5_bab 1 _ bab 5
Post on 03-Jan-2016
187 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangPerkembangan dunia tengah mengarah pada era teknologi informasi. Teknologi
dan informasi akan menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Sekarangpun hal-hal
yang berkaitan dengan teknologi dan informasi telah dirasakan sebagai kebutuhan yang
utama. Oleh karena itu, perhatian terhadap dua hal ini sedang ditingkatkan disegala
bidang, sebab apabila tertinggal maka sudah dapat dipastikan bahwa kelemahan dalam
implementasi teknologi dan informasi akan mempunyai dampak yang tidak
menguntungkan.
Sementara itu terdapat salah satu ilmu yang ada dalam perkembangan Teknologi
dan informasi yaitu pembuatan produk software. Agar proses pembuatan produk software
ini memiliki prosedur dan standarisasi yang jelas, maka beberapa institusi atau orang
membuat konsep dan petunjuk dalam standarisasi proses pembuatan software. Tujuan
standarisasi ini adalah untuk meberikan penjaminan mutu terhadap software yang
dihasilkan. Agar tidak terdapat error atau kesalahan pada suatu software maka harus ada
penjaminan mutu terhadap software-software yang dihasilkan. Disisi lain, produk-produk
software telah diguanakan di seluruh aspek kehiduan manusia khususnya bagi perusahaan
baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan. Sistem-sistem yang berbasis
komputer akan sangat membantu pekerjaan yang ada dalam setiap pengolahan data
kegiatan perusahaan yang dilakukan sehari-hari, seperti pada salah satu instansi
pemerintahan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh.
Sektor pajak di Indonesia merupakan salah satu penerimaan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbesar setelah migas sehingga pemerintah
berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Dilihat dari segi sistem sebagai
prosedur pembentukan basis data masukan dan keluaran serta aplikasinya, tidak terlepas
dari Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). SISMIOP ini mencakup
prosedur pembentukan basis data, pemeliharaan basis data, dan produk keluaran yang
dapat mencakup informasi perpajakan. Data-data yang dihasilkan dari kegiatan
1
pembentukan basis data ini diintegrasi dalam SISMIOP yang merupakan instrument
sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja organisasi.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk membahas kajian
yang berjudul “Analisa Penerapan SQA (Software Quality Assurance) pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh”.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang diteliti dan dipelajari adalah analisa penggunaan Aplikasi
SISMIOP oleh karyawan Seksi Ekstensifikasi serta menganalisa penjaminan mutu
terhadap software yang digunakan di Kantor Pajak Pratama Payakumbuh.
1.3 Batasan Masalah
Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dirumuskan, maka
penulis membatasi permasalahan diatas menjadi beberapa aspek yang lebih khusus untuk
diteliti yaitu sebagai berikut :
1. Defenisi dasar SISMIOP
2. Analisi Penerapan SQA (Software quality assurance)
1.4 Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui kegiatan ekstensifikasi objek PBB dengan menggunakan
SISMIOP di KPP Pratama Payakumbuh.
2. Mencari tahu seberapa jauh penerapan SQA (Software quality assurance)
pada kantor Pelayan Pajak Pratama Payakumbuh.
1.5 Metodologi Penulisan
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:
1. Studi Literature
Melakukan studi dari buku-buku, ataupun instruction manual serta dari
pustaka berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Tinjauan Lapangan
2
Melakukan pengambilan data terhadap objek yang diteliti dengan cara
melakukan tinjauan lapangan terhadap perangkat keras (Hardware) dan
perangkat lunak (Software) secara langsung sehingga diperoleh data dan
pengalaman yang sangat menunjang penyelesaian tugas ini.
3. Wawancara
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara
dan konsultasi dengan pihak – pihak staf dan karyawan KPP Pratama
Payakumbuh dalam bidang yang dipelajari guna mengantisipasi kemungkinan
kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengolahan data untuk penulisan.
4. Study Cyber
Merupakan cara pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi seperti browsing di internet.
1.6 Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB 2 KONSEP PEMBELAJARAN
Bab ini berisi teori mengenai Penjaminan Mutu Software dan sistem informasi
SISMIOP secara keseluruhan yang digunakan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP
Pratama Payakumbuh.
