akuntabilitas dan transparansi …
TRANSCRIPT
i
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APDES)
(Study Kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone)
SKRIPSI
NURLIDIANA
105731127616
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
ii
HALAMAN JUDUL
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) (study kasus Desa Malimongeng Kecamatan Kabupaten Bone)
SKRIPSI
NURLIDIANA
105731127616
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Akuntansi pada
Universitas Muhammadiyah Makassar
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSIAS MHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
iii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya Ilmiah ini Saya Persembahkan Kepada:
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih
kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Irwan dan Ibunda Onro yang
senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus
tak pamrih. Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan
ikhlas dalam meluangkan waktunya menuntut dan memberi arahan dalam
menyelesaikan karya ilmiah ini.
Saudara saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi
semangat hingga akhir studi ini. beserta teman-teman saya Munawwara,
Lisnawati, Trisna Alivia, Nining Atriana dan Seruni Aulia yang senantiasa
memberi semangat, pengertian dan kepercayaan dengan setulus hati. Semoga
apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya
penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
MOTTO
“jangan ingat lelahnya belajar,
tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses”
iv
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
JudulPenelitian : “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggunggjawaban
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (study
kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone)”
NamaMahasiswa : NURLIDIANA
No. Stambuk/ NIM : 105731124716
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar Telah di ujikan serta dipertahankan dihadapan penguji pada Ujian Skripsi yang
dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2021 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis di Ruangan Rapat Fakultas Gedung
Iqra Unismuh Makassar.
Makassar, 27 Februari 2021
Menyetujui
Pembimbing I Pembimbing II
ASRIATI SE., M.Si Wa Ode Rayyani, SE., M. Si.,Ak., CA NIDN 0031126303 NIDN:0909118703
Tanggal: 16 Februar 2020 Tanggal: 16 Februari 2020
Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP NBM. 107342
v
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi atas Nama NURLIDIANA, NIM : 105731127616, diterima dan
disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 001 /1442H/2021 M, Pada tanggal
15 Rajab 1442 H/ 27 Februari 2021 M, sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
15 Rajab 1442 H
Makassar,
27 Februari 2021 M
PANITIA UJIAN
1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (………….)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (...………..)
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (...………..)
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1.Dr.Ismail Badhollahi, SE., M.Si., Ak. CA ., CSP (...........)
2. Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA (……...….)
3. Wa Ode Rayyani, SE., M.Si., Ak., CA (...............)
4. Faidul Adzim, SE., M.Si (………....)
vi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : NURLIDIANA
Stambuk : 105731127616
Jurusan : Akuntansi
Dengan judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggunggjawaban
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (study
kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone
Dengan ini menyatakan bahwa :
Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.
Makassar, 27 Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan
NURLIDIANA NIM.105731127616
Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ismail Rasulong, SE.,MM NBM. 903 078
Ketua Program Studi Akuntansi,
Dr. Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA.CSP NNBM. 1 073 428
vii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu
wata’ala atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada
hambah-Nya. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.
Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi ini yang
berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (studi kasus Desa Malimongeng
Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone)”
Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar .
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula
penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan
dengan hormat kepada:
1. Bapak Prof.Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah
Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP., selaku Ketua Program
Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
viii
4. Bapak Agus Salim HR, SE., MM selaku Penasehat Akademik yang
senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Asriati, SE.,M.Si., selaku pembimbing I yang senentiasa meluangkan
waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai
dengan sangat baik.
6. Ibu Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing II yang
telah berkenaan membantu selama dalam peyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan
ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Akuntansi 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya
dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu
persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan
dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa
Malimongeng yang telah memberikan bantuan dalam proses penelitian.
12. Orang tua penulis yang telah, membantu, membimbing, dan yang selalu
memberikan support dengan ikhlas bagi penulis
13. Teman dan sahabat saya dari kelas Akuntansi 16.G, terima kasih untuk
kebersamaannya kurang lebih selama 4 tahun bersama yang telah
memberikan bantuan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
ix
Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih
sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya
para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan
kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.
Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Makassar,Februari 2021
x
ABSTRAK
NURLIDIANA, 2021.” Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (studi kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone)”. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibimbing oleh Ibu Asriati, dan Ibu Wa Ode Rayyani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Penulis dalam melakukan Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian adalah Kantor Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan perangkat desa dan Masyrakat Desa Malimongeng.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Malimongeng dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 namun belum bisa dikatakan akuntabel realisasi anggaran dan perencanaan belum ada kesesuaian hal ini dikarenakan beberapa faktor internal, adapun masalah transparansi Pemerintah Desa Malimongeng sudah transparan dalam mengelola APBDES sedangkan untuk pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, dan Pertanggungjawaban.
xi
ABSTRACT
Nurlidiana, 2021. "Accountability and Accountability of Village Expenditure Budget (APBDES) (case study of Malimongeng Village, Salomekko District, Bone Regency)" Thesis Program Accounting Study Faculty of Economics and Business Supervised by Mrs. Asriati and Mrs. Wa Ode Rayyani, Research This aims to determine how the Accountability and Accountability Accountability Budget for Village Expenditures (APBDES) in Malimongeng Village, Salomekko Subdistrict, Bone District, Penulis in conducting this research using a qualitative method with a descriptive approach used is a case study with data collection techniques in the form of observation interviews and documentation. The object of research is the Malimongeng Village Office, Salomekko District, Bone Regency. The data used is primary data in the form of interviews with village warriors. The result show that the Malimongeng Village Government in managing the Village Budget (APBDES) is in accordance with the Minister Of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 but it cannot be said that the budget realization and planning variables have not been matchet because of several internal factors, as for the transparency problem , the Malimongeng Village Government is already transparent in managing the APBDES while for accountability is in accordance with statutory regulation. Key Words: Accountability, Transparency, and Responsibility
xii
DAFTAR ISI
SAMPUL ............................................................................................................. i
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... iii
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................... v
HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................... vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii
ABSTRAK .......................................................................................................... x
ABSTRACT ........................................................................................................ xi
DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiv
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xvi
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ....................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori ........................................................................................ 7
B. Tinjauan Empiris .................................................................................. 28
C. Kerangka Konsep .................................................................................. 64
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian .................................................................................... 66
xiii
B. Fokus Penelitian .................................................................................... 66
C. Tempat dan Lokasi Penelitian .............................................................. 65
D. Sumber Data ......................................................................................... 65
E. Teknik Pengumpulan Data................................................................... 69
F. Instrumen Penelitian ............................................................................. 70
G. Teknik Analisis Data.............................................................................. 72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian ............................................... 77
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan ........................................................ 87
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 103
B. Saran dan Keterbatasan Penelitian .................................................... 104
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 106
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 28
Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa .............................. 83
Tabel 4.2 Rencana Realisasi Anggaran ........................................................... 84
Tabel 4.3 Rencana Realisasi Belanja ............................................................... 86
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian ..................................................................... 65
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Malimongeng ...................................... 79
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Peraturan Desa Malimongeng ...................................................... 107
Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran ....................................................... 113
Lampiran III Lembar Persetujuan Menjadi Informan ...................................... 123
Lampiran IV Daftar Pertanyaan Wawancara .................................................. 125
Lampiran V Persuratan ................................................................................... 137
Lampiran VI Dokumentasi............................................................................... 143
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Akuntabilitas dan Transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu
berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi
Pemerintah yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola
keuangan daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar pengelolaan
keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi).
Permasalahan Akuntabilitas dan Transparansi merupakan salah satu
persoalan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang hingga saat ini terus
dikaji pelaksanaannya oleh Pemerintah. Fenomena yang dapat diamati
dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan
pelaksanaan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik oleh organisasi
publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah.
“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,
2009:20). Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang
bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan
informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi
yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini
tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait
2
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersih dari Kolusi,
Korupsi, Nepotisme (KKN).
Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan
dilaksanakan, yang dinyatakan secara kuantitaif dalam satuan uang dalam
jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang (Nafarin, 2013). Anggaran
juga merupakan acuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan
yang telah direncanakan dan sebagai alat kontrol untuk mengetahui dalam
kurun waktu tertentu sampai dimana pelaksanaan realisasi dapat sesuai
dengan yang direncanakan menurut anggaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. Realisasi anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengetahui
sejauh manakah anggaran tersebut dipergunakan, untuk itu dilakukanlah
penyusunan anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD).
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14
mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang
dikenal dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,“Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1
(satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember tahun
berjalan.” Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal
1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan
3
Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 menyatakan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ditetapkan
dalam peraturan desa
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun oleh Badan Eksekutif
(pemerintah Kabupaten /Kota), dan badan Legislatif (DPRD). Salah satu
tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin
pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses
pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
kota/kabupaten selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan
ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan
oleh Walikota/ Bupati kepada DPRD Kota/Kabupaten untuk diberikan
penilaian.
Sebagai salah satu instansi pemerintahan daerah yang memiliki
kewajiban untuk menyelenggarakan Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDES). Pemerintah Desa kemudian melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan APBDES dengan mengacu
pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam
pengelolaan APBDES dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan
akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan dasar yang harus dipatuhi dalam
menyusun laporan keuangan.
4
Berdasarkan fenomena yang ada, ada beberapa masalah yang
dihadapi oleh Desa Malimomongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten
Bone terkait pengelolaan APBDES. Pertama, keterbatasan regulasi, bahwa
good will dan political will pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus
tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan
perangkatnya.. Regulasi khusus ini tidak cukup membantu karena
pemerintah desa masih belum bisa merealisasikan semua anggaran yang
sudah direncanakan meskipun sudah ada pedoman dalam menyusun
anggaran. Kondisi ini terlihat pada ketidaksesuaian pada anggaran
perencanaan dan pelaksanaan yang ada dilapangan dimana jumlah
anggaran yang direncanakan tidak terealisasi secara keseluruhan. Kedua,
kurang kapasitas dan personalia pengelola. Mengelola Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES) tidak hanya mengandalkan kuasa
Kepala Desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai
stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola
APBDES dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang
mahir dalam operasi sistem keuangan desa agar membantu menyusun
RPJMDes, RKPDes, Design dan RAB serta APBDES. Dengan keterbatasan
tersebut mengakibatkan perangkat desa mengalami kendala dalam
menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif sehingga banyak
anggaran yang tersisa dan pembangunan yang ada di Desa Malimongeng
menjadi tidak merata. Pembangunan yang ada di Desa Malimongeng hanya
dilaksanakan pada daerah daerah kasat mata saja tetapi kurang
memperhatikan pembangunan yang ada di daerah terpencil.
5
Ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Desa Malimongeng
inilah yang mengakibatkan masyarakat Desa Malimongeng masih meragukan
akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Malimongeng dalam
mengelolah APBDES yang dipercayakan pengelolaannya kepada perangkat
desa. Meskipun sebenarnya pihak Pemerintah Desa sudah memasang
baliho/spanduk sebagai papan informasi agar masyarakat mengetahui
rencana anggaran yang dianggarkan pemerintah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,maka penulis
mengambil judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
DI DESA MALIMONGENG KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN
BONE”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana tingkat akuntabilitas dan transparansi
pertanggungjawaban APBDes di Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko
Kabupaten Bone pada tahun berjalan ?
C. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas
dan transparansi serta pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa
Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
6
D. Manfaat Penelitian
1. Pemerintah Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
terutama dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap
pertanggungjawaban APBDES.
2. Mahasiswa yaitu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan
mengenai akuntabilitas pemerintahan.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk
menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu
lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.
Menurut Wikipedia, akuntabilitas merupakan konsep etika ataupun
pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam
mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan
legislatif. Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau penguasa yang
dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan
dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut
pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk
kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik
dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat (Teguh Arifyadi,
2008).
Akuntabilitas adalah kewajiban agen atau pemerintah untuk
mengelola sumber daya , melaporkan,dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik
kepada pemberi mandat (prinsipal) (Mahmudi,2010:23). Akuntabilitas adalah
sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan
atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang
telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang
7
8
dikerjakan secara berkala (Mardiasmo). Akuntabilitas secara sederhana
dipahami sebagai pertanggungjawaban (Kurniawan, 2014).
Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja atau
tindakan seseorang atau badan hukum suatu organisasi atau instansi
pemerintahan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk
meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Ada tiga prinsip utama yang
mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105).
Pertama, prinsip Transparansi atau Keterbukaan. Transparansi
memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak akses yang sama
untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut anspirasi dan
kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup
masyarakat banyak.
Kedua, prinsip Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip
pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai
dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut
tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun
pelaksanaan anggaran tersebut.
Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga
pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.
Ekonomi berkaitan dengan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu
pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penganggaran dana
masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal
9
(berdayaguna). Efektifitas berarti berarti bahwa penggunaan anggaran
tersebut harus mencapai target target atau tujuan kepentingan publik.
Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah segala bentuk
pertanggungjawaban oleh individu atau instansi pemerintahan kepada
masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
meminta pertanggungjawabannya terkait dengan pengelolaan sumber daya
yang dipercayakan kepadanya.
1.1 Akuntabilitas Pemerintah
Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan
pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik
pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam
rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar
aspirasinya dan diberi penjelasan ( Mardiasmo, 2004: 226 ).
Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif
juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh
informasi terkait dalam laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang
memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh
informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dari pemerintah setempat .
Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat
kabar, internet, atau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian
daerah. Padahal seperti yang kita ketahui penyelenggaraan pemerintahan
serta akuntabilitas pemerintahan yang dapat dilihat melalui laporan
keuangannya tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari
pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan
10
pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta
penggunaannya.
Akuntabilitas dalam Pemerintah Desa sebagaimana diungkapkan oleh
Sukasmanto dalam (Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan
pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang
dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan
pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah menyangkut
masalah finansial yang terdapat dalam APBDES dengan alokasi dana desa
sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas meliputi pemberian
informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya untuk menilai
pertanggungjawan pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan baik
laporan keuangan maupun pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah
desa dalam hal menciptakan pemerintah yang akuntabel dengan
berlandaskan Good Goverence.
1.2 Karakteristik Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah yang akuntabel menurut (Sulistoni, 2003 : 35) memiliki
ciri-ciri sebagai berikut :
a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara
terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik
c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam
proses pembangunan dan pemerintah.
d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan
publik secara proporsional, dan
11
e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, melalui
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat
pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
1.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas
Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan dalam
menjawab, dan konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang yang bermula
dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat
untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang
berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka,
ke mana sumber dana telah dipergunakan, dan apa yang telah tercapai
dengan menggunakan sumber dana tersebut.
Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah,
seperti dikutip oleh LAN dan BPKP (2000:43) perlu memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut :
a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber dana secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah diterapkan.
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat
yang diperoleh.
e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator
perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran
metode dan pengkuran kinerja laporan akuntabilitas.
12
2. Transparansi
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka
dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaataatannya pada peraturan perundang
undangan (Standar Akuntansi Pemerintahan , 2005) . Dalam teori pemerintah
dijelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses
pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.
Transparansi berarti keterbukaan (openensess) pemerintah dalam
memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber
daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, pemerintah
berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang
akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan (Mardiasmo, 2006:18).
Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk
menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian
informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung
arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat
waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal hal yang
dirahasiakan, disembunyikan, ditutup tutupi, atau ditunda tunda
pengungkapannya (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana 2009:104)
13
Transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang undangan (Abdul Hafiz Tanjung,
2014:11).
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka
dan jujur karena masyarakat berdasrkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam proses pengelolaan sumber daya
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan (Mursyid, 2015:44).
Transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik dapat
diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan
partai politik (UU Nomor 2 Tahun 2011)
Dengan demikian, transparansi adalah pemberian informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.
2.1 Prinsip Dasar Transparansi
Prinsip dasar Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi
pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah segala
informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat
dijangkau. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan
14
politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi
publik (Meutia Hatta, 2008). Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:
1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.
Komunikasi publik menurut usaha afirmatif untuk membuka dan
mendiseminasi informasi maupun aktifitasnya yang relevan. Transparansi
harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun
informasi informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka
dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan
pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan keputusan yang
penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan
tersebut.
Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau
organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada
publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai
“watchdog” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku
menyimpang dari aparat birokrasi.
2.2 Dimensi Transparansi
Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa
ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku
kepentingan.
Transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) memiliki Dimensi sebagai
berikut:
1) Invormativeness (informatif)
15
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme,
prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi
secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif (Mardiasmo, 2006)
antara lain adalah:
a) Tepat waktu.
Laporan keuangan harus diselesaikan dengan tepat waktu agar
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial,
politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan
tersebut.
b) Memadai
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan
informatif yang memadai atas hal hal yang material.
c) Jelas
Informasi yang diberikan harus jelas sumbernya agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman oleh publik.
d) Akurat
Informasi harus bebas dari kesalahan kesalahan dan tidak
menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan
informasi tersebut Akurat juga berarti informasi harus jelas
mencerminkan maksudnya.
e) Dapat diperbandingkan
Laporan keuangan sebaiknya dapat dibandingkan antar periode
waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya
banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk
16
membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang
sejenis.
f) Mudah di akses
Informasi harus mudah di akses agar dapat dijangkau oleh semua
pihak.
2. Disclosure (pengungkapan)
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders)
atas aktivitas dan kinerja financial.
a) Kondisi Keuangan.
Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan atau
organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
b) Susunan pengurus.
Komponen komponen (unit unit) dalam organisasi. Struktur
organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan
bagaimana fungsi fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda beda
tersebut di integrasikan (koordinasi).
c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.
Serangkaian kegiatan yang ingin dicapai dari sebuah
perencanaan.
3.Pertanggungjawaban APBDES
3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDES )
Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa mulai dari
17
1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. APBDES
merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan
berdasarkan peraturan desa yang ditaksir sumber pendapatan dan belanja
untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang
bersangkutan, Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap
tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan,
kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD
Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam
APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD (Sumpeno, 2013).
APBDES pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Desa yang terdiri atas:
1. Pendapatan Desa
Semua penerimaan yang diterima oleh rekening desa yang
merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan
berdasarkan kelompok dan jenis.
2. Belanja Desa
Semua pengeluaran dari rekening desa yang digunakan untuk
mendanai semua belanja desa yang merupakan kewajiban desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh
desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai semua
penyelenggaraan kegiatan dalam desa yang diklasifikasikan menurut
kelompok, kegiatan, dan jenis.
3. Pembiayaan Desa
18
Segala bentuk penerimaan yang masih harus dibayar kembali
atau semua pengeluaran yang masih harus diterima kembali baik
pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan desa meliputi penerimaan pembayaran dan
pengeluaran pembiayaan yang diklarifikasikan berdasarkan kelompok
dan jenis pembiayaan.
3.2 Penyajian Laporan Keuangan
Penyajian laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus
akuntansi. Data laporan diambil dari seluruh proses yang dilakukan
sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan
neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan (IAI-KASP, 2015).
Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan
keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES disampaikan kepada
Bupati atau Walikota melalui dua mekanisme yaitu:
a) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan
Juli tahun berjalan.
b) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada
akhir bulan januari tahun berikutnya.
Laporan realisasi pelaksanaan APBDES semester pertama
menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan
selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya,
19
sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDES semester akhir
tahun mengambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan
sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun
anggaran.
2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES
Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES
disampaikan kepada Bupati melalui Camat disampaikan setiap akhir
tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini meliputi:
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh
peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD sepakat dengan
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES dan
disetujui dalam peraturan desa , maka peraturan ini disampaikan
kepada Bupati atau Walikota dan tidak dapat dipisahkan dari laporan
penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan realisasi pelaksanaan
APBDES ini disampaikan berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Laporan realisasi penggunaan dana desa dilaporkan kepada
Bupati/Walikota setiap semester, pelaporan realisasi penggunaan
dana desa dilakukan:
a. Semester pertama dilaporkan pada akhir bulan juli tahun
anggaran berjalan.
b. Semester kedua dilaporkan pada akhir bulan januari tahun
anggaran berikutnya.
20
Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di
wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan
realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada
Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa,
Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait,
dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun
anggaran berikutnya.
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES
merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD
terhadap pelaksanaan APBDES yang telah disepakati diawal tahun
dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDES dilampiri:
a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDES Tahun Anggaran sesuai.
b. Format Laporan Kekayaan milik Desa akhir tahun anggaran
sesuai.
c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang masuk ke Desa.
Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat
3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal
51).
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik
laporan keuangan yaitu ukuran ukuran normatif yang perlu
21
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan
keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki :
4.1 Relevan
Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang
termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau
masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil
evaluasi meraka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:
a) Memiliki manfaat prediktif (prediktive value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi
masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu
dan kejadian masa kini.
b) Memiliki manfaat umpan balik (fedback value)
Informasi dapat digunakan bagi pengguna untuk
menegaskan dan mengoreksi ekpektasi sebelumnya. .
c) Tepat waktu
Informasi yang diberikan harus tepat waktu karena dapat
berpengaruh pada pengambilan keputusan.
d) Lengkap
Informasi yang disampaikan harus lengkap yaitu
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan
dalam pengambilan keputusan.
22
4.2 Andal
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas
dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur,
dan dapat diferivikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi
karakteristik sebagai berikut:
a) Dapat diferivikasi
Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih
baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak
yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda .
b) Penyajian jujur
Informasi yang disajikan harus jujur dan wajar agar
diterima dengan baik oleh publik.
c) Netralitas
Informasi yang disajikan mengarah untuk kepentingan
umum dan bukan kepentingan satu pihak.
4.3 Dapat dibandingkan dan dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan
lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan
secara internal maupun eksternal Informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan
dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para
pengguna.
23
5 Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan
Desa. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
5.1 Perencanaan
Kepala Desa selaku penanggung jawab APBDES mengadakan
musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan APBDES,
yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan
Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil
musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan
dana (RPD). Adapun tahap Perencanaan APBDES yaitu :
a. Rancangan peraturan desa tentang APBDES dibuat, disampaikan
oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan
Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober
tahun berjalan.
b. Rancangan peraturan desa tentang APBDES yang telah
disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota
melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.
c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang
APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi
dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan
sendirinya.
24
d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang
harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa
harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya hasil evaluasi.
e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan
kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa
tentang APBDES menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota
membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan
berlakunya pagu APBDES tahun anggaran sebelumnya. Apabila
terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan
pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah
desa.
f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
g. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya
bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDES
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut
berlaku dengan sendirinya.
25
3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau
penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi
tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.
4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa
dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan
kepala desa tentang APBDES menjadi peraturan desa,
camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa
kepada Bupati/Walikota.
5.2 Pelaksanaan
Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi
keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari
penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Adapun tahap
pelaksanaan APDes meliputi :
a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening
kas desa.
b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah.
c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
26
d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional
pemerintah desa.
e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDES tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang
APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat
dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan
kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan
peraturan desa tentang APBDES belum ditetapkan.
g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana
Anggara Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut
diferivikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang
menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan
dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
5.3 Penatausahaan
Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi
keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari
penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri adapun yang
bertanggungjawab dalam Penatausahaan APBDES adalah
bendahara yang berkewajiban :
27
a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan
menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan
Buku Bank.
b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
5.4 Pelaporan
Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDES dilakukan secara
semesteran, semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan
juli tahun berjalan dan laporan semester akhir paling lambat akhir
januari tahun berikutnya.
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
APBDES kepada Bupati/Walikota yang meliputi:
a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi
Pelaksanaan APBDES Semester Pertama.
b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi
Pelaksanaan APBDES Semester Akhir.
5.5 Pertanggungjawaban
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan
Desa berisi Laporan Realisasi Anggaran atau LRA APBDES, laporan
kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa.
Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran laporan yang meliputi:
28
a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES
Tahun Anggaran berkenaan.
1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan
dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.
3) Di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau
sebutan lain.
b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan.
c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa.
B. Tinjauan Empiris
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan
Akuntabilitas danTransparansi Pertanggungjawaban APBDesa beberapa
hasil penelitian sebelumnya :
No Nama
peneliti
Judul penelitian Metode
penelitian
Hasil penelitian
1. Farida
(2015)
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Pemerintah
Desa dalam
Pengelolaan
Anggaran
Kualitatif
Deskriptif
Transparansi dan
Akuntabilitas
pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa
Sidogedungbatu
Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresik, dapat
29
Pendapatan
Belanja Desa
(APBDES)
diambil beberapa
kesimpulan yaitu
perencanaan program
ADD (Alokasi Dana
Desa) di Desa
Sidogedungbatu
Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresik telah
melaksanakan konsep
pembangunan
partisipatif masyarakat
desa yang dibuktikan
dengan penerapan
prinsip partisipatif dan
responsif.Pelaksanaan
program ADD (Alokasi
Dana Desa) di Desa
Sidogedungbatu
Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresiktelah
menerapkan prinsip-
prinsip partisipatif,
responsif, transparan
dan akuntabel.Pelaporan
ADD tersebut telah
dibuktikan dengan
pertanggungjawaban
pelaksanaan Program
ADD dan APBDes
kepada pemerintah
tingkat atasnya
dilakukan secara
periodik.Disini aparat
30
pemerintah desa sudah
dapat melaporkan
anggaran secara baik,
karena dari laporan ADD
yang ada semuanya
telah sesuai dengan
peraturan yang dibuat
oleh Kabupaten tetapi
masih ada
kekurangan.Pertanggun
gjawaban ADD baik
secara teknis maupun
administrasi sudah baik,
namun dalam hal
pertanggungjawaban
administrasi keuangan
kompetensi sumber daya
manusia pengelola
merupakan kendala
utama,sehingga masih
memerlukan
pendampingan dari
aparat Pemerintah
Daerahguna
penyesuaian perubahan
aturan setiap tahun.
2 Retno
Murni
Sari
(2015 )
Akuntabilitas
Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
(APBDes) Pada
Dana Desa (DD)
Kualitatif
Deskriptif
Berdasarkan hasil
penelitian dari dapat
ditarik kesimpulan bahwa
pelaksanaan prinsip-
prinsip akuntabilitas
sudah berjalan dengan
baik, namun masih
31
Tahun Anggaran
2015 di Desa
Bendosari
Kecamatan
Ngantru
Kabupaten
Tulungagung
memiliki beberapa
kelemahan.
