akuntansi kewajiban

2014

Liabilities in public sector

Disusun Oleh:

KELAS 8D PROGRAM D IV REGULER

Adinda Widyastari (2)Hana Kurniati (10)Niczen Henry Lolowang (18)Rocky Simamora (24)Yudi Dwiprasanto (29)

Daftar IsiDaftar Isi......................................................................................................................................................1

A. Definisi Kewajiban...............................................................................................................................2

B. Klasifikasi Kewajiban............................................................................................................................4

C. PENGAKUAN KEWAJIBAN....................................................................................................................5

PENGAKUAN KEWAJIBAN MENURUT PP 71 TAHUN 2010.......................................................................5

PENGAKUAN UTANG MENURUT IPSAS..................................................................................................10

D. PENGUKURAN KEWAJIBAN................................................................................................................12

Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek..................................................................................................12

Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang.................................................................................................14

Penilaian Kewajiban...............................................................................................................................15

Perubahan Valuta Asing.........................................................................................................................15

Penyelesaian Kewajiban sebelum Jatuh Tempo....................................................................................17

Tunggakan.............................................................................................................................................17

Restrukturisasi Utang............................................................................................................................17

Penghapusan Utang...............................................................................................................................19

Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah..................................................................19

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN................................................................................21

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban Secara Akrual........................................................................21

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban Secara Kas Menuju Akrual (CTA)..........................................23

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................................................33

A. Definisi KewajibanDefinisi kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 adalah utang yang

timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Pengertian ini sejalan dengan pengertian kewajiban menurut IPSAS. Menurut IPSAS kewajiban adalah “present obligations of entity arising from past event, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of recources embodying economic benefits or service potential.” Dari pengertian tersebut, dapat diuraikan karakteristik kewajiban, sebagai berikut:

1. Adanya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.2. Timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa

lalu.3. Dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau

peraturan perundang-undangan.

Menurut Buletin Teknis SAP Nomor 8 tentang Akuntansi Utang, Kewajiban dapat berupa:

1. Utang kepada Pihak KetigaKewajiban yang timbul dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2. Utang BungaKewajiban yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek, seperti SPN, utang jangka panjang, seperti utang luar negeri dan utang luar negeri, utang obligasi negara, dan utang jangka panjang lainnya.

3. Utang Perhitungan Fihak KetigaUtang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

4. Bagian Lancar Utang Jangka PanjangBagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

5. Uang Muka dari Kas Umum Negara/ DaerahUtang yang timbul akibat bendahara pengeluaran KL/SKPD belum menyetor sisa Uang Persediaan sampai dengan tanggal neraca. Akun ini hanya muncul pada Neraca Kementerian/ Lembaga/ SKPD dan akan tereliminasi pada saat konsolidasi neraca.

6. Utang Jangka Pendek LainnyaUtang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagai utang jangka pendek pada nomr 1 sampai dengan 5 di atas. Termasuk di dalamnya:

a. Pendapatan Diterima DimukaKewajiban yang timbul atas penyerahan barang/jasa yang belum dilakukan oleh pemerintah kepada pihak lain, sementara pembayaran sudah diterima oleh pemerintah.

b. Utang BiayaKewajiban yang timbul terkait penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

c. Kewajiban pada Pihak LainSaldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun, seperti Dana penyidikan/intelijen di Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Agung yang belum digunakan.

7. Utang Luar NegeriSetiap pinjaman luar negeri sebagai setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang/jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

8. Utang Dalam Negeri Sektor-PerbankanUtang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

9. Utang Dalam Negeri-ObligasiKewajiban yang timbul saat melakukan penjualan Surat Utang Negara.

10. Utang Pembelian CicilanKewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

11. Utang Jangka Panjang LainnyaUtang jangka panjang lainnya adalah utang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negari Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, dan Utang Luar Negeri, seperti utang kemitraan.

