akuntabilitas dan transparansi …

171
i AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APDES) (Study Kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone) SKRIPSI NURLIDIANA 105731127616 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2021

Upload: others

Post on 30-Oct-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

i

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APDES)

(Study Kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone)

SKRIPSI

NURLIDIANA

105731127616

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Page 2: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

ii

HALAMAN JUDUL

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) (study kasus Desa Malimongeng Kecamatan Kabupaten Bone)

SKRIPSI

NURLIDIANA

105731127616

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Akuntansi pada

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSIAS MHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Page 3: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini Saya Persembahkan Kepada:

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih

kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Irwan dan Ibunda Onro yang

senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus

tak pamrih. Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan

ikhlas dalam meluangkan waktunya menuntut dan memberi arahan dalam

menyelesaikan karya ilmiah ini.

Saudara saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi

semangat hingga akhir studi ini. beserta teman-teman saya Munawwara,

Lisnawati, Trisna Alivia, Nining Atriana dan Seruni Aulia yang senantiasa

memberi semangat, pengertian dan kepercayaan dengan setulus hati. Semoga

apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya

penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

MOTTO

“jangan ingat lelahnya belajar,

tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses”

Page 4: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

iv

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JudulPenelitian : “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggunggjawaban

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (study

kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko

Kabupaten Bone)”

NamaMahasiswa : NURLIDIANA

No. Stambuk/ NIM : 105731124716

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar Telah di ujikan serta dipertahankan dihadapan penguji pada Ujian Skripsi yang

dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2021 di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis di Ruangan Rapat Fakultas Gedung

Iqra Unismuh Makassar.

Makassar, 27 Februari 2021

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

ASRIATI SE., M.Si Wa Ode Rayyani, SE., M. Si.,Ak., CA NIDN 0031126303 NIDN:0909118703

Tanggal: 16 Februar 2020 Tanggal: 16 Februari 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP NBM. 107342

Page 5: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

v

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas Nama NURLIDIANA, NIM : 105731127616, diterima dan

disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 001 /1442H/2021 M, Pada tanggal

15 Rajab 1442 H/ 27 Februari 2021 M, sebagai salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1442 H

Makassar,

27 Februari 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (………….)

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (...………..)

(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)

3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (...………..)

(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)

4. Penguji : 1.Dr.Ismail Badhollahi, SE., M.Si., Ak. CA ., CSP (...........)

2. Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA (……...….)

3. Wa Ode Rayyani, SE., M.Si., Ak., CA (...............)

4. Faidul Adzim, SE., M.Si (………....)

Page 6: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

vi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedungiqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURLIDIANA

Stambuk : 105731127616

Jurusan : Akuntansi

Dengan judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggunggjawaban

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (study

kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko

Kabupaten Bone

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia

menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan

NURLIDIANA NIM.105731127616

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE.,MM NBM. 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Dr. Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA.CSP NNBM. 1 073 428

Page 7: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

vii

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu

wata’ala atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada

hambah-Nya. Salawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah

Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi ini yang

berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (studi kasus Desa Malimongeng

Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone)”

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar .

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan

dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP., selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Page 8: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

viii

4. Bapak Agus Salim HR, SE., MM selaku Penasehat Akademik yang

senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Ibu Asriati, SE.,M.Si., selaku pembimbing I yang senentiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai

dengan sangat baik.

6. Ibu Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing II yang

telah berkenaan membantu selama dalam peyusunan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan

ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

9. Rekan rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi

Akuntansi 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya

dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu

persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

11. Terima kasih kepada Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa

Malimongeng yang telah memberikan bantuan dalam proses penelitian.

12. Orang tua penulis yang telah, membantu, membimbing, dan yang selalu

memberikan support dengan ikhlas bagi penulis

13. Teman dan sahabat saya dari kelas Akuntansi 16.G, terima kasih untuk

kebersamaannya kurang lebih selama 4 tahun bersama yang telah

memberikan bantuan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Page 9: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

ix

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih

sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Makassar,Februari 2021

Page 10: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

x

ABSTRAK

NURLIDIANA, 2021.” Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (studi kasus Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone)”. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibimbing oleh Ibu Asriati, dan Ibu Wa Ode Rayyani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Penulis dalam melakukan Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian adalah Kantor Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan perangkat desa dan Masyrakat Desa Malimongeng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Malimongeng dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 namun belum bisa dikatakan akuntabel realisasi anggaran dan perencanaan belum ada kesesuaian hal ini dikarenakan beberapa faktor internal, adapun masalah transparansi Pemerintah Desa Malimongeng sudah transparan dalam mengelola APBDES sedangkan untuk pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, dan Pertanggungjawaban.

Page 11: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

xi

ABSTRACT

Nurlidiana, 2021. "Accountability and Accountability of Village Expenditure Budget (APBDES) (case study of Malimongeng Village, Salomekko District, Bone Regency)" Thesis Program Accounting Study Faculty of Economics and Business Supervised by Mrs. Asriati and Mrs. Wa Ode Rayyani, Research This aims to determine how the Accountability and Accountability Accountability Budget for Village Expenditures (APBDES) in Malimongeng Village, Salomekko Subdistrict, Bone District, Penulis in conducting this research using a qualitative method with a descriptive approach used is a case study with data collection techniques in the form of observation interviews and documentation. The object of research is the Malimongeng Village Office, Salomekko District, Bone Regency. The data used is primary data in the form of interviews with village warriors. The result show that the Malimongeng Village Government in managing the Village Budget (APBDES) is in accordance with the Minister Of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 but it cannot be said that the budget realization and planning variables have not been matchet because of several internal factors, as for the transparency problem , the Malimongeng Village Government is already transparent in managing the APBDES while for accountability is in accordance with statutory regulation. Key Words: Accountability, Transparency, and Responsibility

Page 12: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL ............................................................................................................. i

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ ii

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................... v

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................... vi

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii

ABSTRAK .......................................................................................................... x

ABSTRACT ........................................................................................................ xi

DAFTAR ISI ..................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiv

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................. 5

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori ........................................................................................ 7

B. Tinjauan Empiris .................................................................................. 28

C. Kerangka Konsep .................................................................................. 64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .................................................................................... 66

Page 13: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

xiii

B. Fokus Penelitian .................................................................................... 66

C. Tempat dan Lokasi Penelitian .............................................................. 65

D. Sumber Data ......................................................................................... 65

E. Teknik Pengumpulan Data................................................................... 69

F. Instrumen Penelitian ............................................................................. 70

G. Teknik Analisis Data.............................................................................. 72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian ............................................... 77

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan ........................................................ 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................... 103

B. Saran dan Keterbatasan Penelitian .................................................... 104

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 106

Page 14: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .......................................................................... 28

Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa .............................. 83

Tabel 4.2 Rencana Realisasi Anggaran ........................................................... 84

Tabel 4.3 Rencana Realisasi Belanja ............................................................... 86

Page 15: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian ..................................................................... 65

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Malimongeng ...................................... 79

Page 16: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Peraturan Desa Malimongeng ...................................................... 107

Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran ....................................................... 113

Lampiran III Lembar Persetujuan Menjadi Informan ...................................... 123

Lampiran IV Daftar Pertanyaan Wawancara .................................................. 125

Lampiran V Persuratan ................................................................................... 137

Lampiran VI Dokumentasi............................................................................... 143

Page 17: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu

berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi

Pemerintah yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola

keuangan daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar pengelolaan

keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi).

Permasalahan Akuntabilitas dan Transparansi merupakan salah satu

persoalan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang hingga saat ini terus

dikaji pelaksanaannya oleh Pemerintah. Fenomena yang dapat diamati

dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan

pelaksanaan Akuntabilitas Publik dan Transparansi Publik oleh organisasi

publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah.

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,

2009:20). Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang

bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan

informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi

yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini

tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait

Page 18: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

2

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersih dari Kolusi,

Korupsi, Nepotisme (KKN).

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan

dilaksanakan, yang dinyatakan secara kuantitaif dalam satuan uang dalam

jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang (Nafarin, 2013). Anggaran

juga merupakan acuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan

yang telah direncanakan dan sebagai alat kontrol untuk mengetahui dalam

kurun waktu tertentu sampai dimana pelaksanaan realisasi dapat sesuai

dengan yang direncanakan menurut anggaran yang telah ditetapkan

sebelumnya. Realisasi anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengetahui

sejauh manakah anggaran tersebut dipergunakan, untuk itu dilakukanlah

penyusunan anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14

mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang

dikenal dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,“Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDES) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1

(satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember tahun

berjalan.” Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal

1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan

Page 19: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

3

Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 menyatakan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ditetapkan

dalam peraturan desa

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun oleh Badan Eksekutif

(pemerintah Kabupaten /Kota), dan badan Legislatif (DPRD). Salah satu

tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin

pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses

pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

kota/kabupaten selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan

ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan

oleh Walikota/ Bupati kepada DPRD Kota/Kabupaten untuk diberikan

penilaian.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan daerah yang memiliki

kewajiban untuk menyelenggarakan Perencanaan, Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan

Belanja Desa (APBDES). Pemerintah Desa kemudian melaksanakan dan

mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan APBDES dengan mengacu

pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam

pengelolaan APBDES dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan

akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan dasar yang harus dipatuhi dalam

menyusun laporan keuangan.

Page 20: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

4

Berdasarkan fenomena yang ada, ada beberapa masalah yang

dihadapi oleh Desa Malimomongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten

Bone terkait pengelolaan APBDES. Pertama, keterbatasan regulasi, bahwa

good will dan political will pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus

tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan

perangkatnya.. Regulasi khusus ini tidak cukup membantu karena

pemerintah desa masih belum bisa merealisasikan semua anggaran yang

sudah direncanakan meskipun sudah ada pedoman dalam menyusun

anggaran. Kondisi ini terlihat pada ketidaksesuaian pada anggaran

perencanaan dan pelaksanaan yang ada dilapangan dimana jumlah

anggaran yang direncanakan tidak terealisasi secara keseluruhan. Kedua,

kurang kapasitas dan personalia pengelola. Mengelola Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES) tidak hanya mengandalkan kuasa

Kepala Desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai

stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola

APBDES dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang

mahir dalam operasi sistem keuangan desa agar membantu menyusun

RPJMDes, RKPDes, Design dan RAB serta APBDES. Dengan keterbatasan

tersebut mengakibatkan perangkat desa mengalami kendala dalam

menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif sehingga banyak

anggaran yang tersisa dan pembangunan yang ada di Desa Malimongeng

menjadi tidak merata. Pembangunan yang ada di Desa Malimongeng hanya

dilaksanakan pada daerah daerah kasat mata saja tetapi kurang

memperhatikan pembangunan yang ada di daerah terpencil.

Page 21: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

5

Ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Desa Malimongeng

inilah yang mengakibatkan masyarakat Desa Malimongeng masih meragukan

akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Malimongeng dalam

mengelolah APBDES yang dipercayakan pengelolaannya kepada perangkat

desa. Meskipun sebenarnya pihak Pemerintah Desa sudah memasang

baliho/spanduk sebagai papan informasi agar masyarakat mengetahui

rencana anggaran yang dianggarkan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,maka penulis

mengambil judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

DI DESA MALIMONGENG KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN

BONE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana tingkat akuntabilitas dan transparansi

pertanggungjawaban APBDes di Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko

Kabupaten Bone pada tahun berjalan ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah penelitian diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas

dan transparansi serta pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa

Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

Page 22: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

6

D. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone

terutama dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap

pertanggungjawaban APBDES.

2. Mahasiswa yaitu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan

mengenai akuntabilitas pemerintahan.

Page 23: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk

menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu

lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.

Menurut Wikipedia, akuntabilitas merupakan konsep etika ataupun

pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam

mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan

legislatif. Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau penguasa yang

dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan

dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut

pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk

kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik

dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat (Teguh Arifyadi,

2008).

Akuntabilitas adalah kewajiban agen atau pemerintah untuk

mengelola sumber daya , melaporkan,dan mengungkapkan segala aktivitas

dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik

kepada pemberi mandat (prinsipal) (Mahmudi,2010:23). Akuntabilitas adalah

sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan

atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang

telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang

7

Page 24: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

8

dikerjakan secara berkala (Mardiasmo). Akuntabilitas secara sederhana

dipahami sebagai pertanggungjawaban (Kurniawan, 2014).

Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja atau

tindakan seseorang atau badan hukum suatu organisasi atau instansi

pemerintahan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk

meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Ada tiga prinsip utama yang

mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105).

Pertama, prinsip Transparansi atau Keterbukaan. Transparansi

memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak akses yang sama

untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut anspirasi dan

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup

masyarakat banyak.

Kedua, prinsip Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip

pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai

dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut

tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun

pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga

pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Ekonomi berkaitan dengan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu

pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penganggaran dana

masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal

Page 25: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

9

(berdayaguna). Efektifitas berarti berarti bahwa penggunaan anggaran

tersebut harus mencapai target target atau tujuan kepentingan publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah segala bentuk

pertanggungjawaban oleh individu atau instansi pemerintahan kepada

masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

meminta pertanggungjawabannya terkait dengan pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya.

1.1 Akuntabilitas Pemerintah

Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan

pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik

pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam

rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, didengar

aspirasinya dan diberi penjelasan ( Mardiasmo, 2004: 226 ).

Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif

juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh

informasi terkait dalam laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang

memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh

informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dari pemerintah setempat .

Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat

kabar, internet, atau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian

daerah. Padahal seperti yang kita ketahui penyelenggaraan pemerintahan

serta akuntabilitas pemerintahan yang dapat dilihat melalui laporan

keuangannya tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari

pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan

Page 26: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

10

pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta

penggunaannya.

