a. latar belakang masalaheprints.umm.ac.id/46459/2/bab i.pdfdiberikan untuk sebuah sistem yang...
Post on 29-Jan-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring berkembangnya teknologi, perekonomian juga semakin
berkembang dari yang melakukan transaksi melalui cara tradisional hingga
sekarang bisa melakukan transaksi melalui media elektronik. Pada saat ini
ramai transaksi jual beli dengan cara online seperti penjual dan pembeli tidak
perlu bertatap muka untuk melakukan transaksinya, cukup melalui dunia
maya atau internet transaksi dapat dilakukan dan hal ini memudahkan
masyarakat yang melakukan transaksi bisnisnya.
Perkembangan teknologi juga terjadi terhadap mata uang, mata uang
pun dibuat menjadi lebih praktis yakni sebagai alat transaksi digital. Hal ini
membuat masyarakat dapat melakukan proses transaksi tanpa harus
membawa uang kemana-mana. Mereka dapat menyimpan uang di bank dan
hanya perlu melakukan transaksi baik lewat ATM, mobile banking ataupun
dengan teknologi yang lebih canggih. Teknologi mata uang digital yang
sedang marak adalah cryptocurrency yakni merupakan teknologi yang
memanfaatkan kriptografi untuk keamaanannya.
Cryptocurrency atau disebut mata uang kripto adalah nama yang
diberikan untuk sebuah sistem yang merupakan serangkaian kode kriptografi
yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat
2
komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektroik dan
dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran.1
Cryptocurrency yang pertama kali ada yakni Bitcoin dan yang sangat
ramai digunakan oleh banyak kalangan. Lalu muncullah berbagai
cryptocurrency lainnya seperti Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum,
Dash, Qtum, Nxt, Dogecoin, dan lain sebagainya. Mata uang ini dari bentuk
dan penyimpanannya adalah digital.
Penemu Bitcoin untuk pertama kali adalah seorang/grup (belum
diketahui pasti) programmer yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto.
Awal mula Bitcoin adalah pada 18 Agustus 2008, nama domain bitcoin.org
telah terdaftar. Sekarang, meskipun nama domainnya adalah “Who is Guard
Protected” berarti identitas seseorang yang terdaftar ini informasinya tidak
dipublikasikan.2 Pada 31 Oktober 2008, seseorang menggunakan nama
Satoshi Nakamoto membuat suatu pengumuman pada The Cryptography
Mailing di metzdowd.com.3
Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 mengakibatkan
munculnya teknologi cryptocurrency yakni Bitcoin serta merupakan reaksi
dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Pada saat itu
banyak orang yang kehilangan kepercayaannya terhadap bank serta otoritas
1 Aby Haryono. 2014. Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia. Depok. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal 2-3. 2 Bitcoin. http://investopedia.com. Diakses tanggal 14 Maret 2018.
3 Ibid.
3
pusat. Teknologi ini dianggap menghilangkan ketergantungan terhadap
otoritas yang terpusat.4
Bitcoin merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi
pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas
sentral ataupun perantara. Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di
dalam sistem jaringan pembayaran open source P2P (peer-to-peer). P2P
adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa
komputer, dimana setiap komputer yang terdapat di dalam lingkungan
jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna
dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga
seperti misalnya Bank.5
Bitcoin mencatat segala riwayat transaksi serta berapa banyak
seseorang memiliki Bitcoin seperti bank pada umumnya yang juga
mempunyai jurnal seperti ini untuk mencatat nasabah A mempunyai berapa
banyak uang. Perbedaannya yakni Bitcoin tidak disimpan di sebuah instansi
atau pihak tertentu karena setiap para pengguna akan memiliki jurnal digital
(blockchain) yang mencatat segala transaksi dari setiap para penggunanya dan
dapat mengetahui berapa jumlah koin yang dimiliki. Meskipun sifatnya
transparan dan terbuka, seseorang tidak dapat megetahui nama, alamat,
ataupun informasi pribadi lebih lainnya milik orang lain kecuali Bitcoin
address yang bentuknya seperti nomor rekening.
