Akuntansi Dana bagi Sektor PublikOlehAdmin KeuLSM / Jumat 20 Desember 2013 / Tanggapi?Organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana (fund accounting) untuk mengontrol dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya (restricted fund) sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yang ada.Organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik.Sumber dana keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan, dalam arti, dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dan pihak eksternal yang merupakan penyedia dana.Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang spesifik. Dengan latar belakang seperti itu, perusahaan swasta dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan apapun, yang penting bagi mereka adalah adanya laba. Berbeda dengan organisasi sektor publik dimana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu.Misalkan pemerintah menerima pinjaman dari World Bank (Bank Dunia) sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan. Maka, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menggunakan dana Rp 10 miliar tersebut untuk pembangunan jembatan dan jalan.Contoh lain sebuah institusi pendidikan mengandalkan dananya dari para alumninya. Dalam memberikan sumbangan, para alumni tersebut menghendaki tujuan-tujuan tertentu. Ada yang meberi sumbangan untuk keperluan pembangunan perpustakaan, ada pula yang meberi sumbangan khusus untuk beasiswa.Secara umum, sangat lazim jika dari keseluruhan dana yang dipunyai organisasi sektor publik, masing-masing mempunyai tujuan tersendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor aksternal (pembatasan eksternal), faktor internal (perencanaan manajemen), maupun karena peraturan.Adanya keterbatasan penggunaan dana memberikan implikasi akan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak penyedia dana (donatur). Oleh sebab itu, organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah menggunakan akuntansi dana (fund accounting) untuk mengontrol dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya (restricted fund) tersebut sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yang ada.Persamaan Akuntansi DanaDalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi sebagai berikutAKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANAPersamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupaAKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITASDi sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukan adanya kepemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor publik.Basis Akuntansi dan Fokus PengukuranDalam akuntansi dana, dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran (measurement focus). Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Contoh, bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang substantif. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi diakui hanya kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain.Contoh, kalau basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannnya juga atas kas saja, sehingga implikasinya hanya kativa lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. Perubahan dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui. Misalkan sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek adalah:Belanja Kendaraan 200.000.000 Kas 200.000.000Dengan cara tersebut, pemerintah tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di Laporan Pendapatan dan Belanja Dana (Funds Statement or Revenues and Expenditure) atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Dampaknya, kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana (fund balance).Jika suatu entitas mengadopsi basis akrual penuh seperti diharuskan untuk perusahaan, maka fokus pengukurannya biasanya meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar. Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Misalnya sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis akrual penuh adalah:Kendaraan 200.000.000 Kas 200.000.000Di banyak lingkungan pemerintahan, basis akuntansi dan fokus pengukuran menjadi permasalahan tersendiri muncul karena banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. Dalam konteks tersebut, dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas yang akan menghasilkan informasi yang bersifat jangka pendek. Permasalahan muncul karena entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang (aktiva tetap dan utang jangka panjang). Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan seperti itu, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang dimodifikasi (cash modified basis).Dengan basis kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 200 juta akan dicatat dalam dua kali penjurnalan, yaitu: Belanja Kendaraan 200.000.000 Kas 200.000.000 Kendaraan 200.000.000 Ekuitas Dana 200.000.000Jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang.Terlepas dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan kewajiban jangka panjang di neraca dananya, entitas tersebut harus melakukan kontrol akuntansi atas aktiva dan kewajiban tersebut. Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu dengan semua sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan tidak hanya ingin tahu atas aktiva dan kewajiban yang ada di neraca saja. Oleh karena itu, entitas wajib membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan kewajiban serta memasukkan dalam laporan keuangan suatu skedul yang tidak hanya menyatakan mengenai aktiva dan kewajiban tersebut namun juga menunjukkan perubahannya dalam tahun tersebut.Disarikan dari buku: Akuntansi Sektor Publik, penulis: Deddi Nordiawan, halaman: 97-102.Artikel Terkait: Klasifikasi Neraca dalam Laporan Keuangan Akuntansi Dana (Fund Accounting) NGO Standar Akuntansi untuk Sektor Publik Apa itu Neraca? Jenis-jenis Sistem Pembukuan Akuntansi Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual (Accrual Basis) Perbedaan & Persamaan Sektor Publik dan Sektor Komersial Apa Tujuan Pelaporan Arus Kas?- See more at: http://keuanganlsm.com/akuntansi-dana-bagi-sektor-publik/#sthash.roZ6k132.dpuf

Akuntansi Dana (Fund Accounting) NGOOlehAdmin / Selasa 12 Februari 2013 / 5 TanggapanTiga kategori aktiva bersih yang di definisikan adalah: Tidak Terikat, Terikat Sementara dan Terikat Permanen. Aktiva yang memiliki katakeristik batasan yang sama, digabungkan dan dicatat ke dalam satu kategori, kecuali donor meminta adanya penyajian khusus.

Konsep akuntansi di mana aktiva dipisah-pisahkan berdasar masing-masing sumberApa sih Akuntansi Dana (Fund Accounting) bagi NGO itu?Akuntansi Dana adalah sebuah konsep akuntansi di mana aktiva dipisah-pisahkan berdasar masing-masing sumber dan peruntukkan dana. Karena dalam penyajian laporan keuangan, organisasi nirlaba harus mengidentifikasi kategori batasan penggunaan dana yang diberikan oleh donor, oleh karenanya organisasi mengadopsi akuntansi dana.Tiga kategori aktiva bersih yang di definisikan adalah: Tidak Terikat, Terikat Sementara dan Terikat Permanen. Aktiva yang memiliki katakeristik batasan yang sama, digabungkan dan dicatat ke dalam satu kategori, kecuali donor meminta adanya penyajian khusus.Organisasi nirlaba dapat saja menerima berbagai sumbangan, donasi maupun hibah yang masing-masing mempunyai batasan tersendiri. Jika dimungkinkan untuk menyusun catatan terpisah atas masing-masing dana, maka pilihan tersebut bisa dilakukan.Kategori DanaOrganisasi nirlaba dapat saja menerima berbagai sumbangan, donasi maupun hibah yang masing-masing mempunyai batasan tersendiri. Jika dimungkinkan untuk menyusun catatan terpisah atas masing-masing dana, maka pilihan tersebut bisa dilakukan. Salah satu pertimbangan kenapa pilihan ini digunakan adalah ukuran besarnya dana yang diterima dan dikelola.Namun secara umum, untuk menyederhanakan pencatatan, kategori dana yang digunakan oleh organisasi nirlaba adalah: Dana Terikat dan Dana Tidak Terikat.Dana Tidak Terikat. Dana ini tidak memiliki batasan penggunaan, dan organisasi dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan-tujuan organisasi.Dana Terikat. Batasan atau ikatan sementara dari penyumbang dapat membuat dana dapat digunakan pada periode yang akan datang atau setelah tanggal tertentu (ikatan waktu), atau dana dapat digunakan untuk tujuan tertentu (ikatan tujuan), atau keduanya.- See more at: http://keuanganlsm.com/akuntansi-dana-fund-accounting-ngo/#sthash.YgTTwq3E.dpuf

