bab 8 akuntansi perpajakan 1 smstr 4
Post on 17-Oct-2015
60 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB 8 AKUNTANSI PERPAJAKAN 1Pengertian Akuntansi Pajak Pengertian Akuntansi Pajak adalah :Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.Perlunya akuntansi pajak untuk dipelajari dan diketahui selain akuntansi keuangan adalah karena :Pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar berbagai asas, tujuan, dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar diantaranya justru tidak berhubungan dengan penentuan laba rugi periodik atau penetapan beban dan pendapatan sebagai salah satu tujuan pokok akuntansi keuangan. Sehingga untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari akuntansi pajak.
LAPORAN KEUANGAN PENJURNALAN1.
Tujuan laporan keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan,
kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi
pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka.
2.
Tanggung jawab atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3.
Komponen laporan keuangan
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan
ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4.
Bahasa laporan keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan
juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan
dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal
posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut
harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa
Indonesia.
5.
Mata uang pelaporan
Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi bank mengguna-
kan mata uang lain selain dari rupiah maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam
mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam
mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
6. Kebijakan akuntansi
Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal
yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur
masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi
atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan
bahwa laporan keuangan menyajikan informasi:
a.
relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
dan
b.
dapat diandalkan, dengan pengertian:
1)
mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
2)
menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan
tidak semata-mata bentuk hukumnya;
3)
netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
4)
mencerminkan kehati-hatian; dan
5)
mencakup semua hal yang material.
Manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi
yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam
melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:
a.
persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah
terkait;
b.
definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan
beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (KDPPLK); dan
c.
pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang
lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.
7. Penyajian
a.
Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja
keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.
Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan
kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
c.
Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank, disajikan dan
diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam
hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk
pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
d.
Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya
yang dikelompokkan secara berjenjang (multiple step) dari kegiatan utama bank
dan kegiatan lainnya.
e.
Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan
penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan
berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang
sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif,
termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
f.
Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata
sebagian besar untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus
dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
g.
Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1)
Perubahan estimasi akuntansi
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang
mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari
perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-
periode berikutnya.
2)
Perubahan kebijakan akuntansi
Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
a)
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku;
atau
b)
diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian
kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.
Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif
dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan mela-
porkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup
diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku
apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar
akuntansi keuangan baru.
3)
Terdapat kesalahan mendasar
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan
penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya
terhadap masa sebelum periode sajian.
h.
Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan
perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan
merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
i.
Di samping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti
ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.
8. Konsistensi penyajian
a.
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar-periode harus
konsisten, kecuali:
1)
terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan; atau
2)
perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK).
b.
Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka
penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya
banding, sifat, dan jumlah. Selain itu alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan.
Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.
9.
Materialitas dan agregasi
a.
Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
b.
Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan,
sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki
sifat atau fungsi yang sejenis.
c.
Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (ommission)
atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) informasi tersebut dapat mem-
pengaruhi keputusan yang diambil.
10. Saling hapus (O se ng)
a.
Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan
dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling
hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau
kewajiban.
b.
Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang
berhubungan dengan transaksi lindung nilai, serta dengan aset dan kewajiban yang
disalinghapuskan sebagaimana dimaksud di atas.
11. Periode pelaporan
Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam
hal bank baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih
pendek dari satu tahun takwim. Selain itu untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat
membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode
efektif, dengan mencantumkan:
a.
Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
b.
Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam neraca, laporan laba rugi, laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak
dapat diperbandingkan.
12. Informasi komparatif
a.
Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi
interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir
periode interim yang dilaporkan.
b.
Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan
periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman
laporan keuangan periode berjalan.
13. Laporan keuangan interim
a.
Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara
dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari
laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara
bulanan, triwulanan atau periode lain yang kurang dari satu tahun.
b.
Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan
tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
14. Laporan keuangan konsolidasi
Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak
perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang
sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan keuangan
konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut
sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
a.
Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus
dieliminasi.
b.
Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara
bank dan anak perusahaan harus dieliminasi.
c.
Untuk tujuan konsolidasi, tanggal laporan keuangan anak perusahaan pada
dasarnya harus sama dengan tanggal laporan keuangan bank. Apabila tanggal
laporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal
laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
1)
perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
2)
peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan
tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
d.
Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi
yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
e. Hak minoritas (minority interest) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi
antara kewajiban dan modal sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam
laporan laba rugi konsolidasi.
B.
Komponen Laporan Keuangan
1.
Laporan keuangan bank untuk tujuan umum terdiri dari:
a. Neraca;
b.
Laporan laba rugi;
c.
Laporan arus kas;
d.
Laporan perubahan ekuitas; dan
e.
Catatan atas laporan keuangan.
2.
Perbankan wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada bank sentral
dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi
keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya
laporan keuangan bank yang menyediakan informasi-informasi tersebut untuk
pengambilan keputusan, seperti dicerminkan dalam laporan-laporan berikut ini:
a.
Laporan Posisi Keuangan
Posisi keuangan bank dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan,
struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan
perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan
bank di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi,
pendistribusian hasil pengembangan dan arus kas, memprediksi kemampuan
bank dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan bank tergambar dalam
neraca.
b. Laporan Kinerja
Informasi kinerja bank diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber
daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna
untuk memprediksi kapasitas bank dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya
yang ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas
bank dalam memanfaatkan sumber daya. Informasi kinerja bank tergambar dalam
laporan laba rugi.
c.
Laporan Perubahan Posisi Keuangan
Informasi perubahan posisi keuangan bank, antara lain:
1)
Perubahan kas dan setara kas
Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan
bank menghasilkan arus kas dan setara kas serta kebutuhan bank untuk
menggunakan arus kas pada setiap aktivitas. Informasi ini bermanfaat untuk
menilai aliran kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi,
dan pendanaan. Informasi perubahan kas dan setara kas tergambar dalam
laporan arus kas.
2) Perubahan ekuitas
Informasi perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penu-
runan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan
prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam
laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan
aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah
keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan bank selama periode
yang bersangkutan. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam laporan
perubahan ekuitas.
I
C.
Keterbatasan Laporan Keuangan
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi
yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki
keterbatasan, antara lain:
1.
Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2.
Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya
informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung
dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3.
Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4.
Hanya melaporkan informasi yang material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa
kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif
yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6.
Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan
realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga
menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan
antar-bank.
D. Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing
1.
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan
kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang
merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB
setiap hari.
2.
Dalam melakukan pencatatan transaksi mata uang asing terdapat dua metode yang
dapat digunakan yaitu:
a.
single currency (satu jenis mata uang);
b.
multi currency (lebih dari satu jenis mata uang).
3. Pengertian dan karakteristik:
a.
Single currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan
langsung ke dalam mata uang dasar (base currency) yang digunakan yaitu mata
uang rupiah/Indonesian Rupiah (IDR).
Karakteristik dari single currency adalah sebagai berikut:
1)
neraca yang diterbitkan hanya dalam mata uang rupiah;
2)
saldo rekening dalam mata uang asing dicatat secara extracomptable;
3)
penjurnalan tidak menggunakan pos rekening perantara mata uang asing;
4)
penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan langsung per
rekening yang bersangkutan.
b.
Multi currency adalah pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan
langsung ke dalam mata uang asing asal (original currency) yang digunakan pada
transaksi tersebut.
Karakteristik dari multi currency adalah sebagai berikut:
1)
neraca dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal (original currency)
yang digunakan;
2)
untuk mengetahui posisi keuangan gabungan seluruh mata uang, diterbitkan
neraca dalam base currency;
3)
penjurnalan menggunakan pos rekening perantara; dan
4)
penjabaran (revaluasi) saldo rekening mata uang asing dilakukan melalui
rekening perantara mata uang asing. Penjabaran ekuivalen rupiah dari
rekening-rekening tersebut hanya dilakukan dalam rangka pelaporan neraca.
4.
Pencatatan biaya dan pendapatan mata uang asing dilakukan sebagai berikut:
a. Jika menggunakan single currency
Seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam Rupiah.
b. Jika menggunakan multi currency
1)
Seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam mata uang
asal.