Akuntabilitas dalam Pemerintah Desa sebagaimana diungkapkan oleh

Sukasmanto dalam (Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan

pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang

dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan

pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah menyangkut

masalah finansial yang terdapat dalam APBDES dengan alokasi dana desa

sebagai salah satu komponen didalamnya. Akuntabilitas meliputi pemberian

informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya untuk menilai

pertanggungjawan pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan baik

laporan keuangan maupun pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah

desa dalam hal menciptakan pemerintah yang akuntabel dengan

berlandaskan Good Goverence.

1.2 Karakteristik Akuntabilitas Pemerintah

Pemerintah yang akuntabel menurut (Sulistoni, 2003 : 35) memiliki

ciri-ciri sebagai berikut :

a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara

terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik

c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam

proses pembangunan dan pemerintah.

d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan

publik secara proporsional, dan

Page 27: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

11

e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, melalui

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat

pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

1.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan dalam

menjawab, dan konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang yang bermula

dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat

untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang

berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka,

ke mana sumber dana telah dipergunakan, dan apa yang telah tercapai

dengan menggunakan sumber dana tersebut.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah,

seperti dikutip oleh LAN dan BPKP (2000:43) perlu memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut :

a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber dana secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah diterapkan.

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat

yang diperoleh.

e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran

metode dan pengkuran kinerja laporan akuntabilitas.

Page 28: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

12

2. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka

dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaataatannya pada peraturan perundang

undangan (Standar Akuntansi Pemerintahan , 2005) . Dalam teori pemerintah

dijelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses

pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Transparansi berarti keterbukaan (openensess) pemerintah dalam

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, pemerintah

berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang

akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan (Mardiasmo, 2006:18).

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk

menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian

informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung

arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat

waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal hal yang

dirahasiakan, disembunyikan, ditutup tutupi, atau ditunda tunda

pengungkapannya (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana 2009:104)

Page 29: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

13

Transparansi adalah Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang undangan (Abdul Hafiz Tanjung,

2014:11).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka

dan jujur karena masyarakat berdasrkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam proses pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan (Mursyid, 2015:44).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik dapat

diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan

partai politik (UU Nomor 2 Tahun 2011)

Dengan demikian, transparansi adalah pemberian informasi keuangan

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh

atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

2.1 Prinsip Dasar Transparansi

Prinsip dasar Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi

pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah segala

informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat

dijangkau. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan

Page 30: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

14

politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi

publik (Meutia Hatta, 2008). Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik, dan

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menurut usaha afirmatif untuk membuka dan

mendiseminasi informasi maupun aktifitasnya yang relevan. Transparansi

harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun

informasi informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka

dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan

pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan keputusan yang

penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan

tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau

organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada

publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai

“watchdog” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku

menyimpang dari aparat birokrasi.

2.2 Dimensi Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa

ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku

kepentingan.

Transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) memiliki Dimensi sebagai

berikut:

1) Invormativeness (informatif)

Page 31: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

15

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme,

prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi

secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif (Mardiasmo, 2006)

antara lain adalah:

a) Tepat waktu.

Laporan keuangan harus diselesaikan dengan tepat waktu agar

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial,

politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan

tersebut.

b) Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan

informatif yang memadai atas hal hal yang material.

c) Jelas

Informasi yang diberikan harus jelas sumbernya agar tidak

menimbulkan kesalahpahaman oleh publik.

d) Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan kesalahan dan tidak

menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan

informasi tersebut Akurat juga berarti informasi harus jelas

mencerminkan maksudnya.

e) Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan sebaiknya dapat dibandingkan antar periode

waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya

banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk

Page 32: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

16

membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang

sejenis.

f) Mudah di akses

Informasi harus mudah di akses agar dapat dijangkau oleh semua

pihak.

2. Disclosure (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders)

atas aktivitas dan kinerja financial.

a) Kondisi Keuangan.

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan atau

organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b) Susunan pengurus.

Komponen komponen (unit unit) dalam organisasi. Struktur

organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan

bagaimana fungsi fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda beda

tersebut di integrasikan (koordinasi).

c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

Serangkaian kegiatan yang ingin dicapai dari sebuah

perencanaan.

3.Pertanggungjawaban APBDES

3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDES )

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa mulai dari

Page 33: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

17

1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. APBDES

merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan

berdasarkan peraturan desa yang ditaksir sumber pendapatan dan belanja

untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang

bersangkutan, Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap

tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan,

kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD

Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam

APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD (Sumpeno, 2013).

APBDES pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Desa yang terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

Semua penerimaan yang diterima oleh rekening desa yang

merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan

berdasarkan kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Semua pengeluaran dari rekening desa yang digunakan untuk

mendanai semua belanja desa yang merupakan kewajiban desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh

desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai semua

penyelenggaraan kegiatan dalam desa yang diklasifikasikan menurut

kelompok, kegiatan, dan jenis.

3. Pembiayaan Desa

Page 34: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

18

Segala bentuk penerimaan yang masih harus dibayar kembali

atau semua pengeluaran yang masih harus diterima kembali baik

pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan desa meliputi penerimaan pembayaran dan

pengeluaran pembiayaan yang diklarifikasikan berdasarkan kelompok

dan jenis pembiayaan.

3.2 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus

akuntansi. Data laporan diambil dari seluruh proses yang dilakukan

sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan

neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan

keuangan (IAI-KASP, 2015).

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi

Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan

keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES disampaikan kepada

Bupati atau Walikota melalui dua mekanisme yaitu:

a) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan

Juli tahun berjalan.

b) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada

akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDES semester pertama

menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan

selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya,

Page 35: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

19

sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDES semester akhir

tahun mengambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan

sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun

anggaran.

2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES

disampaikan kepada Bupati melalui Camat disampaikan setiap akhir

tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini meliputi:

pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh

peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD sepakat dengan

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES dan

disetujui dalam peraturan desa , maka peraturan ini disampaikan

kepada Bupati atau Walikota dan tidak dapat dipisahkan dari laporan

penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan realisasi pelaksanaan

APBDES ini disampaikan berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa dilaporkan kepada

Bupati/Walikota setiap semester, pelaporan realisasi penggunaan

dana desa dilakukan:

a. Semester pertama dilaporkan pada akhir bulan juli tahun

anggaran berjalan.

b. Semester kedua dilaporkan pada akhir bulan januari tahun

anggaran berikutnya.

Page 36: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

20

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di

wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan

realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada

Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa,

Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait,

dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun

anggaran berikutnya.

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES

merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD

terhadap pelaksanaan APBDES yang telah disepakati diawal tahun

dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDES dilampiri:

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDES Tahun Anggaran sesuai.

b. Format Laporan Kekayaan milik Desa akhir tahun anggaran

sesuai.

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah

yang masuk ke Desa.

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat

3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal

51).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik

laporan keuangan yaitu ukuran ukuran normatif yang perlu

Page 37: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

21

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan

keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki :

4.1 Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang

termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau

masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil

evaluasi meraka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:

a) Memiliki manfaat prediktif (prediktive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi

masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu

dan kejadian masa kini.

b) Memiliki manfaat umpan balik (fedback value)

Informasi dapat digunakan bagi pengguna untuk

menegaskan dan mengoreksi ekpektasi sebelumnya. .

c) Tepat waktu

Informasi yang diberikan harus tepat waktu karena dapat

berpengaruh pada pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi yang disampaikan harus lengkap yaitu

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan

dalam pengambilan keputusan.

Page 38: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

22

4.2 Andal

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas

dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur,

dan dapat diferivikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi

karakteristik sebagai berikut:

a) Dapat diferivikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih

baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak

yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda .

b) Penyajian jujur

Informasi yang disajikan harus jujur dan wajar agar

diterima dengan baik oleh publik.

c) Netralitas

Informasi yang disajikan mengarah untuk kepentingan

umum dan bukan kepentingan satu pihak.

4.3 Dapat dibandingkan dan dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan

lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan

secara internal maupun eksternal Informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan

dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para

pengguna.

Page 39: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

23

5 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan

Desa. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

5.1 Perencanaan

Kepala Desa selaku penanggung jawab APBDES mengadakan

musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan APBDES,

yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan

Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil

musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan

dana (RPD). Adapun tahap Perencanaan APBDES yaitu :

a. Rancangan peraturan desa tentang APBDES dibuat, disampaikan

oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan

Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober

tahun berjalan.

b. Rancangan peraturan desa tentang APBDES yang telah

disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota

melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak

disepakati untuk dievaluasi.

c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh)

hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang

APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi

dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan

sendirinya.

Page 40: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

24

d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang

harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa

harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya hasil evaluasi.

e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan

kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa

tentang APBDES menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota

membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan

berlakunya pagu APBDES tahun anggaran sebelumnya. Apabila

terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan

pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah

desa.

f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya

bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

g. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya

bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDES

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya

rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam

batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut

berlaku dengan sendirinya.

Page 41: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

25

3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau

penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi

tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling

lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil

evaluasi.

4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa

dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan

kepala desa tentang APBDES menjadi peraturan desa,

camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa

kepada Bupati/Walikota.

5.2 Pelaksanaan

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi

keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari

penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. Adapun tahap

pelaksanaan APDes meliputi :

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka

pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening

kas desa.

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh

bukti yang lengkap dan sah.

c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai

penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Page 42: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

26

d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional

pemerintah desa.

e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDES tidak

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang

APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat

dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan

kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan

peraturan desa tentang APBDES belum ditetapkan.

g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan

kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana

Anggara Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut

diferivikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang

menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan

dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

5.3 Penatausahaan

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi

keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Hasil dari

penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri adapun yang

bertanggungjawab dalam Penatausahaan APBDES adalah

bendahara yang berkewajiban :

Page 43: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

27

a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan

menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan

Buku Bank.

b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban.

5.4 Pelaporan

Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDES dilakukan secara

semesteran, semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan

juli tahun berjalan dan laporan semester akhir paling lambat akhir

januari tahun berikutnya.

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan

APBDES kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi

Pelaksanaan APBDES Semester Pertama.

b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi

Pelaksanaan APBDES Semester Akhir.

5.5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan

Desa berisi Laporan Realisasi Anggaran atau LRA APBDES, laporan

kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa.

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir

tahun anggaran laporan yang meliputi:

Page 44: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

28

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES

Tahun Anggaran berkenaan.

1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan

dengan media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat.

3) Di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau

sebutan lain.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan.

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

masuk ke desa.

B. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan

Akuntabilitas danTransparansi Pertanggungjawaban APBDesa beberapa

hasil penelitian sebelumnya :

No Nama

peneliti

Judul penelitian Metode

penelitian

Hasil penelitian

1. Farida

(2015)

Akuntabilitas

dan

Transparansi

Pemerintah

Desa dalam

Pengelolaan

Anggaran

Kualitatif

Deskriptif

Transparansi dan

Akuntabilitas

pengelolaan Alokasi

Dana Desa di Desa

Sidogedungbatu

Kecamatan Sangkapura

Kabupaten Gresik, dapat

Page 45: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

29

Pendapatan

Belanja Desa

(APBDES)

diambil beberapa

kesimpulan yaitu

perencanaan program

ADD (Alokasi Dana

Desa) di Desa

Sidogedungbatu

Kecamatan Sangkapura

Kabupaten Gresik telah

melaksanakan konsep

pembangunan

partisipatif masyarakat

desa yang dibuktikan

dengan penerapan

prinsip partisipatif dan

responsif.Pelaksanaan

program ADD (Alokasi

Dana Desa) di Desa

Sidogedungbatu

Kecamatan Sangkapura

Kabupaten Gresiktelah

menerapkan prinsip-

prinsip partisipatif,

responsif, transparan

dan akuntabel.Pelaporan

ADD tersebut telah

dibuktikan dengan

pertanggungjawaban

pelaksanaan Program

ADD dan APBDes

kepada pemerintah

tingkat atasnya

dilakukan secara

periodik.Disini aparat

Page 46: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

30

pemerintah desa sudah

dapat melaporkan

anggaran secara baik,

karena dari laporan ADD

yang ada semuanya

telah sesuai dengan

peraturan yang dibuat

oleh Kabupaten tetapi

masih ada

kekurangan.Pertanggun

gjawaban ADD baik

secara teknis maupun

administrasi sudah baik,

namun dalam hal

pertanggungjawaban

administrasi keuangan

kompetensi sumber daya

manusia pengelola

merupakan kendala

utama,sehingga masih

memerlukan

pendampingan dari

aparat Pemerintah

Daerahguna

penyesuaian perubahan

aturan setiap tahun.

2 Retno

Murni

Sari

(2015 )

Akuntabilitas

Pengelolaan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Desa

(APBDes) Pada

Dana Desa (DD)

Kualitatif

Deskriptif

Berdasarkan hasil

penelitian dari dapat

ditarik kesimpulan bahwa

pelaksanaan prinsip-

prinsip akuntabilitas

sudah berjalan dengan

baik, namun masih

Page 47: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

31

Tahun Anggaran

2015 di Desa

Bendosari

Kecamatan

Ngantru

Kabupaten

Tulungagung

memiliki beberapa

kelemahan.

1. Perencanaan

program Dana Desa

(DD) di Desa

Bendosari secara

bertahap telah

melaksanakan prinsip

prinsip akuntabilitas

dengan baik. Hal ini

dibuktikan dengan

adanya Musyawarah

Desa (MusDes) yang

merupakan wujud

partisipasi

masyarakat hingga

tingkat desa.