PERKEMBANGAN dan ORGANISASI LSM; AKUNTANSI LSMPEMBAHASAN PERKEMBANGAN dan ORGANISASI LSM

2.1 Paradigma Pembangunan dan Pertumbuhan Organisasi di MasyarakatPengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Pembangunan dimasa Orde Baru yang dilaksanakan dengan pendekatantop-downdan sistem sentralitis terbukti tidak berhasil baik di bidang sosial maupun politik meskipun dibidang ekonomi cukup menggembirakan. Implementasi pendekatan dan sistem pembangunan tersebut lebih memobilisasi masyarakat dalam pembangunan, bukan partisipasi. Oleh karena itu, mesyarakat semakin bergantung pada input pemerintah sehingga membuat masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif.Secara politik, dengan peendekatantop-downdan sistem sentralisasi tersebut, hak-hak masyarakat terserap kepentingan pemerintah. Pemikiran kritis dari masyatrakat sebagai pengendali, kebijakan pemerintah diharapkan tidak muncul. Dampak negatif kebijakan tersebut adalah memudarnya sejumlah lembaga tradisional dan intrevensi pemerintah yang terlalu jauh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.Reaksi terhadap pendekatan pembangunan tersebut adalah munculnya diskusi tentangCivil Societydi kalangan perguruang tinggi maupun organisasi non pemerintah (LSM). WacanaCivil Societyini tampaknya mendorong para penyelenggara negara untuk menerapkan pendekatan baru, yaitu kebijakan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan rakyat, terutama demokratisasi dan hak asasi manusia. Berbagai seminar, semiloka, danWorkshoopdilaksanakan oleh berbagai pihak untuk memutuskan model pembangunan yang berbasis konsepCivil Societytersebut.Terkait dengan wacanaCivil Society,pemikiran bangsa yang demokratis dimulai dari bawah atau dari masyarakatAkar Rumput. Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakatAkar Rumputtersebut telah melaksanakan praktek-praktek demokrasi yang benar. Dengan demikian, apabila bangsa Indonesia menghendaki terwujutnya pembangunan demokrasi, maka pembelajaran kembali tentang kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakatAkar Rumputperlu dilakukan.Secara teoritis, konsep pembangunan memiliki banyak definisi, pendekatan, dan pergeseran makna. Pendekatan Economic Well Being, pendekatan Minimum Acceptable Standard of Living, serta pendekatan yang disesuaikan dengan nilai yang dianut oleh para politisi dan cendikiawan suatu negara pada waktu tertentu merupakan ragam pendekataan yang ada (Efendi, 1989). Namun semua pendeekatan tersebut gagal menghasilkan kondisi yang dicita-citakan. Penyebabnya adalah orientasi pencapaian hasil, dalam waktu sesingkat-singkatnya, kurang mengutamakan pada proses, serta orientasi kepemimpinan publik dan manajemen pelayanan publik yang tidak beerorientasi kepada rakyat.Dari sekian banyak kelemahan paraadigma pertumbuhan, pengabaian aspirasi rakyat merupakan kelemahan dasar. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai diharapkan menetes perlahan-lahan kebawah. Namun hasil nyatanya adalah ketimpangan (Efendi, 1989). Sejak awal tahun 1970-an, daftar kelemahan paradigma pertumbuhan telah dirinci oleh para ahli politik ekonomi, dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan hanyalah bagian dari pembangunan. Pembangunan harus berarti pemenuhan kebutuhan pokok, seperti kesempatan kerja dan berusaha, pemberantasannkelaparan dan kekurangan gizi, pemeliharaan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan perumahan. Oleh karena itu, negara-negara berkembang merekonendasikan untuk mengeser paradigma pembangunannya ke Paradigma Basic Needs. Paradigma pembangunan model ini, memang lebih berorientasi pada kebutuhan pokok, padat karya, bersekala kecil, bertumpu pada sumber regional, berpusat pada desa dan teknologi tepat guna.Pertumbuhan baru dinilai berhasil apabila hubungan antara manusia dengan sumber-sumber tersebut menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Peran pemerintah tidak boleh lagi dominan. Pemerintah tidak boleh lagi berperan sebagai pemborong yang aktif memupuk modal, sehingga semua perencanaan dan kebijakan berasal dari bawah ke atas.Sebaliknya, pemerintah haarus berperan sebagaienablerataufasilitatordalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama hidup, bekerja dan belajar, serta mendorong masyarakat kearah kemajuan dengan memberi contoh. Perencanaan dan pembuatan kebijakan tidak lagi bersifattop-downatauBottom-up,tetapi bersifatTransactive planning,yaitu perencanaan pembangunan dilakukan melalui kebijakan yang demokratis, dimana birokrasi melaksanaakan perencanaan itu bersama-sama rakyat dan manajemen dipraktikkan dengan cara partisipatif.Pada kenyataannya, Indonesia masih dalam tahap menujutransactive planing,di mana di era otonomi ini partisipasi masyarakat mulai mendapatkan tempat dalam arti yang sebenarnya. Ketika masih menggunakan pendekatantop-down,masyarakat sulit untuk mengespresikan pedapatnya sehingga pertumbuhan organisasi masyarakat tidak berkembang. Sedangkan pada pendekatanbottom-up, partisipasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengambilan kebijakan, sehingga pertumbuhan organisasi dalam masyarakat semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kesadaraan politik masyarakat tentang kontribusi terhadap pembangunan.

