216074397 2-14-feb-manajemen-pelabuhan
Post on 19-Feb-2017
1.220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Kegiatan Ekspor di Pelabuhan
Kapal di
Derm
aga
Pem
uata
n
Bara
ng E
kspor
Administrasi Pelabuhan
P.T Pelabuhan
Pengaturan Penyimpanan
Muatan
Usaha B/M (Stevedore)
Bea Cukai
Legalisasi Ekspor
Ekspedisi
Persyaratan Perusahaan
Jadwal Kapal
Eksportir
Angkutan Pedalamam
Pemberitahuan Kedatangan Kapal
Kegiatan Impor di Pelabuhan
Pemberitahuan Kedatangan Kapal
Perusahaan Pelayaran
Pemberitahuan Jadwal Kapal
Pemberitahuan Kedatangan
Barang
Pemilik Barang
Angkutan Pendalaman
Ekspedisi
Ijin Pemasukan Barang
Bea cukai
Legalisasi Impor
Permintaan Penambahan
Kapal
Administrasi Pelabuhan
P.T Pelabuhan
Usaha B/M (Stevedore)
Kapal D
i
Derm
aga
Pem
bongkra
n
Muata
n
Pengelola Pelabuhan (Port Authority)
• Suatu lembaga negara atau wilayah/kota, publik atau swasta, yang bertanggung jawab atas tugas-tugas pembangunan, administrasi, dan jika diperlukan termasuk operasi fasilitas pelabuhan.
• Tujuan :
Mengupayakan pengembalian seluruh biaya pelabuhan Menarik investasi dari luar Mendorong inovasi Membangkitkan cash-flow internal untuk penggantian dan
pengembangan infrastruktur Berkompetisi sesuai hukum pasar Membatasi subsidi silang Menghindarkan kehilangan aset
Peran Pemerintah
Wewenang Pemerintahan : • Menyetujui proposal investasi • Menetapkan sasaran finansial pelabuhan • Regulasi tarif dan biaya • Kebijakan tenaga kerja • Menentukan prinsip lisensi • Fasilitasi pengumpulan data dan penelitian • Legal advice terhadap pengelola pelabuhan
Peran Paralel : • Regulasi pelayaran dan operasi pelabuhan • Pengendalian operasi kelautan • Pemasaran dan promosi pelabuhan • Perencanaan strategis
Fungsi Tipikal Administrasi Maritim
• Keselamatan kapal
• Keselamatan lalu lintas dan lingkungan
• Bantuan navigasi
• Pendidikan dan pelatihan kemaritiman
• Search and rescue
• Eksekusi kebijakan kepelabuhanan nasional
Port Functions
• Infrastructure landlord
• Regulator of economic activities and
operations
• Planning for future development
• Marketing and promotion of port services
• Operation of nautical services
• Supplier of cargo-handling and storage
services
• Provider of ancillary facilities
Sistem Pengelolaan Pelabuhan (1/4)
1. Landlord Port
Suatu sistem pengelolaan pelabuhan dimana pengelola pelabuhan (port authority) hanya menguasai dan memiliki infrastruktur, seperti : alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, public utility serta keseluruhan area pelabuhan. Sedangkan suprastruktur, seperti : gudang/fasilitas penumpukan, bangunan, jalan lingkungan dan peralatan bongkar muat serta semua kegiatan operasional dan pelayanan terhadap kapal dan barang diselenggarakan oleh operator swasta berdasarkan perjanjian konsesi, atau perjanjian persewaan jangka panjang dengan pihak pengelola pelabuhan. Di beberapa pelabuhan tertentu sarana dan pelayanan terhadap kapal seperti pemanduan dan penundaan, diselenggarakan sendiri oleh pengelola pelabuhan. Demikian juga keamanan dan ketertiban umum dalam areal pelabuhan juga menjadi tanggung jawab pengelola pelabuhan. Pengelola pelabuhan ini merupakan perpanjangan dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebagian besar pelabuhan-pelabuhan di negara maju seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang dan Australia menerapkan sistem pengelolaan Landlord Port.
