1 - keputusan tentang pedoman penerbitan kartu … kep bkipm... · tentang organisasi kementerian...
Post on 06-Mar-2019
248 Views
Preview:
TRANSCRIPT
- 1 -
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 111/KEP-BKIPM/2017
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN KARTU LAYANAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada pengguna jasa
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan dalam proses
sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil
perikanan, diperlukan data pengguna jasa
yang lengkap dan benar;
b. bahwa untuk memperoleh data yang
lengkap dan benar, pengguna jasa
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan perlu
dilakukan pendataan sehingga memiliki
identitas tunggal melalui penerbitan Kartu
Layanan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
tentang Pedoman Penerbitan Kartu
Layanan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992
tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4197);
- 3 -
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
220);
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENERBITAN
KARTU LAYANAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN.
- 4 -
KESATU : Menetapkan Pedoman Penerbitan Kartu Layanan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan (Kartu BKIPM)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KEDUA : Pedoman Penerbitan Kartu Layanan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
merupakan panduan bagi Unit Pelaksana Teknis
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) di
seluruh Indonesia dalam melaksanakan proses
penerbitan Kartu BKIPM bagi pengguna jasa
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan di lingkup wilayah
kerjanya.
KETIGA : Pusat lingkup BKIPM bertugas untuk melakukan
pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan penerbitan dan penggunaan Kartu
BKIPM yang dilaksanakan oleh UPT KIPM sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada anggaran
BKIPM.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,
ttd.
RINA
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 111/KEP-BKIPM/2017 TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN KARTU LAYANAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PEDOMAN PENERBITAN
KARTU LAYANAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin
produk perikanan yang sehat, aman, dan bermutu. Dalam rangka
melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah melalui
Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem
Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu sistem yang
terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan
terhadap hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha
sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar bebas
dari penyakit ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (BKIPM) mempunyai tugas melaksanakan
perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan serta keamanan hayati ikan sebagai upaya
pelaksanaan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina
serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-
KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
2
BKIPM menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan
perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu
dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.
Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan (UPT KIPM) yang berada di tempat-tempat pemasukan
dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan serta
hasil perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan perkarantinaan ikan serta
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, UPT KIPM
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan, beserta peraturan pelaksanaannya,
seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri,
Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis
(Juknis), dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha di bidang
perikanan, berdampak terhadap meningkatnya arus lalu lintas
ikan atau produk perikanan baik ekspor, impor maupun
domestik, serta bertambahnya jumlah pengguna jasa KIPM.
Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelayanan
sertifikasi kesehatan ikan saat ini antara lain :
1. Adanya duplikasi data pengguna jasa KIPM yang disebabkan
karena pengguna jasa yang sama menggunakan nama dan
alamat yang berbeda untuk tujuan penerima yang berbeda.
2. Identitas pengguna jasa KIPM tidak tercantum secara lengkap
sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan penelusuran.
3. Data yang ada belum mampu memberikan gambaran company
profile pengguna jasa KIPM
Guna menjawab permasalahan tersebut di atas sekaligus
memberikan kemudahan dalam pelayanan jasa KIPM, maka
diperlukan pendataan/registrasi pengguna jasa KIPM melalui
3
penerbitan kartu layanan pengguna jasa KIPM, yang terintegrasi
ke dalam Sistem Komputer Karantina Ikan on line.
B. Maksud dan Tujuan
Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi petugas KIPM
dalam pendataan pengguna jasa KIPM dan penerbitan kartu
layanan KIPM.
Tujuannya adalah untuk menyeragamkan tatacara
penerbitan kartu layanan karantina ikan, pengendalian mutu
dan keamanan hasil perikanan yang selanjutnya disebut Kartu
BKIPM.
C. Sasaran
Pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan karantina
ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
D. Ruang Lingkup
1. Pelaksanaan penerbitan, pembekuan, pengaktifan kembali dan
pencabutan Kartu BKIPM; serta
2. Ketentuan pengecualian pengguna jasa yang memiliki Kartu
BKIPM.