4 Teguh Kurniawan Harmanda. Hasil Seminar Understanding of Bitcoin, Blockchain
Technology & Basic Implementation. Oleh Tokocrypto di Aula Teknik Universitas
Muhammadiyah Malang. 10 November 2018. 5 Tiara Dhana Danella. 2015. Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam
Transaksi Online. Malang. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal 2.
4
Bitcoin dapat digunakan untuk melakukan pembelian berbagai jasa
seperti game sampai dengan hosting website. Bitcoin juga dapat digunakan
untuk pembayaran di berbagai merchant bahkan melakukan transfer ke
sesama pengguna. Seiring perkembangan teknologi, banyak orang yang
menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya ini karena sebagian besar
mereka gunakan untuk investasi dan menjadi kaya.
Grafik 1.1. Peningkatan Jumlah Harga Bitcoin dari 2011 hingga
penghujung 2017.
Sumber : Aditya Hadi Pratama. Fakta Penting Tentang Bitcoin.
http://id.techinasia.com. Tanggal 23 Maret 2018.
Grafik di atas menunjukkan jika harga Bitcoin pada 2 Januari 2012
sebesar $6.18 kemudian di penghujung tahun 2017 tepatnya 4 Desember
2017 harga Bitcoin senilai $14,269.63.
5
Chief Executive Officer Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan
menjelaskan pada dasarnya Bitcoin merupakan e-money seperti halnya
perfect money dan Paypal. Namun, kata dia, kedua mata uang tersebut
beredar dengan server yang mengaturnya. Sedangkan dalam peredaran
Bitcoin, seluruh komputer pengguna merupakan server Bitcoin. "Dalam
peredaran Bitcoin, tidak ada server yang mengatur," tutur Oscar.6
Cara kerja Bitcoin berdasarkan software matematika. Dalam Bitcoin
dikenal sebutan miner, user, dan calculation software. Seperti halnya
penambang emas, penambang Bitcoin merupakan perusahaan atau
perorangan yang mempunyai calculation software tersendiri yang terhubung
dengan sistem server Bitcoin. Software nantinya itu akan mengeluarkan
algoritma matematika.
Nilai tukar Bitcoin dapat berubah-ubah, penyebab fluktuasinya adalah
penawaran dan permintaan. Ketika permintaan tinggi dan jumlah Bitcoin
yang tersedia rendah maka harga Bitcoin akan tinggi, dan berlaku sebaliknya.
Penyebab Bitcoin bisa naik begitu tinggi adalah karena Bitcoin tidak berdasar
pada nilai yang sebenarnya. Nilai saham perusahaan naik bisa karena
pendapatan mereka naik atau jumlah penjualan meningkat. Tapi Bitcoin
hanya berbasis kepercayaan para pembeli bahwa harganya akan naik.
Demikian tidak ada dasar yang menjadi jaminan atau pengukuran naik
turunnya harga.7
6 Dewi Rina Cahyani. Membuat Sri Mulyani Khawatir, Apa itu Bitcoin.
http://tempo.co.id. Diakses tanggal 24 Maret 2018. 7 Aditya Hadi Pratama. Fakta Penting Tentang Bitcoin. http://techinasia.com. Diakses
tanggal 23 Maret 2018.
6
Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin karena fluktuasi harga
Bitcoin sangat berisiko tinggi terhadap stabilitas sistem keuangan apabila
terjadi bubble burst (gelembung ekonomi). Cryptocurrency termasuk Bitcoin
tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena mata uang yang diakui
hanyalah rupiah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di
Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 angka 1 disebutkan jika:
“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”
Macam Rupiah dalam pasal 2 juga disebutkan jika terdiri atas Rupiah
kertas dan Rupiah logam. Dijelaskan pula pada pasal 21 Undang-Undang
Mata Uang jika:
(1) Rupiah wajib digunakan dalam:
a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan
uang;dan/atau
c. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara;
b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
c. Transaksi perdagangan internasional;
7
d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
e. Transaksi pembiayaan internasional.
