2019pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/rencana-proram...pengadilan negeri/phi/tipikor banda aceh...
Post on 29-Jul-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2019
PENGADILAN NEGERI
/PHI/ TIPIKOR BANDA ACEH
KELAS 1A
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS IA Jln Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telp. (0651) 22141- 33230 Fax. (0651) 22141
Email : it.pnbandaaceh@gmail.com
Kode Pos 23242
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subahanahu Wata’ala,
karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga “Rencana dan Program Kerja
Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Banda Aceh Kelas IA Tahun 2019“ dapat kami
wujudkan.
Tujuan Rencana dan Program Kerja ini tidak lain adalah untuk meningkatkan
kualitas kinerja, membudayakan dan memasyarakatkan agar pelaksanaan tugas dapat
dilaksanakan secara terencana, terprogram, terorganisir, dapat dipantau dan dievaluasi
sejauh mana rencana kerja dan program kerja ini dicapai dalam triwulan I sampai dengan
triwulan IV dalam tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh
Kelas IA.
Selain itu diharapkan pula dengan adanya Rencana dan Program Kerja ini dapat
menjadi pedoman dan penuntun bagi setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya agar
dapat terlaksana tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat
menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdisiplin tinggi dan berwibawa.
Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka fungsi-fungsi manajemen harus terus-
menerus dilakukan oleh setiap pimpinan/atasan, karena itu dalam pelaksanaan Rencana
dan Program Kerja ini perlu pengawasan, pembinaan dan bimbingan.
Semoga Rencana dan Program Kerja ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di
lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
Banda Aceh, 01 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas IA
SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.
NIP. 19630101 199212 1 001
DAFTAR ISI
Halaman
Rencana dan Program Kerja Ketua Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda
Aceh Kelas 1A
1
Rencana dan Program Kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A
5
Rencana dan Program Kerja Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda
Aceh Kelas 1A
9
Rencana dan Program Kerja Sekretaris Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A
12
Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri/
PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
16
Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan
Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
20
Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
29
Rencana dan Program Kerja Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri/
PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
32
Rencana dan Program Kerja Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri/
PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
35
Rencana dan Program Kerja Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi
(TIPIKOR) Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
41
Rencana dan Program Kerja Kepaniteraan Muda Perdata Khusus PHI
Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
50
Rencana dan Program Kerja Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri/
PHI/ Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
53
1 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
KETUA PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS IA
Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A memimpin, membina,
mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang teknis peradilan dan
administrasi umum peradilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Menetapkan rencana kerja dan program kerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menetapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat hakim dan pegawai.
4. Mengusulkan dan menetapkan promosi dan mutasi jabatan
5. Memimpin rapat staf Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
6. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
7. Menetapkan susunan Majelis Hakim.
8. Menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara
perdata atau pidana.
9. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan mengusulkan hukuman disiplin sedang
dan berat kepada pejabat yang berwenang.
10. Pemberian cuti pegawai dan hakim di lingkup Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A.
11. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
12. Menghadiri rapat muspida dan rapat koordinasi di Pengadilan Tinggi dan rapat
koordinasi antar penegak hukum.
13. Menunjuk dan menetapkan Hakim Pengawas Bidang.
2 | Rencana dan Program Kerja 2019
14. Menunjuk pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
15. Membentuk team BAPERJAKAT Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh
Kelas 1A
16. Melakukan eksekusi.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019).
1. Melanjutkan tugas-tugas kedinasan yang belum terialisasi pada triwulan pertama.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menetapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat hakim dan pegawai.
4. Mengusulkan dan menetapkan promosi dan mutasi jabatan
5. Memimpin rapat staf Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
6. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A dan Pengadilan Negeri dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
7. Menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara
perdata atau pidana.
8. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan mengusulkan hukuman disiplin
sedang dan berat.
9. Pemberian cuti pegawai dan hakim di lingkup Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A.
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
11. Menghadiri rapat muspida dan rapat koordinasi antar penegak hukum.
12. Mengajukan usul kebutuhan pegawai baru dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Melanjutkan tugas-tugas kedinasan yang belum terialisasi pada triwulan kedua.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menetapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat hakim dan pegawai.
3 | Rencana dan Program Kerja 2019
4. Mengusulkan dan menetapkan promosi dan mutasi jabatan
5. Memimpin rapat staf Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
6. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
7. Menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara
perdata atau pidana.
8. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan mengusulkan hukuman disiplin sedang
dan berat.
9. Pemberian cuti pegawai dan hakim di lingkup Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A.
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
11. Menghadiri rapat muspida dan rapat koordinasi antar penegak hukum.
12. Mengajukan usul kebutuhan pegawai baru dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
13. Melakukan eksekusi.
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019).
1. Melanjutkan tugas-tugas kedinasan yang belum terialisasi pada triwulan ketiga.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menetapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat hakim dan pegawai.
4. Mengusulkan dan menetapkan promosi dan mutasi jabatan
5. Memimpin rapat staf Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
6. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim dan pegawai
dilingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
7. Menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara
perdata atau pidana.
8. Menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan mengusulkan hukuman disiplin sedang
dan berat.
9. Pemberian cuti pegawai dan hakim di lingkup Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A.
10. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
4 | Rencana dan Program Kerja 2019
11. Menghadiri rapat muspida dan rapat koordinasi antar penegak hukum.
12. Mengajukan usul kebutuhan pegawai baru dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
13. Melakukan penilaian SKP Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
14. Menetapkan daftar urut kepangkatan di lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
15. Melakukan eksekusi.
5 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS IA
Membantu, Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A dalam
memimpin, membina, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas bidang
teknis peradilan dan administrasi peradilan untuk kelancaran pelaksnaan tugas Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Membantu Ketua dalam menetapkan rencana kerja dan program kerja Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A sebagai acuan dalam melaksanakan
tugas.
2. Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim.
3. Membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan
pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
4. Membantu Ketua untuk menetapkan usul kenaikan pangkat, pemberhentian,
pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai dari lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
5. Membantu Ketua dalm hal menetapkan usul kebutuhan penerimaan pegawai baru
untuk Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
6. Menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi
terkait demi kelancaran tugas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A bila diminta.
7. Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kehumasan di
lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
8. Mewakili ketua menghadiri rapat antar penegak hukum apabila Ketua
berhalangan.
9. Membantu Ketua melaksanakan koordinasi pengawasan dan pembinaan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
6 | Rencana dan Program Kerja 2019
10. Membantu Ketua dalam hal mengkoordinasikan penyusunan dan pembuatan
laporan tentang pelaksanaan tugas untuk dikirimkan ke unit yang terkait.
11. Memimpin Rapat Tim BAPERJAKAT.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019).
1. Melanjutkan tugas-tugas kedinasan yang belum terialisasi pada triwulan pertama.
2. Membantu Ketua dalam menetapkan rencana kerja dan program kerja Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A sebagai acuan dalam melaksanakan
tugas.
3. Membantu Ketua dalam hal menerima berkas perkara.
4. Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim.
5. Membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan
pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
6. Membantu Ketua untuk menetapkan usul kenaikan pangkat, pemberhentian,
pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai dari lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
7. Membantu Ketua dalm hal menetapkan usul kebutuhan penerimaan pegawai baru
untuk Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
8. Menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi
terkait demi kelancaran tugas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A bila diminta.
9. Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kehumasan di
lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
10. Mewakili ketua menghadiri rapat antar penegak hukum apabila Ketua
berhalanagan.
11. Membantu Ketua melaksanakan koordinasi pengawasan dan pembinaan pada
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
12. Mewakili Ketua melaksanakan tugas administratif maupun subtantif/teknis
apabila Ketua berhalangan.
13. Memimpin Rapat Tim BAPERJAKAT.
7 | Rencana dan Program Kerja 2019
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Melanjutkan tugas-tugas kedinasan yang belum terialisasi pada triwulan kedua.
2. Membantu Ketua dalam menetapkan rencana kerja dan program kerja Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A sebagai acuan dalam melaksanakan
tugas.
3. Membantu Ketua dalam hal menerima berkas perkara.
4. Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim.
5. Membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan
pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
6. Membantu Ketua untuk menetapkan usul kenaikan pangkat, pemberhentian,
pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai dari lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
7. Membantu Ketua dalam hal menetapkan usul kebutuhan penerimaan pegawai
baru untuk Pengadilan Negeri/ PHI/ Tipikor/ Banda Aceh
8. Menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi
terkait demi kelancaran tugas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A bila diminta.
9. Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kehumasan di
lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
10. Mewakili ketua menghadiri rapat antar penegak hukum apabila Ketua
berhalangan.
11. Membantu Ketua melaksanakan koordinasi pengawasan dan pembinaan pada
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A
12. Mewakili Ketua melaksanakan tugas administratif maupun subtantif/teknis
apabila Ketua berhalangan.
13. Memimpin Rapat Tim BAPERJAKAT.
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019).
1. Melanjutkan tugas-tugas kedinasan yang belum terialisasi pada triwulan ketiga.
2. Membantu Ketua dalam menetapkan rencana kerja dan program kerja Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A sebagai acuan dalam melaksanakan
tugas.
