analisis yuridis terhadap putusan mahkamah … 1.pdf · sama halnya dengan hak cipta dan paten...
Post on 29-Mar-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 502 K/PDT.SUS-
HKI/2013 DALAM PERKARA MEREK HELM INK
DENGAN MEREK HELM INX
HARI CHANDRA PALGUNA
NIM. 1103005225
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa
dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang perkembangannya
memerlukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari
keanekaragaman tersebut. Di samping itu perkembangan di bidang perdagangan
dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan
terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian
produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka
kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan
melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek
tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak milik intelektual
khususnya hak atas merek menjadi sangat penting.
Memasuki persaingan di era perdagangan bebas khususnya dalam bidang
perindustrian, baik dalam perdagangan nasional maupun internasional terdapat
beraneka ragam jenis barang dan jenis jasa yang ditawarkan. Jenis barang dan jasa
tersebut merupakan hasil produksi dari berbagai perusahaan, baik dalam negeri
maupun luar negeri.
Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang merek
merupakan suatu permasalahan yang terus akan berkembang mengikuti
perkembangan dunia ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk membedakan
2
barang dan jasa dari hasil produksi suatu perusahaan dengan hasil produksi
perusahaan lain, maka dibutuhkan suatu merek untuk memberi ciri khas yang
berbeda dari barang dan jasa tersebut yang merupakan unsur pembeda. Unsur
pembeda adalah cap atau merek yang digunakan untuk membedakan asal-usul
barang (indication of origins) dan kualitasnya, juga untuk menghindarkan
peniruan.1
Merek mempunyai peranan penting bagi pemegang hak atas merek itu
sendiri. Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan
intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas
intelektual. Khusus megenai hak merek disebut sebagai benda immateril.2
Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga
tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai
komoditi perdagangan. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari
pemalsuan atau dari persaingan tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk
melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk
memproduksi barang atau jasa. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali
bagi merek.
Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan
sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.3 David A. Burge di
dalam bukunya mengatakan sebagai berikut :
1 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori,
dan Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 159.
2 Saidin H. OK., 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),
Rajawali Pers, Jakarta, h. 329.
3 H. M. N. Purwosutjipto, 1984, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia,
Djambatan, Yogyakarta, h. 82.
3
“A trademark is a brand name or symbol utilized by a consumer to choose among
competing goods and services. A trademark also may provide a promise of a
consistent level of quality.”4
Terjemahan :
“Merek dagang adalah nama merek atau simbol yang digunakan oleh konsumen
untuk memilih diantara barang dan jasa yang bersaing. Merek dagang juga dapat
memberikan tingkat kualitas yang konsisten.”
Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa merek memiliki nilai yang
penting baik bagi produsen maupun konsumen. Merek mempunyai peranan
penting dalam memasarkan produk barang dan jasa khususnya kepada konsumen.
Merek suatu perusahaan menunjukan kualitas barang dan jasa. Semakin baik
kualitas produk di pasaran, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap produk tersebut. Sebaliknya semakin buruk kualitas suatu produk barang
dan jasa suatu perusahaan, maka semakin turun tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap produk tersebut. Merek merupakan aset perusahaan yang harus
dilindungi, bukan saja karena dihasilkan lewat proses kreatif, melainkan karena
semuanya itu merupakan ciri yang dipakai konsumen untuk mengenali suatu
produk. Ciri yang membedakan suatu produk pasti mendapat perlindungan.5
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan tidak
berdasarkan atas kekuasaan saja. Hukum harus menampilkan peranan secara
mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan,
4 David A Burge, 1999, Patent and Trademark Tactics and Practice, Third edition, John Wiley
& Sons, Inc, Canada h. 139
5 Muhammad Djumhana, 2006, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73.
4
kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum
harus mampu memberikan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan.