2. Tool Port
Sistem Pengelolaan Pelabuhan dimana semua infrastruktur maupun suprastruktur pelabuhan dan peralatan bongkar muat dimiliki oleh pengelola pelabuhan untuk disewakan kepada pihak swasta, sedangkan kegiatan operasional bongkar muat kapal diselenggarakan oleh pihak swasta baik sebagai stevedoring company maupun sebagai perusahaan pelayaran atau agen pelayaran. Hampir semua pelabuhan yang relatif kecil di negara-negara berkembang termasuk Indonesia menerapkan sistem Tool Port ini. Kondisi semacam ini terjadi karena pihak swasta masih lemah untuk berinvestasi dalam kegiatan kepelabuhan atau karena skala kegiatan dan volume arus barang masih terlalu rendah.
3. Operating Port
Sistem pengelolaan pelabuhan di mana semua fasilitas (infrastruktur dan suprastruktur) pelabuhan serta peralatan bongkar muat, dan semua kegiatan operasional, dimiliki dan diselenggarakan oleh pengelola pelabuhan sendiri atau disebut Service Port. Contoh yang sangat berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan sistem operating port ini adalah Singapura dan Felixstowe (Inggris) dan beberapa pelabuhan lainnya di Inggris.
Sistem Pengelolaan Pelabuhan (2/4)
Sistem Pengelolaan Pelabuhan (3/4) (ADB, 2000, Developing Best Practices for Promoting Private Sector
Investment in Infrastructures : PORT)
Sistem Pengelolaan Pelabuhan
Kelebihan Kekurangan
1. Landlord Port
Penyelenggara pelabuhan membatasi fungsinya pada penyediaan lahan, perairan & fasilitas pokok,sedangkan pihak swasta dapat menyewa fasilitas pokok tersebut dan membangun terminal serta mengoperasikan.
• Dana investasi yang harus disediakan oleh penyelenggara pelabuhan tidak besar.
• Tidak terjadi monopoli dalam penyediaan pelayanan jasa kepelabuhan.
• Tidak dapat diaplikasikan pada daerah yang belum berkembang, para investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya
2. Tool Port
Penyelenggara pelabuhan menyediakan semua fasilitas dan peralatan pelabuhan sedangkan pengoperasiannya di lakukan oleh swasta atas dasar sewa dengan tarif yang telah ditentukan.
• Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada banyak pihak untuk terlibat dalam penyediaan jasa kepalabuhanan
• Karena banyak pihak yang terlibat akan sulit mengendalikan tingkat kinerja pelabuhan
Sistem Pengelolaan Pelabuhan (4/4) (ADB, 2000)
Sistem Pengelolaan Pelabuhan
Kelebihan Kekurangan
3. Operating Port
• Penyediaan semua fasilitas dan operasi oleh penyelenggara pelabuhan.
• Pengendalian kinerja pelabuhan lebih mudah karena tidak banyak pihak yang terlihat dalam penyelenggaraan jasa pelabuhan.
• Bersifat monopoli dalam penyediaan jasa kepelabuhan, sehingga kinerja pelabuhan sulit dipacu (tidak ada kompetisi).
• Peluang investor/swasta terbatas untuk terlibat dalam penyediaan jasa.
Dua kategori pihak-pihak yang terkait menurut fungsinya (PP No.69/2001) :
Fungsi Pemerintahan , terdiri dari : administratur pelabuhan, bea-cukai, karantina, imigrasi, dan polisi.
Fungsi Pengusahaan, terdiri dari : perusahaan pelabuhan, pelayaran, perusahaan bongkar muat, perusahaan truk, forwarding, dan bank.
