BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara hukum (rechtstaat), mengandung sekurang-kurangnya 2 (dua) makna,

yang pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peranan negara atau

pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, sedangkan

yang ke-dua adalah jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak

pribadi (individual rights), hak-hak politik (political rights), maupun hak-hak sebagai

sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah

pada setiap insan, baik secara pribadi atau kelompok.

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang sedang

melaksanakan pembangunan di segala bidang. Hal ini disebabkan adanya suatu tujuan

nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Indonesia termasuk dalam

kategori negara berkembang dengan pendapatan perkapita yang masih rendah,

sehingga kebanyakan penduduknya hidup secara sederhana.

Cakupan pembangunan sumber daya manusia ini meliputi pendidikan dan

pelatihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas dan pengembangan enterpreneurial,

yang kesemuanya bermuara pada peningkatan produktivitas manusia. Karenanya,

indikator kinerja pembangunan sumber daya manusia mencakup indikator-indikator

pendidikan, kesehatan, gizi dan sebagainya.

Pemerintah dalam mengatur jalannya pemerintahan tidak terlepas dengan

instansi-instansi yang dapat membantu untuk melancarkan pembangunan, antara lain

dengan membentuk Departemen Kesehatan (Depkes) dalam bidang kesehatan. Selain

membentuk Depkes, pemerintah juga membuat kelompok-kelompok profesi. Hal ini

dilakukan mengontrol terhadap pembangunan di bidang kesehatan, sehingga bisa

mempertegas peranan pemerintah dalam mengusahakan perkembangan kesehatan

yang lebih baik.

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan kesehatan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan,

yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindakan, kewenangan, sanksi, maupun

pertanggungjawaban tarhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga

kesehatan sebagai subyek peraturan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang

dimaksud dengan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan

untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 50 UU Kesehatan adalah bertugas

menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian

dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Sedangkan mengenai

ketentuan mengenai kategori, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang

Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Tenaga kesehatan terdiri dari :

1. tenaga medis;

2. tenaga keperawatan dan bidan;

3. tenaga kefarmasian;

4. tenaga kesehatan masyarakat;

5. tenaga gizi;

6. tenaga keterapian fisik; dan

7. tenaga keteknisian medis.

Tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi

pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang

diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibarnya. Kompetensi dan

kewenangan tersebut menunjukan kemampuan professional yang baku dan

merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut.

Dari sejumlah tenaga medis tersebut, bidan merupakan salah satu unsur tenaga

medis yang berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu yang

melahirkan, baik dalam proses persalinan maupun dalam memberikan penyuluhan

atau panduan bagi ibu hamil. Melihat besarnya peranan bidan tersebut, maka haruslah

ada pembatasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangan bidan tersebut. Maka, dibuatlah Kode Etik bidan, dimana kode etik

tersebut merupakan suatu pernyataan kemprehensif dan profesi yang memberikan

tuntutan bagi anggota untuk melaksanakan praktek profesinya, baik yang

berhubungan dengan klien sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun terhadap

teman sejawat, profesi dan diri sendiri, sebagai kontrol kualitas dalam praktek

kebidanan.

Untuk melengkapi peraturan yang ada, maka dibuatlah sebuah kode etik yang

dibuat oleh kelompok-kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan, dengan

ketentuan pokok bahwa peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan

peraturan yang ada di atasnya. Contoh kode etik profesi adalah kelompok dokter yang

mempunyai kode etik kedokteran, dan untuk kelompok bidan mempunyai kode etik

kebidanan. Dalam kode etik tersebut terdapat pengenaan sanksi apabila ada

pelanggaran yang berupa sanksi administratif, seperti penurunan pangkat, pencabutan

izin atau penundaan gaji.

Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-tindakan

baik dari institusi pemerintah maupun swasta atau kelompok masyarakat yang

diarahkan oleh keinginan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam

kebijakan. Sedangkan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian

inplementasi kebijakan mencakup kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

timbul sesudah diberlakukannya kebijakan negara, baik usaha untuk

mengadministrasikannya maupun akibat/dampak nyata pada masyarakat. Kebijakan

ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan implementasi

sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang pada

akhirnya fase implementasi akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktek

kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-

nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga berperan dalam

memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan

mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang

aman dan bersih.

Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan berpedoman pada

KEPMENKES Nomor 900/ MENKES/ S/ VII/ 2002 tentang Registrasi dan Praktek

Bidan. Tugas dan wewenang bidan terurai dalam Bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal

20, yang garis besarnya adalah : bidan dalam menjalankan prakteknya berwenang

untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan,

pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat.. Sebagai

pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan progesi, sesuai dengan wewenang

peraturan kebijaksanaan yang ada, maka bidan harus senantiasa berpegang pada kode

etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Hal yang dilematis terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan meningkat, terutama pelayanan bidan, tidak dibarengi oleh keahlian dan

keterampilan bidan untuk membentuk suatu mekanisme kerja pelayanan yang baik.

Masih sering dijumpai pelayanan bidan dengan seadanya, lamban dengan disertai

adanya pemungutan biaya yang mahal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum

terhadap pelanggaran kode etik bidan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap

Pelanggaran Kode Etik Bagi Bidan Dalam Menjalankan Profesinya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja kewenangan bidan ?

2. Apakah legal bidan melakukan penjahitan jalan lahir (serviks) ?

C. TUJUAN

- Tujuan Umum

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kebidanan.

- Tujuan Khusus

a. Mengetahui apa yang menjadi kewenangan bidan

b. Mengetahui apa aspek legal dari penjahitan jalan lahir (serviks) oleh bidan

D. MANFAAT

Mahasiswa dapat mengetahui dan menanggapi kasus penjahitan robekan jalan lahir

(serviks) sesuai kewenangan bidan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEWENANGAN BIDAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007

TENTANG

STANDAR PROFESI BIDAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi

Bidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran

Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi

Dan Praktik Bidan;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI

BIDAN.

Kedua : Standar Profesi Bidan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Standar Profesi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan

sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.

Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan

organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 369/MENKES/SK/III/2007

TANGGAL : 27 Maret 2007

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik,

mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan

yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh,

terarah dan berkesinambungan.

Masalah reproduksi di Indonesia mempunyai dua dimensi. Pertama: yang laten

yaitu kematian ibu dan kematian bayi yang masih tinggi akibat bebagai faktor

termasuk pelayanan kesehatan yang relatif kurang baik.

Kedua ialah timbulnya penyakit degeneratif yaitu menopause dan kanker. Dalam

globalisasi ekonomi kita diperhadapkan pada persaingan global yang semakin

ketat yang menuntut kita semua untuk menyiapkan manusia Indonesia yang

berkualitas tinggi sebagai generasi penerus bangsa yang harus disiapkan sebaik

mungkin secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut

haruslah secara konsisten dilakukan sejak dini yakni sejak janin dalam kandungan,

masa bayi dan balita, masa remaja hingga dewasa bahkan sampai usia lanjut.

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan

strategis terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka

kesakitan dan kematian Bayi (AKB). Bidan memberikan pelayanan kebidanan

yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi

dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama

dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang

membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada. Untuk menjamin kualitas

tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai acuan untuk melakukan segala

tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya

kepada individu, keluarga dan masyarakat, baik dari aspek input, proses dan

output.

2. Tujuan

a. Menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas.

b. Sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi.

3. Pengertian

a. Definisi Bidan

Ikatan Bidan Indonesia telah menjadi anggota ICM sejak tahun 1956, dengan

demikian seluruh kebijakan dan pengembangan profesi kebidanan di Indonesia

merujuk dan mempertimbangkan kebijakan ICM.

Definisi bidan menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang

dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui

oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO).

Definisi tersebut secara berkala di review dalam pertemuan Internasional /

Kongres ICM. Definisi terakhir disusun melalui konggres ICM ke 27, pada

bulan Juli tahun 2005 di Brisbane Australia ditetapkan sebagai berikut: Bidan

adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang

diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi

kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi)

untuk melakukan praktik bidan.