Didukung dengan

adanya komitmen

yang kuat dari

pemerintah Desa

Bendosari dalam

pelaksanaannya.

Selain itu Peraturan

Bupati Nomor 17

Tahun 2015 yang

menjadi acuan dalam

perencanaan DD

sudah diterapkan

dengan baik.

2. Pelaksanaan

program Dana Desa

(DD) di Desa

Page 48: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

32

Bendosari secara

bertahap telah

melaksanakan

prinsipprinsip

akuntabilitas dengan

3. baik. Hal ini

dibuktikan dengan

adanya Musyawarah

Desa (MusDes) yang

merupakan wujud

partisipasi

masyarakat hingga

tingkat desa.

Didukung dengan

adanya komitmen

yang kuat dari

pemerintah Desa

Bendosari dalam

pelaksanaannya.

Selain itu Peraturan

Bupati Nomor 17

Tahun 2015 yang

menjadi acuan dalam

perencanaan DD

sudah diterapkan

dengan baik.

4. Pengawasan yang

dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan

Desa dalam Dana

Desa di Desa

Bendosari secara

administratif sudah

Page 49: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

33

baik. Terbukti dari

Surat

Pertanggungjawaban

(SPJ) yang dibuat

dalam III tahap yang

menjadi aturan dalam

Peraturan Bupati

Nomor 17 Tahun

2015. SPJ yang

sudah baik dan

lengkap menjadi

acuan dalam

perolehan DD tahun

berikutnya. Namun

dalam hal

pertanggungjawaban

secara teknis dalam

pengelolaan dana

Pembangunan yang

sepenuhnya

pengadaan barang

dan jasa tidak

dilakukan oleh TPK

serta penentuan

alokasi yang masih

belum merupakan

keinginan

sepenuhnya dari

masyarakat.

Sehingga masih

memerlukan

perbaikan secara

teknis dalam

Page 50: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

34

pengelolaan DD

untuk tahun

berikutnya.

3. I Wayan

Irvan M

(2017)

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Desa

(APBDesa) di

Desa Sidoharjo

Kualitatif

Deskriptif

1. Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Desa di Desa

Sidoharjo yang terdiri

dari perencanaan,

pelaksanaan dan

pertanggungjawaban

sudah memenuhi

peraturan dan

kebijakan kecuali

mengenai pelaporan.

Faktor penghambat

Sumber daya manusia

dan sumber dana,

dalam program

APBDesa yang

menjadi kendala

adalah pencairan

sumber dana tidak

sesuai dengan rencana

sehingga sering terjadi

keterlambatan dalam

pelaporan dan

pertanggungjawaban

yang dibuat oleh aparat

desa..

2. Terdapat suatu faktor

pendukung dan faktor

penghambat dalam

Page 51: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

35

pengelolaan anggaran

pendapatan dan

belanja desa

(APBDesa) yakni,

dalam faktor

pendukung terdapat

pemerintahan desa,

partisipasi masyarakat.

Sedangkat faktor

penghambat tersebut

adalah Sumber daya

manusia dan sumber

dana, dalam program

APBDesa yang

menjadi kendala

adalah pencairan

sumber dana tidak

sesuai dengan rencana

sehingga sering terjadi

keterlambatan dalam

pelaporan dan

pertanggungjawaban

yang dibuat oleh aparat

desa serta kurangnya

partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan

program.

4. Laily

Faradhi

ba dan

Nur

Diana

Akuntabilitas

Pemerintah

Desa dalam

Pengelolaan

Anggaran

Pendapatan

Kualitatif

Deskriptif

Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa

Mengacu pada

Permendagri Nomor 46

Tahun 2017 tentang

Laporan Kepala Desa,

Page 52: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

36

pada

tahun

(2018)

Belanja Desa

(APBDES)

(study kasus di

Desa Banjarsari

ecamatan

Bandarkedungm

ulyo-Jombang)

pada pasal 3 poin 1 :

1. Laporan

penyelenggaraan

pemerintah Desa Akhir

Tahun Anggaran

disampaikan oleh

Kepala Desa Kepada

Bupati/Walikota melalui

camat secara tertulis

paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah

berakhirnya tahun

anggaran.

2. Laporan dan

Pertanggungjawaban

adalah babakan

terakhir dalam siklus

pengelolan keuangan

desa.

3. Terdapat suatu faktor

pendukung dan faktor

penghambat dalam

pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Desa

(APBDesa) yakni,

dalam faktor

pendukung terdapat

pemerintahan desa,

partisipasi

masyarakat.

Sedangkan faktor

penghambat tersebut

Page 53: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

37

adalah sumber daya

manusia dan sumber

dana. Dalam program

APBDesa yang

menjadi kendala

adalah pencairan

sumber dana tidak

sesuai dengan

rencana.

5. Rizal,

Sri

Adella

Fitri dan

Devi

Rantika

pada

tahun

(2018)

Akuntabilitas

dan

Transparansi

Pengelolaan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Nagari

(APB Nagari) di

Nagari

Balimbing

Kecamatan

Rambatan

Kabupaten

Tanah Datar

Kualitatif

Deskriptif

Berdasarkan hasil

penelitian dapat

disimpulkan dari hasil

pembahasan bahwa:

1. Akuntabilitas

Pengelolaan APB

Nagari Akuntabilitas

Pengelolaan APB

Nagari yang dikelola

oleh pemerintah

Nagari Balimbing

sudah diterapkan

dengan baik.

Pemerintah nagari

sudah menerapkan

prinsip akuntabilitas,

namun masih ada

beberapa indikator

dari kriteria akuntabel

menurut Sulistoni

dalam Ony dan Irvan

yang belum

diterapkan.

Pemerintah nagari

Page 54: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

38

Balimbing sudah

membuat dan

menyusun laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

anggaran berdasarkan

peraturan perundang-

undangan yang

berlaku. Dalam

pelaporan, pemerintah

nagari Balimbing telah

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

anggaran kepada

bupati Tanah Datar.

Dari segi

penyampaian laporan

kepada masyarakat,

pemerintah nagari

telahmenyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

anggaran kepada

masyarakat melalui

rapat. Dalam

penyusunan anggaran

pada tahap

perencanaan,

masyarakat

diikutsertakan dalam

Page 55: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

39

pra musyawarah yang

diadakan di setiap

jorong-jorong yang

ada di nagari

Balimbing. Pada pra

musyawarah tersebut,

masyarakat

mengemukakan ide-

idenya dalam

menyusun kegiatan-

kegiatan apa yang

akan dilaksanakan di

nagari Balimbing.

Dalam proses

pelaksanaan,

masyarakat

diikutsertakan dalam

timpelaksanaan

kegiatan (TPK).

Masyarakat yang

diikutsertakan menjadi

TPK merupakan

masyarakat yang telah

disetujui dalam

musyawarah

pembangunan nagari.

Indikator akuntabilitas

yang belum diterapkan

pada pengelolaan

APB Nagari yaitu

belum tersedianya

sarana berupa kotak

saran atau pengisian

Page 56: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

40

angket untuk penilaian

kinerja pemerintah

nagari. Dengan

adanya sarana

penilaian kinerja

pemerintah nagari

oleh masyarakat,

masyarakat bisa

menyampaikan

aspirasinya melalui

media tersebut, demi

meningkatkan kualitas

kinerja pemerintah

nagari.

2. Transparansi

Pengelolaan APB

Nagari

Transparansi dalam

pengelolaan APB

Nagari sudah

diterapkan di nagari

Balimbing, namun ada

beberapa indikator

dari kriteria

transparansi yang

dikemukakan oleh

Sopanah dan

Mardiasmo dalam Ony

dan Irvan yang belum

diterapkan. Indikator

transparansi yang

sudah diterapkan

yaitu: Pengumuman

Page 57: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

41

kebijakan anggaran

telah dipublikasikan

melalui Baliho atau

spanduk. Laporan

telah disajikan tepat

waktu oleh pemerintah

nagari, yaitu paling

lambat satu bulan

setelah masa

anggaran berakhir.

Pemerintah nagari

sudah menciptakan

terakomodasinya

suara atau usulan

masyarakat.

Penyusunan APB

Nagari telah disusun

berdasarkan usulan

dari masyarakat

nagari Balimbing.

Indikator transparansi

yang belum diterapkan

yaitu: Laporan

realisasi APB Nagari

belum dipublikasikan

melalui media yang

mudah diakses seperti

media cetak, internet,

radio komunitas dan

lainnya. Ada kendala

yang dihadapi

pemerintah nagari

Balimbing dalam

Page 58: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

42

mempublikasikan

laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

APB Nagari yang

mudah diakses yaitu

jaringan, menurut

Bapak Yasripen, untuk

kedepannya akan

diadakan

pembangunan tower

dan menyediakan

website, agar

transparansi

pengelolaan keuangan

desa dapat diakses

oleh masyarakat

melalui media internet.

6. Alfasadu

n,

Pancaw

ati

Hardinin

gsih, Sri

Devi

Ratnasa

ri,

Ceacilia

Srimind

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Pengelolaan

Dana Desa.

Berdasarkan hasil

penelitian

1. Tahap

perencanaan pemdes

melaksanakan

penyusunan

RPJMDes, RKPDes

dan RAPBDes hingga

penetapan peraturan

desa tentang APBDes.

Perencanaan tersebut

juga didukung dengan

hasil wawancara yang

telah menunjukkan

hasil yang baik di

Page 59: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

43

arti

tahun

(2018 )

mana dalam

penyusunan

RPJMDes, RKPDes

dan RAPBDes selalu

melibatkan pemdes,

BPD, dan masyarakat.

Hasil tersebut juga

didukung dokumentasi

dan wawancara. Jadi

dapat disimpulkan

bahwa pengelolaan

keuangan desa pada

tahap perencanaan

wilayah kecamatan

Kesesi kabupaten

Pekalongan sudah

berjalan baik.

2. Tahap pelaksanaan

menunjukkan bahwa

TPK membuat

rancangan anggaran

biaya hingga

pelaporan dan

kordinasi kepada

sekdes dan kades

atas kegiatan yang

dilakukan. Hasil

tersebut selaras

dengan wawancara

dan dokumentasi. Jadi

dapat disimpulkan

bahwa pengelolaan

keuangan desaa pada

Page 60: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

44

tahap pelaksanaan

wilayah kecamatan

Kesesi kabupaten

Pekalongan sudah

berjalan baik.

3. Tahap

penatausahaan

menunjukkan bahwa

bendahara desa

sudah mengerti dan

memahami cara

pembuatan buku kas

umum, buku

pembantu pajak dan

buku bank.

Sementara terdapat

perangkat desa baru

di beberapa desa

yaitu bendahara dan

sekretaris masih

dalam tahap

bimbingan dalam

menjalankan tugas

dikarenakan terdapat

aparat desa yang

sudah purna tugas

bahkan terdapat

aparat desa yang

diangkat menjadi

PNS dan pindah ke

kantor dinas. Jadi

tahap penatausahaan

belum sepenuhnya

Page 61: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

45

berjalan baik.

4. Tahap pelaporan

menunjukkan bahwa

kades melaporkan

realisasi penggunaan

anggaran kepada

bupati melalui SKPD

terkait. Begitu pula

hasil wawancara yang

menunjukkan bahwa

pengelolaan keuangan

desa dalam tahapan

pelaporan sudah

berjalan baik. Dimana

kades telah

melaporkan realisasi

penggunaan anggaran

kepada SKPD terkait

baik laporan semester

pertama maupun

laporan semester

akhir tahun. Hasil

dokumentasi bahwa

sebagian besar aparat

desa tidak dapat

menunjukkan

dokumen yang

dibutuhkan karena

bukan kewenangan

dan bersifat rahasia.

Jadi dapat

disimpulkan bahwa

pengelolaan ADD

Page 62: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

46

pada tahap pelaporan

wilayah kecamatan

Kesesi kabupaten

Pekalongan belum

berjalan baik.

5. Dalam tahap

pertanggungjawaban

menunjukkan bahwa

kepala desa

bertanggungjawab

atas penggunaan

anggaran kepada

pemda, BPD, dan

masyarakat. Selaras

dengan hasil

kuesioner dan

wawancara juga

menunjukkan bahwa

pengelolaan ADD

tahap

pertanggungjawaban

sudah berjalan baik.

Namun hasil

dokumentasi bahwa

sebagian besar aparat

desa tidak dapat

menunjukkan

dokumen yang

dibutuhkan karena

bukan kewenangan

dan bersifat rahasia.

Jadi dapat

disimpulkan bahwa

Page 63: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

47

pengelolaan ADD

tahap

pertanggungjawaban

wilayah kecamatan

Kesesi kabupaten

Pekalongan belum

berjalan baik.

7. Wienda

Damaya

nti tahun

(2018)

Transparansi

dan

Akuntabilitas

Pemerintah

Desa Dalam

Pengelolaan

Alokasi Dana

Desa (ADD) di

Desa Tegiri dan

Sumberagung

Kecamatan

Batuwarno

Kabupaten

Wonogiri Tahun

2016

Kualitatif

Deskriptif

kesimpulan akhir dari

penelitian, yaitu sebagai

berikut:

1. Transparansi

pengelolaan ADD

pada desa Tegiri

untuk penerapannya

sudah sesuai dengan

Permendagri Nomor

113 Tahun 2014,

adanya kegiatan

pencatatan kas masuk

maupun keluar dapat

diakses dengan

mudah oleh

masyarakat serta ada

papan pengumuman

mengenai kegiatan

yang sedang

dijalankan, adanya

laporan realisasi dan

laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

APBDesa

diinformasikan kepada

Page 64: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

48

masyarakat secara

tertulis dan dengan

media informasi yang

mudah diakses oleh

masyarakat, serta

laporan realisasi dan

laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

ADD disampaikan

kepada

Bupati/Walikota

melalui Camat.

