akuntansi belanja – dana-dana pemerintah

Download AKUNTANSI BELANJA –   DANA-DANA PEMERINTAH

Post on 13-Feb-2015

62 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AKUNTANSI BELANJA – DANA-DANA PEMERINTAH

TRANSCRIPT

AKUNTANSI BELANJA DANA-DANA PEMERINTAH

DEFINISI DAN PENGAKUAN BELANJA Sebagaimana disebutkan sebelumnya, belanja didefinisikan dalam akuntansi dana pemerintahan sebagai semua penurunan dalam aset bersih dana untuk operasi lancar, belanja modal, atau pelunasan hutang kecuali yang timbul dari tranfer ke dana-dana lainnya. Hanya pertukaran seperti hasil transaksi pembiayaan antardana dalam pengakuan belanja dana yang bukan merupakan belanja pemerintah secara keseluruhan. GASB Codification, menyatakan bahwa : Fokus pengukuran atas akuntansi dana pemerintahan berdasarkan pada belanja penurunan dalam sumber keuangan bersih- daripada beban. Codification tersebut mengobservasi bahwa sebagian besar belanja dan transfer keluar merupakan secara objektif dapat diukur dan seharusnya dicatat ketika kewajiban dana terkait terjadi. Tegasnya, ini memberikan agar: Belanja seharusnya diakui dalam periode akuntansi ketika kewajiban dana terjadi, jika dapat diukur, kecuali untuk bunga (dan pokoknya) yang belum jatuh tempo pada kewajiban jangka panjang, yang seharusnya diakui ketika jatuh tempo. Codification tersebut juga menetapkan bahwa belanja pokok dan bunga pada kewajiban jangka panjang biasanya tidak diakrualkan pada akhir tahun : Pengecualian utama pada aturan umum belanja akrual berhubungan dengan pokok dan bunga yang belum jatuh tempo pada kewajiban hutang jangka panjang. Sumber keuangan biasanya diapropiasikan dalam dana lain untuk transfer ke dana pelunasan hutang pada periode ketika pokok dan bunga hutang yang jatuh tempo harus dibayar. Besarannya itu bukan kewajiban lancar dari dana pelunasan hutang ketika pelunasannya tidak membutuhkan belanja dari aset dana yang tersedia. Kemudian, belanja pelunasan pokok GLTL dan belanja bunga terkait biasanya dicatat ketika pokok dan bunga tersebut jatuh tempo dan harus dibayar daripada diakrualkan pada akhir tahun. Tetapi, Codification menyusun 4 keadaan dimana pemerintah pusat dan daerah (SGLs) diijinkan untuk mengakrualkan belanja pelunasan hutang GLTL. Codification menyatakan bahwa : Di lain pihak, jika sumber dana pelunasan hutang (yang didedikasikan) telah disediakan selama tahun berjalan untuk pembayaran pokok dan bunga jatuh tempo sebelumnya (tidak lebih dari 1 bulan) di tahun berikutnya, belanja dan kewajiban terkait boleh diakui dalam dana pelunasan hutang (dan jumlah pokok hutang dikeluarkan dari akun kewajiban jangka panjang). Selanjutnya, Codification tersebut menyediakan 2 alternatif pengakuan belanja lainnya :

1

1. Item-item persediaan (contohnya, material dan perlengkapan) boleh dianggap sebagai belanja baik ketika pembelian (metode pembelian) atau ketika digunakan (metode konsumsi), tetapi jumlah signifikan persediaan seharusnya dilaporkan dalam neraca. 2. Belanja untuk asuransi dan jasa serupa yang melebihi satu periode akuntansi (pembayaran dimuka) tidak perlu dialokasikan antara periode akuntansi, tetapi boleh dicatat sebagai belanja pada periode perolehan.