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan

akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan

dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan

masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan

memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup

upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu

dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta

melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Bidan mempunyai tugas penting

dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan,

tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat.

Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi

orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual

atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. Bidan dapat praktik diberbagai

tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau

unit kesehatan lainnya.

b. Pengertian Bidan Indonesia

Dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan kondisi masyarakat

Indonesia, maka Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan

Indonesia adalah: seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang

diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik

Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister,

sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik

kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-awab

dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan

dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa

nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan

asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya

pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan

anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta

melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.

c. Kebidanan/Midwifery

Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni

yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui,

masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi

baru lahir dan balita, fungsi–fungsi reproduksi manusia serta memberikan 

bantuan/dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya.

d. Pelayanan Kebidanan (Midwifery Service)

Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat

dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.

e. Praktik Kebidanan

Praktik Kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan

yang bersifat otonom, kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya,

didasari etika dan kode etik bidan.

f. Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen Asuhan Kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang

digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara

sistematis mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan,

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

g. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang

dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya

berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan Adalah penerapan fungsi dan kegiatan

yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien

yang mempunyai kebutuhan/masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil,

masa persalinan, nifas, bayi setelah lahir serta keluarga berencana.

4. Paradigma Kebidanan

Bidan dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesiannya berpegang pada

paradigma, berupa pandangan terhadap manusia / perempuan, lingkungan,

perilaku, pelayanan kesehatan / kebidanan dan keturunan.

a. Perempuan

Perempuan sebagimana halnya manusia adalah mahluk bio-psikososio-

kultural yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang unik, dan

bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangan. Perempuan sebagai

penerus generasi, sehingga keberadaan perempuan yang sehat jasmani, rohani,

dan sosial sangat diperlukan. Perempuan sebagai sumber daya insani

merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Kualitas manusia

sangat ditentukan oleh keberadaan/kondisi perempuan/Ibu dalam keluarga.

Para perempuan di masyarakat adalah penggerak dan pelopor peningkatan

kesejahteraan keluarga.

b. Lingkungan

Lingkungan merupakan semua yang terlibat dalam interaksi individu pada

waktu melaksanakan aktifitasnya, baik lingkungan fisik, psikososial, biologis

maupun budaya. Lingkungan psikososial meliputi keluarga, kelompok,

komunitas dan masyarakat. Ibu selalu terlibat dalam interaksi keluarga,

kelompok, komunitas, dan masyarakat.

Masyarakat merupakan kelompok paling penting dan kompleks yang telah

dibentuk oleh manusia sebagai lingkungan sosial yang terdiri dari individu,

keluarga dan komunitas yang mempunyai tujuan dan sistem nilai.

Perempuan merupakan bagian dari anggota keluarga dari unit komunitas.

Keluarga yang dalam fungsinya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

lingkungan di mana dia berada. Keluarga dapat menunjang kebutuhan sehari-

hari dan memberikan dukungan emosional kepada ibu sepanjang siklus

kehidupannya. Keadaan sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lokasi

tempat tinggal keluarga sangat menentukan derajat kesehatan reproduksi

perempuan.

c. Perilaku

Perilaku merupakan hasil seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan

lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan.

d. Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat

dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.

Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan,

yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan

kewenangan dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang

meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan

pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi :

1. Layanan Primer ialah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung

jawab bidan.

2. Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai

anggota timyang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai

salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan.

3. Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka

rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu

pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun

yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke

tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun

vertikal atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya.

e. Keturunan

Keturunan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas manusia.

Manusia yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat.

5. Falsafah Kebidanan

Dalam menjalankan perannya bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan

dalam memberikan asuhan. Keyakinan tersebut meliputi :

a. Keyakinan tentang kehamilan dan persalinan. Hamil dan bersalin

merupakan suatu proses alamiah dan bukan penyakit.

b. Keyakinan tentang Perempuan. Setiap perempuan adalah pribadi yang unik

mempunyai hak, kebutuhan, keinginan masing-masing. Oleh sebab itu

perempuan harus berpartisipasi aktif dalam setiap asuhan yang diterimanya.

c. Keyakinan fungsi Profesi dan manfaatnya. Fungsi utama profesi bidan

adalah mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya, proses fisiologis harus

dihargai, didukung dan dipertahankan. Bila timbul penyulit, dapat

menggunakan teknologi tepat guna dan rujukan yang efektif, untuk

memastikan kesejahteraan perempuan dan janin/bayinya.

d. Keyakinan tentang pemberdayaan perempuan dan membuat keputusan.