1. Perencanaan
program Dana Desa
(DD) di Desa
Bendosari secara
bertahap telah
melaksanakan prinsip
prinsip akuntabilitas
dengan baik. Hal ini
dibuktikan dengan
adanya Musyawarah
Desa (MusDes) yang
merupakan wujud
partisipasi
masyarakat hingga
tingkat desa.
Didukung dengan
adanya komitmen
yang kuat dari
pemerintah Desa
Bendosari dalam
pelaksanaannya.
Selain itu Peraturan
Bupati Nomor 17
Tahun 2015 yang
menjadi acuan dalam
perencanaan DD
sudah diterapkan
dengan baik.
2. Pelaksanaan
program Dana Desa
(DD) di Desa
32
Bendosari secara
bertahap telah
melaksanakan
prinsipprinsip
akuntabilitas dengan
3. baik. Hal ini
dibuktikan dengan
adanya Musyawarah
Desa (MusDes) yang
merupakan wujud
partisipasi
masyarakat hingga
tingkat desa.
Didukung dengan
adanya komitmen
yang kuat dari
pemerintah Desa
Bendosari dalam
pelaksanaannya.
Selain itu Peraturan
Bupati Nomor 17
Tahun 2015 yang
menjadi acuan dalam
perencanaan DD
sudah diterapkan
dengan baik.
4. Pengawasan yang
dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan
Desa dalam Dana
Desa di Desa
Bendosari secara
administratif sudah
33
baik. Terbukti dari
Surat
Pertanggungjawaban
(SPJ) yang dibuat
dalam III tahap yang
menjadi aturan dalam
Peraturan Bupati
Nomor 17 Tahun
2015. SPJ yang
sudah baik dan
lengkap menjadi
acuan dalam
perolehan DD tahun
berikutnya. Namun
dalam hal
pertanggungjawaban
secara teknis dalam
pengelolaan dana
Pembangunan yang
sepenuhnya
pengadaan barang
dan jasa tidak
dilakukan oleh TPK
serta penentuan
alokasi yang masih
belum merupakan
keinginan
sepenuhnya dari
masyarakat.
Sehingga masih
memerlukan
perbaikan secara
teknis dalam
34
pengelolaan DD
untuk tahun
berikutnya.
3. I Wayan
Irvan M
(2017)
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
(APBDesa) di
Desa Sidoharjo
Kualitatif
Deskriptif
1. Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa di Desa
Sidoharjo yang terdiri
dari perencanaan,
pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
sudah memenuhi
peraturan dan
kebijakan kecuali
mengenai pelaporan.
Faktor penghambat
Sumber daya manusia
dan sumber dana,
dalam program
APBDesa yang
menjadi kendala
adalah pencairan
sumber dana tidak
sesuai dengan rencana
sehingga sering terjadi
keterlambatan dalam
pelaporan dan
pertanggungjawaban
yang dibuat oleh aparat
desa..
2. Terdapat suatu faktor
pendukung dan faktor
penghambat dalam
35
pengelolaan anggaran
pendapatan dan
belanja desa
(APBDesa) yakni,
dalam faktor
pendukung terdapat
pemerintahan desa,
partisipasi masyarakat.
Sedangkat faktor
penghambat tersebut
adalah Sumber daya
manusia dan sumber
dana, dalam program
APBDesa yang
menjadi kendala
adalah pencairan
sumber dana tidak
sesuai dengan rencana
sehingga sering terjadi
keterlambatan dalam
pelaporan dan
pertanggungjawaban
yang dibuat oleh aparat
desa serta kurangnya
partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan
program.
4. Laily
Faradhi
ba dan
Nur
Diana
Akuntabilitas
Pemerintah
Desa dalam
Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan
Kualitatif
Deskriptif
Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa
Mengacu pada
Permendagri Nomor 46
Tahun 2017 tentang
Laporan Kepala Desa,
36
pada
tahun
(2018)
Belanja Desa
(APBDES)
(study kasus di
Desa Banjarsari
ecamatan
Bandarkedungm
ulyo-Jombang)
pada pasal 3 poin 1 :
1. Laporan
penyelenggaraan
pemerintah Desa Akhir
Tahun Anggaran
disampaikan oleh
Kepala Desa Kepada
Bupati/Walikota melalui
camat secara tertulis
paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah
berakhirnya tahun
anggaran.
2. Laporan dan
Pertanggungjawaban
adalah babakan
terakhir dalam siklus
pengelolan keuangan
desa.
3. Terdapat suatu faktor
pendukung dan faktor
penghambat dalam
pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
(APBDesa) yakni,
dalam faktor
pendukung terdapat
pemerintahan desa,
partisipasi
masyarakat.
Sedangkan faktor
penghambat tersebut
37
adalah sumber daya
manusia dan sumber
dana. Dalam program
APBDesa yang
menjadi kendala
adalah pencairan
sumber dana tidak
sesuai dengan
rencana.
5. Rizal,
Sri
Adella
Fitri dan
Devi
Rantika
pada
tahun
(2018)
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Nagari
(APB Nagari) di
Nagari
Balimbing
Kecamatan
Rambatan
Kabupaten
Tanah Datar
Kualitatif
Deskriptif
Berdasarkan hasil
penelitian dapat
disimpulkan dari hasil
pembahasan bahwa:
1. Akuntabilitas
Pengelolaan APB
Nagari Akuntabilitas
Pengelolaan APB
Nagari yang dikelola
oleh pemerintah
Nagari Balimbing
sudah diterapkan
dengan baik.
Pemerintah nagari
sudah menerapkan
prinsip akuntabilitas,
namun masih ada
beberapa indikator
dari kriteria akuntabel
menurut Sulistoni
dalam Ony dan Irvan
yang belum
diterapkan.
Pemerintah nagari
38
Balimbing sudah
membuat dan
menyusun laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
anggaran berdasarkan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku. Dalam
pelaporan, pemerintah
nagari Balimbing telah
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
anggaran kepada
bupati Tanah Datar.
Dari segi
penyampaian laporan
kepada masyarakat,
pemerintah nagari
telahmenyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
anggaran kepada
masyarakat melalui
rapat. Dalam
penyusunan anggaran
pada tahap
perencanaan,
masyarakat
diikutsertakan dalam
39
pra musyawarah yang
diadakan di setiap
jorong-jorong yang
ada di nagari
Balimbing. Pada pra
musyawarah tersebut,
masyarakat
mengemukakan ide-
idenya dalam
menyusun kegiatan-
kegiatan apa yang
akan dilaksanakan di
nagari Balimbing.
Dalam proses
pelaksanaan,
masyarakat
diikutsertakan dalam
timpelaksanaan
kegiatan (TPK).
Masyarakat yang
diikutsertakan menjadi
TPK merupakan
masyarakat yang telah
disetujui dalam
musyawarah
pembangunan nagari.
Indikator akuntabilitas
yang belum diterapkan
pada pengelolaan
APB Nagari yaitu
belum tersedianya
sarana berupa kotak
saran atau pengisian
40
angket untuk penilaian
kinerja pemerintah
nagari. Dengan
adanya sarana
penilaian kinerja
pemerintah nagari
oleh masyarakat,
masyarakat bisa
menyampaikan
aspirasinya melalui
media tersebut, demi
meningkatkan kualitas
kinerja pemerintah
nagari.
2. Transparansi
Pengelolaan APB
Nagari
Transparansi dalam
pengelolaan APB
Nagari sudah
diterapkan di nagari
Balimbing, namun ada
beberapa indikator
dari kriteria
transparansi yang
dikemukakan oleh
Sopanah dan
Mardiasmo dalam Ony
dan Irvan yang belum
diterapkan. Indikator
transparansi yang
sudah diterapkan
yaitu: Pengumuman
41
kebijakan anggaran
telah dipublikasikan
melalui Baliho atau
spanduk. Laporan
telah disajikan tepat
waktu oleh pemerintah
nagari, yaitu paling
lambat satu bulan
setelah masa
anggaran berakhir.
Pemerintah nagari
sudah menciptakan
terakomodasinya
suara atau usulan
masyarakat.
Penyusunan APB
Nagari telah disusun
berdasarkan usulan
dari masyarakat
nagari Balimbing.
Indikator transparansi
yang belum diterapkan
yaitu: Laporan
realisasi APB Nagari
belum dipublikasikan
melalui media yang
mudah diakses seperti
media cetak, internet,
radio komunitas dan
lainnya. Ada kendala
yang dihadapi
pemerintah nagari
Balimbing dalam
42
mempublikasikan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
APB Nagari yang
mudah diakses yaitu
jaringan, menurut
Bapak Yasripen, untuk
kedepannya akan
diadakan
pembangunan tower
dan menyediakan
website, agar
transparansi
pengelolaan keuangan
desa dapat diakses
oleh masyarakat
melalui media internet.
6. Alfasadu
n,
Pancaw
ati
Hardinin
gsih, Sri
Devi
Ratnasa
ri,
Ceacilia
Srimind
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Dana Desa.
Berdasarkan hasil
penelitian
1. Tahap
perencanaan pemdes
melaksanakan
penyusunan
RPJMDes, RKPDes
dan RAPBDes hingga
penetapan peraturan
desa tentang APBDes.
Perencanaan tersebut
juga didukung dengan
hasil wawancara yang
telah menunjukkan
hasil yang baik di
43
arti
tahun
(2018 )
mana dalam
penyusunan
RPJMDes, RKPDes
dan RAPBDes selalu
melibatkan pemdes,
BPD, dan masyarakat.
Hasil tersebut juga
didukung dokumentasi
dan wawancara. Jadi
dapat disimpulkan
bahwa pengelolaan
keuangan desa pada
tahap perencanaan
wilayah kecamatan
Kesesi kabupaten
Pekalongan sudah
berjalan baik.
2. Tahap pelaksanaan
menunjukkan bahwa
TPK membuat
rancangan anggaran
biaya hingga
pelaporan dan
kordinasi kepada
sekdes dan kades
atas kegiatan yang
dilakukan. Hasil
tersebut selaras
dengan wawancara
dan dokumentasi. Jadi
dapat disimpulkan
bahwa pengelolaan
keuangan desaa pada
44
tahap pelaksanaan
wilayah kecamatan
Kesesi kabupaten
Pekalongan sudah
berjalan baik.
3. Tahap
penatausahaan
menunjukkan bahwa
bendahara desa
sudah mengerti dan
memahami cara
pembuatan buku kas
umum, buku
pembantu pajak dan
buku bank.
Sementara terdapat
perangkat desa baru
di beberapa desa
yaitu bendahara dan
sekretaris masih
dalam tahap
bimbingan dalam
menjalankan tugas
dikarenakan terdapat
aparat desa yang
sudah purna tugas
bahkan terdapat
aparat desa yang
diangkat menjadi
PNS dan pindah ke
kantor dinas. Jadi
tahap penatausahaan
belum sepenuhnya
45
berjalan baik.
4. Tahap pelaporan
menunjukkan bahwa
kades melaporkan
realisasi penggunaan
anggaran kepada
bupati melalui SKPD
terkait. Begitu pula
hasil wawancara yang
menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan
desa dalam tahapan
pelaporan sudah
berjalan baik. Dimana
kades telah
melaporkan realisasi
penggunaan anggaran
kepada SKPD terkait
baik laporan semester
pertama maupun
laporan semester
akhir tahun. Hasil
dokumentasi bahwa
sebagian besar aparat
desa tidak dapat
menunjukkan
dokumen yang
dibutuhkan karena
bukan kewenangan
dan bersifat rahasia.
Jadi dapat
disimpulkan bahwa
pengelolaan ADD
46
pada tahap pelaporan
wilayah kecamatan
Kesesi kabupaten
Pekalongan belum
berjalan baik.
5. Dalam tahap
pertanggungjawaban
menunjukkan bahwa
kepala desa
bertanggungjawab
atas penggunaan
anggaran kepada
pemda, BPD, dan
masyarakat. Selaras
dengan hasil
kuesioner dan
wawancara juga
menunjukkan bahwa
pengelolaan ADD
tahap
pertanggungjawaban
sudah berjalan baik.
Namun hasil
dokumentasi bahwa
sebagian besar aparat
desa tidak dapat
menunjukkan
dokumen yang
dibutuhkan karena
bukan kewenangan
dan bersifat rahasia.
Jadi dapat
disimpulkan bahwa
47
pengelolaan ADD
tahap
pertanggungjawaban
wilayah kecamatan
Kesesi kabupaten
Pekalongan belum
berjalan baik.
7. Wienda
Damaya
nti tahun
(2018)
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pemerintah
Desa Dalam
Pengelolaan
Alokasi Dana
Desa (ADD) di
Desa Tegiri dan
Sumberagung
Kecamatan
Batuwarno
Kabupaten
Wonogiri Tahun
2016
Kualitatif
Deskriptif
kesimpulan akhir dari
penelitian, yaitu sebagai
berikut:
1. Transparansi
pengelolaan ADD
pada desa Tegiri
untuk penerapannya
sudah sesuai dengan
Permendagri Nomor
113 Tahun 2014,
adanya kegiatan
pencatatan kas masuk
maupun keluar dapat
diakses dengan
mudah oleh
masyarakat serta ada
papan pengumuman
mengenai kegiatan
yang sedang
dijalankan, adanya
laporan realisasi dan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
APBDesa
diinformasikan kepada
48
masyarakat secara
tertulis dan dengan
media informasi yang
mudah diakses oleh
masyarakat, serta
laporan realisasi dan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
ADD disampaikan
kepada
Bupati/Walikota
melalui Camat.
