01. modul kegiatan usaha pps_new
Post on 12-Jan-2017
251 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Outline
Ketentuan Dasar dan Karakteris.k
Jenis Kegiatan Usaha
Pendanaan
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Penegakan Kepatuhan
2
KETENTUAN DASAR DAN KARAKTERISTIK PEMBIAYAAN SYARIAH
3
Dasar Hukum
NO DASAR HUKUM
1 Undang-‐Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-‐Bank
3 Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
4 Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan
5 Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK/2015 tetang Besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk Pembiayaan Syariah
6 Surat Edaran OJK Nomor 2 /SEOJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah
7 Surat Edaran OJK Nomor 4 /SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan
4
Fatwa DSN MUI..(1)
NO DASAR HUKUM
1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Murabahah
2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Is.shna’
4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Wakalah
8 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Kafalah
9 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 12/DSN-‐MUI/IV/2000 tentang Hawalah
10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-‐MUI/IV/2001 tentang Al-‐Qardh
5
NO DASAR HUKUM
11 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 22/DSN-‐MUI/III/2002 tentang Jual Beli Is.shna’ Pararel
12 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 27/DSN-‐MUI/III/2002 tentang Al-‐Ijarah Al-‐Muntahiyah Bi Al-‐Tamlik
13 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 50/DSN-‐MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
14 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 58/DSN-‐MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah
15 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 62/DSN-‐MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah
16 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-‐MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah
6
Fatwa DSN MUI..(2)
Adil
Keseimbangan
Kemanfaatan
Universal
Tidak mengandung !dak jelas, Spekula!f, tambahan yang haram, .dak adil, suap, dan objek haram
7
‘adl
tawazun
maslahah
alamiyah Tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan
objek haram
Prinsip Penyelenggaraan Usaha
Karakteristik
8
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
9
10
Jenis Kegiatan Pembiayaan Syariah
Pengelompokan dilakukan dengan mempertimbangkan konsep pengawasan terintegasi, karakteristik akad dalam Pembiayaan Syariah, ketentuan akutansi pada tiap pembiayaan syariah, dan pengukuran bobot risiko.
Pembiayaan Jual Beli • Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai
dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
Pembiayaan Investasi • Pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu
untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
Pembiayaan Jasa • Pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu
barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
Pembiayaan Jual Beli
11
Pembiayaan Jual Beli
12
Murabahah • Jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga
perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Salam • Jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-
syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
Istishna’ • Jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang
sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
Skema Murabahah
13
Skema Salam Pararel
14
Skema Istishna’ Pararel
15
Pembiayaan Investasi
16
Pembiayaan Investasi
Mudharabah • Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Musyarakah • Pembiayaan
berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Mudharabah Musytarakah • Bentuk mudharabah dimana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Musyarakah Mutanaqishoh • Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishsah) secara bertahap oleh pihak lainnya.
17
Skema Mudharabah
18
Skema Musyarakah
19
Skema Mudharabah Musytarakah
20
Skema Musyarakah Muthanaqishoh
21
Pembiayaan Jasa
22
Pembiayaan Jasa
Ijarah • Pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) • Ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa’d)
setelah masa Ijarah selesai.
Hawalah • Pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain
yang wajib menanggung pembayarannya.
Wakalah • Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima
kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
23
Kafalah • Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul‘anhu, ashii).