Namun untuk desa

Sumberagung masih

ada kekurangan

dalam bentuk

penerapan

transparansi dalam

pengelolaan ADD,

yaitu belum adanya

kegiatan pencatatan

kas masuk maupun

keluar yang dapat

diakses dengan

mudah oleh seluruh

masyarakat serta tidak

adanya papan

pengumuman

mengenai kegiatan

yang sedang

dijalankan.

2. Akuntabilitas tahap

Page 65: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

49

perencanaan

pengelolaan ADD

pada desa Tegiri dan

Sumber agung pada

penerapannya sudah

teralokasi dan

berpedoman pada

Permendagri Nomor

113 Tahun 2014. Hal

ini dibuktikan dengan

Raperbedes APBDes

yang

dimusyawarahkan

antara Kepala Desa

dengan BPD, dan

kehadiran perwakilan

masyarakat dalam

forum musyawarah

desa. Selain itu dalam

musyawarah desa,

pemerintah desa

terbuka untuk

menerima segala

usulan perwakilan

masyarakat yang hadir

untuk berjalannya

pembangunan di desa

terkait. Akuntabilitas

tahap pelaksanaan

pengelolaan ADD

pada desa Tegiri dan

Sumberagung telah

akuntabel dan

Page 66: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

50

berpedoman pada

Permendagri Nomor

113 Tahun 2014. Hal

ini dibuktikan dengan

adanya mekanisme

pelaksanaan sesuai

dengan pemendagri

serta desa memiliki

rekening kas desa dan

Surat Permintaan

Pembayaran.

3. Akuntabilitas tahap

penatausahaan

pengelolaan ADD

pada desa Tegiri dan

Sumberagung telah

memperlihatkan

pengelolaan yang

akuntabel dan

berpedoman pada

Permendagri Nomor

113 Tahun 2014 baik

format Raperbedes

tentang APBDes,

Buku kas umum, buku

bank, buku pembantu

pajak, laporan

realisasi APBDes,

Laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

APBDes, dan laporan

kekayaan milik desa.

Page 67: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

51

4. Tahap pelaporan dan

pertanggungjawaban

Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi APBDesa

pada desa Tegiri dan

Sumberagung telah

menggunakan format

laporan

pertanggungjawaban

realisasi dan sudah

berpedoman pada

Permendagri Nomor

113 Tahun 2014 yaitu

kedua desa telah

melaporkan laporan

realisasi semester I

dan II, serta laporan

pertanggungjawban

realisasi pelaksanaan

APBDes di akhir tahun

anggaran.

8. Ramada

nis dan

Muham

mad

Ahyarud

din

(2019 )

Akuntabilitas

dan

Transparansi

Pengelolaan

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Desa

(APBDes)

Kualitatif

Deskriptif

Berdasarkan hasil

penelitian dapat

disimpulkan bahwa :

1. Akuntabilitas

pengelolaan APB

Nagari yang dikelola

oleh pemerintah

Nagari Pakan Rabaa

Utara sudah

diterapkan. Namun,

masih ada beberapa

Page 68: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

52

yang belum

menerapkan indikator

dari kriteria akuntabel.

Pemerintah Nagari

Pakan Rabaa Utara

sudah membuat dan

menyusun laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

anggaran berdasarkan

peraturan perundang

undangan yang

berlaku. Dalam

pelaporan, Pemerintah

Nagari Pakan Rabaa

Utara telah

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

anggaran kepada

Bupati Solok Selatan.

Indikator akuntabilitas

yang belum diterapkan

pada pengelolaan

APB Nagari yaitu

belum tersedianya

sarana berupa kotak

saran atau pengisian

angket untuk penilaian

kinerja pemerintah

Nagari. Dengan

adanya sarana

Page 69: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

53

penilaian kinerja

pemerintah Nagari

oleh masyarakat,

masyarakat bisa

menyampaikan

aspirasinya melalui

media tersebut, demi

meningkatkan kualitas

kinerja pemerintah

Nagari.

2. Selanjutnya

transparansi dalam

pengelolaan APB

Nagari juga sudah

diterapkan di Nagari

Pakan Rabaa Utara.

Namun masih ada

beberapa yang belum

menerapkan indikator

dari criteria

transparansi.

Pengumuman

kebijakan anggaran

telah dipublikasikan

melalui baliho atau

spanduk, laporan telah

disajikan tepat waktu

oleh pemerintah

Nagari, yaitu paling

lambat satu bulan

setelah masa

anggaran berakhir.

Dalam menciptakan

Page 70: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

54

terakomodasinya

suara atau usulan

masyarakat,

pemerintah Nagari

sudah memenuhi

kriteria tersebut.

Pemerintah Nagari

dalam penyusunan

APB Nagari

berdasarkan usulan

dari masyarakat

Nagari Pakan Rabaa

Utara. Indikator

transparansi yang

belum diterapkan

dalam pengelolaan

APB Nagari yaitu

belum dipublikasikan

laporan

pertanggungjawaban

realisasi anggaran

Nagari kepada

masyarakat secara

tertulis melalui media

yang mudah diakses

masyarakat dan

pemerintah Nagari

belum menyediakan

website Nagari. Untuk

kedepannya,

pemerintah Nagari

akan membangun

tower dan

Page 71: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

55

menyediakan website

agar transparansi

pengelolaan APB

Nagari mudah diakses

masyarakat Nagari.

9 Herianti

dan

Arifin S.

tahun

(2019)

Transparansi &

Akuntabilitas

Pengelolaan

Dana Desa T.A

2018 di

Kecamatan

Palakka Menurut

Perspektif

Keuangan Publik

Islam

Pendekat

an

sosiologis

Berdasarkan uraian

sebelumnya terkait

pembahasan temuan

penelitian tentang

transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

dana desa T.A 2018 di

Kecamatan Palakka

menurut perspektif

keuangan publik Islam,

maka dapat disimpulkan

bahwa 1) transparansi

dan akuntabilitas

pemerintah desa di

kecamatan palakka

secara regulasi

sebagaimana tertera

dalam peraturan

perundang-undangan,

seperti adanya terpasang

papan baliho transparansi

yang memuat rincian

anggaran pendapatan

dan belanja desa

(APBDes), kemudian

adanya papan informasi

kegiatan disetiap titik atau

lokasi pembangunan yang

Page 72: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

56

dilakukan pemerintah

desa yang memuat nama

kegaiatan, sumber dana

pembangunan, luas atau

volume pembangunan

serta besaran anggaran

yang digunakan, bahkan

ada pula yang desa yang

bentuk transparansinya

lebih dari itu yakni setiap

perkembangan

pembangunan atau

penggunaan anggarannya

di update dalam akun

facebook desa mereka,

serta di setiap

kesempatan musyawarah

bersama masyarakat juga

di sampaikan terkait

perkembangan

pengelolaan keuangan

mereka. Namun demikian,

secara umum desa yang

ada di Kecamatan

Palakka bentuk

transparansinya dapat di

kata belum dilakukan

secara maksimal, hal ini

terbukti selama proses

observasi dan wawancara

peneliti kepada resposden

yang ada, bahwa terkait

pos-pos belanja atau

Page 73: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

57

rencana anggaran biaya

di setiap kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah

desa atau hal-hal yang

berkaitan dengan

keuangan desa yang

faham secara mendalam

hanyalah kepala desa dan

bendahara desa atau

sekretaris desa saja.

Selain dari pada itu,

aparat lainnya hanya

terbatas pada proses

pelayanan masyarakat

saja. Kemudian terkait

masalah bentuk

akuntabilitas pemerintah

desa selama ini adalah

dengan adanya laporan

realisasi atau

pertanggungjawaban

yang mereka buat dari

setiap kegiatan atau

belanja yang mereka

lakukan, yang kemudian

Laporan

pertanggungjawaban

(LPJ) tersebut tersebut

dapat menjadi tolak ukur

apakah pemerintah desa

tersebut telah

melaksanakan amanah

pembangunan yang

Page 74: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

58

sesuai aturan pemerintah

atau tidak, kemudian

dengan adanya

pengawasan baik itu

sifatnya internal maupun

eksternal menjadi suatu

support tersendiri bagi

pemerintah desa untuk

memberikan keterbukaan

informasi yang jelas dan

konkret kepada

masyarakat. 2) Dampak

adanya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

Dana Desa T.A 2018

terhadap pembangunan di

Kecamatan Palakka,

sebagaimana hasil

observasi dan wawancara

mendalam dengan

bebagai pihak terkait,

bahwa dengan adanya

keterbukaan informasi

dan ketepatan dalam

pembuatan laporan

keuangan desa, serta

adanya pelibatan

masyarakat mulai dari

proses perencanaan

penggunaan anggaran,

pengawasan, serta

pengelolaan

keuangannya

Page 75: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

59

memberikan dampak

postif terhadap

pembangunan di desa,

hal ini terbukti bahwa

dengan kehadiran dana

desa menjadikan

pertumbuhan ekonomi

desa makin tumbuh dari

banyaknya infrastruktur

dasar yang bangun,

Selain pembangunan

infrastruktur juga ada

pembangunan dari sisi

sumber daya manusia,

yakni pengalokasian

anggaran desa untuk

kegiatan-kegiatan

pemberdayaan

masyarakat seperti

pelatihan menjahit,

pperbengkelan, pelatihan

peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah

desa, dll. 3) Transparansi

dan Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa

T.A 2018 menurut

perspektif keuangan

publik Islam,

sebagaimana diketahui

bahwa dana desa

merupakan dana publik

yang mana bertujuan

Page 76: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

60

untuk kesejahteraan

masyarakat. Dalam

konteks keuangan publik

maka yang fokus utama

pembahasan adalah dari

mana dana tersebut

diperoleh (sumber

pendapatan) dan kemana

dana tersebut

dibelanjakan (Belanja)

sehingga singkatnya dana

publik itu adalah seputar

anggaran pendapatan

dan belanja baik itu

negara maupun desa.

Dari segi aplikasi desa-

desa di lapangan terkait

masalah dana sebagai

dana publik yang

bertujuan untuk

meningkatkan

kesejahteraan sosial

masyarakat juga

memenuhi syarat,

sebagaimana kesimpulan

wawancara yang

diperoleh dari responden

bahwa bentuk penjaminan

sosial atau bantuan sosial

yang diberikan

pemerintah desa kepada

masyarakat adalah

pembangunan WC bagi

Page 77: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

61

Rumah Tangga Miskin

(RTM), dalam proses

kegiatan pembangunan

juga harus

mengedepankan

kebersamaan,

kekeluargaan dan

ketongroyongan guna

mewujudkan

pengarusutamaan

perdamaian dan keadilan

sosial.

10 Ramdan

is dan

Muham

mad

Ahyarud

din

tahun

(2019)

Akuntabilitas

dan

Transparansi

Pengelolaan

Anggaran

Pendapatan

Belanja Desa

(APBDes)

Kualitatif

Deskriptif

Berdasarkan analisis

yang dilakukan dapat

disimpulkan bahwa

akuntabilitas pengelolaan

APB Nagari yang dikelola

oleh pemerintah Nagari

Pakan Rabaa Utara

sudah diterapkan.

Namun, masih ada

beberapa yang belum

menerapkan indikator dari

kriteria akuntabel.

Pemerintah Nagari Pakan

Rabaa Utara sudah

membuat dan menyusun

laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

anggaran berdasarkan

peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Page 78: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

62

Dalam pelaporan,

Pemerintah Nagari Pakan

Rabaa Utara telah

menyampaikan laporan

pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan

anggaran kepada Bupati

Solok Selatan. Indikator

akuntabilitas yang belum

diterapkan pada

pengelolaan APB Nagari

yaitu belum tersedianya

sarana berupa kotak

saran atau pengisian

angket untuk penilaian

kinerja pemerintah

Nagari. Dengan adanya

sarana penilaian kinerja

pemerintah Nagari oleh

masyarakat, masyarakat

bisa menyampaikan

aspirasinya melalui media

tersebut, demi

meningkatkan kualitas

kinerja pemerintah

Nagari.

Selanjutnya transparansi

dalam pengelolaan APB

Nagari juga sudah

diterapkan di Nagari

Pakan Rabaa Utara.

Namun masih ada

beberapa yang belum

Page 79: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

63

menerapkan indikator dari

kriteria transparansi.

Pengumuman kebijakan

anggaran telah

dipublikasikan melalui

baliho atau spanduk,

laporan telah disajikan

tepat waktu oleh

pemerintah Nagari, yaitu

paling lambat satu bulan

setelah masa anggaran

berakhir. Dalam

menciptakan

terakomodasinya suara

atau usulan masyarakat,

pemerintah Nagari sudah

memenuhi kriteria

tersebut. Pemerintah

Nagari dalam penyusunan

APB Nagari berdasarkan

usulan dari masyarakat

Nagari Pakan Rabaa

Utara. Indikator

transparansi yang belum

diterapkan dalam

pengelolaan APB Nagari

yaitu belum dipublikasikan

laporan

pertanggungjawaban

realisasi anggaran Nagari

kepada masyarakat

secara tertulis melalui

media yang mudah

Page 80: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

64

diakses masyarakat dan

pemerintah Nagari belum

menyediakan website

Nagari. Untuk

kedepannya, pemerintah

Nagari akan membangun

tower dan menyediakan

website agar transparansi

pengelolaan APB Nagari

mudah diakses

masyarakat Nagari.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2019

berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa kantor Desa Malimongeng Kecamatan

Salomekko Kabupaten Bone dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir

sebagaimana gambar berikut :

Page 81: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

65

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Permendagri No 20 Tahun 2018, pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tingkat Akuntabilitas Transparansi

dan Pertanggungjawaban APBDes

Desa Malimongeng

Laporan Realisasi APBDes Desa

Malimongeng Tahun 2019

Perencanaa

n APBDes

Pelaksanaan

ABPDes

Penatausahaan

APBDEs

Pertanggungjaw

aban APBDes

Pelaporan

APBDes

Pengelolaan Keuangan

Desa Malimongeng

Desa Malimongeng

Anggaran Pendapatan

Belanja Desa

Page 82: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau

digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Suryono, 2010). Metode

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

(sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan

snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat

dipisah pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya

berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek

66

Page 83: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

67

tempat (place), pelaku (actor),dan aktivitas (activity) yang berinterkasi secara

sinergis. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Malimongeng

Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

C. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Malimongeng Desa

Malimongeng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone guna mengetahui

bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDES

yang ada didaerah tersebut.

D. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari :

1. Narasumber (informan)

Dalam penelitian kualitatif sumber data ini disebut “Responden“

yaitu orang yang memberikan “Respon“ atau tanggapan yang diminta

terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti. Sedangkan

dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan

sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi.

Oleh karena itu, informan (orang yang memberikan informasi,

sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang diteliti.

Karena informan juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil

tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Page 84: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

68

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan masyarakat yang terdiri dari 2

(dua) orang.

2. Peristiwa atau Aktivitas

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan

terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian. Dari peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui

proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan

sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau

aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal

yang diberikan oleh subyek yang diteliti.

3. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau

permasalahan juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi

tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali

lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun

lingkungannya.

4. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan

dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang diperoleh

dapat berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base

surat-surat rekaman gambar yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

Page 85: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

69

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi partisipan

Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose,

dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi (Sulistyo

Basuki, 2006: 149). Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan

membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk

melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan

dengan data observasi.

2. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan

daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (Sulistyo Basuki, 2006:

171). Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan

yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang

sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena

interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama

dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan

tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang

merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti

mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan

memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun

sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Ulber Silalahi,

2009: 313). Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah

disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan

Page 86: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

70

pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan

pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat

jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain

yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian

akan ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang

sama. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu probing adalah

pewawancara meminta reponden menjelaskan jawabannya secara

mendalam. Promping adalah upaya untuk menjamin responden telah

memilih sejumlah kemungkinan sebelum menjawab pertanyaan.

(Sulistyo-Basuki, 2006: 171).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bukti fisik bahwa peneliti benar-benar telah

melakukan observasi di lapangan. Dokumentasi penelitian dapat berupa

foto atau gambar yang dapat memperkuat hasil penelitian dilapangan.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu instrumen juga harus

“divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya

terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi

validasi terhadap pemahaman metode penelitian, penguasaan wawasan

terhadap pemahaman metode penelitian, baik secara akademik maupun

longistiknya. Peneliti sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan

membuat kesimpulannya atas temuannya.

Page 87: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

71

Dalam hal instrumen penelitian kualitatif, Lincoln and Guba (1986)

menyatakan bahwa:

“the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall

see that other forms of instrumentation may be used in later phases of

the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if

the human instrument has been used extensively in earlier stages of

inquiri, so that and instrument can be constructed that is grounded in

the data that the human instrument has product”.

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan

manusia sebagai instrumen penelitian utama (Nasution, 1988). Alasannya

ialah bahwa segala sesuatu yang belum memiliki wujud yang pasti seperti

masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis, dan hasil yang di

harapkan, semua itu tidak dapat ditentukan secara jelas dan pasti maka,

peneliti perlu mengembangkan penelitiannya. Dalam keadaan yang serba

tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan selain menjadikan peneliti

menjadi instrumen dalam penelitiannya sebagai alat untuk mencapai hasil

yang diharapkan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

penelitian kualitatif yang pada awalnya di mana permasalahan belum

diketahui secara jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen dalam

penelitian yaitu peneliti sendiri. Tetapi setelah masalah yang dikaji sudah

jelas maka, dapat dikembangkan menjadi instrumen.

Page 88: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

72

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh

adalah data primer berupa hasil wawancara yang berwujud kata-kata dan

bukan dalam bentuk angka serta tidak dapat kategorikan atau diklasifikasi.

Data yang dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi,

wawancara, imitasi dokumen, rekaman audio kemudian diproses terlebih

dahulu sebelum digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan,

atau alat tulis. Analisis data kualitatif tetap menggunakan kata kata yang

disusun berupa teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan

matematis atau statistika sebagai alat bantu dalam menganalisis.

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman). Terjadi secara bersamaan

berarti reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi

sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan

interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam

bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”

(Ulbert Silalahi, 2009: 339). Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian kualitatif berupa transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis,

interprestasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian

dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang

digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

Page 89: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

73

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data

berlangsung terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi

kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama

pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat

ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus gugus,

membuat partisi, dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan kesimpulan

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai

laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat

disederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara:

melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat,

menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan

teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.

Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng,

2014:330)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang

berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen.

Page 90: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

74

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga

dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu triangulasi juga dapat

berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena

itu triangulasi bersifat reflektif (Nasution).

Trigulasi dibedakan menjadi empat macam triangulasi diantaranya

dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori

Denzin dalam ( Moloeng, 2004). Pada penelitian ini, dari keempat macam

triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan

dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam

penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai

kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil

wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum

dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan pendapat seseorang dengan

berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai

kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

Page 91: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

75

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa

dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh

seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan

aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam

suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui

sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi

antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar

ditemukan teori yang tepat.

Tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan

kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset

(Murti B., 2006). Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam

menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data

triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan

dokumentasi (Yin R.K, 2003). Penyajian data merupakan kegiatan

terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu

sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi,

2009: 340).

3. Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir dalam menganalisis data adalah menarik

kesimpulan dan verifikasi data. Setelah mengumpulkan data yang

diperlukan dalam penelitian, peneliti mulai mencari arti atau makna dari

Page 92: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

76

benda-benda, mencatat data secara beraturan, memperbaiki pola-pola,

memberikan penjelasan, mencari sebab-akibat dari permasalahan yang

diteliti. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan menjadi jelas dan

terperinci. Kemudian kesimpulan final akan ditemukan dari kumpulan

kumpulan catatan catatan lapangan berupa hasil observasi dan

dokumentasi pada saat dilakukan penelitian. Hasil observasi dan

dokumentasi kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara dengan

informan untuk memperkuat kesimpulan akhir yang diperoleh selama

penelitian.

Page 93: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

77

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Desa Malimongeng

Desa Malimongeng yang merupakan salah satu bagian wilayah

yang ada di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yang luas

wilayahnya kurang lebih 5,80km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebba

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lappa Bosse

Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

Sebelas Barat berbatasan dengan Desa Tarasu

2. Pemerintah Desa Malimongeng

Desa Malimongeng yang memiliki tumpuk penguasaan

pemerintahannya yang berada di Dusun Barakao.

a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan

kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Malimongeng ini dilakukan

dengan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat tokoh agama,

lembaga masyarakat dan desa pada umumnya. Dengan

mempertimbangkan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja

wilayah pembangunan di kecamatan.

Oleh karena itu, visi pembangunan Desa Malimongeng

merupakan gambaran pencapaian yang di targetkan dalam jangka

77

Page 94: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

78

waktu 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan

memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Bone, substansi RPJMD

Kabupaten Bone, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat

dan pemerintah Desa Malimongeng untuk 6 tahun kedepan 2016-

2021 adalah :

“Melayani Masyarakat Desa Malimongeng secara Menyeluruh

Demi terwujudnya Desa yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”.

b. Misi

1) Menerapkan prinsip pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan

pemerintah desa.

2) Meningkatkan kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang

dapat mendukung dan menopang pelaksanaan pembangunan

desa.

3) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber

daya alam yang berwawasan lingkungan.

c. Struktur Organisasi Desa Malimongeng

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa

dan perangkat desa. Kepala Desa adalah unsur pimpinan yang

mendapat mandat rakyat melalui pemilihan langsung sebagai

pemegang kekuasaan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa

merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan

kewajiban Kepala Desa. Sebagaimana dalam sebuah organisasi ,

Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dapat bekerja sama dalam

mencapai tujuan yang ditetapkan. Tercapai tidaknya tujuan/keinginan

masyarakat desa terletak di pundak kepala desa. Karenanya

Page 95: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

79

Perangkat Desa harus mengambil bagian atas tanggung jawab yang

begitu berat dari Kepala Desa.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Malimongeng

3. Akuntabilitas Pemerintah Desa Malimongeng

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Malimongeng harus memenuhi asas asas akuntabel. Akuntabel artinya

penyelenggaran pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat terkait dengan dana yang diterima dan dana yang

KEPALA DESA

ASDAR

SEKERTARIS DESA

BAHARUDDIN, S.EI

KEPALA URUSAN

UMUM DAN

PERENCANAAN

A.MAS ALAM, S.Pd

KEPALA URUSAN KEUANGAN

MUH. GUNTUR

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

A.MASHURI

KEPALA SEKSI

PEMERINTAHAN

A. LDI JAMAL

KEPALA DUSUN

AWAKKENRE TIMUR

MULKIS, S.Pd

AWAKKENRE BARAT

BUSTAN EFENDI

CILELANG

MUSTAKIM,Amd.Kep

BAKKOE

MUH. NUR, S.Kep

Page 96: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

80

dikeluarkan untuk pembiayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Maliomongeng dapat dikatakan akuntabel apabila

memenuhi indikator sebagai berikut :

a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara

terbuka, cepat, dan tepat.

1) Pemerintah Desa Malimongeng menyajikan informasi

penyelenggaraan pemerintah berdasarakan peraturan perundang

undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan realisasi

pelaksanaan kepada bupati.

2) Pemerintah Desa Malimongeng menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran tiap

semester kepada Bupati Bone.

3) Pemerintah Desa Malimongeng menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada

bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa anggaran

berakhir.

b. Mampu memberikan pelayan yang memuaskan kepada masyarakat

1) Ketetapan waktu dalam pelayanan

2) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan

3) Kenyamanan lingkungan

4) Kepastian jadwal pelayanan

5) Keadilan mendapatkan pelayanan

c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam

proses pembangunan pemerintah.

Page 97: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

81

1) Pemerintah Desa Malimongeng selalu melibatkan masyarakat

dalam rapat paripurna untuk mendengarkan ide ide yang

diusulkan oleh masyarakat.

2) Masyarakat ikut serta menjadi panitia pelaksanaan pambangunan

desa.

d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan

publik secara proporsional

1) Pemerintah Desa Malimongeng menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepada

masyarakat desa melalui rapat/musyawarah.

2) Pemerintah Desa Malimongeng mempertanggungjawabkan setiap

kebijakan kebijakan anggaran yang diambil dan menjelaskan

kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan tersebut dimasa

yang akan datang.

e. Ada sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah desa

Malimongeng.

4. Transparansi Pemerintah Desa Malimongeng

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

Pemerintah Desa Malimongeng sudah menyediakan informasi

kebijakan publik melalui baliho yang dipasang pada mesjid raya Desa

Malimongeng.

b. Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses

Pemerintah Desa Malimongeng belum menyediakan informasi

keuangan melalui media internet dikarenakan tidak semua

Page 98: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

82

masyarakat memahami cara mengakses untuk melihat laporan

pertanggungjawaban realisasi anggaran..

c. Tersedianya laporan tepat waktu

Pemerintah Desa Malimongeng sudah menyediakan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran yang kemudian

disampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun anggaran.

d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat

Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa

Malimongeng dilaksanakan sesuai dengan usulan usulan dari

masyarakat.

e. Terdapat sistem pemeberi informasi kepada publik

Pemerintah Desa Malimongeng belum menyediakan website

resmi untuk mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi

anggaran dengan alasan masyarakat masih kurang memahami cara

mengakses.

5. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Malimongeng

Untuk mengetahui secara detail mengenai Anggaran Pendapatan

Belanja Desa Malimongeng Tahun Anggaran 2016-2021 dapat dilihat

dari tabel berikut.

Page 99: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

83

Tabel 4.1.Rencana Anggaran Desa Malimongeng Kecamatan

Salomekko Tahun Anggaran 2016-2021

No Kegiatan Jumlah (Rp)

1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

4.765.900.000

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

desa

11.655.000.000

3 Bidang Pembinaan dan

Pemberdayaan

1.234.600.000

Total 17.655.500.000

Sumber data: pendamping Desa Malimongeng,2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran yang

direncanakan Pemerintah Desa Malimongeng menggunakan dana

desa dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dengan total anggaran yang

digunakan yaitu Rp.17.655.500.000.

Sesuai dengan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa

dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019 maka dapat di

evaluasi sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan berasal dari

Page 100: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

84

Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagian

dari hasil pajak dan retribusi daerah.

Adapun rencana dan realisasi pendapatan desa tahun anggaran

2019 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun

Anggaran 2019

No Uraian

Pendapatan

Rencana

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Selisih

(Rp)

1 Pendapatan Asli

Daerah

5.000.000 - 5.000.000

2 Dana Desa 1.564.486.000 1.248.372.000 316.372.000

3 Alokasi Dana

Desa

5.453.000 376.515.500 168.987.500

4 Bagian dari hasil

pajak dan

retribusi daerah

kabupaten tahun

2019

13.339.000 19.437.300 (6.098.300)

JUMLAH 2.128.338.000 1.644.076.800 484.261.200

Sumber data: Pendamping Desa Malimongeng, 2020

Tabel diatas menerangkan bahwa sumber pendapatan berasal

dari pendapatan asli daerah, dana desa, alokasi dana desa, dan bagian

dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten tahun 2019. Total

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan adalah Rp.5.000.000

Page 101: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

85

terealisasi Rp.0 selisih Rp.5.000.000,dana desa direncanakan Rp.