8 | Rencana dan Program Kerja 2019
3. Membantu Ketua dalam hal menerima berkas perkara.
4. Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan perilaku Hakim.
5. Membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan
pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
6. Membantu Ketua untuk menetapkan usul kenaikan pangkat, pemberhentian,
pemutasian Hakim, Panitera, Sekretaris dan pegawai dari lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
7. Membantu Ketua menetapkan usul kebutuhan penerimaan pegawai baru untuk
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Menghadiri rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi
terkait demi kelancaran tugas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A bila diminta.
9. Membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kehumasan di
lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
10. Mewakili ketua menghadiri rapat antar penegak hukum apabila Ketua
berhalanagan.
11. Membantu Ketua melaksanakan koordinasi pengawasan dan pembinaan pada
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
12. Memimpin Rapat Tim BAPERJAKAT.
9 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
PANITERA PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS 1A
Menyelenggarakan administrasi teknis Kepaniteraan pada Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Kepaniteraan.
2. Mengatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kepaniteraan.
3. Melaksanakan penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim
dalam persidangan.
4. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
5. Mengkoordinasikan penyampaian surat-surat Delegasi ke pengadilan pengaju.
6. Mengkoordinasikan tugas-tugas kepaniteraan.
7. Mengkoordinasikan persiapan persidangan.
8. Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan bimbingan kepada pegawai teknis
kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A.
9. Memantau, mengevaluasi tugas-trugas Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
10. Memantau laporan bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan perkara ke
Mahkamah Agung R.I.
11. Membantu Ketua mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang
kepaniteraan dilingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019).
1. Melanjutkan Tugas-tugas Administrasi Kepaniteraan yang belum terealisasi pada
triwulan pertama.
2. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Kepaniteraan.
3. Menerima memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali.
10 | Rencana dan Program Kerja 2019
4. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Melaksanakan penunjukan Panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim
dalam persidangan.
6. Mengkoordinasikan penyampaian surat-surat Delegasi ke pengadilan pengaju.
7. Mengkoordinasikan tugas-tugas kepaniteraan.
8. Mengkoordinasikan persiapan persidangan,
9. Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan bimbingan kepada pegawai teknis
kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A.
10. Memantau, mengevaluasi tugas-tugas Kepaniteraan Pengadilan Negeri /PHI
/TIPIKOR Banda Aceh.
11. Memantau laporan bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan perkara ke
Mahkamah Agung R.I.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Melanjutkan Tugas-tugas Administrasi Kepaniteraan yang belum terealisasi pada
triwulan kedua.
2. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Kepaniteraan.
3. Menerima memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali.
4. Melaksanakan penunjukan Panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim
dalam persidangan.
5. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
6. Mengkoordinasikan penyampaian surat-surat Delegasi ke pengadilan pengaju.
7. Mengkoordinasikan tugas-tugas kepaniteraan..
8. Mengkoordinasikan persiapan persidangan,
9. Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan bimbingan kepada pegawai teknis
kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A.
10. Memantau, mengevaluasi tugas-tugas Kepaniteraan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
11. Memantau laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan perkara ke
Mahkamah Agung R.I.
11 | Rencana dan Program Kerja 2019
12. Membantu Ketua mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang
kepaniteraan dilingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019).
1. Melanjutkan Tugas-tugas Administrasi Kepaniteraan yang belum terealisasi pada
triwulan Ketiga.
2. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Kepaniteraan.
3. Menerima memori banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali.
4. Melaksanakan penunjukan Panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim
dalam persidangan.
5. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
6. Mengkoordinasikan penyampaian surat-surat delegasi ke pengadilan pengaju.
7. Mengkoordinasikan tugas-tugas kepaniteraan.
8. Mengkoordinasikan persiapan persidangan. .
9. Melakukan Pengawasan, Pembinaan dan bimbingan kepada pegawai baik teknis
kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A.
10. Memantau, mengevaluasi tugas-trugas Kepaniteraan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
11. Memantau laporan bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan perkara dan
Administrasi umum ke Mahkamah Agung R.I.
12. Memberikan penilaian SKP kepada pegawai bawahannya.
13. Membantu Ketua mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang
kepaniteraan dilingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
12 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS IA
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A yang berhubungan dengan administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam rangka
memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
2. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda
Aceh Kelas 1A.
3. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) kesekretariatan pada Pengadilan
Negeri /PHI/ Tipikor Banda Aceh.
4. Mengkoordinir pembuatan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
serta LAKIP.
5. Menyusun RKA-KL, sebagai bahan penyediaan dana rutin dan pembangunan
pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
6. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
7. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Umum dan Keuangan.
8. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
9. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan
kesekretariatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
10. Meneliti dan memaraf surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan.
11. Melaksanakan Pembinaan Pegawai dilingkungan kesekretariatan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
12. Melaksanakan Pengawasan Melekat di lingkungan kesekretariatan.
13. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan kesekretariatan.
13 | Rencana dan Program Kerja 2019
14. Menyelenggarakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi di lingkungan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
15. Sebagai Team Baperjakat.
16. Meneliti dan mengajukan SATYA LENCANA.
17. Meneruskan surat-surat masuk kepada kepala Sub Bagian.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019).
1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
2. Mengkoordinir pembuatan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
serta LAKIP.
3. Menyusun RKA-KL, sebagai bahan penyediaan dana rutin dan belanja modal
untuk pagu indikatif.
4. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
5. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Umum dan Keuangan.
6. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
7. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan
kesekretariatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Meneliti dan memaraf surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan.
9. Melaksanakan Pembinaan Pegawai dilingkungan kesekretariatan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
10. Melaksanakan Pengawasan Melekat di lingkungan kesekretariatan.
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan kesekretariatan.
12. Menyelenggarakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi di lingkungan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
13. Sebagai Team Baperjakat.
14. Meneruskan Surat-surat masuk kepada kepala Sub Bagian.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
14 | Rencana dan Program Kerja 2019
2. Mengkoordinir pembuatan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
serta LAKIP.
3. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan.
4. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Umum dan Keuangan.
5. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
6. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan
kesekretariatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
7. Meneliti dan memaraf surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan.
8. Melaksanakan Pembinaan Pegawai dilingkungan kesekretariatan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
9. Melaksanakan Pengawasan Melekat di lingkungan kesekretariatan.
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan kesekretariatan.
11. Menyelenggarakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi di lingkungan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
12. Sebagai Team Baperjakat.
13. Meneruskan Surat-surat masuk kepada kepala Sub Bagian.
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019).
1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
2. Mengkoordinir pembuatan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan
serta LAKIP.
3. Menyusun RKA-KL, sebagai bahan penyediaan dana rutin dan belanja modal
untuk pagu indikatif
4. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan.
5. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Umum dan Keuangan.
6. Pelaksanaan urusan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
7. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan
kesekretariatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Meneliti dan memaraf surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan.
15 | Rencana dan Program Kerja 2019
9. Melaksanakan Pembinaan Pegawai dilingkungan kesekretariatan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
10. Melaksanakan Pengawasan Melekat di lingkungan kesekretariatan.
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan kesekretariatan.
12. Menyelenggarakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi di lingkungan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
13. Melakukan Penilaian SKP kepada pejabat kesekretariatan (Kepala Sub Bagian).
14. Sebagai Team Baperjakat.
15. Meneruskan Surat-surat masuk kepada kepala Sub Bagian.
16 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN
NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS 1A
Melakukan urusan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Mengkoordinir/melaksanakan/mengerjakan Sistem Informasi Mahkamah Agung
R.I (SIMARI).
2. Menindaklanjuti/melaksanakan/mengerjakan surat-surat masuk berdasarkan
petunjuk Pimpinan.
3. Memonitor/mengoreksi/mengevaluasi kegiatan/pekerjaan staf dan honorer pada
Sub Bagian Kepegawaian.
4. Memberikan Pengarahan/bimbingan dan pembinaan kepada staf dan honorer
pada Sub Bagian Kepegawaian. Melaksanakan/mengerjakan usul kenaikan
pangkat reguler, bagi pegawai yang akan memperoleh kenaikan pangkat periode
1 April 2019.
5. Melaksanakan/mengerjakan usul kenaikan gaji berkala bagi Hakim, Pejabat dan
Pegawai yang akan memperoleh kenaikan gaji berkala per- 1 Maret 2019.
6. Melaksanakan/mengerjakan pemberian cuti untuk bulan Januari, Februari, Maret
dalam tahun 2019, bagi pegawai yang akan melaksanakan cuti berdasarkan surat
permohonan yang telah disetujui oleh pejabat berwenang memberikan cuti.
