Advokat dan Risiko COVID-19 di Pengadilan

[WEBINAR] Komitmen Mahkamah Agung terhadap Penanganan COVID-19 di Pengadilan6 Oktober 2020

Binziad Kadafi

Pandemi COVID-19 di Indonesia• Tidak seperti bencana lain yang terjadi sebagai peristiwa tunggal,

seperti gempa, teror, atau kegagalan teknologi, pandemi adalah bencana yang berkepanjangan, tanpa batas jelas antara awal dan akhirnya.

• Indonesia kembali mencatat rekor penambahan kasus harianpasien positif COVID-19. Berdasarkan data pemerintah, pada 25/9/2020 ada penambahan pasien positif sebanyak 4.823.

• Sejak menembus angka 3.963 pada 16 September 2020, penambahan kasus positif COVID-19 harian tidak pernah lagi di bawah angka 3.500.

• Situasi di pengadilan Indonesia? Inisiatif LeIP & Lapor COVID-19, patut diacungi jempol.

{ PAGE 2

Keselamatan rakyat adalahhukum tert inggi

• Selama keadaan darurat kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19 berlangsung, negara berkewajiban melindungi hak hidup dan kesehatan warganya.

• MA sendiri secara terbuka menekankan pentingnyasuatu asas, “salus populi suprema lex esto”, atau“keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.

• Bukan hanya pihak berperkara yang hak asasinya harus dilindungi dalam konteks pandemi COVID-19: hak untuk hidup dan hak atas kesehatan para pelaku peradilan: hakim, advokat, jaksa dan staf pengadilan, juga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

{ PAGE 3

Apa yang d i lakukan Pengadi lan? Austral ia

{ PAGE 4

• Pengadilan di Australia meminimalkan kehadiran fisik.• High Court Australia tidak bersidang pada April, Mei, dan Juni 2020.• Federal Court of Australia (FCA) meniadakan sidang fisik hingga Juni

2020. FCA berupaya menangani sidang yang biasanya butuh kehadiran fisik sampai setengah hari, melalui telepon, konferensi video, atau kombinasi.

• Sebagian besar praktisi hukum di Australia bekerja dari rumah dan berpraktik secara virtual, meski sebagian kecil telah mulai kembali ke kantor.

• Tantangan terbesar adalah: mediasi online. Mediasi secara tidak langsung menyulitkan semua pihak menafsirkan bahasa tubuh, dan menyulitkan mediator untuk membangun hubungan.

Apa yang d i lakukan Pengadi lan? Belanda

{ PAGE 5

• Pengadilan menutup akses ke gedung pengadilan dan membatasi sidang fisik seminimal mungkin.

• Menerbitkan aturan yang memungkinkan penggunaan secure email untuk pendaftaran perkara dan pengiriman berkas. Sidang melalui konferensi audio/video juga diperkenalkan (Skype for business), baik untuk pemeriksaan substansi atau untuk kepentingan manajemen perkara.

• Putusan juga dapat dibuat on paper, tanpa sidang fisik ataupun online, asalkan para pihak setuju.

• Mulai Mei 2020 pengadilan secara bertahap membuka kembali sidang fisik, awalnya hanya untuk perkara tertentu, dan tanpa membuka akses bagi masyarakat umum atau pers.

• Menerapkan protokol di dalam gedung untuk mematuhi aturan jarak 1,5 meter.• Tantangan terbesar adalah perkara pidana. Protokol kesehatan tidak memungkinkan

transportasi tahanan dari LP ke gedung pengadilan, sementara fasilitas LP hanya memungkinkan konferensi video untuk jangka waktu terbatas. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap hak-hak dasar terdakwa untuk mengikuti sidang perkara mereka.

Apa yang d i lakukan Pengadi lan? AS

{ PAGE 6

• Hampir setiap pengadilan di AS merasakan dampak COVID-19. Bahkan Mahkamah Agung AS (SCOTUS) menyelenggarakan oral argument melalui telekonferensi untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka (4 Mei 2020).

• Pengajuan perkara ke pengadilan federal sudah lama dilakukan secara elektronik.• Terkait pandemi, Administrative Office of the US Courts mengarahkan pengadilan

untuk mengizinkan “telework”, menunda sidang yang melibatkan lebih dari 10 orang, atau melakukan konferensi audio/video jika memungkinkan.

• Dengan banyaknya pengadilan yang beralih ke virtual, praktisi hukum menjadi akrab dengan platform telekonferensi seperti Microsoft Teams, Bluejeans, Zoom, atau CiscoWebex. Pengadilan juga membangun platform sendiri, melatih hakim dan staf pengadilan, termasuk memberi pedoman bagi advokat dan wartawan pengadilan. Banyak Firma Hukum mengembangkan praktik terbaik untuk memastikan pemeriksaan jarak jauh dan interaksi virtual dilakukan secara efektif.

• Tantangannya adalah persidangan juri (meski relatif jarang), karena umumnya tidak dapat dilakukan secara virtual. Para pihak punya opsi melepaskan hak atas jury trial.