2)
Agar saldo biaya dan pendapatan mata uang asing tidak menimbulkan selisih
kurs revaluasi maka pada setiap akhir hari, saldo rekening biaya dan pendapatan
mata uang asing tersebut dipindahbukukan ke rekening biaya dan pendapatan
rupiah. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 27ii.Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yangdibentuk oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial.iii.Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.iv.Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.v.Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan danvi.Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbahIndustri untuk usaha pengolahan limbah industri.4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jikadibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagiwajib pajak yang bersangkutan.5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikandalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minumanbagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dankenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaanyang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham ataukepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan yang dilakukan.7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangansebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k, huruf l,dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amilzakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaanyang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterimaoleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yangketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.8. Pajak penghasilan9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajakatau orang yang menjadi tanggungannya.10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroankomanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 2811. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupadenda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidangperpajakan.4.3Berdasarkan Pasal 9 ayat [ 2] U.U. No.36 tahun 2008 pengeluaran untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaatlebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkandibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 atau Pasal 11A.
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 29BABVREKONSILIASI FISKALMeskipun pembukuan telah diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai diIndonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan Pasal 28 ayat [ 7 ]U.U. No. 28 , tidaklah berarti bahwa keseluruhan Standar Akuntansi Indonesia dapat dijadikansebagai acuan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak [ taxable income ] karena antaralain Pasal 6 dan Pasal 9 Undang Undang PPh telah menetapkan pengurangan-pengurangan yangdiperbolehkan dan tidak diperbolehkan dari penghasilan bruto
PENILAIAN AKTIVAPengertian Aktiva tetapMenurut Hendi Somantri (2000:121) Aktiva tetap atau disebut plant assets adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu Aktiva dan dikelompokan sebagai aktiva tetap apabila :1. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang2. Berkaitan dengan entitas tertentu3. Memajukan pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva4. Menunjukan proses akuntansi5. Berkaitan dengan dimensi waktuJadi yang dimaksud aktiva tetap adalah aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa lebih dari satu tahun. Aktiva tetap lazimnya dicatat sejumlah harga perolehan. yang dimaksud harga perolehan adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul untuk memperoleh aktiva tetap, sampai aktiva tetap yang bersangkutan siap dioperasikan, maka harga perolehan ditetapkan sebagai berikut :1) Aktiva tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, harga perolehan ditetapkan atas dasar harga beli ditambah dengan harga biaya yang terjadi sebubungan dengan usaha menempatkan aktiva tetap yang bersangkutan. Contoh : biaya pemasangan, percobaan, dll.2) Aktiva tetap yang dibangun sendiri, harga perolehan ditetapkan atas dasar biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aktiva tetap yang bersangkutan, hingga siap dipergunakan. Contoh : biaya tenaga kerja, biaya tak langsung.3) Aktiva tetap yang diperoleh melalui pertukaran non moneter, harga perolehan ditetapkan atas dasar harga pasar aktiva diserahkan atau harga pasar aktiva diterima, tergantung harga mana yang lebih wajar.4) Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan, harga perolehan ditetapkan atas dasar harga pasar aktiva yang terima atau harga taksiran yang wajar.
Pengertian dan Penilaian Perputaran Aktiva tetapMenurut Beams ( 2000: 121) perputaran aktiva tetap adalah Posisi aktiva Tetap dan taksiran waktu perputaran aktiva tetap dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran aktiva tetap yaitu, dengan membagi penjualan dengan total aktiva tetap bersih.Maka dapat disimpulkan bahwa perputaran aktiva tetap ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu, penjualan dan total aktiva tetap bersih. Yang dimaksud total aktiva tetap bersih adalah total aktiva tetap setelah dikurangi penyusutan aktiva tetap.