Undang-Undang telah mengatur tentang jenis-jenis merek, yang terdiri dari
merek dagang, jasa, merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang
dipergunakan terhadap barang yang diperjualbelikan secara bersama-sama oleh
seseorang, beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-
barang sejenis lainnya. Merek jasa merupakan merek yang dipergunakan terhadap
jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya, sedangkan
merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangan oleh beberapa orang atau
badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa
sejenis lainnya.6
Pengaturan merek di Indonesia dimulai ketika masa Pemerintahan Hindia
Belanda memberlakukan ”Reglement Industrieele Eigendom” Stb.1912 Nomor
545. Setelah itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada tahun 1992 keluar peraturan baru
mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
Pada tanggal 7 Mei 1997 diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
(Undang-Undang Merek 1997). Kemudian, Undang-Undang Merek 1997
diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
6 Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, h. 120.
5
tentang Merek yang berlaku hingga sekarang. Perubahan dalam Undang-Undang
Merek terkait dengan sistem pendaftaran merek yaitu perubahan pendaftaran yang
menganut sistem deklaratif (first to use principle) yang dianut oleh Undang-
Undang Nomor Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan kemudian diubah menjadi sistem konstitutif (first to file principle).
Namun pendaftaran merek ini tidak luput dari kemungkinan adanya pihak
tertentu yang beritikad buruk. Pendaftaran merek yang beritikad buruk ini
seringkali diikuti juga dengan adanya pengajuan gugatan berupa pembatalan
pendaftaran merek oleh pemilik hak atas merek yang asli.
Pada tahun 2012 muncul sengketa antara pemilik merek helm “INK” yaitu
Eddy Tedjakusuma dengan pemilik merek helm “INX” yaitu Andi Johan. Eddy
(penggugat) menuduh pendaftaran merek “INX” pada kelas yang sama dengan
sertifikat miliknya. Eddy Tedjakusuma adalah pemegang sertifikat merek “INK”
yang diperoleh dari pengalihan hak dari Tjong Lyanti Tedjakusuma alias Tjong
Bui Lian pada 8 Juli 2004. Merek miliknya itu terdaftar dengan No. 483685 pada
18 Agustus 2000 dan diperpanjang dengan Nomor IDM000264191 pada 18
Agustus 2010 untuk melindungi jenis barang yang tergolong dalam kelas 09 yakni
segala macam topi pengaman (helm). Merek dagang “INK” juga terdaftar dengan
No. 554641 pada 8 November 2002 yang diperpanjang pada 2012 dengan Nomor
IDM000349299 di kelas 09. Selain itu, “INK” terdaftar Nomor IDM000349300
dan “INK” Helmets dengan Nomor IDM000351661 untuk melindungi jenis
barang dalam kelas 09. Akhirnya Pengadilan Niaga memutuskan adanya
persamaan pada pokoknya merek “INK” dan “INX”. Persamaan itu terlihat dari
6
susunan huruf atau kata, bunyi pengucapan maupun perlindungan jenis barang.
Pengadilan Niaga menyatakan batal pendaftaran merek “INX” ke Direktorat
Merek di bawah Nomor IDM000220449 untuk melindugi kelas barang 09
berdasarkan Putusan Nomor : 68/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran untuk mengangkat judul
“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 502
K/Pdt.Sus-Hki/2013 Dalam Perkara Helm INK Dengan Helm INX”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang
diangkat antara lain :
1.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia ?
2.Bagaimanakah penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung melalui Putusan
Nomor : 502 K/Pdt.Sus-Hki/2013 dalam perkara merek helm INK dengan merek
helm INX ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang
diajukan, maka hal yang ditulis dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan
hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia dan mengenai penyelesaian sengketa
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 502 K/Pdt.Sus-
Hki/2013 dalam perkara merek helm INK dengan merek helm INX.
7
1.4 Orisinalitas Penelitian
Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung
dalam Putusan Nomor : 502 K/Pdt.Sus-Hki/2013 Dalam Perkara Merek
Helm INK Dengan Merek Helm INX” dengan rumusan masalah bagaimanakah
pengaturan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia dan bagaimanakah
penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan
Nomor : 502 K/Pdt.Sus-Hki/2013 dalam perkara merek helm INK dengan merek
helm INX merupakan hasil karya orisinil. Namun ada beberapa penelitian yang
memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu :
No. Judul Penelitian Penulis Rumusan Masalah
1 Pelanggaran Hak Atas
Merek Terkenal Yang
Dapat Dikategorikan
Sebagai Persaingan
Usaha Tidak Sehat
Ni Wayan Mesir,
Fakultas
Program
Ekstensi
Universitas
Udayana, Tahun
2008
1.Apakah kriteria
pelanggaran hak atas
merek terkenal yang
dapat dikategorikan
sebagai persaingan usaha
tidak sehat ?
