5. npwp & pkp
Post on 04-Apr-2018
260 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
1/21
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
2/21
PER-44/PJ./2008
PER-160/PJ/2007
PMK-20/PMK.03/2008
UU KUP
28/2007
Dalam melaksanakan
hak dan kewajiban
pajak
JANGKA WAKTU PELAPORAN DANPENDAFTARAN KEG. USAHA
TATA CARA PENDAFTARANNPWP/NPPKP,PERUBAHAN DATA DAN
PEMINDAHAN WP/PKP
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
3/21
Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak
tertentu.Wajib Pajaksekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif danbentuk usaha tetap
Badan
orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar daerah pabean.
Pengusaha
DEFINISI
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
4/21
Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
NPWP
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Tempat
Pendaftaran
Persyaratan Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenaisubjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya
Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima ataumemperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/
pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984
dan perubahannya.
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
5/21
Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha
dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
Kewajiban
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
PKP
Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang
sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan
kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM serta
untuk pengawasan administrasi perpajakan.
Fungsi
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
6/21
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
7/21
Fotokopy KTP bagi penduduk Indonesia atau Paspor ditambah
surat pernyataan tempat tinggal /domisili dari yang
bersangkutan bagi orang asing
WP OP non Usahawan
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
atau Paspor ditambah surat pernyataan tempat
tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing
Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usahapekerjaan bebas dari Wajib Pajak
Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha
pekerjaan bebas dari Wajib Pajak .
WP OP
yang Menjalankan Usaha
atau Pekerjaan Bebas
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia,
atau Paspor ditambah surat pernyataan tempat
tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing dari
salah seorang pengurus aktif;
Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang
pengurus aktif
WP Badan
Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan
Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
Bendaharawan sebagai
Pemungut
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
8/21
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk
Indonesia, atau Paspor di tambah surat
pernyataan tempat tinggal/domisili dari yangbersangkutan bagi orang asing dari salah
seorang pengurus Joint Operation.
Joint Operation sebagai
Wajib Pajak
Pemotong/Pemungut
Melampirkan Fotokopi Surat Keterangan
Terdaftar Kantor Pusat/domisili/suami.WP dengan Status
Cabang
Melampirkan persyaratan tambahan yang
diminta antara lain fotokopi sertifikat tanah
dan atau bangunan (bila tempat usahanya milik
sendiri) atau surat perjanjian dan SPPT PBB (bila
tempat usaha bukan miliknya)
Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
9/21
KPP / KP2KP
LANGSUNG DATANG KE KPP DOMISILI
SESUAI DENGAN KTP
MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
DENGAN MELAMPIRKAN FOTO COPY
KTP DAN KARTU KELUARGA
MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
DENGAN MELAMPIRKAN FOTO COPYAKTE PENDIRIAN, KTP PENGURUS
DAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA
TIDAK MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA
MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
10/21
10Kantor Pos
Warnet
Provider
WajibPajak
KonsentrasiData Nasional
KP.DJP
Form Aplikasi
pendaftaran
e-registratione-registration
KTP, KK,
SIUP DLL
SKTS &
NPWP
SKTS &
NPWP
KANWIL
KPP
KPP
Kartu
NPWP & SKT
Kartu
NPWP & SKT
Kios
Pendaftaran
e-registration
KTP, KK,
SIUP DLL
E-mail
Pendaftaran NPWP melalui internet
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
11/21
jj
NPWPFormat NPWP: XX . XXX . XXX . X XXX . XXX
a b c
a : 9 digit pertama > Kode Wajib Pajak2 digit pertama mrpkan kode jenis WP
00 : Untuk Pemungut01-02 : Untuk Badan Hkm03-dst : Untuk ORG Pribadi
b : 3 digit selanjutnya > Kode KPPc : 3 digit terakhir > Kode Cabang
Setiap WP yang telah memenuhiPersyaratan: SUBJEKTIF OBJEKTIF
sesuai ketentuan
peratuturan perpajakan
Wajib mendaftarkan diriuntuk memperoleh NPWP di
KPP
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
12/21
AManfaatNPWP
B
E
C
D
ABEBAS FISKALLUAR NEGERI
DIPOTONG/DIPUNGUT
PAJAK TARIF NORMAL
PELAYANAN DARI
INSTANSI TERTENTU: Pembuatan SIUP
SITU
Paspor
Pengembalian
Kelebihan
Pemotongan Pajak
Pelayanan Perbankan: Kredit
Pembukaan rekening
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
13/21
1. Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an Perpajakanwajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanyameliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dankepadanya diberikan NPWP.
2. WP OP yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebasdan WP badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPpaling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
3. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukanpekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan
suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP, wajibmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama padaakhir bulan brkt nya.
