asty wahyuni feb
Post on 24-Jan-2016
193 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
i
KORELASI ANTARA IMPLEMENTASI E-NOFA (ELECTRONIC
NOMOR FAKTUR) DENGAN PENINGKATAN PELAPORAN WAJIB
PAJAK BADAN DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA
(Studi Kasus Observasi KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh:
ASTY WAHYUNI
1110082000155
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015
ii
KORELASI ANTARA IMPLEMENTASI E-NOFA (ELECTRONIC
NOMOR FAKTUR PAJAK) DENGAN PENINGKATAN PELAPORAN
WAJIB PAJAK BADAN DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA DI
JAKARTA PUSAT
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
ASTY WAHYUNI
NIM.1110082000155
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM Fitri Damayanti, SE,M.i
NIP. 19490602 197803 1 001 NIP. 19810731 200604 2 003
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015
iii
iii
iv
iv
v
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Asty Wahyuni
NIM : 1110082000155
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi Antara E-Nofa (Electronic Nomor Faktur
Pajak) dengan penigkatan pelpaoran wajib pajak badan di
KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri
yang merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya serta bukan
merupakan replikasi atau saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang lain.
Apabila terbukti skripsi ini plagiat atau replikasi, maka skripsi ini dianggap gugur
dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan kelulusan
serta gelarnya dibatalkan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul di
kemudian hari menjadi tanggung jawab saya.
Jakarta, 23 Maret 2015
Asty Wahyuni
NIM 1110082000155
vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
Nama : Asty Wahyuni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sorowako, 21 Februari 1991
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pangrango F. 245 Lawewu Luwu Timur
Sulsel
Telepon : 082349525910 / 087884913847
E-mail : astyysr@gmail.com
II. PENDIDIKAN
SDN 425 Nikkel Sorowako : 1997 – 2003
SMP Yapman Sorowako : 2003 – 2005
SMA YPS Sorowako : 2005 – 2008
UNM Makassar : 2008 – 2010
UIN Syarif Hidaytullah : 2010 – 2015
III. LATAR BELAKANG KELUARGA
Ayah : Achsam Hasan Saleh
Tempat/Tanggal Lahir : Matano, 7 November 1989
Ibu : Ummi Rosidah
Tempat/Tanggal Lahir : Cimpu, 9 November 1989
Alamat : s.d.a
Anak ke dari : 1 dari 5 bersaudara
vii
CORRELATION BETWEEN THE IMPLEMENTATION OF E-NOFA
(ELECTRONIC TAX INVOICE NUMBER) TAXPAYERS WITH IMPROVED
REPORTING IN THELARGE TAXPAYER OFFICER WAJIB PAJAK
BESAR DUA OF CENTRAL JAKARTA
ABSTRACT
This research is aimed to look at the direction of the relationship between
the implementation of e-Nofa (electronic tax invoice number) with increased
reporting of corporate taxpayers in the Large Taxpayer Officer Wajib Pajak
Besar Dua of central Jakarta.The sample of this research is a data report the
notice letter last four years ranging from 2011 to 2014.Data used in the form of
secondary data obtained directly from the KPPWajib Pajak Besar Dua of central
Jakarta.This research uses product moment correlation analysis.
The results of this research indicate that the direction of the relatinship
implementation of e-Nofa relationship (electronic tax invoice number) is a strong
positive for the compliance report, underpayment, overpayment and strong
negative nil to report that overall it can be concluded that the implementation of
e-Nofa have a positive impact for the Large Taxpayer Officer Wajib Pajak Besar
Dua of central Jakarta.Broadly speaking, the independent and dependent
variables of this research have a strong relationship and mutually influence each
other.
Keywords: implementation of E-Nofa and Improved Reporting taxpayer
viii
KORELASI ANTARA IMPLEMENTASI E-NOFA (ELECTRONIC
NOMOR FAKTUR PAJAK) DENGAN PENINGKATAN PELAPORAN
WAJIB PAJAK BADAN DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA JAKARTA
PUSAT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat arah hubungan antara implementasi
e-nofa (electronic nomor faktur pajak) dengan peningkatan pelaporan wajib pajak
badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua di Jakrta Pusat. Sampel dalam penelitian ini
adalah data laporan surat pemberitahun empat tahun terakhir mulai dari tahun
2011 hingga 2014. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh
langsung dari KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat. Penelitian ini
menggunakan analisis korelasi Product Moment.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa arah hubungan implementasi
e-nofa (electronic nomor faktur pajak) adalah kuat positif untuk laporan
kepatuhan, kurang bayar, lebih bayar dan negatif kuat untuk laporan nihil yang
secara keseluruhan dapat disimpulakan bahwa implementasi e-nofa ini berdampak
positif bagi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta Pusat.
Secara garis besar variabel independen dan dependen dalam penelitian ini
memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Kata Kunci: implementasi E-Nofa dan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan
ix
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahi Robbil’Alamiin, segala puji dan syukurpenulis panjatkan
atas kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan limpahan karunia-
Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul “Implementasi E-NOFA (Electronic Nomor Faktur Pajak) Dengan
Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua
Jakarta Pusat”. Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-
syarat guna mencapai gelar sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepda semua pihak yang telah mambantu
dalam penyusunan skripsi ini terutama pada:
1. Allah Subhana Wa Ta’ala
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Ayahanda Achsam Hasan
Saleh dan Ibunda Ummi Rosida. Terimakasih atas cinta yang tak pernah
henti yang kau engkau berikan, perhatian, dukungan, kebebasan serta doa
yang tiada henti disetiap sujudnya. I will love you until eternity run out.
3. Buat nenek tersayang nenek Soleha yang selalu setia mendoakan dan
menunggu kepulangan cucuknya tersayang ditanah perantauan ini. Sehat
selalu nek’ sampai wisuda nanti.
x
4. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM dan ibu Fitri Damayanti, SE, M.i selaku
dosen pembimbing Skripsi yang sudah dengan sabar menunggu dan
bebesarhati meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarhakan dan
memberikan saran serta semangat dan kemudahan dalam penyusunan
skripsi.
5. Bapak Prof. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Bapak Hepi Prayudiawan,SE.,MM.,Ak.CA Selaku Ketuan Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Ibu Yessi Fitri, SE., Ak., M.Si selaku dosen Pembinmbing Akademik.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
9. Seluruh staf bagian akademik dan jurusan akuntansi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
10. Yang terkasih my best friend, my boy friend, my lovely caring man Ahmad
Dalal thanks a lot for every single support even the distance saparate us, i
felt you the second person after my parents i’m so thankfull to Allah i have
chance to know you. I do love you.
11. Yang begitu baik teman KKN yang sangat keibuan dan perhatian Khilda
Fithri Aryani dengam bantuannya yang sangat tidak terduga dari Allah
melalui dirimu disaat dilanda kebingungan . Terimkasih mengajarkan
penggunaan SPPS dan mengajarkan mengitung rumus-rumus yang
xi
membingungkan. you the best one ever even you didn’t know i wrote your
name here.
12. Teman-teman kosant yang selalu meberi semangat di saat down K Silvy,
Dian, Okka, K Ari, Reni dan K Tini. Terimkasih selalu memberi semangat.
13. Bapak Sri Mulyani selaku ketua seksi pelayan di KPP Wajib Pajak Besar
Dua yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data yang
saya butuhkan dengan pelayanan yang cepat dan ramah. Terimakasih atas
kemudahannya pak.
Hanya harapan dan dia yang dapat penulis panjatkan. Semoga
semua pihak yang membantu dalam terselesaikannya skripsi ini
mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahun. Oleh
karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang
membangun dari semua pihak unuk lebih menyempurnakan skripsi ini.
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu para
pembaca dan rekan-rekan mahasiswa/i lainnya.
Jakarta, 24 Maret 2015
Asty Wahyuni/1110082000155
xii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ...................................................................................................... i
Lembar Pengesahan Skripsi ................................................................................ ii
Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif ......................................................... iii
Lembar Pernyataan Bukan Plagiat ................................................................... iv
Daftra Riwayat Hidup .......................................................................................... v
Abstract ................................................................................................................. vi
Abstrak ............................................................................................................... vii
Kata Pengantar ................................................................................................. viii
Daftar Isi .............................................................................................................. ix
Daftar Tabel ....................................................................................................... xii
Daftra Lampiran ................................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ..................................................................6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian .................................................................9
2. Manfaat penelitian ...............................................................9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Alikasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak)
1. Pengolahan Data Elektronik .............................................11
xiii
2. Penjelasan E-Nofa (Electronik Nomor Faktur dalam
Peraturn Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012
.........................................................................12
3. Tata cara pengajuan E-Nofa (Electronic Nomor Fatur)
.................................................................................15
4. Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password
...........................................................................15
5. Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ...............17
6. Tata Cara Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak
..................................................................................18
7. Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
..................................................................................19
8. Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak ..................................21
9. Formulir-formulir Mengenai Aplikasi E-Nofa
...................................................................................23
B. Pengusaha Kena Pajak
1. Penjelasan ..........................................................................23
2. Pengecualian Kewajiaban Pengusaha Kena Pajak
..................................................................................24
3. Pengusaha Kecil ................................................................24
C. Teori Faktur Pajak
1. Penjelasan ..........................................................................25
2. Fungsi Faktur Pajak ...........................................................25
3. Jenis Faktur Pajak .............................................................26
4. Saat Pembuatan Faktur Pajak 4 PMK
No.38/PMK.03/2010..........................................................27
5. Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan
........................................................................28
6. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
........................................................................29
xiv
D. Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Penjelasan ..........................................................................30
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai ........................................31
3. Karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai
...................................................................................33
4. Penyetoran .........................................................................35
5. Dasar Pengenaan Pajak .....................................................36
6. Mekasnisme Pajak Pertambahan Nilai ..............................36
7. Tarif PPN ..........................................................................37
E. Surat Pemberitahuan (SPT)
1. Penjelasan ..........................................................................38
2. Fungsi SPT ........................................................................38
3. Jenis SPT ...........................................................................40
4. Batas Waktu Penyampaian SPT ........................................40
5. Wajib Pajak .......................................................................41
6. Wajib Pajak Badan ............................................................43
F. Surat Ketetapan Pajak
1. Penjelasan ..........................................................................44
G. Keterkaitan Antara Variabel dan Hipotesis
Korelasi anatara Implementasi E-Nofa dengan Penigkatan
Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua
Berdasarkan Masa PPN............................................................44
H. Penelitian Terdahulu ...............................................................46
I. Kerangka Pemikiran ................................................................49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................53
B. Metode Penentuan Sampel ......................................................53
C. Metode Pengumpulan Data .....................................................54
xv
D. Metode Analisis Data ..............................................................55
1. Uji Hipotesis ......................................................................55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas tentang Gambaran Umum Objek
Penelitian..................................................................................60
B. Hasil Instrumen Penelitian
1. Hasil Uji SPSS Analisa Korelasi Bivarate
.............................................................................63
2. Hasil Uji Hipotesis Koefisien Korelasi dengan Perhitungan
Manual ...............................................................................63
a. Uji E-Nofa denga (KPT) Kepatuhan Wajib Pajak
............................................................................63
b. Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Kurang Bayar (KB)
.............................................................................66
c. Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Lebih Bayar (LB)
.............................................................................69
d. Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Nihil (NIHIL)
.......................................................................72
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................76
B. Saran ........................................................................................79
Daftar Pustaka .....................................................................................................81
Lampiran
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Penerimaan dari Sektor Pajak dalam Negri ................................... 3
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .......................................................... 29
Tabel 3.1 Tabel Pedoman Umum Kriteria Korelasi ..................................... 57
Tabel 4.1 Data Data Wajib Pajak Badan Pengguna E-Nofa ........................ 41
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua ....... 42
Tabel 4.3 Hasil Uji korelasi Bivarate ............................................................60
Tabel 4.4 Hasil Uji E-Nofa dengan Kepatuhan Wajib Pajak .......................63
Tabel 4.5 Hasil Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Kurang Bayar ............. 66
Tabel 4.6 Hasil Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Lebih Bayar ................ 69
Tabel 4.7 Hasil Uji E-Nofa dengan Laporan Pajak Nihil ............................ 72
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 49
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Data Sekunder Laporan Surat Pemberitahuan seluruh WP di KPP Wajib Pajak
Besar Dua Jakarta Pusat ........................................................................................83
Data Sekunder Pengguna E-Nofa ..........................................................................83
Daftar Nama Perusahaan Pengguna E-Nofa .........................................................83
Hasil Uji Statistik Gabungan antara Semua Variabel...........................................89
Hasil Uji Statistik antara Masing-Masing Indikator .............................................90
Surat Izin Penelitian ..............................................................................................91
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi khususnya
penggunaan teknologi yang semakin maju, berlangsung terus menerus dan
berkesinambungan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, baik material maupun spiritual. Mewujudkan masyarakat
yang sejahtera itu sendiri merupakan tujuan dari Negara Indonesia
sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk
dapat merealisasikan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa pemerintah
membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena semakin banyak tugas-tugas
yang harus dikerjakan oleh suatu negara untuk mengurus dan
menyejahterakan rakyatnya, semakin banyak pula dana yang dibutuhkan
oleh pemerintah. Oleh karena itu, teknologi informasi banyak digunakan
oleh kehidupan manusia bahkan dalam praktek pemerintahan di beberapa
negara menggunakan teknologi informasi melalui media online yang
menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan
yang baik.
Indonesia sendiri sudah menerapkan penggunaan teknologi
informasi yang dapat membantu kegiatan masyarakat tidak terkeculai di
kantor Pelayan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat, sehingga
memudahkan pagawai pajak atau fiskus dalam mengimput data Wajib
2
Pajak. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu ke kantor palayanan Pajak dalam
melakukan penyetoran pajak (Firda, 2012).