12. Utang TransferKewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

13. Kewajiban PensiunKewajiban atas kontribusi masa lalu yang belum dipenuhi yang mengakibatkan terjadinya utang kewajiban pensiun pemerintah kepada dana pensiun pegawai negeri

14. Kewajiban Kontinjensia. Kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan

terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau

b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:i. Tidak terdapat kemungkinan besar pemerintah mengeluarkan sumber daya yang

mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atauii. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

B. Klasifikasi KewajibanMenurut PSAP nomor 9, Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari:

1. Utang kepada Pihak Ketiga2. Utang Bunga3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang5. Utang Transfer6. Utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN)7. Utang Jangka Pendek Lainnya, meliputi

a. Utang Biayab. Pendapatan Diterima Dimuka

Sementara itu, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari:

1. Utang Luar Negeri2. Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan3. Utang Dalam Negeri-Obligasi4. Utang Pembelian Cicilan5. Utang Jangka Panjang Lainnya

Dalam PSAP nomor 9, diatur juga bahwa kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dsar jangka

panjang; dan3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing),

atau adanya suatu perjanjian kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Sementara itu, klasifikasi kewajiban menurut IPSAS juga diklasifikasikan berdasarkan likuiditasnya. Dalam IPSAS, kewajiban diklasifikasikan sebagai Current Liabilities dan Non-Current Liabilities. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai current liabilities jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Timbul akibat siklus operasi normal instansi.2. Dipegang untuk tujuan diperjualbelikan.3. Diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.4. Tidak ada kebijakan untuk refinancing dan rollover.

Berikut ini merupakan contoh klasifikasi kewajiban menurut IPSAS yang terlihat dari potongan neraca sektor publik:

C.PENGAKUAN KEWAJIBAN

PENGAKUAN KEWAJIBAN MENURUT PP 71 TAHUN 2010

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010, Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

Saat pengakuan kewajiban adalah saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan atau pada saat kewajiban timbul.Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (exchange transaction)Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika salah satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Contoh: pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai ganti dari kompensasi yang diperolehnya (gaji).

2. Transaksi tanpa pertukaran (non exchange transaction), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporanDalam transaksi ini, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contoh: beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events), yaitu kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya, dan mungkin berada di luar kendali pemerintah. Contoh: kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events), yaitu kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi umum namun kejadian tersebut memiliki konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap suatu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada, sehingga biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, yaitu jika memenuhi kriteria:a. Badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, danb. Timbul transaksi dengan pertukaran (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau

jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Contoh: Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintahdiakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Pengakuan Kewajiban sesuai dengan klasifikasi kewajiban menurut Bultek 08 tentang Akuntansi Utang

No Jenis Kewajiban Pengakuan Kewajiban

A KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1 Utang kepada Pihak Ketiga

a. Pembelian barang FOB destination point (C&F)

b. Pembelian barang FOB Shipping Point

c. Pembelian jasa

d. Kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan

a. Saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar

b. Saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai tanggal pelaporan belum dibayar.

c. Saat jasa/ bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar

d. Saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2 Utang Bunga

Sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar

Pada setiap ahir periode pelaporan

3 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Setiap akhir periode pelaporan (demi kepraktisan saja, karena pada dasarnya diakui saat dilakukan pemotongan oleh BUN/BUD atas pengeluaran dari kas negara untuk pembayaran tertentu)

4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Saat reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali yang akan didanai kembali (refinancing – PSAP 09 paragraf 17)

5 Uang Muka dari Kas Umum Negara / Daerah

Saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Negara/Daerah

6 Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Pendapatan diterima di muka a. Saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada

b. Utang Biaya

c. Kewajiban pada Pihak Lain

penyerahan barang/jasa dari pemerintahb. Saat terjadi klaim pihak ketiga, biasanya

dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

c. Saat akhir tahun, jika masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.

B KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1 Utang Luar Negeri

a. Letter of Credit

b. Penarikan dengan pembayaran langsung

c. Penarikan dengan pembukaan rekening khusus

d. Penarikan dengan pembiayaan pendahuluan

a. Saat lender melakukan disbursement kepada bank koresponden untuk membayar LC tersebut.

b. Saat lender melakukan disbursement kepada pihak ketiga (rekanan)

c. Saat lender melakukan disbursement ke rekening khusus tersebut.

d. Saat lender melakukan disbursement ke Rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerusan Pinjaman untuk mengganti pengeluaran yang telah dilakukan.

2 Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan

Sepanjang tidak diatur khusus dalam perjanjian pinjaman, diakui saat dana diterima di Kas Daerah

3 Utang Obligasi

Bunga atas utang obligasi

Saat kewajiban timbul yaitu saat terjadi transaksi penjualan

Sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai terjadinya transaksi.