2.2 Filosofi Lahirnya KonsepCivil SocietyCivil Society merupakan sebuah konsep yang luar biasa yang mempunyai karakter ambiguitas atau elastisitas, sehingga aplikasinya harus didahukui dengan pendefinisian konsep tersebut. Sering kali dengan cara yang mudah, Civil Society di anggap sebagai sektor ketiga yang berbeda dengan pemerintah atau perusahaan. Menurut pandanggan ini, Civil Society menunjuk pada sifat dasar intermediary institutions atau lembaga perantara seperti asosiasi profesi, kelompok religius, kelompok buruh, serta organisasi advokasi masyarakat dimana beragamnya masyarakat akan meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan demokratis. Namun, definisi tersebut belum memecahkan definisi ideal dari Civil Society. Pers yang independen, merupakan elemen dasar dalam Civil Society. Namun, terikat dengan hal tersebut, kebanyakan surat kabar dan stasiun TV berjalan sebagai bisnis dan mencari keuntungan. Jadi pemilihan bagian Civil Society atau Sektor Ketiga dengan bagian dunia komersial perlu ditampakkan. Permasalahan kedua terkait dengan konsep Civil Society adalah apakah tujuan dan deskripsi yang tepat tentang sektor ketiga organisasi masyarakat. Apakah konsep Civil Society terkait dengan nilai komitmen pada demokrasi dan nilai kesetaraan bagi seluruh masyarakat di mata hukum atau, pertanyaan yang lebih sulit dari pada nilai: Apakah idealitas Civil Society akan konsisten dengan subtansi subsidi negara dalam jumlah yang besar keorganisasi tersebut, apakah ada tipe dari Civil Society antara Amerika dan Eropa (atau Prancis, Swedia, dan Jerman).2.2.1 KonsepCivil Societydi Negara BaratDi Dunia Barat, pendefinisian Civil Society sangat beragam. David Held, pakar sosiologi mendefinisikan Civil Society sebagai kumpulan karakter yang berada dalam bidang kehidupan sosial di dunia domestik, lingkunagan ekonomi, aktivitas budaya, dan interaksi politik yang di atur oleh pihak swasta atau sukarela antara individu dan kelompok di luar kendali negara. Beberapa ahli menyatakan bahwa sejumlah Civil Society yang terkait dengan interaksi secara politis tidak bisa terbagi, bahkan bersifat khusus. Jurgen Habermas menyebut sebagai lingkungan publik. Kedua, definisi politis yang secara normatifoverlappingdalam kerangka sosiologis, menyatakan bahwa lingkungan publik harus diperkuat pembiayaannya. Pandangan ini secara konservatif, mempunyai penekanan pada aspek legalitas, kepemilikan privat, pasar, dan kelompok kepentingan. Dengan pemberdayaan kelompok, dugaan atau keegoisan elit atas dasar dapat dicegah. Definisi ketiga adalah definisi klasik, St. Augustine menggambarkan Civil Society sebagai kkumpulan orang yang mempunyai pengakuan umum tentang hak dan kepentinagan suatu komunitas.Di negara demokratis, yang modern, sebuah budaya politik atau ciri kepribadian yang jelas sangat dibutuhkan keberadaannya. Terkait dengan hal ini, orientasi atau kondisi lain, yang secara hipotesis akan dibutuhkan untuk menghasilkan Civility telah dikembangkan. Masyarakat modern membutuhkan:1.Pertimbangan homogenitas budaya.2.Hubungan yang ramah dan terpercaya antar anggota masyarakat.3.Kesadaran politik.4.Asumsi realisasi nilai moral suci yang tergantung sebagian pada kinerja moral politik.5.Politik yang tidak dapat hanya berputar pada kisah masa lalu terikat kejayaan, penderitaan, perjuangan, dan cita-cita saat ini.6.Sudah terjalin prinsip pada gagasan akuntabilitas, yaitu sebuah gagasan umum tentang Civility.7.Akuntabilitas telah dijalankan dengan dasar legalitasQuentin Skinneryang memperlihatkan kebagkitan Dunia Barat lima abad yang lalu.8.Civilitymemerlukan apa yang Sunil Khilnani sebut dengan legitimasi politik, a terrain upon which competing claims may be advanced and justtifiedApabila konsepcivilityBarat berstandar pada pendekatanbottom-up,maka konsep ini akan cenderung praktis. Gagasan ini dapat dikenali dari struktur masyarakat zaman sekarang, yang disebut Hegel, sebagai kehidupan sosial yang mundur dan perlu dibangun. Namun pada sisi lain struktur sosial ini tidak sempurna secara moral.2.3 KategoriCivil Society Organization Inti dari penafsiran definisi Civil Society adalah organisasi masyarakat yang independen, tidak menjadi bagian formal, sertastate apparatussebagai perwujudan dan atau pewadahan budaya dan hak masyarakat. Jadi masyarakat sipil dapat diklasifikasikan sebagaipopular organization(organisasi massa/rakyat),organisasi profesi(pers dan lain-lain),NGO/LSM, danorganisasi akar rumputyang berbasis pada ruang tertentu (spasial seperti RT, Desa, dan sebagainya). Secara umum komunitas diatas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitukomunitasfungsionaldan komunitasspasial.Komunitas fungsional ditandai dengan hubungan-hubungan sosial tanpa dibatasi oleh ruang, sementara komunitas spasial memiliki batas ruang yang jelas dan teradministrasi dengan ketat.2.3.1 Popular Organization (Organisasi Massa/Rakyat) Di Indonesia berbagai organisasi masyarakat atau organisasi rakyat lahir disepanjang dekade, di mana yang terbesar adalah Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama. Menurut UU No.8/1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), semua organisasi Kemasyarakatan harus melapor dan mendaftar pada DDN serta harus berazaskan Pancasila, karena dasar negara ini telah diputuskan sebagai satu-satunya azaz bagi organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial dan politik.2.3.2 Organisasi ProfesiOrganisasi profesi merupakan sekumpulan individu yang bergabung berdasarkan persamaan profesi. Keberadaan organisasi ini sangat banyak di Indonesia, seperti organisasi advokat, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia.2.3.3 NGO/LSMPengertian umum dari istilah NGO atau LSM pada dasarnya sama dengan pengertian umum lembaga sukarela, PVOs(Private Voluntary Organizations) atau ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang berasal dari triminologo PBB, yaitu NGO (Non Govermental Organization). Bank Dunia mendefinisikan NGO atau LSM sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau mengenai pengembangan masyarakat (Operational Directive14.70). dalam arti luas LSM dapat diterapkan pada organisasi nonprofit yang bebas dari pemerintah. LSM merupakan organisasi yang berbasis nilai yang secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. Jadi, prinsipalturismedanvoluntarismediterapkan sebagai definisi karakter kuncinya. Karakteristik khusus LSM dalam pengembangan visi dan misinya (Clark, 1995: 59-67) yaitu:1.Memfokuskan pada kebutuhan masyarakat bawah dan berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi dalam penyaluran informasi (bottom up) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).2.Membuka peluang bagi partisipasi kelompok sasaran dalam proses pencapaian tujuan program, yaitu kemajuan dan pemberdayaan.3.Memperkenalkan informasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah kelompok sasaran dengan biaya ringan dan mudah untuk diadaptasi, sesuai kondisi masyarakat kelompok sasaran tersebut.4.Skala program yang dilakukan LSM adalah skala kecil; hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan, pencapaian, dan ketepatan sasaran.5.Tingkat komitmen pada pimpinan maupun staf LSM untuk merealisasikan apa yang terjadi idealisme, baik visi maupun misi untuk memberdayakan dan membantu kelompok sasaran yang miskin sangatlah tinggi. Komitmen dan mitivasi inilah yang menjadi kekuatan pelaksanaan program.6.Skala operasinya kecil sehingga semua biaya operasinya transparan, efektif dan bebas dari kemungkinan tindakan korupsi.Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LSM diharapkan dapat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan politik (community empowerning), penguatan arus bawah dan penigkatan pendapatan ekonomi. Kinerja LSM ditandai dengan perubahan sosial, di mana mandat LSM adalah menciptakan kesadaran masyarakat sipil. Perubahan difokuskan kepada masyarakat, sebagai pelaku perubahan melalui penataan organisasi dan metodologi secara bersama. Sebagai contoh, timbulnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan daerah merupakan hal yang sangat penting. Keberadaan LSM ditandai dengan intensitas interaksi antar anggota LSM dengan anggota masyarakat secara langsung. Lembaga fungsional (LSM) ini memediasi atau menjembatani jarak antara masyarakat dengan struktur negara (di daerah), tetapi dengan catatan, tidak larut dalammainstreamnegara.2.3.4 Organisasi Akar Rumput (Grass Root) Akar rumput diciptakan untuk mengalih bahasakangrass rootske dalam kosa kata indonesia. Selain membuat kalimat tidak menjadi lebih jelas, pengertiangrass rootsitu sudah aktual di dalam ungkapan yang telah dikenal: lapisan bawah rakyat jelata. Jika orang biasa berada dalam organisasi dirujuk maka penggunaan ungkapan lapisan bawah atau kader lapisan bawah dilakukan. Jika rakyat biasa dirujuk, maka kata rakyat, rakyat jelata, atau rakyat kecil dapat digunakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), kata rakyat berarti penduduk suatu negara. Ungkapan rakyat jelata berarti rakyat biasa bukan bangsawan atau hartawan, yaitu orang kebanyakan dan ungkapan rakyat kecil berarti orang yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah. Organisasi akar rumput meliputi organisasi di masyarakat pedesaan atau masyarkaat pinggiran, termasuk organisasi berbasis sepasial seperti RT, RW, dan kelompok petani.2.4NGO Are The Heart of Civil Society Dalam pengertian yang luas, istilahnon goverment organizationatau LSM menunjuk pada organisasi yang :1.Tidak berbasis pemerintah.2.Tidak diciptakan untuk mencari keuntungan.Definisi luas LSM menjelaskan cakupan dan lebarnya jaringan organisasi tersebut secara struktural dan fungsional. Istilah luas ini menunjuk pada apakah sebuah organisasi atau bukan dari pada untuk apakah ini.Antusiasme masyarakat sipil merupakan sebuah daya, tarik tersendiri bagi LSM, di mana kelompok advokasi tersebut mencurahkan perhatiannya demi kepentingan publik, seperti dampak lingkungan, HAM, isu-isu perempuan, memonitor pemilu, dan anti korupsi. Namun demikian, merupakan sebuah kesalahan apabila menyamakan masyarakat dengan NGO atau LSM. Masyarakat sipil merupakan konsep yang luas, yang mencakup seluruh organisasi dan asosiasi yang berada di luar pemerintahan (termasuk partai politik) dan pasar. Berbagai kelompok kepentingan dapat disebut sebagai LSM advokasi, serikat buruh, asosiasi profesional, kamar dagang dan asosiasi etnis. Keragaman organisasi masyarakat ini menunjukkan bahwa banyak asosiasi yang tidak bertujuan memajukan agenda sosial dan politik secara khusus, seperti organisasi keagamaan, kelompok siswa, organisasi budaya, klub olahraga,dan kelompok informal masyarakat.2.5Perbedaan CSO dan NGO/LSM Istilah Civil Society Organization (CSO) menggambarkan organisasi pembangunan masyarakat yang bukan merupakan bagian dari pemerintah atau sektor bisnis. Di beberapa negara, CSO diartikan sebagai amal, organisasi sukarela swasta, organisasi sukarela dan (biasanya) NGO atau LSM. Ketiga model sektor itu, dapat di interpresentasikan sebagai gabungan pemerintah, pasar, dan warga negara. Pada prespektif ini, Civil Society merupakan sektor ketiga, disamping negara dan perusahaan pencari untung. Civil Society adalah organisasi suka rela yang didirikan oleh asosiasi individu formal dalam mengejar tujuan nonprofit, seperti gerakan sosial, badan keagamaan, organisasi perempuan dan pemuda, organisasi orang-orang pribumi, asosiasi profesional, dan persekutuan. Banyak CSO telah berada pada garis depan prinsip-prinsip advokasi keadilan sosial dan kesetaraan. Namun, ada pula organisasi dengan agenda dan nilai yang tidak sesuai dengan sistem internasional, dalam hal ini PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dalam prakteknya, Civil Society merupakan sebuah arena kolaborasi dan pendirian konfigurasi sesuai dengan sejarah pengaturan nasional. PBB mempunyai pandangan yang tuas tentang CSO, di mana NGO atau LSM merupakan bagian pentingnya. LSM telah lama berasosiasi dengan pelayanan yang dijanjikan dalam pengembangan barang atau jasa publik, dimana pemerintah dan pasar enggan atau tidak mampu menyediakannya. Beberapa fungsi CSO dapat dilakukan melalui aktivitas LSM seperti penelitian, analisis dan evaluasi proyek ppembangunan, program-program, dan tujuan. Dengan artikulasi secara proaktif pada kepentingan publik dan penciptaan kondisi yang kondusif, pembuatan kebijakan pembangunan dan promosi perubahan kebijakan ditujukan untuk pembangunan manusia berkelanjutan.2.6 Pelayanan Publik: Antara Birokrasi, Mekanisme Pasar, dan LSMDalam mekanisme birokrasi, setiap kelompok menyumbagkan tenaga untuk membentuk badan hukum yang akan menjembatani hubungan dengan memberikan kompensasi secara adil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Sumber kelemahan birokrasi adalah tren untuk menghasilkan ketimpangan kekuasaan dan memberi priveleges kepada kelompok tertentu dalam masyarakat.2.7 Ciri-ciri LSMMenurut Salamon dan Anheier definisi LSM adalah sbb:1.Formal, yaitu secara organisasi bersifat permanen serta mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur.2.Swasta, yaitu kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah.3.Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan kepada direktur dan pengurusnya.4.Menjalankan organisasinya sendiri, yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar.5.Sukarela, yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu.6.Nonreligius, yaitu tidak mempromosikan ajaran agama.7.Nonpolitik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan di pemilu.2.8 Bentuk-Bentuk LSM1.Hubungan Konsultatif: Sebuah lembaga yang didirikan untuk tujuan konsultatif pada struktur PBB2.Hubungan Konsultansi: sebuah badan konsultan non pemerintah yang dilibatkan dalam sekretariat PBB3.Program Informasi Publik: lembaga non pemerintah yang menyebarkan pesan kepada publik4.Partisipasi Konferensi: lembaga non pemerintah yang diundang dalam konferensi5.Perusahaan Transnasional: karena kemampuannya dalam menyediakan barang dan jasa.6.Pers dan Media: Media adalah LSM yang efektif7.Pertemuan Konsultatif tentang Peran LSM: beberapa LSM yang melakukan konsultasi8.Dasar LSM Gerakan Masyarakat: gerakan masyarakat merupakan dasar pembentukan LSM9.LSM Kemanusiaan: biasanya menyediakan bantuan yang independen dari system pemerintah10.LSM Tingkat Bawah: dapat langsung berhadapan dengan kelompok masyarakat yang didampinginya.11.Organisasi Semiotonom: LSM yang menyediakan kantor dan mendapat subsidi dari pemerintah12.Staf Asosiasi Lembaga Intergovernmental: bentuk LSM yang mempunyai bentuk khusus dan menjadi subjek resolusi13.Asosiasi Sukarelawan Sektor ketiga: LSM yang berupa asosiasi sukarelawan.14.Koperasi: LSM sebagai bantuan bersama masyarakat15.Yayasan Filantropi: banyak diakui sebagai konsultasi atau pengaturan lain.16.Asosiasi Perdagangan dan Kartel: LSM yang bertujuan mencari perlindungan dan kepentingan sektor ekonomi lebih jauh17.Lobi: LSM yag menjadi penggerak utama konsultasi bagi masyarakat luas18.Partai Politik: sebuah LSM meskipun para perwakilannya ada yang duduk dalam pemerintahan19.Klub Elit: dapat terbentuk pada saat beberapa orang kunci mundur dari jabatannya atau kehilangan posisi formalnya untuk kemudian bergabung dan mempengaruhi kebijakan.20.Masyarakat Khusus: masyarakat tertentu yang bersatu dalam sebuah wadah dapat disebut juga sebagai LSM.21.Kelompok Keagamaan dan Kepercayaan: agama dan kepercayaan dapat bersatu atau berkelompok menjadi LSM22.Lingkaran Kejahatan Internasional: Sekelompok penjahat yang berkelompok dapat disebut sebagai LSM.23.Kelompok Teroris dan Pergerakan Kebebasan: beberapa kelompok teroris dan gerakan pembebasan telah didanai oleh LSM dan IGO24.LSM Internasional: beberapa Negara di Eropa menyediakan status legal pada pendirian LSM25.Jaringan Organisasi Informal: dapat berfungsi baik dengan energy yang besar, efektif, maupun berkelanjutan daripada kebanyaka organisasi lainnya.26.Internet: sangat terlibat dalam pengoordinasian tanggapan atas bencana secara internasional27.Pergerakan Sosial Antarnegara: dapat melebihi focus organisasi konvensional.28.Masyarakat internasional: biasanya terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam komunitas diplomatic, organisasi iinternasional, dan kegiatan budaya internasional29.Organisasi Hibrid: kombinasi dari beberapa karakteristik yang bertentangan dalam bentuk dimensi pemerintah dan badan non pemerintah.30.Organisasi Berperingkat: dapat disebut dengan uni, federasi, komite, atau istilah khusus lainnya.2.9 Kilas Balik Sejarah LSMPembagian generasi LSM menurut Zaim Saidi, Generasi pertama, sebagai generasi relief and welfare. Generasi kedua, sebagai generasi small scale, self reliance local development. Generasi ketiga, sebagai generasi sustainable system development. Generasi keempat, sebagai generasi people movement.2.10 Peran-Peran LSMDalam melaksanakan programnya, LSM mempunyai peran sbb:1.MotivatorLSM bertugas memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya.2.KomunikatorSebagai komunikator, tugas LSM:a.Mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan.b.Memonitor/mengawasi pelaksanaan program pembangunan masyarakat.c.Memberikan penyuluhan dan menjelaskan program-program pembangunan dengan bahasa yang akrab dan kerangka berpikir yang mudah dipahami masyarakat sasaran.d.Membantu melancarkan hubungan dan kerjasama antarLSM yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat.3.DinamisatorLSM bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan memperkenalkan inovasi di bidang teknologi serta pengelolaan orgaisasi yang belum dikenal ke lingkungan masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat local.4.FasilitatorLSM bertugas memberikan batuan teknis dalam pelaksanaan program.2.11 Faktor-Faktor Penunjang Peran LSM1.Sumber daya manusia (SDM)SDM yang dimiliki oleh sebuah LSM tidak lain adalah staf atau relawan. Factor SDM sangat penting karena SDM merupakan unsur inti dari suatu organisasi.2.Material/bahanMaterial sangat krusial bagi terselenggaranya implementasi program LSM.3.DanaSuatu organisasi tidak mungkin mencapai tujuannya jika tidak mempunyai sumber daya berupa dana yang sangat diperlukan untuk membelanjai operasi-operasinya.4.Peralatan/teknologiTeknologi yang semakin canggih ditandai dengan konsumsi energy yang besar dan merusak ekologi.2.12 Kategori LSM1.LSM OperasionalDiklasifikasikan LSM operasional ke dalam 3 kelompok utama:a.CBOs, yang melayani masyarakat khusus di dalam area geografis yang sempit.b.National organization, yang beroperasi di individu negara berkembangc.International organization, yang mempunyai kantor pusat di Negara maju dan melaksanakan operasinya di lebih dari satu negara berkembang.2.Tipologi LSMKekuatan LSM:1.Kuatnya jalinan dengan grassroots2.Keahlian pengembangan berdasarkan bidang3.Kemampuan berinovasi dan beradaptasi4.Pendekatannya berorientasi proses pengembangan5.Metodoligi partisipasi dan peralatan6.Komitmen jangka panjang dan menekankan keberlanjutan7.Efektifitas biaya.Kelemahan LSM:1.Keterbatasan biaya dan keahlian pengelola organisasi2.Keterbatasan kapasitas kelembagaan3.Keberlanjutan diri rendah4.Kurangnya komunikasi antarorganisasi/koordinasi5.Intervensi dalam skala kecil6.Kurangnya pemahaman konteks social ekonomi secara luas.Sebuah organisasi yang memiliki cakupan yang luas dapat disimpulkan sebagai LSM pembangunan. Kelompok ini bias berubah signifikan terkait dengan filosofi tujuan, keahlian, pendekatan program, dan lingkup kegiatan. Perbedaan pentingnya dapat digambarkan sebagai1.LSM Operasional dan LSM Advokasi2.Tingkat Operasi3.Orientasi Kegiatan2.13 Pengelolaan Organisasi LSM1.Pemecahan Masalah dan Pengembalian Keputusana.Mendefinisikan Masalahi.Apa yang dapat dilihat yang menyebabkan berpikir di saa ada masalah?ii.Di mana hal itu terjadi?iii.Bagaimana hal itu terjadi?iv.Kapan hal itu terjadi?v.Mengapa hal itu terjadi?vi.Tuliskan lima kalimat yang menggambarkan masalah tersebut.Mendefinisikan masalah-masalah yang kompleksMenguji pemahaman mengenai masalah-masalahMemprioriraskan masalah-masalahMemahami peranan dalam masalahb.Lihatlah pada potensi yang menyebabkan masalahc.Mengidentifikasi pendekatan alternative dalam memecahkan masalahd.Menyeleksi pendekatan untuk memecahkan masalahe.Merencanakan penerapan alternative yang terbaikf.Memantau penerapan rencanag.Menguji apakah masalah telah terpecahkan atau belum2.Proses Perencanaan OrganisasiAlasan-alasan perlunya perencanaanManfaat perencanaan:1.Membantu pengelola organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan2.Membantu kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama3.Memungkinkan pengelola organisasi memahami keseluruhan gambaran operasi secara lebih jelas4.Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat5.Menyediakan cara pemberian perintah untuk beroperasi6.Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi7.Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami8.Meminimumkanpekerjaan yang tidak pasti9.Menghemat waktu, usaha dan dana.Kelemahan perencanaan:1.Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata2.Perencanaan cenderung menunda kegiatan3.Perencanaan mungkin terlalu membatasi pengelola organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi4.Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan atas setiap masalah pada saat terjadinya5.Ada rencana-rencana yang diikuti dengan tidak konsistenPersiapan Perencanaan1.Mengembangkan suatu rencana kerja dalam sketsa siapa yang bertanggungjawab atas setiap hasil dan kerangka waktu.2.Mempertimbangkan tingkat sumber daya yang memadai dan diperlukan untuk melakukan suatu proses perencanaan yang tepat.Dokumen Perencanaan Organisasi LSM1.Dokumen perencanaan program2.Dokumen perencanaan keuanganBentuk Rancangan Anggaran Organisasi LSM1.Tentukan workplan yang berisi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan2.Tentukan jenis-jenis biaya tetap dan variable yang terdapat dalam proyek.3.Tentukan standar biaya untuk tiap komponen biaya.4.Buatlah table rancangan anggaran biaya secara sistematis5.Isilah masing-masing kolom dalam tabel rencana anggaran denga poin yang telah ditentukan sebelumnya.3.Pendelegasian WewenangLangkah-langkah umum untuk menyelesaikan pendelegasian:1.Delegasikan keseluruhan tugas kepada seseorang2.Menyeleksi orang yang tepat3.Secara jelas menetapkan hasil yang lebih disukai4.Delegasikan tanggungjawab dan kewenangan-menetapkan tugas, bukan metode untuk menyelesaikan hal itu.5.Mintalah kepada staf untuk meringkas apa yang telah dilakukannya6.Dapatkan umpan balik nonintrusive secara terus menerus mengenai peningkatan proyek tersebut.7.Mempertahankan komunikasi yang terbuka8.Jika tidak puas dengan kemajuan tersebut, jangan mengambil alih proyek9.Mengevaluasi dan menghargai kinerja4.Dasar-dasar Komunikasi InternalHal yang paling dasar untuk memastikan komunikasi internal yang kuat dan terus-menerus:1.Sudahkah semua staf memberikan laporan tentang keadaan secara tertulis tiap minggu kepada supervisor.2.Usahakan rapat bulanan dengan seluruh staff secara bersama-sama3.Usahakan rapat mingguan atau dwi-mingguan dengan seluruh staf secara bersama-sama jika organisasi tersebut berukuran kecil, dan juga dengan seluruh pengelola organisasi4.Sudahkah supervisor memeriksa laporan-laporan secara langsungdari para staf pada rapat yang dilakukan tiap bulannya.5.Pengelola Organisasi Rapat1.Menyeleksi para peserta2.Pengembangan agenda3.Membuka rapat4.Menetapkan aturan dasar rapat5.Pengelola organisasi waktu6.Evaluasi proses rapat7.Evaluasi keseluruhan rapat8.Menutup rapat6.Pengembangan Program dan Evaluasi1.Evaluasi program2.Merencanaka evaluasi program3.Pertimbangan pokok4.Beberapa jenis evaluasi utama1.Evaluasi berdasarkan tujuan2.Evaluasi berbasis proses3.Evaluasi berbasis hasil4.Melaporkan hasil-hasil evaluasi5.Isi rencana evaluasi