Belanja Pengeluaran Modal (Capital Outlay) Akuntansi untuk belanja pengeluaran modal yang secara tipikal dibiayai dari dana umum dan dana pendapatan khusus seperti untuk peralatan, mesin, dan kendaraan - Satu tipe tambahan dari transaksi pengeluaran modal yang dapat dicatat dalam dana umum dan dana pendapatan khusus- perolehan aset modal dengan leasing modal (leasing modal) dibahas dan diilustrasikan pada makalah ini. Sebagian besar belanja pengeluaran modal pemerintahan umum utama biasanya dicatat melalui dana proyek modal, meskipun banyak setidaknya sebagian dibiayai oleh transfer antardana dari dana umum atau dana pendapatan khusus.

Belanja Pelunasan Hutang Belanja pelunasan hutang GLTD (general long term debt) utamanya diakui ketika jatuh tempo karena sebagian besar pajak pemerintah pusat dan daerah (SLGs) berhubungan dengan pajak properti dan anggaran pada basis ketika jatuh tempo. Kemudian, apropiasi untuk belanja pokok dan bunga GLTL setara dengan pembayaran yang dilakukan selama tahun tersebut, tanpa memperhatikan akrual apapun pada akhir tahun. Pengizinan pemerintah dalam menghitung dan melaporkan untuk tujuan GAAP pada basis dimana anggaran dipersiapkan untuk menghindari perbedaan signifikan anggaran GAAP yang akan telah dijelaskan dan direkonsiliasikan dalam hampir setiap laporan keuangan dana pemerintah. Ada juga alasan praktis dan teoritis lain untuk pendekatan ketika jatuh tempo ini. Sebagian besar pelunasan hutang GLTL dipertanggungjawabkan melalui dana pembiayaan hutang, meskipun: 1. Pelunasan hutang leasing modal (capital lease) mungkin dipertanggungjawabkan dalam dana umum dan dana pendapatan khusus. 2. Sumber daya keuangan mungkin ditransfer dari dana umum dan dana pendapatan khusus untuk membiayai pembayaran pelunasan hutang yang dipertanggungjawabkan dalam dana pelunasan hutang.

Belanja Intern Pemerintah Pemerintah pusat, pada khususnya, sering membuat belanja intern pemerintah yakni dalam pembagian pendapatan negara, hibah, dan program bantuan keuangan lain bagi desa, kota, distrik, dan pemerintah daerah lainnya. Pajak bahan bakar negara mungkin dapat dibagi dengan kota dan desa, sebagai contoh, dan hibah program dan bantuan lainnya mungkin

2

disediakan untuk sekolah distrik dalam negara. Klasifikasi belanja intern pemerintah mengisyaratkan bahwa merupakan belanja tingkat pemerintah pusat ini bukan untuk barang dan jasa pada level tersebut, tetapi merupakan pembayaran untuk pemerintah daerah untuk membiayai belanja tingkat daerah.

Belanja operasi lancar Seluruh belanja dana pemerintah selain untuk pengeluaran modal, pelunasan hutang, atau tujuan intern pemerintah diarahkan untuk sebagai belanja operasi sekarang atau sederhananya belanja operasional. Pembayaran gaji dan biaya pegawai terkait merupakan belanja operasi lancar terbesar bagi kebanyakan pemerintah pusat dan daerah. Memang, pembayaran gaji dan biaya terkait sering berkomposisi 65% - 75% dari belanja dana umum dan dana pendapatan khusus dari kota - kota, desa - desa dan pemerintah daerah lainnya dan 75% - 85% dari belanja sistem sekolah umum dari tipe dana ini. Oleh karena itu, prosedur akuntansi untuk belanja jasa pegawai didiskusikan pada makalah ini.