Ju’alah • Janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan
(reward/’iwadh/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
Qardh • Pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan
kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
24
Skema Ijarah
25
Skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik
26
Wakalah bil Ujrah dalam Anjak Piutang Syariah
27
Wakil (LKS)
Muwakkil (Nasabah) 1. Akad Wakalah bil Ujrah
2. Dana talangan (Qardh)
5. Penyerahan Piutang
6. Pengembalian Dana Talangan (Qardh)
Debitor
4. Pem
bayaran
Hutang
3. Pen
agihan
6. Pembayaran fee (ujrah)
Skema Hawalah bil Ujrah (Hawalah Mutlaqah)
28
Muhal ‘alaih (LKS)
Muhil (Nasabah) 1. Akad Hawalah bil ujrah
3. Pembayaran hutang dan ujrah
Muhtal
2 . P
emba
yaran
Hutang M
uhil
Skema Sale and lease back
29
Pembeli (LKS)
Penjual (konsumen) 1. Akad Jual Beli (Ba’i)
2. Penyerahan Barang
3. Pembayaran harga barang
4. Akad ijarah
5 Penyerahan Barang
6. Pembayaran Ujrah
KEGIATAN PENDANAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
30
Pinjaman (qardh) subordinasi
Menerima pendanaan dari bank, IKNB, lembaga,
dan/atau badan usaha lain
menerbitkan obligasi syariah (sukuk)
sekuritisasi sesuai prinsip syariah
SUMBER PENDANAAN
pendanaan dari bank, IKNB, lembaga, dan/atau badan usaha lain : q Akad yang digunakan
Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, Musyarakah, Ijarah, Qardh, dan/atau akad lain sesuai prinsip syariah.
q Jumlah Pendanaan dari lembaga, badan usaha Indonesia > Rp300 juta.
q Jumlah Pendanaan dari lembaga, badan usaha asing > Rp1 miliar.
q Jangka waktu paling singkat 1 tahun.
Mengikuti ketentuan di Pasar Modal
Sumber Pendanaan Pembiayaan Syariah
31
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
32
33
• Murabahah (Fatwa 01, PSAK 102) • Salam (Fatwa 05, PSAK 103) • Isthisna’ (Fatwa 06, PSAK 104)
Pembiayaan Jual beli
• Mudharabah (Fatwa 07, PSAK 105) • Musyarakah (Fatwa 08, PSAK 106) • Mudharabah musytarakah (Fatwa 50) • Musyarakah mutanaqishoh (Fatwa
73)
Pembiayaan Investasi
• Ijarah (Fatwa 09) • Ijarah muntahiya bi tamlik (Fatwa 27) • Hawalah atau Hawalah bil ujrah
(Fatwa 12, fatwa 58) • Wakalah atau Wakalah bil ujrah
(Fatwa 10) • Kafalah atau Kafalah bil ujrah
(Fatwa 11) • Qardh (Fatwa 19)
Pembiayaan Jasa
Kegiatan Usaha Jenis Akad
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
Akad Tunggal
Gabungan Akad
LAPOR OJK
Mekanisme
TERCATAT PADA OJK
DIPASARKAN
Perjanjian Pembiayaan Syariah..(1) • Perjanjian pembiayaan syariah wajib dibuat secara
tertulis. • Perjanjian pembiayaan syariah wajib memenuhi
Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan: Ø menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang
sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti (boleh dengan persandingan bahasa asing);
Ø huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas;
Ø perjanjian baku wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
34
Perjanjian Pembiayaan Syariah..(2) • Perjanjian baku dilarang:
Ø menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban kepada Konsumen; Ø menyatakan bahwa penolakan pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen; Ø menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Ø mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
Ø memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
Ø menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
Ø menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.
35
Perjanjian Pembiayaan Syariah..(3) • Perjanjian pembiayaan syariah wajib memenuhi
ketentuan: Ø Dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak
yang berakad atau bertransaksi; dan Ø Obyek yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan syariah
sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan,
• Perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dibatalkan, kecuali Para pihak setuju untuk menghentikannya dan/atau tidak terpenuhinya kondisi hukum pada poin 1.
36
Mitigasi Risiko
37
Penjaminan Syariah
Asuransi Syariah
Fidusia
Cara Lain
Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah
38
Rasio Permodalan
Kualitas Piutang
Pembiayaan
Rentabilitas Likuiditas
1. 2.
3. 4.
