aspek legal pkpr
Post on 20-Jul-2015
290 Views
Preview:
TRANSCRIPT
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 1/26
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Kesehatan RI
ASPEK LEGAL PELAKSANAAN
STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN REMAJA
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 2/26
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 3/26
UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TENTANG KESEHATAN
Pasal 136: upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan
untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yangsehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi.
upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksiremaja dilakukan agar terbebas dari berbagaigangguan kesehatan yang dapat mengambatkemampuan menjalani kehidupan reproduksi secarasehat.
upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat.
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 4/26
Pasal 137: Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja
dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layananmengenai kesehatan remaja agar mampu hidup
sehat dan bertanggung jawab. Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam
menjamin agar remaja memperoleh edukasi,informasi dan layanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaidengan pertimbangan moral nilai agama danberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
( Lanjutan 1)
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 5/26
Pasal 19
Pemerintah bertanggung jawab atasketersediaan segala bentuk upaya
kesehatan yang bermutu, aman, efisien, danterjangkau.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
( Lanjutan 2)
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 6/26
Setiap Orang berhak:
Kesehatan
Akses atas sumber daya
Yankes yg aman, bermutu dan terjangkau
Menentukan sendiri yankes yg diperlukan
Lingkungan yg sehat
Info & edukasi kesehatan yg seimbang danbertanggungjawab
Informasi ttg data kesehatan dirinya
Pasal 4 –
8 UU No 36/2009 ttg Kesehatan
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
( Lanjutan 3)
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 7/26
Pasal 35(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis
fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izinberoperasi di daerahnya.
(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehpemerintah daerah dengan mempertimbangkan: a. luas wilayah; b. kebutuhan kesehatan;
c. jumlah dan persebaran penduduk; d. pola penyakit; e. pemanfaatannya; f. fungsi sosial; dan g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
( Lanjutan 4)
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 8/26
EXISTING CONDITION
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 9/26
PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI
Strategi Nasional Kesehatan Remaja (2005), DirektoratKesehatan Anak Departemen Kesehatan
Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan ReproduksiIndonesia, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
Ketua Komisi Kesehatan Reproduksi, 2005. Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di
Puskesmas, 2005, Direktorat Kesehatan Keluarga.
Pedoman Pengendalian Cacingan. 2007. KeputusanMenteri Kesehatan No 424/MENKES/SK/V/2006. DirektoratJenderal P2PL. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.Jakarta
Draft Kebijakan dan Strategi Nasional KesehatanReproduksi Remaja, Diknas, Depkes, Depsos, Depag,BKKBN, Jakarta 2007
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 10/26
SK MENKES No 486/MENKES/SK/IV/2007 tentangRencana Strategi dan Kebijakan untuk PenanggulanganNarkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Panduan Pemberian Pelayanan Kesehatan untuk Siswa
Sekolah Menengah Atas. (2007). Departemen KesehatanRepublik Indonesia
Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS padaAnak dan Remaja 2007-2010,Komisi PenanggulanganAIDS Nasional, 2008.
Buku Panduan Pelayanan Terpadu Kesehatan Remaja(Draf-3), 2008, Direktorat Bina Kesehatan Anak bekerjasama dengan UNICEF. Departemen Kesehatan RepublikIndonesia.
PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI(Lanjutan 1)
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 11/26
PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI(Lanjutan 2)
Panduan Teknis: Skrining Kesehatan pada SiswaSekolah. (2008). Departemen Kesehatan RepublikIndonesia
Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jiwauntuk Anak dan Remaja (Slide Presentasi)
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 12/26
PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 13/26
FILOSOFI KEBIJAKAN PUBLIK
Peraturan Perundang-undangan mengenai halyang menyangkut hajat hidup orang banyaksebaiknya disusun dengan melibatkan sebanyakmungkin komponen masyarakat
Undang-Undang dan Peraturan Daerah adalahKebijakan Publik yang paling “representatif” karenamelibatkan wakil rakyat.
PP, Perpres, Peraturan/Keputusan Menteri disusundalam rangka melaksanakan UU (eksplisit ataupunimplisit)
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 14/26
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Mempersiapkan RUU, RPerpu, RPP, dan RPerpres.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
96/Mekkes/SK/IV/76 Tentang Tata Cara
Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan Pada Departemen Kesehatan RI
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 15/26
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negaraatau pejabat yang berwenang dan mengikat secaraumum.
2. Jenis dan Hierarki (Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004):a. UUD RI Tahun 1945b. UU/Perpuc. PP
d. Perprese. Perda
3. Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004), Peraturan MenteriMempunyai Kekuatan Hukum yg mengikat
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 16/26
PRATURAN PEMERINTAH NOMOR 38
Menteri/kepala lembaga pemerintah nondepartemen menetapkan norma, standar,prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan
urusan wajib dan urusan pilihan.
Pemerintahan daerah provinsi danpemerintahan daerah kabupaten/kota dalammelaksanakan urusan pemerintahan wajibdan pilihan erpedoman kepada norma,standar, prosedur, dan kriteria
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 17/26
DISKRESI
(KEPUSTAKAAN)
Diskresi merupakan kebijakan pejabat administrasinegara, untuk mengisi kekosongan hukum, untukmenyelesaikan permasalahan yang timbul
dimasyarakat, yang belum terakomodasi ataudiatur kedalam peraturan-perundang-undangan
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 18/26
TOLOK UKUR PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT
ADMINISTRASI NEGARA
Adanya keleluasaan administrasi untuk bertindakatas inisiatif sendiri
Untuk menyelesaiakan persoalan-persoalan yang
mendesak yang belum ada aturannya
Harus dapat dipertanggungjawabkan
Diskresi merupakan alternatif kebijakanuntuk mengisi kekurangan dan kelemahan
didalam penerapan asas legalitas
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 19/26
PERINTAH PRESIDEN
Bahwa setiap penyusunan PeraturanPerundang-undangan yang penting danmengenai orang banyak agar dimintakan
persetujuan Presiden terlebih dahulu,khususnya RUU, RPP, R-Perpres (TermsukPeraturan/Keputusan Menteri)
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 20/26
Tahapan pembuatan peraturan perundang-
undangan yang pada dasarnya dimulai dari
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan.
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 21/26
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kejelasan tujuan;
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan;
Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Kejelasan rumusan; dan
Keterbukaan
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 22/26
PENGUNDANGAN & PENYEBARLUASAN
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannyadalam:
a. Lembaran Negara RI;
b. Berita Negara RI;c. Lembaran Daerah; atau
d. Berita Daerah.
Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam
LNRI atau BNRI wajib disebarluaskan oleh Pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LD
atau BD wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah.
UU 10/2004
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 23/26
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
TENTANG
STANDAR NASIONAL PKPR
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 24/26
MUATAN MATERI
STANDAR NASIONAL PKPR
Isi pokok-pokok pikiran terdiri dari:
a. Latar Belakang
b. Maksud dan tujuan pengaturan
c. Dasar hukumd. Materi yang diatur
• SDM Kes/Tenaga Kesehatan
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan
• Pelayanan Kesehatan
e. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 25/26
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ……………………..
TENTANG
STANDAR/PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
RANCANGAN
5/17/2018 Aspek Legal PKPR - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/aspek-legal-pkpr-55b07d7e2ff77 26/26
TERIMA KASIH
top related