Stakeholders dalam Bisnis Kepelabuhan
1. Port Regulator (Pemerintah), berkewajiban :
Menyediakan dan memelihara sarana navigasi khususnya di alur pelayaran
Menyediakan pelayanan pemanduan dan manajemen lalulintas kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Melakukan pembinaan dan menyediakan sertifikasi terhadap buruh Menyelenggarakan keamanan pelabuhan.
2. Port Landowner (Pengelola Pelabuhan), berkewajiban :
Mengelola dan mengembangkan area pelabuhan (port estate) Mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengembangan
pelabuhan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Menyediakan dan merawat alur pelayaran, kolam pelabuhan, dam Menyediakan jalan di lingkungan pelabuhan.
3. Port Operator (Swasta)
Merupakan elemen yang paling mungkin untuk diprivatisasi, elemen tersebut merupakan elemen yang berperan dalam melakukan kegiatan fisik transfer barang/penumpang dari laut ke darat atau sebaliknya atau lebih dikenal dengan stevedoring activity.
3 Elemen Dasar dalam Pengelolaan Pelabuhan
Model Peranserta Swasta Dalam Pengelolaan Pelabuhan
Model
Pelabuhan
Port Regulator
Port Landowner
Port Operator
I. PUBLIC Public Public Public
II. PUBLIC-private Public Public Private
III. PRIVATE-Public Public Private Private
IV. PRIVATE Private Private Private
Kondisi eksisting pembagian wewenang dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia
Fungsi Port Regulator
Port Landowner
Port Operator
• Perencanaan umum
• Penetapan masterplan
• Sertifikasi alat dan operator
• Keselamatan pelayaran
• Penetapan tarif
x
x
x
x
x
x
x
• Alur, kolam, dam
• Dermaga, gudang, alat bongkar/muat
• Jalan, lingkungan, penerangan
x
x
x
x
•Pemanduan
•Penundaan
•Terminal
x
x
x
x
x
Intervensi Pihak Swasta (1/2) (Worldbank, 2000, Port Reform Toolkit : Module 1 - 8)
MODEL Port Admini-tration
Nautical Manage-
ment
Nautical Infra-
structure
Port Infra-
structure
Super-structure
(Equipment)
Super structure (Building)
Public Service Port
Pu Pu Pu Pu Pu Pu
Tool Port
Pu Pu Pu Pu Pu Pu
Landlord Port
Pu Pu Pu Pu Pr Pr
Private Sector Port
Pr Pr Pr Pr Pr Pr
Intervensi Pihak Swasta (2/2) (Worldbank, 2000, Port Reform Toolkit : Module 1 - 8)
MODEL Cargo Handling
Pillotage Towage Mooring Service
Dredging Other Function
Public Service Port
Pu Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Tool Port Pr Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Landlord Port
Pr Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Pu Pr
Private Sector Port
Pr Pu Pr
Pr Pr Pu Pr
Pu Pr
• Pengelolaan perairan dan kolam pelabuhan untuk kapal berlabuh
• Pemanduan dan penundaan • Pengelolaan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, dolphins, dan
bui tambat (mooring buoys) untuk kapal sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat
• Pergudangan dan lapangan penumpukan, serta peralatan • Terminal petikemas untuk melakukan kegiatan bongkar muat
petikemas • Terminal konvensional untuk melakukan kegiatan bongkar muat
break bulk cargo. • Terminal barang curah, untuk kegiatan bongkar muat barang
curah (bulk cargo). • Pelayanan terminal penumpang • Pelayanan listrik, air bersih, sambungan telepon di daerah
pelabuhan untuk kapal dan sebagainya.
Beberapa Segmen Usaha Jasa Pelabuhan yang Terbuka Bagi Swasta, al :
• Agar pelabuhan komersial dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dan mampu menyesuaikandengan perubahan lingkungan bisnis pelabuhan, maka pelabuhan harus dikelola dengan professional, salah satunya dengan cara melibatkan pihak swasta secara luas dalam pengelolaan pelabuhan.
• Program keikutsertaan swasta atau privatisasi dalam pengelolaan pelabuhan adalah suatu proses hukum menswastakan suatu kegiatan atau wewenang pengelolaan suatu segmen kegiatan yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, selanjutnya diserahkan dan dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta.
