administrasi kepegawaian net
DESCRIPTION
Administrasi Kepegawaian netTRANSCRIPT
Administrasi Kepegawaian
Dalam usaha mencapai tujuan nasional diperlukan adanya Pegawai Negeri
yang penuh kesetiaan dan penuh ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa,
berdayaguna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai
unsure Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat.
Dengan adanya criteria Pegawai Negeri tersebut diharapkan semua tugas, baik skala
kecil (unit kerja) maupun skala besar (Tugas Kenegaraan), seperti pelaksanaan Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan berjalan dengan baik, Pegawai Negeri
adalah Pemikir, Perencana, Pelaksana, dan sekaligus penikmat pembangunan dan
hasil pembangunan nasional.
Berdasarkan Pasal 3 UU No.8 Tahun 1974 kedudukan Pegawai Negeri adalah unsure
aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan
kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 , Negara dan Pemerintah, Sehingga
dengan demikian dapat memusatkan fikiran serta mengerahkan segala daya dan
tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara
berdaya guna dan berhasil guna.
Untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud diatas, maka
pegawai negeri perlu dibina dengan sebaik-baiknya, di antaranya atas dasar system
karier dan system prestasi kerja disamping adanya pendidikan dan latihan.
System pembinaan karier yang baik adalah suatu sendi organisasi yang baik, karena
dengan system pembinaan karier yang baik dan dilaksanakan dengan baik pula akan
dapat menimbulkan kegairahan bekerja dan rasa tanggung Jawab yang besar dari
seluruh Pegawai, Tetapi jika tidak ada system pemibinaan Karier yang baik atau
1
secara Formal ada system pembinaan karier yang baik tetapi tidak dilaksanakan
dengan baik, akan dapat menimbulkan frustasi yang dapat menimbulkan bahaya.
Yang dimaksud dengan karier adalah suatu system kepegawaian yang pengangkatan
pertamanya didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan dalam
pengembanganya lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan
syarat-syarat obyektif lainya juga turut menentukan. Dalam system karier
dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan
dilaksanakan berdasarkan jenjang yang telah ditentukan.
Selanjutnya yang dimaksud system prestasi kerja adalah suatu system kepegawaian
yang pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas suatu kecakapan
dan prestasi yang telah dicapai oleh orang-orang yang diangkat itu. Kecakapan itu
harus dibuktikaan dengan lulus ujian jabatan dan prestasinya dapat dilihat secara
nyata. Bukan hanya pengangkatan dalam jabatan yang didasrkan atas ujian, tetapi
untuk kenaikan gaji dan pangkatnya pun harus lulus ujian.
Sistem prestasi kerja, pada umumnya tidak memberikan penghargaan atas
masa kerja dan kurang memperhatikan tentang kesetiaan dan pengabdiaan, oleh sebab
itu pembinaan yang hanya didasrkan pada sistem prestasi kerja tidak memberikan
kepuasan bagi mereka yang telah lama bekerja. Dcalam praktek masa kerja dapat
memberikan kemahiran, sehingga makin lama orang bekerja dapat makin cakap dan
terampil di bidang pekerjaan itu.
Dengan adanya cara-cara pembinaan pegawai negeri berdasarkan sistem karier dan
sistem prestasi kerja, maka perlu adanya pengaturan antara lain mengenai formasi,
pengadaan, pengujian kesejatan, penggajian, kepangkatan, cuti, perawatan,
pendidikan, pelatihan, penghargaan, peraturan disiplin, pemberhentian, dan pensiun.
Adanya pembinaan pegawai Negeri secara Berdayaguna dan berhasilguna akan sangat
2
selaras dengan tujuan pembangunan Nasional yakni pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya, dalam arti kata pembangunan ditujukan kepada manusia, bukan manusia
untuk pembangunan.
