ADMINISTRASI PENYULUHAN LAPANGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi penyuluhan merupakan suatu wadah dimana kegiatan penyuluhan akan diadakan. Di dalam organisasi tersebut juga terdapat manusia sebagai unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selain itu, juga terdapat struktur organisasi yang menunjukkan bagaimana tugas dan wewenang akan dilimpahkan. Agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik diperlukan suatu pengelolaan organisasi, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai secara maksimal.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan tujuan agar terjadi perubahan dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilan dari sasaran penyuluhan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran penyuluhan adalah petani dan keluarganya. Dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas dari personel penyuluh maupun eksistensi dari organisasi penyuluhan itu sendiri. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik, tepat sasaran dan berkesinambungan. Usaha peningkatan kualitas penyuluh dan organisasi dilakukan melalui adanya kegiatan administrasi yang tertata rapi dan tertib.

Biasanya kegiatan penyuluhan dilakukan oleh penyuluh-penyuluh ahli (terampil) yang berkedudukan di Balai Penyuluh Pertanian di tingkat Kecamatan. Kegiatan administrasi penyuluhan perlu dilakukan agar kegiatan penyuluhan terarah dan terkoordinasi dengan baik antara penyuluh, sasaran maupun stakeholders terkait. Administrasi penyuluhan diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut seluruh aspek kegiatan suatu lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi penyuluhan menyangkut administrasi personalia, administrasi keuangan, administrasi pelaporan dan evaluasi, administrasi kegiatan serta administrasi yang berkaitan dengan hubungan dengan lembaga lain. suatu kegiatan penyuluhan akan dapat berjalan tertib dan teratur apabila seluruh aspek dalam penyuluhan tersebut dapat terpenuhi dengan baik.Oleh sebab itu, dalam kegiatan praktikum administrasi penyuluhan akan menganalisis mengenai administrasi pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proses administrasi penyuluhan pada lembaga tersebut.

B. Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum administrasi penyuluhan ini adalah sebagai berikut:1. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam Administrasi Penyuluhan Pertanian

2. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui organisasi penyuluhan pertanian termasuk tugas dan wewenangnya

3. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui hubungan kerja antara bagian-bagian yang terkandung dalam suatu organisassi penyuluhan pertanian

4. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui dan tata cara penyusunan anggaran termasuk penggunaan anggaran dalam penyuluhan perrtanian

5. Mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui sistem monitoring yang dilakukan oleh lembaga disuatu wilayah penyuluhan pertanian.

C. Waktu dan Tempat Praktikum

Praktikum Administrasi Penyuluhan Pertanian ini dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Desember 2007 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Unsur-unsur AdministrasiKaliski dalam Departemen Kehutanan (1996), mengartikan administrasi sebagai manajemen operasi, atau salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Fungsi administrasi adalah tugas yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin atau manajer. Karena itu seorang pemimpin atau manajer sering pula disebut dengan istilah administrator.Sedangkan untuk unsur – unsur yang ada dalam suatu administrasi tersebut baik berupa faktor situasional dan kondusional maupun sumber daya-sumber daya tertentu, menurut Surakhmad (1994) menyebutkan sebagai berikut:1. Organisasi, yang akan menjadi wadah/wahana, struktur dan rangka dasar (frame work) dari administrasi.2. Lingkungan, yaitu yang mengelilingi administrasi “berada” di dalam organisasi terdiri atas berbagai lapisan antara lain: geografis, fisik, biologis (flora, fauna), sosial, budaya, ekonomis, psikologis, politik dan teknologis.3. Situasi, yaitu seperangkat faktor-faktor lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap per keadaan, perkehidupan dan gerak – gerak administrasi ( organisasi ).4. Lokasi, yaitu bagian dari lingkungan yang terdiri atas semua faktor yang mempunyai relevansi (hubungan kepentingan) dengan administrasi (organisasi) dan mempunyai arti letak dengan diukur menurut jarak transportasi dan komunikasi.5. Wilayah operasi6. Mesin dan peralatan (equipment), terdiri atas semua barang modal yang merupakan “hardware” dari administrasi (organisasi).7. Program – program usaha ( software dan mission ), terdiri atas peraturan -peraturan dan prosedur – prosedur konstitusional yang merupakan kerangka dan rangka dasar berpikir dan berusaha.8. Legitimitas, yaitu kekuatan sosial, politik-yuridis yang berasal dari undang-undang.9. Pimpinan10. Personil