BAB IIIPEMBAHASAN AKUNTANSI LSM

3.1 Pengertian Akuntansi Lembaga Swadaya MasyarakatAkuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut. (American Accounting Association,1966). Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, yaitu tentang ekonomi organisasi yang dimaaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonoomis dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. (Accounting Principles Board,1970).Dari pengertian diatas, akuntansi berperan menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan. Informasi yang dihasilkan akuntansi merupakan input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.Layaknya organisasi atau lembaga publik lainnya, organisasi LSM juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi tersebut dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik, termasuk lembaga atau organisasi di lingkup LSM. Akuntansi LSM merupakan aktifitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk yang lengkap maupun akuntansi secara sederhana sekalipun.Akuntansi yang diterapkan pada LSM memiliki kaitan erat dengan penerapan dan diperlakukan akuntansi pada domain publik. Domai publik yang dimaksud adalah masyarakat yang didampingi oleh LSM terkait.3.2 Ruang Lingkup Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat Tidak dapat dipungkiri bahwa LSM mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh Indonesia. Selama ini, aktivitas LSM lebih banyak berupa program-program bantuan dan layanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Sebagai konsekuensi dari pemberian layanan sosial itu, LSM menggalangkan program-program bagi proses pemberdayaan, atau dengan upaya menciptakan swadaya, kemandirian, dan otonomi, sehingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan sosial LSM memang mencakup upaya penyadaran kelompok sasarannya agar memahami hak-haknya, selain kewajiban sebagai warga negara. Setiap LSM pasti mempunyai tujuan atau sasaran, agenda kegiatan, maupun program bagi masyarakat yang dituju. Dengan demikian, timbul implikasi berupa kebutuhan akan pengelolaan organisasi LSM tersebut. Beberapa tugas dan fungsi LSM menjadi salah satuagent of changebagi perkembangan sebuah masyarakat. Pengelolaan LSM ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh kegiatan di dalam sebuah LSM. Dan, setelah itu, mekanisme pertanggungjawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak akan pernah ditinggalkan dalam pelaksanaan seluruh aktivitas LSM tersebut. Dalam konteks idealita, secara umum tidak ada satu LSM pun yang bertujuan tidak jujur, melanggar amanah, maupun lari dari tanggungjawab. Apabila program sudah dijalankan, maka pelaksanaan harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Jadi, seluruh aspek dalam pengelolaan LSM menjadi bahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab program atau pelaku organisasi.3.3 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang akan mengarah pada pencapaian hasil dalam tingkat tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan LSM tersebut. Di antara lembaga publik lainnya seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lain-lain, penerapan akuntansi dalam LSM sedikit berbeda. Perbedaan tersebut muncul karena lingkungan yang mempengaruhi LSM berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristikorganisasi LSM yang tergolong kedalam organisasi nirlaba serta organisasi lainnya yangprofit orienteddapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur keorganisasian, dan anggarannya. Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendaak dicapai. Terlepas dari konsep idealita dan realitany, organisasi LSM tidak bertujuan memperoleh laba tetapi memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang terkait dengan pemberian dana oleh sebuah lembaga donor, yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi kegiatan rutin dalam LSM bersangkutan. Meskipun tujuan utama LSM adalah pemberdayaaan masyarakat, namun tidak berarti bahwa LSM sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Hal ini tergantung pada kondisi organisasi bersangkutan. Misalnya, apabila organisasi tidak mempunyai sumber dana yang jelas dan pasti, maka kebutuhan akan daya dukung untuk melakukan pemberdayaan berkembang selarasdengan target keuangan. Secara kebetulan, keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi. Tujuan keuangan organisasi LSM ini berbeda secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan organisasi profit swasta. Secara kelembagaan, organisasi LSM juga berbeda dengan organisasi lainnya, walaupun sama-sama organisasi publik. Struktur organisasi ini tidak terlalu formal, namun biasanya ada seseorang atau aktivis senior yang memimpin. Pihak yang berpengaruh ini biasanya berpeluang sangat besar dalam mengarahkan kebijakan dan pengelolaan organisasi. Tipologi pemimpin atau tokoh termasuk pilihan dan orientasi kebijakannya, akan sangat berpengaruh dalam memilih struktur organisasi.3.4 Tujuan Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat Seperti halnya dengan akuntansi organisasi publik lainnya, akuntansi LSM terkait dengan tiga hal pokok, yakni penyediaan informasi, pengendalian pengelolaan, dan akuntabilitas. Akuntansi LSM merupakan sarana informasi mengenai pengelolaan bagi lembaga pemberi dana maupun publik. Bagi LSM yang bersangkutan, informasi akuntansi akan digunakan dalam proses pengendalian pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi dalam LSM adalah untuk:1.Memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu kegiatan serta lokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.tujuan ini terkait dengan pengendalian pengelolaan.2.Memberikaan informasi yang memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif progam beserta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenagnya, disamping untuk melaporkaan kepada publik atau lembaga pemberi dana hasil operasi organisasi. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.Informasi akuntansi bermanfaat bagi salah satu pedoman bagi pengambilan keputusan, terutama untuk membantu pengurus organisasi dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi juga dapat digunakan menentukan biaya suatu program atau kegiatan beserta kelayakannya, baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pengurus orgaanisasi dapat menentukan biaya operasional yang akan diberikan kepada masyarakat sasarannya, menetapkan biaya standar, dan hanya yang akan dibebankan kepada LSM bersangkutan.Selain itu, informasi akuntansi LSM akan dapat digunakan untuk membantu pemilihan kegiatan yang efektif dan efisien, yang pada ahrinya akansangat membantu pada saat penganggaran. Pada ahir proses pengendalian organisasi LSM, akuntansi diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan yang merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas pada lembaga donor dan publik.3.5 Akuntansi LSM: Sebuah Jawaban Atas Tuntutan Reformasi Prinsipgood governanceatautata pemerintah yang baikpada umumnya diterapkan dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Prisip ini sangat baik diterapkan karena cocok dengan tuntutan zaman dan agenda reformasi yang sedang berjalan di Indonesia. Pengertiangovernanceyang dimaksud di sini adalah sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dalam konteks LSM, kata publik mengacu kepada masyarakat sebagai sasaran program LSM.Pelaksanaaangood governancememiliki beberapa prinsip, yaitu:1.Akuntabilitas.2.Transparasi.3.Partisipasi.4.Penegakan hukum.5.Responsivitas/daya tanggap.6.Kesetaraan.7.Efisiensi.8.Efektivitas.9.Profesionalisme.10.Pengawasan.Dari kesepuluh prisip tersebut, kesemuanya dapat diperankan oleh akuntansi LSM.Seperti dalam kehidupan sehari-hari, timbul sebuah fenomena mengenai semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi secara keseluruhan, termasuk organisasi LSM. Tuntutan akuntabilitas pada LSM ini terkait dengan perlunya dilakukan transparasi dan pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat.Untuk menciptakangood public(masyarakaat) maupungood corporate governancedi LSM diperlukan perubahan pada organisasi penyelenggaranya. Bentuk perubahan ini bukan hanya identik dengan format organisasi, tetapi lebih pada alat-alat yang digunakan dalam mendukung berjalannya organisasi secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.3.6 Sistem Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya LSM Pendanaan LSM dapat diperoleh dari sumber lembaga donor baik nasional maupun internasional,fundraisinglembag, atau masyarakat. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat harus didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan. Hubungan antara sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya terletak pada pengaruh siklus kegiatan lembaga yang bersangkutan. Siklus akuntansi biaya dalam suatu lembag, sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan lembaga tersebut atau transaksi-transaksi yang dilakukannya. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pembelian barang sesuai kebutuhan program dan tanpa melalui pengolahan lebih lanjut dan diahiri dengan penyediaan layanan bagi masyarakat sasarannya. Transaksi-transaksi LSM tidak akan terlepas dari transaksi pembiayaan. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya tergantung pada siapa proses tersebut diajukan. Proses akuntansi biaya LSM dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai di luar organisasi. Dalam hal ini, proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Dengan demikian, akuntansi biaya berkaitan erat dengan akuntansi keuangan.3.7 Sistem Akuntansi Keuangan Pada LSM3.7.1 PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas NirlabaDasar tuntutan akuntabilitas, yang dalam hal ini pertanggung jawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi LSM, adalah PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, dimana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi tersebut memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi itu memperoleh sumber daya dari lembaga donor dan para penyumbang lainnya. Jadi dalam organisasi nirlaba, transaksi yang jarang bahkan tidak akan pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun akan muncul. Namun, dalam praktek organisasi nirlaba,berbagai bentuknya sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya.Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba, dalam hal ini LSM, memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai:1.Jasa yang diberikan oleh LSM dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.2.Cara pengelola pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.3.Aspek kinerja pengelola.Dengan adanya standar pelaporan, laporan keuangan organisasi tersebut diharapkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.a.Metode Pencatatan AkrualTujuan dari laporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, di samping untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi terhadap sumber daya terpercaya dengan:1.Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.2.Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM menandai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.3.Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya.4.Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi.Laporan keuangan dapat juga menyediakan informasi kepada pemakainya seperti:1.Mengindikasikan apakah sumber daya telah didapatkan dan digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.2.Mengindikasikan apakah sumber daya telah didapatkan dan digunakan sesuai dengan persyaratan, termasuk batas keuangan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di masing-masing LSM.Laporan keuangan LSM biasanya disusun atas dasar kelangsungan usaha organisasi LSM dan dalam melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, organisasi ini diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala pelayanannya.b.Laporan Keuangan yang Dihasilkanlaporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada ahir periode laporan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan.1.Laporan Posisi Keuangan2.Laporan aktivitas