Namun untuk desa
Sumberagung masih
ada kekurangan
dalam bentuk
penerapan
transparansi dalam
pengelolaan ADD,
yaitu belum adanya
kegiatan pencatatan
kas masuk maupun
keluar yang dapat
diakses dengan
mudah oleh seluruh
masyarakat serta tidak
adanya papan
pengumuman
mengenai kegiatan
yang sedang
dijalankan.
2. Akuntabilitas tahap
49
perencanaan
pengelolaan ADD
pada desa Tegiri dan
Sumber agung pada
penerapannya sudah
teralokasi dan
berpedoman pada
Permendagri Nomor
113 Tahun 2014. Hal
ini dibuktikan dengan
Raperbedes APBDes
yang
dimusyawarahkan
antara Kepala Desa
dengan BPD, dan
kehadiran perwakilan
masyarakat dalam
forum musyawarah
desa. Selain itu dalam
musyawarah desa,
pemerintah desa
terbuka untuk
menerima segala
usulan perwakilan
masyarakat yang hadir
untuk berjalannya
pembangunan di desa
terkait. Akuntabilitas
tahap pelaksanaan
pengelolaan ADD
pada desa Tegiri dan
Sumberagung telah
akuntabel dan
50
berpedoman pada
Permendagri Nomor
113 Tahun 2014. Hal
ini dibuktikan dengan
adanya mekanisme
pelaksanaan sesuai
dengan pemendagri
serta desa memiliki
rekening kas desa dan
Surat Permintaan
Pembayaran.
3. Akuntabilitas tahap
penatausahaan
pengelolaan ADD
pada desa Tegiri dan
Sumberagung telah
memperlihatkan
pengelolaan yang
akuntabel dan
berpedoman pada
Permendagri Nomor
113 Tahun 2014 baik
format Raperbedes
tentang APBDes,
Buku kas umum, buku
bank, buku pembantu
pajak, laporan
realisasi APBDes,
Laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
APBDes, dan laporan
kekayaan milik desa.
51
4. Tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban
Laporan
Pertanggungjawaban
Realisasi APBDesa
pada desa Tegiri dan
Sumberagung telah
menggunakan format
laporan
pertanggungjawaban
realisasi dan sudah
berpedoman pada
Permendagri Nomor
113 Tahun 2014 yaitu
kedua desa telah
melaporkan laporan
realisasi semester I
dan II, serta laporan
pertanggungjawban
realisasi pelaksanaan
APBDes di akhir tahun
anggaran.
8. Ramada
nis dan
Muham
mad
Ahyarud
din
(2019 )
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Desa
(APBDes)
Kualitatif
Deskriptif
Berdasarkan hasil
penelitian dapat
disimpulkan bahwa :
1. Akuntabilitas
pengelolaan APB
Nagari yang dikelola
oleh pemerintah
Nagari Pakan Rabaa
Utara sudah
diterapkan. Namun,
masih ada beberapa
52
yang belum
menerapkan indikator
dari kriteria akuntabel.
Pemerintah Nagari
Pakan Rabaa Utara
sudah membuat dan
menyusun laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
anggaran berdasarkan
peraturan perundang
undangan yang
berlaku. Dalam
pelaporan, Pemerintah
Nagari Pakan Rabaa
Utara telah
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
anggaran kepada
Bupati Solok Selatan.
Indikator akuntabilitas
yang belum diterapkan
pada pengelolaan
APB Nagari yaitu
belum tersedianya
sarana berupa kotak
saran atau pengisian
angket untuk penilaian
kinerja pemerintah
Nagari. Dengan
adanya sarana
53
penilaian kinerja
pemerintah Nagari
oleh masyarakat,
masyarakat bisa
menyampaikan
aspirasinya melalui
media tersebut, demi
meningkatkan kualitas
kinerja pemerintah
Nagari.
2. Selanjutnya
transparansi dalam
pengelolaan APB
Nagari juga sudah
diterapkan di Nagari
Pakan Rabaa Utara.
Namun masih ada
beberapa yang belum
menerapkan indikator
dari criteria
transparansi.
Pengumuman
kebijakan anggaran
telah dipublikasikan
melalui baliho atau
spanduk, laporan telah
disajikan tepat waktu
oleh pemerintah
Nagari, yaitu paling
lambat satu bulan
setelah masa
anggaran berakhir.
Dalam menciptakan
54
terakomodasinya
suara atau usulan
masyarakat,
pemerintah Nagari
sudah memenuhi
kriteria tersebut.
Pemerintah Nagari
dalam penyusunan
APB Nagari
berdasarkan usulan
dari masyarakat
Nagari Pakan Rabaa
Utara. Indikator
transparansi yang
belum diterapkan
dalam pengelolaan
APB Nagari yaitu
belum dipublikasikan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi anggaran
Nagari kepada
masyarakat secara
tertulis melalui media
yang mudah diakses
masyarakat dan
pemerintah Nagari
belum menyediakan
website Nagari. Untuk
kedepannya,
pemerintah Nagari
akan membangun
tower dan
55
menyediakan website
agar transparansi
pengelolaan APB
Nagari mudah diakses
masyarakat Nagari.
9 Herianti
dan
Arifin S.
tahun
(2019)
Transparansi &
Akuntabilitas
Pengelolaan
Dana Desa T.A
2018 di
Kecamatan
Palakka Menurut
Perspektif
Keuangan Publik
Islam
Pendekat
an
sosiologis
Berdasarkan uraian
sebelumnya terkait
pembahasan temuan
penelitian tentang
transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
dana desa T.A 2018 di
Kecamatan Palakka
menurut perspektif
keuangan publik Islam,
maka dapat disimpulkan
bahwa 1) transparansi
dan akuntabilitas
pemerintah desa di
kecamatan palakka
secara regulasi
sebagaimana tertera
dalam peraturan
perundang-undangan,
seperti adanya terpasang
papan baliho transparansi
yang memuat rincian
anggaran pendapatan
dan belanja desa
(APBDes), kemudian
adanya papan informasi
kegiatan disetiap titik atau
lokasi pembangunan yang
56
dilakukan pemerintah
desa yang memuat nama
kegaiatan, sumber dana
pembangunan, luas atau
volume pembangunan
serta besaran anggaran
yang digunakan, bahkan
ada pula yang desa yang
bentuk transparansinya
lebih dari itu yakni setiap
perkembangan
pembangunan atau
penggunaan anggarannya
di update dalam akun
facebook desa mereka,
serta di setiap
kesempatan musyawarah
bersama masyarakat juga
di sampaikan terkait
perkembangan
pengelolaan keuangan
mereka. Namun demikian,
secara umum desa yang
ada di Kecamatan
Palakka bentuk
transparansinya dapat di
kata belum dilakukan
secara maksimal, hal ini
terbukti selama proses
observasi dan wawancara
peneliti kepada resposden
yang ada, bahwa terkait
pos-pos belanja atau
57
rencana anggaran biaya
di setiap kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah
desa atau hal-hal yang
berkaitan dengan
keuangan desa yang
faham secara mendalam
hanyalah kepala desa dan
bendahara desa atau
sekretaris desa saja.
Selain dari pada itu,
aparat lainnya hanya
terbatas pada proses
pelayanan masyarakat
saja. Kemudian terkait
masalah bentuk
akuntabilitas pemerintah
desa selama ini adalah
dengan adanya laporan
realisasi atau
pertanggungjawaban
yang mereka buat dari
setiap kegiatan atau
belanja yang mereka
lakukan, yang kemudian
Laporan
pertanggungjawaban
(LPJ) tersebut tersebut
dapat menjadi tolak ukur
apakah pemerintah desa
tersebut telah
melaksanakan amanah
pembangunan yang
58
sesuai aturan pemerintah
atau tidak, kemudian
dengan adanya
pengawasan baik itu
sifatnya internal maupun
eksternal menjadi suatu
support tersendiri bagi
pemerintah desa untuk
memberikan keterbukaan
informasi yang jelas dan
konkret kepada
masyarakat. 2) Dampak
adanya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
Dana Desa T.A 2018
terhadap pembangunan di
Kecamatan Palakka,
sebagaimana hasil
observasi dan wawancara
mendalam dengan
bebagai pihak terkait,
bahwa dengan adanya
keterbukaan informasi
dan ketepatan dalam
pembuatan laporan
keuangan desa, serta
adanya pelibatan
masyarakat mulai dari
proses perencanaan
penggunaan anggaran,
pengawasan, serta
pengelolaan
keuangannya
59
memberikan dampak
postif terhadap
pembangunan di desa,
hal ini terbukti bahwa
dengan kehadiran dana
desa menjadikan
pertumbuhan ekonomi
desa makin tumbuh dari
banyaknya infrastruktur
dasar yang bangun,
Selain pembangunan
infrastruktur juga ada
pembangunan dari sisi
sumber daya manusia,
yakni pengalokasian
anggaran desa untuk
kegiatan-kegiatan
pemberdayaan
masyarakat seperti
pelatihan menjahit,
pperbengkelan, pelatihan
peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah
desa, dll. 3) Transparansi
dan Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa
T.A 2018 menurut
perspektif keuangan
publik Islam,
sebagaimana diketahui
bahwa dana desa
merupakan dana publik
yang mana bertujuan
60
untuk kesejahteraan
masyarakat. Dalam
konteks keuangan publik
maka yang fokus utama
pembahasan adalah dari
mana dana tersebut
diperoleh (sumber
pendapatan) dan kemana
dana tersebut
dibelanjakan (Belanja)
sehingga singkatnya dana
publik itu adalah seputar
anggaran pendapatan
dan belanja baik itu
negara maupun desa.
Dari segi aplikasi desa-
desa di lapangan terkait
masalah dana sebagai
dana publik yang
bertujuan untuk
meningkatkan
kesejahteraan sosial
masyarakat juga
memenuhi syarat,
sebagaimana kesimpulan
wawancara yang
diperoleh dari responden
bahwa bentuk penjaminan
sosial atau bantuan sosial
yang diberikan
pemerintah desa kepada
masyarakat adalah
pembangunan WC bagi
61
Rumah Tangga Miskin
(RTM), dalam proses
kegiatan pembangunan
juga harus
mengedepankan
kebersamaan,
kekeluargaan dan
ketongroyongan guna
mewujudkan
pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan
sosial.
10 Ramdan
is dan
Muham
mad
Ahyarud
din
tahun
(2019)
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Pengelolaan
Anggaran
Pendapatan
Belanja Desa
(APBDes)
Kualitatif
Deskriptif
Berdasarkan analisis
yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa
akuntabilitas pengelolaan
APB Nagari yang dikelola
oleh pemerintah Nagari
Pakan Rabaa Utara
sudah diterapkan.
Namun, masih ada
beberapa yang belum
menerapkan indikator dari
kriteria akuntabel.
Pemerintah Nagari Pakan
Rabaa Utara sudah
membuat dan menyusun
laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
anggaran berdasarkan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
62
Dalam pelaporan,
Pemerintah Nagari Pakan
Rabaa Utara telah
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
anggaran kepada Bupati
Solok Selatan. Indikator
akuntabilitas yang belum
diterapkan pada
pengelolaan APB Nagari
yaitu belum tersedianya
sarana berupa kotak
saran atau pengisian
angket untuk penilaian
kinerja pemerintah
Nagari. Dengan adanya
sarana penilaian kinerja
pemerintah Nagari oleh
masyarakat, masyarakat
bisa menyampaikan
aspirasinya melalui media
tersebut, demi
meningkatkan kualitas
kinerja pemerintah
Nagari.
Selanjutnya transparansi
dalam pengelolaan APB
Nagari juga sudah
diterapkan di Nagari
Pakan Rabaa Utara.
Namun masih ada
beberapa yang belum
63
menerapkan indikator dari
kriteria transparansi.
Pengumuman kebijakan
anggaran telah
dipublikasikan melalui
baliho atau spanduk,
laporan telah disajikan
tepat waktu oleh
pemerintah Nagari, yaitu
paling lambat satu bulan
setelah masa anggaran
berakhir. Dalam
menciptakan
terakomodasinya suara
atau usulan masyarakat,
pemerintah Nagari sudah
memenuhi kriteria
tersebut. Pemerintah
Nagari dalam penyusunan
APB Nagari berdasarkan
usulan dari masyarakat
Nagari Pakan Rabaa
Utara. Indikator
transparansi yang belum
diterapkan dalam
pengelolaan APB Nagari
yaitu belum dipublikasikan
laporan
pertanggungjawaban
realisasi anggaran Nagari
kepada masyarakat
secara tertulis melalui
media yang mudah
64
diakses masyarakat dan
pemerintah Nagari belum
menyediakan website
Nagari. Untuk
kedepannya, pemerintah
Nagari akan membangun
tower dan menyediakan
website agar transparansi
pengelolaan APB Nagari
mudah diakses
masyarakat Nagari.