Dengan demikian pembinaan yang dilakukan seperti yang dijelaskan di atas baik
melalui sistem karier maupun sistem prestasi kerja akan sangat membantu para
pegawai negeri didalam memusatkan fikiran, sehingga dapat mengerahkan segala
daya tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
A. Pengertian
Administrasi kepegawaian adalah segenap aktivitas yang bersangkutan dengan
masalah penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokoknya
terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa dan
pemberhentian.( THE LIANG GIE 1972).
Administrasi kepegawaian adalah suatu kecakapan atau seni dari perolehan,
pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja sedemikian rupa untuk
melaksanakan fungsi serta tujuan organisasi dengan se-efisien dan se-ekonomis
mungkin.( PAUL PIGOR)
Administrasi dalam pengertian yang luas dapat dirumuskan sebagai kegiatan
kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai secara besar-besaran ataupun
secara kecil-kecilan (Leonard D.White,1955).
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat para ahli tersebut diatas adalah:
1. Administrasi merupakan proses pelaksanaan kerjasama.
2. Administrasi itu didukung oleh sekelompok orang yang bekerjasama
tersebut.
3. Administrasi mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama
3
B. Aspek Administrasi Kepegawaian
1. Seni memilih pegawai baru, mempergunakan dan mempekerjakan pegawai
lama.
à merupakan seni karena yang dibutuhkan adalah keahlian untuk menentukan dan
menggunakan potensi pegawai yang ada dan yang akan diterima. Sehingga diperoleh
“the right manusia on the right place.”
2. Segala kegiatan yang menyangkut persoalan pegawai mulai dari penerimaan
sampai dengan pemberhentian pegawai.
3. Fungsi seorang administrator yang bertujuan untuk menyusun dan
mengendalikan semua kegiatan untuk mendapatkan, memelihara, mengembangkan
dan menggunakan pegawai sesuai dengan beban kerja dan tujuan organisasi.
à beban kerja harus disesuaikan dengan “job description” yang tercantum pada
organisasi tata laksana.
C. Prinsip Kepegawaian
• PRINSIP KEMANUSIAAN – bawahan harus dilihat sebagai manusia bukan objek.
• PRINSIP KESATUAN ARAH.
• PRINSIP KESATUAN TUJUAN.
• PRINSIP KESATUAN KOMANDO.
• PRINSIP WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB.
• PRINSIP DEMOKRASI.
• PRINSIP EQUAL PAY FOR EQUAL WORK.
• PRINSIP THE RIGHT MAN IN THE RIGHT PLACE.
• PRINSIP KOMUNIKASI YANG SEIMBANG.
4
• PRINSIP EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS KERJA.
D. Pegawai Negeri
Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 1)
4 unsur dari Definisi:
1. Memenuhi syarat tertentu.
à syarat untuk menjadi pegawai ditentukan dalam Peraturan Pemerintah berupa usia,
indeks prestasi kumulatif, dan lain-lain.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
à diangkat oleh kepala instansi yang bersangkutan dengan Surat Keputusan yang
mencantumkan pangkat dan golongannya.
3. Diserahi tugas.
à yaitu untuk menjalankan tugas pemerintahan yang ada dalam HAN otonom.
4. Digaji.
à penggajian ini berlaku secara nasional.
1. Perlunya Pegawai Negeri
1. karena mempunya peranan yang sangat penting sebab pegawai negeri merupakan
unsur aparatur negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
dalam rangka mencapai tujuan negara.
2. sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara propesiaonal, jujur, adil dan merata dalam menyelanggarakan tugas
negara,pemerintahan, dan pembangunan.
5
2. Siapa Pegawai Negeri
1. Pegawai Negeri Sipil
a. PNS Pusat
b. PNS Daerah
2. Anggota TNI
3. Anggota Kepolisian
Catatan:
(No. 2 dan 3 dikeluarkan dari pengertian Pegawai Negeri – menurut Pasal 37 UU No.