4 Utang Pembelian Cicilan Saat barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang secara legal telah mengikat para pihak (ditandatangani para pihak)

5 Utang Jangka Panjang Lainnya

Misalnya: Utang Kemitraan

Saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

C UTANG TRANSFER

1 Utang Dana Bagi Hasil

a. Karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer

b. Yang terjadi karena realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan sehingga timbul utang DBH dari persentase terhadap realisasi penerimaan (bagian daerah sesuai peraturan perundang-undangan

c. Yang terjadi karena kekurangan transfer sebagai akibat daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran.

a. Saat kesalahan tersebut diketahui

b. Saat jumlah definitif diketahui setelah dilakukan rekonsiliasi penerimaan sampai dengan bulan Desember.

c. Saat penyusunan laporan akhir tahun (mengacu pada PSAP 09 paragraf 25 yang menyatakan bahwa untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah yang belum dibayar pada tanggal pelaporan)

2 Utang Dana Alokasi Umum

a. Karena perbedaan total alokasi DAU menurut Perpres dengan realisasi pembayarannya

b. Karena penundaan akibat sanksi terhadap daerah penerima DAU

c. Karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer

a. Saat diterbitkan dokumen yang sah untuk mengakui Utang Transfer DAU tersebut

b. Saat penyusunan laporan keuangan

c. Saat kesalahan diketahui

3 Utang Dana Alokasi Khusus

Jumlah yang belum ditransfer

Saat diterbitkan dokumen yang sah untuk mengakui Utang Transfer DAK tersebut.

4 Utang Dana Otonomi Khusus

Jumlah yang belum ditransfer

Saat diterbitkan dokumen yang sah untuk mengakui Utang Transfer Dana Otsus tersebut.

5 Utang Transfer Lainnya

Jumlah yang belum ditransfer Saat diterbitkan dokumen yang sah untuk mengakui Utang Transfer Lainnya tersebut.

Misalnya tahun Anggaran 2008, Pemerintah menyalurkan Dana Tambahan Infrastruktur khusus untuk Provinsi Papua dan Dana Penyesuaian.

D KEWAJIBAN KONTINJENSI Tidak diakui dalam neraca, namun diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya kecil)

Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (probable). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal.

PENGAKUAN UTANG MENURUT IPSAS

1. Provisi

Provisi diakui ketika:

- Entitas memiliki kewajiban saat ini (legal atau konstruktif) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu,

- Adanya kemungkinan bahwa arus keluar sumber daya atau jasa potensial akan diminta untuk melunasi kewajiban, dan

- Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah kewajiban

Bila tidak terdapat kejelasan mengenai kewajiban saat ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban saat ini (dengan mempertimbangkan bukti yang ada). Jika terdapat perdebatan apakan peristiwa tertentu telah terjadi atau apakah mereka mengakibatkan peristiwa dalam kewajiban saat ini, (misal dalam gugatan), maka harus ditentukan apakah ada kewajiban saat ini pada tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan setiap bukti yang ada, misalnya pendapat para ahli. Atas dasar tersebut,

- Jika lebih mungkin bahwa kewajiban saat ini ada pada tanggal pelaporan, entitas mengakui provisi (jika memenuhi kriteria pengakuan),

- Jika lebih mungkin bahwa kewajiban saat ini tidak ada pada tanggal pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontinjensi

Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban saat ini disebut obligating event. Peristiwa ini diperlukan jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul. Kasus ini terjadi:

- Jika penyelesaian obligasi dapat dipaksakan dengan hukum, atau

- Dalam kasus obligasi konstruktif, jika peristiwa menciptakan ekspektasi valid pada pihak lain bahwa entitas akan melepaskan kewajiban

Laporan keuangan hanya menyajikan posisi keuangan entitas pada akhir periode pelaporan, sehingga tidak ada provisi yang diakui atas biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan aktivitas entitas di masa depan. Kewajiban yang diakui hanya kewajiban yang ada pada saat tanggal pelaporan. Hanya kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terlepas dari tindakan entitas di masa depan diakui sebagai provisi.