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
C. Kerangka Konsep
Kerangka konsep Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2019
berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa kantor Desa Malimongeng Kecamatan
Salomekko Kabupaten Bone dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir
sebagaimana gambar berikut :
65
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Permendagri No 20 Tahun 2018, pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tingkat Akuntabilitas Transparansi
dan Pertanggungjawaban APBDes
Desa Malimongeng
Laporan Realisasi APBDes Desa
Malimongeng Tahun 2019
Perencanaa
n APBDes
Pelaksanaan
ABPDes
Penatausahaan
APBDEs
Pertanggungjaw
aban APBDes
Pelaporan
APBDes
Pengelolaan Keuangan
Desa Malimongeng
Desa Malimongeng
Anggaran Pendapatan
Belanja Desa
66
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk
menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau
keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau
digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Suryono, 2010). Metode
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,
(sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan
snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat
dipisah pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya
berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek
66
67
tempat (place), pelaku (actor),dan aktivitas (activity) yang berinterkasi secara
sinergis. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Malimongeng
Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.
C. Tempat dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Malimongeng Desa
Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone guna mengetahui
bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDES
yang ada didaerah tersebut.
D. Sumber Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari :
1. Narasumber (informan)
Dalam penelitian kualitatif sumber data ini disebut “Responden“
yaitu orang yang memberikan “Respon“ atau tanggapan yang diminta
terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Sedangkan
dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan
sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi.
Oleh karena itu, informan (orang yang memberikan informasi,
sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti.
Karena informan juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil
tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.
68
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan masyarakat yang terdiri dari 2
(dua) orang.
2. Peristiwa atau Aktivitas
Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan
terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui
proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan
sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau
aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal
yang diberikan oleh subyek yang diteliti.
3. Tempat atau Lokasi Penelitian
Tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau
permasalahan juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi
tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali
lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun
lingkungannya.
4. Dokumen atau Arsip
Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan
dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang diperoleh
dapat berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base
surat-surat rekaman gambar yang berkaitan dengan suatu peristiwa.
69
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Observasi partisipan
Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose,
dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi (Sulistyo
Basuki, 2006: 149). Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan
membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk
melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan
dengan data observasi.
2. Wawancara terstruktur
Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan
daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Sulistyo Basuki, 2006:
171). Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan
yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang
sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena
interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama
dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan
tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang
merekam jawaban responden.
Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti
mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan
memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun
sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Ulber Silalahi,
2009: 313). Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah
disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan
70
pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan
pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat
jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain
yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian
akan ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang
sama. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu probing adalah
pewawancara meminta reponden menjelaskan jawabannya secara
mendalam. Promping adalah upaya untuk menjamin responden telah
memilih sejumlah kemungkinan sebelum menjawab pertanyaan.
(Sulistyo-Basuki, 2006: 171).
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah bukti fisik bahwa peneliti benar-benar telah
melakukan observasi di lapangan. Dokumentasi penelitian dapat berupa
foto atau gambar yang dapat memperkuat hasil penelitian dilapangan.
F. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat
penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu instrumen juga harus
“divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya
terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi
validasi terhadap pemahaman metode penelitian, penguasaan wawasan
terhadap pemahaman metode penelitian, baik secara akademik maupun
longistiknya. Peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan
membuat kesimpulannya atas temuannya.
71
Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Lincoln and Guba (1986)
menyatakan bahwa:
“the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall
see that other forms of instrumentation may be used in later phases of
the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if
the human instrument has been used extensively in earlier stages of
inquiri, so that and instrument can be constructed that is grounded in
the data that the human instrument has product”.
Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan
manusia sebagai instrumen penelitian utama (Nasution, 1988). Alasannya
ialah bahwa segala sesuatu yang belum memiliki wujud yang pasti seperti
masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis, dan hasil yang di
harapkan, semua itu tidak dapat ditentukan secara jelas dan pasti maka,
peneliti perlu mengembangkan penelitiannya. Dalam keadaan yang serba
tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan selain menjadikan peneliti
menjadi instrumen dalam penelitiannya sebagai alat untuk mencapai hasil
yang diharapkan.
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
penelitian kualitatif yang pada awalnya di mana permasalahan belum
diketahui secara jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen dalam
penelitian yaitu peneliti sendiri. Tetapi setelah masalah yang dikaji sudah
jelas maka, dapat dikembangkan menjadi instrumen.
72
G. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh
adalah data primer berupa hasil wawancara yang berwujud kata-kata dan
bukan dalam bentuk angka serta tidak dapat kategorikan atau diklasifikasi.
Data yang dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi,
wawancara, imitasi dokumen, rekaman audio kemudian diproses terlebih
dahulu sebelum digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan,
atau alat tulis. Analisis data kualitatif tetap menggunakan kata kata yang
disusun berupa teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan
matematis atau statistika sebagai alat bantu dalam menganalisis.
Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman). Terjadi secara bersamaan
berarti reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi
sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan
interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam
bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”
(Ulbert Silalahi, 2009: 339). Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian kualitatif berupa transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis,
interprestasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian
dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang
digunakan oleh peneliti:
1. Reduksi Data
Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis.
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
73
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data
berlangsung terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi
kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama
pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat
ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus gugus,
membuat partisi, dan menulis memo.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan kesimpulan
akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses
transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai
laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat
disederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara:
melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat,
menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.
2. Triangulasi
Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan
teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.
Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam
membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng,
2014:330)
Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang
berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen.
74
Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga
dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat
berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena
itu triangulasi bersifat reflektif (Nasution).
Trigulasi dibedakan menjadi empat macam triangulasi diantaranya
dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori
Denzin dalam ( Moloeng, 2004). Pada penelitian ini, dari keempat macam
triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan
dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai
kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :
1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan pendapat seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai
kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
75
Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa
dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh
seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan
aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam
suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik
triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui
sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi
antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar
ditemukan teori yang tepat.
Tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan
kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset
(Murti B., 2006). Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam
menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data
triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan
dokumentasi (Yin R.K, 2003). Penyajian data merupakan kegiatan
terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu
sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi,
2009: 340).
3. Menarik Kesimpulan
Tahap terakhir dalam menganalisis data adalah menarik
kesimpulan dan verifikasi data. Setelah mengumpulkan data yang
diperlukan dalam penelitian, peneliti mulai mencari arti atau makna dari
76
benda-benda, mencatat data secara beraturan, memperbaiki pola-pola,
memberikan penjelasan, mencari sebab-akibat dari permasalahan yang
diteliti. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan menjadi jelas dan
terperinci. Kemudian kesimpulan final akan ditemukan dari kumpulan
kumpulan catatan catatan lapangan berupa hasil observasi dan
dokumentasi pada saat dilakukan penelitian. Hasil observasi dan
dokumentasi kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara dengan
informan untuk memperkuat kesimpulan akhir yang diperoleh selama
penelitian.
77
BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Desa Malimongeng
Desa Malimongeng yang merupakan salah satu bagian wilayah
yang ada di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang luas
wilayahnya kurang lebih 5,80km2 dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebba
Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lappa Bosse
Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
Sebelas Barat berbatasan dengan Desa Tarasu
2. Pemerintah Desa Malimongeng
Desa Malimongeng yang memiliki tumpuk penguasaan
pemerintahannya yang berada di Dusun Barakao.
a. Visi
Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan
kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Malimongeng ini dilakukan
dengan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat tokoh agama,
lembaga masyarakat dan desa pada umumnya. Dengan
mempertimbangkan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja
wilayah pembangunan di kecamatan.
Oleh karena itu, visi pembangunan Desa Malimongeng
merupakan gambaran pencapaian yang di targetkan dalam jangka
77
78
waktu 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan
memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Bone, substansi RPJMD
Kabupaten Bone, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat
dan pemerintah Desa Malimongeng untuk 6 tahun kedepan 2016-
2021 adalah :
“Melayani Masyarakat Desa Malimongeng secara Menyeluruh
Demi terwujudnya Desa yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”.
b. Misi
1) Menerapkan prinsip pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan
pemerintah desa.
2) Meningkatkan kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang
dapat mendukung dan menopang pelaksanaan pembangunan
desa.
3) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber
daya alam yang berwawasan lingkungan.
c. Struktur Organisasi Desa Malimongeng
Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa
dan perangkat desa. Kepala Desa adalah unsur pimpinan yang
mendapat mandat rakyat melalui pemilihan langsung sebagai
pemegang kekuasaan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa
merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan
kewajiban Kepala Desa. Sebagaimana dalam sebuah organisasi ,
Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dapat bekerja sama dalam
mencapai tujuan yang ditetapkan. Tercapai tidaknya tujuan/keinginan
masyarakat desa terletak di pundak kepala desa. Karenanya
79
Perangkat Desa harus mengambil bagian atas tanggung jawab yang
begitu berat dari Kepala Desa.
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Malimongeng
3. Akuntabilitas Pemerintah Desa Malimongeng
Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Malimongeng harus memenuhi asas asas akuntabel. Akuntabel artinya
penyelenggaran pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat terkait dengan dana yang diterima dan dana yang
KEPALA DESA
ASDAR
SEKERTARIS DESA
BAHARUDDIN, S.EI
KEPALA URUSAN
UMUM DAN
PERENCANAAN
A.MAS ALAM, S.Pd
KEPALA URUSAN KEUANGAN
MUH. GUNTUR
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
A.MASHURI
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
A. LDI JAMAL
KEPALA DUSUN
AWAKKENRE TIMUR
MULKIS, S.Pd
AWAKKENRE BARAT
BUSTAN EFENDI
CILELANG
MUSTAKIM,Amd.Kep
BAKKOE
MUH. NUR, S.Kep
80
dikeluarkan untuk pembiayaan masyarakat dan pembangunan desa.
Pemerintah Desa Maliomongeng dapat dikatakan akuntabel apabila
memenuhi indikator sebagai berikut :
a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara
terbuka, cepat, dan tepat.
1) Pemerintah Desa Malimongeng menyajikan informasi
penyelenggaraan pemerintah berdasarakan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan kepada bupati.
2) Pemerintah Desa Malimongeng menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran tiap
semester kepada Bupati Bone.
3) Pemerintah Desa Malimongeng menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada
bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa anggaran
berakhir.
b. Mampu memberikan pelayan yang memuaskan kepada masyarakat
1) Ketetapan waktu dalam pelayanan
2) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan
3) Kenyamanan lingkungan
4) Kepastian jadwal pelayanan
5) Keadilan mendapatkan pelayanan
c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam
proses pembangunan pemerintah.
81
1) Pemerintah Desa Malimongeng selalu melibatkan masyarakat
dalam rapat paripurna untuk mendengarkan ide ide yang
diusulkan oleh masyarakat.
2) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksanaan pambangunan
desa.
d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan
publik secara proporsional
1) Pemerintah Desa Malimongeng menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada
masyarakat desa melalui rapat/musyawarah.
2) Pemerintah Desa Malimongeng mempertanggungjawabkan setiap
kebijakan kebijakan anggaran yang diambil dan menjelaskan
kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan tersebut dimasa
yang akan datang.
e. Ada sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah desa
Malimongeng.
4. Transparansi Pemerintah Desa Malimongeng
a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
Pemerintah Desa Malimongeng sudah menyediakan informasi
kebijakan publik melalui baliho yang dipasang pada mesjid raya Desa
Malimongeng.
b. Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses
Pemerintah Desa Malimongeng belum menyediakan informasi
keuangan melalui media internet dikarenakan tidak semua
82
masyarakat memahami cara mengakses untuk melihat laporan
pertanggungjawaban realisasi anggaran..
c. Tersedianya laporan tepat waktu
Pemerintah Desa Malimongeng sudah menyediakan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran yang kemudian
disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun anggaran.
d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa
Malimongeng dilaksanakan sesuai dengan usulan usulan dari
masyarakat.
e. Terdapat sistem pemeberi informasi kepada publik
Pemerintah Desa Malimongeng belum menyediakan website
resmi untuk mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi
anggaran dengan alasan masyarakat masih kurang memahami cara
mengakses.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Malimongeng
Untuk mengetahui secara detail mengenai Anggaran Pendapatan
Belanja Desa Malimongeng Tahun Anggaran 2016-2021 dapat dilihat
dari tabel berikut.
83
Tabel 4.1.Rencana Anggaran Desa Malimongeng Kecamatan
Salomekko Tahun Anggaran 2016-2021
No Kegiatan Jumlah (Rp)
1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
4.765.900.000
2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
desa
11.655.000.000
3 Bidang Pembinaan dan
Pemberdayaan
1.234.600.000
Total 17.655.500.000
Sumber data: pendamping Desa Malimongeng,2020
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran yang
direncanakan Pemerintah Desa Malimongeng menggunakan dana
desa dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dengan total anggaran yang
digunakan yaitu Rp.17.655.500.000.
Sesuai dengan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa
dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019 maka dapat di
evaluasi sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan
Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan berasal dari
84
Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagian
dari hasil pajak dan retribusi daerah.
Adapun rencana dan realisasi pendapatan desa tahun anggaran
2019 sebagai berikut :
Tabel 4.2. Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun
Anggaran 2019
No Uraian
Pendapatan
Rencana
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Selisih
(Rp)
1 Pendapatan Asli
Daerah
5.000.000 - 5.000.000
2 Dana Desa 1.564.486.000 1.248.372.000 316.372.000
3 Alokasi Dana
Desa
5.453.000 376.515.500 168.987.500
4 Bagian dari hasil
pajak dan
retribusi daerah
kabupaten tahun
2019
13.339.000 19.437.300 (6.098.300)
JUMLAH 2.128.338.000 1.644.076.800 484.261.200
Sumber data: Pendamping Desa Malimongeng, 2020
Tabel diatas menerangkan bahwa sumber pendapatan berasal
dari pendapatan asli daerah, dana desa, alokasi dana desa, dan bagian
dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten tahun 2019. Total
Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan adalah Rp.5.000.000
85
terealisasi Rp.0 selisih Rp.5.000.000,dana desa direncanakan Rp.