B. Organisasi PenyuluhanPenyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya, memberi pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (Van Den Ban dan Hawkins, 1996).Penyuluhan Pertanian adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2001).Penyuluhan pertanian di sini mempunyai peranan untuk mempersiapkan petani dan untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada petani. Atau lebih tepatnya, penyuluhan pertanian mempunyai peranan untuk menyadarkan petani tentang adanya alternatif-alternatif baru atau metode-metode lain untuk mengusahakan pertanian mereka ke arah yang lebih baik (Sastraatmadja, 1993).Organisasi penyuluhan tentu saja tidak sepantasnya untuk mengharapkan “peranan yang menentukan” dalam menerapkan peraturan karena dengan mengambil keputusan, penyuluh akan kehilangan kepercayaan dari petani sehingga menyebabkan peranan agen penyuluhan menjadi tidak efektif. Organisasi penyuluhan hanya dapat memainkan peranan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah apabila memiliki kaitan erat dengan pembuat kebijakan dan pelaku-pelaku lain yang terlibat(Van den Ban dan Hawkins, 1996).

C. Hubungan Kerja Organisasi PenyuluhanPengorganisasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat pedesaan terpusat pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang bertugas menyelenggarakan penyusunan programa dan kegiatan penyuluhan pertanian bagi keluarga tani menuju bertani yang lebih produktif, berusaha tani yang lebih menguntungkan dan hidup yang lebih sejahtera. Hubungan kerja antara BPP dengan pemerintah Daerah Tingkat II diatur oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Bimbingan teknis kegiatan penyuluhan pertanian diberikan oleh Departemen Pertanian (Adjid, 2001).Suatu bentuk struktur organisasi yang terbukti menunjukkan “keberhasilannya” di banyak negara yang kurang berkembang, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :1. Kepala Kantor Penyuluhan, selain mengawasi langsung para staf administrasi juga mengawasi kegiatan para penyuluh spesialis.2. Para penyuluh dan peneliti, diorganisasikan sedemikian rupa sehingga antara mereka dapat terjalin hubungan yang mudah dan akrab.3. Lembaga-lembaga penelitian di Perguruan Tinggi, melalui suatu perjanjian kerjasama, memiliki kaitan dengan organisasi penyuluhan pertanian.4. Kantor penyuluhan memiliki hubungan jalur komando dengan para Penyuluh Spesialis di setiap wilayahnya untuk melakukan supervisi terhadap para Penyuluh Lapangan.5. Seluruh Penyuluh Spesialis sampai tingkat propinsi tidak berkewajiban memberikan laporannya kepada penguasa atau politikus setempat, tetapi merupakan bagian dari dinas penyuluhan yang profesional(Mardikanto, 1993).

D. Mekanisme Penyusunan Anggaran PenyuluhanPengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran (jumlah dan sumbernya), penggunaan keuangan, sistem pengawasan atau pemeriksaan keuangannya. Di dalam pengelolaan keuangan, di samping kebutuhan rutin (yang menyangkut gaji/upah dan biaya perjalanan) juga perlu diperhatikan tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan pengujian lapang, informasi dan publikasi, pengembangan personal, pengembangan sistem manajemen penyuluhan dan lain-lain (Departemen Kehutanan, 1996).Di samping itu, berkaitan dengan sumber dana, hendaknya dapat diupayakan sumber-sumber dari instansi/lembaga pemerintah, kerjasama dengan pihak swasta yang berkepentingan dengan kegiatan penyuluhan (produsen sarana produksi, industri pengolahan, lembaga pemasaran dan aneka jasa, serta sumber-sumber yang dapat digali secara swadaya) (Mardikanto, 1993).

E. Sistem Monitoring Kegiatan PenyuluhanMenurut Casley dan Kumar (1988) dalam Van Den Ban dan Hawkins (1996), sistem monitoring dalam kegiatan penyuluhan biasa dibedakan antara evaluasi dan pemantauan. Pemantauan atau monitoring berasal dari kata latin yang berarti “memperingatkan” dipandang sebagai teknik manajemen dengan agen penyuluhan yang mengumpulkan data di dalamnya sejalan dengan diterapkannya program penyuluhan serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya berada pada jalur yang benar. Ini memungkinkan manajemen mengambil tindakan dengan cepat untuk mengembalikan kepada rencana semula atau melakukan penyesuaian bila ternyata tidak realistis.