7. Melaksanakan/mengerjakan Daftar Hadir Harian untuk bulan Januari, Februari,
Maret Tahun 2019, bagi Hakim, Pegawai dan Honorer Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Melaksanakan/mengerjakan Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir untuk bulan
Januari, Februari, Maret Tahun 2019, bagi Hakim, Pegawai dan Honorer
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
9. Melaksanakan/mengerjakan pembuatan Buku Bantu Kenaikan pangkat, Kenaikan
Gaji Berkala, Karis/Karsu, Karpeg dan Mutasi, bagi Pejabat Struktural/Fungsional
17 | Rencana dan Program Kerja 2019
dan Pegawai pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh
Kelas 1A.
10. Melaksanakan/mengerjakan pembuatan Sistem Informasi Mahkamah Agung R.I
(SIMARI), Badilum untuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda
Aceh Kelas 1A.
11. Melaksanakan/mengerjakan Penataan papan data dan Arsip kepegawaian pada
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
12. Melaksanakan/mengerjakan Usul mutasi pindah/Promosi jabatan dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A, bila ada usulan
permohonan.
13. Melaksanakan/mengerjakan permohonan/permintaan LHKPN dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
14. Melaksanakan/mengerjakan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Pelantikan Hakim
dan pegawai pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
15. Melaksanakan/mengerjakan Laporan Bezetting untuk bulan Januari, Februari dan
Maret 2019 bagi Hakim, Pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019).
1. Melaksanakan/mengerjakan usul kenaikan pangkat reguler, bagi pegawai yang
akan memperoleh kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019.
2. Melaksanakan/mengerjakan pemberian cuti untuk bulan April, Mei, Juni dalam
tahun 2019, bagi pegawai yang akan melaksanakan cuti berdasarkan surat
permohonan yang telah disetujui oleh pejabat berwenang memberikan cuti.
3. Melaksanakan/mengerjakan Daftar Hadir Harian untuk bulan April, Mei, Juni
Tahun 2019, bagi Hakim, Pegawai dan Honorer Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A.
4. Melaksanakan/mengerjakan Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir untuk bulan April,
Mei, Juni Tahun 2019, bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A.
5. Melaksanakan/mengerjakan Penataan papan data dan Arsip kepegawaian pada
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
18 | Rencana dan Program Kerja 2019
6. Melaksanakan/mengerjakan Usul mutasi pindah/Promosi jabatan dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A, bila ada usulan
permohonan.
7. Melaksanakan/mengerjakan permohonan/permintaan LHKPN dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Melaksanakan/mengerjakan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Pelantikan Hakim
dan pegawai pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
9. Melaksanakan/mengerjakan Laporan Bezetting Hakim dan pegawai Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Melaksanakan/mengerjakan usul kenaikan pangkat reguler, bagi pegawai yang
akan memperoleh kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019.
2. Melaksanakan/mengerjakan pemberian cuti tahunan, cuti alasan penting untuk
bulan Juli, Agustus, September dalam tahun 2019, bagi pegawai yang akan
melaksanakan cuti berdasarkan surat permohonan yang telah disetujui oleh
pejabat berwenang memberikan cuti.
3. Melaksanakan/mengerjakan Daftar Hadir Harian untuk bulan Juli, Agustus,
September Tahun 2019, bagi Hakim, Pegawai dan Honorer Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
4. Melaksanakan/mengerjakan Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir untuk bulan Juli,
Agustus, September Tahun 2019, bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
5. Melaksanakan/mengerjakan Penataan papan data dan Arsip kepegawaian pada
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
6. Melaksanakan/mengerjakan Usul mutasi pindah/Promosi jabatan dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A, bila ada usulan
permohonan.
7. Melaksanakan/mengerjakan permohonan/permintaan LHKPN dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Melaksanakan/mengerjakan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Pelantikan Hakim
dan pegawai pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
19 | Rencana dan Program Kerja 2019
9. Melaksanakan/mengerjakan Laporan Bezetting Hakim dan pegawai Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
D. Triwulan III (Oktober s/d Desember 2019).
1. Melaksanakan / mengerjakan usul kenaikan pangkat reguler, bagi pegawai yang
akan memperoleh kenaikan pangkat periode 1 April 2020.
2. Melaksanakan/mengerjakan pemberian cuti tahunan, cuti alasan penting untuk
bulan Oktober, November, Desember dalam tahun 2019, bagi pegawai yang akan
melaksanakan cuti berdasarkan surat permohonan yang telah disetujui oleh
pejabat berwenang memberikan cuti.
3. Melaksanakan/mengerjakan Daftar Hadir Harian untuk bulan Oktober, November,
Desember Tahun 2019, bagi Hakim, Pegawai dan Honorer Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
4. Melaksanakan/mengerjakan Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir untuk bulan
Oktober, November, Desember Tahun 2019, bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
5. Melaksanakan/mengerjakan Penataan papan data dan Arsip kepegawaian pada
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
6. Melaksanakan/mengerjakan Usul mutasi pindah/Promosi jabatan dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A, bila ada usulan
permohonan.
7. Melaksanakan/mengerjakan permohonan/permintaan LHKPN dalam Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Melaksanakan/mengerjakan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Pelantikan Hakim
dan pegawai pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A apabila
ada pejabat yang akan dilantik.
9. Melaksanakan/mengerjakan Laporan Bezetting dan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas
1A.
10. Melakukan penilaian SKP kepada Staf Sub. Bag. Kepegawaian.
20 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN
NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS 1A
I. BAGIAN UMUM
Melakukan dan mengkoordinasikan surat-menyurat, pengurusan surat dan
kearsipan, urusan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, serta urusan
rumah tangga Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A Kelas 1A berdasarkan
Undang-undang yang berlaku.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum.
2. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system
kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
3. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian
informasi.
4. Meneliti konsep pertanggungjawaban penggunaan pengiriman surat dinas sesuai
dengan kwitansi / resi bukti pengiriman.
5. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda
Aceh Kelas 1A.
6. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan,
pelayanan peminjaman, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip surat – surat dinas.
7. Penatausahaan serta pelayanan peminjaman buku-buku Perpustakaan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Menyelenggarakan pemeliharan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap
untuk digunakan.
9. Mengatur penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas.
10. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai
bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
11. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan
rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
21 | Rencana dan Program Kerja 2019
12. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air, dan kebersihan
ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
13. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan
kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Mendata, mengadakan, serta mendistribusikan Kebutuhan Barang Persediaan
Kantor.
15. Penatausahaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan
aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Persediaan.
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
17. Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan Sub Bagian Umum.
18. Menyiapkan Fasilitas dan ruangan rapat.
19. Melaksanakan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil
pemeriksaan.
20. Menyiapkan dan menyusun laporan bulanan Sub Bagian Umum.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019 ).
1. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system
kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
2. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian
informasi.
3. Meneliti konsep pertanggungjawaban penggunaan pengiriman surat dinas sesuai
dengan kwitansi/resi bukti pengiriman.
4. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda
Aceh Kelas 1A.
5. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan,
pelayanan peminjaman, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip surat–surat dinas.
6. Menyelenggarakan pemeliharan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap
untuk digunakan.
7. Penatausahaan serta pelayanan peminjaman buku-buku Perpustakaan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Mengatur penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas.
22 | Rencana dan Program Kerja 2019
9. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai
bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
10. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan
rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
11. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air, dan kebersihan
ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
12. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan
kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Mendata, mengadakan, serta mendistribusikan Kebutuhan Barang Persediaan
Kantor.
14. Penatausahaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan
aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Persediaan serta pelaporan untuk laporan
Semester I.
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
16. Menyiapkan Fasilitas dan ruangan rapat.
17. Menyiapkan dan menyusun laporan bulanan Sub Bagian Umum.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system
kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
2. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian
informasi.
3. Meneliti konsep pertanggungjawaban penggunaan pengiriman surat dinas sesuai
dengan kwitansi/resi bukti pengiriman.
4. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda
Aceh Kelas 1A.
5. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan,
pelayanan peminjaman, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip surat–surat dinas.
6. Menyelenggarakan pemeliharan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap
untuk digunakan.
23 | Rencana dan Program Kerja 2019
7. Penatausahaan serta pelayanan peminjaman buku-buku Perpustakaan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Mengatur penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas.
9. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai
bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
10. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan
rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
11. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air, dan kebersihan
ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
12. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan
kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Mendata, mengadakan, serta mendistribusikan Kebutuhan Barang Persediaan
Kantor.
14. Penatausahaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan
aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Barang Persediaan.
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
16. Menyiapkan Fasilitas dan ruangan rapat.
17. Melaksanakan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil
pemeriksaan.
18. Menyiapkan dan menyusun laporan bulanan Sub Bagian Umum.
D. Triwulan IV ( Oktober s/d Desember 2019 ).
1. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan system
kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
2. Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian
informasi.
3. Meneliti konsep pertanggungjawaban penggunaan pengiriman surat dinas sesuai
dengan kwitansi / resi bukti pengiriman.
4. Mengklasifikasikan arsip di lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda
Aceh Kelas 1A.
24 | Rencana dan Program Kerja 2019
5. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan,
pelayanan peminjaman, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip surat–surat dinas.
6. Menyelenggarakan pemeliharan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap
untuk digunakan.