43 Tahun 1999).
3. Pegawai Negeri Sipil Pusat
1. Pegawai Negeri sipil yang gajinya dibebeankan pada anggaran Pendapatan belanja
Negara.
2. Bekerja pada Depatermen, Lembaga pemerintahan non depatermen, kesekratariatan
lembaga tertinggi/tinngi negara,instansi vertical di daerah provinsi/kabupaten/kota,
kepanitraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara
lainnya.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah
1. Pegawai negeri sipil daerah/kabupaten/kota yang gajinya dibebenkan pada
anggaran belanja daerah.
2. Bekerja pada Pemda atau dipekerjakan di luar instansi Indonesia.
E. Pengangkatan Pangkat Permulaan Kredit masa kepangkatan dan pangkat
maksimum menurut tanda tamat Belajar/Ijazah/Diploma/Akta
No STTB/IJAZAH/
DIPLOMA/AKTA GOL.RUANG
PERMULAAN KREDIT MASA
6
KEPANGKATAN GOL.RUANG
MAKSIMUM
1 SD I/a - II/a
2 SMP I/c 2-3 Tahun II/c
3 SMA/SMK II/a - II/d
4 Diploma I II/a 3-4 Tahun III/a
5 1. Diploma II
2. Akta II
3. Akademi II/b - III/b
6 1. Diploma III
2. Politekhnik II/c 1-2Tahun III/c
7 1. S12. D4 III/a 3-4Tahun IV/b
F. Pangkat dan Jabatan
Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam
rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian, oleh sebab
itu setiap PNS diangkat dalam jabatan tertentu.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
danhak seseorang PNS dalam rangka susunan suatu organisasi. Jabatan pada dasarnya
terdiri atas:
Jabatan struktural, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin sutau satuan
organisasi negara. Jabatan struktural dipegang oleh eselon 1,2, dan 3.
dan jabatan fungsional. Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarka pada keahlian/atau ketrampilan tertentu serta bersifat
7
mandiri.
G. Nama dan Susunan Pangkat PNS
NO Nama Pangkat Golongan Ruang
1. Juru Muda I A
2. Juru Muda Tingkat I I B
3 Juru I C
4 Juru Tingkat I I D
5 Pengatur Muda II A
6 Pengatur Muda Tingkat I II B
7 Pengatur II C
8 Pengatur Tingkat I II D
9 Penata Muda III A
10 Penata Muda Tingkat I III B
11 Penata III C
12 Penata Tingkat I III D
13 Pembina IV A
14 Pembina Tingkat I IV B
15 Pembina Utama Muda IV C
16 Pembina Utama Madya IV D
17 Pembina Utama IV E
• 1. Pembina Utama Gol. IV/e Guru Besar
• 2. Pembina Utama Madya Gol. IV/d Guru Besar Madya
• 3. Pembina Utama Muda Gol. IV/c Lektor Kepala
• 4. Pembina Tingkat I Gol. IV/b Lektor Kepala Madya
• 5. Pembina Gol. IV/a Lektor
8
• 6. Penata Tingkat I Gol. III/d Lektor Madya
• 7. Penata Gol. III/c Lektor Muda
• 8. Penata Muda Tingkat I Gol. III/b Asisten Ahli
• 9. Penata Muda Gol. III/a Asisten Ahli Madya
H. Kenaikan Pangkat
Reguler
4 tahun, apabila setiap unsur DP3 bernilai baik.
5 tahun, apabila salah satu unsur DP3 bernilai cukup.
Pilihan, yaitu kenaikan yang dipercepat, terdiri atas:
2 tahun, yaitu 1 tahun dalam jabatan, dengan setiap unsur DP3 bernilai baik.
3 tahun, yaitu 1 tahun dalam jabatan, dimana salah satu DP3 bernilai cukup.
Istimewa, yaitu: 2 tahun, apabila DP3 amat baik dan menunjukkan prestasi kerja yang
luar biasa.