Persediaan dan Pembayaran Dimuka GASB mengizinkan persediaan dan pembayaran dimuka dibebankan sebagai belanja segera karena dari perspektif kas atau yang dapat dikonversi ke kas item demikian bukanlah sumber keuangan yang tersedia untuk belanja keuangan masa depan. Pada intinya, alternatif tersebut mengizinkan pemerintah yang ingin melakukan untuk mengikuti sebuah konsep aset cepat dari working capital dalam akuntansi untuk saldo dana dan perubahan dalam posisi keuangan dana. Juga, banyak pemerintah membuat apropiasi sesuai jangka waktu persediaan untuk diperoleh atau asuransi untuk dibeli selama satu tahun fiskal. Pengizinan mereka untuk melaporkan item tersebut dalam basis anggaran di Laporan Penerimaan, Belanja, Dan Perubahan Saldo Dana dana pemerintah menghindari konflik potensial antara prosedur akuntansi anggaran dan prinsip-pronsip akuntansi berterima umum (GAAP) yang akan telah dijelaskan dan direkonsiliasikan dalam catatan laporan keuangan. Prosedur akuntansi persediaan dana pemerintah dan pembayaran dimuka selanjutnya dibahas dan diilustrasikan nanti pada makalah ini.

PENGENDALIAN AKUNTANSI BELANJA Sistem akuntansi merupakan alat yang kuat untuk mengendalikan legalitas dan efisiensi belanja. Meskipun peran sesungguhnya adalah keuangan, system akuntansi mungkin juga digunakan untuk mencatat dan melaporkan dana kuantitatif dari semua jenis. Tentu saja, data statistik yang harus diestimasi dan diakumulasi untuk merencanakan dan mengendalikan secara virtual semua operasi pemerintah digunakan terbaik bersama dengan data finansial, dan secara berkala kedua jenis data dapat diakumulasikan secara simultan. Sistem akuntansi juga menjalankan peran penting manajerial dalam mengenai masalah dan kontrol berikut ini:

3

Penyalahgunaan aset Belanja ilegal Pengeluaran berlebihan dari apropriasi Pengeluaran untuk tujuan ilegal

Penggunaan metode dan prosedur yang tidak tepat Belanja yang tidak bijaksana atau tidak sesuai. Alokasi dan allotment dari aproproasi.

PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA Belanja diklasifikasikan dan diberi kode selama tahap preaudit dari proses pengendalian belanja. Preaudit terdiri dari transaksi transaksi yang disetujui sebelum transksi tersebut terjadi, dalam hal pesanan pembelian encumbrances, atau sebelum transksi tersebut dicatat, dalam hal belanja. Tujuan dari preaudit belanja adalah untuk mengendalikan metode dan prosedur yang dilibatkan dalam proses belanja, sama halnya untuk untuk mencegah belanja ilegal. Kebanyakan unit pemerintahan menggunakan beberapa bentuk sistem voucher, yang menghendaki bahwa semua pengeluaran diotorisasi oleh sebuah voucher yang disetujui. Voucher tersebut mendasari sebuah skema dari tahap-tahap yang harus dilaksanakan dalam meyakinkan bahwa prosedur yang sesuai telah diikuti dalam proses permintaan, pembelian, penerimaan, dan invoice yang disetujui untuk pembayaran. Seluruh belanja dana pemerintahapakah operasi lancar, pengeluaran modal, pelunasan hutang, atau intern pemerintahseharusnya dikendalikan secara tepat melalui proses voucher dan preaudit dan termasuk dalam ruang lingkup postaudit. Karena kebanyakan prosedur akuntansi untuk pengeluaran modal dan belanja pelunasan hutang dibahas dalam makalah dana proyek modal dan dana pelunasan hutang, dalam makalah ini fokus utama pada akuntansi untuk belanjabelanja operasi lancar. Sisa bagian ini membahas akuntansi untuk jasa pegawai, material dan perlengkapan dan jasa-jasa dan biaya-biaya lainnya.

Jasa Pegawai Tahap dalam akuntansi untuk jasa pegawai adalah (1) memastikan apakah orang itu adalah pegawai jujur, (2) menentukan tingkat gaji, (3) menetapkan jumlah yang didapat oleh pegawai, (4) mencatat pembayaran yang dibuat untuk pegawai, (5) membeba