Oleh : Astutik

1. Alasan / hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ( fait justificatiet/alasan pembenar ) : Pasal 49 (1),pasal 50 dan 51 (1) KUHP

2. Alasan / hal yang menghapuskan kesalahan ( Fait d’excuse / alasan pemaaf ) : Pasal 44, 48 KUHP

3. Alasan Penghapus Penuntutan : asas utilitas/kepentingan umum

a. Perbuatannya meskipun mencocoki rumusan delik, namun bukan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum

b. Perbuatannya adalah perbuatan pidana tetapi orangnya tidak mempunyai kesalahan

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang terletak dalam diri orang tersebut

pasal 44 KUHP2. Alasan yang terdapat di luar diri orang

tersebut : Pasal 48-51 KUHP

Overmacht / Daya paksa : setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan.

Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.

a. Vis Absoluta : paksaan phisik yang mutlak yang tidak dapat ditahan

a. Vis Compulsiva : Daya paksa relatif , secara phisik masih bisa menghindar tetapi secara psikhis tidak dapat diharapkan ia dapat melakukan perlawanan

1. Daya Paksa dalam arti sempit ( paksaan Psikhis ) : sumber atau musabab paksaan datang dari orang lain

2. Keadaan darurat ( Noodtoestand ) : daya paksa bukan timbul dari orang lain tetapi dari keadaan –keadaan tertentu.

1. Perbenturan antara dua kepentingan hukum

2. Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum

3. Perbenturan antara dua kewajiban hukum

Paksaan dari dalam yaitu dorongan yang ditimbulkan perasaan batin pribadi

Putusan HR tgl 26 Juni 1916 : “ Suatu tekanan yang datang dari hati sendiri yang telah mendorong dirinya untuk berbuat sesuatu , yang semata-mata didasarkan pada pendapat diri sendiri mengenai nilai nilai kepatutan dan kemasyarakatan dari lembaga-lembaga dan peraturan peraturan menurut UU bukanlah suatu Overmacht.”

Menurut pendapat : 1. moeljatno, Roeslan Saleh2. Van Hattum3. Jonkers : pasal 48 sebagai alasan

pembenar4. Simons - Overmacht sebagai alasan penghapus

kesalahan- Keadaan darurat sebagai alasan

pembenar

Pasal 49 KUHP :Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan terpaksa karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri, maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

1. Ada serangan atau ancaman serangan :a. Seketikab. Yang langsung mengancamc. Melawan hukumd. Sedang berlangsunge. Terhadap badan, kehormatan kesusilaan,

harta2.Tidak ada jalan lain utk menghalau serangan

atau ancaman serangan3. Ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap

serangan itu.(pembelaan seimbang )

Apabila serangan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat onmiddelijk dreigende ( dikhawatirkan segera akan menimpa )

Apabila serangan dikatakan telah selesaiMenurut Moeljatno : pembelaan dimulai

ketika sudah mulai ada ancaman serangan dan berakhir saat sesudah adanya serangan tetapi dalam praktek masih ada serangan.

Orang mengira ada serangan, atau mengira bahwa serangannya bersifat melawan hukum, padahal senyatanya tidak

Serangan tsb hanya ada dalam pikirannya sendiri tapi sesungguhnya tidak ada

1. Ada serangan atau ancaman serangan2. Tidak ada jalan lain untuk menghalau

serangan atau ancaman serangan pada saat itu

3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan.

1.Keadaan darurat hak berhadapan dengan hak, dalam pembelaan hak berhadapan dengan bukan hak

2. Dalam keadaan darurat tidak perlu ada serangan, pembelaan darurat harus ada serangan

3. Keadaan darurat sesuai kepentingan atau alasan, sedang pembelaan sudah ditentukan secara limitatif dalam uu

4. Keadaan darurat sebagai alasan pemaaf sedang pembelaan sebagai alasan pembenar.

Noodweer Exces : Tidak dipidana seseorang yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan, jika perbuatan tersebut sebagai akibat langsung suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan itu.

Alasan Pemaaf : Tidak mempunyai kesalahan

Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan

Tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali

Pelampauan batas pembelaan yang diperlukan

Pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat ( takut, bingung, hati panas, mata gelap )

Ada hubungan sebab akibat antara serangan dan kegoncangan jiwa yang ditimbulkan.

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tidak dipidana

Perbuatan ini tidak bersifat melawan hukum, melainkan sesuai dengan hukum ( rechtmatig )

sehingga perbuatan tsb tidak merupakan tindak pidana

Contoh : Polisi menangkap penjahat, membuka rahasia jabatan, dsb.

Perintah tersebut harus dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal

Ada keseimbangan antara tujuan yg hendak dicapai dan cara pelaksanaannya.

Contoh : Pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda motor yang melanggar lalulintas dan tidak mau diberhentikan oleh peluitnya.

Pasal 51 ( 1 ) KUHP : Perintah jabatan yang berwenang ( Alasan pembenar )

Pasal 51 ( 2 ) KUHP ( alasan pemaaf ) : Perintah jabatan yang tanpa wenang ,” Perintah jabatan tanpa wenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang , dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya

Subyektif : dalam batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah itu adala sah

Obyektif : dari fakta fakta yang ada , masuk akal bahwa perintah itu adalah sah

Pejabat yang memberi perintah tidak berhak karena orang tersebut bukan bawahan secara langsung

Pejabat tersebut berhak tetapi bukan dalam wewenangnya

Seorang agen polisi memerintahkan bawahannya utk menangkap X yg dianggap sebagai teroris, padahal dia sebetulnya bukan teroris.

Seorang kepala polisi memerintahkan anak buahnya utk memukuli seorang tahanan yang berteriak teriak, andaikata dilakukan apakah ini dibenarkan ?

TIDAK TIAP TIAP PERINTAH JABATAN DAPAT MELEPASKAN SESEORANG

DARI TANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATAN TERSEBUT