Perempuan harus diberdayakan untuk mengambil keputusan tentang kesehatan

diri dan keluarganya melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan

konseling. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab bersama antara

perempuan, keluarga dan pemberi asuhan.

e. Keyakinan tentang tujuan Asuhan. Tujuan utama asuhan kebidanan untuk

menyelamatkan ibu dan bayi (mengurangi kesakitan dan kematian). Asuhan

kebidanan berfokus pada: pencegahan, promosi kesehatan yang bersifat

holistik, diberikan dengan cara yang kreatif dan fleksibel, suportif, peduli;

bimbingan, monitor dan pendidikan berpusat pada perempuan; asuhan

berkesinambungan, sesuai keinginan dan tidak otoriter serta menghormati

pilihan perempuan.

f. Keyakinan tentang Kolaborasi dan Kemitraan. Praktik kebidanan

dilakukan dengan menempatkan perempuan sebagai partner dengan

pemahaman holistik terhadap perempuan, sebagai satu kesatuan fisik, psikis,

emosional, sosial, budaya, spiritual serta pengalaman reproduksinya. Bidan

memiliki otonomi penuh dalam praktiknya yang berkolaborasi dengan tim

kesehatan lainnya.

g. Sebagai Profesi bidan mempunyai pandangan hidup Pancasila, seorang

bidan menganut filosofis yang mempunyai keyakinan didalam dirinya bahwa

semua manusia adalah mahluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual yang

unik merupakan satu kesatuan jasmani dan rohani yang utuh dan tidak ada

individu yang sama.

h. Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh

pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan

kebutuhan dan perbedaan kebudayaan. Setiap individu berhak menentukan

nasib sendiri dan mendapatkan informasi yang cukup dan untuk berperan

disegala aspek pemeliharaan kesehatannya.

i. Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat, untuk itu maka

setiap wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan dan bayinya berhak mendapat

pelayanan yang berkualitas.

j. Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga,

yang membutuhkan persiapan sampai anak menginjak masa masa remaja.

k. Keluarga-keluarga yang berada di suatu wilayah/daerah membentuk

masyarakat kumpulan dan masyarakat Indonesia terhimpun didalam

satu kesatuan bangsa Indonesia. Manusia terbentuk karena adanya interaksi

antara manusia dan budaya dalam lingkungan yang bersifat dinamis

mempunyai tujuan dan nilai-nilai yang terorganisir.

6. Ruang Lingkup Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan,

pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak,

melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika

diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan.

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak

hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan

ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta

dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan

reproduksi dan asuhan anak.

Bidan dapat praktik diberbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah,

masyarakat, Rumah Sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya.

7. Kualifikasi Pendidikan

a. Lulusan pendidikan bidan sebelum tahun 2000 dan Diploma III kebidanan,

merupakan bidan pelaksana, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan

praktiknya baik di institusi pelayanan maupun praktik perorangan.

b. Lulusan pendidikan bidan setingkat Diploma IV / S1 merupakan bidan

professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan praktiknya baik

di institusi pelayanan maupun praktik perorangan. Mereka dapat berperan

sebagai pemberi layanan, pengelola, dan pendidik.

c. Lulusan pendidikan bidan setingkat S2 dan S3, merupakan bidan profesional,

yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan praktiknya baik di institusi

pelayanan maupun praktik perorangan. Mereka dapat berperan sebagai

pemberi layanan, pengelola, pendidik, peneliti, pengembang dan konsultan

dalam pendidikan bidan maupun sistem/ ketatalaksanaan pelayanan kesehatan

secara universal.

