11 bab ii tinjauan pustaka 2.1 perpajakan 2.1.1 pengertian
Post on 30-Dec-2016
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Perpajakan
2.1.1 Pengertian Perpajakan
Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah
sebagai berikut:
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.
Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang
dikutip oleh Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:
12
“M.J.H. Smeets:
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah,
Soeparman Soemahamidjaja:
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum,
Rochmat Soemitro:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”.
Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam
berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
13
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai publik investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari
pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung”.
2.1.2 Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak
dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6)
yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh:
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Regular)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang
lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula
terhadap barang mewah”.
14
2.1.3 Jenis Pajak
Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga
kelompok, adalah sebagai berikut:
1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib
Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :
a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
15
b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak
reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak
Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16)
sebagai berikut:
1. Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan
Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang
bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar
negeri.
2. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan
kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk
membayar pajak.
3. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang
bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian,
Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
16
dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib
Pajak.
2.1.5 Cara Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan
pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:
1. Stelsel nyata (rill stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata,
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui,
kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.
Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (fictive stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan,
tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang
dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel campuran
17
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar
daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah
kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka
kelebihannya dapat diminta kembali”.
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh
Waluyo (2011:17) sebagai berikut:
1. Sistem Official Assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada
fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
2. Sistem Self Assessment
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
18
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar.
3. Sistem Withholding
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak.
2.2 Self Assessment System
2.2.1 Pengertian Self Assessment System
Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggung
jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Adapun pengertian self
assessment system menurut Waluyo (2003:18) dalam bukunya Perpajakan
Indonesia adalah sebagai berikut:
“Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar .”
Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum
Perpajakan (UU KUP) bahwa self assessment adalah ciri dan corak sistem
pemungutan pajak. Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang
memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :
19
a. Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP
(nomor pokok wajib pajak);
b. Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
pajak terutang.
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa Self Assessment
System merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak
menghitung, memperhitunngkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak
yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang
berlaku. Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system
berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak
yang tinggi, dimana ciri-ciri self assessment system adalah adanya kepastian
hukum, sederhana perhitungaanya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata,
dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
Self assessment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat
karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib
pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam
SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang,
menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib
pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan
perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20
2.2.2 Pemahaman Pelaksanaan Self-Assessment
Pelaksanaan self-assessment sudah diberlakukan sejak tahun 1984,
Pelaksanaan dari self-assessment system juga terus dilakukan sampai saat ini.
Pelaksanaan yang dimaksud adalah sejauh mana wajib pajak berperan aktif, sadar,
jujur, mau dan disiplin dalam membayar paak. Menurut Suandy Erly (2011),
keberhasilan suatu sistem self-assessment dapat dilihat dari adanya beberapa hal,
yaitu :
a. Kedisplinan Wajib Pajak
b. Kejujuran Wajib Pajak
c. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak
d. Kesadaran Wajib Pajak
Kedisplinan wajib pajak yang dimaksud disini adalah wajib pajak yang
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan atau tunduk
pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan Wajib pajak yang jujur adalah
wajib pajak yang melaporkan semua hal yang berhubungan dengan pajak
sesuaiKenyataan dan menghitung dengan tarif pajak yang sesuai. Kemauan
dan kesadaran untuk membayarkan pajak merupakan situasi dimana wajib
pajak dengan rela hati memenuhi kewaiban perpajakannya.
21
2.3 Pemeriksaan Pajak
2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak
Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:
“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan”.
2.3.2 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak
Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan
menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:
1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses
pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah
informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh
Wajib Pajak sesuai dengan sistem self assessment. Dalam setiap
pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau
kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan
evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
22
2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang
lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat
berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada
umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada
pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal
ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala
informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan
informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak
harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar
dapat memahami kriteria yang dipergunakan.
2.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak
Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah
sebagai berikut:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib
Pajak.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
23
a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak,
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak;
b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan
rugi;
c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak
pada waktu yang telah ditetapkan;
d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat
Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto;
f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
24
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan
Nilai;
i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
untuk tujuan lain.