Berdasarkan uraian diatas dengan perkembangan teknologi yang
semakin maju dan menawarkan berbagai kemudahan dengan ini
diharapakan penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin untuk kepentingan masyarakat khususnya untuk Wajib Pajak
dan meringankan pekerjaan pegawai pajak. keseriusan pemerintah demi
tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan
terus meyempurnakan sistem self assessment, yang diterapkan dalam
perpajakan di Indonesia yakni memberikan kepercayaan penuh kepada
wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak terutang wajib pajak. sepenuhnya ada ditangan Wajib
Pajak (Siti Resmi, 2009:12). Pelayanan yang berkualitas harus dapat
memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian
hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan
pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan
tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang
dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam
melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib
pajak, tersedianya fasilias fisik termasuk sarana komunikasi yang
memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Supadmi, 2009). DJP
melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna menigkatkan
kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan
3
negara. Medornisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi
administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari
amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahu 2008 mengenai
Pejak Penghasilan, UU 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (KUP), UUNo. 42 Tahun 2009 mengenai PPN dan
PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan
berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan
reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seirama
dengan pelaksanaan good governace dan equal treatment dapat berjalan
dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1)
tercapainya tingkat kepatuahn (tax compliance) yang tingga, (2)
tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang
tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi
sehingga diharapkan penerimaan pajak yang menigkat (Lingga, 2009).
Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak
Pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang
berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan
sejak 1 April 1985 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahn Nilai (PPN). Dasar
pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengenakan pajak
pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang
pengenaanya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Tabel
4
penerimaan dari sektor pajak dalam negeri yang dijelaskan pada tabel 1.1
berikut ini.
Tabel 1.1
Penerimaan dari Sektor Pajak dalam Negri (dalam Triliun Rupiah)
URAIAN 2011 2012 2013
PPh MIGAS 73.09 83.46 80.06
PPH Non Migas 358.02 381.29 416.14
PPN DAN PPnBM 277.80 337.57 369.70
PBB 29.89 28.96 25.79
BPHTB 54.09 49.65 41.71
Cukai 77.01 95.02 101.86
Pajak Lainnya 3.92 4.21 5.06
Sumber: Kementrian Keuangan, Republik Indonesia
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat Penerimaan pajak di
Indonesia dari Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan pada tahun
2013 walaupun Pajak Pertambahan Nilai masih dibawah Pajak
Penghasilan, membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan
kontribusi yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak dan juga pola
konsumtif masyarakat membuat sektor industri dan perdagangan
memegang andil yang cukup besar sebagai sumber penerimaan pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara
dalam sektor pajak maka dengan itu pemerintah memberikan berbagai
fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khusunya
kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan faktur pajak
sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka.
5
Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha
kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena
pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang
dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Mardiasmo, 2009:228).
Didukung dengan menggunakan item elektronik yang lebih aman dalam
penyimpanan data SPT Masa PPN. Melakukan perbaikan dengan
menambah daya speed dari sistem, penambahan aplikasi pengingat jika
terdapat kesalahan dalam menginput. Efektivitas Penerapan e-SPT Masa
PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak
Badan (Handayani, 2013)
Peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu PER-
24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan,
prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan
atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Direktorat Jendral
Pajak berharap dengan adanya peraturan tersebut meminimalisir faktur
pajak fiktif. Peraturan tentang E-Nofa ini dibuat untuk meminimalisir
wajib pajak dalam melakukan pajak fiktif dan ganda. E-Nofa juga
diterapkan untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan
pengawasan kepada wajib pajak, tetapi tidak semua PKP (Pengusaha Kena
Pajak) akan diberikan jatah nomor faktur pajak. Kantor pajak akan lebih
selektif dalam menentukan pengusaha mana yang layak diberikan jatah
nomor faktur pajak. Hanya pengusaha yang tertib dan diyakini
6
keberadaannya saja yang akan mendapat jatah nomor faktur pajak ini,
yaitu mereka yang telah dilakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang.
Untuk bisa mendapatkan nomor faktur pajak seorang pengusaha
harus melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, terlebih dahulu
pengusaha harus mengajukan surat permintaan kode aktivasi dan kata
sandi (password) ke kantor pajak setempat. Kemudian apabila disetujui
maka kode aktivasi dan kata sandi tersebut akan diberikan kepada
pengusaha tadi. Kode aktivasi akan dikirim melalui pos sementara kata
sandi akan dikirimkan melalui email. Oleh karena itu alamat wajib pajak
menjadi hal yang penting untuk di perbaharui agar surat kode aktivasi
tidak salah kirim. Pengusaha juga diharapkan melek TI (teknologi
informasi) yaitu telah memiliki email dan mampu menggunakannya, sebab
email akan berperan dalam pengiriman kata sandi oleh otoritas pajak.
Kedua, setelah mendapatkan kode aktivasi dan kata sandi pengusaha sudah
bisa mengajukan surat permintaan kode dan nomor seri faktur pajak yang
ditujukan ke kantor pajak dimana ia terdaftar. Nomor faktur pajak akan
diberikan setelah pengusaha menginput secara bersamaan kode aktivasi
dan kata sandi ke komputer kantor pajak. Setelah diberikan nomor, maka
pengusaha sudah bisa dengan leluasa bertransaksi dan memungut PPN
10% dari lawan transaksi (Chandra, 2013 www.pajak.go.id).
Adapun peranan KPP pada saat sebelum e-nofa diterapkan yaitu
memberikan penyuluhan dan fasilitas bagi PKP agar dapat segera
memahami e-nofa seperti mengadakan sosialisasi,kelas pajak,
7
brosur/banner dan dampingan bagi wajib pajak yaitu AR (Account
Representatif) seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Bangkalan dalam
penerapan peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 yang menujukkan hasil
yang sebagian besar sudah cukup baik (Chamalinda, 2013)
Ariba, Inc adalah penyedia terkemuka untuk solusi bisnis
perdagangan kolaboratif yang menyelenggarakan jaringan faktur
elektronik terbesar di Prancis dana salah satu jaringan faktur elektronik
terbesar di Eropa. Dengan dinamika perekonomian global saat ini,
perusahaan diseluruh dunia mulai merangkul otomatisasi faktur untuk
merampingkan proses keuangan dan menigkatkan arus kas Bob, 2011.
Ariba dapat membantu lebih banyak perusahaan memungkinkan proses
faktur cerdas membantu mereka mengotomatisasi manajemen faktur agar
lebih geografis dan telah disertifikasi oleh akuntan independen untuk
menangani persyaratan peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
faktur di 24 negara (Karen, 2011).
SEC Thailand 2012 telah mengumumkan perusahaan yang terdaftar
untuk bergabung dengan sistem e-Faktur untuk mengurangi biaya
operasional serta kemungkinan kecurangan dan korupsi dan juga
bermanfaat bagi kesiapan perusahaan dalam menghadapi trend global
menuju masyarakat elektronik. Dengan sistem e-Faktur ini akan lebih
transparansi dan memperlihatkan Good Governance sebuah perusahaan.
Penerapan Elektronik Faktur telah hampir diterapkan diseluruh dunia.
8
Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas dengan melihat
dinegara-negara eropa telah suskses menerapkan elektronik faktur maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai korelasi
implementasi E-NOFA (electronic nomor faktur) pajak dengan
peningkatan pelaporan wajib pajak badan. Untuk itu peneliti mengambil
variabel independen yaitu korelasi implementasi elektronik nomor faktur
dengan peningkatan pelaporan wajib pajak sebagai variabel dependen.
Penelitian ini pun diberi judul “Korelasi antara Implementasi E-Nofa
(Electronic Nomor Faktur Pajak) dengan Peningkatan Pelaporan
Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat”.
Variabel dependen Implementasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur
Pajak) diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2012) dan
Chamalinda dkk (2013) yang menyatakan bahwa dengan penerapan E-
Nofa berpengaruh signifikan dalam upaya untuk menigkatkan pelaporan
Wajib Pajak sedangkan penelitian chamalinda menyatakan penerapan E-
Nofa sudah cukup baik dan sesuai dengan perpajakan yang berlaku, dan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dilakukan oleh Handayani (2013) dan
Lingga (2012) yang menyatakan bahwa penerapan e-SPT dengan item
elektronik berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan Wajib Pajak
Badan di KPP Denpasar Barat dalam melaporkan SPT Masa PPN.
9
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah ada hubungan antara Implementasi E-NOFA dengan
peningkatan pelaporan Wajib Pajak?
2. Berapa besar hubungan antara Implementasi E-NOFA dengan
peningkatan pelaporan Wajib Pajak?
C. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis:
1. Hubungan antara Implementasi E-NOFA dengan peningkatan
pelaporan Wajib Pajak.
2. Besar hubungan antara Implementasi E-NOFA dengan peningkatan
pelaporan Wajib Pajak.
MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini
diharapkan bermanfaat untuk semua pihak diantaranya:
a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jendral Pajak
Dengan implementasi E-NOFA akan memberikan kemudahan
dan pemanfaatan bagi pegawai pajak dalam mengawasi lokasi dan
subjek pajak serta dapat meningkatkan pelaporan Wajib Pajak
sehingga dapat memaksimalkan pendaptan negara.
10
b. Bagi Wajib Pajak Badan
Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Pelayanan Pajak
untuk melakukan kewajibanya bisa dilakukan dengan online.
c. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharpakan dapat menambah dan
mengembangkan wawasan peneliti, kususnya dalam bidang perpajakan
dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan
atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.
d. Ilmu Perpajakan
Menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang
perpajakan sehingga dapat dijadikan bahan keputusan atau referensi,
terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan Pelaporan
Wajib Pajak.
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Aplikasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak)
1. Pengolahan Data Elektronik
Pengertian Pengolahan Data Elektronik adalah serangkaian
kegiatan yang menggunakan komputer untuk mengubah informasi
yang masih mentah (data) menjadi informasi yang berguna (Firda,
2012:). Penjelasan mengenai masing-masing kegiatan tersebut tampak
sebagai berikut:
a) Inputting
Inputting adalah proses pengumpulan data dan pencatatan
fakta, yang dalam kaitannya dengan dunia usaha berarti transaksi
bisnis organisasi yang bersangkutan. Pemasukan data ini dapat
dilakukan secara langsung dan seketika (dalam hal online real
time), dari sekelompok data atau secara periodik (batch data
processing).
b) Storing
Penyimpanan (storing) maksudnya menyimpan data atau
informasi secara sekaligus sehingga dapat digunakan lagi untuk
waktu-waktu yang akan datang. Uraian diatas menjelaskan
penyimpanan data dan informasi sekaligus. Hal ini perlu
dimengerti oleh para manager dan auditor karena adanya
12
kewajiban hukum untuk menyimpan keduanya sampai suatu batas
waktu tertentu.
c) Processing
Pengolahan (Processing) adalah menipulasi masukan untuk
diubah menjadi keluaran sebagaimana yang direncanakan.
d) Outputting
Merupakan proses menghasilkan keluaran (output) yaitu
menghasilkan informasi yang berguna dan hasil pemrosesan
tersebut dapt ditayangkan dalam layar monitor, dituangkan dalam
kertas pita (print-out), atau disimpan dalam disket, hardisk atau
media penyimpanan dala lainnya sebagaimana yang dilakukan
dalam tahap penyimpanan.
e) Controlling
Pengendalian (controlling) dalam hal ini mengarah pola
dan urutan-urutan kegiatan sehingga inputting, storing, processing
dan controlling dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki
atau yang direncanakan.
2. Penjelasan E-Nofa (Electronic Nomor Faktur) dalam Peraturan
Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012
Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru
yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang tertuang dalam
PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian
13
keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata
cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur
pajak. Peraturan ini menggantikan Per-13/PJ/2010 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Per-65/PJ/2010. Peraturan ini mulai berlaku 1
April 2013, namun karena masih banyak PKP yang belum mengerti
dan mendaptkan nomor seri, sehingga penerapan E-nofa mulai
diberlakukan 1 Juni 2013. Peraturan ini mengalami perubahan atau
penyempurnaan yaitu dengan adanya Peraturan DJP Nomor PER-
08/PJ/2013 yang dikelurankan tanggal 27 Maret 2013. Namun
perbedaan anatar kedua peraturan tersebut hanya pada waktu
pemberlakuan E-nofa saja. Namun untuk acuannya tetap mengacu
pada Peraturan DJP Nomor Per-24/PJ/2012 ini. Ketentuan baru dalam
Peraturan DJP Nomor Per-24/PJ/2012 :
a) Kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit yaitu 2 digit
kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 digit nomor seri faktur
pajak.
b) Nomor seri faktur pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan
dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password.
c) Identitas penjual dan pembeli, terutama alamat harus diisi dengan
alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.
d) Jenis BKP atau JKP harus diisi dengan keterangan yang sebenranya
atau sesungguhnya.