1.564.486.000 terealisasi Rp. 1.248.372.000, selisih Rp. 316.372.000,

alokasi dana desa Rp.545.503.000, terealisasi Rp.376.515.500, selisih

Rp.168.987.500, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

kabupaten tahun 2019 direncanakan Rp.13.339.000, terealisasi

Rp.19.437.300, terealisasi Rp.437.300, selisih Rp.-6.098.300. Total

pendapatan desa tahun anggaran 2019 yang direncanakan adalah

Rp.2.128.338.000, terealisasi Rp.1.644.076.800, selisih Rp.484.261.200.

Pendapatan yang diterima ternyata kurang dari rencana yang

dianggarkan selisih ini disebabkan tidak adanya realisasi dari

pendapatan asli daerah, kurangnya penerimaan dana desa dan alokasi

dana desa serta pajak yang harus dibayar melebihi total anggaran yang

direncanakan.

Page 102: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

86

Tabel 4.3. Realisasi Belanja Desa Tahun 2019

No Uraian Belanja Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp)

1 Bidang

Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

637.001.400 335.052.800 301.984.600

2 Bidang

Pelaksanaan

Pembangunan

Desa

1.195.302.000 1.116.601.200 78.700.800

3 Bidang

Pembangunan

Kemasyarakatan

106.166.900 56.250.000 49.916.900

4 Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

111.166.900 22.000.000 89.166.900

5 Belanja tidak

terduga

- - -

6 Penyertaan Modal 200.000.000 37.000.000 163.000.000

Jumlah 2.128.338.000 1.645.604.800 482.733.200

Sumber data: Pendamping Desa Malimongeng,2020

Berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan laporan realisasi belanja

desa tahun anggaran 2019 dengan total anggaran Rp.2.128.338.000

teralisasi Rp.1.646.604.800, selisih Rp.482.733.200. Selisih ini

disebabkan oleh jumlah yang terealisasi kurang dari anggaran yang

direncanakan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa jumlah

Page 103: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

87

yang direncanakan yaitu Rp.637.001.400 sedangkan yang terealisasi

Rp.335.052.800 sehingga selisihnya Rp.301.984.600, bidang

pelaksanaan pembangunan desa jumlah yang dianggarkan

Rp.1.195.302.000 sedangkan yang teralisasi Rp. 1.116.601.200 sehingga

selisihnya Rp.78.700.800, bidang pembangunan kemasyarakatan

Rp.106.166.900 terealisasi Rp.56.250.000 sehingga selisihnya

Rp.49.916.900, bidang pemberdayaan masyarakat jumlah yang

dianggarkan Rp.111.166.900 terealisasi Rp.22.000.000 sehingga

selisihnya Rp.89.166.900,belanja tak terduga tidak ada anggaran yang

direncanakan sehingga tidak ada realisasi dan selisih, penyertaan modal

jumlah yang dianggarkan Rp.200.000.000 terealisasi Rp.37.000.000

sehingga selisihnya Rp.163.000.000.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akuntabilitas

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Desa Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa Pengelolaan

Keuangan Desa diharuskan berdasarkan asas asas Akuntabel,

Transparan, dan Partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan

Keuangan Desa dilakukan dalam satu tahun yakni mulai 1 januari sampai

dengan 31 Desember tahun berjalan. Selain itu, pengelolaan keuangan

desa juga harus mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan

Pertanggungjawaban.

Page 104: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

88

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa pada

tanggal 21 Oktober 2020 dengan pertanyaan : apa dasar hukum dalam

menyusun laporan realisasi APBDES?

Adapaun jawaban dari responden yaitu Bendahara Desa

mengatakan bahwa:

“Dasar hukum dalam penyusuan laporan realisasi APBDES yaitu permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Desa, kami disini sebagai pihak Pemerintah Desa sudah menerapkan asas asas,Akuntabel, Transparansi, dan Partisipatif”.

Dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa maka dapat

diketahui bahwa dalam menyusun laporan realisasi APBDES sudah sesuai

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa selain itu Pemerintah Desa juga sudah menerapkan asas-

asas Akuntabel, Transparansi, dan Partisipatif dalam pengelolaan

keuangan APBDES.

Kemudian mengenai waktu yang diperlukan dalam menyusun

laporan realisasi APBDES dengan pertanyaan sebagai berikut: berapa

lama waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan APBDES?

Adapun jawaban dari responden yaitu Bendahara Desa menyatakan

bahwa :

“waktu yang diperlukan yaitu selambat-lambatnya 6 (enam bulan) setelah berakhirnya tahun anggaran. Kami sebagai pengelola APBDES menyusun anggaran pada bulan Oktober yang kemudian direalisasikan pada bulan maret.” (wawancara 21 Oktober 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah

Desa Malimongeng dalam menyusun laporan realisasi anggaran

membutuhkan waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya

Page 105: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

89

tahun anggaran, selain itu Pemerintah Desa Malimongeng menyusun

anggaran pada bulan oktober dan direalisasikan pada bulan maret.

Berdasarkan analisa penulis Pemerintah Desa Malimongeng sudah

menyajikan laporan realisasi anggaran sudah tepat waktu dan dapat

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa)

Selanjutnya mengenai ketetapan waktu dalam menyusun laporan

realisasi anggaran dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah laporan

APBDES dapat diselesaikan dengan tepat waktu?

Adapun jawaban dari responden yaitu Bendahara Desa menyatakan

bahwa:

“Alhamdulillah kami pihak pengelola APBDES sudah menyelesaikan laporan realisasi anggaran dengan tepat waktu dan realisasi anggaran juga selalu tepat sasaran jadi kami kira tidak ada masalah ataupun dalam menyusun laporan realisasi APBDES”. (wawancara 21 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikatakan oleh pengelola

bahwa laporan realisasi anggaran sudah diselesaikan dengan tepat waktu

dan realisasi juga selalu tepat sasaran dan dijelaskan pula bahwa tidak ada

kendala dalam menyusun laporan realisasi APBDES.

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas Pemerintah Desa

maka penulis mewawancarai salah satu masyarakat Desa Malimongeng

dengan pertanyaan: bagaimana menurut Anda tentang akuntabilitas

Pemerintah Desa dalam mengelola APBDES ?

Dari pertanyaan diatas informan memberikan jawaban dengan

menyatakan bahwa:

“......akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola APBDES belum bisa dikatakan akuntabel karena dapat dilihat dari laporan

Page 106: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

90

pertanggungjawaban yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pelaporan belum terlihat secara keseluruhan dalam hal pembangunan dan pembiayaan masyarakat, dapat juga dilihat dari banyaknya perencanaan yang belum terlaksana secara keseluruhan” (wawancara via whatsapp)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas maka penulis

menganalisa bahwa memang ada dari beberapa perencanaan yang belum

terlaksana karena disebabkan oleh faktor internal pemerintah itu sendiri.

Maka dari itu hasil analisa penulis berdasarkan tanggapan informan yaitu

pemerintah Desa Malimongeng belum akuntabel dalam mengelola APBDES.

Hal ini dibuktikan dari wawancara selanjutnya dengan informan yang

sama dengan pertanyaan : apakah menurut Anda Pemerintah Desa sudah

akuntabel dalam mengelola APBDES ?

Selanjutnya informan memberikan tanggapannya dengan

menyatakan bahwa :

“menurut saya itu belum akuntabel dalam mengelola APBDES karena dilihat dari sistem pertanggungjawaban aparat desa mulai dari perencanaan dan pelaksanaan nya itu belum terealisasi secara keseluruhan. Di mana pelaksanaan belanja desa di Desa Malimongeng ini belum terlaksana secara keseluruhan hal ini disebabkan karena lambatnya anggaran yang diminta oleh aparat desa belum dicairkan oleh Kepala Daerah sehingga menghambat proses pembangunan di Desa Malimongeng ini”.(wawancara via whatsapp)

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa

terhambatnya pembangunan yang ada di ada Desa Malimongeng ini

disebabkan oleh anggaran yang terlambat dicairkan oleh masing-mmasimg

Kepala Daerah yang ada di Desa Malimongeng itu sendiri

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara diatas dapat

disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah membuat laporan realisasi

Page 107: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

91

anggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan namun belum

dikatakan akuntabel karean disebabkan oleh faktor internal oleh Pemrintah

Desa. Penyebab dari terkendalanya pembangunan di Desa Malimongeng

itu sendiri karena anggaran yang terlambat dicairkan oleh pemerintah

daerah untuk pembanguan di dusun dusun yang ada di Desa

Malimongeng.

2. Transparansi

Keterbukaan informasi keuangan merupakan kewajiban Pemerintah

Desa kepada Masyarakatnya dengan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mendapat informasi keuangan mengenai pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah. Penyelenggaraan

Pemerintahan yang terbuka atau transparan memiliki kriteria yaitu: adanya

pertanggungjawaban yang terbuka, adanya aksebilitas terhadap laporan

realisasi anggaran, adanya publikasi laporan realisasi anggaran hak untuk

mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa mengenai

penerapan Transparansi di Desa Malimongeng dengan pertanyaan sebagai

berikut : apakah prinsip transparansi sudah diterapkan dalam memberikan

informasi keuangan kepada masyarakat ?

Berdasrkan pertanyaan diatas respondeng memberikan jawaban

yaitu sebagai berikut:

“Transparansi atau keterbukaan saya rasa itu sudah kami terapkan di masyarakat di mana setelah menyusun laporan Anggaran pendapatan Belanja Desa kami memasang baleho yang menerangkan mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun, sebelum pemasangan baleho juga kami sudah musyawarahkan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh

Page 108: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

92

Agama, Pemuda Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. (Wawancara 08 Oktober 2020).

Dari hasil observasi penulis memang benar ada pemasangan baleho

mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dipasang di

Mesjid Raya Desa Malimongeng. Pemasangan baleho ini bertujuan agar

masyarakat Desa Malimongeng dapat dengan mudah memperoleh

informasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pemasangan baleho ini juga merupakan wujud dari Transparansi Desa

kepada masyarakat yakni memberikan informasi secara jujur dan terbuka

mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

Untuk meyakinkan masyarakat bahwa laporan Realisasi APBDES

jauh dari kecurangan maka peneliti memberikan pertanyaan kepada

responden yaitu : bagaimana cara bapak meyakinkan kepada masyarakat

bahwa laporan realisasi APBDES jauh dari kecurangan ?

Jawaban responden atas pertanyaan tersebut yaitu :

“Salah satu prinsip pelaksanaan APBDES partisipatif, yang mengelola APBDES adalah Kepala Desa, pelaksananya adalah Desa sedangkan yang membangun adalah masyarakat, selain itu Sekertaris Desa juga menambahkan bahwa masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan,dan masayarakat juga terlibat dalam mendengarkan proses pelaporan Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ)”. (wawancara 08 Oktober 2020)

Berdasarkan jawaban informan diatas dan hasil observasi penulis

memang benar bahwa dalam pelaksanaan APBDES pemerintah Desa

Malimongeng selalu melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan

APBDES. Tujuan dari keterlibatan masyarakat dalam pelaporan yaitu agar

masyarakat benar-benar yakin dan percaya kepada pemerintah bahwasan

pemerintah sudah cukup transparan dalam mengelola APBDES. Hal ini

Page 109: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

93

dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat

Desa Malimongeng dengan pertanyaan : menurut Anda apakah

pemerintah desa Malimongeng sudah cukup transparansi dalam mengelola

APBDES ?

Adapaun jawaban dari informan menyatakan bahwa :

“Pemerintah Desa Malimongeng sudah transparan dalam mengelola APBDES karena beberapa program yang ada di desa ini sudah banyak yang terlaksana seperti perbaikan jalan dan pembangunan saluran drainase, selain itu saya sebagai salah satu masyrakat Desa Malimongeng juga turut serta dalam pertemuan untuk mendengarkan pelaporan APBDES oleh Pemerintah Desa.” (wawancara via whatsapp)

Dari jawaban informan diatas penulis menganalisa bahwa keterlibatan

masyarakat dalam proses pelaporan APBDES sudah membuktikan bahwa

Pemerintah Desa Malimongeng sudah transparan dalam mengelola

APBDES nya. Selain itu pembangunan yang dilaksanakan di Desa

Malimongeng juga sudah membuktikan bahwa Pemerintah sudah

transparan dalam mengelola APBDES nya.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan informan yang

sama dengan pertanyaan sebagai berikut : bagaimana Anda yakin bahwa

pemerintah desa sudah transparan dalam mengelola APBDES ?

Dari pertanyaan diatas informan memberikan jawabannya yaitu :

“bagaimana saya bisa yakin dengan transparansi Pemerintah Desa yaitu degan adanya perbaikan jalan dan perbaikan saluran drainase serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan itu sudah memberikan bukti bahwa Pemerintah Desa Malimongeng ini sudah transparan dalam mengelola APBDES. Selain itu yang terlibat dalam pembangunan jalan juga adalah masyarakat jadi saya fikir itu sudah meyakinkan kami disini sebagai masyarakat mengenai transparansi Pemerintah Desa”. (wawancara via whatsapp).

Page 110: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

94

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa

masyarakat sudah yakin dan mempercayakan pengelolaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES) kepada pemerintah dengan

pertimbangan bahwa Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat mulai

dari proses perencanaan,pelaksanaan, sampai pelaporan dan

pertanggungjawaban. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam

proses pembangunan jalan juga merupakan cara Pemerintah Desa

memberikan transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Desa (APBDES).

3. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)

Dasar hukum perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDES) adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dapat

dipergunakan oleh Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) dan melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya

juga dalam mengalokasikan dan/menganggarkan dana untuk pengelolaan

lingkungan hidup di desanya masing masing. Dengan adanya Permendagri

ini maka Pemerintah Desa wajib untuk melaporkan pengelolaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES) yang dipercayakan oleh masyarakat

sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan

kewajiban Pemerintah Desa untuk melaporkan semua kegiatan dan

penggunaan anggaran dalam satu tahun mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Page 111: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

95

a. Perencanaan

Perencanaan APBDES adalah kegiatan untuk menafsir

pendapatan dan belanja untuk jangka waktu tertentu dimasa yang

akan datang. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan yang

dimaksud adalah perencanaan APBDES. Perencanaan APBDES

harus sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20

Tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Malimongeng

dengan pertanyaan apa dasar hukum dalam perencanaan APBDES ?

Informan memberikan jawaban yaitu sebagai berikut :

“Dasar hukum dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di Desa Malimongeng ini adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan saya rasa juga semua pemerintah desa mengacu pada permendagri ini. Khususnya kami disini mengacu pada permendagri ini miulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, sampai Pertanggungjawaban itu kami laksanakan sesuai yang tertera dalam Permendagri tersebut”. (wawancara 26 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui

bahwa Pemerintah Desa Malimongeng dalam Perencanaan APBDES

sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai

pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Perencanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) selain mengacu pada

Permendagri tersebut juga melibatkan perangkat desa lain nya.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Asdar

selaku Kepala Desa dengan pertanyaan yaitu : siapa saja yang terlibat

penyusunan APBDES ?

Hasil wawancara dari bapak Kepala Desa mengatakan bahwa :

Page 112: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

96

“Dalam menyusun rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa kami dibantu oleh perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat. Saya sebagai Kepala Desa membahas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dan Mempertanggungjawabkan APBDES bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Dokumen Pelaksana Anggaran sedangkan Bendahara membuat LPJ. Jadi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) ini kami diskusikan bersama dengan perangkat desa.” (wawancara 26 Oktober 2020).

Dari hasil wawancara diatas Kepala Desa menerangkan bahwa dalam

Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES ) dibantu oleh

perangkat yakni Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Masing masing Perangkat Desa

melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Kepala Desa bertugas

membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Melaksanakan

Rencana yang sudah ditetapkan bersama, Melaporkan pelaksanaan

Anggaran dan Mempertanggungjawabkan hasil dari realisasi anggaran

tersebut. Sekretaris Desa mempunyai tugas untuk menyusun Dokumen

Pedoman Anggaran (DPA),membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa). Bendahara Desa bertugas membuat laporan Rencana

anggaran dan laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan BPD mempunyai

fungsi mempertanggungjawabkan dan mengawasi pengelolaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) diawali dengan

dengan kegiatan Perencanaan, perencanaan adalah kegiatan untuk kurun

waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dapat disusun sejak bulan Oktober

dan harus ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).

Page 113: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

97

Sebagaimana dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh

Kepala Desa dengan pertanyaan sebagai berikut : berapa lama waktu yang

dibutuhkan mulai dari awal perencanaansampai akhir perencanaan

APBDES ?

Hasil wawancara dari bapak Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Waktu yang diperlukan dari awal sampai akhir perencanaan yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan. Untuk RKP Desa bulan 6 (enam) dan APBDES harus selesai di bulan Desember itu sesuai aturan meskipun pada pelaksanaannya baru dilakukan pada bulan satu. Kami sadari di Desa Malimongeng masih terlambat karena yang pertama Anggaran yang terlambat turun, adanya perubahan-perubahan aturan, dan kami sadar SDM masih kurang”.(wawancara 26 Oktober 2020)

Berdasarkan jawaban dari informan diatas disebutkan bahwa waktu

yang dibutuhkan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDES) yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan. Perencanaan

disusun pada bulan Oktober dan dan harus diselesaikan pada bulan

Desember akan tetapi pelaksanaannya baru bisa direalisasikan pada bulan

januari karena terkendala oleh tiga faktor yaitu pertama anggaran yang

terlambat turun, kedua adanya perubahan aturan, dan yang ketiga masih

kurangnya Sumber Daya Manusia.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)

merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana kegiatan yang sudah

ditetapkan pada tahap perencanaan sebelumnya kemudian dilaksanakan di

lapangan.

Berdasarkan wawancara selanjutnya mengenai kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan dengan pertanyaan sebagai berikut :

Page 114: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

98

apakah sudah sesuai antara perencanaan anggaran dengan penggunaan

anggaran ?

Dari pertanyaan diatas informan menyatakan bahwa:

“sebagai pelaksana pemerintahan kami selalu melaksanakan semua rencana yang sudah kami tetapkan sebelumnya begitupun dengan anggaran yang kami anggarkan itu kami realisasikan dan kami pergunakan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa yang tidak terlaksana secara otomatis Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)”.(wawancara 26 Oktober 2020) Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dilihat bahwa

antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah sesuai dan

terealisasi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa

Malimongeng sudah menggunakan anggaran sesuai dengan

perencanaan dan direalisasikan dengan baik dan dapat dikatakan tepat

sasaran meskipun ada beberapa yang tidak terlaksana dan secara

otomatis akan menjadi silpa (sisa lebih penggunaaan anggaran).

Sebagai pelaksana Pemerintahan yang Transparansi dan Partisipatif

Pemerintah Desa Malimongeng selalu mempublikasikan pelaksanaan

anggarannya kepada masyarakat sebagaimana pertanyaan wawancara

yang menyatakan : apakah penggunaan anggaran selalu di publikasikan

kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah desa ?

Dari pertanyaan diatas Bapak Asdar memberikan jawabannya sebagai

berikut :

“pelaksanaan penggunaan anggaran kami publikasikan dalam bentuk baleho yang kami pasang didepan Kantor Desa dan di depan Mesjid Raya. Kemudian ada musyawarah setiap januari tahun berjalan setelah lewat tahunnya kami undang masyarakat bersama BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda untuk mendengarkan pelaporan penggunaan anggaran APBDES tahun sebelumnya. (wawancara 26 Oktober 2020)

Page 115: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

99

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

Pemerintah Desa Malimongeng sangat Transparan dalam penggunaan

anggaran dimana setiap bulan januari tahun berjalan setelah tahun

anggaran sebelumnya selalu mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Badan

Permusyawaratan Daerah (BPD),untuk mendengarkan pelaporan

penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik

penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini

bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara. Hasil dari kegiatan

penerimaan dan pengeluaran ini kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai

bentuk pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan

Dengan pertanyaan bagaimana penatausahaan dalam pengelolaan

APBDES ?

Adapun jawaban informan atas pertanyaan tersebut yaitu :

“Penatausahaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) itu dilaksanakan per bulan apa yang berjalan dalam bulan itu dilaporkan setiap bulan. setiap pengeluaran dan penerimaan kami catat melalui bendahara desa, melalui Bank dan buku kas ”. (wawancara 26 Oktober 2020)

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas dapat disimpulkan

bahwa penatausahaan Anggaran Pendapatan Desa Belanja Desa terdiri

dari dua yaitu penerimaan dan pengeluaran. Prosedur penatausahaan

penerimaan melalui Bendahara Desa, melalui Bank, dan buku kas. Kepala

Desa dengan tegas menyampaikan bahwa Bendahara Desa tidak

Page 116: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

100

diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi dengan tujuan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa selain itu Bendahara

Desa juga tidak diperkenangkan menyimpan uang, cek, dan surat berharga

kecuali sudah diatur dalam undang-undang. Untuk proses transaksi

penerimaan dan pengeluaran melalui Bank pemerintah mempercayakan

pada Bank Mandiri sebagai rekening kas desa. Penerimaan dan

pengeluaran melalui buku kas juga dilakukan melalui buku kas umum, buku

kas pembantu pajak, dan buku bank.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan

menjamin akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDES), sebagaimana dijelaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan

Desa akuntabel, transparansi, dan partisipatif. Hakikat dari pelaporan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dapat

dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek. Jadi pelaporan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES) merupakan kewajiban pemerintah

desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaran pemerintah

desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Malimongeng

mengenai prosedur pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDES) dengan pertanyaan wawancara sebagai berikut : bagaimana

bentuk pelaporan APBDES ?

Dari pertanyaan diatas informan memberikan jawabannya yaitu :

“ Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui dua tahap yaitu: laporan semester pertama saya sampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan,

Page 117: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

101

kemudian laporan semester kedua saya laporkan kepada Bupati paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya”. (wawancara 26 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa prosedur

pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dilakukan

melalui dua tahap yaitu: semester pertama dilaporkan kepada Bupati paling

lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan semester kedua dilaporkan pada

akhir bulan januari tahun berikutnya. Prosedur pelaporan nya juga sesuai

dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam pengelolaan

keuangan daerah. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDES

disampaikan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang teridir dari dua tahap yaitu:

1) Laporan semester pertama disampaikan pada akhir bulan Juli tahun

anggaran.

2) Laporan semester kedua disampaikan pada akhir bulan Januari tahun

berikutnya.

Sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa Malimongeng

dengan pertanyaan sebagai berikut : bagaimana mekanisme

pertanggungjawaban APBDES ?

Berdasarkan pertanyaan diatas informan menyatakatan bahwa:

“Mekanismenya sama dengan bentuk pelaporan APBDES yaitu dilaporkan dalam dua semester di mana semester pertama disampaikan pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya”. (wawancara 26 Oktober 2020)

Page 118: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

102

Berdasrkan keterangan informan diatas dapat diketahui bahwa

pemerintah desa Malimongeng menyampaikan laporan

pertanggungjawabannya kepada Bupati/Walikota dalam dua semester

sesuai dengan peraturan perundang undangan yaitu semester pertama

disampaikan pada akhir bulan Juli tahun anggaran dan semester kedua

disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dokumen laporan

pertanggungjawaban yang dilampirkan yaitu: pertama, format laporan

realisasi pelaksanaan APBDES. Kedua, format laporan akhir.

Selanjutnya hasil wawancara yang disampaikan oleh informan yang

sama dengan pertanyaan sebagai berikut : apakah laporan

pertanggungjawaban APBDES dipublikasikan kepada masyarakat sebagai

wujud transparansi pemerintah desa ?

Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menyatakan bahwa :

“Iya, kami selalu mempublikasikan semua bentuk pelaksanaan APBDES kepada masyarakat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban”. (wawancara 26 Oktober 2020) Dari hasil wawancara diatas dikatakan oleh informan bahwa semua

bentuk pelaksanaan kegiatan selalu di publikasikan kepada masyarakat

sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada

masyarakatnya.

Page 119: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

103

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebelumnya dapat diuraikan dan disimpulkan

bahwa:

1. Pemerintah Desa Malimongeng dalam mengelola APBDES nya sudah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah namun belum bisa dikatakan akuntabel secara keseluruhan

karena Anggaran yang direncanakan belum terealisasi secara

keseluruhan hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu: pertama, anggaran

yang terlambat turun, yang kedua keterbatan sumber daya manusia dan

yang ketiga adanya perubahan peraturan daerah. Selain itu, faktor lain

yang menyebabkan pemerintah belum akuntabel dalam mengelola

APBDES yaitu ketidakmerataan pembangunan yang hanya

memperhatikan daerah daerah tertentu saja namun kurang

memperhatikan daerah yang terpencil.

2. Pemerintah Desa Malimongeng masih belum bisa dikatakan

transparansi dalam mengelola APBDES meskipun sudah memsang

baliho/spanduk yang dipasang di Mesjid Raya Malimongeng sebagai

papan informasi namun hal ini masih menimbulkan keraguan di

masyarakat mengenai anggaran yang tidak terealisasi secara

keseluruhan.

103

Page 120: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

104

3. Pemerintah Desa Malimongeng sangat bertanggungjawab terhadap

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) karena

sudah melaporkan seluruh kegiatannya sesuai dengan perundang-

undangan. Sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan

Pemerintah Desa melaporkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDES) dua kali dalam satu tahun yaitu semester pertama

dilaporkan pada akhir bulan Juli dan semester kedua dilaporkan pada

akhir bulan januari tahun berjalan.

B. Saran dan Keterbatasan Penelitian

Berdasrkan hasil penelitian penulis menyarankan agar :

1. Pemerintah Desa Malimongeng agar memperhatikan kesesuaian antara

Perencanaan dan Pelaksanaan agar anggaran yang sudah

direncanakan dapat terealisasi secara keseluruhan.

2. Pemerintah Desa Malimongeng juga harus memberikan pelatihan

kepada pengelola terutama bagian keuangan agar pada perencanaan

anggaran tahun berikutnya bisa terealisasi sesuai dengan

perencanaannya.

3. Pemerintah Desa Malimongeng juga harus lebih memperhatikan

pembangunan yang ada di daerah daerah terpencil dan tidak hanya

berfokus pada daerah daerah tertentu saja.

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian ini yaitu karena adanya

wabah covid-19 maka ada beberapa wawancara dengan informan

dilakukan secara online.

Page 121: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

105

DAFTAR PUSTAKA

Agoes,S.,dan Ardana,I.C.2009:14.Etika Profesi Akuntansi.Jakarta:Salemba Empat

Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 9(1), 110-118.

Astuty, E. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Publika, 1(2).

Damayanti, W. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA

DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 7(07).

Hanifah, Suci Indah, and Sugeng Praptoyo. "Akuntabilitas dan Transparansi

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)." Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4.8 (2015): 1-15.

Herianti, A. S. (2020). Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

TA 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan

Publik Islam. Hotimah, H. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER).

https://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-

desa

Irvan,Wayan. I. M. 2017. Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa. Jurnal tidak diterbitkan.Kabupaten

Lampung Selatan: Universitas Lampung. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi

Akuntansi Keuangan Desa.