2.3.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
Untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Erly Suandy (2011:206)
dijelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak yang terdiri atas:
1. Pemeriksaan Lengkap
Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib
Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun
berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik
pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Sederhana
Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan
menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman
yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini
pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan
pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun
oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan
25
kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana
dilakukan melalui:
a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan
sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit
Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu,
baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya;
b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan
sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di
Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis
pajak (all taxes) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk
tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun
sebelumnya.
2.3.5 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak
Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:208) dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1. Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit
pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan,
biasanya harus segara dilakukan terhadap:
a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma
penghitungan.
26
3. Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak
pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal
45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib
Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua
tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun
ketiga.
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari
unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan)
dalam hal:
a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang
disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;
b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan;
c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak
atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari
masyarakat).
2.3.6 Metode Pemeriksaan Pajak
Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo
(2012:380) adalah sebagai berikut:
1. Metode Langsung
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan
melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang
27
dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-
catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan
proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak
dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT.
Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan
perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:
d. Metode transaksi tunai;
e. Metode transaksi bank;
f. Metode sumber dan pengadaan dana;
g. Metode perbandingan kekayaan bersih;
h. Metode perhitungan persentase;
i. Metode satuan dan volume;
j. Pendekatan produksi;
k. Pendekatan laba kotor;
l. Pendekatan biaya hidup.
2.3.7 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54)
adalah sebagai berikut:
1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan
dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
28
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
c. Memberi keterangan yang diperlukan.
4. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban
untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
5. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau
ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir
dua di atas.
2.3.8 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan
Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374)
ditetapkan sebagai berikut:
1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam
bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat
panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal
laporan hasil pemeriksaan.
29
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat
bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang
dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal
laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang
terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang
berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan
pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama,
pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua
tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak,
mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu
penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2.3.9 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Erly Suandy (2011:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan
didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum
Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman
Laporan Pemeriksaan Pajak.
Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
30
1) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta
memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian,
bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari
perbuatan tercela;
3) Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas
kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan
Pemeriksaan Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang
baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan
yang seksama;
b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh
yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan,
tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;
c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada
temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaaan Pajak adalah sebagai berikut:
a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas,
memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat
kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan
31
perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan
informasi lain yang terkait.
b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan
penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas
Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
1) berbagai faktor perbandingan;
2) nilai absolut dari penyimpangan;
3) sifat dari penyimpangan;
4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
5) pengaruh penyimpangan;
6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang
lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
Menurut Erly Suandy (2011:2017) tujuan ditetapkan atau dibuat pedoman
pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah:
1. Agar tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak terarah, efisien, efektif, dan
mencapai sasarannya yaitu meningkatkan penerimaan negara dari sektor
perpajakan guna menunjang kegiatan pembangunan.
2. Agar tujuan utama pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
tercapai.
32
3. Agar terdapat keragaman pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan
oleh pemeriksa pajak.
2.3.10 Produk Hukum Pemeriksaan Pajak
Produk hukum pemeriksaan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan
B. Ilyas (2010:53) adalah sebagai berikut:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak
atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak
yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak
atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang,
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada
pembayaran pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan
jumlah pajak terutang. Penerbitan SKPKBT dengan syarat sebelumnya
telah terbit ketetapan pajak (SKPKB, SKPN, atau SKPLB) untuk tahun
atau Masa Pajak yang sama.
33
5. Surat Tagihan Pajak (STP)
Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga
terkait keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT, dan pembuatan
Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan perpajakan.