c.Laporan Kelompok Aktiva Bersih1.Informasi tentang pendapatan dan beban2.Informasi tentang pemberian jasa3.Laporan arus kas4.Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kasa.Aktivitas investasib.Aktivitas pembiayaan/pendanaanc.Aktivitas operaasi

d.Unsur- Unsur Laporan Keuangan1.Laporan keuangana.Aktivab.Kewajibanc.Ekuitasd.Kinerjae.Penghasilanf.Beban

3.7.2Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan LSM1.Dapat dipahami2.Relevan3.Materialitas4.Keandalan/Reliabilitas5.Penyajian jujur6.Substansi mengungguli bentuk7.Netralitas8.Pertimbangan sehat9.Kelengkapan10.Dapat dibandingkan

3.8Siklus Akuntansi Keuangan LSMPada hakikatnya, orang belum dapat dikatakan paham dalam menyusun laporan keuangan jika belum memahami siklus akuntansi. Akuntansi pada dasarnya, merupakan suatu proses pengolahan informasi akuntansi yang salah satunya adalah laporan keuangan.3.8.1 Pengertian Siklus AkuntansiLaporan keuangan adalah hasil ahir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan data dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan.3.8.2Alur Proses Siklus AkuntansiSiklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam satu periode, mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruha, serta siap untuk pencatatan transaksi periode selanjutnya.a.Proses Akuntansi yaitu:1.Pencatatan dan penggolongan (dalam jurnal).2.Peringkasan (dalam akun-akun buku besar).3.Penyajian dalam bentuk laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan arus kas, dan laporan aktiva LSM. Dan, untuk memudahkan pekerjaan menyusun laporan keuangan, biasanya dibuat neraca lajur (kertas kerja).b.Tahap Siklus Akuntansi LSM1.Tahap pencatatan2.Tahap pengikhtisaran3.Tahap pelaporan

3.8.3Transaksi dan Bukti TransaksiTarnsaksi adalah suatu pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya bukti/data/dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Kejadian yang dapat dicatat sebagai suatau transaksi adalah:1.Pembelian barang2.Penjualan barang3.Pembayaran sewa4.Penerimaan uang kas

a.Bukti TransaksiBukti transaksi adalah dokumen sumber atau instrumen yang menandai bahwa transaksi yang sah terjadi.

3.8.4JurnalJurnal adalah sarana untuk mencatat transaksi organisasi LSM yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet atau dikredit beserta jumlah nilai uangnya masing-masing.

3.8.5Buku BesarBuku besar merupakan suatu buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan yang telah di catat dalam jurnal. Akun-akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban atau utang, dan ekuitas.

3.8.6Kertas KerjaSebelum membuat laporan keuangan, jurnal, dan pembukuan ayat jurnal penyesuaian, terlebih dahulu perlu ditentukan dan dikumpulkan data yang relevan. Kumpulan data, naskah laporan keuangan, dan analisis-analisis lain yang bermanfaat yang disiapkan oleh akuntan, umumnya disebut kertas kerja (working paper).

3.8.7Laporan Keuangan dan KomponennyaLaporan keuangan adalah hasil ahir dari akuntansi. Yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan mengambarkan tentan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiyayaan.

3.8.8Contoh Penerapan Siklus Akuntansi pada LSMSiklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan dihasilkannya laporan keuangan pada ahir suatu periode. Pada dasarnya siklus akuntansi dapat diruntut sebagai berikut:1.Membuat atau menerima bukti pencatan di mana biasanya sebuah entitas mempunyai form voucher (bukti pencatatan) sendiri, dan bukti lain bisa berupa kwitansi.2.Mencatat dalam jurnal3.Memindahkan data jurnal kebuku besar4.Pembuatan laporan keuangan3.9Penerapan Sistem Akuntansi Biaya LSM3.9.1 Definisi Akuntansi Biaya LSMAkuntansi mendefinidikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses akuntansi biaya di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam organisasi LSM.Proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan dan manajemen organisasi. Proses akuntansi biaya meliputi :1.Pihak luar (Eksternal), yaitu memenuhi karakteristik akuntansi keuangan yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan.2.Pihak dalam (Internal), yaitu memenuhi karakteristik akuntansi keuangan yang merupakan bagian dari akuntansi keuangan.Tujuan pembahasan sistem akuntansi biaya LSM ini adalah untuk :1.Mengefektifkan dan mengefesienkan penggunaan dana LSM,2.Mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di LSM,3.Memberikan informasi berupa laporan biaya yang akurat,4.Memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana dan pelaporannya5.Menghasilkan laporana biaya terkini(up to date)sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting terhadap keputusan pengelola LSM, terutama pada aspek keuangan.Komponen biaya LSM adalah :1.Gaji dan honorarium2.Telekomunikasi3.Pemakain bahan habis pakai4.Depresiasi perlengkapan dari berbagai aset yang ada5.Depresiasi perlengkapan kantor6.Sewa komputer7.Asuransi8.Biaya lainya