2.Upaya hukum apa yang
dapat dilakukan oleh
pemilik merek terkenal
apabila terjadi
pelanggaran merek yang
dapat dikategorikan
sebagai persaingan usaha
tidak sehat ?
2 Pendaftaran Merek
Sebagai Upaya
Perlindungan Hukum
Terhadap Praktek
Persaingan Curang
Andika
Permana,
Fakultas
Hukum
Universitas
Sumatera
Utara, Tahun
2011
1.Bagaimana
perlindungan hukum
terhadap pemegang hak
merek dari praktek
persaingan curang ?
2.Bagiamana penegakan
hukum dalam praktek
persaingan curang untuk
melindungi merek ?
8
1.5 Tujuan Penelitian
1.5.1 Tujuan Umum
1. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara
tertulis;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada
bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
1.5.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap
merek terdaftar di Indonesia;
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Agung
melalui Putusan Nomor : 502 K/Pdt.Sus-Hki/2013 dalam perkara
merek helm INK dengan merek helm INX.
1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan
hukum. Ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud adalah Hukum Bisnis
mengenai pelanggaran merek.
1.6.2 Manfaat Praktis
Diharapkan dapat memberi manfaat, sumbangan pemikiran, dan
bahan rujukan mahasiswa yang mendalami bidang Hukum Bisnis mengenai
kasus pelanggaran merek.
9
1.7 Landasan Teori
Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa
teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi. Dalam menjawab
permasalahan yang terkait dengan peniruan merek terkenal, maka dalam tulisan
ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli antara lain :
1. Teori Negara Hukum
Teori ini membagi negara hukum menjadi 2 (dua) yaitu negara
hukum klasik dan negara hukum modern. Negara hukum klasik menurut
Utrecht hanya berfungsi sebagai penjaga malam. Negara hukum klasik
mempunyai ciri-ciri :
1. Corak negara adalah negara liberal yang mempertahankan dan
melindungi ketertiban sosial dan ekonomi berdasarkan asas "laissez
fair laissez passer" yaitu asas kebebasan dari semua warga negaranya
dalam persaingan diantara mereka;
2. Adanya suatu "staatsontheuding" artinya pemisahan antara negara dan
masyarakat. Negara dilarang keras ikut campur dalam lapangan
ekonomi dan lapangan kehidupan sosial lainnya;
3. Tugas negara adalah sebagai penjaga malam (nacht waker staat)
karena hanya menjaga keamanan dalam arti sempit yaitu keamanan
senjata;
4. Ditinjau dari segi politik suatu "nacht waker staat" negara sebagai
penjaga malam, tugas pokoknya adalah menjamin dan melindungi
kedudukan ekonomi "the rulling class". Nasib dari mereka yang
10
bukan "the rulling class" tidak dihiraukan oleh pemerintah dalam
suatu "nacht waker staat".7
Sementara negara hukum modern (welfare staat) mempunyai ciri-
ciri :
1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain
menjamin hak - hak individu harus menentukan juga cara prosedural
untuk memperoleh perlindungan atas hak–hak yang dijamin itu;
2. Badan kehakiman yang bebas (independent and inpertial tribunals)
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.8
Indonesia sendiri menganut teori negara hukum modern (welfrare
staat) karena negara/pemerintah ikut campur dalam segala lapangan
kehidupan masyarakat yang membawa efek kepada pembentukan peraturan
perundang-undangan.
Salah satu ciri negara hukum modern adalah adanya jaminan
perlindungan terhadap hak-hak individu dan cara prosedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Jaminan perlindungan
hak-hak individu ini diberikan atau diatur oleh peraturan perundang-
undangan. Jaminan perlindungan hak-hak individu termasuk hak-hak
individu berkaitan dengan kebendaan atau yang disebut hak kebendaan,
7 Bachsan Mustofa, 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, h. 7.
8 Mariam Budirahardjo, 1977, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, h. 38.
11
yang termasuk pula disini hak kebendaan yang tidak berwujud seperti Hak
Kekayaan Intelektual.
