KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

NomorSifatLampircnPelihal

472/tzo5/tnSegera

Legalisasi Kutipan AktaPencatatan Sipil.

Jakarta, 2g Pebrta.ri 2O1OKepada :

Yth. Walikota Sukabumi

di -SUKABUMI.

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kependudukah dan Catatan Sipil KotaSukabumi Nomor 477lLglDK6l2010 tertanggal 19 Januari 2010 perihal tersebutdiatas, dengan hormat disampaikan kepada saudara ha[-hal sebagai berikut :

1. Bahwa secara hukum, pembuktian mengenal kebenaran dan keabsahan sebuahdokumen Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah dengan menunjukkan atauberdasarkan akta aslinya yang berupa Register Akta pencatatan sipil.

2. Dari hasil penelitian dan penyelidikan terhadap beberapa kasus, ternyata masihdijumpai sejumlah Kutipan Akta pencatatan sipil yang tidak dapatdi perta nggu n gjawa bka n kebena ra n da n kea bsahannya.

3. Berkenabn dengan hal-hal tersebut diatas, dan untuk menghindari adanyaInstansi Pelalgana melakukan kegiatan melegalkan sebuah dokumen yang tidakdapat dipertipoungjawabkan kebenaran dan keabsahannya, maka untuklegalisasi Kutipan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan oleh InstansiPelakana yang mencatat dan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);2. Gubernur Jawa Barati3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota cti seluruh Indonesia.

a.n. MENTERI DAIAM NEGERI

Utama Madya

19561018 1984 03.1003

tl

-

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Lampiran

472 /tsq+ /rnSegera

Legalisasi Kutipan AktaPencatatan Sipil.

Tembusan Yth :

Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);

Jakarta, 26 l,Iaret ZOlo

Kepada :

Yth, Gubernur JambiUp. Sekretaris Daerah

di -JAMBI.

sehubungan dengan surat saudara Nomor: 47olz66lpEM tertanggalB Februari ZdfO perihal Legalisasi AKa Catatan Sipil Di Luar DaerahPenerbitan Akta Catatan Sipil, dengan hormat diberitahukan bahwa telahditerbitkan Surat, Menteri Dalam Negeri Nomor 472lLzosl4D tanggat24 Februari 2010 perihal seperti tersebut diatas, yang ditujukan kepadawalikota Sukabumi dan tembusan kepada Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (foto copy suratterlampir)

Berkaitan dengan itu, maka untuk pelayanan regarisasi AktaPencatatan Sipil agar berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeridimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

a.N. MENTERI DALAM NEGERIPIt. DIREKTUR JENDEML

.^ADMINISTMSI KEPEN

Pembina Utama Madya

NIP. 19561018 1984 03.1003

n

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPU.BLIK INDONESIA

DIREJl TI

---

JSmor :

,fat :

ampiran :

)erihal .:

Tembusar

1. DireKo Koni,l:

NomorSifatLampiranPerihal

4',t2/6c56lDSegera

Legalisasi Kutipan AktaPencatatan Sipil.

Jakarta, 28 cktober 2c1o

Kepada :

Yth. Walikota Banda Aceh

di -BANDA ACEH.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 47OlOlL6O tertanggal

17 September 2010 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal

sebagai berikut :

.1. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 472lL2O5lMD tanggal

24 Februari 2010 yang memberikan petunjuk dalam hal legalisasi Kutipan

Akta Pencatatan Sipil, dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota

u.p. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dihadapkan

pada permasalahan hukum sebagai akibat ikut melegalkan dokumen Akta

Pencatatan Sipil yang kemungkinan tidak sah baik dari aspek formal

maupun aspek materiilnya.

2. Berkenaan dengan hat tersebut, apabila dalam keadaan tertentu harus

memberikan pelayanan yang baik kepada penduduk, maka untuk legalisasi

dimaksud agar terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada Instansi Pelaksana

Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang

bdrsangkutan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelalcsanaannya.

TembusanYth: i '

1. Bapak'Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);2. Gubernui Nanggroe Aceh Darussalam;3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

NTERI DALAM NEGERI

DAN PENCAT,TTAN SIPIL

NIP. 19s61018 1984 03.1003