3.9.2 Siklus Akuntansi Biaya LSMSiklus akuntansi biaya LSM sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan LSM tersebut. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pemberian barang atau peralatan dan jasa berdasarkan kegiatan program yang telah ditentukan. Tujuan akuntansi biaya adalah untuk menyajikan informasikan biaya yang telah digunakan untuk memberi barang atau peralatan serta pelaksanaan program LSM tersebut.3.9.3 Klasifikasi biaya LSMProses dan sistematika Akuntansi biaya dapat dipecahkan melalui rincian tahap sebagai berikut :1.Pemahaman mengenai pengertian biaya ;2.Klasifikasi dan identifikasi biaya yang terjadi di LSM ke dalam kategori tertentu dengan pendekatan ABC system3.Pembuatan konsep perhitungan biaya baru yang akurat dan informatif4.Pensimulasian aplikasi model perhitungan biayaBiaya diklasifikasikan ke dalam dua kategori:1.Biaya tetap : biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh perubahan kegiatan organsasi. Biaya tetap terbagi menjadi dua:a.Biaya yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan manajemenb.Biaya yang dipengaruhi oleh kebijakan manajemen.2.Biaya variabel : biaya yang jumlah totalnya dipengaruhi oleh perubahan kegiatan.Biaya semi variabel : biaya yang eilik unsur tetap dan variabel di dalamnya.Biaya langsung : biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.Biaya tidak langsung : biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.3.9.4 Analsis Biaya LSMAnggaran LSMAnggaran berfungsi sbb:1.Anggar merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja2.Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang3.Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja lembaga dan mekanisme kerja antarmanajemen dan pelaksana program4.Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja lembaga5.Anggaran sebagai alat motivasi serta persuasi tindakan efktif dan efisien dalam pencapaian visi organisasiProsedur rencana anggaran biaya1.Buatlah daftar rincian biaya dengan akurat2.Pisah-pisahkan menjadi3.Harus da perhitungan yang detail.Biaya standarBiaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yaitu jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membiayai kegitan tertentu dengan aumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya dipenuhi.Manfaat biaya standarBiaya standar dapat digolongkan atas dasar tingkat ketaatan atau kelonggaran sbb:1.Standar teoretis : standar ideal yang dalam pelaksanaannya sulit dicapai.2.Rata-rata biaya waktu yang lalu : ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau.3.Standar normal : di dasarkan pada rata-rata biaya di masa lalu dan disesuaikan engan taksiran biaya di masa yang akan datang, dengan asumsi keadaan ekonomi sedang normal.4.Pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai : didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik dengan memeperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya.Analisis biaya-volume-laba pada LSMAnalisis biaya-volume-laba pada LSM digunakan untuk membantu LSM agar tidak mengalami masalah biaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program.1.BEPAdalah jumlah output di mana totalpendapatan sama dengan total biaya, atau laba operasinya adalah nol.2.Analisis sensitivitas dan ketidaktentuana.Teknik what if yang digunakan pengelola dalam menguji bagaimana sebuah hasil akan berubah; jika data perkiraan asli tidak diraih, atau jika sebuah asumsi dasarnya berubah.b.Analisis sensitivitas adalah suatu pendekatan untuk mengenalkan ketidaktentuan yang memungkinkan jumlah aktual akan menyimpang dari jumlah yang diperkirakan.3.9.5 Laporan Biaya LSMBagian dari penetapan sistem pengendalian keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana telah dibelanjakan sesuai alokasinya. Laporan biaya LSM dirancang untuk melaporkan apa yang sedang terjadi dengan biaya pelaksanaan kegiatan LSM. Informasi ini berisi laporan yang berasal dari catatan akuntansi berupa penerimaan dan pembiayaan.

BAB IVKESIMPULAN

4.1 KesimpulanPembahasan mengenai civil society atau masyarakat sipil bukan merupakan hal yang baru karena isu ini telah dibahas dalam filosofi politik, sosiologi, dan teori sosial dalam satu tahun. Di Indonesia, sampai dengan tahun 2002 menurut Departemen Dalam Negeri (Depdagri), jumlah NGO atau LSM adalah 13.500 organisasi dengan beragam misi, komitmen, dan bentuk kegiatan. Hampir 90% dari LSM tersebut mengandalkan dana asing. Hubungan pemerintah dengan LSM dapat diidentifikasi dalam beberapa kemungkinan, seperti saling mengabaikan, saling mendukung, serta kerja sama atau kooptasi atas perimbangan dimensi keuangan, organisasi dan kebijakan. Terkait dengan wacanaCivil Society,pemikiran bangsa yang demokratis dimulai dari bawah atau dari masyarakatAkar Rumput. Civil Society merupakan sebuah konsep yang luar biasa yang mempunyai karakter ambiguitas atau elastisitas, sehingga aplikasinya harus didahukui dengan pendefinisian konsep tersebut.Pengertian umum dari istilah NGO atau LSM pada dasarnya sama dengan pengertian umum lembaga sukarela, PVOs(Private Voluntary Organizations) atau ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang berasal dari triminologo PBB, yaitu NGO (Non Govermental Organization). Pembagian generasi LSM menurut Zaim Saidi, Generasi pertama, sebagai generasi relief and welfare. Generasi kedua, sebagai generasi small scale, self reliance local development. Generasi ketiga, sebagai generasi sustainable system development. Generasi keempat, sebagai generasi people movement.Akuntansi yang diterapkan pada LSM memiliki kaitan erat dengan penerapan dan diperlakukan akuntansi pada domain publik. Domai publik yang dimaksud adalah masyarakat yang didampingi oleh LSM terkait. Tidak dapat dipungkiri bahwa LSM mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh Indonesia. Selama ini, aktivitas LSM lebih banyak berupa program-program bantuan dan layanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang akan mengarah pada pencapaian hasil dalam tingkat tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan LSM tersebut. Seperti halnya dengan akuntansi organisasi publik lainnya, akuntansi LSM terkait dengan tiga hal pokok, yakni penyediaan informasi, pengendalian pengelolaan, dan akuntabilitas.Pendanaan LSM dapat diperoleh dari sumber lembaga donor baik nasional maupun internasional,fundraisinglembag, atau masyarakat. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar tuntutan akuntabilitas, yang dalam hal ini pertanggung jawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi LSM, adalah PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Pada hakikatnya, orang belum dapat dikatakan paham dalam menyusun laporan keuangan jika belum memahami siklus akuntansi. Akuntansi pada dasarnya, merupakan suatu proses pengolahan informasi akuntansi yang salah satunya adalah laporan keuangan. Akuntansi mendefinidikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses akuntansi biaya di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam organisasi LSM. Siklus akuntansi biaya LSM sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan LSM tersebut. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pemberian barang atau peralatan dan jasa berdasarkan kegiatan program yang telah ditentukan. Bagian dari penetapan sistem pengendalian keuangan adalah untuk memastikan bahwa dana telah dibelanjakan sesuai alokasinya. Laporan biaya LSM dirancang untuk melaporkan apa yang sedang terjadi dengan biaya pelaksanaan kegiatan LSM. Informasi ini berisi laporan yang berasal dari catatan akuntansi berupa penerimaan dan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, indra.2007.Akuntansi LSM dan Politik,jakarta:ErlanggaDiposkan olehjamiatul laeladi1:02:00 AM

Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Accounting Media Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non-Pemerintah (non-government organization NGO) merupakan organisasi yang dikelola oleh swasta atau di luar pemerintahan. LSM dapat diartikan sebagai organisasi swasta (nirlaba) yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Dengan kata lain, organisasi yang berbasis nilai, secara keseluruhan maupun sebagian, pada lembaga donor dan pelayanan sukarela (Bastian, 2007).

Perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan LSM mengacu pada PSAK Nomor 45 tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba seperti halnya pada Akuntansi Partai Politik. LSM menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku. Pembukuan keuangan LSM diperiksa oleh peninjau organisasi dan pemberi dana. Sementara itu, kewenangan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan LSM diselenggarakan oleh pelaku oganisasi LSM ditentukan oleh badan penyandang dana berdasarkan status LSM yang dimaksud. Rencana anggaran LSM, setelah disepakati oleh personel LSM, siusulkan kepada lembaga donor untuk disetujui menjadi sebuah program atau proyek LSM.Pada umumnya, siklus akuntansi organisasi nirlaba termasuk LSM, dikelompokkan dalam tiga tahap yaitu:1.Tahap pencatatan, terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku jurnal, dan memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok ke dalam buku besar.2.Tahap pengikhtisaran, terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, membuat ayat jurnal pembalik.3.Tahap pelaporan, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Laporan Aktivitas).Sedangkan Tujuan dari pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan, disamping untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi terhadap sumber daya terpercaya dengan:a.Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kauangan.b.Menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.c.Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan organisasi LSM untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban serta komitmennya.d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya.e.Menyediakan informasi yang menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.Kurangnya perhatian LSM terhadap akuntabilitas dan minimnya akses informasi tentang LSM merupakan salah satu penyebab kecilnya peluang LSM untuk mendapatkan dukungan dana lokal, antara lainfilantropydan danacorporate social responsibility(CSR). Dengan demikian, ketidakpedulian LSM terhadap masalah akuntabilitasnya, bukan hanya mengancam eksistensi LSM, tetapi juga membahayakan upaya mendorong peranan masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi dan perilaku demokratis di semua arena politik, nasional, lokal, regional, dan global. Jadi, akuntabilitas bagi organisasi LSM tidak lagi hanya menjadi sekedar isu, melainkan sudah menjadi tuntutan publik. Salah satu bentuk implementasi akuntabilitas adalah dengan menyusun laporan keuangan LSM.Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah: Akuntansi Masjid

Accounting Media Tempat ibadah sebenarnya tidak hanya bertujuan menjadi tempat beribadah ritual unmat beragama yang sifatnya rutin. Namun, apabila tempat ibadah dapat dikelola dengan konsep organisasi yang modern dapat berkembang menjadi organisasi yang berperan dan berfungsi melebihi tujuan utamanya, yaitu melayani peribadatan umat.