7. Penatausahaan serta pelayanan peminjaman buku-buku Perpustakaan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
8. Mengatur penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas.
9. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai
bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
10. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan
rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
11. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air, dan kebersihan
ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
12. Menyelesaikan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan kantor dan kendaraan
kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Mendata, mengadakan, serta mendistribusikan Kebutuhan Barang Persediaan
Kantor.
14. Penatausahaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan
aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Persediaan serta pelaporan untuk laporan
Semester II dan Tahunan.
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
16. Menyiapkan Fasilitas dan ruangan rapat.
17. Menyiapkan dan menyusun laporan bulanan dan tahunan Sub Bagian Umum.
18. Melakukan penilaian SKP kepada Staf Sub. Bagian Umum.
II. BAGIAN KEUANGAN
Melakukan urusan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji.
25 | Rencana dan Program Kerja 2019
2. Melakukan pencairan uang berdasarkan SPM yang diterima.
3. Melakukan pembayaran tagihan belanja rutin.
4. Melaksanakan pemotongan pajak setiap pengeluaran sesuai undang-undang.
5. Membuat register penutupan kas LKKA dan LKKR.
6. Melakukan rekonsiliasi di KPPN untuk Laporan Keuangan.
7. Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA dengan SIMAK BMN .
8. Membukukan dan menatausahakan pertanggungjawaban keuangan, Buku Kas
Umum, Buku Bantu, Buku Pajak, Bank dan lain-lain.
9. Menerima dan menyetor uang Leges/non tax ke Kas Negara, melaporkan dan
membukukan dalam pembukuan.
10. Membuat daftar gaji pegawai, rapelan gaji dll.
11. Membuat slip gaji, kwitansi dll.
12. Membuat daftar rekening pegawai untuk gaji setiap bulannya.
13. Membuat SPP dan SPM baik soft copy maupun hard copy untuk kelengkapan
pengajuan belanja ke KPPN.
14. Mencheklis kelengkapan pengajuan melalui kontrak untuk pembayaran melalui
LS.
15. Membuat laporan PNBP triwulan.
16. Membuat Permintaan pertanggung jawaban tunjangan Remunerasi untuk
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
17. Membuat laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019).
1. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji.
2. Melakukan pencairan uang berdasarkan SPM yang diterima.
3. Melakukan pembayaran tagihan belanja rutin.
4. Melaksanakan pemotongan pajak setiap pengeluaran sesuai undang-undang.
5. Membuat register penutupan kas LKKA dan LKKR.
6. Melakukan rekonsiliasi di KPPN untuk Laporan Keuangan.
7. Melakukan rekonsiliasi internal antara SAIBA dengan SIMAK BMN.
8. Membukukan dan menatausahakan pertanggungjawaban keuangan, Buku Kas
Umum, Buku Bantu, Buku Pajak, Bank dan lain-lain.
26 | Rencana dan Program Kerja 2019
9. Menerima dan menyetor uang Leges/non tax ke Kas Negara, melaporkan dan
membukukan dalam pembukuan.
10. Membuat daftar gaji pegawai, rapelan gaji dll.
11. Membuat slip gaji, kwitansi dll.
12. Membuat daftar rekening pegawai untuk gaji setiap bulannya.
13. Membuat SPP dan SPM baik soft copy maupun hard copy untuk kelengkapan
pengajuan belanja ke KPPN.
14. Mencheklis kelengkapan pengajuan melalui kontrak untuk pembayaran melalui
LS.
15. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
16. Membuat laporan PNBP triwulan.
17. Membuat Permintaan pertanggung jawaban tunjangan Remunerasi untuk
Pengadilan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
18. Membuat laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
19. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) baik untuk laporan semester I
dan triwulan II.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji.
2. Melakukan pencairan uang berdasarkan SPM yang diterima.
3. Melakukan pembayaran tagihan belanja rutin.
4. Melaksanakan pemotongan pajak setiap pengeluaran sesuai undang-undang.
5. Membuat register penutupan kas LKKA dan LKKR.
6. Melakukan rekonsiliasi di KPPN untuk Laporan Keuangan.
7. Melakukan rekonsiliasi internal antara SAIBA dengan SIMAK BMN.
8. Membukukan dan menatausahakan pertanggungjawaban keuangan, Buku Kas
Umum, Buku Bantu, Buku Pajak, Bank dan lain-lain.
9. Menerima dan menyetor uang Leges/non tax ke Kas Negara, melaporkan dan
membukukan dalam pembukuan.
10. Membuat daftar gaji pegawai, rapelan gaji dll.
11. Membuat slip gaji, kwitansi dll.
12. Membuat daftar rekening pegawai untuk gaji setiap bulannya.
27 | Rencana dan Program Kerja 2019
13. Membuat SPP dan SPM baik soft copy maupun hard copy untuk kelengkapan
pengajuan belanja ke KPPN.
14. Mencheklis kelengkapan pengajuan melalui kontrak untuk pembayaran melalui
LS.
15. Membuat laporan PNBP triwulan.
16. Membuat Permintaan pertanggung jawaban tunjangan Remunerasi untuk
Pengadilan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
17. Operator RKA-KL.
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019).
1. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji.
2. Melakukan pencairan uang berdasarkan SPM yang diterima.
3. Melakukan pembayaran tagihan belanja rutin.
4. Melaksanakan pemotongan pajak setiap pengeluaran sesuai undang-undang.
5. Membuat register penutupan kas LKKA dan LKKR.
6. Melakukan rekonsiliasi di KPPN untuk Laporan Keuangan.
7. Melakukan rekonsiliasi internal antara SAIBA dengan SIMAK BMN.
8. Membukukan dan menatausahakan pertanggungjawaban keuangan, Buku Kas
Umum, Buku Bantu, Buku Pajak, Bank dan lain-lain.
9. Menerima dan menyetor uang Leges/non tax ke Kas Negara, melaporkan dan
membukukan dalam pembukuan.
10. Membuat daftar gaji pegawai, rapelan gaji dll.
11. Membuat slip gaji, kwitansi dll.
12. Membuat daftar rekening pegawai untuk gaji setiap bulannya.
13. Membuat SPP dan SPM baik soft copy maupun hard copy untuk kelengkapan
pengajuan belanja ke KPPN.
14. Mencheklis kelengkapan pengajuan melalui kontrak untuk pembayaran melalui
LS.
15. Melakukan rekonsiliasi di Kanwil Anggaran sebagai koordinator wilayah.
16. Membuat Laporan SAIBA untuk Satker dan untuk koordinator wilayah.
17. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
18. Membuat laporan PNBP triwulan.
28 | Rencana dan Program Kerja 2019
19. Membuat Permintaan pertanggung jawaban tunjangan Remunerasi untuk
Pengadilan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
20. Membuat laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
21. Membuat laporan triwulan IV SAIBA satker Pengadilan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A dan Laporan semester II untuk
kordinator wilayah.
22. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) baik untuk laporan semester
II dan laporan triwulan IV.
23. Membuat SPM Nihil.
24. Melakukan penilaian SKP kepada Staf Sub. Bag. Keuangan.
29 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PELAPORAN PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS IA
Melakukan dan melaksanakan urusan perencanaan pogram dan anggaran, dan
mengolola teknologi informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekantoran
sesuai dengan perma No. 7 Tahun 2015 serta membuat laporan sesuai ketentua peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Pelaksanaan Perencanaan dan Penyusunan
Program dan Anggaran.
2. Menyusun RKA-KL Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri /PHI /TIPIKOR
/Banda Aceh Kelas IA guna kelancaran tugas-tugas tahun Anggaran 2019.
3. Melaksanakan serta menyiapakan bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi
Informasi.
4. Melaksanakan serta menyiapakan bahan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi,
Dokumentasi dan Pelaporan.
5. Menindaklanjuti surat-surat masuk berdasarkan petunjuk pimpinan.
6. Membalas surat-surat yang telah didisposisi pimpinan.
7. Meneliti dan memaraf surat - surat yang berkaitan dengan yang di bawahinya.
8. Mereview IKU (indikator Kinerja Utama) Pengadilan Negeri /PHI/ TIPIKOR/
Banda Aceh Kelas IA.
9. Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan ) Pengadilan Negeri /PHI/ TIPIKOR/
Banda Aceh Kelas IA.
10. Menyusun PKT (Penetapan Kinerja Tahunan ) Pengadilan Negeri /PHI/
TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA.
11. Menyusun LKJIP ( Laporan Kinerja Instansi Pemerintah )Pengadilan Negeri
/PHI/TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA Tahun 2018.
12. Menyusun SOP Pengadilan Negeri /PHI/TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA.
30 | Rencana dan Program Kerja 2019
13. Melakukan Pengumpulan data untuk menyusun SAKIP tahun 2018 (LKJIP,
Renstra, IKU, RKT dan PKT).
14. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Termof Reference (TOR) untuk
pengajuan rencana anggaran tahun berikutnya untuk Pengadilan Negeri
/PHI/TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA.
15. Mengumpulkan RAB dan TOR serta usulan Anggaran tahun berikutnya pada
Pengadilan Negeri /PHI/TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA.