• Program privatisasi ini membawa implikasi hukum dengan berubahnya kepemilikan atau status yang semula merupakan aset pemerintah menjadi swasta, walau tidak secara permanen (biasanya 20 sampai 30 tahun, sesuai bentuk/jenis perjanjian konsesinya), tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kepemilikian yang bersifat permanen, seperti bentuk perjanjian Built-Operate-and-Own (BOO) melalui penjualan secara utuh atau sebagian besar saham/aset.
Privatisasi Pelabuhan
• Penjualan semua aset pelabuhan dengan segala hak, goodwill dan wewenang/hak (previlege) yang melekat terhadap pelabuhan atau aset tersebut;
• Mendirikan perusahaan baru dan menjual sebagian besar sahamnya, lebih dari 50% kepada pihak swasta, dalam bentuk direct placement, seperti yang telah dilakukan terhadap Terminal Petikemas Tanjung Priok;
• Perjanjian pembangunan suprastruktur oleh pihak wasta di area atau di atas infrastruktur milik pelabuhan, dan mengoperasikannya dengan kontrak atau konsesi jangka panjang dan ini lazim terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, Hongkong, yang dikenal konsep landlord port;
• Investasi swasta dalam pembangunan infra dan suprastruktur baik sebagai suatu terminal baru atau pelabuhan baru, dan mengoperasikannya atas dasar perjanjian konsesi dalam bentuk Build-Operate-and-Transfer (BOT), atau Build-Operate-and-Own (BOO);
• Terminal operating system, yaitu infrastruktur milik pelabuhan dan suprastruktur dibangun dan dioperasikan oleh pihak terminal operator swasta berdasarkan kontrak operasi atau persewaan secara lump-sum jangka panjang. Ini banyak terjadi di pelabuhan-pelabuhan di negara maju maupun negara berkembang
Bentuk Transaksi Privatisasi
Dilakukan melalui salah satu atau kombinasi 2 pendekatan berikut :
1. Pendekatan Top-Down : melakukan reformasi institusi/sistem pengelolaan pelabuhan yang lebih memberikan peluang bagi pihak swasta dalam pengelolaan pelabuhan.
2. Pendekatan Bottom-Up : mentransfer penyediaan pelayanan atau fasilitas yang ada/baru kepada swasta.
Pendekatan bottom-up lebih diminati karena pada pendekatan tersebut lebih menyentuh secara langsung terhadap manajemen operasional di lapangan, lebih fleksibel terhadap kondisi karakteristik lokal yang dimiliki pelabuhan serta tidak menimbulkan perubahan kepemilikan aset.
Proses Privatisasi ( ADB, 2000)
• Outsourcing Pemerintah atau pengelola pelabuhan mentransfer sebagian fungsi
pelabuhan kepada pihak swasta (dalam kondisi sistem operating port). Adapun bentuk-bentuk outsourcing meliputi : sub-contract, management contract, dan equipment leasing.
• Restructuring Pemerintah atau pengelola pelabuhan mentransfer core business
pelabuhan kepada pihak swasta, tanpa menghilangkan kepemilikan terhadap asset. Bentuk-bentuknya meliputi : capital leasing dan wholly-owned subsidiaries.
• Partial Divestiture Transfer aset melalui kepemilikan bersama antara pemerintah dan
swasta pada perioda kontrak tertentu (20-40 tahun) melalui suatu perjanjian joint venture. Bentuk-bentuknya meliputi : concession dan joint venture.
• Full Divestiture Semua aset ditransfer atau dijual seluruhnya ke pihak swasta. Bentuk
privatisasi ini sangat jarang diterapkan, kecuali pelabuhan di Inggris.