2.3.11 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan
Menurut Waluyo (2012:375) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama
pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini meliputi:
a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah
Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada
Pemeriksa Pajak;
d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan
dokumen-dokumen secara terperinci;
e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal
yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat
Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi;
f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan
Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan
sah dalam rangka closing conference;
34
g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau
pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban
perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan
dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan
dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun
selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan
secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya
proses pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib
Pajak wajib untuk:
a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor
sesuai dengan waktu yang ditentukan;
b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan,
dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran
pemeriksaan;
c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dipandang perlu;
d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang
diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;
e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib Pajak
menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
35
f. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib Pajak
tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;
g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila
Wajib Pajak/wakil/kuasanya menolak membantu kelancaran
pemeriksaan;
h. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan
penyegelan tempat atau ruangan tertentu.
2.3.12 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak
UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan
pemeriksaan yang dikutip oleh Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:54)
adalah sebagai berikut:
1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar
a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun
pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih
lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tairf 0% dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak
atau kurang bayar.
36
2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan.
Sanksi Administrasi
Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga
tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak
dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan
yaitu:
1. 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi,
2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN dan
PPnBM.
Sanksi Pidana
Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta
denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU
KUP.
2.4 Sistem Administrasi Perpajakan
2.4.1 Pengertian Administrasi Perpajakan
Menurut Nurmantu, (1998:53). Administrasi pajak mempunyai dua arti
yaitu :
a. Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi,
sistem, lembaga dan manajemen publik.
37
b. Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan
pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak,
baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus
maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan
penatausahaan (clerical works) adalah pencatatan (recording),
penggolongan (classifying) dan penyimpanan (filing).
Sedangkan Djoned Gunadi M,(2008) mengatakan :
“Administrasi hukum atau legal administration, artinya
administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan
hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal
perpajakan, disini administrasi pajak adalah merupakan instrument
dari ketentuan formal perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini
administrasi pajak memiliki posisi yang sangat penting, tidak
hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan namun juga
menyangkut hak-hak wajib yang yakin benar bahwa pelaksanaan
kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang
baik”.
Dan menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar
Lumbanturuan (2005;19) Administrasi Perpajakan Yaitu :
“Administrasi Perpajakan (Tax administration) ialah cara-cara atau
prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”.
38
2.4.2 Peran Administrasi Perpajakan
Liberti Pandiangan (2007:33) Mengemukakan bahwa :
“Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan
perpajakan, dan penerimanaan Negara sebagaimana amanat APBN”.
Sedangkan Menurut De Jantscher (2005;20) seperti yang dikutip Gunadi :
“Menekan Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada
kondisi terkini, dan pengalaman diberbagai Negara berkembang, kebijakan
perpajakan yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses
menghasilkan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi
perpajakan mampu melaksanakannya”.
2.4.3 Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia
Sistem Administrasi Pajak Dalam melakukan pemungutan pajak
diperlukan adanya sistem yang disetujui oleh masyarakat, fiskus maupun
pemerintah. Sistem yang disetujui kelak menjadi dasar pelaksanaan perpajakan
fiskus dan Wajib Pajak. Sistem perpajakan di suatu negara terdiri dari tiga unsur
yang berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu tax policy, tax low dan tax
administration. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah mengalami
reformasi pajak sebanyak 3 (kali) yaitu tahun 1983,1994 dan tahun 2000. Sistem
pemungutan pajak seiring perkembangan yang terjadi di Negara berkembang ini
juga mengalami perubahan dari Official Assessment System hingga saat ini sistem
administrasi yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System.
39
Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban pajaknya sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan
melalui prosedur pemeriksaan. Menurut Hadi Purnomo dalam Devi dan Kautsar
(2010) sistem administrasi perpajakan mengalami reformasi perpajakan secara
terstruktur. Dimulai dari reformasi perangkat lunak, perangkat keras serta kualitas
SDM. Reformasi perangkat lunak adalah perbaikan struktur organisasi, sistem
operasi hingga proses pengawasan agar efektif dan efisien. Perangkat keras berupa
perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang mutu dalam upaya modernisasi.
Terakhir adalah kualitas SDM dilakukan dengan pelaksanaan test yang ketat,
penempatan pegawai sesuai kapasitas, pelatihan serta program pengembangan self
capacity.