16. Mengevaluasi terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pada Pengadilan
Negeri /PHI/TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019).
1. Melaksanakan dan Menyiapkan bahan pelaksanaan Perencanaan dan Penyusunan
Pogram dan Anggaran.
2. Melaksanakan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dokumentasi dan pelaporan.
3. Melaksanakan serta menyiapakan bahan pelaksanaan Pengelolaan Teknologi
Informasi.
4. Menindalanjuti surat-surat masuk berdasarkan petunjuk Pimpinan’.
5. Membals surat-surat yang telah didisposisi pimpinan
6. Melanjutkan pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan team of
Reference (TOR) untuk pengajuan rencana anggaran tahun berikutnya untuk
Pengadilan Negeri /PHI/TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA Tahun
7. Melanjutkan Pengumpulan RAB dan TOR serta Usulan anggaran tahun
berikutnya pada Pengadilan Negeri /PHI/TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA.
8. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Pengadilan
Negeri /PHI/TIPIKOR/ Banda Aceh Kelas IA.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Operator RKA-KL.
2. Melanjutkan Pengumpulan RAB dan TOR serta Usulan Anggaran tahun
berikutnya pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas 1A.
31 | Rencana dan Program Kerja 2019
3. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Term of Reference (TOR) untuk
pengajuan rencana anggaran tahun berikutnya.
4. Mengumpulkan dan mengirim RAB dan TOR dari Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Banda Aceh Kelas 1A dan Pengadilan Negeri Se-Provinsi Aceh.
5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan
program dan Anggaran.
6. Melaksanakan serta menyiapakan bahan pelaksanaan pengelolaan Teknologi
Informasi dan statistik.
7. Melaksanakan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dokumentasi dan pelaporan.
8. Menindaklanjuti surat-surat masuk berdasarkan petunjuk pimpinan.
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019).
1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan da penyusunan
program dan anggaran.
2. Melaksanakan serta menyiapakan bahan pelaksanaan pengelolaan Teknologi
Informasi dan statistik.
3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi
dokumentasi dan pelaporan.
4. Menindaklanjuti surat-surat masuk berdasarkan petunjuk Pimpinan.
5. Menyiapakan bahan-bahan untuk syarat-syarat pengajuan pagu indikatif DIPA
Tahun Anggaran 2020.
32 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
KEPANITERAAN MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS IA
Melaksanakan administrasi perkara perdata dan urusan lain yang ada hubungannya
dengan perkara perdata guna tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019)
I. Registrasi Surat Perkara :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara perdata gugatan.
2. Mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.
3. Menyimpan arsip berkas perkara perdata yang masih aktif.
II. Mendaftarkan Perkara Gugatan Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Mendaftar perkara gugatan dalam register induk perkara gugatan setelah
diteliti kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Mencata/mengisi buku jurnal.
4. Mengisi buku kas bantu.
5. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan majelis hakim.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan data keuangan perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk
membuat laporan keuangan perkara.
2. Memberikan laporan/data perkara yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019)
1. Registrasi Surat Perkara :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara perdata gugatan.
2. Mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.
3. Menyimpan arsip berkas perkara perdata yang masih aktif.
33 | Rencana dan Program Kerja 2019
II. Mendaftarkan Perkara Gugatan Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Mendaftar perkara gugatan dalam register induk perkara gugatan setelah
diteliti kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Mencata/mengisi buku jurnal.
4. Mengisi buku kas bantu.
5. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan majelis hakim.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan data keuangan perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk
membuat laporan keuangan perkara.
3. Memberikan laporan/data perkara yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019)
I. Registrasi Surat Perkara :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara perdata gugatan.
2. Mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.
3. Menyimpan arsip berkas perkara perdata yang masih aktif.
II. Mendaftarkan Perkara Gugatan Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Mendaftar perkara gugatan dalam register induk perkara gugatan setelah
diteliti kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Mencata/mengisi buku jurnal.
4. Mengisi buku kas bantu.
5. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan majelis hakim.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan data keuangan perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk
membuat laporan keuangan perkara.
2. Memberikan laporan/data perkara yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
34 | Rencana dan Program Kerja 2019
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019)
I. Registrasi Surat Perkara :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara perdata gugatan.
2. Mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.
3. Menyimpan arsip berkas perkara perdata yang masih aktif.
II. Mendaftarkan Perkara Gugatan Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Mendaftar perkara gugatan dalam register induk perkara gugatan setelah
diteliti kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Mencata/mengisi buku jurnal.
4. Mengisi buku kas bantu.
5. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan majelis hakim.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan data keuangan perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk
membuat laporan keuangan perkara.
2. Memberikan laporan/data perkara yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
3. Melakukan penilaian SKP kepada staf Kepaniteraan Perdata
35 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
KEPANITERAAN MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS IA
Melaksanakan administrasi perkara pidana dan urusan lain yang ada hubungannya
dengan perkara pidana guna tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019)
I. Registrasi Surat Perkara :
4. Menerima surat-surat/ berkas perkara pidana.
5. Mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.
6. Menyimpan arsip berkas perkara pidana yang masih aktif.
7. Menyampaikan/Mengirim Salinan/Petikan Putusan kepada Penyidik, Jaksa,
Terdakwa.
II. Mendaftarkan Perkara Pidana Dalam Buku Register dan SIPP :
6. Mendaftar perkara pidana dalam register induk perkara pidana setelah diteliti
kelengkapan surat-suratnya.
7. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
8. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan majelis hakim.
9. Mendistribusikan perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA kepada Ketua Majelis/Hakim ditetapkan hari sidang dan
penahanan.
10. Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh Panitera
Pengganti.
11. Menerima Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukumnya, Banding,
Kasasi, PK, Grasi, sebelum berkas dikirim diusahakan untuk diteliti
kelengkapannya dengan cermat setiap berkas banding, kasasi, PK dan Grasi.
12. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara.
13. Mengirim berkas perkara yang sudah diminutasi ke Kepaniteraan Hukum.
36 | Rencana dan Program Kerja 2019
III. Membuat Data Perkara :
4. Memberikan laporan/data perkara yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
5. Mencatat dan melaporkan perkara pidana yang putus lebih dari 5 (lima) bulan.
IV. Penahanan :
1. Membuat perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penuntut Umum dan
membuat penahanan dari Majelis Hakim.
2. Mengajukan Permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi
maupun ke Mahkamah Agung RI.
V. Penyitaan/ Penggeledahan :
1. Membuat Ijin penggeledahan untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan.
2. Membuat Ijin penyitaan yang diajukan oleh Penyidik maupun Penuntut
Umum untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan.
VI. Pengawasan :
1. Melakukan pengawasan melekat secara berkala meliputi : Prosedur
penerimaan perkara, buku register, buku keuangan perkara, laporan-laporan,
pemberkasan dan minutasi.
2. Melaksanakan inspeksi dengan Hakim Pengawas & pengamat
(KIMWASMAT) terhadap Napi yang berada di LP meliputi data-data
perilaku napi, masa hukuman dan lain-lain.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019)
I. Registrasi Surat Perkara :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara pidana.
2. Mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.
3. Menyimpan arsip berkas perkara pidana yang masih aktif.
4. Menyampaikan/Mengirim Salinan/Petikan Putusan kepada Penyidik, Jaksa,
Terdakwa.
II. Mendaftarkan Perkara Pidana Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Mendaftar perkara pidanadalam register induk perkara pidana setelah diteliti
kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
37 | Rencana dan Program Kerja 2019
3. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan majelis hakim.
4. Mendistribusikan perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA kepada Ketua Majelis/Hakim ditetapkan hari sidang dan
penahanan.
5. Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh Panitera
Pengganti.
6. Menerima Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukumnya, Banding,
Kasasi, PK, Grasi, sebelum berkas dikirim diusahakan untuk diteliti
kelengkapannya dengan cermat setiap berkas banding, kasasi, PK dan Grasi.
7. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara.
8. Mengirim berkas perkara yang sudah diminutasi ke Kepaniteraan Hukum.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan laporan/data perkara yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
2. Mencatat dan melaporkan perkara pidana yang putus lebih dari 5 (lima) bulan.
IV. Penahanan :
1. Membuat perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penuntut Umum dan
membuat penahanan dari Majelis Hakim.
2. Mengajukan Permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi
maupun ke Mahkamah Agung RI.
V. Penyitaan/ Penggeledahan :
1. Membuat Ijin penggeledahan untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan.
2. Membuat Ijin penyitaan yang diajukan oleh Penyidik maupun Penuntut
Umum untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan.
VI. Pengawasan :
1. Melakukan pengawasan melekat secara berkala meliputi : Prosedur
penerimaan perkara, buku register, buku keuangan perkara, laporan-laporan,
pemberkasan dan minutasi.
2. Melaksanakan inspeksi dengan Hakim Pengawas & pengamat
(KIMWASMAT) terhadap Napi yang berada di LP meliputi data-data
perilaku napi, masa hukuman dan lain-lain.