1.564.486.000 terealisasi Rp. 1.248.372.000, selisih Rp. 316.372.000,
alokasi dana desa Rp.545.503.000, terealisasi Rp.376.515.500, selisih
Rp.168.987.500, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
kabupaten tahun 2019 direncanakan Rp.13.339.000, terealisasi
Rp.19.437.300, terealisasi Rp.437.300, selisih Rp.-6.098.300. Total
pendapatan desa tahun anggaran 2019 yang direncanakan adalah
Rp.2.128.338.000, terealisasi Rp.1.644.076.800, selisih Rp.484.261.200.
Pendapatan yang diterima ternyata kurang dari rencana yang
dianggarkan selisih ini disebabkan tidak adanya realisasi dari
pendapatan asli daerah, kurangnya penerimaan dana desa dan alokasi
dana desa serta pajak yang harus dibayar melebihi total anggaran yang
direncanakan.
86
Tabel 4.3. Realisasi Belanja Desa Tahun 2019
No Uraian Belanja Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp)
1 Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
637.001.400 335.052.800 301.984.600
2 Bidang
Pelaksanaan
Pembangunan
Desa
1.195.302.000 1.116.601.200 78.700.800
3 Bidang
Pembangunan
Kemasyarakatan
106.166.900 56.250.000 49.916.900
4 Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
111.166.900 22.000.000 89.166.900
5 Belanja tidak
terduga
- - -
6 Penyertaan Modal 200.000.000 37.000.000 163.000.000
Jumlah 2.128.338.000 1.645.604.800 482.733.200
Sumber data: Pendamping Desa Malimongeng,2020
Berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan laporan realisasi belanja
desa tahun anggaran 2019 dengan total anggaran Rp.2.128.338.000
teralisasi Rp.1.646.604.800, selisih Rp.482.733.200. Selisih ini
disebabkan oleh jumlah yang terealisasi kurang dari anggaran yang
direncanakan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa jumlah
87
yang direncanakan yaitu Rp.637.001.400 sedangkan yang terealisasi
Rp.335.052.800 sehingga selisihnya Rp.301.984.600, bidang
pelaksanaan pembangunan desa jumlah yang dianggarkan
Rp.1.195.302.000 sedangkan yang teralisasi Rp. 1.116.601.200 sehingga
selisihnya Rp.78.700.800, bidang pembangunan kemasyarakatan
Rp.106.166.900 terealisasi Rp.56.250.000 sehingga selisihnya
Rp.49.916.900, bidang pemberdayaan masyarakat jumlah yang
dianggarkan Rp.111.166.900 terealisasi Rp.22.000.000 sehingga
selisihnya Rp.89.166.900,belanja tak terduga tidak ada anggaran yang
direncanakan sehingga tidak ada realisasi dan selisih, penyertaan modal
jumlah yang dianggarkan Rp.200.000.000 terealisasi Rp.37.000.000
sehingga selisihnya Rp.163.000.000.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Akuntabilitas
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Desa Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa Pengelolaan
Keuangan Desa diharuskan berdasarkan asas asas Akuntabel,
Transparan, dan Partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan
Keuangan Desa dilakukan dalam satu tahun yakni mulai 1 januari sampai
dengan 31 Desember tahun berjalan. Selain itu, pengelolaan keuangan
desa juga harus mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban.
88
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa pada
tanggal 21 Oktober 2020 dengan pertanyaan : apa dasar hukum dalam
menyusun laporan realisasi APBDES?
Adapaun jawaban dari responden yaitu Bendahara Desa
mengatakan bahwa:
“Dasar hukum dalam penyusuan laporan realisasi APBDES yaitu permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Desa, kami disini sebagai pihak Pemerintah Desa sudah menerapkan asas asas,Akuntabel, Transparansi, dan Partisipatif”.
Dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa maka dapat
diketahui bahwa dalam menyusun laporan realisasi APBDES sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa selain itu Pemerintah Desa juga sudah menerapkan asas-
asas Akuntabel, Transparansi, dan Partisipatif dalam pengelolaan
keuangan APBDES.
Kemudian mengenai waktu yang diperlukan dalam menyusun
laporan realisasi APBDES dengan pertanyaan sebagai berikut: berapa
lama waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan APBDES?
Adapun jawaban dari responden yaitu Bendahara Desa menyatakan
bahwa :
“waktu yang diperlukan yaitu selambat-lambatnya 6 (enam bulan) setelah berakhirnya tahun anggaran. Kami sebagai pengelola APBDES menyusun anggaran pada bulan Oktober yang kemudian direalisasikan pada bulan maret.” (wawancara 21 Oktober 2020).
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah
Desa Malimongeng dalam menyusun laporan realisasi anggaran
membutuhkan waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya
89
tahun anggaran, selain itu Pemerintah Desa Malimongeng menyusun
anggaran pada bulan oktober dan direalisasikan pada bulan maret.
Berdasarkan analisa penulis Pemerintah Desa Malimongeng sudah
menyajikan laporan realisasi anggaran sudah tepat waktu dan dapat
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa)
Selanjutnya mengenai ketetapan waktu dalam menyusun laporan
realisasi anggaran dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah laporan
APBDES dapat diselesaikan dengan tepat waktu?
Adapun jawaban dari responden yaitu Bendahara Desa menyatakan
bahwa:
“Alhamdulillah kami pihak pengelola APBDES sudah menyelesaikan laporan realisasi anggaran dengan tepat waktu dan realisasi anggaran juga selalu tepat sasaran jadi kami kira tidak ada masalah ataupun dalam menyusun laporan realisasi APBDES”. (wawancara 21 Oktober 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dikatakan oleh pengelola
bahwa laporan realisasi anggaran sudah diselesaikan dengan tepat waktu
dan realisasi juga selalu tepat sasaran dan dijelaskan pula bahwa tidak ada
kendala dalam menyusun laporan realisasi APBDES.
Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas Pemerintah Desa
maka penulis mewawancarai salah satu masyarakat Desa Malimongeng
dengan pertanyaan: bagaimana menurut Anda tentang akuntabilitas
Pemerintah Desa dalam mengelola APBDES ?
Dari pertanyaan diatas informan memberikan jawaban dengan
menyatakan bahwa:
“......akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola APBDES belum bisa dikatakan akuntabel karena dapat dilihat dari laporan
90
pertanggungjawaban yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pelaporan belum terlihat secara keseluruhan dalam hal pembangunan dan pembiayaan masyarakat, dapat juga dilihat dari banyaknya perencanaan yang belum terlaksana secara keseluruhan” (wawancara via whatsapp)
Dari hasil wawancara dengan informan diatas maka penulis
menganalisa bahwa memang ada dari beberapa perencanaan yang belum
terlaksana karena disebabkan oleh faktor internal pemerintah itu sendiri.
Maka dari itu hasil analisa penulis berdasarkan tanggapan informan yaitu
pemerintah Desa Malimongeng belum akuntabel dalam mengelola APBDES.
Hal ini dibuktikan dari wawancara selanjutnya dengan informan yang
sama dengan pertanyaan : apakah menurut Anda Pemerintah Desa sudah
akuntabel dalam mengelola APBDES ?
Selanjutnya informan memberikan tanggapannya dengan
menyatakan bahwa :
“menurut saya itu belum akuntabel dalam mengelola APBDES karena dilihat dari sistem pertanggungjawaban aparat desa mulai dari perencanaan dan pelaksanaan nya itu belum terealisasi secara keseluruhan. Di mana pelaksanaan belanja desa di Desa Malimongeng ini belum terlaksana secara keseluruhan hal ini disebabkan karena lambatnya anggaran yang diminta oleh aparat desa belum dicairkan oleh Kepala Daerah sehingga menghambat proses pembangunan di Desa Malimongeng ini”.(wawancara via whatsapp)
Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa
terhambatnya pembangunan yang ada di ada Desa Malimongeng ini
disebabkan oleh anggaran yang terlambat dicairkan oleh masing-mmasimg
Kepala Daerah yang ada di Desa Malimongeng itu sendiri
Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara diatas dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah membuat laporan realisasi
91
anggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan namun belum
dikatakan akuntabel karean disebabkan oleh faktor internal oleh Pemrintah
Desa. Penyebab dari terkendalanya pembangunan di Desa Malimongeng
itu sendiri karena anggaran yang terlambat dicairkan oleh pemerintah
daerah untuk pembanguan di dusun dusun yang ada di Desa
Malimongeng.
2. Transparansi
Keterbukaan informasi keuangan merupakan kewajiban Pemerintah
Desa kepada Masyarakatnya dengan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mendapat informasi keuangan mengenai pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah. Penyelenggaraan
Pemerintahan yang terbuka atau transparan memiliki kriteria yaitu: adanya
pertanggungjawaban yang terbuka, adanya aksebilitas terhadap laporan
realisasi anggaran, adanya publikasi laporan realisasi anggaran hak untuk
mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa mengenai
penerapan Transparansi di Desa Malimongeng dengan pertanyaan sebagai
berikut : apakah prinsip transparansi sudah diterapkan dalam memberikan
informasi keuangan kepada masyarakat ?
Berdasrkan pertanyaan diatas respondeng memberikan jawaban
yaitu sebagai berikut:
“Transparansi atau keterbukaan saya rasa itu sudah kami terapkan di masyarakat di mana setelah menyusun laporan Anggaran pendapatan Belanja Desa kami memasang baleho yang menerangkan mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun, sebelum pemasangan baleho juga kami sudah musyawarahkan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh
92
Agama, Pemuda Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. (Wawancara 08 Oktober 2020).
Dari hasil observasi penulis memang benar ada pemasangan baleho
mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dipasang di
Mesjid Raya Desa Malimongeng. Pemasangan baleho ini bertujuan agar
masyarakat Desa Malimongeng dapat dengan mudah memperoleh
informasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
Pemasangan baleho ini juga merupakan wujud dari Transparansi Desa
kepada masyarakat yakni memberikan informasi secara jujur dan terbuka
mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).
Untuk meyakinkan masyarakat bahwa laporan Realisasi APBDES
jauh dari kecurangan maka peneliti memberikan pertanyaan kepada
responden yaitu : bagaimana cara bapak meyakinkan kepada masyarakat
bahwa laporan realisasi APBDES jauh dari kecurangan ?
Jawaban responden atas pertanyaan tersebut yaitu :
“Salah satu prinsip pelaksanaan APBDES partisipatif, yang mengelola APBDES adalah Kepala Desa, pelaksananya adalah Desa sedangkan yang membangun adalah masyarakat, selain itu Sekertaris Desa juga menambahkan bahwa masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan,dan masayarakat juga terlibat dalam mendengarkan proses pelaporan Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ)”. (wawancara 08 Oktober 2020)
Berdasarkan jawaban informan diatas dan hasil observasi penulis
memang benar bahwa dalam pelaksanaan APBDES pemerintah Desa
Malimongeng selalu melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan
APBDES. Tujuan dari keterlibatan masyarakat dalam pelaporan yaitu agar
masyarakat benar-benar yakin dan percaya kepada pemerintah bahwasan
pemerintah sudah cukup transparan dalam mengelola APBDES. Hal ini
93
dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat
Desa Malimongeng dengan pertanyaan : menurut Anda apakah
pemerintah desa Malimongeng sudah cukup transparansi dalam mengelola
APBDES ?
Adapaun jawaban dari informan menyatakan bahwa :
“Pemerintah Desa Malimongeng sudah transparan dalam mengelola APBDES karena beberapa program yang ada di desa ini sudah banyak yang terlaksana seperti perbaikan jalan dan pembangunan saluran drainase, selain itu saya sebagai salah satu masyrakat Desa Malimongeng juga turut serta dalam pertemuan untuk mendengarkan pelaporan APBDES oleh Pemerintah Desa.” (wawancara via whatsapp)
Dari jawaban informan diatas penulis menganalisa bahwa keterlibatan
masyarakat dalam proses pelaporan APBDES sudah membuktikan bahwa
Pemerintah Desa Malimongeng sudah transparan dalam mengelola
APBDES nya. Selain itu pembangunan yang dilaksanakan di Desa
Malimongeng juga sudah membuktikan bahwa Pemerintah sudah
transparan dalam mengelola APBDES nya.
Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan informan yang
sama dengan pertanyaan sebagai berikut : bagaimana Anda yakin bahwa
pemerintah desa sudah transparan dalam mengelola APBDES ?
Dari pertanyaan diatas informan memberikan jawabannya yaitu :
“bagaimana saya bisa yakin dengan transparansi Pemerintah Desa yaitu degan adanya perbaikan jalan dan perbaikan saluran drainase serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan itu sudah memberikan bukti bahwa Pemerintah Desa Malimongeng ini sudah transparan dalam mengelola APBDES. Selain itu yang terlibat dalam pembangunan jalan juga adalah masyarakat jadi saya fikir itu sudah meyakinkan kami disini sebagai masyarakat mengenai transparansi Pemerintah Desa”. (wawancara via whatsapp).