Hal tersebut diatas telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti
adanya perbaikan pelayanan dengan dibentuknya Account Representative (AR)
dan Compliant center, adanya kemajuan teknologi (e-filling, e-payment, e-
registration, dan e-counceling).
2.4.4 Asas Ease Of Administration dalam pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak, Asas Ease Of Administration atau Asas
kemudahan administrasi sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak
dalam membayar atau menyetorkan pajak terutangnya. Sistem administrasi pajak
yang tidak efektif dan efisien akan menimbulkan kerugian-kerugian yang
membuat pemungutan pajak terasa semakin membebankan bagi wajib pajak. Hal
40
ini tentu akan membuat wajib pajak semakin enggan untuk melaksanakan
kewajibannya sebagai warga Negara.
Banyak tokoh pemikir yang telah merumuskan aspek-aspek dalam ease of
administration, salah satu tokoh yang membahasnya secara komprehensif adalah
Dr. Haula Rosdiana. dalam bukunya pengantar perpajakan, Dr. Haula Rosdiana
menggambarkan asas ease of administration dengan beberapa dimensi sebagai
berikut :
1. Asas Convinience
2. Asas Certainty
3. Asas Efficiency
Asas Convinience berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh
fiskus kepada wajib pajak, baik berupa kenyamanan dan kemudahan prosedur
hingga waktu pemungutan yang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Sedangkan
Asas Certainty merupakan asas yang berhubungan dengan aspek hokum atau
ketentuan perundang dalam sistem perpajakan. Pemungutan pajak harus ada
kepastian hokum sehingga dapat dihindari tindakan kompromis antara wajib pajak
dan petugas pajak. Dan Asas Efficiency dimaksudkan supaya pemungutan pajak
hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya jangan sampai biaya-biaya
memungut pajak lebih tinggi daripada hasil pungutan pajak.
41
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam
Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu(2010:112), menyatakan bahwa:
“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu
negara”.
Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu
kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk
tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak
pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja
semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk
menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.
Pengukuran efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat
adalah berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara
penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan
dari masing-masing sektor perpajakan.
Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang
tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya.
Safri Nurmantu (2006:148), mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah:
42
“Suatu keadan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”
Menurut Ony dtt (2008:69), tentang Pengertian Kepatuhan yaitu :
“Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta
melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib
Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Sedangkan menurut Pakde Sofa (2008:2) tentang Definisi Kepatuhan
Perpajakan yaitu:
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak perpajakannya.”
Terdapat dua macam kepatuhan, menurut Ony dtt (2008:70) yakni:
1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara
substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi
dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi
kepatuhan formal.
43
Menurut Ony dtt (2008:70) tentang masalah kepatuhan wajib pajak yaitu:
“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia,
baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib
Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan
tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak.
Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan
pajak negara akan berkurang.”
Ismawan (2007:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang
diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah
kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem self
assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban
pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan
pajak tersebut.
Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai
suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin
dalam situasi (Devano, 2006:110) sebagai berikut :
a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang- undangan perpajakan.
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
44
Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen-
elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan,
2001:83) tersebut adalah sebagai berikut.
a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007,
wajib pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut :
a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis
pajak dalam dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan
dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi
pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang
paling banyak 5%.
45
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit
oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau
pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi
fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form
report) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh
akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b,
c, dan d di atas.
Berdasarkan pengertian di atas, kepatuhan mengandung unsur sebagai
berikut:
a. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subyek pajak terhadap objek
pajak.
b. Adanya sikap setuju dari subjek.
c. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan
sikap yang telah dimilikinya
Menurut Chaizi Nasucha (2005:45), kepatuhan Wajib Pajak dapat
diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan
untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam
penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran
tunggakan.