Prinsip Penilaian Aktiva tetapPenilaian aktiva tetap berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Ada dua jenis pertukaran yaitu, nilai keluaran dan nilai masukan. Nilai keluaran adalah: aliran dana yang diperkirakan akan diterima perusahaan dimasa uang akan datang sesuai dengan harga pertukaran. sedangkan nilai masukan menunjukan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva yang akan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan.Dalam hubungannya dengan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pengunaan aktiva tetap terdiri dari: Pemeliharaan (Maintenance)Adalah pengeluaran yang bertujuan untuk mempertahankan aktiva tetap pada kondisi yang tetap baik. Dengan demikian tidak mengakibatkan penambahan manfaat. ReparasiAdalah pengeluaran yang bertujuan mengembalikan aktiva tetap pada kondisi semula. Manfaat ini hanya untuk kelangsungan jalannya operasi. Penggantian (Replacement)Adalah pengeluaran untuk mengantikan sebagian (komponen) aktiva tetap yang rusak berat. Akan menambah terhadap usia pengunaan aktiva tetap yang bersangkutan . Perbaikan (Betterment)Adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan akiva tetap dari kondisi semula kepada kondisi yang lebih baik. Penambahan (Addition)Adalah pengeluaran yang bertujuan untuk memperluas dan peningkatan fasilitas yang sudah ada, misalnya penambahan bangunan.
Penyusutan Aktiva TetapMenurut Hendi Somantri (2000:126) penyusutan adalah Alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi, penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.Nilai perolehan aktiva tetap, selama masa penggunannya akan turun setiap saat, sehingga habis masa pengunaannya aktiva tetap dianggap sudah tidak mempunyai manfaat lagi bagi perusahaan. Karena aktiva tetap memberikan manfaat selama beberapa periode akintansi, maka kerugian tersebut harus dibebankan kepada periodeperiode selama masa penggunaannya.Besarnya penyusutan yang menjadi beban setiap periode selam masa penggunannya. Aktiva tetap, tergantung kepada empat faktor sebagai berikut :1. Harga Perolehan2. Nilai Sisa atau Nilai ResiduAdalah nilai aktiva tetap setelah habis masa penggunannya, biasanya ditetapkan atas dasar taksiran.1. Usia Ekonomis atau Usia Manfaat2. Metode Penyusutan yang diterapkanMetode penyusutan pada dasarnya dirancang atas dasar faktor-faktor tertentu contohnya : faktor waktu, faktor penggunaan. Metode penyusutan yang berdasarkan kepada faktor waktu antara lain:1). Metode Garis LurusDimana metode ini , beban penyusutan tiap tahun penggunan aktiva tetap jumlahnya sama.Penyusutan = Harga perolehan Nilai ResiduUsia Ekonomis2). Metode Beban Menurun yaitu :a). Metode Jumlah Angka TahunMetode ini penyusutan untuk tiap tahun jumlahnya menurunPenyusutan : Sisa usia aktiva tetap x jmlh yang disusutkanJmlh angka tahun usiab). Metode Menurun GandaPenyusutan ditetapkan atas dasar prosentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan.Sedangkan metode penyusutan yang didasari kepada faktor penggunaanya, terdiri dari :1. Metode Satuan Jam KerjaMetode ini, beban penyusutan ditetapkan atas dasar jam kerja yang dapat dicapai dalm periode yang bersangkutan .B. penyusutan : jam kerja yg dicapai x tarif penystan tiap jam kerjaTarif penyusutan tiap jam kerja : harga perolehan nilai residuTaksiran jam kerja yg dpt dicapai2. Metode Satuan Hasil ProduksiMetode ini sama dengan satuan jam kerja, yaitu berdasarkan kepada faktor penggunaannya.Tarif penyusutan tiap satuan : harga perolehan nilai residuTaksiran jmlh satuan yg dihslkan
Penilaian Aktiva menurut PSAKUntuk menentukan berapa besarnya penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan dalam hal ini neraca, maka perlu ditetapkan terlabih dahulu nilai dari aktiva tetap tersebut, dengan kata lain melalui tahap penilaian aktiva tetap. SAK dengan pernyataan No.16 paragraf 13 menyatakan bahwa : Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.Selanjutnya dalam PSAK yang sama paragraph No 06 menyatakan : Benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila :a. besar kemungkinan(probable) bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir kedalam perusahaanb. biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.Penjelasan dari pernyataan diatas diuraikan pada paragraph selanjutnya yaitu bahwa memenuhi kriteria(a) suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat keekonomian masa yang datang berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal (paragraph 08), selanjutnya dalam paragraph 09 dinyatakan bahwa kriteria(b) biasanya dapat dipenuhi secara langsung karena transaksi pertukaran mempunyai bukti pembelian aktiva mengidentifikasikan biayanya.Disamping hal tersebut diatas, maka sangat essensial untuk melihat pengeluaran-pengeluaran yang terjadi yang berkaitan dengan aktiva tetap atau setelah diperolehnya aktiva tetap tersebut. Hal inilah yang mendasari penyajian aktiva dalam neraca.Adapun pengeluaran yang menyangkut aktiva tetap tersebut dapat berupa pemeliharaan, reparasi, perbaikan, penambahan dan perombakan. Dalam PSAK No.16 paragraf 23 dinyatakan bahwa Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian dimasa yang datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada yang bersangkutan
Berikutnya dalam hal pengukuran aktiva tetap maka disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, dalam hal penyusutan ini maka PSAK mengurai dalam paragraph 30 yaitu bahwa jumlah dapat disusutkan suatu aktiva harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan keekonomian aktiva.