Bentuk Privatisasi Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan (UNCTAD ,1998, Guideline for Port Authority and Government on the
Privatization of Port Facilities)
Bentuk Private Sector Participation dengan Tujuannya (ADB, 2000)
MODEL PRIVATISASI
TARGET/SASARAN PROGRAM PRIVATISASI
Efisiensi Oprs
Pertumb. Pasar
Menarik Investor
Reduksi B.Oprs
Reduksi Defisit
Merampingkan organisasi
Depolitisasi Buruh
Kepemilikan masyarakat
OUTSOURCING • Sub-con Labor & Service • Management Contract • Equipment Leasing
+++ ++ ++
+ ++
+
++
++ ++ +
++ +
++ + +
RESTRUCTURING • Capital leasing • Wholly-owned Subs.
++ +
++
++
++ ++
+
++ +
++ ++
PART. DIVESTITURE • Concession • Joint Venture
++ ++
+++ ++
+++ ++
+++ ++
++
++
+++
++
+ +
FULL DIVESTITURE • Port Privatization
+++
++
+++
+++
+++
+++ : Direct & significant impact ++ : Direct impact + : Indirect impact
Pembagian Tanggungjawab antara Sektor Publik dan Swasta
• Public Sector : planner, facilitator and regulator • Private Sector : service provider, operator and
developer • Shifting the boundary line : results rather than
ideology
Increased service levels for infrastructure users Increased efficiency in operations Improved allocation of limited public funds
Port Reform
• Modernization : introduction of more suitable systems, working practices, etc. within the existing system of bureaucratic constraints.
• Liberalization/de-regulation : reform or partial elimination of government rules, enabling private companies to operate in a previously publicly-operated area.
• Commercialization : the public port is given more autonomy, made accountable for its decisions and overall performance, and applies private sector management accounting principles.
• Corporatization : the public port is given the legal status of a private company, although the public sector sill retains ownership
• Privatization : transfer of ownership of assets from the public to the private sector, or the application of private capital to fund investments in port facilities, equipment and systems. It can be comprehensive or partial.
Modernization
Possible improvements not implying any legal or policy changes:
• Adoption of corporate planning practices • Application of Human Resources Development
planning • Development of tools to improve port administration
and communication, such as… Computer applications Management Information Systems Electronic Data Interchange Information and Communication Technology
Liberalization
• Temporary advantage : the public operator may continue to exist as a form of insurance against disruption in service, while unsuccessful private port operators can be replaced.
• Disadvantages : possibility for remaining internal and external cross-subsidies, or other unfair practices from the public sector.
• Solution : clear separation of the regulatory and commercial roles in the port, all the commercial activities being transferred to the private sector.
Commercialization
Common problems : • Continuing interference of the government
in port decisions • Insufficient market pressure, leading to
potential lack of efficiency
Objectives : • Transform the port organization into a truly autonomous
Port Authority, whose Board will oversee the organization’s activities
• Give the Port Authority financial independence and responsibility for the port’s performance
• Enable it to have its own Human Resources management schemes
Usual negative aspects : • Monopoly of the new corporate entity • Lack of efficiency when competition is weak • Possible politicization from the government • Need for a port sector regulator to create a level-playing
field
Corporatization : positive and negative aspects
Corporatization allows to… • Give financial autonomy to the port • Give time for the management to settle into its new role before
contemplating full privatization • Overcome the reluctance of private capital suppliers to invest in the
company • Protect the public interest during the transition period
Corporatization : principal steps
• Preparation and enactment of any needed legislation
• Development of the charter of the corporatized port enterprise, of a corporate plan, of a business plan
• Capitalization and vesting of part of the assets/liabilities in the new corporation
• Creation of a new labor statute and retraining of management and staff
Privatization
Main advantages • Removal of trade barriers • Harnessing of the efficiency and know-how of the Private
Sector • Elimination of political interference • Reduced demand on the Public Sector budget • Adjustment of port labor • Other objectives : raising revenues for State Treasury…
Core features • Divestiture • Deregulation / Liberalization • Competitive tendering • Private ownership of operational assets with
market-based contractual arrangements
top related