E. Pengertian Umum
1. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat BKIPM adalah
Badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang
perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan serta keamanan hayati ikan;
2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat
UPT KIPM adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai
tugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perkarantinaan
ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
di tempat pemasukan dan pengeluaran;
4
3. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Tindakan
Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah
masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina
dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam
negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam
wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi
inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh
dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan
Hasil Perikanan;
5. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut
HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum
terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di
wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif
cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau
yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
6. Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama
dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu
tumbuhan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil
bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya
dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan
penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina,
atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;
7. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh
daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup
atau mati, termasuk bagian-bagiannya;
8. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau
dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku,
dan olahan lainnya;
9. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang
mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan
karantina;
10. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa/produk
pengolahan ikan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara
Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia;
5
11. Pengeluaran adalah mengeluarkan media pembawa/produk
pengolahan ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke
luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia;
12. Pengguna jasa KIPM adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang bertanggung jawab terhadap pemasukan
dan/atau pengeluaran media pembawa atau hasil perikanan;
13. Kartu layanan KIPM yang selanjutnya disebut Kartu BKIPM
adalah kartu yang diterbitkan oleh UPT KIPM terhadap
pengguna jasa yang telah terdaftar sebagai pengguna jasa
KIPM dan dipergunakan untuk mendapatkan layanan KIPM;
14. Nomor Identitas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut NIKIPM
adalah nomor identitas pengguna jasa KIPM yang bersifat
spesifik dan tercantum di dalam Kartu BKIPM.
6
BAB II
TATA CARA PENERBITAN, PEMBEKUAN,
PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENCABUTAN KARTU BKIPM
A. Prinsip Dasar
Pengguna jasa yang melakukan kegiatan pemasukan
dan/atau pengeluaran media pembawa atau hasil perikanan wajib
memiliki Kartu BKIPM untuk mendapatkan layanan KIPM.
B. Klasifikasi Pengguna Jasa
Pengguna jasa KIPM diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan,
yaitu:
1. Pengguna jasa KIPM perseorangan; dan
2. Pengguna jasa KIPM berbentuk badan hukum.
C. Mekanisme
1. Pengajuan permohonan
Pengguna jasa KIPM mengajukan permohonan Kartu BKIPM
yang ditujukan kepada Kepala UPT KIPM tempat yang
bersangkutan membutuhkan layanan KIPM, dengan mengisi
formulir isian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1.
Pengajuan dapat dilakukan secara elektronik ke alamat surat
elektronik UPT KIPM setempat dan/atau secara manual
dengan melampirkan file scanning atau fotokopi berkas sesuai
dengan persyaratan.
2. Persyaratan administrasi
a. Pengguna jasa KIPM perseorangan, melampirkan fotokopi:
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan untuk
yang telah memiliki NPWP;
2) Identitas pemilik yang sah (Kartu Tanda Penduduk,
Paspor/ Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk
WNA); dan
3) Surat keterangan domisili atau akte hak milik atas tanah
yang dipergunakan sebagai tempat usaha. Untuk nama
pemilik akte yang tidak sama dengan pemilik usaha,
melampirkan perjanjian sewa/akta jual beli/surat
keterangan dari pejabat pemerintahan setempat.
7
b. Pengguna jasa berbadan hukum, melampirkan fotokopi:
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
2) Identitas pemilik yang sah (Kartu Tanda Penduduk,
Paspor/ Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) untuk
WNA);
3) Surat keterangan domisili; dan
4) Akte pendirian perusahaan.
c. Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) atau
ekspedisi, melampirkan fotokopi:
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
2) Identitas pemilik yang sah (Kartu Tanda
Penduduk/Paspor/ Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
untuk WNA);
3) Nomor Induk Kepabeanan atau Izin Perusahaan
Ekspedisi;
4) Surat keterangan domisili; dan
5) Akte pendirian perusahaan.
3. Verifikasi
Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kesesuaian
formulir isian yang telah diisi oleh pengguna jasa KIPM,
meliputi:
a. Verifikasi administrasi
1. kelengkapan pengisian formulir dan data dukungnya;
2. kebenaran pengisian formulir; dan
3. keabsahan identitas pemilik;
b. Verifikasi lapang
untuk memverifikasi kebenaran data formulir isian
pengguna jasa KIPM dengan kondisi lapang.