Manfaat keekonomiaan yang diwujudkan dalam suatu aktiva tetap dikomsumsi oleh perusahaan sepanjang masa manfaat aktiva tetap faktor lain seperti keusangan teknis dan aus serta rusak saat suatu aktiva menganggur juga dapat mengurangi manfaat keekonomiannya.
Perlakuan Akuntansi di Negara lain mengenai Penilaian Aktiva Standar Akuntansi adalah regulasi atau aturan (temasuk pula hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusutan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar, meskipun pada praktiknya berbeda dengan yang telah ditentukan oleh standar. Perbedaan ini disebabkan antara lain: Hukum atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan akuntansi resmi, pada kebanyakan Negara cenderung lemah dan tidak efektif. Perusahaan secara sukarela boleh melaporkan informasi akuntansi lebih banyak daripada yang diharuskan. Beberapa Negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya maka operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik. Di beberapa Negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan itu sendiri, bukan untuk laporan konsolidasi.Penetapan standar akuntansi pada umumnya melibatkan gabungan dari sektor swasta dan sektor publik. Sektor swasta meliputi profesi akuntansi, pengguna, dan penyusun laporan keuangan, sedangakan sektor publik antara lain otoritas pajak kementerian yang bertanggung jawab atas hukum komersial serta komisi pasr modal. Selain kedua faktor tersebut terdapat pula bursa efek yang turut mempengruhi penetapan standar akuntansi iniPenetapan dari faktor-faktor ini berbeda antara satu Negara dengan Negara yang lain. Dalam hal ini kita akan membandingkan sistem akuntansi nasional khususnya Penilaian Aktiva enam Negara besar meliputi Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan amerika Serikat. Berikut adalah kajian sistem akuntansi nasional khususnya penilaian aktiva enam Negara yang di perbandingkan.PrancisAkuntansi prancis memiliki karakteristik ganda yaitu: Perusahaan secara tersendiri1. Sewa guna usaha dilakukan langsung sebagai beban2. Aktiva berwujud dinilai berdasarkan historical cost3. Aktiva tetap didepresiasikan dengan metode garis lurus atau saldo berganda4. Revaluasi atas nilai berjalan (current value) dimungkinkan, khususnya untuk property, pabrik, peralatan dan investasi jangka panjang.5. Persediaan dinilai berdasarkan metode FIFO atau rata-rata tertimbang6. Biaya R&D dibebankan pada saat terjadinya. Dikapitalisasikan dan di amortisasi tidak lebih dari 5 tahun.7. Cadangan resmi harus dibuat dengan menyisihkan 5% dari laba/tahun Kelompok usaha konsolidasi1. Standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) menjadi dasar laporan konsolidasi di prancis setelah tahun 2009 2. Lebih fleksibel, menyesuaikan dengan IFRS bahkan GAAP3. Sewa guna usaha tidak harus dikapitalisasi4. Metode pembelian umumnya digunakan dalam mencatat penggabungan usaha.Penilaian Aktiva di Negara Prancis adalah historis.JermanPraktik akuntansi jerman mengacu kepada Hukum Komersial (HB). Penilaian Aktiva di Negara Jerman menggunakan biaya historis dasar penilaian aktiva berwujud.Jepang Akuntansi dan pelaporan keuangan jepang mencerminkan gabungan pengaruh domestic dan internasioanal dimana secara umum berkembang. Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau mana yang lebih rendah antara biaya atau harga pasar, namun biaya yang paling banyak digunakan. Investasi pada surat berharga dinilai sebesar nilai pasar. Aktiva tetap dinilai sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan hukum pajak. Metode saldo menurun merupakan metode depresiasi yang paling umum. Penilaian Aktiva di Negara Jepang adalah historis.BelandaBelanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang permisif meskipun dengan standar praktik-praktik professional yang sangat tinggi dengan orientasi pada penyajian yang wajar. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang berbeda. Goodwill yang merupakan perbedaan antara biaya akusisi dengan wajar aktiva dan kewajiban yang dibeli. Metode ini umum digunakan biasa disebut sebagai pembelian. Penilaian Aktiva di Negara Belanda adalah historis & current.Inggris Akuntansi di inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independen dan secara pragmatis menikapi kebutuhan dan praktik usaha. Warisan akuntansi inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan Negara pertama didunia yang mengembangakan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang.Inggris memperbolehkan baik metode akusisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk penggabungan usaha. Kondisi penggunaan metode disebut sebagai pooling of interest method di Amerika Serikat begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan.Pengeluaran reset dihapus bukukan pada tahun terjadi pengeluaran dan dalam kondisi tertentu biaya pengembangan dapat di tangguhkan. Namun demikian, dalam praktik hanya sedikit preusan inggiris yang melakukan kapitalisasi atas biaya pengembangan. Sewa guna usaha mengalihkan risiko dan imbalan kepemilikan kepada pihak penyewa (lessee) dikapitalisasikan dan kewajiban sewa guna usaha disajikan sebagai akun kewajiban. Penilaian Aktiva di Negara Inggris adalah historis.Amerika SerikatAkuntansi di Amerika Serikat di atur oleh sektor badan swasta (FASB) serta lembaga sebuah pemerintah (SAC). Proses auditing perudahaan publik sendiri di atur oleh badan pengawas Akuntansi perusahaan publik (PCAOB) yang langsung diawasi oleh STC. Penilaian Aktiva di Negara Amerika Serikat adalah historis.
IFRS di Negara lainPrancis1. Standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) menjadi dasar laporan konsolidasi di prancis setelah tahun 2009 2. Lebih fleksibel, menyesuaikan dengan IFRS bahkan GAAPSumber : http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/08/18/perputaran-aktiva-tetap
TATA CARA PENJURNALAN
P. 14Modul Akuntansi PajakModul Akuntansi PajakRatings: (0)|Views: 2,887|Likes: 6Published by Surya ApriyantoSee More PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 112.1.2 PEMBELIAN ATAS BKP YANG PPN MASUKAN-NYA TIDAK DAPATDIKREDITKANa.BKP yang masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahunPersediaan / Biaya alat tulis kantor Rp..PPN Masukan tidak dapat dikreditkan Rp..Utang / Kas / Bank Rp..( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur pembelian )Atau :Persediaan/Biaya alat tulis kantor Rp..PPN Masukan tidak dapat dikreditkanFP belum diterima Rp..Utang / Kas / Bank Rp..( Jika faktur pajak diterima tidak bersamaan dengan faktur pembelian )PPN Masukan tidak dapat dikreditkan Rp..PPN Masukan tidak dapatdikreditkan FP belum diterima Rp..( Pada saat diterima faktur pajak dari penjualan )b.BKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahunPerlengkapan kantor (Aktiva Tetap) Rp..Utang / Kas / Bank Rp..( PPN Masukan langsung menambah cost dari aktiva tetap )
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 122.1.3 RETUR PEMBELIANUtang Rp..Retur pembelian / persediaan Rp..PPN Masukan Rp..2.1.4 BARANG KONSINYASI ( TITIPAN )Pada saat diterima barang titipan ( consignment-in )P.MPada saat faktur pajak diterimaPPN Masukan Rp..Utang lain-lain Rp..Pada saat barang tersebut terjualPiutang Dagang Rp..Utang dagang Rp..PPN Keluaran Rp..Pembelian Rp..Utang lain-lain Rp..Utang dagang Rp..2.1.5JASA KENA PAJAKBiaya jasa Rp..PPN Masukan Rp..Kas Rp..Atau :Biaya jasa Rp..PPN Masukan tidak dapat dikreditkan Rp..Kas Rp..