38 | Rencana dan Program Kerja 2019
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019)
I. Registrasi Surat Perkara :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara pidana.
2. Mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.
3. Menyimpan arsip berkas perkara pidana yang masih aktif.
4. Menyampaikan/Mengirim Salinan/Petikan Putusan kepada Penyidik, Jaksa,
Terdakwa.
II. Mendaftarkan Perkara Pidana Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Mendaftar perkara pidanadalam register induk perkara pidana setelah diteliti
kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan majelis hakim.
4. Mendistribusikan perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA kepada Ketua Majelis/Hakim ditetapkan hari sidang dan
penahanan.
5. Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh Panitera
Pengganti.
6. Menerima Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukumnya, Banding,
Kasasi, PK, Grasi, sebelum berkas dikirim diusahakan untuk diteliti
kelengkapannya dengan cermat setiap berkas banding, kasasi, PK dan Grasi.
7. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara.
8. Mengirim berkas perkara yang sudah diminutasi ke Kepaniteraan Hukum.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan laporan/data perkara yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
2. Mencatat dan melaporkan perkara pidana yang putus lebih dari 5 (lima) bulan.
IV. Penahanan :
1. Membuat perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penuntut Umum dan
membuat penahanan dari Majelis Hakim.
39 | Rencana dan Program Kerja 2019
2. Mengajukan Permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi
maupun ke Mahkamah Agung RI.
V. Penyitaan/ Penggeledahan :
1. Membuat Ijin penggeledahan untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan.
2. Membuat Ijin penyitaan yang diajukan oleh Penyidik maupun Penuntut
Umum untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan.
VI. Pengawasan :
1. Melakukan pengawasan melekat secara berkala meliputi : Prosedur
penerimaan perkara, buku register, buku keuangan perkara, laporan-laporan,
pemberkasan dan minutasi.
2. Melaksanakan inspeksi dengan Hakim Pengawas & pengamat
(KIMWASMAT) terhadap Napi yang berada di LP meliputi data-data perilaku
napi, masa hukuman dan lain-lain.
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019)
I. Registrasi Surat Perkara :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara pidana.
2. Mengirim berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi.
3. Menyimpan arsip berkas perkara pidana yang masih aktif.
4. Menyampaikan/Mengirim Salinan/Petikan Putusan kepada Penyidik, Jaksa,
Terdakwa.
II. Mendaftarkan Perkara Pidana Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Mendaftar perkara pidanadalam register induk perkara pidana setelah diteliti
kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan majelis hakim.
4. Mendistribusikan perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA kepada Ketua Majelis/Hakim ditetapkan hari sidang dan
penahanan.
5. Menerima dan mencatat berkas perkara yang sudah diminutasi oleh Panitera
Pengganti.
40 | Rencana dan Program Kerja 2019
6. Menerima Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukumnya, Banding,
Kasasi, PK, Grasi, sebelum berkas dikirim diusahakan untuk diteliti
kelengkapannya dengan cermat setiap berkas banding, kasasi, PK dan Grasi.
7. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara.
8. Mengirim berkas perkara yang sudah diminutasi ke Kepaniteraan Hukum.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan laporan/data perkara yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
2. Mencatat dan melaporkan perkara pidana yang putus lebih dari 5 (lima) bulan.
IV. Penahanan :
1. Membuat perpanjangan penahanan yang diajukan oleh penuntut Umum dan
membuat penahanan dari Majelis Hakim.
2. Mengajukan Permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi
maupun ke Mahkamah Agung RI.
V. Penyitaan/ Penggeledahan :
1. Membuat Ijin penggeledahan untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan.
2. Membuat Ijin penyitaan yang diajukan oleh Penyidik maupun Penuntut
Umum untuk dibuatkan Penetapan Ketua Pengadilan.
VI. Pengawasan :
1. Melakukan pengawasan melekat secara berkala meliputi : Prosedur
penerimaan perkara, buku register, buku keuangan perkara, laporan-laporan,
pemberkasan dan minutasi.
2. Melaksanakan inspeksi dengan Hakim Pengawas & pengamat
(KIMWASMAT) terhadap Napi yang berada di LP meliputi data-data
perilaku napi, masa hukuman dan lain-lain.
41 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
KEPANITERAAN MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS 1A
Melaksanakan administrasi perkara perkara tindak pidana korupsi agar tertib
administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku ;
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019)
I. Registrasi perkara :
1. Menerima dan selanjutnya meneliti kelengkapan pelimpahan berkas perkara
tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Aceh ;
II. Mendaftarkan perkara tindak pidana korupsi dalam buku register.
1. Mendaftarkan berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh
Kejaksaan Negeri dalam buku register induk perkara setelah dinyatakan lengkap.
2. Melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dengan formulir dan
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh guna penunjukkan
Majelis Hakim.
3. Melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dengan formulir dan
disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh guna penunjukkan
Panitera Pengganti.
4. Serta tugas lain-lain menurut buku pedoman (I dan II).
III. Penahanan.
1. Membuat dan mengirim penetapan penahanan.
2. Mendaftarkan penahanan perkara tindak pidana korupsi dalam buku register
penahanan perkara tindak pidana korupsi.
3. Membuat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banda
Aceh.
4. Meminta perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi Aceh.
IV. Penyitaan.
1. Menerima permohonan izin penyitaan yang diajukan oleh penyidik.
2. Mendaftarkan izin penyitaan dalam register penyitaan perkara tindak pidana
korupsi.
42 | Rencana dan Program Kerja 2019
V. Penggeledahan.
1. Menerima permohonan izin penggeledahan yang diajukan oleh penyidik.
2. Mendaftarkan izin penyitaan dalam register penggeledahan perkara tindak
pidana korupsi.
VI. Barang Bukti
1. Menerima barang bukti dari jaksa penuntut umum.
2. Mendaftarkan barang bukti dalam register barang bukti perkara tindak pidana
korupsi.
VII. Minutasi berkas perkara tindak pidana korupsi.
1. Menerima kemudian meneliti minutasi berkas perkara tindak pidana korupsi dari
panitera pengganti.
2. Menyimpan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dari panitera
pengganti.
VIII. Upaya Hukum Banding.
1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding (Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
3. Mendaftarkan berkas perkara banding tindak pidana korupsi dalam buku register
banding perkara tindak pidana korupsi.
IX. Upaya Hukum Kasasi.
1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I.
3. Mendaftarkan berkas perkara kasasi tindak pidana korupsi dalam buku register
kasasi perkara tindak pidana korupsi.
X. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
1. Menerima permohonan PK (Peninjauan Kembali) dari pemohon PK (Jaksa
Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan PK (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah
Agung R.I.
3. Mendaftarkan berkas perkara PK (Peninjauan Kembali) dalam buku register PK
(Peninjauan Kembali) perkara tindak pidana korupsi.
43 | Rencana dan Program Kerja 2019
XI. Membuat laporan atau data perkara tindak pidana korupsi.
1. Memberikan data keadaan perkara Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi
kepada Kepaniteraan Muda Hukum untuk membuat laporan bulanan.
2. Memberikan laporan atau data kepada Kepaniteraan Muda Hukum terhadap
perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus untuk kemudian dimuat didalam
website (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP).
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019)
I. Registrasi perkara :
1. Menerima dan selanjutnya meneliti kelengkapan pelimpahan berkas perkara
tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Aceh ;
II. Mendaftarkan perkara tindak pidana korupsi dalam buku register.
1. Mendaftarkan berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh
Kejaksaan Negeri dalam buku register induk perkara setelah dinyatakan lengkap.
2. Melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dengan formulir dan
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh guna penunjukkan
Majelis Hakim.
3. Melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dengan formulir dan
disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh guna penunjukkan
Panitera Pengganti.
4. Serta tugas lain-lain menurut buku pedoman (I dan II).
III. Penahanan.
1. Membuat dan mengirim penetapan penahanan.
2. Mendaftarkan penahanan perkara tindak pidana korupsi dalam buku register
penahanan perkara tindak pidana korupsi.
3. Membuat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banda
Aceh.
4. Meminta perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi Aceh.
IV. Penyitaan.
1. Menerima permohonan izin penyitaan yang diajukan oleh penyidik.
2. Mendaftarkan izin penyitaan dalam register penyitaan tindak pidana korupsi.
44 | Rencana dan Program Kerja 2019
V. Penggeledahan.
1. Menerima permohonan izin penggeledahan yang diajukan oleh penyidik.
2. Mendaftarkan izin penyitaan dalam register penggeledahan tindak pidana
korupsi.
VI. Barang Bukti
1. Menerima barang bukti dari jaksa penuntut umum.
2. Mendaftarkan barang bukti dalam register barang bukti perkara tindak pidana
korupsi.
VII. Minutasi berkas perkara tindak pidana korupsi.
1. Menerima kemudian meneliti minutasi berkas perkara tindak pidana korupsi dari
panitera pengganti.
2. Menyimpan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dari panitera
pengganti.