III. METODE PRAKTIKUM

A. Metode DasarMetode dasar yang dipakai dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada masa sekarang dan bertitik tolak dari data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan dalam konteks teori-teori yang ada dari penelitian terdahulu. (Mardikanto, 2001).B. Metode Pengumpulan DataAdapun metode pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan praktikum Administrasi Penyuluhan Pertanian ini adalah :1. Wawancara, mahasiswa mendatangi responden-responden melakukan wawancara dipandu dengan kuesioner yang telah tersedia. Data yang didapatkan harus objektif. Untuk data penunjang dapat diperoleh dari masyarakat baik mengenai sejarah desa, maupun fenomena sosial yang ada.2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung atas keadaan responden suatu keadaan yang terjadi di daerah penelitian atau praktikum.3. Pencatatan, data yang diperlukan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.4. Studi Pustaka, yaitu mencari referensi guna mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas.(Sekaran, 2002).

IV. KONDISI UMUM WILAYAH

A. Letak dan Batas WilayahKecamatan Colomadu memiliki luas wilayah sebesar 1.534,8469 Ha, yang memiliki batas-batas

wilayah sebagai berikut:Sebelah Utara : Kabupaten BoyolaliSebelah Selatan : Desa PaulanSebelah Barat : Desa MalangjiwanSebelah Timur : Desa TohudanB. Keadaan Iklim dan Topografi LahanDaerah Kecamatan Colomadu memiliki musim yang pada umumnya sama dengan daerah lainnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang mana rata-rata banyaknya curah hujan 300-500 mm/tahun, dengan suhu udara rata-rata 24o – 32 oC. Tapi pada masa sekarang musim kemarau atau musim penghujan sulit untuk diprediksikan. Hal ini dapat membuat para petani kebingungan dan sebagian besar hasil panennya berkurang. Ketinggian tanah Kecamatan Colomadu yaitu 144 m dari permukaan laut dengan topografi berupa dataran rendahC. Jenis TanahJenis tanah di Kecamatan Colomadu bermacam-macam. Masing-masing desa jenis tanahnya berbeda, untuk itu lebih jelasnya mengenai nama desa dan jenis tanahnya dapat diperhatikan sebagai berikut :a. Latosol : Paulan, Blulukan, Gajahan, Tohudan, Gedungan, Baturan, dan Klodranb. Grumusol : Ngasem, Bolon, Bawanan,dan Malang JiwanDari keterangan yang diberikan diatas dapat dilihat bahwa jenis tanah yang ada di sebelas Desa di Kecamatan Colomadu berbeda-beda.

D. Potensi dan Sumber Daya Alam1. Potensi Tanaman PerkebunanTanaman perkebunan yang menjadi potensi di daerah Colomadu terdiri dari : Tembakau, Jagung, dan Kacang Tanah2. Petensi Bidang PeternakanPeternakan juga berkembang di daerah Colomadu, hewan yang dibududayakan antara lain : Sapi potong. Domba, Burung Puyuh (sentral di Paulan dan Gajahan), Itik dan Mentok3. Potensi Bidang PerikananPerikanan juga berkembang di daerah Colomadu, jenis ikan yang dibududayakan adalah ikan lele (pembibitan lele di Tauban, Bendungan dan Baturan)E. Keadaan PertanianDaerah Kecamatan Colomadu memiliki berbagai macam pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat tumbuh dan menghasilkan, diantaranya:1. Pertaniana. Padi dan Palawija (padi, kacang tanah, jagung, kedelai, ketela pohon, ketela rambat)b. Sayuran (Kubis, kentang, tomat, buncis, kacang panjang, cabai, dll)c. Buah-buahan (Pisang, papaya, jeruk, mangga, rambutan, sirsak, belimbing, duku, jambu, dll)2. Perkebunana. Kelapab. Tembakauc. Tebu, dll3. Perikanan (kolam)4. Peternakana. Ayam kampungb. Ayam ras