Menurut Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, saat ini pola tindak pidana pencucian
uang dan pendanaan terorisme mulai memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi sebagai pengumpulan dananya guna mempersulit aparat penegak
hukum dalam memproses para pelaku kejahatan tersebut.8
Adanya Bitcoin ini membuat pihak Bank Indonesia menyatakan jika
melarang Bitcoin untuk menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan
perlindungan konsumen. Pelarangan itu guna mencegah kejahatan seperti
pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai
alat pembayaran yang sah di Indonesia. Alasan yang diungkapkan Agus
punya dasar, terjadi pada 2013 pendiri situs Silk Road, Ross Ulbricht
ditangkap aparat Amerika karena situsnya ketahuan lebih pada jual beli
narkoba daripada menjual Bitcoin.9
Pada Oktober 2014, seorang mahasiswa Indonesia, DB, ditangkap di
Bintaro karena membeli sabu secara online dan membayarnya dengan
Bitcoin. Ia memesan sabu itu dari Meksiko. Oktober 2015, LWK pelaku teror
bom Mal Alam Sutera meminta ditransfer Rp 300.000.000 dalam bentuk
Bitcoin. Pada Desember 2016, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian
8 Septian Deny. PPATK Waspadai Penggunaan Bitcoin Untuk Pencucian Uang.
http://www.m.liputan6.com. Diakses 4 Juni 2018. 9 Tito Sianipar. Bitcoin Dilarang Otoritas Keuangan Indonesia, Ini Fakta-Faktanya.
http://www.bbc.com. Diakses 4 Juni 2018.
8
menyebutkan bahwa pendanaan kelompok terorisme sudah menggunakan
mata uang virtual.10
Bank Indonesia telah mengeluarkan larangan penggunaan mata uang
virtual dalam layanan fintech. Namun demikian standarisasi program anti
pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi layanan fintech masih perlu
diberlakukan. “PPATK bersama Bank Indonesia dan OJK juga aparat
penegak hukum akan membentuk forum koordinasi untuk percepatan
penetapan pengaturan dan pengawasan fintech,” ujarnya.11
Bank Indonesia telah secara tegas melarang penggunaan Bitcoin dalam
setiap transaksi di Indonesia. Salah satu alasannya yakni tingginya fluktuasi
yang dimiliki mata uang virtual itu sendiri. Hal tersebut menjadi dasar Bank
Indonesia membuat peraturan mengenai pelarangan penggunaan Bitcoin ini
dalam dua Peraturan Bank Indonesia yakni Nomor 18/40/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Nomor
19/21/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Rencananya
Bank Indonesia akan menerbitkan aturan yang lebih tegas soal penggunaan
mata uang virtual tersebut pada 2018. Bank Indonesia tidak bekerja sendiri
tetapi juga menggandeng sejumlah instansi lainnya seperti Otoritas Jasa
Keuangan.12
Kehadiran mata uang digital yang masih menjadi kontroversi di
beberapa negara ini seringkali membuat penggunaan Bitcoin di suatu negara
10
Ibid. 11
Waspadai Bitcoin Sarana Pencucian Uang. http://economy.okezone.com. Diakses 4
Juni 2018. 12
Ibid.
9
tidak selalu diterima kehadirannya. Meski demikian, tidak kalah banyak juga
negara yang sudah melegalkan Bitcoin sebagai alat transaksi yang sah dalam
penggunaannya sebagai alat pembayaran.
Bitcoin digunakan untuk transfer, pembayaran, pembelian hingga
barter. Berbanding terbalik dengan Indonesia, salah satunya negara Amerika
Serikat merupakan negara besar yang maju, tidak mengherankan jika
Amerika Serikat menjadi yang memiliki sikap paling positif terhadap Bitcoin.
Alasan mengapa Bitcoin diizinkan untuk diberlakukan adalah karena Bitcoin
telah dikembangkan dalam negara ini maka perkembangan Bitcoin di
Amerika Serikat jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya. Membayar
perkuliahan di negara ini pun juga telah dapat dilakukan dengan Bitcoin.
Mereka juga telah memberitahukan kepada badan pemerintah untuk
memastikan jika itu tidak digunakan untuk hal yang illegal.
Negara-negara yang telah melegalkan Bitcoin selain Amerika Serikat
diantaranya yakni Jepang, Hong Kong, Denmark, Finlandia, Inggris, Italia,
Singapura, Turki, Australia, Rusia, Kanada, Korea Selatan, Meksiko.
Sedangkan negara-negara yang tidak melegalkan Bitcoin diantaranya
Indonesia, Cina, Thailand, Bangladesh.
Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, dalam
menulis skripsi ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai
permasalahan di atas dengan judul skripsi:
“BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”
10
B. Rumusan Masalah
Sesuai uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka
dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah
maupun alat pembayaran transaksi komersial di beberapa negara?
2. Bagaimana Bitcoin sebagai alat pembayaran atau transaksi komersial
dalam perspektif hukum di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan dari peneltian hukum ini sesuai dengan latar
belakang dan rumusan belakang di atas yakni:
1. Untuk mengetahui penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang
sah maupun alat pembayaran transaksi komersial di beberapa negara.
2. Untuk mengetahui Bitcoin sebagai alat pembayaran atau transaksi
komersial dalam perspektif hukum di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan
mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta
wawasan penulis mengenai cryptocurrency khususnya mengenai Bitcoin.
Penulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan
di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11
2. Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini guna menambah wawasan bagi masyarakat
mengenai penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah maupun
alat pembayaran transaksi komersial di beberapa negara serta perspektif
Bitcoin di Indonesia mengenai Bitcoin sebagai alat pembayaran atau
transaksi komersial.
E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberi kegunaan sebagai
berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman
kepada masyarakat luas terkait Bitcoin sebagai alat pembayaran yang
sah maupun alat pembayaran transaksi komersial.
2. Kegunaan Praktis
Adanya penelitian ini, diharakan dapat menjadi wacana baru, serta
pemahaman lebih mendalam mengenai penggunaan cryptocurrency
khususnya Bitcoin.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian ini dibagi menjadi empat bagian untuk
mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan
yang diangkat, yakni:
12
1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
dengan melakukan pendekatan yuridis normatif atau penelitian
pustaka (library research). Metode ini merupakan cara yang
digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka yang ada.13
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer dalam penulisan ini merupakan bahan yang berupa
peraturan undang-undang terkait yakni:
1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia,
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik,
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang,
4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
(Crypto Asset),
13
Hardijan Rusli. 2006. Meode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”. Law Review
Fakultas Hukum Pelita Harapan, Vol V. Hal. 50.
13
5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Teknologi Pembayaran, dan
6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/21/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penulisan ini merupakan bahan yang
mendukung data primer yakni berupa jurnal-jurnal, makalah-
makalah, serta buku-buku penunjang terkait.
c. Data Tersier
Data tersier dalam penulisan ini merupakan jenis data yang
membantu memberikan petunjuk ataupun penjelasan serta
pelengkap bahan dari data primer dan data sekunder yakni
berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,
dan lain sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan data yakni:
a. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan yakni mengumpulkan bahan-bahan
kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan mengenai
permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
14
b. Internet
Internet yakni mengumpulkan data melalui browsing internet
atau website untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh
penulis.
4. Teknik Analisa Data
Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisa
data deskriptif kualitatif yakni menjelaskan, menguraikan, dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang merupakan
bagian dari penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas
dan terarah dari hasil yang telah diperoleh melalui penelitian,
sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas
mengenai data yang dicapai. Kemudian data yang diperoleh tersebut
dianalisa menggunakan peraturan-peraturan yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab yang
masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah
pemahaman tulisan penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini penulis menguraikan secara umum latar belakang
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
15
kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, sehingga
dalam bab ini semuanya telah tersusun secara terperinci.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab kedua ini berisi uraian dari tentang kajian-kajian dari teori-teori
yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis guna
mendapat landasan teoritis dan menguraikan mengenai tinjauan umum
tentang Bitcoin, tinjauan umum tentang alat pembayaran, serta tinjauan
yuridis tentang penggunaan cryptocurrency di Indonesia sebagai aset digital.
BAB III PEMBAHASAN
Pada bab ketiga ini berisi uraian terutama mengenai pembahasan dari
rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yang kemudian dilakukan
analisis data menggunakan data-data yang telah dikumpulkan dari hasil
penelitian pustaka yang dilakukan oleh penulis.
BAB IV PENUTUP
Pada bab keempat ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan
berisi tentang inti dari pembahasan terkait dengan permasalahan yang
diangkat, yaitu Bitcoin sebagai alat pembayaran transaksi dalam perspektif
hukum di Indonesia. Saran berisi tentang perlindungan hukum terhadap
penggunaan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya.
top related