BAB 3 ANALISA
Bab ini berisi analisa penggunaan aplikasi SISMIOP dan bagaiman penjaminan
terhadap mutu sotwarenya.
BAB 4 IMPLEMENTASI
Bab ini menjelaskan penggunaan aplikasi SISMIOP dan berisi screen shoot dari
aplikasi SISMIOP.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat beserta saran.
3
BAB 2
KONSEP PEMBELAJARAN
2.1 Penjaminan Mutu Software / SQA (Software Quality Assurance)
2.1.1 Pengantar
SQA (Software Quality Assurance) meliputi pendekatan manajemen kualitas,
teknologi software engineering yang efektif, pertemuan peninjauan teknis selama
proses software berlangsung, strategi pengujian bertingkat, mengendalikan
dokumentasi software dan perubahan yang terjadi, prosedur untuk memastikan
kesesuaian dengan standar pembangunan software mekanisme pelaporan dan
pengukuran.
Pembahasan kita berfokus pada masalah manajemen dan aktifitas proses
khusus yang memastikan bahwa pembangunan software dilakukan secara benar,
memenuhi kriteria yang sebenarnya, dan pada waktu yang tepat.
Gambar 2.1.1 Bagian-bagian dalam SQA
2.1.2 Defenisi
Software Quality didefinisikan sebagai : kesesuaian yang diharapkan pada
semua software yang dibangun dalam hal fungsi software yang diutarakan dan unjuk
kerja software, standar pembangunan software yang terdokumentasi dan
karakteristik yang ditunjukkan oleh software.
Definisi ini menekankan pada 3 hal yaitu:
1. Kebutuhan software adalah fondasi ukuran kualitas software, jika software
tidak sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan maka kualitaspun kurang
4
2. Jika menggunakan suatu standar untuk pembangunan software maka jika
software tidak memenuhi standar tersebut maka dianggap kurang
berkualitas
3. sering kali ada kualitas yang secara langsung diutarakan (tersirat) seperti
kemudahan penggunaan dan pemeliharaan yang baik. Kualitas software
dipertanyakan jika tidak memenuhi kebutuhan ini.
SQA merupakan perluasan dari definisi di atas. SQA adalah serangkaian
aktifitas yang sistematik dan terencana dalam rangka memastikan kualitas dari
software. Grup SQA adalah sekumpulan orang-orang yang menjalankan aktifitas-
aktifitas SQA. Mereka bertindak selaku wakil dari klien, yaitu dengan melihat dan
memeriksa software dari sudut pandang klien. SQA terdiri dari berbagai macam
aktifitas yang berhubungan dengan dua kelompok kepentingan yaitu:
1. Praktisi pembangun software yang mengerjakan pekerjaan teknik
dengan menerapkan metode dan pengukuran yang tepat serta
melakukan jaminan kualitas dan menguji software.
2. Grup SQA yang bertanggung jawab terhadap perencanaan jaminan
kualitas pencatatan, analisi dan pelaporan.
2.1.3 Aktifitas SQA
Grup SQA melakukan serangkaian aktifitas untuk membantu tim praktisi
pembangun software dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
Aktifitas-aktifitas tersebut adalah :
1. Rencana SQA untuk suatu proyek. Dibuat selama merencanakan proyek
dan diperiksa oleh semua pihak. Rencana menentukan cara evaluasi, cara
audit dan review, standar yang akan digunakan, proses untuk error
tracking dan pelaporannya, dokumen yang akan dibuat grup SQA.
2. Ikut membuat gambaran software proses yang akan digunakan untuk
membangun software.
3. Review aktifitas software engineering untuk memastikan kesesuaian
dengan software proses yang ditentukan
4. Melakukan audit hasil kerja software
5
5. memastikan penyimpangan yang terjadi dalam kerja software dan hasil
kerja terdokumentasi dan diatasi sesuai dengan prosedur
6. Mencatat ketidak-sesuaian dan melaporkannya ke manajer senior
2.1.4 Review Software
1. Review dilakukan pada beberapa titik selama pembangunan software dan
dimaksudkan untuk menemukan kesalahan (error) dan kegagalan (defect)
yang kemudian diatasi.