c. Itikd. Kambinge. Sapi biasaf. Kerbaug. Kudah. BabiF. Kelembagaan PetaniKelembagaan petani yang ada diwilayah BPP Colomadu hanyalah kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang terdapat pada wilayah kerja BPP Colomadu yaitu ada 34 kelompok tani.G. Sarana Pendukung UsahataniSarana pendukung usahatani yang dimiliki Kecamatan Colomadu antara lain Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Unit Desa (KUD). Mengenai jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 1 Sarana Pendukung Usahatani Kecamatan ColomaduNo. Sarana pendukung usahatani Jumlah1.2.. Koperasi Simpan PinjamKUD 161Jumlah 17Sumber : Data Sekunder Tahun 2006H. Wilayah Kerja PenyuluhanMengenai wilayah kerja penyuluh, Kecamatan Colomadu memiliki empat WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian), dengan perincian sebagai berikut :1. WKPP I : Wilayah kerja meliputi Desa Ngasem dan Bolon. WKPP I ini dipegang oleh Bapak Joko Sumartono, SP.2. WKPP II : Wilayah kerja meliputi Desa Malangjiwan dan Gawanan. WKPP II ini dipegang oleh Ibu Dalimah..3. WKPP III : Wilayah kerja meliputi Desa Kalulan, Gajahan dan Blulukan. WKPP III ini dipegang oleh Bapak Joko Wiyono dan Ibu Firma Nasunta.4. WKPP IV : Wilayah kerja meliputi Desa Tohudan, Gedungan, baturan dan Klodran. WKPP IV ini dipegang oleh Bapak Martono.Dengan dibaginya wilayah kerja penyuluhan tersebut, maka kegiatan penyuluhan lebih dapat terlaksana dengan baik, karena penyuluh dapat lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan (dengan wilayah semakin sempit maka intensitas penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan lebih besar).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur AdministrasiUnsur-unsur yang ada dalam Administrasi Penyuluhan Pertanian merupakan fungsi-fungsi dari Administrasi Penyuluhan Pertanian yang meliputi :1. PersonaliaObyek dalam praktikum ini adalah Balai Penyuluhan Pertanian Colomadu. Personalia yang ada di BPP Colomadu ini ada delapan orang yang mempunyai hubungan struktural dan fungsional, yaitu :a. 1 orang koordinator/ pengelolab. 1 penyuluh pertanian programerc. 1 penyuluh pertanian supervisord. 4 orang penyuluh pertanian lapange. 1 Tenaga Harian LepasTabel 2 Daftar Nama Pegawai BPP Colomadu Tahun 2007No Nama NIM Pangkat / Golongan1. Hendro 500 077 182 Penata Muda / III c2. Sularto 080 046 133 Penata Muda / III c3. Ir. Dalimah 080 031 718 Penata Tk I / III d4. Wuryastini 080 094 905 Penata Tk I / III d5. Joko Sumartono, SP 080 092 582 Penata Tk I / III b6. Joko Wiyono 080 111 725 Pengatur Tk I / II d7. Martoro 080 077 842 Penata Muda Tk I / III b8.. Ambar Suratno 710 016 269 Penata Muda / III dSumber : Data Sekunder2. Kemudahan dan Perlengkapan bagi PenyuluhPenyuluh di BPP ini membawahi Wilayah Kerja Kecamatan Colomadu berada di BPP Karangpandan. Keberadaan kantor ini cukup strategis karena berada di tengah Kecamatan, sehingga mudah dihubungi apabila masyarakat membutuhkan dan mudah untuk dijangkau karena berada di tepi jalan raya di jalur transportasi umum.Penyuluh dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari suatu informasi sehingga perlu adanya media informasi. Media informasi yang berada di BPP Karangpandan terdiri dari surat kabar “Sinar Tani” dan leaflet yang biasanya diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar. Perlengkapan yang ada di BPP Karangpandan terdiri dari meja, kursi, almari, rak buku, soundsistem, greenboard, sepeda motor, lahan demplot, OHP. Sementara itu untuk transportasi, hampir semua penyuluh mendapat fasilitas motor kantor sehingga transportasi yang mereka gunakan adalah motor dinas. Untuk fasilitas komunikasi, semua penyuluh mendapatkan Handphone untuk memperlancar komunikasi dalam kegiatan operasional harian maupun pada kegiatan penyuluhan yang berhubungan dengan kelompok tani. Sedangkan untuk fasilitas perumahan hanya satu penyuluh yang menempati perumahan dinas yang berada di belakang kantor BPP.3. Pengelolaan KeuanganAnggaran kegiatan penyuluhan di BPP Colomadu dilakukan secara swadaya dari penyuluh dan para petani sehingga pengelolaan keuangan dilakukan secara bersama-sama. Anggaran hanya berasal dari swadaya karena tidak ada dana dari pemerintah. Dalam hal ini bantuan yang