14
e) Pemberitahuan pejabat/pegawai penandatanganan faktur pajak,
harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah yang
dilegalisasi pejabat yang berwenang.
f) PKP yang tidak menggunakan nomor seri faktur pajak dari DJP
atau menggunakan nomor seri faktur pajak ganda akan
menyebabkan faktur pajak yang diterbitkan merupakan faktur pajak
tidak lengakap.
g) Faktur pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP pembeli tidak
dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dari PKP penjual
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menggunakan Elektronik Nomor Faktur Pajak ini
Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan
menggunakan kode nomer seri faktur pajak. Nomor Seri Faktur
Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jendral
Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu
penomoran Faktur Pajak berupa kumpulan angka, huruf, atau
kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jendral
Pajak yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:
1) 2 (dua) digit kode transaksi
2) 1 (satu) digit kode status
3) 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan
oleh Direktorat Jendral Pajak
Format dan nomor seri faktur pajak
15
3. Tata cara pengajuan E-Nofa (Electronic Nomor Faktur)
Dalam rangka mengajukan penggunaan e-NOFA ada beberapa
tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain:
a) Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti
jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan
(lampiran hal 1)
b) Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi
dan mengirim email yang berisi password. Kembali lagi diajukan
permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan password.
c) Tunggu dalam 3 (tiga) hari, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak
akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk
Pengusaha Kena Pajak.
4. Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Berdasarkan Peratuaran DJP Nomor PE-24/PJ/2012 pasal 8,
langkah pertama untuk menggunkan aplikasi E-Nofa, PKP
mengajukan permohonan kode aktivasi dan password, dengan cara
sebagai berikut:
a) PKP datang ke KPP dengan mengajukan surat permohonan kode
aktivasi dan password secara tertulis dan diisi lengkap.
16
b) KPP akan menerbitkan kode kativasi dan password, jika PKP telah
dilakukan registrasi ulang oleh KPP tempat PKP terdaftar dan
laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap
dikukuhkan.
c) Jika PKP sudah memenuhi syarat tersebut, KPP akan :
1) Menerbitkan surat pemberitahuan kode aktivasi yang
ditandatangani oleh Kasi Pelayanan atas nama Kepala KPP, dan
dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP.
2) Mengirimkan password melalui email ke alamat email PKP,
namu jika PKP tidak memenuhi syarat tersebut, maka KPP
menerbitkan surat pemberithauan penolakan.
d) Surat pemberitahuan kode aktivasi tersebut dibat dalam 2 rangkap
yang diperuntukkan untuk disampaikan ke PKP dan untuk arsip
KPP.
e) KPP menerbitkan surat pemberitahuan kode aktivasi atau surat
pemberitahuan penolakan kode aktivasi dan password dalm jangka
waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterima.
f) Jika surat pemberitahuan kode aktivasi hilang, PKP dapt meminta
kembali ke KPP dengan melampirkan fotokopi surat keterangan
kehilanga dari kepolisian dan bukti peneriamaan surat dari KPP
atas surat permohonan kode aktivasi dan password.
g) Dalam jangka wakut 6 bulan sejak surat pemberiahuan kode
akivasi dicetak, DJP dapat melakukan aktivitas kembali (re-
17
aktivitas) atas kode aktivasi yang telah dimiliki oleh PKP melalui
surat pemberitahuan kode aktivasi yang dikirim melalui pos ke
alamat PKP yang bersangkutan.
h) Hal-hal yang penting untuk diperhatikan: alamat pengiriman dan
alamat email harus ditulis dengan jelas dan benar agar kode
aktivasi dan password dapat diterima.
5. Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 pasal 9,
langkah kedua PKP mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak
dengan cara:
a) PKP menyampaikan surat permintaan nomor seri faktur pajak yang
harus diisi secara lengkap dan di sampaikan ke KPP.
b) KPP menerbitkan surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak, jika
PKP telah memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Telah memilik kode aktivasi dan password.
2) Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir,
yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal
permintaan disampikan ke KPP.
c) Surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak ditandatangani oleh
Kasi Pelayanan atas nama Kepala KPP dibuat dalam 2 rangkap
yang diperuntukkan untuk disampikan ke PKP dan untuk arsip
KPP.
d) PKP meng-entry dkode aktivasi dan password secara mandiri.
18
e) KPP langsung memberikan surat pemberitahuan nomor seri faktur
pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat
dimintakan kembali ke KPP dengan menunjukkan surat permintaan
nomor seri faktur pajak.
Hal-hal yang perlu diiperhatikan dalam permintaan nomor seri
fakur:
1) PKP hanya dapat membuat faktur pajak menggunakan nomor
seri yang telah diberikan oleh DJP.
2) Apabila diperlukan, PKP dapat mengajukan lagi permintaan
nomor seri faktur pajak ke KPP serta PKP juga berkewajiban
melaporkan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan.
3) Dalam membuat faktur pajak, PKP harus menambahkan sendir
3 digit di dpan nomor seri.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-
24/PJ/2012 pasal 13, langkah ketiga yaitu PKP menyampaikan
nama pejabat/pegawai yang berhak menandatangani faktur
pajak dengan syarat yang sudah ditentukan.
6. Tata Cara Pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak
Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 pasl 10,
nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan dalam satu tahun pajak
tertentu dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan
SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan.
19
7. Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
Atas permintaan PKP pembeli/penerima JKP atau atas
kemauan sendiri, PKP penjual/pemberi JKP membuat faktur pajak
pengganti terhadap faktur pajak yang rusak, salah dalam
pengisian/penulisan, yaitu dengan cara:
a) Pembetulan faktur pajak yang salah dalam pengisian/penulisan,
tidak diperkenankan dengan cara menghapus/mencoret, selain
dengan membuat faktur pajak pengganti.
b) Penerbitan dan peruntukan faktur pajak pengganti dilaksanakan
seperti penerbitan dan peruntukan faktur pajak yang biasa sesuai
dengan kode nomor seri faktur pajak yang telah ditetapkan.
c) Faktur pajak pengganti diisi berdasarkan keterangan yang
seharusnya dan dilampiri dengan faktur pajak yang rusak, salam
dalam pengisian/penulisan.
d) Faktur pajak pengganti tetap menggunakan nomor seri faktur pajak
yang sama dengan nomor seri fakur pajak yang diganti. Sedangkan
tanggal faktur pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saaat
faktur pajak pengganti di buat.
e) Pada faktur pajak pengganti, dibutuhkan cap yang mencantumkan
kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti. PKP dapat
membuat cap tersebut seperti contoh berikut:
20
f) Penerbitan faktur pajak pengganti mengakibatkan adanya
kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak
terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak tersebut.
g) Fakur pajak pengganti dilaporkan dalanm SPT Masa PPN pada
Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkan faktur pajak
yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan
nilai/keterangan yang sebenarnya setelah penggantian.
h) Pelaporan faktur pajak pengganti pada SPT Masa PPN harus
mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti pada
kolom yang telah ditentukan.
Selain itu berikut tata cara penggantian faktur pajak yang hilang:
1. PKP penjual atau pemberi JKP
a) PKP penjual/pemberi JKP dapat mengajukan permohonan
tertulis untuk meminta copy dari faktur pajak yang hilang
kepada PKP pembeli/penerima JKP dengan tembusan
kepada KPP di tempat PKP penjual/pemberi JKP
dikukuhkan dan kepada KPP di tempat PKP
pembeli/penerima JKP dikukuhkan.
b) Berdasarkan permohonan tesebut PKP pembeli/penerima
JKP membuat copy dari arsip faktur pajak yang
21
disimpannya untuk dilegalisasi oleh KPP tempat PKP
pembeli/penerima JKP dikukuhkan. Copy dibuat dalam 2
rangkap, yaitu:
a) Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP penjual atau pemberi
JKP.
b) Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan
c) Legalisasi diberikan oleh KPP tempat PKP
pembeli/penerima JKP dikukuhkan setelah meneliti arsip
faktur dan SPT Masa PPN dari PKP pembeli atau penerima
JKP tersebut.
d) KPP di tempat PKP penjual/pemberi JKP dikukuhkan atas
SPT Masa PPN dari PKP penjual atau pemberi JKP untuk
meyakinkan bahwa faktur pajak yang hilang tersebut sudah
dilaporkan sebagai pajak keluaran.
2. PKP pembeli atau penerima JKP
Tata cara penggantian faktur pajak yang hilang pada
PKP pembeli/penerima JKP dikukuhkan sama halnya dengan
cara penggantian faktur pajak yang hilang pada PKP
penjual/pemberi JKP tersebut.
8. Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Dalam hal terjadinya pembatalan transaksi penyerahan
BKP/JKP yang faktur pajaknya telah diterbitkan, maka faktur pajak
tersebut harus dibatalkan dengan cara sebagai berikut:
22
a) Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen
yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi,
seperti pembatalan kontrak atau dokumen lain.
b) Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap di simpan oleh PKP
penjual yang menerbitkan faktur pajak tersebut.
c) PKP penjual yang membatalkan faktur pajak harus mengirimkan
surat pemberitahuan dan copy dari faktur pajak yang dibatalkan ke
KPP tempat PKP penjeual dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP
pembeli dikukuhkan.
d) Jika PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan
di dalam SPT Masa PPN, maka PKP penjual harus tetap
melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan
PPnBM.
e) Jika PKP penjual telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam
SPT Masa PPN sebagai pajak keluaran. Maka PKP penjual harus
melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang
bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang
dibatalkan dengan mencantumkan nila 0 (nol) pada kolom DPP,
PPN atau PPN dan PPnBM.
f) Jika PKP pembeli telah melaporkan faktur pajak tersebut dalam
SPT Masa PPN sebagai pajak masukan, maka PKP pembeli harus
melakukan pembetulan SPT Masa Pajak yang bersangkutan,
23
dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan
PPnBM.
9. Formulir-formulir Mengenai Aplikasi E-Nofa
Terdapat formulir yang terdapat dalam penggunaan aplikasi e-
nofa berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 yaitu form
permohonan kode aktivasi dan password, form opemberitahuan kode
aktivasi, form penolakan pemberian kode aktivasi dan password, form
permintaan nomor seri faktur pajak, form pemberian nomor seri faktur
pajak, form pemberian nomor seri fakutr pajak yang tidak digunakan,
form sura pemberitahuan penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang
menandatangani faktur pajak. Form surat pemberitahuan perubahan
pejabat/pegawai yang menandatangani faktur pajak.
B. Pengusaha Kena Pajak
1. Penjelasan
Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1, Pengusaha
Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud diwajibkan:
1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;
24
2) Memungut pajak terutang,
3) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar
dalam hal Pajak Keluaran lebih daripada Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang, dan
4) Melaporkan perhitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku
untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Mentreri
Keuangan.
2. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
Pengusahan yang dikecualikan dari kewajiban sebagai
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusah kecil dan pengusaha yang
semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan
PPN.
3. Pengusaha Kecil
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun
buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan broto tidak lebih dari Rp
600.000.000,00. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan satu bulan dalam
tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya
melebihi batas yang ditetapkan. Pengusah tersebut wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir
25
bulan berikutnya. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan
dengan pengusah kecil:
a) Dilarang membuat faktur pajak.
b) Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN.
c) Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan.
d) Wajib melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusah
kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah
ditentukan (Mardiasmo, 2008:278).
C. Teori Faktur Pajak
1. Penjelasan
Pasal 1 huruf UU PPN 1984 yang denga UU Nomor 42 Tahun
2009 menjadi Pasal 1 angka 23 merumuskan “Faktur pajak adalah
bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan
Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak impor Barang Kena
Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai”
2. Fungsi Faktur Pajak
Berdasarkan definisi dari teori faktur pajak diatas maka faktur
pajak berfungsi sebagai berikut:
a. Bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
26
b. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau Orang Pribadi atau
badan yang mengimpor Barang Kena Pajak.
c. Sarana untuk mengkreditikan Pajak masukan.
3. Jenis Faktur Pajak
Berdasarkan fungsinya maka faktur pajak di bedakan dalam
beberapa jenis sebagai berikut:
a. Faktur Pajak Gabungan
Pada dasarnya faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak
standar. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak
standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
b. Faktur Pajak Sederhana
Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung
kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung
kepada konsumen akhir. Direktorat Jendral Pajak dapat
menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran
sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat:
1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
27
2) Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
yang diserahkan.
3) Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk
pajak pertambahan nilai atau besarnya PPN dicantumkan
secara terpisah.
4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.
c. Dokumen-dokumen tertentu yang diterpakan sebagai faktur pajak
satandar oleh dirjen pajak. Dokumen-dokumen tertentu yang
diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus
memuat:
Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen.
1) Nama dan alamat penerima dokumen
2) Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen
adalah wajib pajak dalam negri.
3) Jumlah satuan barang apabila ada.
4) Dasar Pengenaan Pajak
5) Jumlah pajak yang terutang.
4. Saat Pembuatan Faktur Pajak 4 PMK No.38/PMK.03/2010
Persyaratan dalam pembuatan faktur pajak dijelaskan sebagai
berikut:
a. Selambat- lambatnya akhir bulan berikutnya jika penyerahan
mendahului pembeyaran, kecuali sebelum akhir bulan tersebut
telah diterima pembayaran.
28
b. Pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran
dilakukan mendahului penyerahan.
c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalm hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan.
d. Pada saat penagihan, untuk penyerahan BKP dan JKP kepada
Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN.
e. Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP.
5. Syarat Pajak Masukan Dapat Dikreditkan
Persyaratan untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan
adalah sebgaia berikut:
a. Pengusaha yang melakukan pengkreditan telah berstatus PKP
(telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak).
b. Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar
/ Khusus yang sah, benar dan lengkap.
c. Dilakukan dalam masa pajak yang sama, namu masih
memeungkinkan pada masa pajak berikutnya, sepanjang tidak
melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku dan
belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan
pemeriksaaan.
d. Pajak masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan
kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi,
distribusi, pemasaran dan manajemen dengan syarat ada
kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya
29
tidak untuk tujuan konsumtif direksi, dewan komisaris, karyawan
dan pemegang saham.
6. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebgai
berikut:
a. Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP atau untuk
pemanfaatan BKP / JKP dari luar daerahn pabean, sebelum
pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
b. Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
c. Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan
bermotor jenis sedan dan station wagen, kecuali bila barang
tersebut adalah untuk persediaan barang dagangan atau untuk
digunakan langsung sesuai dengan bidang usahanya, misalnya
usaha persewaan kendaraan bermotor.
d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari
luar Daerah Pebean sebelum pengusah dikukuhkan sebagai PKP.
e. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat
9 UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor
Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP.
30
f. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari
Luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU PPN.
g. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan
penerbitan ketetapan pajak.
h. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuaan Masa PPN, yang
ditemukan pada waktu dilakukan pemerikasaan.
i. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP
berproduksi sebagaiman dimaksud pada Pasal 9 ayat 2A UU PPN.
Perolehan Barang Kena Pajak dan.atau perolehan Jasa Kena Pajak
yang atas penyerahannya disebabkan dari pengenaan PPN.
D. Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. Penjelasan
Ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang
menetapkan kedudukan pemikul beban dengan kedudukan
penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak
yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli dan
penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang negara (pemerintah).
Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari
pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab
31
penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau
penerima jasa (Sukardji 2011:2).
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak
Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan diras sudah
tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum
mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk
meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan
pembebanan pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009
tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah
pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan
secara bertingkat di setia jalur produksi dan distribusi.
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Objek Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan
seiring dengan diberlakukannya Undang-undang baru. Objek Pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h, Pasal 16 C, Pasal 16
D Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April
2010. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha.
b. Impor Barang Kena Pajak.
32
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha.
d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.
f. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak.
g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena
Pajak.
h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam
kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang
hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang
batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Mentri
Keuangan.
j. Penyerahan Brang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak,
kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b
dan huruf c.
33
Syarat penyerahan barang atau jasa yang dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai, sesuai dengan penjelasan pasal 4 huruf a dan
huruf c UU PPN 1984, yaitu :
1) Yang diserahkan adalah BKP atau JKP
2) Dilakukan dalam daerah Pabean
3) Dalam kegiatan usaha/pekrjaan PKP, yaitu sesuai dengan
kegiatan sehari-hari PKP yang artinya ada unsur
pengulangan.
3. Karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai adalah:
Berdasarkan uraian diatas Pajak Pertamabahan Nilai
memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
a. Pajak tidak Langsung
Pemikul beban pajak atau pembeli dan penanggung
jawab pembayaran atau penjual berada pada pihak yang
berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak,
maka fiskus akan meminta pertanggunjawaban penjual.
b. Pajak Objektif
Timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan
Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak.
c. Multi stage tax
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata
rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
d. Indirect substaction method/ credir method/ invoice method
34
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut tidak langsung
disetorkan ke kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai yang
disetor ke kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak
Masukan dengan Pajak Keluaran. Pajak masukan yang
diperhitungkan untuk memperoleh jumlah Pajak Pertambahan
Nilai yang harus dibayar ke Kas Negara merupakan kredit
pajak. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan
Pajak Keluaran dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti
yang dinamakan Faktur Pajak.
e. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas
konsumsi barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam
negri.
f. Netral
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi
barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip
tempat tujuan (Pajak Pertambahan Nilai dipungut ditempat
brang atau jasa dikonsumsi)
g. Tidak menimbulkan dampak Pajak Berganda
Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas nilai
tambah dan Pajak Pertambahn Nilai yang dibayar dapat
diperhitungkan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut,
35
h. Consumption type value tas (VAT)
Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak
Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat
dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
(Firda, 2012).
4. Penyetoran
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM dalam
satu masa pajak yang terutang harus dilakukan paling lama tanggal
15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal
tersebut jatuh pada hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur
nasional pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada
hari kerja berikutnya. Untuk impor, penyetoran harus dilakukan
pada hari kerja berikutnya, kecuali yang dipungut pada tanggal 31
Maret harus disetorkan pada hari itu juga. PPN yang
pemungutannyaa dilakukan oleh bendahara atau instansi
pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lama tanggal 7 bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pengertian hari libur
nasional termasuk yang diliburkan untuk penyelenggaraan
pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti
bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah
(Waluyo,2011:19).
36
5. Dasar Pengenaan Pajak
Waluyo (2011:13) menjelaskan “Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan
adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang tertang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan
Pajak”. Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan
pelaksanaan Undang-undang sebagai berikut :
a. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP
adalah jumlah harga jual.
b. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
c. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
d. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
e. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar
Daerah Pabean DPP-nya adalah sebesar jumlah yang
dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang
menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
f. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau peristiwa maupun
jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% (sepuluh persen)
dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, dll.
37
6. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai melalaui
beberapa mekanisme sebagai berikut:
a. Pada saat membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak, akan dipungut Pajak Pertambahn Nilai.
b. Pada saat menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut Pajak
Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak Pertambahan Nilai
tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah
memungut Pajak Pertambahn Nilai, Pengusaha Kena Pajak
wajib membuat faktur pajak.
c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya
sama dengan bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar
dari pada jumlah pajak masukan, selisishnya harus disetor ke
Negara.
d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih
kecil daripada jumlah pajak masukan, selisishnya dapat
direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan kemasa
pajak berikutnya.
e. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan
setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN).
38
7. Tarif PPN
Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, Tarif PPN
yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan Tarif PPN atas
ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud serta JKP adalah 0%.
Pengenaan tarif 0% berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi
Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang dan diekspor dapat
dikreditkan.
Berdasarkan perimbangan perkembangan ekonomi dan/atau
peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan
Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya
5% dan setinggi-tingginya 15% yang perubahn tarifnya diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Perbedaan kelompok tarif tersebut
didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
E. Surat Pemberitahuan (SPT)
1. Penjelasan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat
Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembeyaran pajak,objek pajak
39
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Fungsi SPT
Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak
Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang:
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam
satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek
pajak
c. Harta dan kewajiban
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan
atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu
masa pajak sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan
(SPT) adalah sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjwabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Pelunasan Atas Barang Mewah yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang:
1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
40
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak
lain dala satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak,
fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkan.
3. Jenis SPT
Secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT)
dibedakan menjadi dua, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan,
diamana penjelasannya sebagai berikut:
a. SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan
pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam
suatu masa pajak. SPT Masa terdiri dari SPT Masa pph,
SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN untuk Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai.
b. SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk
melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang
dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT
Tahunan ini hanya ada untuk Pajak Penghasilan saja.
4. Batas Waktu Penyampaian SPT
41
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan, ada dua
kategori, yaitu:
a. SPT Tahuanan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang
pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling
lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
5. Wajib Pajak
Pengertian Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan adalah:
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib
pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat
Jendral Pajak yang wajib pajak. Persyaratan subjektif adalah
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek
pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984
dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif atau
memperoleh penghasilan.
42
Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-
89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non
Efektif, Wajib Pajak yang terdaftar dapat diadministrasikan ke
dalam dua jenis wajib pajak, yaitu:
a) Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang melakukan
pemenuhan kewajiban perpajkan baik berupa pembayaran
pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan.
b) Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak
melakukan pemenuhan kewajiban baik berupa pembayran
pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.
Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non
Efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan
kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun
penyampaian SPT Masa dan/atau Tahuanan.
2) Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya
3) Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia tetapi
belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli
warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP
43
4) Wajib Pajak Bdan yang telah bubar tetapi belum ada akte
pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi
badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang
berwenang)
5) Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada
atau bekerja diluar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan.
Dalam hal perubahan status Wajib Pajak Efektif
menjadi Non Efektif atau sebaliknya, dierktorat bagian
Informasi Perpajakan harus melakukan pemantauan terhadap
perubahan status wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak (KPP).
6. Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan dalam melakukan usaha dan
mempunyai hak dan kewajiban sebagai pembayar, pemotong
dan pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pajak yang berlaku. Wajib Pajak Badan
yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
memiliki kewajiban untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN setia
bulannya dengan benar, lengkap dan jelas (Hadayani 2013:35)
44
F. Surat Ketetapan Pajak
1. Penjelasan
Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar, Siti Resmi (2009;51).
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan oleh Direktur
Jendral Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1) Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
2) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran;
3) Apabila berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain
mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (no
persen);
45
4) Apabila kewajiban pembukuan dan pemerikasaan (sebgaimana
dimakasud dalam pasal 28 atau Pasasl 29) tidak dipenuhi
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
atau
5) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf e ditmabah dengan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan, dihitung sejak terutangnya pajak dan
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar.
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah
dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
46
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan
mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat
ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
Apabila masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang
semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru termasuk data
yang semula belum terungkap yang diketahui kemudian oleh
Direktur Jendral Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila setelah
dilakukan pemerikasaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak
atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang
terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau
tidak ada pembayaran pajak. Untuk masing-masing jenis pajak,
Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:
1) Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak sama dengan
pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.
47
2) Pajak Pertambahn Nilai, apabila jumlah kredit pajak sama
dengan jumlah pajak terutang, atau pajak tida terutang dan
tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang
terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran
dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai.
3) Pajak Penjualan atau Barang Mewah, apabila jumlah pajak
yang diabayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau
pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang
atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKLB)
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:
1) Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak (jumlah pajak
yang dibayar) lebih besar dari pada jumlah pajak yang
terutang;
2) Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih
besar dari pada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak
yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai,
jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak
Keluaran dikurangi dengan pajak dengan jumlah pajak yang
dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahn Nilai tersebut; atau
48
3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak
yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
F. Keterkaitan Antar Variabel dan Hipotesis
Korelasi antara Implementasi E-Nofa dengan Peningkatan Pelaporan
Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan SPT
Masa PPN
Penelitian yang dilakukan oleh Frida dkk (2013) meyatakan bahwa
implementasi e-nofa dalam upaya meningkatkan pelaporan Wajib Pajak
memiliki hubungan yang positif karena setelah menggunakan e-nofa
pelaporan dari kepatuhan Wajib Pajak, pajak lebih bayar dan pajak nihil
lebih baik dari pada sebelum menggunakan e-nofa, sedangkan untuk pajak
kurang bayar tidak ada beda sebelum dan sesudah menggunakan e-nofa.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh
Chamalinda (2013) yang menyatakan Penerapan e-nofa sebagain besar
sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Supadmi (2013) dan Lingga
(2012) mengenai efektifitas e-SPT Masa PPN pada Kepatuhan Wajib
Pajak Badan, menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan
pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013),
Chamalinda dkk (2013) dan Supadmi (2013), maka dapat dirumuskan
suatu hipotesis sebagai berikut.
49
G. PENELITIAN TERDAHULU
Berdasarkan landasan teori yang dijelasan dalam penelitian ini
maka peneliti menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan
penelitian ini yang dijelaskan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Peneliti
(Tahun)
Judul
Penelitian
Metodologi
Penelitian
Hasil
Penelitian
Firda
Arizqiah,
Endang Siti
Astuti dan
Fransisca
Yaniangwati
(2013)
IMPLEMENTASI
ELEKTRONIK
NOMOR FAKTUR
(E-NOFA) PAJAK
DALAM
MENINGKATKAN
PELAPORAN
WAJIB PAJAK
Sampel:
Pegawai Pajak di
KPP Pratama
Surabaya Genteng
Metode:
Interview.
Kuesioner terbuka
dan dokumentasi
Hasil nilai uji
statistik dari
Kepatuhan wajib
pajak, pajak lebih
bayar dan pajak
nihil ada beda
yaitu setelah
menggunakan e-
nofa lebih baik
dari pada
menggunakan e-
nofa, sedangkan
untuk pajak kurang
bayar tidak ada
beda yaitu sebelum
dan setelah
menggunakan e-
nofa.
Khy’sh Nursi
Leapatra
Chamalinda,
Nurul
Herawati dan
Emi
Rahmawati
(2013)
PENERAPAN
PERATURAN
DIREKTORAT
JENDRAL PAJAK
NOMOR PER-
24/PJ/2012
TENTANG E-
NOFA BAGI
PENGUSAHA
KENA PAJAK
PADA KPP
PRATAMA
BANGKALAN
Sampel:
2 PKP di KPP
Pratama
Bangkalan
Metode:
Wawancara dan
Observasi di KPP
Pratama
Bangkalan
Menunjukkan
bahwa peranan
KPP Pratama
Bangkalan dalam
penerpan Peraturan
DJP Nomor PER-
24/PJ/2012 tenang
E-Nofa sebagian
besar sudah cukup
baik dan sesuai
dengan ketentuan
perpajakan yang
berlaku.
50
Peneliti
(Tahun)
Judul
Penelitian
Metodologi
Penelitian
Hasil
Penelitian
Ita Salsana
Lingga
(2013)
PENGARUH
PENERAPAN e-
SPT PPN
TERHADAP
PENGISIAN SPT
MENURUT
PERSEPSI WAJIB
PAJAK: SURVEY
TERHADAP
PENGUSAHA
KENA PAJAK
PADA KPP
PRATAMA “X”
Sampel:
Pengusaha
Kena Pajak
(PKP) yang
wajib e-SPT
PPN di
Wilayah KPP
Pratama X
Bandung
Metode:
Kuesioner
Berdasarkan
hasil penelitian
dan
pembahasan
yang telah
dilakukan dapat
ditarik
kesimpulan
sebagai berikut:
Penerapan e-
SPT PPN
menurut
persepsi Wajib
Pajak sudah
baik dan
efisien.