2. Kata error berarti kesalahan yang ditemukan pada software oleh
programmer/tim pembangun sebelum diserahkan kepada klien.
3. Sedangkan defect berarti kesalahan yang ditemukan pada software setelah
diserahkan kepada klien oleh klien.
4. Error sebaiknya lekas diatasi agar tidak menghasilkan defect.
5. Dalam mengatasi error, review berperan untuk mengurangi jumlah error
dan mengurangi biaya penanganan error.
6. Salah satu cara adalah dengan defect amplified and removal. Cara ini
dilakukan sejak desain awal softaware.
7. Pada tiap tahapan error yang ditemukan diteruskan pada tahap berikutnya
dengan melalui review.
8. Dengan review, error yang ditemukan akan berkurang untuk tahap
berikutnya.
9. Tanpa review, error akan cenderung meningkat, dan pada hasil akhir
setelah test sistem, kemungkinan terjadi error yang menimbulkan defect
lebih besar.
10. Error yang terjadi lebih dini mengakibatkan kerugian ringan, dan semakin
lama error ditemukan, kerugian semakin besar dari segi biaya.
11. Karena itu review memegang peranan penting dalam mengatasi error.
Salah satu tipe review yang akan dibahas dalam bahasan ini adalah
Formal Technical Review (FTR).
Cara lain adalah melakukan presentasi software design ke audiens
(customer), manajemen dan staff teknis.
6
Namun demikian FTR dianggap efektif dari sudut pandang jaminan
kualitas (quality assurance).
FTR dikerjakan oleh pembangun software (para praktisi) untuk mereka
sendiri.
2.2 Defenisi PBB
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan
bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik
bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari
padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh
menteri keuangan.
2.3 Defenisi SISMIOP
SISMIOP merupakan suatu sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan
untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi di
dalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB. SISMIOP merupakan
sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak dengan
bantuan komputer, sejak pengumpulan data (dengan pendaftaran,pendataan dan
penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan, sampai
dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT, STTS dan DHKP serta Pelayanan Satu
Tempat (PST). Aplikasi SISMIOP merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan
seluruh proses bisnis pengelolaan administrasi PBB yang meliputi kegiatan Pendataan,
Penilaian , Penagihan, Penerimaan, dan pelayanan.
7
BAB III
ANALISA
3.1 KPP Pratama Payakumbuh
2.3.1 Sejarah KPP Pratama Payakumbuh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh diresmikam oleh Sri
Mulyani (Menteri Keuangan)pada tanggal 24 November 2008 di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bukitinggi bersama dengan peresmian 88 Kantor
Pelayanan Pajak lainnya di seluruh Indonesia . KPP Pratama Payakumbuh
merupakan KKP pecahan dari KPP Pratama Bukittinggi .Wilayah kerja KPP
Pratama Payakumbuh meliputi kota Payakumbuh, kabupaten Limapuluh
Kota ,dan Kabupaten Tanah Datar . KPP Pratama Payakumbuh juga membawahi
Kantor Peayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Batusangkar.
KPP Pratama Payakumbuh dibawah Unit Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat
dan Jambi.
KPP Pratama Payakumbuh yang beralamatkan di jalan Jend. Sudirman
184A Payakumbuh. KPP Pratama Payakumbuh terdiri dari 8 seksi (bagian kerja)
yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala seksi serta sekelompok
fungsional yaitu Fungsional Pemeriksaan Pajak dan Fungsional Penilaian PBB,
dengan jumlah semua pegawai 52 orang.
2.3.2 Visi dan Misi
1. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh “Menghimpun
penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran
pendapatan dan belanja Negara melalui sisitem administrasi
perpajakan yang efektif dan efisien.
2. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh “Menjadi instansi
Pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan
8
modern yang efektif ,efisien dan dipercaya masyarakat dengan
integritas dan profesionalisme yang tinggi”
2.3.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh
Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis
mengenai penetapan, tugas–tugas, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab
masing–masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan
struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat
dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Barat dan Jambi.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh terdiri dari delapan seksi
yang masing–masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur
organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh dapat
digambarkan sebagai berikut:
a. Kepala Kantor.
b. Kepala Sub bagian Umum.
c. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informansi.
d. Kepala Seksi Pelayanan.
e. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
f. Kepala Seksi ekstensifikasi.
g. Kepala Seksi Pemeriksaan.
h. Kepala Seksi Penagihan.
i. Kelompok dan Jabatan Fungsional
Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Pratama Payakumbuh
memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan bagaimana posisi tugas
dan tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam instansi ini.
Struktur ini diharapkan mampu membantu berbagai aktivitas dalamlingkungan
9
kantor. Gambaran mengenai struktur organisasi yang berlaku di KPP Pratama
Payakumbuh adalah sebagai berikut:
Gambar 2.2.3 Struktur Organisasi Kantor pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh
3.2 Kegiatan Seksi Ekstensifikasi
Ekstensifikasi Perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kepada Wajib
Pajak yang memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Kegiatan
ekstensifikasi ini bertujuan untuk menggali potensi pajak yang selama ini belum
tersentuh sekaligus merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dikelompokkan berdasarkan peraturan-peraturan
Dirjen Pajak berikut ini:
1. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-175/PJ/2006 tentang tata cara pemutakhiran data
Objek Pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak tentang Orang Pribadi yang melakukan
kegiatan usaha dan atau memilki tempat usaha di pusat perdagangan dan atau
pertokoan.
Peraturan ini memfasilitasi pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi
sebagai pelaku kegiatan usaha dan atau pemilik tempat usaha di pusat perdagangan.
Apabila diantara meraka ada yang belum memiliki NPWP maka KPP (Kantor 10
Pelayanan Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tersebut akan menerbitkan
kartu NPWP kepada yang belum ber-NPWP tersebut sesuai dengan tempat tinggal
atau tempat usahanya.
2. Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2007 tentang pemberian NPWP Orang Pribadi
yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik, dan pegawai
melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.
Peraturan ini mewajibkan setiap Orang Pribadi yang merupakan pengurus, komisaris,
pemegang saham/pemilik, da pegawai yang memperoleh penghasilan di atas PTKP
untuk mendaftarkan diri kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tersebut
agar mendapat NPWP. Peraturan ini menetapkan suatu metode pendaftaran Wajib
Pajak Orang Pribadi secara kolektif, yaitu dengan meminta pemberi
kerja/bendaharawan pemerintah untuk membuat daftar nominatif dan mengisi e-
NPWP dan menyerahkan kepada KPP. Daftar nominatif ini adalah sebuah rincian
yang berisi identitas atau keterangan mengenai setiap pengurus, dan pegawai dari
suatu perusahaan. Sedangkan e-NPWP adalah program aplikasi yang diberikan oleh
DJP kepada pemberi kerja/bendaharawan pemerintah untuk merekam nama dan
identitas pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik, dan pegawai yang
berpenghasilan diatas PTKP dan belum memiliki NPWP. Daftar nominatif dan e-
NPWP ini berfungsi sebagai alat keterangan dalam kegiatan ekstensifikasi.
Di KPP, daftar nominatif dan e-NPWP yang telah diisi dianggap sebagai permohonan
pendaftaran Wajib Pajak secara massal. Selanjutnya KPP akan menerbitkan kartu
NPWP untuk Wajib Pajak yang memenuhi syarat berdasarkan alat keterangan diatas.
3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak
Orang Pribadi melalui pendataan Objek Pajak.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara melaksanakan kegiatan ekstensifikasi melalui
pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berupa tempat usaha serta unit
perumahan dan atau apartemen. Sebagaimana telah diperbaharui dengan
PER-32/PJ/2008, unit perumahan yang masuk dalam kegiatan pendataan ini adalah
yang memiliki NJOP bumi dan bangunan senilai minimal Rp. 60.000.000,00 serta
11
yang mempunyai NJOP bangunan sebesar minimal Rp. 350.000,00 per m2.