Contoh: denda atas pelanggaran hukum berupa kerusakan lingkungan yang dikenakan oleh undang-undang kepada entitas sektor publik. Kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya di masa depan. Sebaliknya, jika entitas memutuskan untuk menyesuaikan kontrol emisi pada kendaraannya, hal tersebut tidak diakui sebagai provisi karena entitas dapat menghindari pengeluaran masa depan melalui tindakan tertentu di masa depan.

Kemungkinan arus keluar sumber daya mewujudkan keuntungan ekonomi

Arus keluar sumber daya dianggap mungkin jika lebih besar kemungkinan peristiwa terjadi. Jika tidak mungkin bahwa kewajiban masa kini ada, entitas mengungkapkan kewajiban kontinjensi, kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya untuk mewujudkan manfaat ekonomi adalah kecil.

Estimasi yang andal atas kewajiban

Penggunaan estimasi merupakan bagian penting dari persiapan laporan keuangan dan tidak melemahkan keandalan mereka. Hal ini terutama berlaku dalam kasus provisi, yang menurut sifatnya lebih pasti dari pada kebanyakan item dalam laporan atas posisi keuangan. Kecuali dalam kasus yang sangat jarang, suatu entitas akan dapat menentukan berbagai kemungkinan hasil dan karena itu dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup handal untuk digunakan dalam mengenali provisi.

Dalam kasus yang sangat langka di mana tidak ada estimasi andal yang dapat dibuat, kewajiban ada yang tidak dapat dikenali. Kewajiban tersebut diungkapkan sebagai kewajiban kontinjensi.

2. Kewajiban Kontinjensi

Entitas tidak mengakui kewajiban kontinjensi. Sebuah kewajiban kontinjensi diungkapkan (paragraf 100) kecuali tingkat kemungkinan dari keluarnya sumberdaya sangat kecil (remote), pada tanggal pelaporan dengan penjelasan mengenai jenis atau sifat dari kewajiban kontinjensi tersebut, dan jika memungkinkan:

- Estimasi efeknya secara finansial- Indikasi ketidakpastian terkait jumlah dan waktunya- Kemungkinan terjadinya penggantian

Kewajiban kontinjensi mungkin mengalami perkembangan yang tidak diharapkan pada awalnya. Oleh karena itu, dilakukan penilaian secara berkelanjutan untuk menentukan apakah arus keluar sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi mungkin akan terjadi (probable). Jika probable, entitas mengakui

provisi dalam laporan keuangan pada periode perubahan tingkat kemungkinan itu terjadi, kecuali dalam keadaan langka di mana tidak ada estimasi andal yang dapat dibuat.

Contoh: satker yang melakukan pelanggaran peraturan terkait lingkungan, namun kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan belum jelas. Ketika kerusakannya diketahui, dan remediasi dibutuhkan, maka harus ada pengakuan provisi karena arus keluar sumber daya sekarang menjadi probable.

D. PENGUKURAN KEWAJIBANDalam Kerangka Konseptual SAP Akrual disebutkan bahwa pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Dalam PSAP 01 paragraf 83, disebutkan bahwa kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut ini akan kami sajikan pengukuran kewajiban berdasarkan klasifikasi pos-posnya pada laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban dan Buletin Teknis Nomor 8 tentang Akuntansi Utang.

Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Utang Transfer

Dalam paragraf 39 PSAP 09 disebutkan bahwa utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Bultek Nomor 8, yaitu pengukuran Utang Transfer (DBH, DAU, DAK, Otsus dan lainnya) yang timbul dan diakui dilakukan sesuai dengan PSAP 09 paragraf 18 yaitu sebagai berikut:

a. Utang Transfer karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut.

b. Utang Transfer karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.

c. Utang Transfer karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBN, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer.

d. Utang Transfer karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Utang Transfer dinilai sebesar total dana bagi hasil yang belum ditransfer karena rincian daerah penerimanya belum dapat ditentukan.

3. Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Besaran bunga tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

6. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, contohnya sebagai berikut.

a. Pendapatan diterima di mukaNilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

b. Utang biayaNilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.

c. Kewajiban kepada pihak lainNilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang

1. Utang Luar Negeri

Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.

2. Utang Dalam Negeri—Sektor Perbankan

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

3. Utang Dalam Negeri—Obligasi

Utang Obligasi Negara/Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Negara/Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.

4. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Selain itu, ada pula Utang Pembelian Cicilan. Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran. Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Penilaian Kewajiban

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan (Non-traded Debt)

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (non-traded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat mengacu pada skedul pembayaran (payment schedule) yang menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (Traded Debt)

Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank

sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun perubahan kurs yang terjadi setiap saat menimbulkan

kesulitan tersendiri dalam pencatatannya menggunakan kurs tanggal transaksi tersebut. Untuk itu, PSAP

mempermudah dengan memperkenankan pencatatan dengan penggunaan kurs yang mendekati kurs

tanggal transaksi, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral seminggu atau sebulan digunakan untuk

pencatatan seluruh transaksi pada periode tersebut. Akan tetapi, ketika kurs berfluktuasi secara

signifikan, penggunaan kurs rata-rata suatu periode tidak dapat diandalkan.

Pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam

mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dengan adanya

penyesuaian ini, sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan saldo utang pada tanggal transaksi dengan

tanggal neraca. Selisih penjabaran tersebut dinyatakan sebagai kenaikan/penurunan ekuitas periode

berjalan. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang

sama, maka seluruh selisih kurs diakui pada periode tersebut. Namun apabila saat timbul dan saat

penyelesaian utang tersebut berada pada periode yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk

setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Efek perubahan mata uang asing, dalam IPSAS diatur dalam satu standar tersendiri yaitu IPSAS 4

tentang Effects of Changes in Foreign Exchange Rate. Dalam standard tersebut, dinyatakan bahwa:“A

foreign currency transaction is a transaction that is denominated or requires settlement in a foreign

currency, including transactions arising when an entity:

a) Buys or sells goods or services whose price is denominated in a foreign currency;

b) Borrows or lends funds when the amounts payable or receivable are denominated in a foreign

currency; or

c) Otherwise acquires or disposes of assets, or incurs or settles liabilities, denominated in a foreign

currency”

sebuah transaksi dengan menggunakan mata uang asing harus dicatat dengan menggunakan spot

exchange rate antara mata uang asing dengan mata uang fungsional. Mata uang fungsional merupakan

mata uang yang berlaku di tempat dimana suatu entitas beroperasi. Sama halnya dengan PSAP, untuk

kemudahan praktik, rate yang mendekati dengan spot rate dapat digunakan, misalnya rata-rata rate

dalam satu minggu atau satu bulan. Pada tanggal pelaporan, penyesuaian harus dilakukan dengan

menggunakan rate tanggal pelaporan.

Penyelesaian Kewajiban sebelum Jatuh Tempo

Sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk

ditarik (call feature) atau karena memenuhi syarat untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya

memungkinkan adanya selisih antara nilai perolehan kembali dengan nilai tercatat (carrying value).

selisih tersebut harus disajikan sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada laporan

operasional serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban

yang berkaitan. Namun apabila ternyata tidak ada perbedaan antara harga perolehan kembali dengan

carrying value maka penyelesaian tersebut dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu

dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dengan asset yang berhubungan.

Tunggakan

Pemerintah Indonesia memiliki utang dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar

negeri dengan jangka waktu jatuh tempo tertentu. Beberapa jenis utang mungkin saja jatuh tempo pada

tanggal yang sama atau berurutan sehingga diperlukan manajemen utang yang memadai. Pada berbagai

praktik akuntansi, biasanya tidak diperlukan adanya pemisahan antara jumlah tunggakan dari jumlah

utang yang ada di halaman muka laporan keuangan. Namun, bagi pemerintah Indonesia, informasi

mengenai tunggakan pinjaman menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian para stakeholder

sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus menyajikan daftar

umur (aging schedule) pada catatan atas laporan keuangan atas jumlah tunggakan pinjaman yang ada

sebagai bagian dari pengungkapan kewajiban. Tunggakan kewajiban didefinisikan sebagai jumlah

kewajiban yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu membayar jumlah pokok dan/atau

bunganya sesuai jadwal.

Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang merupakan kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi

syarat-syarat perjanjianutang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang. Dengan demikian,

restrukturisasi utang dapat berupa pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan

dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang,

karena adanya keringanan yang diberikan kreditur kepada debitur. Keringanan semacam ini tidaklah

diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Keringanan

semacam ini dapat berasal dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, atau darikeputusan

pengadilan, serta dari peraturan hukum.Restrukturisasi utang dapat terjadi sebelum, pada, atau sesudah

tanggal jatuh tempo utang yang tercantum dalam perjanjian

Berikut ini adalah dua bentuk restrukturisasi utang:

1. pembiayaan kembali, yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru;

2. penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan kondisi

kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan ulang dapat berupa:

a. perubahan jadwal pembayaran

b. penambahan masa tenggang

c. menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau

tertunggak.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan

dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat

jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru merupakan tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai

tunai jumlah kas yang dibayarkan di masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak

termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru, akan

dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh

tempo. informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan tingkat bunga efektif yang baru harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, dampak restrukturisasi

harus dicatat secara prospektif sejak saat dilaksanakannya restukturisasi. Jumlah kas masa depan yang

harus dibayarkan untuk pokok dan bunga utang berdasarkan persyaratan baru mungkin saja berbeda

dengan nilai utang tercatat. Jika jumlah pembayaran kas masa depan atas pokok dan bunga utang

tersebut kurang dari nilai utang tercatat maka debitur harus mengurangi nilai utang tercatat sehingga

jumlahnya sama dengan nilai pembayaran masa depan. Hal tersebut harus dilakukan hanya apabila

jumlah pembayaran kas masa depan dapat ditentukan dengan andal. Apabila jumlah tersebut tidak

dapat ditentukan, maka debitur tidak boleh mengubah nilai utang tercatat. Informasi mengenai hal ini

harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pengungkapan pos

kewajiban yang terkait.

Dalam kondisi tertentu, jumlah bunga maupun pokok utang berdasarkan persyaratan baru

dapat bersifat kontinjen, yaitu tergantung pada peristiwa atau kejadian tertentu. Sebagai contoh,

debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai

tingkat tertentu pada periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut, maka berlaku prinsip-

prinsip pada akuntansi kontinjensi.

Perlakuan mengenai restrukturisasi utang tidak dibahas secara mendalam di IPSAS. IPSAS hanya

menyebutkan bahwa adanya restrukturisasi utang harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Penghapusan Utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian

maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara kedua pihak. Dalam hal

penghapusan utang, dimungkinkan adanya penyelesaian utang melalui penyerahan asset kas maupun

non kas dari debitur kepada kreditur dengan nilai di bawah nilai utang tercatat.

Jika penyelesaian utang dilakukan dengan menggunakan aset kas dan nilai penyelesaian

tersebut di bawah nilai utang tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai utang tercatat

sehingga sama dengan nilai kas yang diserahkan.

jika penyelesaian utang dilakukan dengan menggunakan aset non kas dan nilai penyelesaian

tersebut di bawah nilai utang tercatat, maka debitur harus melakukan penilaian kembali atas

aset non kas tersebut ke nilai wajarnya. Perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang timbul

akibat penilaian kembali tersebut harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Debitur harus mengungkapkan informasi mengenai penghapusan utang ini dalam catatan atas

laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang terkait. Informasi tersebut

harus mencakup jumlah perdebaan yang timbul yang merupakan selisih lebih antara nilai tercatat utang

yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah bunga terutang dan premi, diskonto, biaya

keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi) dengan nilai wajar aset yang diserahkan ke

kreditur.

Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah

Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya

yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya tersebut meliputi:

1. bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka

panjang

2. commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik

3. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman

4. amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli

hukum, dan sebagainya

5. perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan menggunakan mata uang asing sejauh hal tersebut

diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau produksi suatu

aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut.

Namun apabila suatu dana dari pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset, maka

kapitalisasi biaya pinjaman tersebut harus dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang

berdasarkan akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

Pada berbagai kasus, ditemukan berbagai kesulitan terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman

ini. Diantaranya adalah adanya kesulitan untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman

tertentu dengan perolehan suatu aset, serta kesulitan dalam menentukan bahwa pinjaman tertentu

tidak perlu ada apabila perolehan aset itu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan

lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga terjadi apabila suatu entitas pemerintahan

menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal

ini diperlukan pertimbangan professional untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat

diatribusikan secara langsung.