B. PENJAHITAN ROBEKAN ROBEKAN JALAN LAHIR ( SERVIKS)

Robekan jalan lahir selalu memberikan perdarahan dalam jumlah bervariasi

banyaknya. Perdarahan yang berasal dari jalan lahir selalu harus dievaluasi yaitu

sumber dan jumlah perdaraha sehingga dapat diatasi. Sumber perdarahan dapat

berasal dari perineum, vagina, serviks, dan robekan uterus ( rupture uteri). Perdarahan

bisa berbentuk hematoma dan robekan jalan lahir dengan perdarahan bersifat arterial

atau pecahnya pembuluh darah vena. Jenis perlukaan ringan berupa lecet, yang berat

berupa robekan jalan lahir. Untuk dapat menetapkan sumber perdarahan dapat

dilakukan dengan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan speculum.

Robekan jalan lahir dapat terjadi antara lain :

a. Vagina

b. Perlukaan Vulva

c. Serviks Uteri

d. Korpus Uteri

e. Uterus

f. Perineum

ROBEKAN SERVIKS

Bibir serviks uteri merupakan jaringan yang mudah mengalami perlukaan saat

persalinan karena perlukaan itu portio vaginalis uteri pda seorang multipara terbagi menjadi

bibir depan dan belakang. Robekan serviks dapat menimbulkan perdarahan banyak

khususnya bila jauh ke lateral sebab di temapat terdapat ramus desenden dari arateria uterina.

Perlukaan ini dapat terjadi pada persalinan normal tapi lebih sering terjadi pada persalinan

dengan tindakan – tindakan pada pembukaan persalinan belum lengkap. Selain itu penyebab

lain robekan serviks adalan persalinan presipitatus. Pada partus ini kontraksi rahim kuat dan

sering didorong keluar dan pembukaan belum lengkap. Diagnose perlukaan serviks dilakukan

dengan speculum bibir servika dapat di jepit dengan cunam atromatik. Kemudian diperiksa

secara cermat sifat- sifat robekan tersebut. Bila ditemukan robekan serviks yang memanjang,

maka lukaa dijahit dari ujung yang paling atas, terus ke bawah. Pda perlukaan serviks yang

berbentuk melingkar, diperiksa dahulu apakah sebagian besar dari serviks sudah lepas atau

tidak. Jika belum lepas, bagian yang belum lepas itu dipotong dari serviks, jika yang lepas

hanya sebagian kecil saja itu dijahit lagi pada serviks. Perlukaan dirawat untuk menghentikan

perdarahan.

Etiologi

Robekan pada serviks karena:

1. Persalinan lama: apabila serviks terjepit diantara kepala bayi dan Sympisis pubis, sisi

anterior dapat membengkak, tidak teregang dengan baik dan kemungkinan akan

ruptur.

2. Kelahiran dengan bantuan misalnya:forsep, ekstraksi vakum, atau ekstraksi pada

bokong sebelum serviks berdilatasi penih.

3. Persalinan Pretiposisi (secara spontan atau distimulasi dengan oksitosik)

Kegagalan serviks atau berdilatasi karena kelainan kongenital atau jaringan parut akibat luka

terdahulu.

Tanda

Biasanya pada robekan serviks ditandai dengan perdarahan. Jika robekan besar dan dalam

biasanya keadaan umum ini buruk dan apabila dengan rehidrasi intravena keadaan ibu tidak

membaik, segera pasang tampon kasa dan segera rujuk ibu dengan Baksoku Da.

Komplikasi yang mungkin terjadi dan penanganannya.

a. Komplikasi awal

1. Perdarahan

Perdarahan dapat terjadi jika pembuluh darah tidak diikat dengan baik.

Pencegahannya adalah dengan mengikat titik perdarahan ketika sedang menjahit,

pastikan bahwa perdarahan tidak berasal dari uterus yang atonik.

2. Hematoma

Hematoma adalah mengumpulnya darah pada dinding vagina yang biasanya

terjadi akibat komplikasi luka pada vagina. Hematoma terlihat adanya

pembengkakan vagina atau nyeri hebat dan retensi urine.