Sedangkan unit apartemen yang termasuk dalam kegiatan pendataan ini adalah unit
yang punya NJOP bumi dan bangunan minimal Rp. 60.000.000,00. Kemudian,
pendataan ini harus diikuti dengan kegiatan ekstensifikasi yaitu dengan memberikan
NPWP kepada para pemilik Objek Pajak tersebut yang belum ber-NPWP. Apabila
pemiliki Objek Pajak yang telah masuk kedalam program ekstensifikasi dan
mendapat NPWP baru ternyata sudah memiliki NPWP sebelumnya, KPP akan
menerbitkan surat penghapusan NPWP. Hal yang sama juga berlaku untuk Wajib
Pajak yang telah meninggal.
3.3 SISMIOP
3.3.1 Defenisi SISMIOP
SISMIOP merupakan sistem terintegrasi untuk mengolah informasi data objek
dan subjek pajak dengan bantuan komputer, sejak pengumpulan data (dengan
pendaftaran,pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak),
pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT,
STTS dan DHKP serta Pelayanan Satu Tempat (PST).
SISMIOP merupakan aplikasi yang mengintegrasikan aspek pengelolaan
administrasi PBB yang meliputi kegiatan-kegiatan (proses bisnis) sebagai berikut:
1. Pendataan
2. Penilaian
3. Penagihan
4. Penerimaan
5. Pelayanan
12
Gambar 3.2.1 Struktur/Bagan Umum SISMIOP
3.3.2 Pengertian Basis Data SISMIOP
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-533/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan
penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka
pembentukan dan atau pemeliharaan basis data sistem manajemen informasi
objek pajak (SISMIOP), basis data didefinisikan sebagai kumpulan informasi
objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya
dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam
media penyimpan data. Basis data pada KP PBB disimpan dalam sebuah
sistem yang disebut Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
SISMIOP mulai diaplikasikan di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak sejak tahun 1992. SISMIOP merupakan sistem administrasi yang
mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. Keberadaan SISMIOP
diharapkan dapat
13
meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang
membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang
tinggi. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut maka SISMIOP
memasukkan program komputer sebagai salah satu unsur pokoknya. Program
komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah
dan menyajikan basis data SISMIOP yang telah tersimpan dalam format
digital.
3.3.3 Aplikasi SISMIOP
Sistem aplikasi SISMIOP dibangun dengan :
1. standar Operating Sistem Windows Server 2003,
2. menggunakan sistem data base RDBMS yaitu Oracle 10g
3. program untuk pembangunan aplikasi adalah Developer 6i
(Sismiop Stand Alone)dan Developer Suite (Sismiop-
Sipmod)dengan pahasa pemrograman adalah PL/SQL.
4. KPP Pratama SIDJP menggunakan Sismiop stand Alone,
sedangkan KPP Pratama SIPMOD, Aplikasi Sismiop terintegrasi
dgn SIPMOD 10g dgn single Login dgn satu database
3.3.4 User Sismiop
Administrasi User
Sismiop Stand Alone (SIDJP)
• Setiap Pegawai/User mendapatkan satu user account beserta
password masing – masing dari seorang Administrator (OC).
• Role Pemakai Aktif/ Pemakai Pasif
• User diberikan kewenangan masuk kedalam Aplikasi SISMIOP
dan membuka menu Aplikasi SISMIOP sesuai dengan
kewenangan masing2 pegawai.
• Tambah dan Hapus User oleh Administrator (OC)
• Ganti Password User
14
Sismiop-SIPMOD
• Single Login dgn pengaturan User dilakukan melaui SIPMOD
3.3.5 Kelebihan Aplikasi SISMIOP
1. SISMIOP mampu menyajikan semua data atribut tentang objek
dan subjek pajak. Data atribut adalah (deskriptis) adalah yaitu
data yang terdapat pada ruang atau tempat. Data atribut
menjelaskan suatu informasi yang diperoleh dari statistik, sensus,
catatan lapangan dan tabular (data yang disimpan dalam bentuk
tabel) lainnya.
2. SISMIOP meningkatkan kinerja sistem perpajakan yang
membutuhkan keakuratan, kecepatan, keefektifan, dan
keefisianan.
3. SISMIOP mampu membentuk dan memelihara basis data. Basis
data didefinisikan sebagai kumpulan informasi objek dan subjek
Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam
suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan
dalam media penyimpan data.