Kadek Putri
Handayani
dan Ni Luh
Supadmi
(2013)
PENGARUH
EFEKTIVITAS E-
SPT MASA PPN
PADA
KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
BADAN DI KPP
PRATAMA
DENPASAR
BARAT
Sampel:
Wajib Pajak
yang terdaftar
sebagai PKP di
KPP Pratama
Denpasar Barat
Metode:
Accidental
sampling
dengan
perhitungan
rumus Slovin
pada titik kritis
10 persen
1.Sistem
pelaporan SPT
Masa PPN
secara
electronik (e-
SPT Masa
PPN) tergolong
ke dalam
kriteria sangat
efektif untuk
diterapkan di
KPP Pratama
Denpasar Barat.
2.Efektivitas
penerapan e-
SPT Masa PPN
berpengaruh
positif dan
signifikan pada
kepatuhan
Wajib Pajak
Badan di KPP
51
Peneliti
(Tahun)
Judul
Penelitian
Metodologi
Penelitian
Hasil
Penelitian
Denpasar Barat
dalam
melaporkan
SPT Masa
PPN.
Sumber: diolah dari berbagai referensi
52
H. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian diatas, maka gambaran menyeluruh tentang
penelitian ini tergambar dalam alur penelitian seperti berikut ini:
KORELASI ANTARA IMPLEMENTASI E-NOFA DENGAN PENIGKATAN
PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA
JAKARTA PUSAT
Masalah: Apakah terdapat korelasi antara Implementasi E-NOFA denagan Peningkatan
Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
Metode Penelitian:
Model Korelasi
VARIABEL
INDEPENDEN
X
Implementasi E-NOFA
(Electronic
Nomor Faktur
Pajak)
Indikator:
Pengguna e-nofa
yang terdaftar di
KPP Wajib Pajak
Besar Dua
Hasil Pengujian dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
VARIABEL DEPENDEN
Y
Peningkatan Pelaporan
Wajib Pajak Badan
Indikator:
1. Kepatuhan Wajib
Pajak
2. Laporan pajak
Kurang bayar
3. Laporan Pajak
Lebih Bayar
4. Laporan Pajak
Nihil
53
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua
variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 2002:27). Penelitian ini
bertujuan untuk menguji variabel independen, yaitu korelasi antara
implementasi E-NOFA (Electronik Nomor Faktur Pajak) terhadap variabel
dependen yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini
dilakukan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Wajib Pajak Besar Dua
Jakarta Pusat. Khususnya pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di
KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat untuk melihat sebarapa besar
kuat/lemat dan positif/negatif hubungan antara variabel.
B. Metode Penentuan Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
yaitu sebagai berikut:
1. Convenience Sampling merupakan teknik dalam memilih sampel,
peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan
kemudahan saja, Sugiyono (2008:122). Adapun alasan peneliti dalam
menggunakan teknik puposive sampling yaitu sebagai berikut:
54
a. Lebih memudahkan peneliti dalam menentukan data yang akan
digunakan untuk diinput dalam mengolah hasil penelitian. Karena
tidak semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar
Dua Jakarta Pusat menggunakan E-Nofa.
b. Teknik ini juga tidak memhabiskan banyak biaya dan waktu dalam
melakukan penelitian.
2. Secondary data adalah penelitian (archival research) yang memuat
kejadian masa lalu (historis). Pengumpulan secondary data relatif
lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan data
primer (Indriantoro dan Supomo, 2009:147). Metode secondary data
digunakan karena peneliti dapat dengan cepat memperoleh data yang
digunakan untuk sampel penelitian. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data pengguna e-nofa yang terdaftar di KPP
Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat dan data SPT Masa PNN.
C. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara,
yaitu peneltian pustaka dan penelitian arsip.
1. Penelitan Pustaka (Library Research)
Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder
(Indrian dan Supomo, 2009:150). Peneliti memperoleh data yang
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal,
55
skripsi, atau berbabagai bentuk terbitan periodik yang berkaitan secara
manual ataupun komputer.
2. Penelitian Arsip (Arcive Research)
Penelitian arsip (archival research) yang memuat kejadian masa lalu
(Indarto dan Supomo, 2009:147). Metode sekunder dengan
penelusuran komputer ini digunakan karena data berupa data
elektronik (database) berupa numeric. Pada penelitian ini yang
merupakan data elektronik numeric jumlah Pengusaha Kena Pajak
yang telah menggunakan E-NOFA (Electronic Nomor Faktur) telah
terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua sampai akhir tahun. Dalam
penelitian ini pengambilan data-data tertentu yang dianggap sesuai
kriteria dan terkait dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini
jumlah laporan surat pemberitahun (SPT) Masa PNN.
D. Metode Analisis Data
Data yang tekumpul selanjutnya akan di uji dan dianalisis dengan
program Statistical Product and Service Solutian (SPSS) versi 20. Adapun
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa
korelasi sederhana dengan cara uji hipotesis aplikasi statistik dan
perhitungan manual.
1. Uji Hipotesis
Hipotesis dalam penelitan ini diuji dengan menggunakan teknik
koefisien korelasi sederhana ini digunakan untuk mencari hubungan
56
dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua
variabel berbentuk interval atau ratio, (Sujarweni dan Endarto,
2012:59). Untuk perhitungan SPPS uji yang digunakan adalah analisis
korelasi bivariate. Model korelasi bivariate bertujuan untuk mengukur
perbedaan dan mengukur hubungan antara dua variabel penelitian
(Indriantoro dan Supomo, 2009:204). Sedangkan untuk perhitungan
manual digunakan analisa koefisien korelasi. Variabel independen
terdiri dari implementasi e-nofa. Sedangkan variabel dependennya
adalah peningkatan pelaporan wajib pajak badan.
Rumus koefisien korelasi (product moment) yang digunakan
adalah sebagai berikut:
r = ∑ ∑ ∑
√ ∑ ∑
√ ∑
∑
Keterangan:
n : Tahun
∑X : Total jumlah dari variabel x yaitu pengguna e-nofa
∑Y : Total jumlah dari variabel y yaitu jumlah wajib pajak
badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua
∑ : Kuadrat dari total jumlah variabel X
∑ : Kuadrat dari total jumlah variabel Y
∑ : Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y
57
Nilai r dapat digunakan unuk melihat dua variabel tersebut
berhubungan atau tidak kriteria:
Jika r hitung > r tabel maka (lihat tabel r) Ho ditolak
Jika r hitung < r tabel maka (lihat tabel r) Ha diterima
Melihat Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang
digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antarvariabel.
Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga + 1. Sifat nilai
koefisien korelasi antar plus (+) atau minus (-). Makna nilai koefisien
korelasi, apabila nilai koefisien korelasi positif (+), maka hubungan
antara variabel bebas dan terikat adalah berbanding lurus. Semakin
mendekati nilai 1, hubungan antara kedua variabel semakin kuat.
Sedangkan apabila nilai koefisien korelasinya negatif (-) , hubungan
anatar kedua variabel yang terjadi adalah berbanding terbalik. Apabila
nilai mendekati -1, hubungan berbanding terbalik antara variabel bebas
dan variabel terikat maskin kuat. Bisa jadi, nilai koefisien korelasi
adalah 0. Seandainya memang demikian keadaannya, dapat kita
aritikan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat tidak
memiliki hubungan sama sekali. Sedangkan jika nilai koefisisen
korelasi yang diperoleh adalah 1 atau -1, hubungan antara variabel
bebas dan variabel terikat adalah berbanding lurus atau berbanding
terbalik secara sempurna (Santosa dan Hamdani, 2007:257).
Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan
korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
58
1) 0,00 sampai 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah
2) 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah
3) 0,41 sampai 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat
4) 0,71 sampai 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat
5) 0,91 sampai 0,99 berarti korelasi memiliki keeratn kuat sekali
6) 1 berarti korelasi sempurna
Pentingnya analisis hubungan, di dunia ini kita tidak dapat
hidup sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan orang lain (dengan
tetangga, kawan kantor, kawan sekolah, pegawai bank, petugas pajak,
dan lain sebagainnya). Hubungan ini pada umumnya dilakukan dengan
maksud tertentu seperti mendapatkan keringanan pajak, memperoleh
kredit, meminjam uang, serta minta pertolongan lain/bantuan lainnya,
(Supranto, 2000:150). Kriteria korelasi dapat dilihat pada tabel 3.1
dibawah ini.
Tabel 3.1
Tabel Pedoman Umum dalam menentukan kriteria korelasi
R Kriteria Hubungan
0 Tidak ada korelasi
0 - 0.5 Korelasi lemah
0.5 - 0.8 Korelasi sedang
0.8 – 1 Korelasi kuat / erat
1 Korelasi Sempurna
59
a. Korelasi Implementasi E-Nofa (Electronic Nomor Faktur (X)
E-Nofa (Electronic Nomor Faktur Pajak) merupakan
merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jendral
Pajak yang terutang dalam PER/24/PJ/2012 tentang bentuk,
ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan
dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian,
dan tata cara pembatalan faktur pajak. Instrumen pengukuran
variabel ini menggunakan pelitian yang dikembangkan oleh (Firda,
2012) dengan penelitian yang digunakan adalah comparative study
membandingkan sebelum menggunakan e-nofa dan setelah
menggunakan e-nofa. Metode pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan metode interview, kuesioner terbuka dan
dokumentasi. Populasi yang digunakan adalah pegawai pajak,
sedangkan untuk analisis data menggunakan uji t. Sedangkan
dalam peneliti ini menggunakan metode pengumpulan data
sekunder atau archival research dan yang digunakan untuk analisis
data menggunakan uji koefosien korelasi.
b. Peningkatan pelaporan Wajib Pajak badan (Y)
Hal-hal yang menjadi penting dalam perpajakan adalah
bagaimana cara memaksimalkan pendapatan negara, kesadaran
masyarakat dalam melaporkan kewajiban pajaknya sendiri
sehingga pajak bukan lagi merupakan suatu kewajiban tetapi
menjadi kebutuhan. Pada variabel ini sampel yang digunakan
60
berjumlah 94 Wajib Pajak Badan melalui teknik accidental
sampling yang dikembangkan oleh Supadmi (2012). Sedangkan
pada variabel ini sampel yang digunakan adalah data laporan SPT
yang diperoleh dari KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
melalui teknik arcive data dengan metode purposive sampling
diukur dengan menggunakan metode tabel korelasi dengan
indikator kepatuhan wajib pajak, pajak kurang bayar, pajak lebih
bayar dan pajak nihil.
Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator Skala Ukuran
Implementasi E-
Nofa (Electronic
Nomor Faktur
Pajak)
(Variabel X)
Jumlah Wajib Pajak Badan
yang dikukuhkan sebagai
pengguna E-Nofa
Skala Ordinal
Peningkatan
Pelaporan Wajib
Pajak Badan di
KPP Wajib Pajak
Besar Dua Jakarta
Pusat
(Variabel Y)
1. Jumlah Wajib Pajak
Badan yang lapor
menggunakan E-Nofa
2. Jumlah Wajib Pajak
Badan yang Lapor
Kurang Bayar
3. Jumlah Wajib Pajak
Badan yang Lapor
Lebih Bayar
4. Jumlah Wajib Pajak
Badan yang Lapor
Nihil
Skala Ordinal
61
60
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap Wajib Pajak
Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Dua Jakarta
Pusat. Kriteria wajib pajak badan itu sendiri adalah yang telah
menggunakan aplikasi E-NOFA (Electronic Nomor Faktur).
Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengambilan data sekunder
secara langsung di KPP yang telah memberikan izin untuk melakukan
penelitian yaitu Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta Pusat.
Yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2015 di KPP Wajib Pajak Besar
Dua. Data yang diperoleh dari KPP Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan
tabel 4.1 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besaar Dua
Jakarta Pusat sebelum dan setelah implementasi
E-NOFA
Uraian 2012 2013 2014
PKP Terdaftar 240 247 250
PKP yang menggunakan E-Nofa - 230 250
61
Uraian 2012 2013 2014
PKP yang belum menggunakan E-
Nofa
240 17 -
PKP Lapor 221 230 248
PKP Kurang Bayar 101 118 120
PKP Lebih Bayar 100 105 123
PKP Nihil 20 7 5
PKP Pindah 2
Sumber: diperoleh dari KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari tabel diatas jumlah
PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tahun 2012
sebanyak 240 yaitu pada saat sebelum adanya penggunanaan E-Nofa dan
pada tahun 2013 sampai tahun 2014 PKP terus bertambah. jumlah PKP
pada tahun 2013 sebanyak 247 dan PKP yang menggunakan E-Nofa yaitu
230 sudah sekitar 87% seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2014
jumlah PKP di KPP Wajib Pajak Besar Dua bertambah menjadi 250 PKP
sudah 100% yang menggunakan aplikasi E-Nofa. Jadi berdasarkan data
yang diperoleh sudah 100% PKP yang terdaftar di KPP WajiB Pajak Besar
Dua menggunakan aplikasi E-Nofa. Adapun data jumlah PKP yang
menyampaikan SPT Masa PPN juga mengalami penigkatan dari sebelum
menggunakan E-Nofa dan pada saat setelah penerapan E-Nofa PKP yang
lapor terus mengalami penigkatan, PKP kurang Bayar terus mengalami
penurunan hingga tahun 2014 hal ini disebabkan karena perubahan
62
kebijakan dari DJP yang sebelum penggunaan E-Nofa PKP dapat
menentukan nomor seri faktur pajaknya sendiri dan setelah diberlakukanya
peraturan tentang E-Nofa maka PKP tidak lagi dapat membuat nomor seri
faktur pajaknya sendiri karena akan ditentukan oleh KPP tempat PKP
terdaftar dan dilakukan secara elektronik, sedangkan PKP Lapor Kurang
Bayar mengalami peningkatan dari sebelum menggunakan E-Nofa hingga
setelah E-Nofa diterapkan di KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan PKP Lapor
Nihil terus mengalami penurunan hingga tahun 2014.