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 132.2. TATA CARA PENCATATAN PPN KELUARAN2.2.1 PENCATATAN ATAS PENJUALAN BKPSistem Physical :Kas Rp..Penjualan Rp..PPN Keluaran Rp..( Jika faktur pajak diterima bersamaan dengan faktur penjualan )Atau :Piutang dagang Rp..Penjualan Rp..PPN Keluaran FP belum diterbitkan Rp..( Jika faktur pajak diterbitkan tidak bersamaan dengan faktur penjualan )PPN Keluaran FP belum diterbitkan Rp..PPN Keluaran Rp..( Pada saat faktur pajak diterbitkan )Sistem Perpetual :Kas Rp..Penjualan Rp..PPN Keluaran Rp..Harga pokok penjualan Rp..Persediaan barang dagangan Rp..( Jika faktur pajak diterbitkan bersamaan dengan faktur penjualan )Atau :Piutang dagang Rp..Penjualan Rp..PPN Keluaran FP belum diterbitkan Rp..Harga pokok penjualan Rp..Persediaan barang dagang Rp..
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 14( J ika faktur pajak diterbitkan tidak bersamaan dengan faktur penjualan )PPN Keluarga FP belum diterbitkan Rp..PPN Keluaran Rp..( Pada saat faktur pajak diterbitkan )2.2.2RETUR PENJUALANSistem Physical :Retur penjualan Rp..PPN Keluaran Rp..Piutang Rp..Sistem Perpetual :Retur penjualan Rp..PPN Keluaran Rp..Piutang Rp..Persediaan Rp..Harga pokok penjualan Rp..2.2.3PENJUALAN DENGAN UANG MUKAPada saat uang muka diterimaKas Rp..Uang muka langganan Rp..PPN Keluaran Rp..Pada saat pelunasanKas Rp..Uang muka langganan Rp..PPN Keluaran Rp..2.2.4 PENJUALAN CICILANPiutang penjualan cicilan Rp..Penjualan cicilan Rp..PPN Keluaran Rp..
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 152.2.5 KONSINYASI ( CONSIGMENT-OUT )Transaksi konsinyasi dicatat secara terpisahSistem perpetual :Barang Konsinyasi Rp..PPN Keluaran Rp..Persediaan barang Rp..Sistem Physical :Barang konsinyasi Rp..PPN Keluaran Rp..Pengiriman barang konsinyasi Rp..Transaksi konsinyasi tidak dicatat terpisahSistem Perpetual :Barang konsinyasi Rp..PPN Keluaran Rp..Persediaan barang Rp..Sistem Physical :Barang konsinyasi Rp..PPN Keluaran Rp..Pengiriman barang konsinyasi Rp..2.2.6 PENCATATAN ATAS PENJUALAN BKP YANG DISERAHKAN KEPADAPEMUNGUT PPNPENJUALAN TUNAI :Kas Rp..PPN Keluaran kepada pemungut Rp..Penjualan Rp..PPN Keluaran kepada pemungut Rp..
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAKBADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANMODUL AKUNTANSI PERPAJAKAN@DTS DASAR PAJAK II HALAMAN 16PENJUALAN KREDITPiutang dagang Rp..Penjualan Rp..PPN Keluaran kepada pemungut Rp..Kas Rp..PPN Keluaran kepada pemungutRp..Piutang Dagang Rp..2.2.7PENCATATAN ATAS PENJUALAN BKP YANG DISERAHKANKEPADA PEMUNGUT PPN DENGAN MENGGUNAKAN MATA UANGASINGPiutang dagang Rp.Penjualan Rp.PPN Keluaran kepada pemungut Rp.Kas Rp.Piutang dagang RpPPN Keluaran kurang dipungut Rp.2.2.8 PENCATATAN ATAS PEMBELIAN BKP OLEH PEMUNGUT PPNPEMBELIAN KREDIT :Pembelian Rp..PPN Masukan Rp..Utang dagang Rp..Utang Dagang Rp..Kas / Bank Rp.SAAT PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PEMBUATAN LAPORANPPN Keluaran Rp..PPN Masukan Rp..PPN yang masih harus dibayar Rp..PPN yang masih hasrus dibayar Rp..Kas / Bank Rp..
top related