94
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa
masyarakat sudah yakin dan mempercayakan pengelolaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES) kepada pemerintah dengan
pertimbangan bahwa Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat mulai
dari proses perencanaan,pelaksanaan, sampai pelaporan dan
pertanggungjawaban. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam
proses pembangunan jalan juga merupakan cara Pemerintah Desa
memberikan transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APBDES).
3. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)
Dasar hukum perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES) adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dapat
dipergunakan oleh Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) dan melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya
juga dalam mengalokasikan dan/menganggarkan dana untuk pengelolaan
lingkungan hidup di desanya masing masing. Dengan adanya Permendagri
ini maka Pemerintah Desa wajib untuk melaporkan pengelolaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES) yang dipercayakan oleh masyarakat
sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan
kewajiban Pemerintah Desa untuk melaporkan semua kegiatan dan
penggunaan anggaran dalam satu tahun mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
95
a. Perencanaan
Perencanaan APBDES adalah kegiatan untuk menafsir
pendapatan dan belanja untuk jangka waktu tertentu dimasa yang
akan datang. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan yang
dimaksud adalah perencanaan APBDES. Perencanaan APBDES
harus sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20
Tahun 2018.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Malimongeng
dengan pertanyaan apa dasar hukum dalam perencanaan APBDES ?
Informan memberikan jawaban yaitu sebagai berikut :
“Dasar hukum dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di Desa Malimongeng ini adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan saya rasa juga semua pemerintah desa mengacu pada permendagri ini. Khususnya kami disini mengacu pada permendagri ini miulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, sampai Pertanggungjawaban itu kami laksanakan sesuai yang tertera dalam Permendagri tersebut”. (wawancara 26 Oktober 2020)
Dari hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui
bahwa Pemerintah Desa Malimongeng dalam Perencanaan APBDES
sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai
pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Perencanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) selain mengacu pada
Permendagri tersebut juga melibatkan perangkat desa lain nya.
Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Asdar
selaku Kepala Desa dengan pertanyaan yaitu : siapa saja yang terlibat
penyusunan APBDES ?
Hasil wawancara dari bapak Kepala Desa mengatakan bahwa :
96
“Dalam menyusun rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa kami dibantu oleh perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat. Saya sebagai Kepala Desa membahas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dan Mempertanggungjawabkan APBDES bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Dokumen Pelaksana Anggaran sedangkan Bendahara membuat LPJ. Jadi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) ini kami diskusikan bersama dengan perangkat desa.” (wawancara 26 Oktober 2020).
Dari hasil wawancara diatas Kepala Desa menerangkan bahwa dalam
Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES ) dibantu oleh
perangkat yakni Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Masing masing Perangkat Desa
melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Kepala Desa bertugas
membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Melaksanakan
Rencana yang sudah ditetapkan bersama, Melaporkan pelaksanaan
Anggaran dan Mempertanggungjawabkan hasil dari realisasi anggaran
tersebut. Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk menyusun Dokumen
Pedoman Anggaran (DPA),membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa). Bendahara Desa bertugas membuat laporan Rencana
anggaran dan laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan BPD mempunyai
fungsi mempertanggungjawabkan dan mengawasi pengelolaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES).
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) diawali dengan
dengan kegiatan Perencanaan, perencanaan adalah kegiatan untuk kurun
waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dapat disusun sejak bulan Oktober
dan harus ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).
97
Sebagaimana dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh
Kepala Desa dengan pertanyaan sebagai berikut : berapa lama waktu yang
dibutuhkan mulai dari awal perencanaansampai akhir perencanaan
APBDES ?
Hasil wawancara dari bapak Kepala Desa mengatakan bahwa:
“Waktu yang diperlukan dari awal sampai akhir perencanaan yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan. Untuk RKP Desa bulan 6 (enam) dan APBDES harus selesai di bulan Desember itu sesuai aturan meskipun pada pelaksanaannya baru dilakukan pada bulan satu. Kami sadari di Desa Malimongeng masih terlambat karena yang pertama Anggaran yang terlambat turun, adanya perubahan-perubahan aturan, dan kami sadar SDM masih kurang”.(wawancara 26 Oktober 2020)
Berdasarkan jawaban dari informan diatas disebutkan bahwa waktu
yang dibutuhkan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES) yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan. Perencanaan
disusun pada bulan Oktober dan dan harus diselesaikan pada bulan
Desember akan tetapi pelaksanaannya baru bisa direalisasikan pada bulan
januari karena terkendala oleh tiga faktor yaitu pertama anggaran yang
terlambat turun, kedua adanya perubahan aturan, dan yang ketiga masih
kurangnya Sumber Daya Manusia.
b. Pelaksanaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)
merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran
yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana kegiatan yang sudah
ditetapkan pada tahap perencanaan sebelumnya kemudian dilaksanakan di
lapangan.
Berdasarkan wawancara selanjutnya mengenai kesesuaian antara
perencanaan dan pelaksanaan dengan pertanyaan sebagai berikut :
98
apakah sudah sesuai antara perencanaan anggaran dengan penggunaan
anggaran ?
Dari pertanyaan diatas informan menyatakan bahwa:
“sebagai pelaksana pemerintahan kami selalu melaksanakan semua rencana yang sudah kami tetapkan sebelumnya begitupun dengan anggaran yang kami anggarkan itu kami realisasikan dan kami pergunakan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa yang tidak terlaksana secara otomatis Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)”.(wawancara 26 Oktober 2020) Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dilihat bahwa
antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah sesuai dan
terealisasi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa
Malimongeng sudah menggunakan anggaran sesuai dengan
perencanaan dan direalisasikan dengan baik dan dapat dikatakan tepat
sasaran meskipun ada beberapa yang tidak terlaksana dan secara
otomatis akan menjadi silpa (sisa lebih penggunaaan anggaran).
Sebagai pelaksana Pemerintahan yang Transparansi dan Partisipatif
Pemerintah Desa Malimongeng selalu mempublikasikan pelaksanaan
anggarannya kepada masyarakat sebagaimana pertanyaan wawancara
yang menyatakan : apakah penggunaan anggaran selalu di publikasikan
kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah desa ?
Dari pertanyaan diatas Bapak Asdar memberikan jawabannya sebagai
berikut :
“pelaksanaan penggunaan anggaran kami publikasikan dalam bentuk baleho yang kami pasang didepan Kantor Desa dan di depan Mesjid Raya. Kemudian ada musyawarah setiap januari tahun berjalan setelah lewat tahunnya kami undang masyarakat bersama BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda untuk mendengarkan pelaporan penggunaan anggaran APBDES tahun sebelumnya. (wawancara 26 Oktober 2020)
99
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Desa Malimongeng sangat Transparan dalam penggunaan
anggaran dimana setiap bulan januari tahun berjalan setelah tahun
anggaran sebelumnya selalu mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Badan
Permusyawaratan Daerah (BPD),untuk mendengarkan pelaporan
penggunaan anggaran tahun sebelumnya.
c. Penatausahaan
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik
penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini
bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Hasil dari kegiatan
penerimaan dan pengeluaran ini kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai
bentuk pertanggungjawaban.
Dari hasil wawancara penulis dengan informan
Dengan pertanyaan bagaimana penatausahaan dalam pengelolaan
APBDES ?
Adapun jawaban informan atas pertanyaan tersebut yaitu :
“Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) itu dilaksanakan per bulan apa yang berjalan dalam bulan itu dilaporkan setiap bulan. setiap pengeluaran dan penerimaan kami catat melalui bendahara desa, melalui Bank dan buku kas ”. (wawancara 26 Oktober 2020)
Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat disimpulkan
bahwa penatausahaan Anggaran Pendapatan Desa Belanja Desa terdiri
dari dua yaitu penerimaan dan pengeluaran. Prosedur penatausahaan
penerimaan melalui Bendahara Desa, melalui Bank, dan buku kas. Kepala
Desa dengan tegas menyampaikan bahwa Bendahara Desa tidak
100
diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi dengan tujuan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa selain itu Bendahara
Desa juga tidak diperkenangkan menyimpan uang, cek, dan surat berharga
kecuali sudah diatur dalam undang-undang. Untuk proses transaksi
penerimaan dan pengeluaran melalui Bank pemerintah mempercayakan
pada Bank Mandiri sebagai rekening kas desa. Penerimaan dan
pengeluaran melalui buku kas juga dilakukan melalui buku kas umum, buku
kas pembantu pajak, dan buku bank.
d. Pelaporan
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan
menjamin akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES), sebagaimana dijelaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan
Desa akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hakikat dari pelaporan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dapat
dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek. Jadi pelaporan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES) merupakan kewajiban pemerintah
desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaran pemerintah
desa.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Malimongeng
mengenai prosedur pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES) dengan pertanyaan wawancara sebagai berikut : bagaimana
bentuk pelaporan APBDES ?
Dari pertanyaan diatas informan memberikan jawabannya yaitu :
“ Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui dua tahap yaitu: laporan semester pertama saya sampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan,
101
kemudian laporan semester kedua saya laporkan kepada Bupati paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya”. (wawancara 26 Oktober 2020)
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur
pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dilakukan
melalui dua tahap yaitu: semester pertama dilaporkan kepada Bupati paling
lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan semester kedua dilaporkan pada
akhir bulan januari tahun berikutnya. Prosedur pelaporan nya juga sesuai
dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.
e. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam pengelolaan
keuangan daerah. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDES
disampaikan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang teridir dari dua tahap yaitu:
1) Laporan semester pertama disampaikan pada akhir bulan Juli tahun
anggaran.
2) Laporan semester kedua disampaikan pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.
Sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa Malimongeng
dengan pertanyaan sebagai berikut : bagaimana mekanisme
pertanggungjawaban APBDES ?
Berdasarkan pertanyaan diatas informan menyatakatan bahwa:
“Mekanismenya sama dengan bentuk pelaporan APBDES yaitu dilaporkan dalam dua semester di mana semester pertama disampaikan pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya”. (wawancara 26 Oktober 2020)
102
Berdasrkan keterangan informan diatas dapat diketahui bahwa
pemerintah desa Malimongeng menyampaikan laporan
pertanggungjawabannya kepada Bupati/Walikota dalam dua semester
sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu semester pertama
disampaikan pada akhir bulan Juli tahun anggaran dan semester kedua
disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dokumen laporan
pertanggungjawaban yang dilampirkan yaitu: pertama, format laporan
realisasi pelaksanaan APBDES. Kedua, format laporan akhir.
Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh informan yang
sama dengan pertanyaan sebagai berikut : apakah laporan
pertanggungjawaban APBDES dipublikasikan kepada masyarakat sebagai
wujud transparansi pemerintah desa ?
Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menyatakan bahwa :
“Iya, kami selalu mempublikasikan semua bentuk pelaksanaan APBDES kepada masyarakat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban”. (wawancara 26 Oktober 2020) Dari hasil wawancara diatas dikatakan oleh informan bahwa semua
bentuk pelaksanaan kegiatan selalu di publikasikan kepada masyarakat
sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada
masyarakatnya.
103
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan sebelumnya dapat diuraikan dan disimpulkan
bahwa:
1. Pemerintah Desa Malimongeng dalam mengelola APBDES nya sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah namun belum bisa dikatakan akuntabel secara keseluruhan
karena Anggaran yang direncanakan belum terealisasi secara
keseluruhan hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu: pertama, anggaran
yang terlambat turun, yang kedua keterbatan sumber daya manusia dan
yang ketiga adanya perubahan peraturan daerah. Selain itu, faktor lain
yang menyebabkan pemerintah belum akuntabel dalam mengelola
APBDES yaitu ketidakmerataan pembangunan yang hanya
memperhatikan daerah daerah tertentu saja namun kurang
memperhatikan daerah yang terpencil.
2. Pemerintah Desa Malimongeng masih belum bisa dikatakan
transparansi dalam mengelola APBDES meskipun sudah memsang
baliho/spanduk yang dipasang di Mesjid Raya Malimongeng sebagai
papan informasi namun hal ini masih menimbulkan keraguan di
masyarakat mengenai anggaran yang tidak terealisasi secara
keseluruhan.
103
104
3. Pemerintah Desa Malimongeng sangat bertanggungjawab terhadap
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) karena
sudah melaporkan seluruh kegiatannya sesuai dengan perundang-
undangan. Sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan
Pemerintah Desa melaporkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES) dua kali dalam satu tahun yaitu semester pertama
dilaporkan pada akhir bulan Juli dan semester kedua dilaporkan pada
akhir bulan januari tahun berjalan.
B. Saran dan Keterbatasan Penelitian
Berdasrkan hasil penelitian penulis menyarankan agar :
1. Pemerintah Desa Malimongeng agar memperhatikan kesesuaian antara
Perencanaan dan Pelaksanaan agar anggaran yang sudah
direncanakan dapat terealisasi secara keseluruhan.
2. Pemerintah Desa Malimongeng juga harus memberikan pelatihan
kepada pengelola terutama bagian keuangan agar pada perencanaan
anggaran tahun berikutnya bisa terealisasi sesuai dengan
perencanaannya.
3. Pemerintah Desa Malimongeng juga harus lebih memperhatikan
pembangunan yang ada di daerah daerah terpencil dan tidak hanya
berfokus pada daerah daerah tertentu saja.
Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian ini yaitu karena adanya
wabah covid-19 maka ada beberapa wawancara dengan informan
dilakukan secara online.