Min. 10%
Modal Disesuaikan Aset Disesuaikan X 100%
=
Aset ProdukVf Bermasalah Min. 5%
Max. 2,5
ROA ROE
BOPO PPSB
Komposit: Current RaVo
Cash RaVo Max. 2,5
Komposit:
Rp5 miliar
Rp15 miliar
Rp25 miliar
31 Desember 2016
31 Desember 2015
39
Ekuitas
31 Desember 2017
Perusahaan Pembiayaan Syariah (full)
• Ekuitas minimal: • Bentuk Hukum Koperasi minimal Rp50 Miliar
• Bentuk Hukum PT minimal Rp100 Miliar
• Rasio ekuitas terhadap modal disetor minimal 50%
Unit Usaha Syariah (UUS)
• Bagi UUS baru, minimal Rp25 Miliar
• Bagi UUS yang telah ada sebelum POJK 31/2014, sesuai pentahapan
Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah
40
BMPPS
Total 50%
Pihak Terkait Pihak Terkait Pihak Terkait
Paling Tinggi 20%
Satu Debitur
Pihak yang memiliki hubungan pengendalian dengan Perusahaan
Pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, keluarga,
dan/atau keuangan
Anggota suatu kelompok Debitur memiliki hubungan pengendalian dengan Debitur lain baik melalui
hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan
Paling Tinggi 50%
Satu Kelompok
Debitur
Pihak Tidak Terkait
41
Kerjasama Pembiayaan Syariah
Kerjasama pembiayaan penerusan (channeling) • Harus sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan dan dilarang bertentangan dengan prinsip syariah.
• Wajib menggunakan akad wakalah bil ujrah. • Pihak yang diperkenankan: bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, dan perusahaan syariah lainnya.
Mekanisme kerjasama pembiayaan penerusah (channeling) • Perusahaan dapat sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) atau sebagai penyedia dana/modal/barang;
• Sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) perusahaan memperoleh ujrah; • Risiko dari pembiayaan yang .mbul berada pada pihak penyedia dana/modal/barang.
Mitigasi Risiko
42
Penjaminan Syariah
Asuransi Syariah
Fidusia
Cara Lain
43
Jenis Kendaraan Besaran Uang Muka
NPF ≤ 5% NPF > 5% Piutang UUS > 50%
10% 15% 15%
15% 20% 15%
20% 25% 20%
Roda 2 atau Roda 3
Keterangan:
Roda 4 atau lebih tujuan produktif
Roda 4 atau lebih tujuan konsumtif
Uang Muka Pembiayaan Syariah �Kendaraan Bermotor
Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan
bermotor wajib menerapkan
ketentuan uang muka (down payment/ urbun).
ü Menyediakan/memberikan dana secara tunai kepada Konsumen tanpa didasari transaksi penyediaan barang atau jasa secara jelas (underlying asset);
ü Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
ü Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
ü menerbitkan surat sanggup bayar (promisorry note), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;
ü Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
ü Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ü Menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Konsumen, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK.
44
Larangan
PENEGAKAN KEPATUHAN
45
46
Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Sanksi Administratif
Penyampaian Rencana Tindak (Action Plan)
Surat Pemberitahuan
Penegakan Kepatuhan
D a l a m h a l s a mp a i d e n g a n berakhirnya jangka waktu surat pember i tahuan, belum juga dipenuhi ketentuan yang dilanggar.
D a l a m h a l s a mp a i d e n g a n berakhirnya jangka waktu action p l a n b e l u m j u g a d i p e n u h i ketentuan yang dilanggar.
o Bagi Perusahaan Full Syariah ü Surat Peringatan (3x) ü Pembekuan Kegiatan Usaha ü Pencabutan Izin Usaha
o Bagi UUS, ü Surat Peringatan diberikan kepada
perusahaan (3x) ü Pembekuan Kegiatan Usaha UUS ü Pencabutan Izin UUS
Penegakan Kepatuhan
AKHIR PRESENTASI
• IKNBsyariah@ojk.go.id
48
top related