4. Penerbitan Kartu BKIPM
a. Pengguna jasa diberikan Kartu BKIPM yang didalamnya
terdapat NIKIPM, apabila hasil verifikasi administrasi dan
lapang sebagaimana dimaksud pada angka 3, diperoleh
hasil lengkap, benar dan sesuai;
8
b. Kartu BKIPM sebagaimana contoh format pada Lampiran 7,
diserahkan kepada pengguna jasa KIPM dengan
menggunakan surat pengantar sebagaimana Lampiran 3
dalam Keputusan ini, dengan tembusan Kepala Pusat
lingkup BKIPM;
c. Apabila hasil verifikasi administrasi dan lapang
sebagaimana dimaksud pada angka 3, diperoleh hasil tidak
lengkap, tidak benar dan/atau tidak sah, permohonan
dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan
diperbaiki. Pengembalian permohonan dapat dilakukan
secara elektronik dan/atau manual dengan disertai
alasannya;
d. Kartu BKIPM diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) lembar
untuk masing-masing pengguna jasa dan wajib untuk
selalu dibawa pada saat membutuhkan layanan KIPM;
e. Penomoran NIKIPM diberikan oleh Kepala UPT KIPM
dengan 11 (sebelas) digit angka, yang mempunyai
pengertian :
• Digit ke - 1 dan 2 = kode UPT KIPM tempat
pengguna jasa mendaftar
(kode UPT KIPM pada
lampiran 6)
• Digit ke -3 = angka 1 untuk pengguna
jasa berbadan
hukum/perseorangan skala
besar, angka 2 untuk
pengguna jasa perseorangan
skala kecil, dan angka 3
untuk PPJK
• Digit ke - 4 dan 5 = tahun penerbitan
• Digit ke - 6,7,8 dan 9 = nomor urut kartu
9
• Digit ke - 10 dan 11 = cabang perusahaan, angka
00 untuk perusahaan
induk/tidak ada cabang
perusahaan, angka 01
cabang perusahaan ke-1
dan selanjutnya
Contoh nomor NIKIPM: 15 3 17 0019 00
artinya: Pemegang Kartu BKIPM adalah Perusahaan PPJK
atau perusahaan ekspedisi, yang melakukan pendaftaran
di UPT KIPM Jakarta II pada tahun 2017 dengan nomor
urut kartu 19 serta merupakan perusahaan induk/tidak
ada cabang perusahaan.
f. Pemberian Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan selambat-lambatnya selama 10
(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima dan
setelah dilakukan verifikasi dinyatakan lengkap, benar
serta sesuai;
g. Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud pada angka huruf
b berlaku selama yang bersangkutan membutuhkan
layanan KIPM.
5. Perubahan Data
a. Setiap perubahan data wajib diberitahukan secara tertulis
kepada Kepala UPT KIPM tempat Kartu BKIPM diterbitkan;
dan
b. UPT KIPM wajib melakukan verifikasi administrasi dan
verifikasi lapang atas perubahan data yang diajukan
pemilik Kartu BKIPM.
6. Pembekuan Kartu BKIPM
Kartu BKIPM dapat dibekukan oleh Kepala UPT KIPM,
apabila:
a. Pemilik Kartu BKIPM tidak melakukan kegiatan
pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa atau
10
hasil perikanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
secara berturut-turut;
b. Hasil monitoring ditemukan data yang tidak sesuai dengan
data administrasi yang ada; dan/atau
c. Ditemukan adanya penyalahgunaan Kartu BKIPM.
Kepala UPT KIPM wajib memberitahukan tindakan
pembekuan sebagaimana dimaksud kepada pengguna jasa
secara elektronik dan/atau manual dengan disertai alasan
yang jelas, dengan tembusan kepada Kepala Pusat lingkup
BKIPM. Selama pembekuan, pemilik Kartu BKIPM tidak
berhak mendapatkan layanan KIPM. Surat Pembekuan Kartu
BKIPM sebagaimana pada Lampiran 4.