VIII. Upaya Hukum Banding.
1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding (Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
3. Mendaftarkan berkas perkara banding tindak pidana korupsi dalam buku register
banding perkara tindak pidana korupsi.
IX. Upaya Hukum Kasasi.
1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I.
3. Mendaftarkan berkas perkara kasasi tindak pidana korupsi dalam buku register
kasasi perkara tindak pidana korupsi.
X. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
1. Menerima permohonan PK (Peninjauan Kembali) dari pemohon PK (Jaksa
Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan PK (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah
Agung R.I.
3. Mendaftarkan berkas perkara PK (Peninjauan Kembali) dalam buku register PK
(Peninjauan Kembali) perkara tindak pidana korupsi.
45 | Rencana dan Program Kerja 2019
XI. Membuat laporan atau data perkara tindak pidana korupsi.
1. Memberikan data keadaan perkara Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi
kepada Kepaniteraan Muda Hukum untuk membuat laporan bulanan.
2. Memberikan laporan atau data kepada Kepaniteraan Muda Hukum terhadap
perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus untuk kemudian dimuat didalam
website (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP).
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019)
I. Registrasi perkara :
1. Menerima dan selanjutnya meneliti kelengkapan pelimpahan berkas perkara
tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Aceh ;
II. Mendaftarkan perkara tindak pidana korupsi dalam buku register.
1. Mendaftarkan berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh
Kejaksaan Negeri dalam buku register induk perkara setelah dinyatakan lengkap.
2. Melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dengan formulir dan
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh guna penunjukkan
Majelis Hakim.
3. Melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dengan formulir dan
disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh guna penunjukkan
Panitera Pengganti.
4. Serta tugas lain-lain menurut buku pedoman (I dan II).
III. Penahanan.
1. Membuat dan mengirim penetapan penahanan.
2. Mendaftarkan penahanan perkara tindak pidana korupsi dalam buku register
penahanan.
3. Membuat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banda
Aceh.
4. Meminta perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi Aceh.
IV. Penyitaan.
1. Menerima permohonan izin penyitaan yang diajukan oleh penyidik.
2. Mendaftarkan izin penyitaan dalam register penyitaan tindak pidana korupsi.
46 | Rencana dan Program Kerja 2019
V. Penggeledahan.
1. Menerima permohonan izin penggeledahan yang diajukan oleh penyidik.
2. Mendaftarkan izin penyitaan dalam register penggeledahan tindak pidana korupsi.
VI. Barang Bukti
1. Menerima barang bukti dari jaksa penuntut umum.
2. Mendaftarkan barang bukti dalam register barang bukti perkara tindak pidana
korupsi.
VII. Minutasi berkas perkara tindak pidana korupsi.
1. Menerima kemudian meneliti minutasi berkas perkara tindak pidana korupsi dari
panitera pengganti.
2. Menyimpan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dari panitera
pengganti.
VIII. Upaya Hukum Banding.
1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding (Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
3. Mendaftarkan berkas perkara banding tindak pidana korupsi dalam buku register
perkara banding.
IX. Upaya Hukum Kasasi.
1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I.
3. Mendaftarkan berkas perkara kasasi tindak pidana korupsi dalam buku register
perkara kasasi.
X. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
1. Menerima permohonan PK (Peninjauan Kembali) dari pemohon PK (Jaksa
Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan PK (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah
Agung R.I.
3. Mendaftarkan berkas perkara PK (Peninjauan Kembali) dalam buku register PK
(Peninjauan Kembali) perkara tindak pidana korupsi.
47 | Rencana dan Program Kerja 2019
XI. Membuat laporan atau data perkara tindak pidana korupsi.
1. Memberikan data keadaan perkara Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi
kepada Kepaniteraan Muda Hukum untuk membuat laporan bulanan.
2. Memberikan laporan atau data kepada Kepaniteraan Muda Hukum terhadap
perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus untuk kemudian dimuat didalam
website (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP).
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019)
I. Registrasi perkara :
1. Menerima dan selanjutnya meneliti kelengkapan pelimpahan berkas perkara
tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Aceh ;
II. Mendaftarkan perkara tindak pidana korupsi dalam buku register.
1. Mendaftarkan berkas perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh
Kejaksaan Negeri dalam buku register induk perkara setelah dinyatakan lengkap.
2. Melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dengan formulir dan
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh guna penunjukkan
Majelis Hakim.
3. Melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dengan formulir dan
disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh guna penunjukkan
Panitera Pengganti.
4. Serta tugas lain-lain menurut buku pedoman (I dan II).
III. Penahanan.
1. Membuat dan mengirim penetapan penahanan.
2. Mendaftarkan penahanan perkara tindak pidana korupsi dalam buku register
penahanan.
3. Membuat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banda
Aceh.
4. Meminta perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi Aceh.
IV. Penyitaan.
1. Menerima permohonan izin penyitaan yang diajukan oleh penyidik.
2. Mendaftarkan izin penyitaan dalam register penyitaan tindak pidana korupsi.
48 | Rencana dan Program Kerja 2019
V. Penggeledahan.
1. Menerima permohonan izin penggeledahan yang diajukan oleh penyidik.
2. Mendaftarkan izin penyitaan dalam register penggeledahan tindak pidanakorupsi.
VI. Barang Bukti
1. Menerima barang bukti dari jaksa penuntut umum.
2. Mendaftarkan barang bukti dalam register barang bukti perkara tindak pidana
korupsi.
VII. Minutasi berkas perkara tindak pidana korupsi.
1. Menerima kemudian meneliti minutasi berkas perkara tindak pidana korupsi dari
panitera pengganti.
2. Menyimpan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dari panitera
pengganti.
VIII. Upaya Hukum Banding.
1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding (Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
3. Mendaftarkan berkas perkara banding tindak pidana korupsi dalam buku register
banding perkara tindak pidana korupsi.
IX. Upaya Hukum Kasasi.
1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I.
3. Mendaftarkan berkas perkara kasasi tindak pidana korupsi dalam buku register
kasasi perkara tindak pidana korupsi.
X. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
1. Menerima permohonan PK (Peninjauan Kembali) dari pemohon PK (Jaksa
Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa).
2. Membuat laporan permohonan PK (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah
Agung R.I.
3. Mendaftarkan berkas perkara PK (Peninjauan Kembali) dalam buku register PK
(Peninjauan Kembali) perkara tindak pidana korupsi.
49 | Rencana dan Program Kerja 2019
XI. Membuat laporan atau data perkara tindak pidana korupsi.
1. Memberikan data keadaan perkara Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi
kepada Kepaniteraan Muda Hukum untuk membuat laporan bulanan.
2. Memberikan laporan atau data kepada Kepaniteraan Muda Hukum terhadap
perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus untuk kemudian dimuat didalam
website (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP).
50 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
KEPANITERAAN MUDA PERDATA KHUSUS PHI
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS 1A
Melaksanakan administrasi perkara PHI dan urusan lain yang ada hubungannya
dengan perkara Perdata Hubungan Industrial (PHI) guna tertib administrasi sesuai dengan
peraturan yang berlaku:
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019)
I. Registrasi Surat Perkara:
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara gugatan PHI.
2. Mengirim berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.
3. Menyimpan arsip berkas perkara PHI yang masih aktif.
II. Mendaftarkan Perkara Gugatan PHI Dalam Buku Register dan SIPP:
1. Mendaftar perkara gugatan PHI dalam register induk perkara gugatan setelah
diteliti kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Mencatat/mengisi buku jurnal.
4. Mengisi buku kas bantu.
5. Melengkapi berkas perkara dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan Majelis Hakim.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan data keuangan perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk
membuat laporan keuangan perkara PHI.
2. Memberikan laporan/data perkara PHI yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019)
I. Registrasi Surat Perkara :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara perdata gugatan.
2. Mengirim berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.
3. Menyimpan arsip berkas perkara PHI yang masih aktif.
51 | Rencana dan Program Kerja 2019
II. Mendaftarkan Perkara Gugatan PHI Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara perdata gugatan PHI.
2. Mengirim berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.
3. Menyimpan arsip berkas perkara PHI yang masih aktif.
III. Mendaftarkan Perkara Gugatan PHI Dalam Buku Register dan SIPP:
1. Mendaftar perkara gugatan PHI dalam register induk perkara gugatan setelah
diteliti kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Mencatat/mengisi buku jurnal.
4. Mengisi buku kas bantu.
5. Melengkapi berkas perkara PHI dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan Majelis Hakim.
IV. Membuat Data Perkara PHI :
1. Memberikan data keuangan perkara PHI kepada Panitera Muda Hukum untuk
membuat laporan keuangan perkara.
2. Memberikan laporan/data perkara PHI yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019)
I. Registrasi Surat Perkara:
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara gugatan PHI.
2. Mengirim berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.
3. Menyimpan arsip berkas perkara PHI yang masih aktif.
II. Mendaftarkan Perkara Gugatan PHI Dalam Buku Register dan SIPP :
1. Mendaftar perkara gugatan PHI dalam register induk perkara gugatan setelah
diteliti kelengkapan surat-suratnya.