diberikan pemerintah hanya berwujud barang, seperti benih dan alat-alat pertanian. Untuk bantuan yang berwujud uang pemerintah tidak memberikan sehingga hanya dari swadaya petani dan penyuluh sendiri. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan lainnya.4. Pelaporan dan EvaluasiPelaporan yang dibuat oleh penyuluh berisikan pelaporan kegiatan penyuluhan, pelaksanaan kunjungan ke wilayah kerja dan pelaporan dari hasil kunjungan. Pelaporan mengenai kinerja penyuluh di wilayah kerja masing-masing dibuat satu bulan sekali sedangkan untuk pelaporan kehadiran penyuluh dilakukan setiap hari. Pelaporan tersebut diberikan kepada KJF Karanganyar dan Kepala Cabang BPP Colomadu. Adanya pelaporan tersebut bermanfaat dalam pelaksanaan evaluasi. pada BPP Colomadu ini terdiri dari 2 macam yaitu evaluasi yang dilakukan oleh KJF Karanganyar terhadap BPP Colomadu dan evaluasi yang dilakukan oleh Koordinator terhadap penyuluh yang dilakukan secara terjadwal dari BPP sendiri maupun insidental.Evaluasi yang dilakukan oleh KJF Karanganyar terhadap BPP Colomadu yaitu mengkaji program penyuluhan BPP dengan cara analisis pengajuan program kegiatan, seluruh penyuluh di BPP melakukan sinkroni data-data di KJF Karanganyar.Sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap penyuluh adalah dengan cara pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh selama di lapangan per bulannya, setiap koordinator penyuluh dan penyuluh di BPP se-Kabupaten Karanganyar melakukan rapat di Kantor Dinas Pertanian untuk membahas hasil perkembangan kegiatan penyuluhan yang berkembang di Kabupaten Karanganyar untuk diambil kebijakan selanjutnya.Kadang kala pihak Dinas Pertanian Kabupaten melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya dan juga untuk mengetahui kepastian data yang dilaporkan setiap bulannya baik administratif maupun dalam kegiatan penyuluhan.5. Hubungan dengan Lembaga-lembaga LainDalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, BPP Colomadu tidak melakukan kerjasama dengan lembaga lain.B. Organisasi Penyuluhan1. Organisasi BPP KarangpandanUntuk mengetahui posisi struktural ataupun fungsional dari BPP Colomadu dapat dilihat dari struktur Organisasi Kantor BPP Colomadu Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Colomadu Kabupaten KaranganyarGaris penghubung dalam strukur organisasi tersebut menggambarkan hubungan koordinasi antar divisi di dalam BPP Colomadu.BPP merupakan suatu wadah atau organisasi penyelenggaraan fungsi penyuluhan pertanian yang merupakan unit kerja teknis operasional pemerintah Kabupaten di bidang penyuluhan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Wadah ini mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian melalui pelaksanaan pemberdayaan agrobisnis dan ketahanan pangan.2. Fungsi dan Tugas Pokok BPP :a. Adapun Tugas Pokok BPP adalah:1) Menyusun programa Penyuluh Pertanian (PP) bersama keluarga tani dan masyarakat pelaku agrobisnis sesuai dengan kebutuhan lokalita2) Melaksanakan penyuluhan pertanian agrobisnis dan ketahanan pangan secara partisipatif3) Memberikan berbagai rekomendasi dan mengikhtiarkan akses terhadap sumber-sumber