7. Pengaktifan kembali Kartu BKIPM
Kartu BKIPM yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam
angka 6, dapat diaktifkan kembali apabila:
a. Pemilik Kartu BKIPM yang dikenakan tindakan pembekuan
karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 6
huruf a, dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan
telah melakukan kegiatan pemasukan dan/atau
pengeluaran media pembawa atau hasil perikanan; atau
b. Pemilik Kartu BKIPM yang dikenakan tindakan
pembekuan karena alasan sebagaimana dimaksud pada
angka 6 huruf b, telah mengajukan perbaikan data
administrasi.
Kepala UPT KIPM wajib memberitahukan tindakan
pengaktifan kembali Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud
kepada pengguna jasa secara elektronik dan/atau manual,
dengan tembusan kepada Kepala Pusat lingkup BKIPM.
8. Pencabutan Kartu BKIPM
a. Kartu BKIPM dapat dicabut apabila:
1. Pemilik Kartu BKIPM melakukan pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang karantina ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
11
2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan
pembekuan karena alasan sebagaimana dimaksud pada
angka 6 huruf a, pemilik kartu BKIPM tidak melakukan
kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran media
pembawa atau hasil perikanan;
3. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan
pembekuan karena alasan sebagaimana dimaksud pada
angka 6 huruf b, Pemilik Kartu BKIPM tidak
memperbaiki data administrasi yang tidak sesuai;
4. Penyalahgunaan kartu BKIPM sebagaimana dimaksud
angka 6 huruf c, merupakan tindak Pidana;
5. Pemilik Kartu BKIPM dinyatakan pailit oleh pengadilan,
dan/atau;
6. Atas permintaan pemilik Kartu BKIPM.
b. Kepala UPT KIPM wajib memberitahukan tindakan
pencabutan Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud kepada
pengguna jasa secara elektronik dan/atau manual dengan
disertai alasan yang jelas, dengan tembusan kepada Kepala
Pusat lingkup BKIPM.
9. Monitoring
Untuk memastikan kebenaran data dan performa pengguna
jasa, UPT KIPM dan/atau Badan KIPM sewaktu-waktu
dapat melakukan monitoring terhadap Pengguna Jasa
yang telah mendapat Kartu BKIPM.
12
BAB III
PENGECUALIAN UNTUK KEPEMILIKAN KARTU BKIPM
Kewajiban memiliki Kartu BKIPM sebagaimana dimaksud pada BAB
II huruf A, dikecualikan bagi Pengguna Jasa yang melakukan
kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran media pembawa atau
hasil perikanan dalam hal:
1. media pembawa atau hasil perikanan mil ik perwakilan negara
asing;
2. media pembawa atau hasil perikanan untuk keperluan badan
internasional;
3. media pembawa atau hasil perikanan bawaan penumpang,
awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang pos dan jasa
kiriman;
4. media pembawa atau hasil perikanan yang merupakan kiriman
hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam;
5. media pembawa atau hasil perikanan untuk keperluan promosi
atau pameran, baik didalam maupun di luar negeri;
6. media pembawa atau hasil perikanan untuk keperluan
pendidikan, penelitian, pengembangan oleh pemerintah/
lembaga lainnya.
13
BAB IV
PENUTUP
Dengan diterbitkannya Keputusan ini, UPT KIPM wajib segera
melaksanakan proses penerbitan Kartu BKIPM untuk pengguna jasa
KIPM yang menerima pelayanan KIPM di wilayah kerjanya.