3. Retensi Urine

Maternal harus sering dianjurkan untuk sering berkemih. Jika ibu tidak mampu

maka pasang kateter untuk menghindari ketegangan kandung kemih.

4. Infeksi

Komplikasi paling umum dan dapat dihindari dengan memberikan anti biotik

profilatik pada maternal dan gunakan teknik aseptik saat menjahit robekan. Jika

terjadi infeksi, jahitan harus segera dilepas dan diganti dengan jahitan kedua kali,

jika diperlukan hanya setelah infeksi teratasi.

Komplikasi lanjut

1. Jaringan parut dan stenosis (penyempitan) vagina, dapat menyebabkan nyeri

selama bersenggama dan persalinan lama pada kelahiran berikutnya, jika

robekan yang terjadi tidak diperbaiki.

2. Vesiko Vagina, vesiko serviks atau fistula dapat terjadi apabila robekan vagina

atau serviks meluas kekandung kemih atau rectum.

Penatalaksanaan, Perbaikan robekan Serviks

Biasanya pada robekan serviks terjadi pada bagian kiri tengah atau kanan tengah

(posisi jam 3/9), dan akan terlihat pada saat inspeksi vagina dan serviks, robekan serviks juga

dapat terjadi pada persalinan spontan, itulah sebabnya pemeriksaan serviks dan vagina harus

dilakukan secara teliti. Pada robekan ringan akan cepat sembuh, tapi tampilannya akan

berubah dari bukaan sirkuler yang halus menjadi irisan transversal. (gambar A). jika robekan

serviks meluas harus dijahit.

Perbaikan Robekan Serviks:

1. Beritahu ibu tentang tujuan prosedur yang akan dilakukan dan beri dukungan

2. Jika robekan luas beri diazepam dan petidin IV, perlahan

3. Tahan fundus

4. Jepit bibir serviks dengan klem ovum, kemudian pindahkan klem bergantian searah

jarum jam sehingga semua bagian serviks dapat diperiksa

5. Jika ditemukan robekan tinggalkan 2 klem diantara robekan

6. Tempatkan klem dalam satu tangan

7. Tarik kearah kita

8. Mulailah menjahit bagian apeks (atas) serviks

9. Lakukan penjahitan terputus disepanjang luka berjarak 1 cm, dengan mengambil

seluruh ketebalan pada setiap bibir serviks

10. Gunakan pembalut steril pada perineum.

Perawatan lanjutan

1. Periksa tanda vital tiap 2-4 jam

2. Perhatikan jika ada robekan atau terjadinya hematoma

3. Beri cairan IV dan atau donor sesuai keadaan pasien

4. Beri antibiotic profilaktik, misal amoksilin 500 mg oral tiap 8 jam selama 5 hari

5. Tindak lanjuti selama 10 hari, dan dalam 6 minggu untuk memastikan bahwa luka

benar-benar sembuh.

BAB III

CONTOH KASUS DUGAAN MALPRAKTIK

Seorang bidan desa di daerah pegunungan sekitar pukul 3.00 WIB mendapatkan

pasien kiriman dari mbah dukun dengan perdarahan setelah 2 jam melahirkan, perjalanan dari

rumah mbah dukun ke rumah bidan sekitar 15 menit. Bidan melakukan pemeriksaan, ternyata

ada robekan pada porsio. Bidan tahu bahwa menjahit porsio masuk dalam kewenangan

dokter, namun jika langsung merujuk ke RS jaraknya memerlukan waktu kurang lebih 2 jam

dan belum ada kendaraan menjadi kendala. Bidan memperkirakan jika dirujuk pasien akan

mengalami perdarahan hebat saat perjalanan. Bidan memiliki alat-alat persalinan lengkap

namun persediaan infuse tinggal 1 botol karena kiriman baru akan dating esok hari. Karena

bidan berkeyakinan memiliki kemampuan menjahit porsio, kemudian Bidan memberikan

pilihan kepada keluarga : akan langsung dirujuk atau mengizinkan bidan untuk menjahit

porsio. Bidan juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk saat ini penjahitan porsio dilakukan

oleh dokter. Namun jika langsung dirujuk dikhawatirkan pasien akan berada dalam keadaan

bahaya. Keluarga mengizinkan. Setelah 1 jam melakukan tindakan penjahitan perdarahan

berhenti, pemeriksaan menunjukan nadi : 110/menit, TD : 80/60 mmHg. Sekitar pukul 4.00

WIB pasien di dampingi bidan menuju ke rumah sakit dengan menggunakan truk.