informasi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh keluarga tani dan masyarakat pelaku agrobisnis4) Membantu masyarakat pelaku agrobisnis dalam memilih dan mengambil keputusan usaha dibidang pertanian yang menguntungkan5) Memfasilitasi berbagai kegiatan pertemuan/sarasehan/mimbar yang diselenggarakan oleh keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis6) Menumbuhkembangkan organisasi petani dan masyarakat pelaku agrobisnis menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh7) Mengembangkan kepemimpinan petani dan masyarakat pelaku agrobisnis8) Merakit dan menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan keluarga petani dan masyarakat agrobisnis melalui berbagai media informasi9) Memfasilitasi pengembangan media yang dibuat oleh keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis10) Melakukan kerjasama dengan lembaga dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian11) Melaksanakan pelatihan bagi penyuluh pertanian atau kehutanan secara berkala12) Memfasilitasi kaji terap dan studi yang dilakukan keluarga petani dan masyarakat pelaku agrobisnis13) Memelihara sarana dan prasarana penyuluhan pertanian14) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku15) Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dibidang agrobisnis16) Mengembangkan kemitraan agrobisnis antara petani dengan dunia usaha17) Memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten18) Melakukan bimbingan/supervisi monitoring dan evaluasi penyuluh pertanian di wilayah kerjanya19) Mengelola kebun atau lahan BPP dengan baik20) Melaksanakan administrasi dan pelaporan BPPb. Fungsi BPP adalah:1) Memfasilitasi tersusunnya programa dan RKPP secara tertib2) Mengupayakan tersedianya dan tersebarkannya informasi teknologi, sosial dan ekonomi dalam rangka penyelenggaraan agrobisnis dan ketahanan pangan3) Memfasilitasi terselenggarakannya kerjasama antara peneliti, penyuluh, petani/kontak tani dan pelaku agrobisnis dalam pengembangan teknologi spesifik lokalita4) Memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dan forum pertemuan bagi petani dan penyuluh5) Memfasilitasi terselenggarakannya kegiatan percontohan dan model-model usaha agrobisnis dan ketahanan pangan6) Sebagai basis penyuluh dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi penyuluhan pertanian.Dari Skema Struktur BPP Karangpandan diatas dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi personil BPP, yaitu :1. Fungsi dan tugas pokok koordinator/pengeloloa BPP:a. Fungsi koordinator/pengeloloa BPP:1) Penaggung jawab operasional kegiatan BPP.2) Penyusun program PP dan RKPP di WKBPP.3) Membantu ketua KJF mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di WKBPP.4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.b. Tugas pokok koordinator/pengelola BPP:

1) Bertanggung jawab tersusunnya programa BPP.2) Mendorong PPdan K untuk melaksanakan tugas penyuluhan.3) Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan keluarga tani dan masyarakat pelaku agribisnis.4) Memfasilitasi berbagai kegiatan pertemuan yang diprogramkan BPP.5) Mengembangkan kepemimpinan petani.6) Memfasilitasi pengembangan media informasi.7) Melakukan kerjasama dengan lembaga dan pihak lain dalam melaksanakan penyuluhan pertanian.8) Menyelenggarakan training/pelatihan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.9) Memfasilitasi kaji terap dan studi petani diprogramkan.10) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan peraturan yang berlaku.11) Menjalin kerjasama dengan dunia usaha agrobisnis.12) Memberikan umpan balik kepada pemerintah kabupaten.13) Ikut bertanggung jawab atas terlaksananya program revitalisasi Penyuluhan Pertanian.14) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.15) Memberikan penialaian pekerjaan petugas sesuai peraturan yang berlaku.16) Menyampaikan usulan, saran, dan pertimbangan demi terwujudanya BPP yang lebih baik.17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.2. Tugas pokok penyuluh pertanian programmer:a. Penyusunan rencana pembuatan Programa BPP dan Rencana Kegiatan Penyuluh Pertanian.b. Pelaksanaan inventarisasi data sebagai bahan penyusunan Programa BPP.c. Pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Programa BPP.d. melayani konsultasi agrobisnis.