Lampiran 1:
A. DATA UMUM PENGGUNA JASA
1. Bentuk Usaha : Badan Usaha (PT/CV/UD/dll)
Perseorangan
PPJK/Jasa Ekspedisi
2. Nama Perusahaan/ Perseorangan
:
3. Nama Pemilik / : Penanggung jawab
4. Nomor Identitas : KTP/PASPOR/KITAS
5. Nomor NPWP :
6. Ijin Usaha Perikanan : a. Nomor : b. Instansi Penerbit : c. Tanggal Penerbitan :
7. Alamat Pengguna Jasa : a. Alamat Rumah : Jalan/No/RT/RW : Kel/Kec : Kabupaten/Kota : Propinsi : Telepon/Faksimili : Pos elektronik/email : Nomor Hand Phone : b. Alamat Kantor : Jalan/No/RT/RW : Kel/Kec : Kabupaten/Kota : Propinsi : Telepon/Faksimili :
FORMULIR ISIAN PENGGUNA JASA KIPM
c. Alamat Instalasi/UPI/ Farm
:
Jalan/No/RT/RW : Kel/Kec : Kabupaten/Kota : Propinsi : Telepon/Faksimili :
8. Status Perusahaan : Kantor Pusat
Kantor Cabang
Perusahaan Tunggal/berdiri sendiri
9. Nomor Identitas Perusahaan a. Akte Pendirian : b. SIUP Perdagangan : c. TDP : d. Domisili :
B. DATA BIDANG USAHA
1. Jenis Media Pembawa atau Hasil Perikanan
a. Ikan Konsumsi : Ikan hidup
Ikan non hidup dalam bentuk utuh
Ikan non hidup dalam bentuk olahan
Ikan non hidup dalam bentuk lainnya
*)
b. Ikan Non Konsumsi : Ikan hias air tawar
Ikan hias air laut
Ikan hidup lainnya
*)
c. Benda Lain : Pakan ikan
Bahan pembuat pakan ikan
Lainnya
*)
2. Jenis Usaha : Penangkapan
Pengepul
Pengolahan
Pembudidaya
Lainnya
*)
3. Kegiatan Lalulintas : Ekspor
Impor
Domestik Keluar
Domestik Masuk
C. DATA LAINNYA
1. Permohonan Pelayanan : Dilakukan sendiri/pegawai sendiri
Dikuasakan ke pihak lain
Dilakukan sendiri dan dikuasakan ke pihak lain
Dilakukan secara online
Dilakukan secara manual
2. Frekuensi Pelayanan : ≤ 1 kali sebulan
1-10 kali sebulan
10–30 kali sebulan
≥ 30 kali sebulan
3. Jenis Sertifikat Terkait : IKI
KIPM yang Dimiliki CKIB
HACCP
Sertifikat/Dokumen pendukung lainnya
*)
Tempat, tanggal, tahun Pemimpin/Pemilik Perusahaan,
Nama jelas
Catatan:
1. Copy dokumen disertakan 2. *) ditulis lengkap
Lampiran 2.
PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR ISIAN PENGGUNA JASA KARANTINA IKAN Formulir harus diisi dengan huruf KAPITAL dan mudah dibaca ! A. Data Umum Pengguna Jasa
1. Bentuk Usaha : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.
2. Nama Perusahaan/ : Diisi dengan nama perusahaan Perorangan secara lengkap / nama pemilik
3. Nama Pemilik / : Diisi dengan nama jelas pimpinan Penanggungjawab perusahaan atau pemilik usaha untuk perorangan
4. Nomor Identitas : Diisi dengan nomor KTP/PASPOR/KITAS pimpinan
KTP/PASPOR/KITAS perusahaan atau pemilik usaha tanpa tanda baca pemisah (“.” Atau “-“).
5. Nomor NPWP : Diisi dengan nomor NPWP tanpa tanda baca
pemisah (“.” Atau “-“). Tidak wajib diisi untuk perorangan.
6. Ijin Usaha Perikanan a. Nomor SIUP : Diisi dengan nomor surat ijin usaha
perikanan secara Lengkap. b. Instansi Penerbit : Diisi dengan nama instansi penerbit SIUP. c. Tanggal Terbit : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun terbit.
7. Alamat Pengguna Jasa
a. Alamat rumah : Jalan/No/RT/RW : Diisi dengan nama jalan, nomor rumah, RT dan RW
Kel/Kec. : Diisi dengan nama kelurahan/desa dan nama Kecamatan.
Kabupaten/Kota : Diisi dengan nama kabupaten atau kota. Propinsi : Diisi dengan nama propinsi. Telepon/faksimili : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimili Dimulai dengan nomor kode area. Pos elektronik/email : Diisi dengan alamat email pengguna jasa.