Sesampainya di RS ibu sudah sangat lemah dan harus masuk ICU. Dokter mengatakan jika

pasien telat dibawa beberapa menit saja mungkin pasien akan tidak dapat diselamatkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan adalah salah satunya adalah

karena bidan merupakan profesi yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat

berhubungan dengan klien serta harus mempunyai tanggung jawab moral dan keputusan yang

diambil. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dan tidak hanya

dibutuhkan pengetahuan klinik yang baik, serta pengetahuan yang up to date, tetapi bidan

juga harus mempunyai pemahaman isu etik dalam pelayanan kebidanan.

Menurut Daryl Koehn dalam The Ground of Professional Ethics, 1994 bahwa bidan

dikatakan professional, bila menerapkan etika dalam menjalankan praktik kebidanan. Dengan

memahami peran sebagai bidan, maka akan meningkatkan tanggungjawab baik, yaitu

memfasilitasi pilihan klien dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk

menerapkan dalam strategi praktik kebidanan.

a) Informed Choice

Pengertian Informed Choice adalan membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan

tentang alternative asuhan yang akan dialaminya. Menurut Kode Etik Kebidanan

tahun 1993 bidan harus menghormati hak informed choice ibu dan meningkatkan

penerimaan ibu tentang pilihan dalam asuhan dan tanggungjawabnya terhadap hasil

dari pilihannya.

b) Informed Consent

Latar belakan diperlukannya informed consent adalah karena tindakan medic yang

dilakukan bidan, hasilnya penuh dengan ketidakpastian dan unpredictable (tidak dapat

diperhitungkan secara matematik), sebab dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang

berada di luar kekuasaan bidan, seperti perdarahan postpartum, shock, asfiksia

neonatorum.

Sehingga persetujuan pasien bagi setiap tindakan medic menjadi mutlak diperlukan,

kecuali dalam keadaan emergenci. Persetujuan tersebut dikenal dengan informed

consent. Sebelum tercapainya suatu consent, kepada pasien atau keluarganya harus

diberikan informasi terlebih dahulu mengenai beberapa hal dari tindakan medic yang

akan dilakukan.

Sesuai pasal 53 UU No. 23/92 menetapkan sebagai berikut : standar profesi adalah

pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter, Bidan dan perawat dalam

melaksanakan tugasnya harus menghormati pasien.

Menurut Prof. Wila Chandrawila S, bahwa dalam melaksanakan profesinya, seprang

tenaga kesehatan perlu berpegang kepada tiga ukuran umum yaitu :

1. Kewenangan

2. Kemampuan rata-rata

3. Ketelitian yang umum

Kewenanga bidan diatur dalam KepMenKes No.900/MenKes/SK/VII/2002 Tentang

Registrasi dan Praktik Bidan, di sini bidan berwenang untuk melakukan atau memutuskan

sesuatu hal yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dalam menjalankan kewenangan yang

diberikan, bidan harus :

1. Melaksanakan tugas kewenangan sesuai profesi

2. Memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk tindakan yang dilakukan

3. Mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku di wilayahnya

4. Bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya secara optimal

dengan mengutamakan keselamatan ibu dan atau janin

W. Heni Puji, SSit. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta, 2007

http://rossylauranda.wordpress.com/2012/06/07/kepmenkes-ri-nomor-900menkesskvii2002-

dan-peraturan-menkes-ri-nomor-1464menkesperx2010/

http://www.poltekkes-soepraoen.ac.id/?prm=artikel&var=detail&id=68

http://www.lusa.web.id/keputusan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-

369menkesskiii2007-tentang-standar-profesi-bidan-bag-1/