3. Tugas pokok penyuluh pertanian supervisor:a. Menbuat rencana kegiatan supervise BPP.b. Membimbing Penyuluh Pertanian dan Kehutaban di WKPP.c. Membantu/memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di WKPP.d. Sebagai konsultan agrobisnis.e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.4. Tugas pokok bagian administrasi:a. Mengerjakan administrasi kantor BPP.b. Memelihara sarana dan prasarana penyuluhan di BPP.c. Membuat laporan.d. Menjaga kebersihan/keindahan kantor dan lingkungannya.e. Mengelola perpustakaan.f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.5. Tugas pokok pembimbing praktek / petugas bagian kebun :a. Membuat rencana pengelolaan lahan BPP.b. Mengikhtiarkan sarana dan prasarana pengelalaan lahan BPP.c. Membimbing pelaksanaan percontohan yang diprogramkan.d. Memelihara dan memanfaatkan lahan sesuai dengan fungsi BPP.e. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan lahan BPP.f. Membuat evaluasi program pengelolaan lahan BPP.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.3. Struktur Organisasi PenyuluhanStruktur organisasi BPP Colomadu adalah tertutup, maksudnya dalam pengangkatan petugas penyuluhan ditetapkan berdasarkan SK No. 301/Kapts/I.P.120/4/96 yang berisi antara lain sebagai berikut :“Penempatan penyuluh pertanian ditetapkan oleh kepala kantor wilayah Departemen Pertanian. Status penyuluh pertanian adalah pegawai negeri sipil pusat Departemen Pertanian. Formasi pengangkatan PNS calon penyuluh pertanian berada pada Departemen Pertanian. Pengisian formasi dapat diangkat dari pegawai daerah yang memenuhi persyaratan.”Hal tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian antara kemauan dan kemampuan penyuluh pertanian dengan kondisi lapang ( wilayah kerja ) sehingga penyuluh bekerja tidak maksimal karena sebelumnya penyuluh belum mengetahui kondisi dan potensi wilayah kerja.C. Hubungan Kerja Organisasi PenyuluhanDengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah membawa perubahan bagi sistem pemerintahan Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik yang berarti memberikan kewenangan luas bagi daerah sebagai daerah otonomi.BPP Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala BPP, 1 Staff Administrasi, 1 Koordinator Penyuluhan Pertanian, dan 5 Penyuluh Pertanian Lapang (PPL). Bentuk Organisasi BPP Kecamatan Colomadu adalah bentuk struktural dan fungsional.Bentuk struktural terdapat pada Kepala BPP dan Staff Administrasi BPP, untuk bentuk fungsionalnya terdapat pada Koordinator Penyuluh Lapangan, dimana maksud dari bentuk struktural adalah personil tersebut bertugas sesuai dengan jabatan masing-masing dimana fungsinya bertanggung jawab pada pengembangan institusi. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk fungsional yaitu sistem kerjanya hanya melakukan fungsinya saja, dimana personil tersebut bertanggung jawab pada pengembangan ketrampilan di lapang. Bentuk fungsional tersebut terdapat pada Koordinator Penyuluh dan para penyuluh, dimana Koordinator Penyuluh selain bertugas mengkoordinir para penyuluh juga bertindak sebagai PPL yang melaksanakan kegiatan teknis penyuluhan pertanian dilapang. Bentuk fungsional yang terdapat antar PPL yaitu dalam hal penanganan kegiatan teknis penyuluhan pertanian kepada petani.Hubungan kerja antar bagian dalam organisasi penyuluhan di Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pertanian yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pertanian di wilayah kecamatan. Hubungan yang terjalin terdiri dari hubungan yang bersifat komando dan koordinasi. Hubungan komando terjadi antara Kepala BPP dengan Staf Administrasi, serta hubungan antara Koordinator Penyuluh Pertanian dengan PPL dimana dalam hal ini Koordinator Penyuluh serta Kepala BPP berhak memerintah staff yang ada dibawahnya.D. Mekanisme Penyusunan AnggaranAnggaran yang terdapat di BPP Kecamatan Colomadu didapat dari tiga sumber yaitu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pertanian Kabupaten, serta swadaya personel lingkup BPP sendiri. Anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah berupa gaji pegawai yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan yang berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten berupa anggaran yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan, biaya transportasi yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, serta pengadaan peralatan-peralatan perkantoran yang biasanya diberikan setiap satu tahun sekali. Dana dari swadaya personel lingkup BPP yaitu berupa iuran yang dilakukan setiap bulannya yang digunakan untuk pembelian kebutuhan personel, misalnya