Apa yang d i lakukan Pengadi lan? Indonesia

{ PAGE 7

• MA telah menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2020 yang telah 5 (lima) kali dirubah, terakhir melalui SEMA No. 6 Tahun 2020, yang menekankanpemanfaatan aplikasi e-court dan e-litigation, bagi perkara perdata, perdata agama, dan TUN.

• MA juga menerbitkan SEMA No. 8 Tahun 2020 tentang PengaturanJam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada MA dan Badan Peradilandi Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah COVID-19, yang kembali menekankan penggunaan e-court maupun e-litigation untuk menghindari, atau mengurangi potensiberkumpulnya banyak orang.

• Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada 13 April 2020 yang mengatur pelaksanaan sidang perkara pidana melalui konferensi video dalam rangka pencegahan COVID-19.

{ PAGE 8

Tantangan di PengadilanIndonesia• Secara umum, ruang sidang tetap dipenuhi orang-

orang yang mengantre sidang. • Kursi-kursi tunggu yang diberi tanda silang tetap

diduduki.• Banyak pengunjung berdiri berdekatan dan tidak

menjaga jarak. • Fasilitas pencegahan (hand sanitizer dan wastafel)

masih minim, hanya tersedia di titik tertentusehingga terjadi penumpukan.

• Saat menuju ruang sidang, kadang para pihakdiharuskan menaiki tangga yang sempit, yang menyulitkan menjaga jarak.

• Tidak ada petugas pengadilan yang melakukanhimbauan atau teguran.

{ PAGE 9

• Hakim atau para pihak harus membuka masker untuk berbicara, terlebihpada saat pemeriksaan bukti tertulis yang sulit menjaga jarak.

• Karena maraknya perkara PKPU/pailit di masa pandemi, satu ruangsidang bisa ramai dikunjungi kreditur. Belum ada pengaturan rapatkreditur/verifikasi tagihan dilakukan secara online sehingga keramaiandalam sidang niaga tidak terelakkan.

• Di salah satu perkara, meski para pihak menyetujui penggunaan e-court, majelis mengusulkan agar perkara dilaksanakan secara fisik karena salah satu pihak adalah Kementerian yang menurut majelis menimbulkankendala teknis untuk pendaftaran e-court karena tidak diwakili advokat.

• Di salah satu perkara, majelis hakim menolak permohonan beracaramenggunakan e-court karena salah satu tergugat telah mengajukanjawaban secara fisik sebelum waktu yang ditentukan, sehinggapersidangan dilanjutkan secara tatap muka.

• Fitur e-court belum lengkap: kesimpulan, putusan, upaya hukum.

Tantangan di Pengadilan Indonesia

{ PAGE 10

• Kebijakan penahanan perlu ditinjau ulang dalam situasi pandemi, terutama bila dikaitkandengan masalah overcrowding Rutan dan Lapas.

• Pihak yang terkait dengan terdakwa yang ingin mengikuti persidangan tetap harus datangke Rutan atau Lapas untuk menyaksikan sidang elektronik secara fisik, itu pun jikadiizinkan masuk oleh pihak Rutan atau Lapas.

• Penentuan hak terdakwa didamping PH oleh Pengadilan masih sangat beragam: • Ada yang mewajibkan PH secara fisik hadir di sisi terdakwa. Di beberapa Rutan/Lapas, pendekatan ini

menyebabkan penumpukan orang yang menjalani atau menunggu sidang elektronik di ruang yang ditentukan, belum lagi jika PH merupakan tim (lebih dari 1 orang).

• Ada yang mengizinkan PH dan terdakwa sama-sama mengikuti sidang secara elektronik dari tempatmasing-masing.

• Ada pengadilan yang mewajibkan PH dan Hakim berada di ruang sidang yang sama, sementara JPU dari kantornya, dan Terdakwa dari Rutan.

• Peluang bagi terdakwa untuk berdiskusi dengan PH tanpa didengar oleh pihak lain (hakim dan JPU) belum optimal.

Tantangan di Pengadilan Indonesia

{ PAGE 11

Tantangan di PengadilanIndonesia

• Platform untuk menyelenggarakan sidangelektronik belum seragam (zoom, google meet, skype, whatsapp).

• Penyelenggara sidang pidana secaraelektronik selama ini melibatkan sumber dayapihak-pihak selain pengadilan, seperti Rutan atau Lapas, juga JPU maupun PH, terutamadalam proses pembuktian denganmenghadirkan saksi atau ahli.

• Kurangnya keterbukaan ketika terjadioutbreak, yang menyulitkan antisipasi dan tracing.

{ PAGE 12

Efek SampingPersidangan Virtual• Penggunaan teknologi konferensi audio/video,

sangat efektif bagi pengadilan karena memungkinkan hakim, penasihat hukum, dan staf pengadilan untuk terus bersidang, meski dalam format berbeda.