46
2.5.1 Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus
dilakukan Wajib Pajak melalui tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT),
laporan penyelesaian tunggakan pajak dan laporan perkembangan pembayaran
atau penyetoran pajak terutang. Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh
Wajib Pajak dapat diketahui atas hasilaudit kepatuhan yang diperoleh dari
dokumen Wajib Pajak di KPP. Dimensi- dimensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y),
sebagai berikut :
1. Aspek Yuridis. Pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ketaatan
terhadap prosedur administrasi perpajakan yang ada. Aspek ini meliputi
laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), laporan
perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara presentase
yang diisi secara benar dan tidak benar, serta laporan perkembangan
penyampaian angsuran berdasarkan perkembangan Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa.
2. Aspek Psikologis. Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari persepsi Wajib
Pajak terhadap penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan pajak.
3. Aspek Sosiologis. Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari aspek sosial sistem
perpajakan, antara lain kebijakan publik, kebijakan fiskal, kebijakan
perpajakan, dan administrasi perpajakan.
2.5.2 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:
47
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan”.
Sedangkan pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Erly Suandy
(2011:105) sebagai berikut:
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu.
2.6 Kerangka Pemikiran
Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara.
Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus
dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang
terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan
pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan
Indonesia yang menganut self assessment system. Self assessment system adalah
sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai
48
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Self assessment
system yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan
mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkin Wajib Pajak
melakukan kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang
menyebabkan kerugian bagi negara.
Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) memiliki peranan penting untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan pajak.
Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas sebagai berikut:
“KPP Pratama melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan
Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak
Bumi dan Bangunanan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dalam Wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, berdasarkan Pasal 59
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak,
KPP Pratama menyelenggarakan fungsi antara lain:
49
1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi;
11. Pembetulan ketetapan pajak;
12. Pelaksanaan administrasi kantor.
Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan
pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak
berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:
50
“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.”
Pengertian sistem administrasi menurut Djoned Gunadi M.(2008) adalah:
“Administrasi hukum atau legal administration, artinya administrasi yang
harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki
khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini administrasi pajak
adalah merupakan instrument dari ketentuan formal perpajakan yang ada.
Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi yang sangat
penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan namun
juga menyangkut hak-hak wajib yang yakin benar bahwa pelaksanaan
kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik.”
Sedangkan pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu
dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:
“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya.”
51
Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh pelaksanaan
pemeriksaan pajak dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang
dikemukakan Waluyo (2012:373) sebagai berikut:
“Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan
pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur
Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.”
Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengemukakan bahwa:
“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi
sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak,
penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.”
Sedangkan teori yang menghubungkan antara pemeriksaan pajak dan
sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-
undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) kewajiban Wajib Pajak secara formal
adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak
wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
52
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus
terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang- undang
PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib
Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia
serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara
melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran
lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat
pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau
pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak
orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
53
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam
rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan
dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan
untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang
diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara
kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan
meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding
system.
Dengan demikian tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan
Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya harus mendapat prioritas utama dan
pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus untuk menguji kepatuhan Wajib
Pajak harus secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara pemeriksaan
pajak.
Dengan adanya hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan pajak dan
system administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak diharapkan
dapat memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
oleh Wajib Pajak dengan tetap mengacu pada fiskus yang melaksanakan
54
pemeriksaan pajak harus secara objektif dan profesional sesuai dengan tata cara
pemeriksaan pajak.
Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai self assessment system,
pemeriksaan pajak, sistem administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap
kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1
Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Penelitian Sampel Hasil Penelitian
1. Reni Priantini
Desca
(2011)
Pengaruh
Pemeriksaan Pajak
Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib
Pajak dalam
Pemenuhan
Kewajiban
Perpajakan Pajak
Penghasilan
14 orang
pemeriksa pajak
pada Seksi
Pemeriksaan dan
Kelompok
Fungsional
Pemeriksaan di
KPP Pratama
Jakarta Tebet.
Pemeriksaan pajak memiliki
pengaruh terhadap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dalam
pemenuhan kewajiban
perpajakan Pajak Penghasilan.
Besarnya pengaruh pemeriksaan
pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak adalah sebesar 20,3%.
