1. materi kadis pelatihan fktp pendamping
Post on 10-Jul-2016
47 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
1
KEBIJAKAN AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATANDr. dr. H. Rachmat Latief, Sp.PD. KPTI, M.Kes., FINASIM
Disampaikan pada PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI FKTP
Makassar, 21 s.d 30 Mei 2015
2
PENDAHULUAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)
Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
TRISAKTI:Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di
bidang politik; Berkepribadian dlm budaya
NO
RM
A P
EM
BA
NG
UN
AN
KA
BIN
ET
KE
RJA
PROGRAM INDONESIA
SEHAT
PROGRAM INDONESIA
PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA, PROGRAM
INDONESIA SEJAHTERA
PENGUATAN YANKES
PARADIGMA SEHAT
JKN
Daerah terpencil/sangat
terpencil, kepulauan dan Perbatasan
PE
MB
AN
GU
NA
N
MA
NU
SIA
, S
EK
TO
R
UN
GG
ULA
N,
PE
MER
AT
AA
N D
AN
K
EWIL
AY
AH
AN
3 D
IME
NSI
PE
MB
AN
GU
NA
N
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM RPJMN 2015 -2019
(PERPRES N0. 2 TAHUN 2015)
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2. Meningkatnya pengendalian penyakit; 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama
di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia
Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; 6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan
4Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019
PROGRAM INDONESIA SEHAT
5
Sehat (70%*) Mengeluh Sakit (30%*)
*Sumber : Susenas 2010
PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA MEWUJUDKAN PARADIGMA SEHAT
FKRTL20%
KIE, Self carePromosi Kesehatan
SEHAT ADALAH HARTAKUYANG HARUS KUJAGA DAN
KUPELIHARA
Yang Sehat Tetap Sehat Yang sehat Tidak Sakit
sehat / rujuk baliksakit
meninggal
UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes, Desa
Siaga)
7
1
2
3
STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PENINGKATAN AKSES & MUTU
DAHULU
8
HARAPANSTANDAR PELAYANAN KUALITAS PELAYANAN
PERMENKES NO. 75 /2014 TENTANG PUSKESMAS
Kecamatan yang Memiliki1 Puskesmas yang terakreditasi
PUSing KESeleo MASuk angin
GATE KEEPER
PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014
a. PARADIGA SEHAT b. PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH c. KEMANDIRIAN MASYARAKAT d. PEMERATAAN e. TEHNOLOGI TEPAT GUNA f. KETERPADUAN DAN KESIANMBUNGAN
UKP sugar coated dari UKM UKM panglima untuk pelaksanaan UKP
PRINSIP PUSKESMAS
9
UKM UKP
PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES PRIMER
9
PENDEKATAN
Standart Pelayanan Minimal Standart SDM Kesehatan Minimal
Standart Alkes – Obat Minimal Standart Sarpras Minimal
HARUS SAMA
KAWASAN PERKOTAAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN TERPENCIL/SANGAT TERPENCIL
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Definisi:
Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
11
PUSKESMAS
InstrumenAkreditasi
KONSEP DASAR AKREDITASI PUSKESMAS
Badan Akreditasi
Survei Akreditasi Puskesmas
SERTIFIKAT
12
5
4
3
6
Memenuhi / Menerapkan / Comply
UU 29 / 2004 : Praktik KedokteranUU 36 / 2009 : KesehatanPP. 65/ 2005 : P edoman dan Penerapan SPM
Permenkes 741/2008 : SPM Bid. Kes Kab/kotaKep menkes 128/2004, : Kebijakan Dasar PKMKep menkes 374/2009 : SKN 2009
STANDAR
Dimodifikasi dari Nico A. Lumenta
UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERNUU 36/2009 : KESEHATANPP 65/2005 : PEDOMAN DAN PENERAPAN SPMPERPRES 72/2012 : SKNPERMENKES 741/2008 : SPM Bid KES Kab/KotaKEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM
UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERANUU 36/2009 : KESEHATANPP 65/2005 : PEDOMAN & PENERAPAN SPMPERPRES 72/2012 : SKNPERPRES 12/ 2013 : JKNPERMENKES 741/2008 : SPM BID. KESKEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM
KONSEP DASAR AKREDITASI FASYANKES PRIMER
UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ; Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015 -2019
BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko
BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP BAGI FKTP : 1. Memberikan keunggulan kompetitif
2. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas .
3. Meningkatkan pendidikan pada staf
4. Meningkatkan pengelolaan risiko
5. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf
6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja
7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA)1. Memperkuat kepercayaan masyarakat
2. Adanya Jaminan Kualitas
MANFAAT AKREDITASI FKTP
13
AKREDITASI FKTP
1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN2. UKM3. LAYANAN KLINIS
802 EP
1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN2. LAYANAN KLINIS
503 EP
1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN2. LAYANAN KLINIS
207 EP
PENETAPAN AKREDITASI
15
IDEAL LEMBAGA AKREDITASI FKTP
YANG INDEPENDENT
TRANSISI
KOMISI AKREDITASI FKTP•Mempersiapkan terbentuknya lembaga akreditasi yang independent.•Menetapkan akreditasi sebelum terbentuk lembaga akreditasi independent
HARAPAN1. TOT PENDAMPING DAPAT MEMPRODUKSI PELATIH
PENDAMPING YANG PROFESIONAL, BERKOMITMEN SERTA MEMILIKI INTEGRITAS YANG TINGGI
2. KOMITMEN & KOMPETENSI SERTA INTEGRITAS TIM PENDAMPING AKREDITASI DIHARAPKAN MAMPU MELAKUKAN PENYIAPAN PUSKESMAS BINAAN UNTUK MERAIH AKREDITASI
3. DUKUNGAN KOMITMEN PUSAT, PROVINSI DAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
16
KOMITMEN BERSAMAKUNCI TERCAPAINYA AKREDITASI
FKTP
TERIMA KASIH
top related