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Mencatat/mengisi buku jurnal.
4. Mengisi buku kas bantu.
5. Melengkapi berkas perkara PHI dengan formulir dan disampaikan kepada Ketua
Pengadilan untuk menunjukkan Majelis Hakim.
52 | Rencana dan Program Kerja 2019
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan data keuangan perkara PHI kepada Panitera Muda Hukum untuk
membuat laporan keuangan perkara.
2. Memberikan laporan/data perkara PHI yang telah diputus untuk dimuat dalam
website
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019)
I. Registrasi Surat Perkara:
1. Menerima surat-surat/ berkas perkara gugatan PHI .
2. Mengirim berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.
3. Menyimpan arsip berkas perkara perdata yang masih aktif.
II. Mendaftarkan Perkara Gugatan PHI Dalam Buku Register dan SIPP:
1. Mendaftar perkara gugatan PHI dalam register induk perkara gugatan setelah
diteliti kelengkapan surat-suratnya
2. Menginput data ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Mencatat/mengisi buku jumal.
4. Mengisi buku kas bantu.
5. Melengkapi berkas perkara PHI dengan formulir dan disampaikan kepada
Ketua Pengadilan untuk menunjukkan Majelis Hakim.
III. Membuat Data Perkara :
1. Memberikan data keuangan perkara PHI kepada Panitera Muda Hukum untuk
membuat laporan keuangan perkara.
2. Memberikan laporan/data perkara PHI yang telah diputus untuk dimuat dalam
website.
3. Melakukan penilaian SKP kepada staf Kepaniteraan Perdata Khusus PHI .
53 | Rencana dan Program Kerja 2019
RENCANA DAN PROGRAM KERJA
KEPANITERAAN MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR
BANDA ACEH KELAS 1A
Melakukan urusan data perkara, statistik dan dokumentasi Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas IA dan urusan lain yang berhubungan dengan Kepaniteraan Hukum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
A. Triwulan I (Januari s/d Maret 2019).
1. Program Kerja Kepaniteraan Muda Hukum.
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.
b. Menyajikan Statistik Perkara.
c. Menyusun Laporan Perkara.
d. Menerima/mengirim Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara
Pidana dan Perdata.
e. Membuat laporan Keadaan perkara/Kegiatan Hakim dan evaluasi keadaan
akhir tahun.
2. Informasi dan pengaduan.
a. Membuat surat tugas pemeriksaan laporan pengaduan.
b. Membuat surat panggilan pelapor dan terlapor serta para saksi-saksi yang
terkait di dalam laporan tersebut.
c. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
d. Membuat dan mengirim laporan Triwulan dan laporan tahunan pengaduan.
e. Menyediakan Formulir Informasi.
f. Menginput perkara Perdata, pidana dan PHI.
g. Memberikan informasi ke bagian Humas.
3. Arsip/Stadok.
a. Meregister Perkara Perdata , Pidana dan PHI yang masuk ke Stadok.
b. Mengklarifikasi Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan tahunnya.
c. Mengklarifikasi Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan jenisnya.
d. Membuat daftar isi Box Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan
tahunnya.
54 | Rencana dan Program Kerja 2019
e. Membuat daftar isi Lemari Perkara Perdata, Pidana dan PHI.
f. Membuat daftar isi Rak lemari Perkara Perdata, Pidana dan PHI.
g. Menyimpan Arsip berkasa Perkara Perdata, Pidana dan PHI yang In Aktif .
h. Membungkus Box dengan kertas Manila sesuai jenis Perkara Perdata Gugatan
(warna Hijau), Perdata Permohonan (warna Kuning), Pidana (warna Merah)
dan PHI (warna Biru).
i. Membungkus Arsip berkas perkara kemudian disimpan didalam Box.
B. Triwulan II (April s/d Juni 2019).
1. Program Kerja Kepaniteraan Muda Hukum.
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.
b. Menyajikan Statistik Perkara.
c. Menyusun Laporan Perkara.
d. Menerima/mengirim Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara
Pidana dan Perdata.
e. Membuat laporan Keadaan perkara/Kegiatan Hakim dan evaluasi keadaan
akhir tahun.
2. Informasi dan pengaduan.
a. Membuat surat tugas pemeriksaan laporan pengaduan.
b. Membuat surat panggilan pelapor dan terlapor serta para saksi-saksi yang
terkait di dalam laporan tersebut.
c. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
d. Membuat dan mengirim laporan Triwulan dan laporan tahunan pengaduan.
e. Menyediakan Formulir Informasi.
f. Menginput perkara Perdata, pidana dan PHI.
g. Memberikan informasi ke bagian Humas.
3. Arsip/Stadok.
a. Meregister Perkara Perdata, Pidana dan PHI yang masuk ke Stadok.
b. Mengklarifikasi Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan tahunnya.
c. Mengklarifikasi Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan jenisnya.
d. Membuat daftar isi Box Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan
tahunnya.
55 | Rencana dan Program Kerja 2019
e. Membuat daftar isi Lemari Perkara Perdata, Pidana dan PHI.
f. Membuat daftar isi Rak lemari Perkara Perdata, Pidana dan PHI.
g. Menyimpan Arsip berkas Perkara Perdata, Pidana dan PHI yang In Aktif .
h. Membungkus Box dengan kertas Manila sesuai jenis Perkara Perdata Gugatan
(warna Hijau), Perdata Permohonan (warna kuning), Pidana (warna Merah)
dan PHI (warna Biru).
i. Membungkus Arsip berkas perkara kemudian disimpan didalam Box.
C. Triwulan III (Juli s/d September 2019).
1. Program Kerja Kepaniteraan Muda Hukum.
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.
b. Menyajikan Statistik Perkara.
c. Menyusun Laporan Perkara.
d. Menerima/mengirim Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara
Pidana dan Perdata.
e. Membuat laporan Keadaan perkara/Kegiatan Hakim dan evaluasi keadaan
akhir tahun.
2. Informasi dan pengaduan.
a. Membuat surat tugas pemeriksaan laporan pengaduan.
b. Membuat surat panggilan pelapor dan terlapor serta para saksi-saksi yang
terkait di dalam laporan tersebut.
c. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
d. Menyediakan Formulir Informasi.
e. Menginput perkara Perdata dan pidana.
f. Memberikan informasi ke bagian Humas.
3. Arsip/Stadok.
a. Meregister Perkara Perdata, Pidana dan PHI yang masuk ke Stadok.
b. Mengklarifikasi Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan tahunnya.
c. Mengklarifikasi Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan jenisnya.
d. Membuat daftar isi Box Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan
tahunnya.
e. Membuat daftar isi Lemari Perkara Perdata, Pidana dan PHI.
56 | Rencana dan Program Kerja 2019
f. Membuat daftar isi Rak lemari Perkara Perdata, Pidana dan PHI.
g. Menyimpan Arsip berkas Perkara Perdata, Pidana dan PHI yang In Aktif .
h. Membungkus Box dengan kertas Manila sesuai jenis Perkara Perdata Gugatan
(warna Hijau), Perdata Permohonan (warna kuning), Pidana (warna Merah)
dan PHI (warna Biru).
i. Membungkus Arsip berkas perkara kemudian disimpan didalam Box.
D. Triwulan IV (Oktober s/d Desember 2019).
1. Program Kerja Kepaniteraan Muda Hukum.
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.
b. Menyajikan Statistik Perkara.
c. Menyusun Laporan Perkara.
d. Menerima/mengirim Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara
Pidana dan Perdata.
e. Membuat laporan Keadaan perkara / Kegiatan Hakim dan evaluasi keadaan
akhir tahun.
2. Informasi dan pengaduan.
a. Membuat surat tugas pemeriksaan laporan pengaduan.
b. Membuat surat panggilan pelapor dan terlapor serta para saksi-saksi yang
terkait di dalam laporan tersebut
c. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
d. Menyediakan Formulir Informasi.
e. Menginput perkara Perdata dan pidana.
f. Memberikan informasi ke bagian Humas.
3. Arsip/Stadok.
a. Meregister Perkara Perdata, Pidana dan PHI yang masuk ke Stadok.
b. Mengklarifikasi Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan tahunnya.
c. Mengklarifikasi Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan jenisnya.
d. Membuat daftar isi Box Perkara Perdata, Pidana dan PHI sesuai dengan
tahunnya.
e. Membuat daftar isi Lemari Perkara Perdata, Pidana dan PHI.
f. Membuat daftar isi Rak lemari Perkara Perdata, Pidana dan PHI.
57 | Rencana dan Program Kerja 2019
g. Menyimpan Arsip berkas Perkara Perdata, Pidana dan PHI yang In Aktif .
h. Membungkus Box dengan kertas Manila sesuai jenis Perkara Perdata Gugatan
(warna Hijau), Perdata Permohonan (warna kuning), Pidana (warna Merah)
dan PHI (warna Biru).
i. Membungkus Arsip berkas perkara kemudian disimpan didalam Box.
top related