Keberadaan masjid tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan dana yang berasal dari amal atau sumbangan umat yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Namun demikian, tidak berarti masyarakat tidak mementingkan pertanggungjawaban dari pengurus organisasi keagamaan, misalnyatamirmasjid, terkait pengelolaan dana amal masjid. Untuk itu, akuntabilitas tetap penting dalam organisasi keagamaan.Pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada Pembina. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, pertanggungjawaban secara vertikal juga berarti pertanggungjawaban kepada Tuhan, meskipun tidak ada dalam bentuk materi maupun fisik. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, kususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Kedua pola pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik diperlukan sarana untuk mewujudkannya, yaitu dengan menerapkan akuntansi pada organisasi keagamaan. Seberapa besar peran akuntansi dalam organisasi keagamaan diukur dari seberapa besar manfaat akuntansi pada organisasi keagamaan tersebut. Peling tidak ada tiga manfaat akuntansi, yaitu:1.Penyediaan informasi yang akurat dan andal2.Menciptakan akuntabilitas publik3.Untuk pengendalian manajemenInformasi yang akurat dan andal dapat berguna bagi pengurus organisasi keagamaan untuk pengambilan keputusan manajerial. Penerapan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dapat membantu pengurus untuk mengelola organisasi keagamaan dengan efektif dan efisien. Efektivitas pengelolaan dana terkait dengan kesesuaian alokasi dan penggunaan dana dengan tujuan organisasi, dan efisiensi terkait dengan kewajaran besaran dana yang digunakan untuk membiayai sebuah aktivitas atau kegiatan organisasi. Sedangkan untuk keperluan akuntabilitas publik, pengurus perlu menerapkan akuntansi keuangan. Tentunya, akuntansi keuangan yang sesuai dengan organisasi keagamaan adalah akuntansi untuk entitas nirlaba sebagaimana yang diatur dalam PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi untu Entitas Nirlaba. Berdasarkan PSAK No. 45, laporan keuangan yang harus disajikan adalah Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.Mungkin saat ini akuntansi belum dijadikan kebutuhan bagi sebagian besar pengurus organisasi masjid. Namun, tidak tertutup kemungkinan semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kesadaran umat muslim akan pentingnya gerakan kembali ke masjid, menjadikan penerapan system akuntansi yang baik menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi masjid.Sumber artikel ini dari Buku Akuntansi Sektor Publik yang ditulis oleh Abdul Halim & Syam Kusufi yang diterbitkan oleh Salemba Empat. Baca juga mengenai Akuntansi organisasi nirlaba lainnya, yaituAkuntansi Partai PolitikdanAkuntansi LSM. Terimakasih.Sekilas tentang PSAK nomor 45 (Pelaporan Keuangan OrganisasiNirlaba)09/02/2011dian kurniasari Uncategorized 7 KomentarOrganisasi Nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh laba, organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari endowment atau investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya suatu organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang merupakan selisih antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar.Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para stakeholdernya, terkait dengan konsep akuntabilitas, akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas merupakan bagian yang integral dengan organisasi nirlaba, sehingga suatu laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan keberlanjutan dalam pemberian pelayanan serta menilai pertanggungjawaban dari pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya.IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba , dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang:Tujuan Laporan Keuangan:Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut. PSAK Nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.Sifat Pembatasan DanaMenurut PSAK Nomor 45 Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut: Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.Komponen Laporan KeuanganMenurut PSAK Nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi : Laporan Posisi Keuangan,Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara Universitas-Universitas tersebut pada waktu tertentu.Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi , kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai: Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Laporan keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Laporan Aktivitas,Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai: Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk: Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas juga menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Di samping itu, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan. Laporan Arus KasTujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, dengan tambahan berikut ini:a) Aktivitas pendanaan:(1) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.(2) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).(3) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada taLaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba memilikiperbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepadalaba.Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlabatidak semata-matadigerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meski demikiannot-for-profitjuga harus diartikan sebagainot-for-loss. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebutakandikontribusikan kembaliuntuk pemenuhankepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut.

Dalam hal kepemilikan,kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual,dialihkan,atau ditebus kembalisebagaimana pada organisasi bisnis. Selain itu, kedua jenis organisasi tersebut bereda dalam hal cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba umumnya memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur lain, yang idealnya, tidakmengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan.

Lebih lanjut, walaupuntidak meminta adanya pengembalian, namun para donatur sebagai salah satustakeholderutama organisasi nirlaba tentunyamengharapkan adanya pengembalian atas sumbanganyang mereka berikan. Para donatur ini, baik mempersyaratkan atau tidak, tentu tetapmenginginkan pelaporansertapertanggungjawabanyang transparanatas dana yang mereka berikan. Para donatur inginmengetahuibagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untukmemberi manfaat bagikepentingan publik.

Untuk itu, organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba yangscope-nya masih kecil serta sumber daya-nya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurusi administrasi.Namun, hal tersebuttidak boleh dijadikanalasan karena organisasi nirlabatidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan para donaturnya. Akuntabilitas sangat diperlukan agar dapatdapat memberikan informasiyang relevan dan dapat diandalkankepada donatur, regulator, penerima manfaatdan publiksecara umum.

Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut:1.Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan2.Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan3.Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan4.Catatan atas laporan keuangan

Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba mirip dengan organisasi bisnis, kecuali pada 3 hal utama, yaitu:a.Komponen laporan posisi keuangan organisasi nirlaba memiliki beberapa keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi bisnis. Hal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.b.Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan organisasi bisnis dalam satu periode. Sementara itu, informasi sentral dalam laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto yang dikelola oleh organisasi nirlaba.c. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana layaknya organisasi bisnis. Hal ini disebabkan organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh entitas manapun. Ekuitas dalam organisasi nirlaba bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas. Aset neto tersebut terdiri dari tiga jenis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a.Aset neto tidak terikatadalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Adapun bila sumbangan tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.b.Aset neto terikattemporeradalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan penggunaan ini bisa ditetapkan oleh donatur maupun oleh organisasi nirlaba itu sendiri (misal: untuk melakukan ekspansi, atau untuk membeli aset tertentu).c.Aset neto terikatpermanenadalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun demikian, organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Contoh aset jenis ini adalah dana abadi, warisan, maupun wakaf.

Meski PSAK 45 didedikasikan bagi organisasi nirlaba, namun standar ini juga dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya. Namun perlu dicatat bahwa penerapan pada organisasi selain nirlaba tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan Komponen Laporan Keuangan Organisasi NirlabaLaporan keuangan organisasi nirlaba meliputi (1) laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, (2) laporan aktivitas serta (3) laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan (4) catatan atas laporan keuangan.

1.Laporan Posisi Keuangan / NeracaLaporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:a.kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, danb.likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal.Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup:

Aseta.Kas dan setara kas; Bila ada kas atau aset lain yang dibatasi penggunaanya oleh penyumbang, maka hal ini harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya.b. Piutang (misalnya: piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain);c. Persediaan;d. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;e. Surat berharga/efek dan investasi jangka panjang;f. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan lain-lain.Bila dilihat dari susunan tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian aset pada laporan posisi keuangan suatu organisasi nirlaba juga diurutkan berdasarkan likuiditasnya kemampuan suatu aset untuk dengan mudah dikonversi menjadi kas.

Liabilitasa.Utang dagang;b. Pendapatan diterima dimuka;c. Utang jangka panjang, dan lain-lainDalam penyajiannya, liabilitas tetap diurutkan berasarkan masa jatuh temponya.

Aset Bersiha. Aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi.b. Aset bersih terikat temporer. Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun penggunaan, ataupun keduanya. Contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aset tetap. Informasi mengenai jenis pembatasan inidapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.c. Aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap (1) aset seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.Contoh laporan posisi keuangan:

2.Laporan AktivitasTujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3)gains and losses, dan (4) reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akantercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu parastakeholdersuntuk:a.mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode,b.menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, danc.menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Secara umum, ketentuan dalam Laporan Aktivitas adalah sebagai berikut:Pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang.Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terik