106

Page 122: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

106

Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Rayyani, Wa Ode, and Ahmad Abbas. "Akuntabilitas Kinerja dalam Bingkai

Tauhid Sosial: Suatu Refleksi Teologi Al Ma’Un." Kamaya: Jurnal Ilmu Agama 3.2 (2020): 174-190.

Rayyani, Wa Ode, Mohamad Ilham, and Idrawahyuni Idrawahyuni. "Efek

Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Terhadap Pencatatan Keuangan Gadde-Gadde Di Kelurahan Paccinongang-Gowa." Musamus Accounting Journal 2.1 (2019): 1-11.

Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. Jurnal Al-Iqtishad, 14(1), 20-37.

Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja desa (apbdes) di desa bendosari kecamatan ngantru kabupaten tulungagung. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK), 7(2), 139-148.

Siahaan, N. R. 2016. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Deli

Serdang. Jurnal tidak diterbitkan. Kabupaten Deli Serdang. Universitas HKBP Nommensen.

Sulistomi.2003:35.Tentang Karakteristik Akuntabilitas Pemerintah. Supheni, I. (2016). Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes)(studi alokasi dana desa tahun anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 11(2).

Suryono, B. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 Tentang Pemerintah Daerah.

Page 123: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

107

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

MALIMONGENG NOMOR 1 TAHUN 2020

Page 124: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

108

Page 125: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

109

Page 126: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

110

Page 127: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

111

Page 128: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

112

Page 129: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

113

LAMPIRAN II LAPORAN REALISASI APBDES

T.A 2019

Page 130: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

114

Page 131: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

115

Page 132: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

116

Page 133: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

117

Page 134: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

118

Page 135: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

119

Page 136: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

120

Page 137: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

121

Page 138: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

122

Page 139: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

123

LAMPIRAN III

LEMBAR PERSTUJUAN MENJADI

INFORMAN PENELITIAN

Page 140: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

124

Page 141: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

125

LAMPIRAN IV

MANUSKRIP

Page 142: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

126

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “ Akuntabilitas dan

Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa “

Penelitian ini dirumuskan dalam satu rumusan masalah yaitu :

Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES) “study kasus Desa Malimongeng

Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” ?

Nama : Muh.Guntur

Jabatan : Bendahara

Hari/Tanggal : Rabu 21 Oktober 2020

Pukul : 14:00-14:30

Wawancara : Online via whats app

Pertanyaan wawancara tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa

Lampiran I

Peneliti Apa dasar hukum dalam menyusun laporan APBDES?

Bapak Guntur Dasar hukum dalam penyusuan laporan realisasi

APBDES yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kami disini

sebagai pihak Pemerintah Desa sudah menerapakan

asas-asas, Akuntabel, Transparansi, dan Partisipatif.

Peneliti Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyusun

APBDES?

Bapak Guntur waktu yang diperlukan yaitu selambat-lambatnya 6

Page 143: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

127

(enam bulan) setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kami sebagai pengelola APBDES menyusun anggaran

pada bulan Oktober yang kemudian direalisasikan

pada bulan maret.

Peneliti Apakah Laporan APBDES dapat diselesaikan dengan

tepat waktu?

Bapak Guntur Alhamdulillah kami pihak pengelola APBDES sudah

menyelesaikan laporan realisasi anggaran dengan tepat

waktu dan realisasi anggaran juga selalu tepat

sasaran jadi kami kira tidak ada masalah ataupun

dalam menyusun laporan realisasi APBDES.

Pertanyaan Wawancara Tentang Transparansi

Lampiran II

Nama : Baharuddin, S.Ei

Jabatan :Sekertaris Desa

Hari/Tanggal : Kamis 08 Oktober 2020

Pukul : 10:00-11:00

Wawancara : Kantor Desa Malimongeng

Peneliti Apakah prinsip Transparansi sudah diterapkan dalam

memberikan informasi keuangan kepada masyarakat?

Page 144: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

128

Bapak Bahar Transparansi atau keterbukaan saya rasa itu sudah kami

terapkan di masyarakat dimana setelah menyusun

laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kami

memasang baleho yang menerangkan mengenai jumlah

anggaran yang akan digunakan dalam satu tahun,

sebelum pemasangan baleho juga kami sudah

musyawarahkan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Pemuda Desa, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD).

Peneliti Bagaimana cara bapak meyakinkan masyarakat laporan

realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa jauh dari

kecurangan?

Bapak Bahar Salah satu prinsip pelaksanaan APBDES partisipatif,

yang mengelola APBDES adalah Kepala Desa,

pelaksananya adalah Desa sedangkan yang

membangun adalah masyarakat, selain itu Sekertaris

Desa juga menambahkan bahwa masyarakat juga

terlibat dalam pelaksanaan,dan masayarakat juga

terlibat dalam mendengarkan proses pelaporan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ).

Peneliti Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap informasi

keuangan yang dilaporkan pemerintah desa?

Bapak Bahar Salah satu prinsip pelaksanaan APBDES partisipatif,

yang mengelola APBDES adalah Kepala Desa,

pelaksananya adalah Desa sedangkan yang

Page 145: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

129

membangun adalah masyarakat, selain itu Sekertaris

Desa juga menambahkan bahwa masyarakat juga

terlibat dalam pelaksanaan,dan masayarakat juga

terlibat dalam mendengarkan proses pelaporan Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ).

Pertanyaan Wawancara Tentang Pertanggungjawaban

Lampiran III

Nama : Asdar

Jabatan : kepala Desa

Hari/Tanggal : Senin 26 Oktober 2020

Pukul : 10:00-11:00

Wawancara : Kantor Desa Malimongeng

Peneliti Perencanaan Apa dasar hukum dalam merencanakan

APBDES?

Pak Asdar Dasar hukum dalam perencanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDES) di Desa Malimongeng ini

adalah Permendagri Nomor 20 Tahun

2018. Dan saya rasa juga semua

pemerintah desa mengacu pada

permendagri ini. Khusunya kami disini

Page 146: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

130

mengacu pada permendagri ini miulai

dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pelaporan, sampai

Pertanggungjawaban itu kami laksanakan

sesuai yang tertera dalam Permendagri

tersebut.

Peneliti Siapa saja yang terlibat dalam

penyusunan APBDES ?

Pak Asdar Dalam menyusun rencana Anggaran

Pendapatan Belanja Desa kami di

bantu oleh perangkat Desa yaitu

Sekretaris Desa, Bendahara Desa,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

dan Tokoh Masyarakat. Saya

sebagai Kepala Desa membahas

Perencanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDES)

dan Mempertanggungjawabkan APBDES

bersama Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), Sekretaris Desa menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

Desa) dan Dokumen Pelaksana

Anggaran sedangkan Bendahara

membuat LPJ. Jadi dalam perencanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Page 147: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

131

(APBDES) ini kami diskusikan

bersama dengan perangkat desa.

Peneliti Berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari

awal perencanaan sampai akhir

perencanaan ?

Pak Asdar Waktu yang diperlukan dari awal sampai

akhir perencanaan yaitu selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan yang

kemudian kami realisasikan anggaran

nya pada bulan maret tahun berikutnya.

Pelaksanaan

Peneliti Apakah sudah sesuai antara

perencanaan dan penggunaan

anggaran?

Pak Asdar sebagai pelaksana pemerintahan kami

selalu melaksanakan semua rencana

yang sudah kami tetapkan sebelumnya

begitupun dengan anggaran yang kami

anggarkan itu kami realisasikan dan kami

pergunakan sebagaimana mestinya

walaupun ada beberapa yang tidak

terlaksana secara otomatis Silpa (sisa

lebih penggunaan anggaran).

Peneliti Apakah penggunaan anggaran pada

suatu pelaksanaan selalu dipublikasikan

Page 148: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

132

kepada masyarakat sebagai bentuk

transparansi pemerintah desa?

Pak Asdar pelaksanaan penggunaan anggaran kami

publikasikan dalam bentuk baleho yang

kami pasang didepan Kantor Desa dan di

depan Mesjid Raya. Kemudian ada

musyawarah setiap januari tahun berjalan

setelah lewat tahunnya kami undang

masyarakat bersama BPD, Tokoh

Agama, Tokoh Pemuda untuk

mendengarkan pelaporan penggunaan

anggaranAPBDES tahun sebelumnya.

Penatausahaan

Peneliti

Bagaimana penatausahaan dalam

pengelolaan APBDES?

Pak Asdar

Penatausahaan Anggaran Pendapatan

Belanja Desa (APBDES) itu dilaksanakan

perbulan apa yang berjalan dalam bulan

itu dilaporkan setiap bula.setiap

pengeluaran dan penerimaan kami catat

melalui bendahara desa, melalui Bank

dan buku kas

Pelaporan

Peneliti

Bagaimana bentuk pelaporan APBDES?

Page 149: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

133

Pak Asdar Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja

Desa (APBDES) kami lakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

melalui dua tahap yaitu: laporan semester

pertama saya sampaikan kepada Bupati

paling lambat akhir bulan juli tahun

berjalan, kemudian laporan semester

kedua saya laporkan kepada Bupati

paling lambat akhir bulan januari tahun

berikutnya.

Pertanggung Jawaban

Peneliti

Bagaimana mekanisme pertanggung

jawaban APBDES?

Pak Asdar

Mekanismenya sama dengan bentuk

pelaporan APBDES yaitu dilaporkan

dalam dua semester di mana semester

pertama disampaikan pada akhir bulan

Juli tahun anggaran berjalan dan

semester kedua disampaikan pada akhir

bulan Januari tahun berikutnya.

Peneliti

Apakah laporan pertanggungjawaban

APBDES dipublikasikan kepada

masyarakat sebagai wujud transparansi

pemerintah desa?

Pak Asdar Iya, kami selalu mempublikasikan semua

Page 150: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

134

bentuk kegiatan yang telah kami

lakasanakan pada tahun berjalan.

Pertanyaan Wawancara Akuntabilitas dan Transparansi kepada

Masyarakat

Lampiran IV

Akuntabilitas

Peneliti Bagaimana menurut nda tentang

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam

mengelola APBDES ?

Informan 1 Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam

mengelola APBDES belum bisa dikatakan

akuntabel karena dapat dilihat dari laporan

pertanggungjawaban yaitu mulai dari

perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan,

sampai pelaporan belum terlihat secara

keseluruhan dalam hal pembangunan dan

pembiayaan masyarakat, dapat juga dilihat

dari banyaknya perencanaan yang belum

terklaksana secara keseluruhan

Peneliti Apakah menurut Anda Pemerintah Desa

sudah akuntabel dalam mengelola

APBDES?

Page 151: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

135

Informan 1 menurut saya itu belum akuntabel dalam

mengelola APBDES karena dilihat dari

sistem pertanggungjawaban aparat desa

mulai dari perencanaan dan pelaksanaan

nya itu belum terealisasi secara

keseluruhan. Dimana pelaksanaan belanja

desa di Desa Malimongeng ini belum

terlaksana secara keseluruhan hal ini

disebabkan karena lambatnya anggaran

yang diminta oleh aparat desa belum

dicairkan oleh Kepala Daerah sehingga

menghambat proses pembangunan di Desa

Malimongeng ini

Transparansi

Peneliti Apakah menurut Anda Pemerintah Desa

sudah Transparansi dalam mengelola

APBDES?

Informan 2 Pemerintah Desa Malimongeng sudah

transparan dalam mengelola APBDES

karena beberapa program yang ada di desa

ini sudah banyak yang terlaksana seperti

perbaikan jalan dan pembangunan saluran

drainase, selain itu saya sebagai salah satu

masyrakat Desa Malimongeng juga turut

serta dalam pertemuan untuk

Page 152: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

136

mendengarkan pelaporan APBDES oleh

Pemerintah Desa.

Peneliti Bagaimana Anda bisa yakin bahwa

Pemerintah Desa sudah transparan dalam

mengelola APBDES?

Informan 2 bagaimana saya bisa yakin dengan

transparansi Pemerintah Desa yaitu degan

adanya perbaikan jalan dan perbaikan

saluran drainase serta keterlibatan

masyarakat dalam pelaporan itu sudah

memberikan bukti bahwa Pemerintah Desa

Malimongeng ini sudah transparan dalam

mengelola APBDES. Selain itu yang terlibat

dalam pembangunan jalan juga adalah

masyarakat jadi saya fikir itu sudah

meyakinkan kami disini sebagai masyarakat

mengenai transparansi Pemerintah Desa”.

Page 153: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

137

LAMPIRAN V

PERSURATAN

Page 154: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

138

Page 155: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

139

Page 156: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

140

Page 157: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

141

Page 158: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

142

Page 159: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

143

Page 160: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

144

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI

Page 161: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

145

Kantor Desa Malimongeng

Page 162: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

146

Page 163: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

147

Page 164: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

148

Page 165: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

149

Page 166: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

150

Page 167: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

151

Page 168: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

152

Page 169: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

153

Page 170: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

154

Page 171: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …

155

BIOGRAFI PENULIS

NURLIDIANA nama panggilan Diana/Diah lahir di Bone pada

tanggal 06 Februari 1997 dari pasangan suami istri Bapak

Irwan dan Ibu Onro. Peneliti adalah anak pertama dari tiga

bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa

Penanggoosi Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka

Timur. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 1Iwoimea Jaya masuk

pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, SMPN 1 Aere masuk pada tahun

2010 dan lulus pada tahun 2013, SMAN 1 Lambandia masuk pada tahun 2013

dan lulus pada tahun 2016, dan mulai tahun 2016 mengikuti progran S1

Akuntansi kampus Universitan Muhammadiyah Makassar sampai dengan

sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini masih terdaftar sebagai

mahasiswi program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.