Pengabdian, yaitu apabila setiap unsur DP3 tidak ada yang bernilai kurang dan sudah
4 tahun dalam pangkat terakhir.
Anumerta, yaitu: kenaikan pangkat penghargaan karena meninggal dunia dan
diberikan pada tanggal meninggalnya. Pangkatnya dinaikkan 1 tingkat.
Tugas belajar, menjadi pejabat negara, penyesuaian ijasah: tetap mengikuti aturan
umum.
I. Sistem Pembinaan PNS
1. Patronage System (Sistem Kawan), Sistem pembinaan yang dilakukan secara
subyektif hanya melihat orangnya bukan kecakapan, mulai dikembangkan di AS
tahun 1829 masa pemerintahan Andrew Jackson.
a. Spoil Syistem (Bersifat Politis), Partai yang menang dapat menikmati semua
fasilitas
9
b. Nepotisme Syistem (Bersifat Non Politis), Pada masa pemerintahan gereja Romawi
pemilihan didasarkan pada hubangan kekeluargaan (kerajaan & gereja.
2. Merrit Syistem (Sistem Kecakapan/Sistem Prestasi Kerja), Sistem pembinaan
dimana pengangkatan untuk menduduki jabatan/kenaikan pangkat didasarkan pada
kecakapan dan prestasi.
3. Karrier Syistem (Sistem Karir), Sistem pembinaan dimana pengangkatan pertama
didasarkan pada kecakapan & pengembangan selanjutnya berdasarkan masa kerja,
kesetiaan & pengabdian .
a. Terbuka, Dapat mengangkat orang dari luar instansi yang bersangkutan untuk
menduduk jabatan tertentu.
b. Tertutup, Untuk mengisi jabatan harus PNS yang berasal dari instansi yang
bersangkutan.
J. Hak dan Kewajiban Pegawai
KEWAJIBAN:
1. Wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah
2. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan
3. Wajib menjalankan tugas kedinasan
4. Wajib menyimpan rahasia
HAK:
1. Gaji dan tunjangan
2. Kenaikan pangkat
3. Cuti
4. Pensiun
K. Gaji (Sistem Penggajian)
• Sistem skala tunggal (mono-scale system) berlaku secara nasional – kepada pegawai
10
yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama pula
• Sistem skala ganda (multi-scale system)
Pemberian tunjangan kepada pegawai yang melakukan pekerjaan tertentu, yang
didasarkan pada sifat pekerjaan, prestasi, tanggung jawab. Tunjangan inilah yang
disebut sebagai tambahan gaji. Akumulasi gaji dan tunjangan inilah yang disebut
“take home pay”
• Sistem skala gabungan.
Setiap PNS pasti mempunyai gaji pokok karena ketika diangkat sudah tertera
pangkatnya. Tapi tidak semua PNS mempunyai tunjangan yang sama karena
tunjangan didasarkan pada jabatannya.
L. Jenis Tunjangan
• Tunjangan jabatan fungsional (berdasarkan sifat pekerjaan, misalnya dokter, dosen,
pengamat gunung berapi, pustakawan, peneliti, hakim, dll)
• Tunjangan jabatan struktural (berdasarkan jabatan dalam organisasi, misalnya dirjen,
irjen, kepala biro, dll)
• Tunjangan keluarga (sejak 1994 yang ditanggung adalah pasangannya dan 2 anak)
• Tunjangan kemahalan (diberikan untuk yang bertugas di daerah yang kebutuhan
pokoknya tinggi)
• Tunjangan daerah terpencil (diberikan untuk yang bertugas di daerah terpencil,
misalnya daerah indonesia timur)
• Tunjangan cacat dalam menjalankan tugas kedinasan
M. Cuti
Cuti adalah adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu
tertentu
Jenis Cuti:
11
1. Cuti Tahunan, diberikan bagi pegawai dengan masa kerja minimal 1 tahun.
Lamanya adalah 12 hari kerja.