Pergantian tahun yang terjadi dari tahun ke tahun hingga 2013
diikuti juga dengan perubahan peraturan yang berlaku untuk menyesuaikan
dengan kondisi yang semakin berkembang. Perubahan peraturan yang
terjadi sejak 1 April 2013, nomor Faktur Pajak tidak dapat ditetapkan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memberikan dampak pada
peningkatan pelaporan wajib pajak badan seperti jelaskan dalam tabel
diatas. Untuk membuat Faktur Pajak, PKP harus mendapatkan Nomor Seri
Pajak yang diberikan oleh Kantor Palayanan Pajak tempat PKP tersebut
dikukuhkan sehingga PKP dituntut untuk beradaptasi dengan peraturan ini.
Dalam Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 diatur bahwa
Nomor Seri Faktur Pajak diberikan oleh Jendral Pajak melalui Kantor
Palayanan Pajak tempat PKP tersebut dikukuhkan setelah mendapatkan
surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak dari PKP yang bersangkutan.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di KPP Wajib Pajak Besar Dua
di Jakarta Pusat tidak mengalami banyak kesulitan dalam implementasi
63
aplikasi E-Nofa karena sudah sekitar 98% PKP yang menggunakan
aplikasi E-Nofa.
B. Hasil Instrumen Penelitian
1. Hasil Uji Hipotesis Koefisien Korelasi dengan Perhitungan SPSS
20 dan Manual.
Untuk mengetahui korelasi antara impelemntasi E-Nofa dengan
peningkatan pelaporan wajib pajak badan maka indikator-indikator
dari varibael ini diuji dengan perhitungan statistik SPSS dan
perhitungan manual menggunakan teori (Supranto, 2000:150) sebagai
berikut:
a. Uji Pengguna E-Nofa dengan indokator (KPT) Kepatuhan
Wajib Pajak dari PKP Lapor
Tabel 4.4 hasil perhitungan statistik spss 20 sebagai
berikut:
Tabel 4.4
Sumber: Data Sekunder diolah
Korelasi Pengguna E-Nofa dengan PKP Lapor
Enofa PKPlapor
Enofa
Pearson Correlation 1 ,801
Sig. (2-tailed) ,409
N 3 3
PKPlapor
Pearson Correlation ,801 1
Sig. (2-tailed) ,409
N 3 3
64
Perhitungan manual :
Tabel 4.4
Tabel Antara e-nofa dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Tahun Pengguna
E-Nofa
(X)
PKP
Lapor
(Y)
XY X² Y²
2012 0 221 0 48841 48841
2013 230 230 52900 52900 52900
2014 250 248 62000 62500 61504
Jumlah 480 699 114900 173000 163742
Sumber: data sekunder diolah
Keterangan :
N ∑X ∑Y ∑X² ∑Y² XY
3 480 699 115400 163245 114900
Rumus :
r²
=
=
65
=
=
= 0,80
Dari hasil perhitungan pada tabel 4.4 dengan melihat dua
variabel diatas berhubungan atau tidak. Apakah terdapat hubungan
antara implementasi e-nofa dengan pelaporan kepatuhan wajib
pajak ?
Mengajukan kemungkinan jawaban
Ho = Tidak terdapat hubungan antara implementasi e-nofa dengan
laporan kepatuhan wajib pajak.
Ha = Terdapat hubungan antara implementasi e-nofa denga laporan
kepatuhan wajib pajak.
Hasilnya:
Dengan nilai koefisien relasinya 0,80 maka terdapat
hubungan positif dengan keeratan kuat antara e-nofa dengan
laporan kepatuhan Wajib Pajak badan berdasarkan jumlah PKP
yang terdaftar. Maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga terdapat
66
hubungan anatara implementasi e-nofa dengan laporan kepatuhan
Wajib Pajak.
Makna sifat korelasi :
Melihat nilai koefisien korelasi sebesar r² = 0,80 dengan
keeratan kuat yang artinya jika variabel implementasi e-nofa
dengan laporan kepatuhan wajib pajak berdasarkan laporan jumlah
PKP yang terdaftar adalah berbanding lurus. Dengan kata lain,
semakin meningkat pengguna aplikasi e-nofa maka jumlah laporan
kepatuhan wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua akan
semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh lebih tersistematisnya
penggunaan E-Nofa yang sebelumnya pembuatan nomor seri
faktur pajak dilakukan secara manual, saat ini secara elektronik
sehingga ketika ada nomor seri yang tidak sesuai akan otomatis
ditolak oleh aplikasi sehingga memberikan kemudahan kepada
pegawai pajak dalam melakukan pengawasan terhadap PKP dan
juga dengan penggunaan aplikasi E-Nofa ini setelah PKP
menginput nomor elektronik yang diberikan oleh KPP tempat PKP
terdaftar pengusaha sudah bisa dengan leluasa bertransaksi dan
memungut PPN 10% dari lawan transaksi. Hasil pengujian dari
indikator ini konsiten dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda
dkk (2013)
67
b. Uji PKP Lapor dengan PKP Kurang Bayar (KB)
Tabel 4.5 hasil perhitungan statistik spss 20 sebagai
berikut:
Tabel 4.5
Sumber: Data Sekunder diolah
Perhitungan Manual :
tabel 4.5
Tabel Korelasi antara PKP Lapor dengan PKP Kurang Bayar
Tahun Pengguna
E-Nofa
(X)
PKP
Lapor
(Y)
XY X² Y²
2012 0 101 0 0 10201
2013 230 118 27140 52900 13924
2014 250 120 30000 62500 14400
Korelasi PKP Lapor dengan PKP Kurang Bayar
PKPlapor KB
PKPlapor
Pearson Correlation 1 1,000*
Sig. (2-tailed) ,015
N 3 3
KB
Pearson Correlation 1,000* 1
Sig. (2-tailed) ,0,15
N 3 3
68
Jumlah 480 339 57140 115400 38525
Sumber: Data Sekunder diolah
Keterangan :
N ∑X ∑Y ∑X² ∑Y² XY
3 480 339 115400 38525 57140
Rumus :
r²
=
=
=
=
69
= 0,99 (1)
Dari hasil perhitungan pada tabel 4.5 dengan melihat dua
variabel diatas berhubungan atau tidak. Apakah terdapat hubungan
antara PKP Lapor dengan pajak kurang bayar?
Mengajukan kemungkinan jawaban
Ho = Tidak terdapat hubungan antara Pengguna E-Nofa dengan
PKP Lapor Kurang Bayar
Ha = Terdapat hubungan antara Pengguna E-Nofa dengan PKP
Lapor kurang bayar.
Hasilnya:
Dengan nilai koefisien korelasinya 1 maka terdapat
hubungan korelasi positif dengan keeratan sempurna antara
Pengguna E-Nofa dengan PKP lapor kurang bayar. Maka Ho
diterima dan Ha ditolak sehingga adanya hubungan yang
berbanding lurus antara PKP lapor dengan PKP pajak kurang
bayar.
Makna sifat korelasi :
Melihat nilai koefisien korelasi sebesar r² = 1 berarti
keeratan positif yang sempurna yang artinya jika variabel
implementasi e-nofa dengan PKP laporan kurang bayar adalah
berbanding berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin
70
meningkat implementasi e-nofa maka jumlah PKP lapor kurang
bayar akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena lebih
leluasanya PKP dalam memungut PPN dan juga lebih banyak PKP
yang dapat melakukan kredit untuk pajak masukan pada laporan
SPT Masa PPN. Hasil pengujian terhadap indikator ini konsiten
dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk (2013).
c. Uji Korelasi antara PKP pengguna E-Nofa dengan PKP lapor
Lebih Bayar (LB)
Tabel 4.5 hasil perhitungan statistik spss 20 sebagai
berikut:
Tabel 4.5
Korelasi antara PKP Lapor dengan PKP lebih bayar
ENOFA LB
PKP
Lapor
Pearson Correlation 1 ,720
Sig. (2-tailed) ,488
N 3 3
LB
Pearson Correlation ,720 1
Sig. (2-tailed) ,488
N 3 3
Sumber: Data sekunder yang di olah
Perhitungan Manual :
tabel 4.6
Tabel Hubungan antara PKP Lapor dengan PKP Lebih Bayar
Tahun Pengguna
E-Nofa
(X)
PKP
Lapor
(Y)
XY X² Y²
71
2012 0 100 0 0 10000
2013 230 105 24150 52900 11025
2014 250 123 30750 62500 15129
Jumlah 699 328 54900 115400 36154
Sumber: Data Sekunder diolah
Keterangan :
N ∑X ∑Y ∑X² ∑Y² XY
3 699 328 115400 36154 54900
Rumus :
r²
=
=
=
=
72
= 0,72
Dari hasil perhitungan pada tabel 4.6 dengan melihat dua
variabel diatas berhubungan atau tidak. Apakah terdapat
hubungan antara PKP Lapor dengan PKP Lebih lebih bayar ?
Mengajukan kemungkinan jawaban
Ho = Tidak terdapat hubungan antara PKP Pengguan E-Nofa
dengan PKP Lapor Lebih Bayar.
Ha = Terdapat hubungan PKP Pengguna E-Nofa dengan PKP
Lapor Lebih bayar.
Hasilnya:
Dengan nilai koefisien korelasinya 0,72 maka terdapat
hubungan korelasi positif yang sedang keeratanya antara PKP
pengguna E-Nofa dengan PKP lapor lebih bayar. Maka Ho
ditolak dan Ha diterima sehingga terdapat hubungan antara PKP
pengguna E-Nofa dengan PKP lapor Lebih bayar.
Makna sifat korelasi :
Melihat nilai koefisien korelasi sebesar r² = 0,72 yang
berarti keeratan korelasi yang sedang yang artinya hubungan
antara PKP pengguna E-Nofa dengan PKP lapor Kurang Bayar
berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin meningkat
implementasi e-nofa maka PKP lapor Lebih Bayar juga akan
73
mengalami peningkatan. Hal ini bisa disebabkan oleh lebih
leluasanya pengusaha dalam bertransaksi dan memungut PPN
dengan kemudahan sistem. Hasil pengujian terhadap indikator ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda dkk
(2013).
d. Uji Korelasi E-Nofa dengan Laporan Pajak Nihil (NIHIL)
Tabel 4.5 hasil perhitungan statistik spss 20 sebagai
berikut:
Tabel 4.5
Korelasi antara PKP Lapor dengan PKP Lapor Nihil
ENOFA LB
PKP
Lapor
Pearson Correlation 1 -,999
Sig. (2-tailed) ,032
N 3 3
LB
Pearson Correlation -,999 1
Sig. (2-tailed) ,032
N 3 3
Sumber: Data sekunder yang diolah
Perhitungan Manual :
tabel 4.6
Tabel Hubungan antara PKP Lapor dengan PKP Nihil
Tahun Pengguna
E-Nofa
(X)
PKP
Lapor
(Y)
XY X² Y²
2012 0 20 0 0 400
2013 230 7 1610 52900 49
2014 250 5 1250 62500 25
74
Jumlah 480 32 2860 115400 474
Sumber: Data Sekunder diolah
Keterangan :
N ∑X ∑Y ∑X² ∑Y² XY
3 480 32 115400 474 2860
Rumus :
r²
=
=
=
=
= -0,99
75
Dari hasil perhitungan pada tabel 4.6 dengan melihat dua
variabel diatas berhubungan atau tidak. Apakah terdapat hubungan
antara PKP Lapor dengan PKP Lapor Nihil?
Mengajukan kemungkinan jawaban
Ho = Tidak terdapat hubungan antara PKP Pengguna E-Nofa
dengan PKP Lebih Bayar.
Ha = Terdapat hubungan PKP Pengguna E-Nofa dengan PKP
lebih bayar.
Hasilnya:
Dengan nilai koefisien relasinya -0,99 maka terdapat
hubungan negatif yang kuat keeratanya antara implementasi e-nofa
dengan PKP Lapor Nihil, ditolak dan Ha diterima sehingga terdapat
hubungan anatara PKP Pengguna E-Nofa dengan PKP Lapor Nihil.
Makna sifat korelasi :
Melihat nilai koefisien korelasi sebesar r² = -0,99 yang
berarti keeratan negatif yang kuat yang artinya hubungan antara
implementasi e-nofa dengan PKP Lapor Nihil berbanding terbalik.
Dengan kata lain, semakin meningkat PKP yang lapor maka PKP
Lapor Nihil akan berkurang. Hal ini bisa disebabkan oleh lebih
leluasanya pengusaha dalam bertransaksi dan memungut PPN
76
Penggunaan E-Nofa dalam upaya meningkatkan pelaporan
wajib pajak berhubungan dengan teori pajak yaitu tentang asas
pemunguntan self assesment system yaitu PKP telah melakukan
kewajiban perpajakannya sendiri. Mulai dari menghitung,
membayar dan melaporkan PPN terutang. PKP juga telah
melakukan pembayaran PPN lebih tepat waktu dengan
menggunakan E-Nofa. E-Nofa juga sangat berkaitan dengan teori
pengolahan data elektronik yang menjelaskan E-Nofa yang
sebelumnya menggunakan nomor faktur secara manual yang dibuat
sendiri oleh wajib pajak pajak maka DJP memberikan kemudahan
kepada PKP yaitu nomor faktur secara elektronik. Adanya nomor
faktur secara elektronik akan mempermudah baik bagi PKP
maupun pegawai pajak. Untuk PKP lebih mudah dalam pelaporan
dan tepat waktu sehingga dengan kemudahan penggunaan sistem
elektronik pelaporan wajib pajak badan terus meningkat,
sedangkan untuk pegawai pajak akan mempermudah dalam
pengawasan kepada PKP yang menggunakan E-Nofa. Hasil
pengujian dari indikator ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Firda dkk (2013).