2. Fitta Amaliasari
(2012)
Pengaruh
Kesadaran
Membayar Pajak,
Pengetahuan dan
Pemahaman
tentang Peraturan
Perpajakan, dan
Persepsi yang Baik
atas Efektifitas
Sistem Perpajakan
terhadap Kemauan
untuk Membayar
Pajak Wajib Orang
Pribadi yang
Melakukan
Pekerjaan Bebas
100 responden
Wajib Pajak di
KPP Pratama
Subang.
Kesadaran Membayar Pajak,
Pengetahuan dan Pemahaman
tentang Peraturan Perpajakan,
dan Persepsi yang Baik atas
Efektifitas Sistem Perpajakan
memiliki pengaruh terhadap
Kemauan untuk Membayar
Pajak Wajib Orang Pribadi yang
Melakukan Pekerjaan Bebas
Pengaruh Kesadaran Membayar
Pajak, Pengetahuan dan
Pemahaman tentang Peraturan
Perpajakan, dan Persepsi yang
Baik atas Efektifitas Sistem
Perpajakan terhadap Kemauan
untuk Membayar Pajak Wajib
Orang Pribadi yang Melakukan
Pekerjaan Bebasyaitu sebesar
25,2%.
55
3. Sri Rosa Dewi
(2012)
Pengaruh
Pelaksanaan Sistem
Self Assessment
terhadap Kepuasan
dan Kepatuhan
Wajib Pajak Badan
90 orang
responden Wajib
Pajak Badan di 3
KPP Pratama
Jakarta
Pelaksanaan Sistem Self
Assessment berpengaruh
terhadap Kepuasan dan
Kepatuha pengaruh tersebut
adalah sebesar 52,6%.
4. Hafsyah Nur
Hidayah Harahap
(2013)
Pengaruh
Pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak
Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib
Pajak Badan
11 orang
pemeriksa pajak
pada Seksi
Pemeriksaan dan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Pemeriksaan di
KPP Pratama
Bandung Karees.
Pelaksanaan pemeriksaan pajak
berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak badan.
Koefisien determinasi
menunjukkan bahwa tingkat
kepatuhan wajib Pajak badan
dipengaruhi pelaksanaan
pemeriksaan
pajak sebesar 69,1%.
5. Nyoman Gita
Larasati (2014)
Pengaruh Sistem
Administrasi
Perpajakan Modern
terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak
60 responden
Wajib Pajak di
KPP Pratama
Bandung
Cibeunying.
Sistem Administrasi Modern
berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.
Besarnya pengaruh Sistem
Administrasi terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak adalah
sebesar 18,49%.
56
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran
KPP
Self Assessment
System
(X1)
Dimensi Sistem
Administrasi Perpajakan :
Asas Convenience
Asas Certainty
Asas Efficiency
(Dr. Haula Rosdiana
(2010))
Pengawasan dan
Pembinaan
terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak
Dimensi dari
Pemeriksaan Pajak:
Tujuan Pemeriksaan
Pajak
Kriteria Pemeriksaan
Pajak
Jenis Pemeriksaan
Jangka Waktu
Prosedur Pemeriksaan
Tahapan Pemeriksaan
(Rahayu (2010))
Tingkat
Kepatuhan Wajib
Pajak Orang
Pribadi
(Y)
Dimensi dari Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi:
Patuh Terhadap
Aspek Yuridis
Patuh Terhadap
Aspek piskologis
Patuh Terhadap
Aspek Sosiologis
(Chaizi Nasucha
(2004:143))
Sistem
Administrasi
Perpajakan
(X3)
Hipotesis
Dimensi dari self assessment
system :
Kesadaran WP
Kejujuran WP
Kemauan Membayar Pajak
Kedisplinan WP
(Erly Suandy 2011)
Pemeriksaan
Pajak
(X2)
57
2.7 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dan dukungan teori yang ada
maka diajukan hipotesis penelitian yaitu :
Ha1: Self assessment system berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Ha2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Ha3: Sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Ha4: Self assessment system, pemeriksaan pajak, dan sistem administrasi
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi.
top related