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
14/21
4. WP sbgmn dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai
PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
5. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri akan diterbitkan NPWPdan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
6. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan ekstensifikasidalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
15/21
SENGAJA TIDAK MENDAFTARKAN DIRI ATAU MENYALAHGUNAKANATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NPWP ATAU PENGUKUHAN PKP,
SEHINGGA DAPAT MERUGIKAN PADA PENDAPATAN NEGARA
PIDANA PENJARA PALING SINGKAT6 BULAN DAN PALING LAMA 6
TAHUN
DENDA PALING SEDIKIT 2 KALIJUMLAH PAJAK TERUTANG YANG
TIDAK ATAU KURANG DIBAYARDAN PALING TINGGI 4 KALI
JUMLAH PAJAK TERUTANG YANGTIDAK ATAU KURANG DIBAYAR
DITAMBAH 1 KALI
MENJADI 2 KALI SANKSIPIDANA, APABILA
SESEORANGMELAKUKAN LAGITINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKANSEBELUM LEWAT 1TAHUN TERHITUNGSEJAK SELESAINYA
MENJALANI PIDANAPENJARA YANGDIJATUHKAN
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
16/21
Tata Cara Perubahan Identitas Wajib Pajak
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau Paspor ditambahsurat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asingkarena pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahadalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang lama
Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena PajakUntuk Wajib Pajak Orang Pribadi:
1) Pindah tempat tinggal yang baru dari instansi yang berwenang
sekurang-kurangnya lurah/kepala desa bagi penduduk Indonesia ataufotokopi Paspor ditambah surat pernyataan tempat tingga/ domisili yangbaru dari yang bersangkutan bagi orang asing . Dalam hal Wajib Pajakyang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratantersebut dapat berupa surat keterangan dari pimpinan instansi atauperusahaannya.
2) Pindah tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, adalah surat
pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang barudari Wajib PajakUntuk Wajib Pajak Badan:
1) Pindah tempat kedudukan, adalah surat pernyataan tempat kedudukanyang baru dari salah seorang pengurus yang aktif
2) Pindah tempat kegiatan usaha, adalah surat pernyataan tempat kegiatanusaha yang baru dari salah seorang pengurus yang aktif
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
17/21
Dalam hal surat pernyataan pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :1) Pindah tempat tinggal, adalah Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-
00), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempattinggal yang baru dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya
lurah/kepala desa bagi penduduk Indonesia, atau Paspor ditambahsurat pernyataan tempat tinggal/domisili yang baru dari yangbersangkutan bagi orang asing. Dalam hal Wajib Pajak yang tidakmelakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas persyaratan tersebut dapatberupa surat keterangan dari pimpinan instansi atau perusahaannya;
2) Pindah tempat usaha atau pekerjaan bebas adalah Surat KeteranganTerdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (KP PDIP.4.3-00) dalam hal Pengusaha Kena Pajak, dan SuratPernyataan Tempat Kegiatan Usaha Atau Usaha Pekerjaan Bebas DariWajib Pajak
Untuk Wajib Pajak badan :1) Pindah tempat kedudukan, adalah fotokopi akte perubahan atau Surat
Pernyataan Tempat Kedudukan yang baru dari salah seorang pengurus
yang aktif, dan Surat KeteranganTerdaftar (KP.PDIP.4.2-00);2) Pindah tempat kegiatan usaha adalah fotokopi akte perubahan atauSurat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha yang baru dari pengurus yangaktif dan Surat Keterangan Terdaftar (KP.PDIP.4.2-00) dan/atau SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.3-00) dalam halPengusaha Kena Pajak.
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
18/21
Penghapusan NPWPOleh WP/ahli waristidak memenuhi persyaratanSubjektif &/ objektif Diajukan Permohonan
WP Badan Dilikuidasi
BUT menghentikan operasional
Wanita menikah
Diajukan karenaPenghentian/penggabunganKegiatan usaha
BUT menghentikanKeg. usaha di Indonesia
Wanita telah berNPWPtidak membuatperjanjian pisah harta
Setelah melaluimekanisme
pemeriksaan KPP harusmemberikan keputusan
paling lama 6 bulan(untuk WP OP) dan 12
bulan (untuk WP Badan)sejak tanggal
permohonan diterimalengkap
Untuk
Orang PribadiPaling Lama
6 Bulan
Dianggap perlu oleh DJP
Tidak memenuhiPersyaratanSubjek &/objek
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
19/21
Jangka Waktu LewatApabila jangka waktu penyelesaian proses
penghapusan NPWP dan pencabutan PKP telah lewat
dan Dirjen Pajak belum memberi suatu keputusan
maka permohonan WP telah dianggap dikabulkan
Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan atau
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus
diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
20/21
Pencabutan NPPKP
Setelah melalui
mekanismepemeriksaan KPP harusmemberikan keputusan
paling lama 6 bulansejak tanggal
permohonan diterimalengkap
Paling Lama6 Bulan
PKP pindah alamat
Pindah tempat kedudukan usaha ke wilayah KPP
lain; atau
Sudah tidak memenuhi syarat
sebagai PKP
Jumlah peredaran dan atau penerimaan brutountuk suatu tahun buku tidak melebihi batas
peredaran untuk Pengusaha Kecil (Rp.
600.000.000,-)
-
7/29/2019 5. NPWP & PKP
21/21
top related