76
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi atau sebarapa
besar hubungan antara implementasi E-Nofa dengan peningkatan
pelaporan wajib pajak badan, dengan indikator dari peningkatan pelaporan
wajib pajak badan yaitu laporan kepatuhan wajib pajak badan, laporan
pajak lebih bayar, laporan pajak kurang bayar dan laporan pajak nihil
berdasarkan PKP yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua di Jakarta
Pusat. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh peneliti dari KPP Wajib
Pajak Besar Dua dan telah melakukan pengujian terhadap permasalahan
dengan menggunakan SPSS dan manual dengan metode korelasi bavirate
dan koefisien korelasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi E-Nofa memiliki hubungan yang kuat dengan
peningkatan palaporan wajib pajak badan di KPP Wajib Pajak Besar
Dua Jakarta Pusat dan Peningkatan Pelaporan wajib Pajak Badan
dengan empat indikator berdasarkan jumlah PKP pengguna E-Nofa di
KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat memiliki hubungan yang
kuat dengan implementasi E-Nofa hal ini konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Firda dkk (2013) dan Chamalinda dkk (2013).
2. Besar hubungan antara Implementasi E-Nofa dengan peningkatan
pelaporan Wajib Pajak Badan dijelaskan dalam masing-masing
indikator yang telah diuji menggunakan teori dari (Supranto,
77
2000:150) dari keempat indikator tersebut memiliki hubungan yang
kuat dan berdampak positif untuk menigkatkan pelaporan Wajib Pajak
Badan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Jakarta
Pusat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan
oleh Firda dkk (2013).
B. Saran
Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya,
adalah sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel
independen lainya, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun
internal wajib pajak badan. Hal ini tentunya berguna untuk mengetahui
variabel-variabel lain apa sajakah yang dapat memaksimalkan
pengimplementasian e-nofa terhadap peningkatan pelaporan wajib
pajak badan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup
penelitian, bukan hanya disatu kantor pelayanan pajak sehingga dapat
diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
80
DAFTAR PUSTAKA
Budiasih, Yanti. 2012. “Statistika Deskriptif Untuk Ekonomi & Bisnis”.
Tangerang, Jelajah Nusa.
Candra, Andi. "Penomoran Baru Faktur Pajak". Online, Diakses melalui
:http://www.pajak.go.id/content/article/penomoran-baru-faktur-pajak.
Chamalinda, Khy'sh Nursi Leapatra dkk. 2013. "Penerapan Peraturan Direktorat
Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang E-NOFA Bagi Pengusa
Kena Pajak Pada KPP Pratama Bangkalan ". Diakses melalui :
http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/100221100019
Direktorat Jendral Pajak. diakses 24 Oktober 2013. Video E-Nofa, "Aplikasi Demi
Keamanan Dan Kenyamanan Wajib Pajak". Diakses melalui:
http://pajak.co.id/content/video-e-nofa-aplikasi-demi-keamanan-dan-
kenyamanan-wajib-pajak.
Direktorat Jendral Pajak. diakses 24 Oktober 2013, "Registrasi Ulang Pengusaha
Kena Pajak". Diakses melalui: http://pajak.co.id/content/registras-ulang-
pengusaha-kena-pajak.
Handayani, Kadek Putri dan Ni Luh Supadmi. 2013. "Pengaruh Efektivitas E-SPT
Masa Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar
Barat". online. ISSN: 2302-8556. 20 halaman. tersdia: E-Jurnal Akuntansi
Universitas Udayana 4.1
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2001 “Metodologi Penelitian Bisnis
Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta.
Karen, M. 2011. "Invoice, Automation, Aquisition & Margers, Cost control,
Category managemen, Trademarks, Information management, Service
marks, Performance manageman". Online. Halaman 1-4. Diakses
melalui:http//www.ariba.com. diakses pada 19 Agustus 2014.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. "Profesionalisme Integritas
Teamwork Inovasi". Direktur Jendral Pajak. melaui :www.pajak.go.id.
Maftucan Ah dan Wiko Saputra." Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013:
Berada Pada titi Terendah Sejak 2011". Diakses melalui:
81
http://theprakarsa.org/new/in/papers/detail/9/Evaluasi-Realisasi-
Penerimaan-Pajak-2013-Berada-pada-Titik-Terendah-sejak-2011
Mardiasmo. 2008 "Perpajakan edisi Revisi 2008". Penerbit Andi. Yogyakarta.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk,
ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam
rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara
pembatalan faktur pajak.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak SE-52/PJ/2012 tentang tata cara permohonan
kode aktivasi dan password serta permintaan, pengembalian, dan
pengawasan nomor seri faktur pajak. Diakses dari www.pajak.go.id, 2013.
Rahayu, Siti Kurnia. 2007 "Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal".
Yogyakarta. Graha Ilmu.
Riana, Dwiza. 2012 "Statistika Deskriftif Itu Mudah". Tangerang. Jelajah Nusa.
Santosa, Budi Prabayu dan Muliawan Hamdani. 2007 "Statistika Deskriftif dalam
Bidang Ekonomi dan Niaga", Penerbit Erlangga.
Siti, Resmi. 2009 "Pajak Pertambahan Nilai ". Jakarta. Salemba Empat.
Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-89/PJ/200 Tentang Tata Cara
Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.
Sri Rahyu dan Ita Salsana Lingga. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sitem
Administrasi Perpajakan Terhadap Keptuhan Wajib Pajak". Jurnal
Akuntansi, 1(2), h:119-138).
Sujarweni, V Wiratna dan Poly Endrayanto. 2012 "Statistika Untuk Penelitian",
Yogyakarta, Graha Ilmu.
Supadmi, Ni Luh. 2009. "Pengaruh Efektivitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan
Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Denpasar Barat". E-Jurnal
Akuntasnsi Universitas Udayana 4.1 (2013): 19-38 ISSN: 2302-8556.
Supranto, J. 2000. "Statistik Teori dan Aplikasi", Jakarta. Erlangga.
Sukardji, Untung. 2011."Statistik Teori dan Aplikasi", Jakarta. Rajawali Pers.
Thailand. SEC 2012, December 19. "Listed Firms urged to join-Tax Invoice
system". Online. Halaman 1. Diakses
82
melalui:http://docview/1240341990?accountid=48290. diakses pada 22
Agustus 2014.
Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ketentuan Umum Tata
Cara Perpajakan.
Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.
Undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1 Tentang
Pengusaha Kena Pajak.
Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan", Pemerintah RI, Jakarta, 2000.
Waluyo. 2011 " Perpajakan Indonesia". Jakarta : Salemba Empat.
Firda dkk. 2012 "Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak dala
Upaya Menigkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)". Fakultas Ilmu
Adminstrasi Universitas Brawijaya. Surabaya.
83
Data seluruh Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
Berdasarkan SPT Tahunan
Tahun 2012 2013 2014
Wajib Pajak Lapor 3703 3774 3858
Lapor Kurang Bayar 1619 1575 1560
Lapor Lebih Bayar 1912 2011 2132
Lapor Nihil 172 188 166
Data seluruh PKP di KPP Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat
sebelum dan setelah menggunakan E-Nofa
Tahun 2012 2013 2014
PKP Terdaftar 240 247 250
PKP Pengguna E-
Nofa
- 230 250
PKP Lapor 221 230 248
Lapor Kurang Bayar 101 118 120
Lapor Lebih Bayar 100 105 123
Lapor Nihil 20 7 5
PKP Pindah - - 2
Daftar Nama Perusahaan Pengguna E-Nofa di KPP Wajib Pajak Besar Dua
Jakarta Pusat
No NPWP NAMA WAJIB PAJAK
1 01.132.905.9-092.000 AKR CORPORINDO TBK.
2 02.244.042.4-092.000 ANGELS PRODUCTS
3 01.369.518.4-092.000 ANUGERAH PHARMINDO LESTARI
4 01.001.922.2-092.000 AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk.
5 01.001.865.3-092.000 ARPENI PRATAMA OCEAN LINE TBK.
6 01.061.615.9-092.000 ASAHIMAS CHEMICAL
7 01.254.040.7-092.000 ASIA PASIFIC FIBER TBK
8 01.000.746.6-092.000 ASTRA HONDA MOTOR
9 01.000.561.9-092.000 BASF INDONESIA
10 01.000.076.8-092.000 BAYER INDONESIA
11 01.588.725.0-092.000 BINA SAN PRIMA
12 01.002.036.0-092.000 BINTANG TOEDJOE
13 01.572.133.5-092.000 CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI
14 01.711.062.8-092.000 CARREFOUR INDONESIA
15 01.062.049.0-092.000 CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK. (TRI POLYTA INDONESIA TBK.)
16 01.372.737.5-092.000 CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
17 01.061.809.8-092.000 CLARIANT INDONESIA
84
18 01.216.986.8-092.000 DAYA ADICIPTA MUSTIKA
19 01.129.507.8-092.000 DEXA MEDICA
20 01.000.080.0-092.000 ESSENCE INDONESIA INTERNATIONAL FRAGRANCE
21 01.329.860.9-092.000 FILAMENDO SAKTI
22 01.060.611.9-092.000 GULA PUTIH MATARAM
23 01.000.639.3-092.000 GUNUNG MADU PLANTATIONS
24 01.230.414.3-092.000 GUNUNG MAS RAYA
25 01.370.608.0-092.000 INBISCO NIAGATAMA SEMESTA
26 01.002.087.3-092.000 INDO BHARAT RAYON
27 01.003.211.8-092.000 INDO KORDSA TBK
28 01.781.285.0-092.000 INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
29 01.346.557.0-092.000 INDOLAMPUNG PERKASA
30 01.000.596.5-092.000 INDONESIA TORAY SYNTHETICS
31 01.886.839.8-092.000 JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
32 01.104.586.1-092.000 KAHATEX
33 01.001.836.4-092.000 KALBE FARMA TBK.
34 01.562.239.2-092.000 KALTIM METHANOL INDUSTRI
35 01.824.319.6-092.000 KALTIM PASIFIK AMONIAK
36 01.000.078.4-092.000 KAO INDONESIA
37 01.771.763.8-092.000 KARUNIA ALAM SEGAR
38 01.002.832.2-092.000 KAYABA INDONESIA
39 01.000.614.6-092.000 MANDOM INDONESIA TBK.
40 01.543.132.3-092.000 MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA
41 01.001.769.7-092.000 NIPSEA PAINT AND CHEMICALS
42 01.386.225.5-092.000 PANEN LESTARI INTERNUSA
43 01.326.008.8-092.000 POLYCHEM INDONESIA TBK
44 01.104.916.0-092.000 SANBE FARMA
45 01.323.964.5-092.000 SARI MELATI KENCANA
46 01.304.651.1-092.000 SAYAP MAS UTAMA
47 01.907.041.6-092.000 SENTANA ADIDAYA PRATAMA
48 01.071.132.3-092.000 SHELL INDONESIA
49 01.002.218.4-092.000 SHOWA INDONESIA MANUFACTURING
50 01.002.960.1-092.000 SINAR SOSRO
51 01.000.573.4-092.000 SOUTH PACIFIC VISCOSE
52 01.368.275.2-092.000 SUKANDA DJAYA
53 01.062.213.2-092.000 SULFINDO ADIUSAHA
54 01.469.451.7-092.000 SURYA CITRA TELEVISI
55 01.000.781.3-092.000 TEMPO SCAN PACIFIC TBK
56 01.000.211.1-092.000 TIFICO INDONESIA FIBER CORP TBK
57 01.674.376.7-092.000 TIRTA INVESTAMA
58 01.069.226.7-092.000 TITAN PETROKIMIA NUSANTARA
59 01.060.109.4-092.000 UNGGUL INDAH CAHAYA TBK.
60 01.001.701.0-092.000 UNILEVER INDONESIA TBK.
61 01.366.055.0-092.000 WAHANA MAKMUR SEJATI
62 01.526.862.6-092.000 WINGS SURYA
85
63 01.000.554.4-092.000 YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG
64 02.312.177.5-092.000 YAMAHA MOTOR MANUFACTURING WEST JAVA
65 01.001.751.5-092.000 YKK ZIPPER INDONESIA
66 01.335.808.0-092.000 ALFA RETAILINDO TBK.
67 01.302.787.5-092.000 ALTRAK1978
68 01.000.161.8-092.000 ASAHIMAS FLAT GLASS TBK.
69 01.000.571.8-092.000 ASTRA DAIHATSU MOTOR
70 01.539.256.6-092.000 ASTRA KOMPONEN INDONESIA
71 01.308.503.0-092.000 ASURANSI ASTRA BUANA
72 01.000.257.4-092.000 BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
73 01.000.118.8-092.000 BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
74 01.358.305.9-092.000 BUANA WIRALESTARI MAS
75 01.356.633.6-092.000 CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA
76 01.647.720.0-092.000 DAMIT MITRA SEKAWAN
77 01.000.190.7-092.000 DELTA DJAKARTA TBK.
78 01.000.230.1-092.000 DENSO INDONESIA
79 01.314.094.2-092.000 DUTA PERTIWI TBK.