Menurut Sri Soemantri, konsep negara hukum (rechtstaat) adalah :
1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtelijke control).9
Konsep hukum lain dari negara berdasarkan atas hukum adalah
adanya jaminan penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam
penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus mendapat perhatian
yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (doelmatigheid), dan
kepastian hukum.10 Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Untuk
mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar
manusia dalam masyarakat. Penegakan hukum harus memberi manfaat
pada masyarakat, di samping bertujuan menciptakan keadilan.
Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan
pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan
aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya
preventif dan represif.
9 Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, h.
29.
10 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, h. 1.
12
Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum ditegaskan
oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa masalah pokok
penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhi antara lain :
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.11
Hukum agar dapat berfungsi dengan baik, salah satu yang perlu
diperhatikan adalah perumusan normanya yang harus jelas dan lengkap.
Inti dari suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.12
2. Teori Pengayoman/Perlindungan
Teori pengayoman ini dikemukakan oleh Suhardjo. Tujuan hukum
adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara
aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi
kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara
wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan
pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak
secara tidak adil.13
11 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, h. 8.
12 Maria Farida Indriati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan
Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta h. 6.
13 Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, h. 23.
13
Selanjutnya terkait dengan fungsi hukum, Suhardjo mengemukakan
pula bahwa fungsi hukum adalah untuk mengayomi atau melindungi
manusia dalam bermasyarakat, dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa
dan badannya maupun hak-hak pribadinya yaitu hak asasinya, hak
kebendaannya maupun hak perorangannya.14
Hukum sebagai kaedah berfungsi untuk mengayomi atau melindungi
hak-hak yang dimiliki oleh manusia dalam masyarakat termasuk hak
kebendaannya. Hak merek sebagai hak kebendaan tidak berwujud perlu
dan penting untuk diberikan perlindungan hukum. Hak merek sebagai
hak kebendaan tidak berwujud bersifat mutlak/absolut yang dapat
dipertahankan terhadap siapapun juga yang mencoba melanggar hak
yang dijamin oleh hukum tersebut.
1.8 Metode Penelitian
1.8.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif
adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat
di dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan
putusan pengadilan.
14 Ibid.
14
1.8.2 Jenis Pendekatan
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah
pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian;
2. Pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual
approach) adalah dengan pendekatan tersebut dapat dicari
pembenaran atas suatu teori yang dapat dipergunakan di dalam
penelitian.
1.8.3 Bahan Hukum/Data
Karena penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif,
maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan
hukum yang terdiri atas :
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan
hakim.15 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan
yurisprudensi.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti pendapat pakar hukum dan
materi muatan internet yang berkaitan dengan rumusan masalah.
15 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 141.
15
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus
hukum.
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data
Teknik pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan dalam
penulisan penelitian ini adalah teknik studi dokumen yaitu dengan cara
mencari bahan-bahan di dalam buku-buku terkait untuk dibaca serta dicatat
kembali untuk disusun secara sistematis sesuai dengan bahasan dalam
penelitian ini. Untuk menunjang penulisan penelitian ini, pengumpulan
bahan-bahan hukum dilakukan diperoleh melalui :
a. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara
mengumpulkan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah
yang dibahas.
b. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara
penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan bahan-
bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, pendapat pakar
hukum yang termuat di internet yang terkait dengan permasalahan
yang hendak dibahas dalam penelitian ini.
c. Pengumpulan bahan tersier dilakukan dengan cara menelaah
dengan cermat bahasa yang ada dalam kamus untuk dituangkan
dalam penulisan penelitian ini.
16
1.8.5 Teknis Analisis
Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu
dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.16 Adapaun teknik
pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian
dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya.17 Bahan hukum
primer dan sekunder yang telah terkumpul selajutnya diberikan penilaian
(evaluasi), kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan
argumentasi. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan
penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut
hukum atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dari hal tersebut nantinya
akan ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan
kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya.
Teknik lain yang penulis gunakan adalah teknik analisis, yaitu
pemaparan secara mendetail dari keterangan-keterangan yang didapat pada
tahap sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
16 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 183.
17 Ronny Hanitijo, 1991, Metode Penelitian Hukum, Cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 93.
top related