Biaya-biaya yang terkait atau timbul karena adanya pinjaman, dalam IPSAS diatur dalam IPSAS 5

tentang Borrowing Cost. Dalam standard tersebut disebutkan bahwa

Borrowing costs may include:

a. Interest on bank overdrafts and short-term and long-term borrowings;

b. Amortization of discounts or premiums relating to borrowings;

c. Amortization of ancillary costs incurred in connection with the arrangement of borrowings;

d. Finance charges in respect of finance leases and service concession arrangements; and

e. Exchange differences arising from foreign currency borrowings, to the extent that they are regarded as an

adjustment to interest costs.

Berdasarkan standar ini, borrowing cost harus diakui sebagai beban pada periode dimana borrowing cost

tersebut terjadi. Seperti dinyatakan dalam PSAP, dalam IPSAS 5 juga dinyatakan bahwa borrowing cost yang dapat

diatribusi secara langsung terhadap akuisisi, konstruksi, atau produksi suatu aset harus dikapitalisasi sebagai

bagian dari cost atas aset tersebut.

E.PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban Secara Akrual

Dalam Lampiran I.10 Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010, untuk penyajian dan pengungkapan

kewajiban secara akrual dinyatakan sebagai berikut:

87. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk

memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

88. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan adalah:

a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan

pemberi pinjaman;

b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah

dan jatuh temponya;

c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

1. Pengurangan pinjaman;

2. Modifikasi persyaratan utang;

3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

g) Biaya pinjaman:

1. Perlakuan biaya pinjaman;

2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

Penyajian dan pengungkapan kewajiban secara akrual memang belum dijelaskan secara

mendetail dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah seperti halnya penyajian dan

pengungkapan kewajiban secara kas menuju akrual. Namun jika kita melihat pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, kita dapat melihat beberapa jurnal yang

mencerminkan bagiaman penyajian dan pengakuan kewajiban secara akrual. Beberapa jurnal terkait

kewajiban secara akrual adalah sebagai berikut:

Penerimaan pembiayaan lewat utang:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Kas xxx

XXXX Utang Jangka Panjang xxx

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Estimasi Perubahan SAL xxx

XXXX Penerimaan Pembiayaan xxx

Pembayaran kewajiban:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit


XXXX Kas xxx

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Pengeluaran Pembiayaan xxx


Pembelian asset tetap:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Aset Tetap xxx

XXXX Utang Belanja Modal xxx

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Belanja Modal xxx


Reklasifikasi:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Kewajiban jangka Panjang xxx

XXXX Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban Secara Kas Menuju Akrual (CTA)

Sebagai perbandingan, kami menguraikan penyajian dan pengungkapan kewajiban secara kas menuju

akrual (CTA) sebagai perbandingan seperi yang terdapat pada Buletin Teknis Standar Akuntansi

Pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus

segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan

di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga

diungkapkan di CaLK.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek

xxx

XXXX Utang kepada Pihak Ketiga xxx

2. Utang Bunga ( Accrued Interest)

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran

bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk

masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Bunga adalah sebagai berikut:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek

xxx

XXXX Utang bunga xxx

3. Utang Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap

utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Dalam

praktek akuntansi kas menuju akrual (CTA) yang berlaku sekarang, penyajian PFK dilaksanakan oleh

BUN/BUD sebagaimana ilustrasi berikut:

Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Belanja Pegawai xxx

XXXX Penerimaan PFK xxx

XXXX Kas xxx

Pada saat pembayaran PFK:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Pengeluaran PFK xxx

XXXX Kas xxx

Jika pada periode pelaporan masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dilaporkan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4. Bagian Lancar Utang jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman

diungkapkan di CaLK.

Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebagaimana ilustrasi berikut:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Dana yang harus Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jangka Pendek

xxx

XXXX Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx



Pembayaran Utang Jangka Panjang

xxx

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian

Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut:

Pada saat kas diterima:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Kas xxx

XXXX Pendapatan…… xxx

Pada saat penyusunan neraca 31 Desember:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Dana Yang Harus Disediakan

untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek

xxx

XXXX Pendapatan Diterima Dimuka xxx

b. Utang biaya

Utang biaya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Biaya adalah sebagai berikut:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Dana Yang Harus Disediakan untuk xxx


XXXX Utang Biaya….. xxx

c. Kewajiban pada Pihak Lain

Kewajiban pada Pihak Lain disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian

Kewajiban pada Pihak Lain diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Ilustrasi Jurnal untuk mencatat Kewajiban pada Pihak Lain adalah sbb.:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Kas lainnya di Bend Pengeluaran xxx

XXXX Kewajiban pd Pihak Lain xxx

Kewajiban Jangka Panjang

1. Utang Luar Negeri

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). Nilai tercatat adalah nilai

buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium

yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing

jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran),

jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing

yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Termasuk dalam utang jangka pendek dari pinjaman luar negeri adalah: commitment fee, bunga,

bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka panjang yang dikonversikan ke dalam utang

jangka pendek.