2. Cuti Besar, diberikan bagi pegawai dengan masa kerja minimal 6 tahun. Lamanya
adalah 3 bulan.
3. cuti sakit, terdiri atas:
1 - 2 hari: menyampaikan pemberitahuan secara lisan.
2 – 14 hari: menyampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta lampiran
keterangan dokter.
14 hari – 6 bulan: menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan lampiran
keterangan dokter yang ditunjuk (MPK).
6 bulan – 1 tahun: menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan lampiran
keterangan dokter yang ditunjuk (MPK).
Lebih dari 1 tahun: diberhentikan dengan hormat.
4. Cuti Bersalin, lamanya 3 bulan dan diberikan untuk anak pertama dan kedua.
5. Cuti Karena Alasan Penting, diberikan berdasarkan pertimbangan pimpinan.
Misalnya, menikah.
6. cuti di luar tanggungan negara, diberikan bagi pegawai dengan masa kerja minimal
5 tahun. Lamanya 3 tahun, dan dapat diperpanjang 1 tahun.
N. Pensiun PNS
1. Dasar hukum:
• Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.
• Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Janda Duda.
• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun.
• Peraturan Pemerintah No. ... Tahun 1999 tentang Penyesuaian Pensiun.
12
2. Definisi pensiun berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo
Undang-undang No. 43 Tahun 1999 adalah: jaminan hari tua sebagai balas jasa yang
diterima setiap bulan oleh pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan
dirinya untuk membiayai penghidupan selanjutnya.
3. Syarat umum, yaitu:
• diberhentikan dengan hormat;
• usia minimum 50 tahun;
• masa kerja minimum 20 tahun.
4. Syarat khusus (berupa pengecualian dari syarat umum), yaitu:
• tanpa syarat, yaitu PNS tersebut dinyatakan MPK tidak dapat bekerja karena
kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan;
• masa kerja minimum 4 tahun, yaitu PNS dinyatakan MPK tidak dapat bekerja
karena kecelakaan tidak dalam tugas kedinasan;
• Restrukturisasi organisasi. Pensiun dipercepat dengan batas usia minimum 45 tahun
dan masa kerja minimum 10 tahun. Misalnya ketika departemen sosial dan
departemen penerangan direstrukturisasi.
• Besarnya: 40% - 75% dari gaji pokok.
5. Berakhirnya Pensiun
1. PNS yang bersangkutan meninggal dunia
2. PNS yang bersangkutan diangkat kembali menjadi PNS
3. PNS yang bersangkutan tanpa seijin negara menjadi pegawai negara asing
4. PNS terlibat gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN
5. Keterangan yang diajukan untuk pemberian pensiun adalah PALSU
O. Pegawai Tidak Tetap
Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
13
pemerintahan pembangunan yang bersifat tekhnis profesional dan administrasi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pegawai tidak tetap tidak
berkedudukan sebagai pegawai negeri.
P. Formasi
Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu
organisasi untuk dapat menjalankan tugasnya (Penjelasan pasal 15-43 UU No 43
tahun 1999).
Dasar Penyusunan Formasi:
Jenis Pekerjaan
Sifat Pekerjaan
Perkiraan beban kerja dan kapasitas seorang pegawai dalam waktu tertentu
Prinsip pelaksanaan pekerjaan
Jenjang dan jumlah pangkat jabatan yang tersedia
Kemampuan keuangan negara, yang erta hubungannya dengan gaji.
Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 1).
Pegawai Negeri terdiri dari:
1. Pegawai Negeri Sipil
o PNS Pusat
o PNS Daerah
2. Anggota TNI
3. Anggota Kepolisian
14
Sistem Pembinaan PNS:
1. Patronage System( Sistem Kawan)
2. Merrit System (Sistem Kecakapan)
3. Karrier Syistem (Sistem karier)
Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan pembangunan yang bersifat tekhnis profesional dan administrasi sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pegawai tidak tetap tidak
berkedudukan sebagai pegawai negeri.
15