105
DAFTAR PUSTAKA
Agoes,S.,dan Ardana,I.C.2009:14.Etika Profesi Akuntansi.Jakarta:Salemba Empat
Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 9(1), 110-118.
Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Publika, 1(2).
Damayanti, W. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(07).
Hanifah, Suci Indah, and Sugeng Praptoyo. "Akuntabilitas dan Transparansi
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)." Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4.8 (2015): 1-15.
Herianti, A. S. (2020). Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
TA 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan
Publik Islam. Hotimah, H. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER).
https://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-
desa
Irvan,Wayan. I. M. 2017. Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal tidak diterbitkan.Kabupaten
Lampung Selatan: Universitas Lampung. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi
Akuntansi Keuangan Desa.
106
106
Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Rayyani, Wa Ode, and Ahmad Abbas. "Akuntabilitas Kinerja dalam Bingkai
Tauhid Sosial: Suatu Refleksi Teologi Al Ma’Un." Kamaya: Jurnal Ilmu Agama 3.2 (2020): 174-190.
Rayyani, Wa Ode, Mohamad Ilham, and Idrawahyuni Idrawahyuni. "Efek
Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Terhadap Pencatatan Keuangan Gadde-Gadde Di Kelurahan Paccinongang-Gowa." Musamus Accounting Journal 2.1 (2019): 1-11.
Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. Jurnal Al-Iqtishad, 14(1), 20-37.
Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja desa (apbdes) di desa bendosari kecamatan ngantru kabupaten tulungagung. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK), 7(2), 139-148.
Siahaan, N. R. 2016. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Deli
Serdang. Jurnal tidak diterbitkan. Kabupaten Deli Serdang. Universitas HKBP Nommensen.
Sulistomi.2003:35.Tentang Karakteristik Akuntabilitas Pemerintah. Supheni, I. (2016). Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes)(studi alokasi dana desa tahun anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 11(2).
Suryono, B. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 Tentang Pemerintah Daerah.
107
LAMPIRAN I PERATURAN DESA
MALIMONGENG NOMOR 1 TAHUN 2020
108
109
110
111
112
113
LAMPIRAN II LAPORAN REALISASI APBDES
T.A 2019
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
LAMPIRAN III
LEMBAR PERSTUJUAN MENJADI
INFORMAN PENELITIAN
124
125
LAMPIRAN IV
MANUSKRIP
126
Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “ Akuntabilitas dan
Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa “
Penelitian ini dirumuskan dalam satu rumusan masalah yaitu :
Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES) “study kasus Desa Malimongeng
Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” ?
Nama : Muh.Guntur
Jabatan : Bendahara
Hari/Tanggal : Rabu 21 Oktober 2020
Pukul : 14:00-14:30
Wawancara : Online via whats app
Pertanyaan wawancara tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa
Lampiran I
Peneliti Apa dasar hukum dalam menyusun laporan APBDES?
Bapak Guntur Dasar hukum dalam penyusuan laporan realisasi
APBDES yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kami disini
sebagai pihak Pemerintah Desa sudah menerapakan
asas-asas, Akuntabel, Transparansi, dan Partisipatif.
Peneliti Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyusun
APBDES?
Bapak Guntur waktu yang diperlukan yaitu selambat-lambatnya 6
127
(enam bulan) setelah berakhirnya tahun anggaran.
Kami sebagai pengelola APBDES menyusun anggaran
pada bulan Oktober yang kemudian direalisasikan
pada bulan maret.
Peneliti Apakah Laporan APBDES dapat diselesaikan dengan
tepat waktu?
Bapak Guntur Alhamdulillah kami pihak pengelola APBDES sudah
menyelesaikan laporan realisasi anggaran dengan tepat
waktu dan realisasi anggaran juga selalu tepat
sasaran jadi kami kira tidak ada masalah ataupun
dalam menyusun laporan realisasi APBDES.
Pertanyaan Wawancara Tentang Transparansi
Lampiran II
Nama : Baharuddin, S.Ei
Jabatan :Sekertaris Desa
Hari/Tanggal : Kamis 08 Oktober 2020
Pukul : 10:00-11:00
Wawancara : Kantor Desa Malimongeng
Peneliti Apakah prinsip Transparansi sudah diterapkan dalam
memberikan informasi keuangan kepada masyarakat?
128
Bapak Bahar Transparansi atau keterbukaan saya rasa itu sudah kami
terapkan di masyarakat dimana setelah menyusun
laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kami
memasang baleho yang menerangkan mengenai jumlah
anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun,
sebelum pemasangan baleho juga kami sudah
musyawarahkan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama, Pemuda Desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).
Peneliti Bagaimana cara bapak meyakinkan masyarakat laporan
realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa jauh dari
kecurangan?
Bapak Bahar Salah satu prinsip pelaksanaan APBDES partisipatif,
yang mengelola APBDES adalah Kepala Desa,
pelaksananya adalah Desa sedangkan yang
membangun adalah masyarakat, selain itu Sekertaris
Desa juga menambahkan bahwa masyarakat juga
terlibat dalam pelaksanaan,dan masayarakat juga
terlibat dalam mendengarkan proses pelaporan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ).
Peneliti Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap informasi
keuangan yang dilaporkan pemerintah desa?
Bapak Bahar Salah satu prinsip pelaksanaan APBDES partisipatif,
yang mengelola APBDES adalah Kepala Desa,
pelaksananya adalah Desa sedangkan yang
129
membangun adalah masyarakat, selain itu Sekertaris
Desa juga menambahkan bahwa masyarakat juga
terlibat dalam pelaksanaan,dan masayarakat juga
terlibat dalam mendengarkan proses pelaporan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ).
Pertanyaan Wawancara Tentang Pertanggungjawaban
Lampiran III
Nama : Asdar
Jabatan : kepala Desa
Hari/Tanggal : Senin 26 Oktober 2020
Pukul : 10:00-11:00
Wawancara : Kantor Desa Malimongeng
Peneliti Perencanaan Apa dasar hukum dalam merencanakan
APBDES?
Pak Asdar Dasar hukum dalam perencanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDES) di Desa Malimongeng ini
adalah Permendagri Nomor 20 Tahun
2018. Dan saya rasa juga semua
pemerintah desa mengacu pada
permendagri ini. Khusunya kami disini
130
mengacu pada permendagri ini miulai
dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, sampai
Pertanggungjawaban itu kami laksanakan
sesuai yang tertera dalam Permendagri
tersebut.
Peneliti Siapa saja yang terlibat dalam
penyusunan APBDES ?
Pak Asdar Dalam menyusun rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Desa kami di
bantu oleh perangkat Desa yaitu
Sekretaris Desa, Bendahara Desa,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
dan Tokoh Masyarakat. Saya
sebagai Kepala Desa membahas
Perencanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDES)
dan Mempertanggungjawabkan APBDES
bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), Sekretaris Desa menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) dan Dokumen Pelaksana
Anggaran sedangkan Bendahara
membuat LPJ. Jadi dalam perencanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Desa
131
(APBDES) ini kami diskusikan
bersama dengan perangkat desa.
Peneliti Berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari
awal perencanaan sampai akhir
perencanaan ?
Pak Asdar Waktu yang diperlukan dari awal sampai
akhir perencanaan yaitu selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan yang
kemudian kami realisasikan anggaran
nya pada bulan maret tahun berikutnya.
Pelaksanaan
Peneliti Apakah sudah sesuai antara
perencanaan dan penggunaan
anggaran?
Pak Asdar sebagai pelaksana pemerintahan kami
selalu melaksanakan semua rencana
yang sudah kami tetapkan sebelumnya
begitupun dengan anggaran yang kami
anggarkan itu kami realisasikan dan kami
pergunakan sebagaimana mestinya
walaupun ada beberapa yang tidak
terlaksana secara otomatis Silpa (sisa
lebih penggunaan anggaran).
Peneliti Apakah penggunaan anggaran pada
suatu pelaksanaan selalu dipublikasikan
132
kepada masyarakat sebagai bentuk
transparansi pemerintah desa?
Pak Asdar pelaksanaan penggunaan anggaran kami
publikasikan dalam bentuk baleho yang
kami pasang didepan Kantor Desa dan di
depan Mesjid Raya. Kemudian ada
musyawarah setiap januari tahun berjalan
setelah lewat tahunnya kami undang
masyarakat bersama BPD, Tokoh
Agama, Tokoh Pemuda untuk
mendengarkan pelaporan penggunaan
anggaranAPBDES tahun sebelumnya.
Penatausahaan
Peneliti
Bagaimana penatausahaan dalam
pengelolaan APBDES?
Pak Asdar
Penatausahaan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDES) itu dilaksanakan
perbulan apa yang berjalan dalam bulan
itu dilaporkan setiap bula.setiap
pengeluaran dan penerimaan kami catat
melalui bendahara desa, melalui Bank
dan buku kas
Pelaporan
Peneliti
Bagaimana bentuk pelaporan APBDES?
133
Pak Asdar Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja
Desa (APBDES) kami lakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
melalui dua tahap yaitu: laporan semester
pertama saya sampaikan kepada Bupati
paling lambat akhir bulan juli tahun
berjalan, kemudian laporan semester
kedua saya laporkan kepada Bupati
paling lambat akhir bulan januari tahun
berikutnya.
Pertanggung Jawaban
Peneliti
Bagaimana mekanisme pertanggung
jawaban APBDES?
Pak Asdar
Mekanismenya sama dengan bentuk
pelaporan APBDES yaitu dilaporkan
dalam dua semester di mana semester
pertama disampaikan pada akhir bulan
Juli tahun anggaran berjalan dan
semester kedua disampaikan pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya.
Peneliti
Apakah laporan pertanggungjawaban
APBDES dipublikasikan kepada
masyarakat sebagai wujud transparansi
pemerintah desa?
Pak Asdar Iya, kami selalu mempublikasikan semua
134
bentuk kegiatan yang telah kami
lakasanakan pada tahun berjalan.
Pertanyaan Wawancara Akuntabilitas dan Transparansi kepada
Masyarakat
Lampiran IV
Akuntabilitas
Peneliti Bagaimana menurut nda tentang
Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
mengelola APBDES ?
Informan 1 Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
mengelola APBDES belum bisa dikatakan
akuntabel karena dapat dilihat dari laporan
pertanggungjawaban yaitu mulai dari
perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan,
sampai pelaporan belum terlihat secara
keseluruhan dalam hal pembangunan dan
pembiayaan masyarakat, dapat juga dilihat
dari banyaknya perencanaan yang belum
terklaksana secara keseluruhan
Peneliti Apakah menurut Anda Pemerintah Desa
sudah akuntabel dalam mengelola
APBDES?
135
Informan 1 menurut saya itu belum akuntabel dalam
mengelola APBDES karena dilihat dari
sistem pertanggungjawaban aparat desa
mulai dari perencanaan dan pelaksanaan
nya itu belum terealisasi secara
keseluruhan. Dimana pelaksanaan belanja
desa di Desa Malimongeng ini belum
terlaksana secara keseluruhan hal ini
disebabkan karena lambatnya anggaran
yang diminta oleh aparat desa belum
dicairkan oleh Kepala Daerah sehingga
menghambat proses pembangunan di Desa
Malimongeng ini
Transparansi
Peneliti Apakah menurut Anda Pemerintah Desa
sudah Transparansi dalam mengelola
APBDES?
Informan 2 Pemerintah Desa Malimongeng sudah
transparan dalam mengelola APBDES
karena beberapa program yang ada di desa
ini sudah banyak yang terlaksana seperti
perbaikan jalan dan pembangunan saluran
drainase, selain itu saya sebagai salah satu
masyrakat Desa Malimongeng juga turut
serta dalam pertemuan untuk
136
mendengarkan pelaporan APBDES oleh
Pemerintah Desa.
Peneliti Bagaimana Anda bisa yakin bahwa
Pemerintah Desa sudah transparan dalam
mengelola APBDES?
Informan 2 bagaimana saya bisa yakin dengan
transparansi Pemerintah Desa yaitu degan
adanya perbaikan jalan dan perbaikan
saluran drainase serta keterlibatan
masyarakat dalam pelaporan itu sudah
memberikan bukti bahwa Pemerintah Desa
Malimongeng ini sudah transparan dalam
mengelola APBDES. Selain itu yang terlibat
dalam pembangunan jalan juga adalah
masyarakat jadi saya fikir itu sudah
meyakinkan kami disini sebagai masyarakat
mengenai transparansi Pemerintah Desa”.
137
LAMPIRAN V
PERSURATAN
138
139
140
141
142
143
144
LAMPIRAN VI
DOKUMENTASI
145
Kantor Desa Malimongeng
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
BIOGRAFI PENULIS
NURLIDIANA nama panggilan Diana/Diah lahir di Bone pada
tanggal 06 Februari 1997 dari pasangan suami istri Bapak
Irwan dan Ibu Onro. Peneliti adalah anak pertama dari tiga
bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa
Penanggoosi Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka
Timur. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 1Iwoimea Jaya masuk
pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, SMPN 1 Aere masuk pada tahun
2010 dan lulus pada tahun 2013, SMAN 1 Lambandia masuk pada tahun 2013
dan lulus pada tahun 2016, dan mulai tahun 2016 mengikuti progran S1
Akuntansi kampus Universitan Muhammadiyah Makassar sampai dengan
sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini masih terdaftar sebagai
mahasiswi program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.