2. Utang Dalam Negeri- Sektor Perbankan

Utang Perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang perbankan diungkapkan

di CALK berdasarkan pemberi pinjaman.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan pada saat dana diterima

beserta jurnal korolari untuk pencatatan utang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Kas xxx

XXXX Penerimaan Pembiayaan xxx



xxx

XXXX Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan xxx

3. Utang Obligasi

Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar

nilai tercatat (carrying amount). Carrying amount adalah pokok utang ditambah/dikurangi sisa

premium/diskon yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos neraca yaitu rincian dari masing-

masing jenis utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, tingkat dan jenis suku bunga,

registrasi masing-masing jenis obligasi, dan amortisasi diskon/premium.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Obligasi pada saat dana diterima adalah sebagai berikut:

Jurnal pencatatan realisasi penerimaan pembiayaan:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Kas xxx

XXXX Penerimaan Pembiayaan – xxx

Pinjaman dalam Negeri Obligasi

Jurnal korolari pencatatan pengakuan 1 utang obligasi

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Ekuitas Dana - Dana yang harus

Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Panjang

xxx

XXXX Utang Obligasi xxx

Jurnal untuk mencatat pelunasan obligasi adalah sebagai berikut:

Jurnal pencatatan realisasi pengeluaran pembiayaan

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Pengeluaran Pembiayaan –

Pembayaran Pokok Pinjaman dalan

Negeri Obligasi

xxx

XXXX Kas xxx

Jurnal korolari pencatatan pelunasan utang obligasi

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Utang Obligasi xxx

XXXX Ekuitas Dana - Dana yang harus

Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka Panjang

xxx

4. Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai

tercatat (carrying amount).

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah rincian dari masing-

masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-masing cicilan, tingkat bunga baik yang

eksplisit maupun yang tersamar. Dalam hal bunga tersamar pada cicilan anuitas maka perlu

diungkapkan besaran bunga yang tersamar pada anuitas bersangkutan.

5. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang

kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.

Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

-- untuk mencatat aset berupa gedung dan bangunan

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Gedung dan Bangunan xxx

XXXX Diinvestasikan pada Aset Tetap xxx

-- untuk mencatat utang jangka panjang lainnya

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Gedung dan Dana yang harus Disediakan untuk xxx


XXXX Utang Jangka Panjang Lainnya xxx

KEWAJIBAN TRANSFER

Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan utang transfer adalah sebagaimana ilustrasi

berikut:

Kode

Akun

Uraian Debet Kredit

XXXX Dana yang Harus Disediakan Untuk


xxx

XXXX Kewajiban Transfer DBH Diestimasi xxx

Utang Transfer DAU xxx

Utang Transfer DAK xxx

Utang Transfer Dana Otsus xxx

Utang Transfer Lainnya xxx

Berdasarkan PSAP 09 Paragraf 11 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang

Transfer termasuk kewajiban jangka pendek karena seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 12 (dua

belas) bulan.

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun utang transfer harus diungkapkan dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran utang;

b. Rincian jenis utang dan saldo menurut umur; dan

c. Penjelasan atas penyelesaian utang.

Utang Transfer diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan beserta rincian masing-

masing jenis Utang Transfer. Hal ini didasarkan pada paragraf 84 yang menyatakan bahwa Utang

pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar utang untuk memberikan informasi

yang lebih baik kepada pemakainya.

KEWAJIBAN KONTINGENSI

Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah

harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis

kewajiban kontingensi pada tanggal neraca.

Pengungkapan tersebut 1 dapat meliputi:

1. karakteristik kewajiban kontingensi;

2. estimasi dari dampak finansial yang diukur;

3. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;

4. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08, 2009.

IPSAS 19 – Provisions, Contingent Liabilities, Ana Contingent Asset

akuntansi kewajiban

Documents