Nomor Hand Phone : Diisi dengan nomor Hand Phone pengguna jasa dan dapat lebih dari satu nomor. b. Alamat Kantor : Jalan/No/RT/RW : Diisi dengan nama jalan, nomor rumah, RT dan
RW Kel/Kec. : Diisi dengan nama kelurahan/desa dan nama
Kecamatan. Kabupaten/Kota : Diisi dengan nama kabupaten atau kota. Propinsi : Diisi dengan nama propinsi. Telepon/faksimili : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimili Dimulai dengan nomor kode area. c. Alamat Instalasi :
Jalan/No/RT/RW : Diisi dengan nama jalan, nomor rumah, RT dan RW
Kel/Kec. : Diisi dengan nama kelurahan/desa dan nama
Kecamatan. Kabupaten/Kota : Diisi dengan nama kabupaten atau kota. Propinsi : Diisi dengan nama propinsi. Telepon/faksimili : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimili
Dimulai dengan nomor kode area. 8. Status Perusahaan : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom
yang sesuai.
9. Nomor Identitas : (hanya diisi untuk pengguna jasa berbentuk badan Perusahaan usaha) a. Akte Pendirian : Diisi dengan nomor akte pendirian perusahaan.
b. SIUP : Diisi dengan nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan. c. TDP : Diisi dengan Tanda Daftar Perusahaan. d. Domisili : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Domisili.
B. Data Bidang Usaha 1. Jenis Media Pembawa atau Hasil Perikanan:
a. Ikan Konsumsi : Diisi dengan jenis media pembawa yang dilalulintaskan dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.
b. Ikan non Konsumsi : Diisi dengan jenis media pembawa yang dilalulintaskan dengan memberi tanda “√” pada
kolom yang sesuai.
c. Benda Lain : Diisi dengan jenis benda lain yang dilalulintaskan dengan memberi tanda “√”pada kolom yang sesuai.
2. Jenis Usaha : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.
3. Kegiatan Lalulintas : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom
yang sesuai.
C. Data Lainnya 1. Permohonan Pelayanan : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.
2. Frekuensi Pelayanan : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom yang sesuai.
3. Jenis Sertifikat Terkait : Dipilih dengan memberi tanda “√” pada kolom
KIPM yang Dimiliki yang sesuai. - Agar dituliskan dengan lengkap sertifikat lain
yang dimiliki (ISO, CPIB, dll). - Diisi dengan tempat, tanggal dan tahun formulir
diisi - Ditandatangani pengguna jasa - Dituliskan nama jelas pengguna jasa
Lampiran 3:
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALAI BESAR/BALAI/STASIUN …………………………………………………………………….
JALAN. ………………………………………………………………………………………………… TELEPON ……………………………., FAKSIMILE …………………………………
LAMAN : ……………………………………………., SURAT ELEKTRONIK ……………………………………………….
Nomor : …………., …….., ……….
Lampiran : Perihal : Penyerahan Kartu BKIPM.
Kepada
Yth. Pengguna Jasa KIPM Nama : Alamat :
Bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan saudara: Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : Nomor KTP Pemilik : Nomor NPWP :
telah terdaftar di (UPT KIPM) ………………………………………………. dengan Nomor Kartu Layanan KIPM (NIKIPM):
……………………………….......................... Kepada saudara diberikan Kartu BKIPM sebagaimana terlampir yang wajib
dibawa saat membutuhkan pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan kemanan hasil perikanan. Penyalahgunaan Kartu BKIPM yang telah diberikan merupakan tanggungjawab saudara dan dapat dikenakan proses hukum baik
pidana maupun administrasi.
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kepala,
Nama Tembusan Yth.
1. Kepala Pusat Karantina Ikan.
2. Kepala Pusat Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3. Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan.
Lampiran 4.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALAI BESAR/BALAI/STASIUN …………………………………………………………………….
JALAN. ………………………………………………………………………………………………… TELEPON ……………………………., FAKSIMILE …………………………………
LAMAN : ……………………………………………., SURAT ELEKTRONIK ……………………………………………….
Nomor : …………., …….., ……….
Lampiran : Perihal : Pembekuan Kartu BKIPM.
