Zakariyah,
Rohibur, Dewi Fitria Rachmawati, Jennia Mudha S.H., Aladea Dehl Kasih
S.H., M.H., Amelia Anggi Pradipta S.H., M.Kn, Amaliyah Cholily S.H., S.E.
M.Kn, Hestiana Masuku S.H., Fadilla Vita S.H., Florencia Irena S.H., Anita
Ongko Wijaya S.H. M.kn., Indyra Ibrahim S.H., Yudhit S. Baga S.H. M.kn.,
Balgis Hajah Saimah S.H. M.Kn., Asvina Masita S.H. M.kn., Monica Julina
S.H. M.Kn., Hj. Rosita S.H., Nenny Madja S.H., Made dwi Sulistiawati S.H.,
Desak Agung Megawati S.H. M.Kn., Alex Lawda S.H., Renaldo S.H. M.H.,
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
xi
Marvin Pattinama S.H. M.Kn., Alfred H. S.H., Mulya Lazwardi S.H. dan
seluruh teman-teman kelas seangkatan;
Disamping itu penulis ingin menyampaikan bahwa penulisan karya
tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang dapat
membangun selalu terbuka demi kesempurnaan penelitian tesis ini. Semoga
penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna kedepannya dalam pengembangan ilmu
hukum.
Surabaya, 29 Desember 2015
Penulis
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………….. i
LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………… .iii
ABSTRAKSI………………………………………………………………………. v
KATA PENGANTAR…………………………………………………………… ix
DAFTAR ISI……………………………………………………………………… xii
BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang……………………………………………………… 1
1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………… 5
1.3 Tujuan Penelitian…………………………………………………… 6
1.4 Manfaat Penelitian…………………………………………………… 6
1.5 Tinjauan Pustaka……………………………………………………. 6.
1.6 Metode Penelitian………………………………………………… 20
1.7 Sistematika Penulisan……………………………………………… 23
BAB II. OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG AKTANYA DIBUAT
OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( PPAT )
EKSEKUSINYA DAPAT DILAKUKAN DI PENGADILAN
AGAMA………………………………………………………………… 26
2.1 Kedudukan dan Fungsi Sertipikat Hak Tanggungan…………….. 26
2.2 Penyelesaian Sengketa Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan
Syariah Melalui Proses Litigasi…………………………………… 40
BAB III. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012
MEMPUNYAI KONSEKUENSI HUKUM BAHWA FRASA
YANG MENYANGKUT KEWENANGAN KETUA
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
-
xiii
PENGADILAN NEGERI PADA UNDANG - UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
DAPAT DIARTIKAN PULA BAGI KETUA PENGADILAN
AGAMA…………………………………………………………… 70
3.1 Penyelesaian Sengketa Eksekusi Syariah Dalam Perspektif Undang
– Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah… 70
3.2 Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU – X/2012………………………………………… 84
BAB IV. PENUTUP…………………………………………………………… 110
4.1 Kesimpulan…………………………………………………….. 110
4.2 Saran…………………………………………………………… 112.
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TESIS EKSEKUSI ATAS OBJEK..... NAILY ULYA FAIQAR
JUDULLEMBAR PENGESAHANABSTRAKKATA PENGANTARDAFTAR ISI