• Namun perubahan ini memberi konsekuensi: • Pembatasan akses publik ke pengadilan; • Menimbulkan tantangan baru bagi personel

pengadilan; dan • Menimbulkan hambatan bagi pihak-pihak berperkara

dan mereka yang harus melakukan kontak dengan pengadilan.

• Di beberapa jenis/tahap persidangan, pemeriksaan tatap muka tidak bisa dihindari/tidak tergantikan.

{ PAGE 13

Akses Publik

• Membatasi akses publik ke proses publik, meski dalam situasi pandemi, berpotensi menimbulkan masalah.

• Kurangnya akses publik tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga melanggar asas dan peraturan perundang-undangan.

• Untuk menyiasatinya, di AS, sebagian pengadilan menyiarkan audio dan video persidangan secara online agar publik dapat mengikuti secara real time.

• Ada juga pengadilan yang menayangkan video persidangan secara langsung di YouTube dengan mencantumkan watermark yang meminta pemirsa untuk tidak merekam siaran tersebut. Setelah sidang selesai, video tidak disimpan di YouTube.

{ PAGE 14

• Pengadilan harus: • Memfasilitasi konsultasi advokat-klien; • Memastikan semua pihak dapat mengoperasikan teknologi dan peralatan yang diperlukan; • Mengkonfirmasi secara virtual identitas pihak-pihak dalam perkara.

• Personel pengadilan harus memiliki sumber daya teknologi yang memadai, yang mencakup: • Shared drive; • Jaringan pribadi virtual (VPN); dan • Platform konferensi elektronik (mis., Zoom, WebEx).

• Menyikapi fakta bahwa: • Tidak semua orang memiliki akses ke komputer, laptop, tablet, telepon pintar, koneksi atau jaringan internet

yang kuat.• Platform konferensi video (terutama free version) rentan diakses pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab.

Tantangan Logist ik & Keamanan

Tanggungjawab Pengadilan

{ PAGE 15

• Menerapkan protokol secara ketat dan konsekuen, termasuk membatasipengunjung sidang.

• Mengedepankan prinsip due process of law, meski beberapa penyesuaianharus dilakukan.

• Memastikan bahwa pencari keadilan dan pengacaranya dapat berkomunikasi dan bertukar dokumen satu sama lain secara efektif.

• Menyediakan platform konferensi yang mudah digunakan, tidak memerlukan pelatihan atau peralatan khusus, dan fleksibel untuk digunakan pada perangkat yang berbeda, seperti ponsel pintar, tablet, laptop, dan komputer.

• Biaya atas platform konferensi agar tidak dibebankan kepada para pihak.• Memberikan pedoman tertulis kepada pihak berperkara tentang cara

memanfaatkan platform tersebut.• Mendorong hakim dan para pihak untuk menggunakan tanda tangan elektronik

yang terverifikasi.

{ PAGE 16

Rekomendasi

{ PAGE 16

• MA mengeluarkan kebijakan yang lebih menyeluruh, tegas dan solutif gunamengendalikan (potensi) penularan COVID-19 di lingkungan pengadilan;

• Pimpinan pengadilan dan hakim lebih meningkatkan kepekaan dan kepedulian, sertasecara konkrit mengambil kebijakan di lapangan yang lebih mengutamakankeselamatan para pengguna layanan peradilan serta jajaran pengadilan, terutamauntuk secara proaktif mendorong para pihak berperkara agar mengoptimalkanpersidangan dengan menggunakan e-court dan e-litigation bagi perkara perdata, perdata agama, dan TUN, serta video konferensi bagi perkara pidana;

• MA secara lebih serius menyempurnakan infrastruktur di pengadilan sertaketerampilan jajaran hakim dan pegawai pengadilan dalam mengoptimalkanpenyelenggaraan persidangan secara e-court dan e-litigation serta video konferensi, termasuk secara serius mendorong hal tersebut pada para pencari keadilan dan pengguna layanan peradilan;

• Memberi insentif terhadap ketaatan sekaligus disinsentif bagi pengabaian.

{ PAGE 17

Assegaf Hamzah & Partners. “Masukan bagi Penyelenggaraan Sidangdi Masa Pandemi pada Forum #MARImendengar.” Assegaf Hamzah & Partners, 6 Juni, 2020.Baldwin, Julie Marie, John M. Eassey, and Erika J. Brooke. “Court Operations during the COVID-19 Pandemic.” American Journal of Criminal Justice 45, no. 4 (August 2020): 743–58.IBA Litigation Committee. “Impact of COVID-19 on Court Operations & Litigation Practice.” International Bar Association, June 22, 2020.International Commission of Jurists. “The Courts and COVID-19.” International Commission of Jurists, May 5, 2020.

B ib l i og ra f i

Not to be reproduced or disseminated without permission. Jakarta OfficeCapital Place, Level 36 & 37

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18Jakarta, 12710

T. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899

Surabaya OfficePakuwon Center, Superblok Tunjungan City

Lantai 11, Unit 08Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261

T . +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

www.ahp.id

Thank you