Kepada
Yth. Pengguna Jasa KIPM Nama : Alamat :
Bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan saudara: Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan : Nomor NIKIPM :
terhitung mulai tanggal ..……………,……… Kartu BKIPM saudara dilakukan pembekuan dikarenakan ………………………………………………..……………………
Kartu BKIPM saudara dapat diaktifkan kembali apabila ………………………………………………………..……………………………………………..
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Kepala,
Nama
Tembusan Yth.
1. Kepala Pusat Karantina Ikan.
2. Kepala Pusat Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3. Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan.
Lampiran 5.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALAI BESAR/BALAI/STASIUN …………………………………………………………………….
JALAN. ………………………………………………………………………………………………… TELEPON ……………………………., FAKSIMILE …………………………………
LAMAN : ……………………………………………., SURAT ELEKTRONIK ……………………………………………….
Nomor : …………., …….., ………. Lampiran :
Perihal : Pencabutan Kartu BKIPM.
Kepada Yth. Pengguna Jasa KIPM Nama :
Alamat :
Bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan saudara:
Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan :
Nomor NIKIPM : terhitung mulai tanggal ..……………,……… Kartu BKIPM saudara dilakukan
pencabutan, dikarenakan ………………………………………………..…………………
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Kepala,
Nama
Tembusan Yth.
1. Kepala Pusat Karantina Ikan.
2. Kepala Pusat Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
3. Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan.
Lampiran 6:
KODE UPT KIPM
NO. NAMA UPT KODE UPT
1 Balai Besar KIPM Jakarta I 01
2 Balai Besar KIPM Makassar 02
3 Balai KIPM Kelas I Denpasar 03
4 Balai KIPM Kelas I Surabaya I 04
5 Balai KIPM Kelas I Medan I 05
6 Balai KIPM Kelas I Balikpapan 06
7 Balai KIPM Kelas II Mataram 07
8 Balai KIPM Kelas II Palembang 08
9 Balai KIPM Kelas I Jayapura 09
10 Stasiun KIPM Kelas I Pekanbaru 10
11 Balai KIPM Kelas I Pontianak 11
12 Balai KIPM Kelas II Manado 12
13 Balai KIPM Kelas I Padang 13
14 Stasiun KIPM Kelas I Kendari 14
15 Balai KIPM Kelas I Jakarta II 15
16 Balai KIPM Kelas I Surabaya II 16
17 Balai KIPM Kelas II Semarang 17
18 Balai KIPM Kelas II Banjarmasin 18
19 Stasiun KIPM Kelas I Jambi 19
20 Stasiun KIPM Kelas I Bengkulu 20
21 Stasiun KIPM Kelas I Palu 21
22 Stasiun KIPM Kelas II Luwuk Banggai 22
23 Stasiun KIPM Kelas I Entikong 23
24 Stasiun KIPM Kelas I Lampung 24
25 Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang 25
26 Stasiun KIPM Kelas I Palangkaraya 26
27 Stasiun KIPM Kelas I Kupang 27
28 Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Balai Asahan 28
29 Stasiun KIPM Kelas I Pangkalpinang 29
30 Stasiun KIPM Kelas II Bima 30
31 Stasiun KIPM Kelas I Ternate 31
32 Stasiun KIPM Kelas II Tahuna 32
33 Stasiun KIPM Kelas II Tarakan 33
34 Stasiun KIPM Kelas I Gorontalo 34
35 Stasiun KIPM Kelas II Sorong 35
36 Stasiun KIPM Kelas II Bau-Bau 36
37 Stasiun KIPM Kelas II Cirebon 37
38 Stasiun KIPM Kelas I Yogyakarta 38
39 Stasiun KIPM Kelas I Ambon 39
40 Stasiun KIPM Kelas II Merauke 40
41 Stasiun KIPM Kelas I Banda Aceh 41
42 Balai Uji Standar Karantina Ikan 42
43 Stasiun KIPM Kelas I Batam 43
44 Stasiun KIPM Kelas II Merak 44
45 Stasiun KIPM Kelas II Mamuju 45
46 Stasiun KIPM Kelas I Medan II 46
47 Stasiun KIPM Kelas II Bandung 47
Lampiran 7.
Contoh Format Kartu BKIPM
CV. BETTA INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,
ttd.
RINA
top related