3.3.6 Kelemahan Aplikasi SISMIOP
1. Sismiop tidak dapat memvisualisasikan data spasial objek pajak.
Dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi ke dalam SISMIOP yang
dapat membantu untuk melakukan analisis data spasial.
2. SISMIOP sering mengalami gangguan koneksi sehingga mengganggu
pekerjaan pegawai ekstensifikasi dalam bekerja. Ketika SISMIOP
15
mengalami gangguan butuh waktu yang cukup lama untuk menunggu
perbaikan jaringan SISMIOP.
3. SISIMIOP tidak dapat beroperasi pada sistem operasi selain Windows
2000/2003 sehingga komputer dengan sistem operasi yang lain harus
dikoneksikan terlebih dahulu dengan windows 2000/2003.
3.4 LAN (Local Area Network)
LAN merupakan jaringan komputer lokal yang mencakup wilayah dengan garis
tengah 20 km, yaitu kira-kira seluas daerah kotamadya. Namun pada implementasinya,
kebanyakan LAN hanya digunakan dalam satu atau beberapa gedung dalam satu
lingkungan saja seperti lingkungan kampus, lingkungan pabrik, dan sebaganya.
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh menggunakan LAN (Local
Area Network) sebagai penghubung antara Komputer Server dengan Komputer Client
yang membentuk suatu jaringan komputer. Sehingga dengan adanya LAN dapat
melakuakan pengaksesan database secara bersamaan serta dapat melakukan pertukaran
informasi yang dibutuhkan oleh pegawai seksi ekstensifikasi.
3.5 Sistem Operasi di KPP Pratama Payakumbuh
Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya
perangkat keras komputer, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat
lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam
sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program
aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting.
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh, mereka menggunakan sistem
operasi Windows 2007. Sistem operasi yang mereka gunakan tidak original melainkan
didapat dengan cara men-download dari internet kemudian diinstalkan. Namun SISMIOP
sendiri hanya bisa dioperasikan pada sistem operasi windows 2000 atau windows 20003.
Oleh karena itu komputer-komputer yang tidak menggunakan sistem operasi selain
windows 2000 atau windows 2003 harus dikoneksikan dulu melalui virtual box untuk
dapat mengoperasikan aplikasi SISMIOP.
16
3.6 Penjaminan Mutu Software
Dilihat dari kajian SQA (Software Quality Assyrance) atau Penjaminan mutu
software, aplikasi SISMIOP tidak memiliki garansi karena aplikasi SISMIOP dibangun
oleh staf di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh sendiri. Jadi aplikasi SISMIOP
merupana suatu sistem manajemen informasi yang khusus dibuat untuk membentuk dan
mememlihara basis data Pajak Bumi dan Bangunan serta data perpajakan lainnya.
Jika terjadi suatu kesalahan (error) maka pegawai di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Payakumbuh yang memperbaikinya. Biasanya error yang sering terjadi adalah
masalah gangguan jaringan yang mengganggu aktifitas pegawai seksi ekstensifikasi
dalam mengoperasikan SISMIOP. Untuk dapat mengoperasikan SISMIOP, para pegawai
harus menunggu dalam beberapa waktu yang cukup lama sampai teknisi jaringan selesai
memperbaikinya.
3.7 Teknik Pengujian Perangkat Lunak
Dalam pengujian perangkat lunak (software testing) tedapat berbagai metode
yang digunakan. Diantaranya adalah Black Box Testing, White Box Testing, Top,
Bottom dan lain-lain. Namun SISMIOP tidak menggunakan teknik pengujian perangkat
lunak.
3.8 ISO
Model jaminan kualitas ISO 9000 memperlakukan perusahaan sebagai jaringan
proses yang saling terhubung (interkoneksi). Suatu sistem kualitas, supaya sesuai dengan
ISO, proses-prosesnya harus menekankan pada area yang telah diidentifikasi pada standar
ISO, dan harus didokumentasi dan dipraktikan sebagimana dikelaskan.