80 01.061.868.4-092.000 EDS MANUFACTURING INDONESIA
81 01.061.584.7-092.000 ENERGIZER INDONESIA
82 01.306.783.0-092.000 FAST FOOD INDONESIA
83 01.359.212.6-092.000 FORESTALESTARI DWIKARYA
84 01.003.009.6-092.000 GAJAH TUNGGAL TBK
85 01.647.721.8-092.000 GAWI MAKMUR KALIMANTAN
86 01.002.075.8-092.000 GOODYEAR INDONESIA TBK
87 01.002.689.6-092.000 GRAMEDIA
88 01.305.681.7-092.000 GRAMEDIA ASRI MEDIA
89 01.000.110.5-092.000 GS BATTERY
90 01.060.143.3-092.000 HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA
91 01.001.707.7-092.000 HOLCIM INDONESIA TBK.
92 01.000.240.0-092.000 HONDA PROSPECT MOTOR
93 01.604.381.2-092.000 HYUNDAI INDONESIA MOTOR
94 01.062.119.1-092.000 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
95 01.084.730.9-092.000 INDONESIA EPSON INDUSTRY
96 01.000.722.7-092.000 INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY (INTERCALLIN)
97 01.338.474.8-092.000 INTI PANTJA PRESS INDUSTRI
98 01.000.514.8-092.000 ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA
99 01.132.916.6-092.000 JAWA POS
100 01.001.772.1-092.000 KALIMANIS PLYWOOD INDUSTRIES
101 02.066.995.8-092.000 KIA INDONESIA MOTOR
102 01.060.100.3-092.000 KOMATSU INDONESIA
103 01.304.315.3-092.000 KOMPAS MEDIA NUSANTARA
104 01.300.657.2-092.000 KRAMA YUDHA TIGA BERLIANMOTORS
105 01.342.209.2-092.000 LANGGENG MUARAMAKMUR
106 01.250.611.9-092.000 LETAWA
107 01.562.024.8-092.000 LOTTE SHOPPING INDONESIA
86
108 01.000.082.6-092.000 MERCEDES-BENZ INDONESIA
109 01.002.830.6-092.000 MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MFG.
110 01.346.331.0-092.000 MULIAGLASS
111 01.356.469.5-092.000 MULIAKERAMIK INDAHRAYA
112 01.081.679.1-092.000 NISSAN MOTOR INDONESIA
113 01.001.756.4-092.000 PHILIPS INDONESIA
114 01.445.062.1-092.000 RAMAJAYA PRAMUKTI
115 01.365.481.9-092.000 RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK
116 01.208.298.8-092.000 SAMPOERNA PRINTPACK
117 01.061.747.0-092.000 SCHNEIDER INDONESIA
118 01.000.075.0-092.000 SEPATU BATA
119 01.205.955.6-092.000 SERIKAT PUTRA
120 01.466.654.9-092.000 SUMBER INDAH PERKASA
121 01.597.808.3-092.000 SUTOMO AGRINDO MAS
122 01.061.996.3-092.000 SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
123 01.740.116.7-092.000 TIMOR PUTRA NASIONAL
124 01.307.782.1-092.000 TJAHJA SAKTI MOTOR
125 01.000.099.0-092.000 TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
126 01.310.483.1-092.000 TRAKTOR NUSANTARA
127 01.001.105.4-092.000 TRIAS SENTOSA TBK
128 01.100.168.2-092.000 UMADA
129 01.363.987.7-092.000 UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
130 01.000.103.0-092.000 UNITED CAN COMPANY LIMITED
131 01.682.508.5-092.000 ADIPRIMA SURAPRINTA
132 01.122.572.9-092.000 ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY
133 01.060.138.3-092.000 ASPEX KUMBONG
134 01.371.060.3-092.000 CAKRAWALA MEGA INDAH
135 01.000.594.0-092.000 DNP INDONESIA
136 01.326.236.5-092.000 FAJAR SURYA WISESA TBK.
137 01.577.116.5-092.000 GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA
138 01.481.535.1-092.000 GUNAWAN DIANJAYA STEEL
139 01.462.713.7-092.000 HARTONO ISTANA TEKNOLOGI
140 01.302.384.1-092.000 HERO SUPERMARKET TBK.
141 01.957.632.1-092.000 IBM INDONESIA
142 01.309.910.6-092.000 IMECO INTER SARANA
143 01.000.566.8-092.000 INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.
144 01.001.780.4-092.000 INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM
145 01.000.529.6-092.000 INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
146 01.000.231.9-092.000 ISPAT INDO
147 01.569.079.5-092.000 JAKARTA CAKRA TUNGGAL STEELMILLS
148 01.071.013.5-092.000 JAWA POWER
149 01.062.143.1-092.000 KRESNA DUTA AGROINDO
150 01.069.323.2-092.000 LG ELECTRONICS INDONESIA
151 01.115.965.4-092.000 LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
152 01.869.783.9-092.000 MANDAU CIPTA TENAGA NUSANTARA
87
153 01.141.075.0-092.000 MASPION
154 01.394.013.5-092.000 MATAHARI PUTRA PRIMA TBK.
155 01.071.068.9-092.000 MURAMOTO ELEKTRONIK INDONESIA
156 01.109.421.6-092.000 PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA TBK.
157 01.070.831.1-092.000 PAITON ENERGY
158 01.122.763.4-092.000 PAKERIN
159 01.069.413.1-092.000 PANASONIC GOBEL INDONESIA
160 01.000.604.7-092.000 PANASONIC MANUFACTURING INDONESIA
161 01.060.244.9-092.000 PANGERAN KARANG MURNI
162 01.001.855.4-092.000 PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
163 01.462.625.3-092.000 PRIMA TOBACCO HARUM INDUSTRY
164 01.071.971.4-092.000 PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA
165 01.121.427.7-092.000 PURA BARUTAMA
166 01.326.231.6-092.000 RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
167 01.740.026.8-092.000 RIAU ANDALAN KERTAS
168 01.341.857.9-092.000 RIAU ANDALAN PULP & PAPER
169 01.306.922.4-092.000 ROLIMEX KIMIA NUSAMAS
170 01.069.467.7-092.000 SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA
171 01.368.835.3-092.000 SANGHIANG PERKASA
172 01.203.129.0-092.000 SANTOS JAYA ABADI
173 01.641.644.8-092.000 SARANA KENCANA MULYA
174 01.061.523.5-092.000 SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA
175 01.001.880.2-092.000 SHARP ELECTRONICS INDONESIA
176 01.001.732.5-092.000 STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA (SPINDO)
177 01.450.751.1-092.000 SURYA PAMENANG
178 01.963.566.3-092.000 SYNNEX METRODATA INDONESIA
179 01.357.596.4-092.000 TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
180 01.936.379.5-092.000 TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA
181 01.000.137.8-092.000 TEMBAGA MULIA SEMANAN TBK.
182 01.462.615.4-092.000 WIKATAMA INDAH SIGARET INDONESIA
183 01.001.681.4-092.000 AJINOMOTO INDONESIA
184 01.266.975.0-092.000 AMP PLANTATION
185 01.329.929.2-092.000 APLIKANUSA LINTASARTA
186 01.302.584.6-092.000 ASTRA INTERNATIONAL TBK.
187 01.642.566.2-092.000 BAKRIE TELECOM TBK
188 01.644.830.0-092.000 BINASAWIT ABADIPRATAMA
189 01.472.939.6-092.000 BULUH CAWANG PLANTATIONS
190 01.451.387.3-092.000 BUMI SAWIT PERMAI
191 01.118.574.1-092.000 CERES
192 01.000.172.5-092.000 CHAROEN POKPHAND INDONESIA
193 01.069.584.9-092.000 COCA COLA BOTTLING INDONESIA
194 01.070.657.0-092.000 COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA
195 01.356.255.8-092.000 DJUANDASAWIT LESTARI
196 01.001.061.9-092.000 EASTERN PEARL FLOUR MILLS
197 01.071.351.9-092.000 ERICSSON INDONESIA
88
198 01.000.168.3-092.000 FRISIAN FLAG INDONESIA
199 01.105.433.5-092.000 GENERAL FOOD INDUSTRIES
200 01.622.867.8-092.000 GERSINDO MINANG PLANTATION
201 01.103.626.6-092.000 GREAT GIANT PINEAPPLE
202 01.306.067.8-092.000 HASJRAT ABADI
203 01.882.487.0-092.000 HEINZ ABC INDONESIA
204 02.116.379.5-092.000 HUAWEI TECH INVESTMENT
205 01.967.397.9-092.000 HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
206 01.303.277.6-092.000 IMORA MOTOR
207 02.993.085.6-092.000 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
208 01.542.658.8-092.000 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
209 01.300.553.3-092.000 INDOMARCO ADI PRIMA
210 01.337.994.6-092.000 INDOMARCO PRISMATAMA
211 01.061.147.3-092.000 INDOSAT MEGA MEDIA
212 01.000.502.3-092.000 INDOSAT TBK.
213 01.558.591.2-092.000 INDOSIAR VISUAL MANDIRI
214 01.361.390.6-092.000 INDRIPLANT
215 01.062.129.0-092.000 INTI INDOSAWIT SUBUR
216 01.213.128.0-092.000 IVO MAS TUNGGAL
217 01.002.845.4-092.000 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.
218 01.742.459.9-092.000 MEGANUSA INTISAWIT
219 01.002.152.5-092.000 MERCEDES-BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
220 01.002.228.3-092.000 MULTI BINTANG INDONESIA, TBK
221 01.130.661.0-092.000 MULTI NABATI SULAWESI
222 01.270.875.6-092.000 MULTIMAS NABATI ASAHAN
223 01.062.064.9-092.000 MUSI BANYUASIN INDAH
224 01.100.016.3-092.000 MUSIM MAS
225 01.308.948.7-092.000 NESTLE INDONESIA
226 01.071.623.1-092.000 NOKIA SIEMENS NETWORKS
227 01.061.631.6-092.000 NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA
228 01.128.141.7-092.000 PERKEBUNAN MILANO
229 01.001.752.3-092.000 PP LONDON SUMATRA INDONESIA
230 01.000.183.2-092.000 PT SMART
231 01.308.447.0-092.000 RODAMAS
232 01.596.183.2-092.000 SALIM IVOMAS PRATAMA
233 01.907.224.8-092.000 SARI AGROTAMA PERSADA
234 01.140.508.1-092.000 SARI HUSADA
235 01.387.784.0-092.000 SARI LEMBAH SUBUR
236 01.123.383.0-092.000 SASA INTI
237 01.220.467.3-092.000 SAWIT MAS SEJAHTERA
238 01.310.105.0-092.000 SIEMENS INDONESIA
239 01.371.352.4-092.000 SINAR ALAM PERMAI
240 01.371.587.5-092.000 SINAR KENCANA INTI PERKASA
241 01.882.794.9-092.000 SINARSIAK DIANPERMAI
242 01.792.185.9-092.000 SMART TELECOM
89
243 01.001.806.7-092.000 SOCFIN INDONESIA
244 01.371.339.1-092.000 SUZUKI INDOMOBIL SALES
245 01.422.341.6-092.000 TANIA SELATAN
246 01.213.180.1-092.000 TAPIAN NADENGGAN
247 02.116.115.3-092.000 TOYOTA-ASTRA MOTOR
248 01.269.805.6-092.000 WILMAR NABATI INDONESIA
249 01.101.793.6-092.000 WIRAKARYA SAKTI
250 01.345.276.8-092.000 XL AXIATA TBK.
Hasil Uji Statisitik gaabungan antara semua indikator
Correlations
ENofa PKPLapor KB LB Nihil
ENofa
Pearson Correlation 1 ,801 1,000* ,720 -,999
*
Sig. (2-tailed) ,409 ,015 ,488 ,032
N 3 3 3 3 3
PKPLapor
Pearson Correlation ,801 1 ,815 ,992 -,831
Sig. (2-tailed) ,409 ,393 ,080 ,376
N 3 3 3 3 3
KB
Pearson Correlation 1,000* ,815 1 ,736 -1,000
*
Sig. (2-tailed) ,015 ,393 ,473 ,017
N 3 3 3 3 3
LB
Pearson Correlation ,720 ,992 ,736 1 -,754
Sig. (2-tailed) ,488 ,080 ,473 ,456
N 3 3 3 3 3
Nihil
Pearson Correlation -,999* -,831 -1,000
* -,754 1
Sig. (2-tailed) ,032 ,376 ,017 ,456
N 3 3 3 3 3
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
90
Hasil Uji Statistik antara masing- masing indikator :
1. Antara E-Nofa dengan keptuahan PKP
Correlations
ENofa PKPLapor
ENofa
Pearson Correlation 1 ,801
Sig. (2-tailed) ,409
N 3 3
PKPLapor
Pearson Correlation ,801 1
Sig. (2-tailed) ,409
N 3 3
2. Antara E-Nofa dengan PKP Lapor Kurang Bayar
Correlations
ENofa KB
ENofa
Pearson Correlation 1 1,000*
Sig. (2-tailed) ,015
N 3 3
KB
Pearson Correlation 1,000* 1
Sig. (2-tailed) ,015
N 3 3
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
3. Antara E-Nofa dengan PKP Lapor Lebih Bayar
Correlations
ENofa LB
ENofa
Pearson Correlation 1 ,720
Sig. (2-tailed) ,488
N 3 3
LB
Pearson Correlation ,720 1
Sig. (2-tailed) ,488
N 3 3
91
4. Antara E-Nofa dengan PKP Lapor Nihil
Correlations
ENofa Nihil
ENofa
Pearson Correlation 1 -,999*
Sig. (2-tailed) ,032
N 3 3
Nihil
Pearson Correlation -,999* 1
Sig. (2-tailed) ,032
N 3 3
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
top related