peralatan makan dan minum, bendera kantor, pembelian korden, jam dinding.Penyusunan anggaran untuk lingkup BPP sendiri biasanya saat ada kegiatan penyuluhan dan pelatihan, para petani dan penyuluh akan mamberikan iuran sukarela. Dana tersebut digunakan pembiayaan kelangsungan kegiatan penyuluhan serta kegiatan lain seperti pelatihan, demarea dan demplot. Jumlah anggaran disesuaikan dengan besar kecilnya kegiatan.E. Monitoring Kegiatan PenyuluhanSistem monitoring dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian .Sistem monitoring dari Kepala BPP kepada Koordinator Penyuluhan Pertanian dan PPL dengan menggunakan buku kerja yang berisi laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan.Untuk memonitoring penyuluh dalam melakukan program kerja penyuluhan dengan menggunakan buku yang berisi catatan penyuluh tentang kegiatan yang telah dilakukan dan penilaian petani dalam pelaksanaan program penyuluhan. Catatan-catatan tersebut berguna sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan selanjutnya, agar kegiatan penyuluhan yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu monitoring juga dilakukan dengan kunjungan lapang dan wawancara kepada petani. Monitoring ini dilakukan dengan menggunakan buku yang berisi catatan mengenai penilaian petani terhadap program penyuluhan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya penilaian tersebut, diharapkan mampu menjadi landasan untuk pelaksanaan program penyuluhan selanjutnya.Untuk memonitoring Kepala BPP dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten. Monitoring dilakukan dengan menggunakan buku dan menggunakan catatan khusus. Monitoring dilakukan tiap bulan. Monitoring dilakukan berupa supervisi untuk mengetahui administrasi serta pelaksanaan kerja BPP dan menyempurnakan pelaksanaan kerjanya.Kegiatan monitoring oleh Kepala BPP kepada Staffnya juga dilakukan dilakukan dengan menggunakan buku catatan, monitoring dilakukan berupa pemeriksaan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dalam pengelolaan administrasi kantor serta supervisi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh dilapang.Monitoring oleh Kepala BPP dilakukan terhadap Staff Administrasi dan Koordinator Penyuluh. Staff Adminstrasi dilihat bagaimana kerjanya dalam penyusunan administrasi kantor dan surat-menyurat, sedangkan dengan Koordinator Penyuluh dilihat bagaimana kinerja Koordinator dilapang dalam mengkoordinasi penyuluh-penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan dilapang.Koordinator juga melakukan monitoring terhadap Penyuluh dengan menggunakan catatan-catatan yang berisi kegiatan yang telah dilaksanakan penyuluh selama satu bulan, apakah sudah sesuai dengan rencana kerja atau belum. Catatan-catatan tersebut berguna sebagai bahan referensi untuk kemajuan kegiatan penyuluhan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya mengenai alur proses monitoring dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2 Alur Monitoring BPP Kecamatan Colomadu

Keterangan :

: Alur Monitoring

Waktu pelaksanaan monitoring yaitu secara insidental dan rutin. Insidental misalnya dalam monitoring kegiatan proyek dan latihan dilakukan setelah kegiatan berakhir. Monitoring insidental ini juga sebagai evaluasi dalam setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan monitoring yang bersifat rutin, seperti analisa usaha tani dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan setiap bulan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KesimpulanKesimpulan yang dapat diambil dari hasil praktikum kali ini antara lain :1. Unsur-unsur penyuluhan yang ada di BPP yaitu administrasi personalia, perlengkapan dan kemudahan, administrasi keuangan, pelaporan dan evaluasi, serta hubungan kelembagaan.2. Personel yang ada di BPP Colomadu berjumlah 8 orang yaitu Kepala BPP, Staff Administrasi, Koordinator Penyuluh, serta 4 orang PPL.3. Hubungan koordinasi terdapat pada Kepala BPP dengan Koordinator PPL. Sedangkan hubungan komando terdapat pada Kepala BPP dengan Staff Administrasi, serta hubungan pada Koordinator PPL dengan PPL.4. Anggaran kegiatan penyuluhan berasal dari 3 sumber yaitu dari Pemerintah Daerah yang berupa gaji pegawai, dan yang berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten yang berupa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan pengadaan peralatan kantor serta iuran swadaya dari personil di BPP Karanganyar.5. Monitoring yang dilaksanakan terdiri dari empat yaitu monitoring kegiatan penyuluhan, Penyuluh, Koordinator Penyuluh, serta Kepala BPP dan dilaksanakan tiap bulan serta setiap selesai pelaksanaan kegiatan.B. SaranSaran yang dapat diberikan kepada BPP Colomadui antara lain :1. Perlunya penambahan staff dari Dinas Pertanian guna membantu Kepala BPP dalam penanganan administrasi serta kelancaran kegiatan yang dilaksanakan di BPP Kecamatan Colomadu.2. Perlunya peningkatan alokasi anggaran baik dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun dari Pemerintah Kabupten untuk kelancaran kegiatan penyuluhan dan administrasi kantor.

DAFTAR PUSTAKA

Adjid, D. 2001. Penyuluhan Pertanian. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. JakartaDepartemen Kehutanan. 1996. Penyuluhan Pembangunan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan RI dan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Jakarta.Mardikanto, Totok. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta. 2001. Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Prima Theresia Pressindo. SurakartaSastraatmadja, E. 1993. Penyuluhan Pertanian Falsafah, Masalah dan Strategi. Alumni. Bandung.Sekaran. 2002. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. PT Dian Rakyat. JakartaSurakhmad. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Desa, Metode dan Teknik. Tarsindo. BandungVan Den Ban dan Hawkins, H.S. 1996. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.