Pendokuemnatsian proses membantu organisasi untuk memahami, mengontrol, dan
mengembangkan jaringan proses yang mungkin dapat mendatangkan keuntungan terbesar
bagi organisasi yang merancang dan mengimplementasikan kualitas yang sesuai dengan
ISO. Namun belum ada standar yang terintegrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Payakumbuh.
3.9 Antivirus
Antivirus adalah sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk
mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer.
17
Antivirus disebut juga Virus Protection Software. Aplikasi ini dapat menentukan apakah
sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Umumnya,
perangkat lunak ini berjalan di latar belakang (background) dan melakukan pemindaian
terhadap semua berkas yang diakses (dibuka, dimodifikasi, atau ketika disimpan).
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbu, mereka tidak menggunakan
antivirus tertentu. Setelah ditanya alasan kepada para pegawai seksi ekstensifikasi yaitu
Tidak ada pihak eksternal atau pihak luar yang menggunakan computer mereka.
3.10 Media Browsing
Media browsing dapat digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi yang
kita butuhkan, baik dalam bentuk text, gambar, video, berkas dan sejenis informasi
lainnya.Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh sendiri menggunakan Internet
Explorer, Mozilla Firefox dan Google chrome sebagai media browsing.
3.11 Aplikasi yang dipakai
Aplikasi yang dipakai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh adalah
aplikasi SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Opjek Pajak) yang merupakan aplikasi
yang dibangun orang-orang perpajakan untuk membuat, menyimpan, mengolah,
menambah, menghapus dan memelihara basis data pajak bumi dan bangunan serta data
perpajakan lainnya.
18
BAB IVIMPLEMENTASI
4.1 Tampilan Awal SISMIOP
Gambar 4.1 Tampilan Awal SISMIOP
4.2 Tampilan Menu Pendataan Pada SISMIOP
Gambar 4.2.1 Tampilan Menu Pendataan Awal SISMIOP19
Perekaman SPOP terdiri dari proses:
a. Perekaman data objek pajak
b. Pemutakhiran data objek pajak
c. Penghapusan data objek pajak
Tampilan form perekaman SPOP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 4.2.2 Tampilan Form Perekaman SPOP
Perekaman LSPOP terdiri dari proses :
a. Perekaman data bangunan
b. Pemutakhiran data bangunan
c. Penghapusan data bangunan
20
Gambar 4.4 Tampilan Form Perekaman LSPOP
4.3 Tampilan Penilaian pada SISMIOP
Gambar 4.3 Tampilan Menu Pendataan Awal SISMIOP4.4 Tampilan Pengurangan pada SISMIOP
Gambar 4.4.1 Tampilan Pengurangan pada SISMIOP
21
4.5 Tampilan Keberatan pada SISMIOP
Gambar 4.5.1 Tampilan Keberatan pada SISMIOP
4.6 Tampilan Pembayaran pada SISMIOP
Gambar 4.6.1 Tampilan Pembayaran pada SISMIOP
22
4.7 Tampilan Penagihan pada SISMIOP
Gambar 4.7.1 Tampilan Penagihan pada SISMIOP
4.8 Tampilan PST pada SISMIOP
Gambar 4.8.1 Tampilan PST pada SISMIOP
23
4.9 Tampilan Referensi pada SISMIOP
Gambar 4.9.1 Tampilan Referensi pada SISMIOP
4.10 Tampilan lihat pada SISMIOP
Gambar 4.10.1 Tampilan lihat pada SISMIOP
24
4.11Tampilan SEKTOR P3 pada SISMIOP
Gambar 4.11.1 Tampilan Sektor p3 pada SISMIOP
25
BAB VPENUTUP
5.1 KesimpulanAdapun kesimpulan yang dapata diambil adalah sebagai berikut :1. Belum ada penerapan SQA (Software quality assurance) di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Payakumbuh.2. Belum ada penerapan suatu standar yang terintegrasi di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Payakumbuh.
5.2 SaranAdapun saran dan pengembangan yang diusulkan adalah sebagai berikut :1. Hendaknya menyediakan proyek yang fokus dan terintegrasi untuk
menjalankan SQA (Software quality assurance)2. Menyediakan dana yang cukup untuk menjalankan SQA3. Membuat standar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh untuk
secara praktis diterapkan di SQA.
26
top related